AGENDA MEDIA DALAM MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE (ANALISIS ISI BERITA HARIAN FAJAR DAN TRIBUN TIMUR)
Baso Saleh
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsistensi surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur dalam memberitakan Pemerintah Kota Makassar, serta menjelaskan kecenderungan dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif dengan sampel penerbitan surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Tribun Timur Periode 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2009. Unit analisis studi ini yaitu unit tematik berdasarkan kategorisasi pemberitaan yang telah diuji realibilitas dan keterandalannya. Data dianalisis berdasarkan intensitas atau penonjolan pemberitaan tentang upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan intensitas pemberitaan surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur dalam memberitakan Pemerintah Kota Makassar relatif masih rendah (rata-rata hanya 4 berita per hari). Kedua surat kabar lokal tersebut tidak menujukkan perbedaan yang signifikan dalam memberitakan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan good governance. Dukungan kedua media tersebut terhadap upaya pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan good governance, terlihat pada kecenderungannya menyediakan rubrik-rubrik yang menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk Short Message Service (SMS) guna memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Kata Kunci: agenda media, analsis isi, good governance
ABSTRACT This study aims to (1) describe the consistency of the Fajar and Tribun Timur newspaper to reporting the Makassar City Government; and (2) to explain the tendency to support of the Government of Makassar City to realize good governance. This study uses quantitative content analysis approach with a sample of publishing a Fajar and Tribun Timur newspaper Period June 1 to June 30, 2009. The unit of analysis of this study is a thematic unit based on the categorization of news that has been tested for reliability and validitiy. Data were analyzed based on the intensity or protrusion of the news about the Makassar City Government to realize good governance.The results showed the tendency of news intensity Fajar and Tribun Timur newspaper to preaching the Makassar City Government is still relatively low (an average of only 4 news per day). Both local newspapers did not show significant differences in reporting of Makassar City Government efforts in realizing good governance. Support the two mediums Makassar City Government efforts in realizing good governance, is seen in its tendency to provide rubrics that accommodates the aspirations of society in the form of Short Message Service (SMS) to provide more space for people to interact with government. Keywords: media agenda, content analysis, good governance
PENDAHULUAN Gerakan reformasi di Indonesia tahun 1998 telah membuka ruang yang luas bagi pers dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya. Selanjutnya, pers menjadi salah satu kekuatan (power) dalam mengawal jalannya reformasi secara menyeluruh, termasuk dalam mendukung terwujudnya
1
tata kepemerintahan yang baik yaitu sistem pemerintahan yang menganut prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipatif, demokratis, dan taat hukum. Dukungan tersebut, diantaranya melalui penyajian berita yang akurat dan berimbang. Hal itu sesuai dengan fungsi pers dalam Undang Undang No. 40 tahun 1999 pasal 3 ayat (1) tentang Pers, yaitu “sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.” Dalam negara demokrasi, menurut McNair (2003) ada lima fungsi ideal media massa yaitu: (1) sebagai media informasi; (2) sebagai media pendidikan; (3) sebagai ruang diskusi; (4) sebagai media publikasi; dan (5) sebagai media advocacy. Melalui penerapan fungsi tersebut, media (pers) dapat menjadi pilar keempat demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Termasuk dalam mendorong terwujudnya good governance. Melalui pemberitaan pers, penyelenggara pemerintahan (birokrat) tidak hanya dapat memublikasikan program dan kebijakan yang dilaksanakannya, tetapi juga mempertanggungjawabkan kepada publik. Disamping itu, pers sebagai lembaga yang independent memiliki kapasitas untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan serta program yang dijalankan oleh pemerintah. Hal itu bisa dilakukan antara lain melalui konsistensi penonjolan atau intensitas pemberitaannya. Permasalahan utama yang dianalisis dalam penelitian ini adalah apakah pers dapat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung Pemerintah Kota Makassar mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Permasalahan tersebut dinilai penting untuk di analisis karena di era industrialisasi pers dewasa ini, media pers cenderung lebih banyak memanfaatkan kebebasannya untuk kepentingan profit dibandingkan dengan keberadaan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa guna memenuhi hak publik untuk mengetahui (right to know) dan hak masyarakat untuk berekspresi (right to expression). Terkait dengan lokus penelitian, maka media pers yang dinilai paling memiliki unsur kedekatan (proximity) adalah media lokal, dalam hal ini surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Tribun Timur. Kedua media harian tersebut mayoritas pembacanya adalah warga Kota Makassar, termasuk pejabat birokrasi Pemerintah Kota Makassar. Oleh karena itu, sangat relevan jika kedua surat kabar harian tersebut digantungkan banyak harapan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance. Permasalahannya adalah bagaimana kecenderungan intensitas pemberitaan surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur dalam mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance? Hasil penelitian ini diharapkan diharapkan memberi sumbangan yang bermanfaat bagi bidang ilmu komunikasi khususnya analisis isi media massa serta kajian tentang good governance yang akhir-akhir ini banyak dilakukan baik melalui kajian teoritis maupun melalui kajian praktis. Slain itu juga diharapkan dapat menjelaskan penerapan konsep-konsep kebebasan pers serta konsep birokrasi dalam mendukung terwujudnya good governance, sehingga dapat menjadi bahan rujukan bagi para peneliti yang berminat mengkaji lebih jauh tentang pemberitaan media massa kaitannya dengan penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance). PERS DALAM MENDUKUNG GOOD GOVERNANCE Peranan pers sebagai media komunikasi massa membuka kesempatan terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan publik (masyarakat) guna menjelaskan berbagai informasi yang relevan. Media juga bertindak sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Dalam hal ini, pers tidak dapat melakukan tugas tersebut tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan penguasa media. Di sisi lain, pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran yang terkait dengan upaya mewujudkan good governance harus sesuai dengan prinsipprinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers sebagai wahana komunikasi sosial memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan good governance. Dengan kata lain good governance yang berasaskan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel hanya dapat terwujud dengan optimal jika didukung oleh pers. Dalam hal ini pers berfungsi sebagai media informasi, media edukasi, media diskusi, dan media kontrol sosial. Peran yang dapat dilakukan oleh pers dalam mendukung terwujudnya good governance, khususnya dalam menegakkan prinsip transparansi, prinsip partisipatif, dan prinsip akuntabilitas,
2
yang diuraikan oleh Eko Yanche Edrie dalam tulisannya yang berjudul “Perspektif Baru Jurnalisme Di Era Good Governance” (http://ekopadang.wordpress.com/: 22 Februari 2008), yaitu: 1) mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka; 2) mewujudkan transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. 3) mewujudkan akuntabilitas para pengambil keputusan baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Terkait dengan kaidah-kaidah peran pers dalam menyajikan fakta, beberapa peneliti menyusun kategorisasi seperti yang diuraikan oleh Kriyantono (2006; 239-247), diantaranya yaitu: (1) Kategori media permance yang dibuat oleh McQuail (1992) yang terdiri dari: faktual (factualness), keakuratan (acuracy), kelengkapan isi berita yang teridi dari 5W + 1H, relevansi (relevance), keseimbangan (balance), dan neutrality.(2) Kategori objektivitas pemberitaan pers yang digunakan oleh Rahmah Ida (2001), yang terdiri dari: 1) akurasi pemberitaan yang dapat diamati dari kesesuaian judul dengan isi, pencantuman waktu terjadinya suatu peristiwa, penggunaan data pendukung atas kejadian yang ditampilkan, dan faktualitas berita; 2) fairnes atau ketidakberpihakan pemberitaan yang dapat diamati dari ketidakberpihakan sumber dan ketidakberpihakan fisik (ruang/kolom); dan 3) validitas keabsahan pemberitaan yang dapat diamati dari atribusi sumber yang jelas dan kompetensi sumber yang digunakan. DUKUNGAN AGENDA MEDIA Media massa termasuk surat kabar sebagai wahana komunikasi sosial, diharapkan mampu menjadi ruang publik (public sphere) yang baik bagi masyarakat, media massa tidak sebatas berfungsi sebagai penyaji informasi, namun juga diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat umum untuk menyalurkan aspirasi, ide dan gagasannya. Sebagai ruang publik, media massa seharusnya dalam memberikan tempat yang terhormat bagi warga negara, bukan hanya dipandang sebagai konsumen belaka yang hanya menerima informasi yang disuguhkan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpendapat. Terkait dengan kecenderungan pemberitaan SKH Fajar dan SKH Tribun Timur tentang pemerintahan Kota Makassar pada periode Juni 2009, khususnya pemberitaan tentang pelaksanaan program strategis pembangunan Kota Makassar, terlihat bahwa kedua surat kabar tersebut samasama menempatkan lima sektor pembangunan sebagai agenda utama yang penting menjadi perhatian Pemkot Makassar, yaitu: (1) sektor pelayanan publik (18,0%); (2) sektor penegakan hukum (14,6%); (3) sektor infrastruktur kota (12,0%); (4) sektor penataan ruang (9,0%); dan (5) sektor profesionalisme aparatur (7,7%). Dari lima program pembangunan yang ditetapkan sebagai program strategis Pemerintah Kota Makassar, tiga diataranya merupakan program yang dominan diberitakan oleh Fajar dan Tribun Timur, yaitu: 1) program pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik (29,6%); 2) program pengembangan kawasan tata ruang dan lingkungan (27,5%), serta 3) program pembangunan politik, hukum dan HAM (21,5%). Sejalan dengan data hasil penelitian tentang kecenderungan pemberitaan berdasarkan sektor pembangunan Pemerintah Kota Makassar, harian Fajar dan harian tribun Timur menonjolkan beberapa satuan kerja, yaitu Walikota Makassar, Dinas Tata Ruang, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, BKD, dan PDAM. Berdasarkan data tersebut dapat dicermati bahwa, Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang populer dengan IAS, di awal-awal pemerintahannya sangat aktif menghadiri berbagai kegiatan dan juga sekalugus mendapat banyak sorotan masyarakat, khususnya yang terkait dengan program-program kampanyenya yaitu “IASmo Bebas”. Sektor tata ruang dan fasilitas umum di Kota Makassar juga semakin dirasakan terbatas. Oleh karena itu, sorotan media tentang pengelolaan tata ruang dan pembangunan fasilitas umum di Kota Makassar seharusnya mendapat perhatian Pemerintah Kota Makassar dalam penyusunan kebijakannya. Sorotan media tersebut umumnya terkait dengan kawasan kumuh, penertiban PKL, banyaknya jalan yang rusak, proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan, dan semacamnya. Demikian halnya persoalan pendidikan juga banyak mendapat sorotan media, kususnya yang terkait dengan menurunnya prestasi rara-rata siswa hasil Ujian Nasional (UN) di Kota
3
Makassar. Penonjolan berita tersebut tentu saja patut mendapat perhatian, karena Kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan dan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendidikannya ternyata prestasi pendidikannya justru semakin menurun. Karena itu, melalui Walikota Makassar di awal-awal pemerintahannya diharapkan bisa melakukan evaluasi dan sekaligus mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada aspek pengelolaannya. Termasuk mengoptimalkan program gemar membaca dan bahkan kalau bisa mengembangkan program-program inovatif di bidang pendidikan. Satuan kerja lain yang juga relatif mendapat penonjolan pemberitaan, yaitu Badan Lingkungan Hidup Daerah, Bagian Kepegawaian Daerah, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ketiga satuan kerja Pemkot Makassar tersebut mendapat porsi (frekuensi) pemberitaan yang sama pada harian Fajar dan Tribun Timur periode Juni 2009. Data hasil penelitian ini yang juga menarik untuk dicermati yaitu kecenderungan sifat pemberitaan pers. Data hasil penelitian tersebut menujukkan bahwa pemberitaan harian Fajar dan harian Tribun Timur pada periode Juni 2009 sama-sama lebih banyak menyajikan berita yang bersifat unfavourable dibandingkan dengan berita yang bersifat favourable. Data tersebut menggambarkan bahwa pers cenderung bersikap kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota Makassar. Kecenderungan sifat pemberitaan kedua surat kabar tersebut, mayoritas ditujukan pada sektor pelayanan publik, sektor penegakan hukum dan HAM, sektor infrastruktur kota, dan sektor profesionalisme aparatur. Selain menyoroti sektor pembangunan, berita unfavourable juga cenderung lebih banyak terfokus pada Walikota Makassar, PDAM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas PU. Apabila dicermati data hasil penelitian tersebut, maka sangat relevan dengan program-program yang terkait dengan “IASmo Bebas”, yang tentu saja sangat diharapkan oleh masyarakat terealisasi dengan baik dan optimal. Mengenai data hasil penelitian tentan kecenderungan pemberitaan harian Fajar dan Tribun Timur berdasarkan kategori prinsip-prinsip good governance (lihat grafik 10), menggambarkan bahwa harian Fajar dan Tribun Timur lebih menonjolkan berita yang menganut prinsip transparansi dan prinsip partisipatif dibandingkan dengan berita yang menganut prinsip akuntabilitas. Terkait dengan data hasil penelitian tersebut, pihak pers menyadari bahwa melalui penonjolan berita-beritanya tentang pemerintahan Kota Makassar diharapkan dapat mendukung terwujudnya good governance termasuk akuntabilitas Pemerintah Kota Makassar. Kecenderungan pemberitaan SKH Fajar dan SKH Tribun Timur dalam mengagendakan sekor-sektor pembangunan Kota Makassar, menunjukkan bahwa kedua media tersebut cukup mengedepankan kepentingan masyarakat. Tentu saja dalam hal ini, pemberitaannya bisa bersifat informatif, edukatif, maupun kontrol sosial. Karena realitas di lapangan menunjukkan bahwa kelima sektor pembangunan tersebut masih sangat penting untung ditingkatkan. Kenyataan menunjukkan bahwa, sejak beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Kota Makassar tidak lagi meraih Piala Adipura yang merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi pemerintah kota/kabupaten yang berprestasi dalam menata perkotaannya. Apabila kelima sektor tersebut tidak mendapat perhatian yang maksimal, khususnya sektor infrastruktur kota dan sektor penataan ruang, maka boleh jadi Kota Makassar tidak akan memperoleh Piala Adipura Tahun 2010. Berdasarkan kemampuan media massa termasuk surat kabar dalam mengkonstruksi bahkan juga merekonsruksi suatu peristiwa, maka dukungannya boleh jadi kuat tetapi sebaliknya juga bisa lemah atau bahkan tidak ada sama sekali. Terkait dengan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggarakan pelayanan pembangunan, ternyata kedua surat kabar yang diteliti (SKH. Fajar dan SKH Tribun Timur) menunjukkan dukungannya yang kuat terhadap Pemkot Makassar dalam mewujudkan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif. Namun, relatif masih kurang dalam mendorong tewujudnya prinsip akuntabilitas. Fakta tersebut ditujukkan oleh data pemberitaannya yang kurang fokus dan mendalam. Misalnya, berita tentang korupsi di tubuh PDAM Kota Makassar yang rlatif kurang intens dan mendalam. Walaupun kasus tersebut relatif cukup banyak mendapat pemberitaan, namun pemberitaannya hanya mengandalkan narasumber resmi, baik dari kalangan Pemerintah Kota Makassar, maupun dari kalangan PDAM dan Kejaksaan. Dalam hal ini, media relative kurang melakukan penggalian yang mendalam melalui teknik investigative reporting. Demikian juga pemberitaan tentang perjalanan dinas keluar negeri yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar dan dianggap bermasalah. Berita tersebut
4
relatif kurang intens dan mendalam, karena hanya diberitakan sebanyak dua kali dan itupun beritanya tidak bersambung. Dukungan media dalam hal ini surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur terhadap upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan good governance lebih banyak pada upaya mewujudkan prinsip transparansi dan prinsip partisipatif (tidak langsung). Hal itu ditunjukkan oleh data hasil penelitian yang lebih banyak berifat informatif dan berita vaforauble (mendukung) dan netral, serta sumber pemberitaan dari kalangan pemerintah. Berdasarkan data hasil penelitin ini, dapat dipahami bahwa surat kabar harian Fajar dan surat kabar harian Tribun Timur secara langsung telah mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good Governance), baik melalui fungsi kontrolnya maupun fungsinya sebagai wahana komunikasi sosial. Dalam hal ini, pola komunikasi antara Pemerintah Kota Makassar, media massa (SKH Fajar dan SKH Tribun Timur), dan masyarakat dalam mewujudkan good governance sejalan dengan format hubungan kerjasama antara pemerintah, media, dan masyarakat yang digambarkan oleh Changara (2009 : 136) seperti pada gambar 3.
Gambar 3.
Format hubungan antara pemerintah, media massa dan masyarakat
Berdasar pada gambar 3, dapat di jelaskan bahwa baik Pemerintah Kota Makassar maupun media massa (SKH Fajar dan SKH Tribun Timur), sama-sama menjadikan kepentingan masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Pemerintah Kota Makassar maupun media massa tidak mungkin terpisah dari kepentingan masyarakat dalam menjalankan peran dan fungsinya, atau dengan kata lain saling membutuhkan. Oleh karena itu, semakin cerdas masyarakat dalam berkomunikasi (memanfaatkan media massa), maka akan semakin terwujud kepemerintahan yang baik (good governance). Pola komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat yang difasilitasi oleh media massa akan efektif dalam mendorong terwujudnya good governance. Jadi sangat tepat apabila media massa menyiapkan ruang yang lebih luas (termasuk menyiapkan rubrik khusus “public sevices” seperti yang dilakukan oleh surat kabar harian Tribun Timur) bagi masyarakat guna menyaluran berbagai kepentingan dan kebutuhannya, termasuk mengekspresikan pendapatnya. Hanya saja tidak selamanya pers (media massa) memiliki pandangan yang sama dengan masyarakat atau publik terhadap suatu isu atau peristiwa. Bahkan media bisa menggiring publik untuk memikirkan apa yang dianggap penting oleh media. Sebaliknya, ketika media tidak memberi perhatian yang besar terhadap suatu isu, maka dengan sendirinya isu tersebut juga tidak akan menarik untuk diperbincangkan oleh publik. Hal itu tergambar pada model agenda setting (Cangara, 2009: 126) berikut ini:
5
Gambar 4.
Model Agenda Setting
Berdasarkan data hasil penelitian ini dan dihubungkan dengan model agenda setting di atas, maka dapat disimpulkan bahwa media massa termasuk surat kabar harian Fajar dan surat kabar Tribun Timur, merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendukung pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance. Dengan kata lain, kedua surat kabar tersebut cenderung tidak menunjukkan sikap berlawanan terhadap pemerintah. Bahkan cenderung pada posisi saling membutuhkan sebagaimana dijelaskan oleh Cangara (2009:136), bahwa hubungan antara media dan pemerintah sesungguhnya “hidup dalam kehidupan yang simbiosis dan saling membutuhkan. Media and politician can be the best of frends”. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Kecenderungan intensitas pemberitaan harian Fajar dan Tribun Timur tentang upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance pada periode Juni 2009 menunjukkan adanya perhatian yang besar (29,6%) terhadap program pembangunan pemerintahan dan pelayanan publik, khususnya pada sektor pelayanan publik (18,0%); penegakan hukum dan HAM (14,6%), infrastruktur kota (12,4), penataan ruang (9,0%), dan profesionalisme aparatur (7,7%). Penonjolan pemberitaan tersebut lebih dominan (12,9%) diarahkan kepda Walikota Makassar yang baru saja dilantik, khususnya yang terkait dengan program IASmo Bebas. Demikian juga kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan (10,3%), Dinas Pekerjaan Umum (7,3%), Dinas Pendidikan (6,9%), Badan Kepegawaian Daerah (6,4%), Bada Lingkungan Hidup Daerah (6,4%), dan Perusahaan Daerah Air Minum (6,4%). Penonjolan atau kecenderungan pemberitaan tersebut juga diringi dengan pemberitaan yang mayoritas (41,2%) bersifat unfavourabel. Kecenderungan pemberitaan tersebut membuktikan bahwa akibat semakin transparannya Pemkot Makassar, maka pers pun dapat lebih optimal menjalankan fungsi jurnalistiknya. Keterbukaan tersebut terlihat dari dominannya (46,8%) pemberitaan yang bersifat transparansi. Namun demikian, secara keseluruhan, tingkat perhatian kedua surat kabar lokal ini terhadap kinerja pemerintah relatif masih rendah, yakni rata-rata hanya 4 pemberitaan dalam sehari. 2. Berdasarkan hasil uji hypotesis penelitian yaitu nilai Chi-Square (x2) hasil perhitungan sebesar 25,183 lebih besar atau sama dengan nilai Chi-Square (x2) tabel sebesar 18,931. Artinya Hipotesis kerja (Ho) di tolak dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima yaitu terdapat perbedaan antara pemberitaan harian Fajar dan harian Tribun Timur, namun perbedaannnya sangat rendah tetapi pasti yang ditunjukkan oleh nilai contingency coefficient sebesar 0,28. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa harian Fajar dan Tribun Timur masing-masing memiliki standar pemberitaan termasuk dalam hal menyoroti Pemerintah Kota Makassar, khususnya kasuskasus yang banyak mendapat perhatian dan sorotan masyarakat, seperti realisasi ”Program IASmo Bebas”, ataupun kasus lain yang banyak dikeluhkan masyarakat, misalnya pelayanan pemerintahah, infrastruktur perkotaan, pendidikan, kesehatan, Artinya, kedua media tersebut sama-sama secara nyata menunjukkan dukungannya terhadap upaya Pemkot Makassar mewujudkan kepemerintahan yang baik, khususnya dari aspek transparansi dan peningkatan
6
partisipasi masyarakat. Kecenderungan lain dari pemberitaan kedua media yang menjadi objek kajian ini, yaitu cenderung memberikan ruang yang luas guna mengintensifkan interaksi positif antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu terlihat dari kecenderungan kedua surat kabar tersebut menyediakan rubrik-rubrik yang menampung aspirasi masyarakat melalui Short Massage Service (SMS) dan juga media online seperti facebook, twitter, dan semacamnya. B. Saran-saran 1. Diharapkan agar media massa dapat menigkatkan dukungannya terhadap upaya mewujudkan good governance di Indonesia, yang sampai saat ini dirasakan belum optimal. Hal itu dapat dilakukan melalui penyajian berita yang konsisten, berimbang, tepat, akurat, dan benar, serta menyiapkan ruang bagi masyarakat dan pemerintah untuk berinteraksi secara proporsional. Terkait dengan hasil penelitian ini, surat kabar harian Fajar dan Tribun Timur diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan konsistensi pemberitaannya yang bersifat investigatif reporting dalam rangka pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum serta penegakan keadilan dan kebenaran. 2. Diharapkan agar masyarakat dapat mendorong dan mengawal peran pers dalam rangka mewujudkan good governance. Peran media massa tidak akan efektif tanpa mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat. Oleh karena itu, pers juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang berbagai persoalan pemerintahan melalui pemberitaannya yang tepat, akuarat, dan benar. 3. Diharapkan agar studi ini dapat dikembangkan melalui studi komprehensip yang berbasis pada teori agenda setting dengan mencermati tiga dimensi agenda setting yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan dalam hubungannya dengan upaya Pemerintah Kota Makassar mewujudkan good governance. Selain itu, juga bisa dilakukan melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya studi framing atau analsis wacana kritis dari pemberitaan media massa tentang pemerintahan Kota Makassar. DAFTAR PUSTAKA Bugin, H.M.B. S. 2006. Sosiaologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Bulaeng, A. 2002. Teori Manajemen Riset Komunikasi: Kisi-kisi Metode Penelitia Komunikasi Kontenporer. Narendra, Jakarta. Effendy, O. U. 1993, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung. Eriyanto. 2001. AnalisisWacana: Pengantar Analisis Teks Media. Pengantar: Dedy N. Hidayat. LKiS, Yogyakarta. Hadawiah. 2005. Strategi Memenangkan Persaingan dalam Pemasaran Surat Kabar Harian di Makassar Kasus Fajar, Tribun Timur dan Pedoman Rakyat (Tesis). Program Pascasarjana Unhas, Makassar. Haryatmoko, 2007. Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi. Kanisius, Yogyakarta. Kansil, C.S.T. dan Kancil, C.S.T., 2003, Sistem Pemerintahan Indonesia (Ed. Revisi), Bumi Aksara, Jakarta. Krippendorf, 1993. Pengantar Teori dan Metodologi, terj. Farid Wajidi, Rajawali Press, Jakarta. Kriyantono, R. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Pengantar Burhan Bugin. Kencana Prenada Media. Jakarta. McNair, B., 2003. An Introduction to Political Communication (Third Editions). Routledge, London.
7
McQuail, D. 1996. Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar (Edisi Kedua) Terjemahan: Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Erlangga, Jakarta. Undang Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Edrie,
E.Y. “Perspektif Baru Jurnalisme Di (http://ekopadang.wordpress.com/: 22 Februari 2008)
8
Era
Good Governance”
