ADM I NISTRASI PEM BANGUNAN dan ASPEK ADM I N ISTRASI DALAM PELAKSANAAN PEM BANG U NAN OLEH : BI NTORO TJOKROAM I DJOJO, MA

PEMBANGUNAN ADMINISTRASI dan ASPEKADMINISTRASIDALAM PEMBANGUNAN PELAKSANAAN

OLEH: IDJOJO,MA BINTOROTJOKROAM

rsr

I

7.

PendahuLuan

2.

Adnrinist?aei

panbmgttan

8.

Adtninistzaei

dan pepenearraarnpembanganan

4.

Perkenbangatt Adni.ni,strasi.

det pe?encwraan penbangwtut

di, Indoneei.a 5.

&andasan| pen7empufrTaansejak taldm lg66

6.

Penyarpuruaattl seiak tahun 1g66 - PendaVatl,uart -

Lanbagal Nega.ta Tertinggi

-

Aparat penAqrpurnaan adwinietvaei penerintah Pepbqilmn apanatvt pemerintah tinglcat pusat dan daet'ah Sist"in peraneaturan dan pelakaanaan penbangattan

-

Pemteahaan? Ifegata

'-

-

A&nind etn as i. kepega,tai an A&d,nistrasi, pengenahan penertmaan, nega?a A&miniat?o'i, pembiayaan penbanguttan dan pengana'dn keuangan negafra, Perfuil
7.

Maeal,ah? dfbideg

8.

Sasryufi

penbail<*t

penVengnflan

a&rinietm,ei

adtntni,et?q,si,

priori,tae

ADffiNISIMSI PEI'DAI\IIUI{AN DANASPEKAD},trNIS?RASI DAiAM PEIAKSA}IAANPEMBAI{GUI\Ui,N Pendahuluan Stratt ueaha pembangunanakan lebih berhasil bila terdapat peneneanaan (terutanp dldalam robllisaei yang balk serta reallstis dana2 pemfuiayaanpenbangunan eerta alokaslnya dalarn program lnvestasi); sana,an-kebiJ6,kaanaanperibahgunanyang serast;

I

adanya der.aJat sta,blllsasl

\ra

adahya suatu aparatur

dan didr:kung oleh kebiJak-

suatu prugram pelaksanaan yang braikl

yang dLnainis dibidang politlk

pemerintah yang efektlp

baDu berkernbang kernampuanadninlstrasl

rreupun ekononl senta

dan efisl-en;

penerd.ntah lnl

pentlng dalam usaha2 dan pelaksanaan penrbangunanr thl

Bagt banyak negara2

merupakan konstrain ini

Srang Jrrga dirasakan bagl

Indonesiai OIeh karcna ltu p€mbanguren lirm. tahu

dalam rangka perencanaan dan dalam r€.nglca pel-aksanaan

penyerpurnaan adrd.nitrasi pemenintah merupakan salah gatu kegiatan usaha Srangpenting, Perbaikan? Wng diperlukan bersifat menfeluruh, akan tetapi ada ha12 yang segefa perlu diperbaikiy terutara ]rang nerupakan penghambat2 (bootlenecks)

dalam kelanearan dan pelaksanaan r€ncana penF

bangunan. Dengan dernil
pemer5-ntah dilaknkan

s@ara bertahap menurut suatu skala dan sd
usaha dibidang penbalkan adnjnlstrasi

dituJdcan ufituk meneapa,i-suatu sarana admirrlstrasi d,"lwahakan urtuk neningkatkan pelayanan administratip penyelenggaraan kegiatan leblh

baiki

yang lebih

pemerintah

bergairah

dan

supalza dengan denrikian

pmbangunan seluruh u'asyarbkat dapat terlaksana

Perbaikan dan penyeryurnaan dlarahkan agar supaya adminltrasi

s@ara pe;

leug lebih beik dalam perumusan2 kebijaksanaan2l penlrusunan prnogramZperuerintah dan pelaksanaannJra. Adminlstrasi penerlntah tidak lagl menJalarikan hanya frrngsi2 rmum pemerintahan (t'regrrlar functionstt) tetapimerintah dapat uenJpdl alst

meninglatkan dirj- dengan melakukan f\tngsi2 pernbangunap(tldwelopnent funetionst')l Adminlstrasl

pemer{-ntah dengan denrikian bukan hanya menjalankan

peurerintahan melainkan Juga mendorongl nongarahkan dan menggairahkan penbangulan. Penbajl
2

Perbaikan dan penyen'purnaanednrinistrasi

pemerintah kemudian perru

dilihat

dari bertanbah luasnla tugas2 sebagai suatu kebutuhan dibandine dangan kedaan adnrlnistrasi pemeri-ntah.

A *

Dengan uraian tersebut diatas dan karena usaha pembangunanrndonesia dewasa ini dltitik beratkan kepada penrbangunanekonomi nnka pendd
pertr:mbr*ran yang direncanakan koarah modernisasi dan

kenajuan didalam bidang scsiar

dronomi.l)

lukan bagi pernbari$llha,oekononri-, tetapi sendiri

akan nenghasilkan adrrinistrasi

Dwrgan sasaran2 sepertl trasi

diuraikan

penbangunanciit,tnjau situasi

dibidang adninistrasi

dil"ain

pen&angunandipe.a-

pihak penrbangqnanekononri

penbnngunanyang lebih baik. dan dengan cara pendekatan adnr-tnj.s-

administrasi

Srangdlperlukan.

penyempurnaan administrasi.

ou**"trasi

pemerintah da,n perba.ikan2

pad.a pokoknya perbaiJ
pemerintah citujukan

kepad.a :

a' Perubahan dari peranan pemerintah yang dllandaskan atas asas retatisme,, menjadi ptranan pemerintah sebe,gai ilagent of developmentfr. b. Perbaikan ditujukan cara umumditingkat

kepada penyenpurnaan prasarana institusioni-r

se-

pusat perneri_ntah dan daerah supaya 1ebih senasi

bagi penbangunan. c. Perbaikan dan penyempurnaan adnrinistrasjoleh prioritas.

diberbagai

sdrtor

dal"an penrbangunan..Atau dengan perkataan

yang memper-

lain

seltor2

la,ng kelancaran pelaksanaan purbangunannya dapat reblh diti-nekatkan dengan adanya perbajkan adnrinistrasi.

1) $iagian Dr.s.p. rrAdnrinistrasi pambangunan dalam rangka na.Lion bulldingn.

'td. Perbaj.kan dan penyempurna,anmengenai adnrlnistrasi

dan nnnage-me.nt unit2

kegi-atan usaha. Ini da.pat merupaka.nkegi_atan usaha pernerintah sendi.ri, kegi-atan usaha, campuran inaupunkegiatan usaha, swasta. perbajlannya di_ tujukan pa.datingkat

perencanaannya.rEupun pelaksa,naann:wr.

Adnr-iais-trasi penbangunan . seperti

A

telah djkernul
penbangunan

leblh sesuai bagi penyr:sunan program perbaikan dan penyempurnaanadmjnistrasl

di Indonesia. 01eh karena dengan ini

d.iusahakan penye.mpurnaanadrni_

yang diperlukan untuk menyelenggarakan rlan mendorong kegairahan .nistrasi pembangunan,sua.tu ad.ministrasi yang berorientasikepada pembangunan(de_ velopment oriented)' disini

dlal'tikan

Telah dikernukakan terdahulu adm:inistrasi pembangunen

sebagai keseluruhan dari-pada proses kegiatan pengendalian

usaha (administra.si)

untuk nrerealisir

pertumbuhan yang berencana kearah

modernisasi serta kenajuan dalam bidang sosiar ekonorni. Cara pendekata,n adnr^inistrasl perr"bangunan lebih naju dari pacla konsep a,dministrasi pa.nerintah. Karena. cara pendekatan ini kan masaf,ahtertib ada dua ciri ciri

adrainistrasi

pokok lain

te,rmasuk efisiensi

tidak saja mementing_ dan 1ain2, melai.:nkan

Vang membedakarurlra.

pokok pertamae adalah orientasinya

kepada usa.ha2kearah perubah-

an-perubahan yang dianggap lebih baik. Bahkan adnrinistrasl

pernbangunandi-

maksudkan untuk mendorong kearah perubahan2 besar (basic changes) diberbagai kegiatan kehidupan )rang akan memberikan hasil akhir terdapatnya proses pernbangunan.Pengarang2 lain menyebutka,n bahwa.dalam adntinistrasl pembangunante,rdapat ttd.egreeof ploneeringrr da,n beberapa pengarang lain menyebutkan adnrinistrasi .rrang rriniti.r"ted chan5resrr,

Misalnya admlnistra.si pembangunantidak kepegawaian yang rapi tetapi

saja menghendaki srntu administrasi

mungkin menuntut suatu perubahan sisti-m ad-

ministrasi

kepegauaian 1a.ng ]ebih dipe,rlukan pada sektorZ prioritas

memungkinkan di-perolehnya pegaroai2 yang serta yang lebih berorientasj}an

Contoh laj-n adalah adrnini-strasi pemba,ngunan tidak

prestasi.

daki le,blh tertibnya

kepada

saja menghen-

penyelenggaraan ckspor, tebapi suatu perubahan admi-

.l

nistrasi

yang lebih menggairahkan ekspor, Pcrbaj-kan2 me-nangseringkali

mengartdungrisiko

kurang tertib

atau kurang lancar untuk sementara ilaktu,

IVamundemikian dalam adnr-inistrasi

penrbangunanhal ini

diperhi-tungkan"

Su-

atu contoh nrlsalnya adalah perbaikan daiarn sistim penyediaan anggaran belanja negara yaitu dengan cara penydiaan melalui penyusunan Daftar2 Isian Proyek (nm;. Cara ini pada pelaksanaann;ra mu1a2 tentu tidak begitu lancar, nanun prinsip

utarrp. dari DIP tersebut adalah supaya dengan demikian penyedi-

di-aan pembiayaan didasarkan atas suatu program kerja dan sasaran2 program kerja tersebut yang le.bih jelas. Cara kedua dari- pendekatan q,dministrasi pembangunanadalah bahr^aperbajkan dan penyenpurnaan adnrinistrasi dibidang-bidang

djkaitkan

seperci ekond$Il, sosial,

lain

dengan aspeJ
dan 1ain2. Usaha2

perubahan dibidang adnrinistrasi

sallng penppruh-mempengaruhidengan per-

ubahan2 dibidang lain

Perbaikan2 admlni-strasi dapat merryunyal

efek nanipulatip bJ-danglain

terhadap perubahan2 dibidang lain,

dan pembangunan2di-

juga akan memberi pengaruh perubahan dibidang adnini-strasi"

bajkan administrasi saja, tetapi

tersebut.

bukan hanya untuk kepentingan baiknya adnrinistrasl

memberi-kanpelayanan adrainistratip

Peritu

usaha perbaikan2 dan peru-

bahan-perubahan dibidang ekonomi, soslal, politik dan lain2 tersebut supaya dapat terselenggara secara le,bih baik. Perbaikan administrasi dibidang pertanian juga dapat mengintrodusir

cara dan sikap mental bertani

merupakan suatu bagian perubahan sosial. dorong orientasj- prestasi administrasi

baru yang

Sistim gajih nrungkin dapat men-

daripada orientasi

status nasyarakat. Pendekatan

pembangunanmerupa.kancara pendekatan yang merupakan bagian

dari suatu keseluruhan proses penbangunanse,bagai suatu proses perubahan sosial )rang menyeluruh.

-)-

juga menjarli has1l dari ekononri perlu diharapkan

(pelayanan)

memberikan jasa

Aclministrasi

p<,rnbe.ngunan itu

adan;'a adntn-'strii.si-

u-ntu,
.r;ans'kcri,:s-ii:

erd,..ri:risff irsi

akan nenghasillcln

,;,r-;trl.i:i+;u, cl-rri kemrrd-ian

y.:iiii leirih ircnr'ca;':.gr-i;lir.-i

bai-k, ter*

masuk para pelaksanan;,ra. Scgala. a;spck l.:chla.i'p",n t,crr'5e5-t1sa-1-ing j:i-rin-nr:njalin

dan saling Peraturan2

mempengaruhi. 3 Ol
perubaharr ad:ninj-si;ras-i ;'r"rg iirr.;liputi

daripada

toh-contoh bijaksanaan,

perbaikan

nlasuk formulir2

yang peflu

lalu

lintas

dalam prosedur

dia::air,kan untuk men-

ti:rsebut,

dapat dj.arahlcannvr inpor Program peningkatan

devisa,

1:erubahanZ lre-

proseti.ut'--p::os...ii:n.,.' pciaj<sanaan ter-

iRstiiuslonil,

dorong kegi-atan ekspor, lebih admlni-strasi

L957 , i? ;*pr':ii l-9?0 rner.upakan co;r-

s<'rta perbaikan

protluksi

pangan

me,merlukan dana2 pcrcbiayaan, ditenrukann;'.: benih2 be,r'u clan Jain2, juga suatu tata

car'a pcnyelengg.eraan yang ir.il.:.

Se.:'ii1gka1i hal ini

nenJadi konstrain

utana karena rnasyarakat pedesaan :,"nta.ra lain

sifat

terhadap cara2 baru,

tradisionil

Perbaikan

administrasi

rubahan2 dibidang lebih

sosial

kulturil,

justru

lebih

ber,"

pc;nyeienggaraanny*i,l-efiE,h"

akan nienberikan bantuan bagi p: -

pendidika,r

dibidang

nrening!
institusi2

tetapi

i,dni-nisfrasi

huku.ir. Contoh2 ini

f'c:r'edii-:.n Srarigcepat akan dapr.'i; tiiteruskan.

Sebagai sekadar. gambaran untuk -l-ebih rr.,,.nielaski)n, saJra kemukal;an disini

beberapa ruflir.lsan2 tentanq

a,dr'rinist::asi

p:'abl.n3r',nan oleh berbagai

eendekiaioan : i r t h e t e r m o f D e v e l o p m c n t& d n , i n i s t r a t i o n i s u s € . d . . . . . . . , . , rather than the traditioral term of Public i.t",ininistrati on 'i,o indicate the need for a dynamic pyocess desig:lrl to meet ,raruj-cu:l.a:r:1;r requlrernents of soei-al- and cconoili-c clnirgesrr oleh

Hirarn S. Phillips

and the /.Iliance ^\ 2)

dalam karangannya

rrDevo-l-opmenti.clrfnistratj-on

of Prosrcssrr.2)

Phillips H.S.r ttDevelopment /Ldministration and the allianee of Progresstr International Re-'rie..,+ of the Administrative Sciences, Vol, K{IX, L963.

46

-

ttPoor countries (naiknya kita pakai developing countries) have special characterlstics that tend to create a different role for Government. These characterj-sti-cs and this expand.ed.or emphasized role of goVeirnment, particularly as its effects on ecorpni-c growbii, tend to nake oferations of the public adrnlaistration significantly difi'erent. trdheret" urrit aii|-* rences CI(ist, public administrafion uiefully callerl development adr'rinistratioflrrr ""r, oleh Irving Swerdlow daiam lntroductioh buku rDevelopment Adrrinistratj-ontt. 3) t'Developr'rent .Adnd-nistration can be regarded as the publj-c nanage.ment of econornic and soci-al change in terrn of deliberate puulic polic!. tne development administrator is concerned. with guiding changl", oieh paul l4eadows, 4) Biarpun be,lum berkembangr gagasan tersebut ntukakan ole,h W' R. Nath dalam karangpnnya Econornic Developmentrr. 5 )

diatas

juga kurang lebih

trPublle Admi-nistration

dike-

and

l4enurut Montgommery dan M.J. Esrnan dalam frDevelopment Adnrinistratj_on in Iblaysi-art mengemukakan itadministrasi pembangunan meli-puti perbaikan aparatur serta pelaksanaan dari pada pemerintahan (the Cevelopment of adnrj-nistration)

dan juga berarti

bangunan (adninistration Dan terakhir Admlni-stration

disini

perbaikan

dari

of the developnient).

pada pelaksanaan 6)

usaha pem-

dike,mukakan pendapat Eduard W. Weidner rrl]eveLopment

:

public ad'nrlnistration wittr a special purpose. Adninistration with the objective of political, economic and social development. Development admi-nistration is tire process of guiding an organization toward the achievement of development objectives. ft is orj-ented, and. it plaees adndnistratlon ""tion at the eenter j-n facilltating the atbl-nment of development objectivesft. 7) 3) 4). 5)

ffDevelopment A,dmi-nj_stration, Concepts SwerdJow, Irving, and pr.oblens,r. Meadows, Paul, r?Moti-vation for Chenge and Developmept Administrationn da lam buku.. trDev efopnent Adminis tratio n tt . Nathr w.R.r ttPublic Adndnistrati-on and Econonic Developmentr'.

6)

I"Iontgomr"rery,J.D;, l{alaysia tr.

7)

bleidner, Fguard 'r'I" ItTechni-cal assistance in public administration Overs€88. The case for development ad"nrinistrati_onr.

and Esran, M"J;,

rrDevelopment Adnrinistration

.|s f,

in

-7 Ca,ra penddcatan adr,rinistrasi tulisan

berbagai

latar

*

penrbangunan lni

penga.rrlng yang metrinjau :rnsalah adrn:lnistiasi

l1ngkungan2. (etrolugl)

belakang

berkembang riu1e"2 dari

tertentu.

itu

Teruiama pr:rhatian

oengan di-te;*,

kan kepada masalah dan perkembangan adrnlnistrasi dar.i negara2 baru br--rkeribang antara lain tulisan dari Fredd 'irJ, Riggs tentang rfprlsm;tic socii:tyrl tt/idministration dalam bukunya in duvc;iopi-lg Countries. ?he Theory of prlsna:rtic societytt,

8) Kemudian berke.nrbang keeirah str,c:'i2 kompei"ati f dalam ai..pemepj-ntah. Studi kompera'bif il,l tidak saja mengenaj. la-;a,r ,rc.

ninistrasi

yang berbeda tetapi

lakang

ekologi

antara

ilmu adnrinistrasi

siologi,

dengan disip.;-in2

pemiklran konteks

daripada

ilmrr administrasi

rasih

dengan terutanra r]-rru politik Pendekatan adratnistrasi-

sudah tunrbuh kearah disiplin

memperkernbangperalatan jauh dari

iaj-n super'ui iJ-inu politik,

so.-

analisa

to

and Changett 9) menurjuldran in.Lerelasi

Adnrinistration

pembangunan dan perubahan.

devasa ini

pul-a intere!-asin;"a

Kumpulan karangan dalam. buku trlpproaches

ekonond dan laln2,

Developnent'Polities,

juga sudah d.itinjau

aalam

panbangunan

ilnru pengetahuan terscndiri

dan penyusunan berbagai

nodel,

clengan

biarpun

m€rtsdaio

/i_dmilris tra s.i deg_pegenc a naa &Igbanqr1g4 Jika

dibidang

sebut terdahulu,

llrnu administrasi naka ha1 ini

perkembangannya adalah

seperti

sesr.rai dengan perkembangan yang terdapat

dalam pereneanaan pembangunan, I'Ier:genai perencanaan ekonomi, tldak dikembangfuan prinsip2 dalam prinsip2 reneana (ple:

itu

i-mplementation),

yang berorientasi administrasi

dan tehnik2

dan tehnik2

perencanaan yang l-ebih fiEju,

juga lebih

diperhatikan

kepada masalah2 admlnis'brasii

dalam pelaksanaan

saja

tetapi

aspek pelaksenaan

Didalem perencanaan terdapat

panbangunan dalam ban;'5la ha1 serasi

aspek adruinistrasi

ter-

kecenderungan

De,'r5;andcin-ikian 5renclci;a'ben dengan tinjr:Lua,n terhadap

rencana peinbangunan,

8).

Riggs, Fred lri. rt/rdrnlnistrati-on prlamatic Societytf

9).

ltontgomary, John D dan Siffin, trrlilliam J. editors lrApproaches to Development. Polities, Adr,r.inistration

in Developing

Countries.

The theory

and Changett.

of

8Demjkianlah pengembanganprinsip2 mengenai cara pen6{hitungan kvrantitatip

dan tehnik2 perencanaan tidak saja e,konornisr pergrusunan nndel2 peren-

canaan, penyerasian rencana2 ekonomi dan sosj-al, pe::gembangankonsep perencanaan regional, juga berkembangkearah orientasi per$rusunankebijaksanaan2 pembangurn,n, tinjauan terhadap aspekZ adr'rinistrasi dalarn pelaksanaan rencana perirbangunan,pengembangankonse.o rencana openasionil tahunan dengan berbagai tehniJ<2nya dan lairr2" Hal 2 yarg terakhir ini menunjukkan kecenderungan terhadap nasalah2 yang bersifat adm:inistrasi penbangunan. Bahkan Jika dilihat dari segi yang lebih luas maka sistim

kepada kita

perencanaan dan implementasirgra adalah nasalah administrasi pembangunano rnrlai Jika kita melihat kerangka mjkro naka disj-nipun aspek adrrinistrasi dalam perencanaan. Usaha untuk menghasilkan adanya rencana2 proyd{ sefta pelaksanaann;ra yang sehat termasuk dalan suatu pr,oses adrninistrasi" Tetapi- dalam ti-ngfat perencanaan proyek atau analisa proyek

kelihatan

bahkan sudah nrulai terkemukakan aspek organisasi

dan ranagemento

daripada ad"mj-nistrasl pernbangtrnanialah dibidang pelaksanaan rencana pe.n'bangunan.Diakui bahua proses perencanaan tj-dak berhenti pada penJrusunansuatu rencana tetapi dalam real-isasi Hubungan yang paling

jelas

pelaksanaannya seeara baik, Yang penting bukan saja tahap perencanaan tetapi juga pelaksanaan rencana" Presiden pada tanggal 4 Agustus 1969 sevraktu manbuka Pelcan Per:rbinaan Pelaksanaan Penrbangunandengan tepat mengernrkakan Itsana pentlngr:ya dengan rencana pembangunan;rang baik ada- ..,,.,,,', 1ah peJaksanaannJrayang tepat, sehingga rencana2 tadi menjadi kerlyataanrt-"/

10)

Pidato Presiden Suharto pada pembukaanPekan Pembinaan Pelaksanaan Pembangunani tanggal 4 Agustus 1969.

-9saul M. Katz dalam papernya rr$rstenrs Appnrach to Derrelopment Adnr-intstration[ 11) menyatakan demikian ; rr...... it.is,beeonring i-ncreasingly evj-dent that the preparation of development plans gi-ves no assurance of thej-r being inpflrnented that there wlrr be constructive development actioni. Development actlon lni

dilakukan atau digerakkan untuk sebagian besar oleh

Pemerlntah pada tingkat

nasional,

nurut Katz, concern utarrg ialah

regj-onal dan lokal"

oleh karena itu

me-

:

Itltrowa governxient n'ey adrnlnister developrnent planning, so that, there is action tor^rard national development in the bj-rectj-on and to the degree desiredtf. Drra kuotasi

tersebut

diatas

menunJukkan pentingnya hubungan antara

penbangunanr perencanaanr development action atau pelaksanaann5ra dan untuk itu

diperlukan

suatu adnrlnistrasi

Soal admin^istrasi pembangunanlni trasi pir

pernbangunano dan secara khusus aspek2 adminls-

dalam pelaksanaan rencana pembangunanmenjadi perhatian senrua negara2 yang bam berkenrbang, Rr:panya terdapat

bidarg ini

yang umumterdapat

d5-negara-negara tersebut,

pentingrrya diadakan pemecahan2dengan belajar

dari

bagi ham-

hanrbatan2 didan J16r€ mendesak

pengalanan2 nliata Jiang

ada. Kecenderunganyang terdapat dalam bidang perencanaan dan tehnikpnya khusus bagi negara ],ang baru berkembang i-alah memberi perhatian ratur

pada apa-

perencanaan dan kemudi-an juga pada n'nsalah pelaksanaanr$ra atau im-

plementbtion-nya. h'da tahun 1961 ruisalnya ECAFEmembahasn'ra.salahperencanaan bagi negara2 baru berkembangdan |tnachinery-rgra,12) p"ur tahun 1966, mernbahas mengenai aspdc adni-nistratip

[) 12) L3)

dalan perencanaan pembangu.*.r,13) pada tahun

Katz, $aul M' ' rr$Srstensapproach to developnent administrationrr. ECAFE,Econonric &rlletin for Asia and the Far East, vol.Krr, No.3 Dec. 1951, rtEconomicDevelopment and Planning in Asia and the Far Eastr. ECAFE,gconomic ilrlletin for Asia and the Far East, vor. xlrJr, No.3 Dec.,19660 Ecgnonric Development and planning in Asia and the Far East -- Administrative Aspectsrr"

-10-.

L967, lebih maJu lagir

xaitu

dengan manbahasclan :,rencari penecahan2

terhadap rnasalah2 utama dan harrbatan2 dica.].ampelaksanaan

""r"*..14)

Rupanya sudah disad.ari pentingnya pelaksanaan rencana, dan bahwa soal jni sudah harus dikonsider atau diper.hati-kan ser,valctumela1n:kan perencanaan" Dsnjkian pula PBB pad.atalrun tersebut

!,eIah mernbahasrnengs

nai Flan dan Plan implementation di santiago, ctri]-i"l5)

pada tahun 196g

EOAFEtelah memperkeobangkanapa yang disebut

sebagai perencanaan op€ra-

sioniL tahunan (annual operationut

pada tahra: 1959 telah nraJu

lagi

pt*).15)

dengan melbahas beberapa tehnik daripad.a perencanaan tut**.17)

KeuTudianpada tahun 1970 daram ser,rinar on recent ning techniques di Dushambe,kecuali

developnents in plan-

d.ibicarakan soa12 seperti

rrthe

relevance of developnnert models to econornic planning in the d.eveloping cowrtriesl

interrelations

anong micro*planningr

sectoral

and macro

plaruringtt juga mengena5-tel(hnik2 for:nulasi- dan analiu* p.oyd."18) Semranya ini

mqunjukkan behwa yang penting

sunan rencana yang bisa dj_Laksanakandan didalam

sekarang

adalah

penyu-

perencanaannJra sendiri

harus sudah di:nasuldran unsur usaha2, untuk menjamia pelaksanaan

yang 1e-

bih sesua! dengan rencananya"

14) 15) 15) 17) Is)

ECAFE,Economic Bulletin for Asia and the Far Eastr Vo1.XVII, No.3r Dee" 1967, u.N-t ttPr-anand Plan rnrplementation, workshop Development and Plannlng. Santiagor Chili, 1967| Wignaraja, P" rtAnnuaJ-Operational planp /l new Dimension j.:r Planning for ECAIE Countriesn. Juga karangan Tarlokh $ingh" ECAFE, 'rworkshop on Annual planning Technj_quesrr,January 1969. EgAFEt ttheporb of the seminar on recent de',relopmerts in planning techni_questr, 19?Oo

-11 Perkembargan a@i€!_raqi

dan perencanaan

Perkembangan administrasi tah dalarn proses

-

cii rndonesia

berkaitan

dengan peranan pemerin-

ekonon"ii_.Dan peranan pemerintah

dalam proses ekonorai ini dari sistim ekonomi yarg diernut pada suatu vraltu tertentu. Dalam karapgannya trPeranan adnr-inistrasi dan pembangunan ekononilr Dr.Enril salim mengemulc'kan bahr^n selarna dua puluh Ii:ra tahun kenerdekaano rndonesia nengenal tiga kali perubahan dalam slstim ekonr:nri:r5ra.19) O|k*mul
qltuhan ad11ah qrqsa sistim

!*g{:-Ftl1tu kelanjutan

dari

Iam sistim

ini

sistim

ekononr:ipng diLarisi

ekonorni liberal,

sebagai kedari rasa seberum perang. rrD&-

sentra2 strategis

bagi transforrnsi dan pengolahan faktor produksi lazimnl'a berada dj-l-uar jarrgkauan kgntrol pemeri-ntah...orrrr.o.rr merupakan hasil pengambilan keputusan oleh unit2 ekonomi yang tersebar dan diatur melalui pasar. Iazimnya dalam kea.laan ini peranan pemerintah lebih ditekankan selaku rrbrarancing agencytr, yaitu memelihara keselmbangan melalui peralatan fiskalrf. Ker'udian diuraikan bahua pada akhir tahun line puluhan meqjelang tahun gEgmpuJuhan perubahan radikal-b""GG;""g dalam sistim ekonomi fndonesia.Bagian besar dari unit2 ekonomi yang menghasil-kan pendapatan nasional berarih ketangan negara' Perkembanganini adalah suatu sistim ekonont Jrant:razim disebut sebagai tP*t-it*gtt. Dalam sisti.m ini trnansfornasi dan pengolahan faktor2 produksi- merupakan terutar'a hasil pengambilan keputusan oleh suatu lera baga pusat pemerlntahan. !

Kemudj-ankarena kegagalan2 daripacia sistim etatisme tersebut diatas, pada tahun l966 nmlai dirinti-s pe4gembar€anqistim ekonorci dirm,na peranan pem.e1j1tah merupakan nagent of developmentrr. Pol-a sistjm ekonomi ini juga dapat dianggap sebagai interpretasi daripada sisti-m demokrasi ekonomi. peranan pemerintah dibldarg ekonomi lebih nienekankan t.p"i"-[rf"*n.n atas pereneanaan pembangunanekonomi cian bukan pada penguasaan yang sebanyak murrgkin dari kegiatan2 ekononri.

19) SaH.n, Dr. Erci1, nperanan administrasi dan pembar€unanekonomitt.

-12 juga diusahakan untuk mengadakanddconsentresi

&,lam sistem inl

bil,an keputusan ekonorni. Dalan pola ini

dari-

pengarrF

termasuk pr:Ja dengan sendirinya

gairahan usaha sektor svasta. Sebagai alat

pengarahan di-pergunakan suatu ren-

cana penrbangr:nan.Proses per€gairahan sinasta ini

tidak

bisa dJlihat

terl-epas

dari ker5rataan bat&'la pnoblematiJc ekonoml Srangdihadapi oleh Penerintah

I

besar untuk dihadapi dengan dana dan tenaga yang dimiljJ
lalu

peng-

ter-

oleh Pemerin-

tah sendiri. lbsalah perkenbangan admi-nistr:asi yang terlihat ranan Pennerintah terhadap kegiatan

ekonomi (penbangunan), t
Jau pula dari urs,ian inri-ng Swerdlow,to)r. Pe.nerintah dalar:s kegiatan2 yaitu

menyebutkan bahr^rattjn volvenenttt

ekonomi dapat dilakukan

dengan Llua wean car:a

:

I).

Operations

2).

Dlrect

: Pada pokolonya Pemenintah nenjalanlan

control

: Penggrrnaandaripada pernritr

(untuk kreditrkegiatan ','.

da.lan perke.nbangan pe-

Ini

serdiri-.

liceneerpenbenian

i.z*t2

ekonorri lah)

diJ.akukan oleh Departemen ya.ngflaction laden]t

at$u kalau tLdak, benr-

saha wrtuk nenJadi action laden. 3).

Indlrect

control:

peraturan

Cara dergan memberikan rules and conditionsrmisaS.np

penggtrrn.an dana foreign

ourrency tertentu

boleh asal- darl

trdaftar barang tertentufr" 4). Direct

inflLuance I Disjni

supaja orang dapat turut 5). Indfuect

lnfluence

d:ilalnrkan persuasion d.an advice, nisalryrs

ds;s

nenggabungkan dalam koperasi- tertentu,

: Yang peling

rirgan,

misaln;ra hanp menberjl
rn.tion, menJ e1askan lebi Jaksanaan pemerintah, contoh2 iela,dan tenta ng efflslensi

dan ketidak borrsan.Ada lagi

t'pnormting a receptiive attitude

toward innovationrr

20) . Swendlowrlrv5-Dg ed. r ttDwelopment Adrriinistrationtt.

-13Mengenai pengalaman perencanaan pembangunan,Indonesi-a sejak kemerdeka_ arnya telah nrernpunyaiberbagal rencana untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembanguna".

t

l(asi.mo, 5lj{_gg9lt9_1_!enqna {elcana Industri Sumitro dan ke- rj,,lj mudj-an sebagai rencana yang lebih rnenyeluru!, ya,itu Rencana pembanguru.n 1,il(< :' (tgSO ns Tahun 1960) Djuanda. sebelum selesai pelaksanaan rencana pemua- (r tG-" fi"ra-Girr' Jang pedarna itu, disusun pula suatu Rencana penrbangunan Nasional Semesta Berencana Delapan Tahun. I(arena keadaan ekonomi bertambah buruk pada tahun L963, di-usahakan rencana Stabilisasi Djuand.a sebagai satu €program implen'entasi dari pada Deklarasi Ekonomi. Usaha ini tldak mendapa,t dukungan politik yang diperlukan, bahkan seba15Jcn3a. nrendapat tantangan yang hebat. Karena pelaksanaan ren@,na sudah amat jauh menyJ-rryapg daripada rencananJE atau lebjh tepat rencana sulit pada tahun 1964 suatu koreksi

dilakukan

untuk dapat dilaksanakan, rm.ka terhadap Rencana Delapan Tahun, ya-

itu dengan llenJnrsun Rencana Ekononr:i Perjuangan. Keseruanya tidak nenanggulangi keadaan ekonorn-l yang malahan bert,ambah parah.

berhaqil

Apakah yang dapat dipetik dari pengalanran2 tersebut d.iatas ? Mengenai Rencana PembangunanLinp Tahun Djuanda dapat di-katakan cukup bajk dilihat dari segi tehnis perencanaan, konsi-stensi antara rnasing2 sekbor dan penen_ tuan sasaran2nya. Tetapi rencana tersebut serta apresiasi

tidak

mendapat suatu dukungalr

politiJt

yang diperlulcan. Bencana tersebgt di-setujui dan disahkan oleh Deuan Perhlaki.1an RakSrat satu tahun setelah renca.na tersebut sehanrsnJ@ berjalan. berjle'n

Masafah kedua yaitu

bahraa rencana tersebut

belum mem-

perhatian

yang cukup terhadap nasalah2 pelaksanaan rencana, 4an kemudian data2 statistik serta perkiraan2 sebagai 1andasan r€neana, 6an kemudian data2 statistik serta perkiraan2 sebagai landasan untuk flFnyu€un proyeksiz

dalam model racro ekonomi kurang lenglap dan ticlak ueuradai. l

Mengenai Rencana Delapan Tahun, karena disusun oleh Waki12 Golongan politik serba karya dan djJ-akukan dalam alam Demokrasi T,erpfurpin, maka rencana tersebut menang dapat dulcungan polltik terpi_rryjl. Narnund.enlkian terdapat berbagai kelemahan dalam perencanaannya antara lain mengenai konsistensi daripada resources (financial r^esources) serta program investasinJa.

(i

14-

Demikian pula konsistensi serta

mobiLesasinya

investa"sinya

banyak ditujukan

ekononis tidak diporlukan. terli}rat

sekbor.

dilandasl

Dalau hal

tidak

dan informasi

juga disusun

salah atau aspek pelaksanaan kaitan

terhadap

dapat direngerti roaktu itu

oatu sodel

dari

seperti

r€ncana,

belanja

seluruh

ekononi

didasarkan

atas data dapat djkekepada nra-

cian 1ain2.

Semua hal

ini

lebih

Badan Perencanaan pada

Ekonomi. diatas,

mer,pun3rai ciri2

ini

yang lairarrg

inisaJnya dalam perencanaan

keanggotaan

pengalama,n tersebut

Tahun yang sekarang

rscro

rencana serta

hanX'a ada satu orang Sarjana

Belajar

Proyek

study yang

survey dan feasibility

juga kurang memberikan perhatian

ar€garan

karena dari

untuk mem-

direncanakan.

yang kurang lenglcap. Dan yang terakhir

mukakan bahua rencana tersebut

proyek2,

surnber2 biaya

kepaCa usaha2 yang bukan ekonomi-s dan yang

dengan kegiatan2

jni

seperti

terealisi-r

hubungannya dalam keseluruhan

statistjl<

Perkj-r"aan flpngenai

Proyek2 B ya.ng dinaksudkan

kuraqg realistis.

prayek2 A sama sekali

biayai

t

antara

maka Rencana Pembangunan Line

perbedaan

yang fundamentil

daripada

rencana2 yang lampau. c,iri perbedaan daripada Rencana Pembangunan Lj-ue Tahun sekaS. fl* jiJ
terlebih

sehingga

perencanaan maupun pelaksanaan

bih

dahutu suai,u prakondisi,

bai-I{. 01eh karena itul-ah

bangunan diusahakan tuasi

terlebih

dan dilaksanakan

suatu keadaan yang mantap/stabi-l, rencana rlapat dilakukan

rnaka sebelum dimulai dahulu

Can rehabiUtasi-

Usaha untuk menciptakan

pelaksanaan

satu program penyelan'ntan

ekonornl yang amat buruk pada tairun1966.

program stabilisasi

dengan men-

Usaha itu

secara lerencana perF terhadap

ditujukan

dengan

pada tahun 1967 dan L968.

prakondisi

terlebih

dahulu guna dapat melak-

sanakan rencana pembangunan secara lebih

balk

direkomendlr

ECAFE 1961, Rekomendasi itu

kutip

dalam salah

sebagai berikut

i

si-

satu kesimpulan

sebenarnya jauh2 harj- sudah saya

(-

7>

15ilIn the peri-od of early'oostr+ar, rehabllitation or under it has ccnditions of political instability or inflation, In not been advisable to j-ntroduce a comprehensive plan. su-ch circurcLances, efforts were naturally conccntrated on progranmes. projects or stabilization sound reconstruction prevails, a When scvere infla*.ion conry;rehrensive plan may for it is difficult become unrealistic and imp::acticable, projects under a dj-storted to evaluate devqfeprilent correctly anqi nri^o structure, ambiof rela.tively and the lntroduction tj-ous investment progra.nme rmy aggravate economic 21) instabilityt'. . " " : " . * : " * . v , ( & l N { ' * * " : * " . .

I

Padii perrculaan tahun diusahakan

dengan kebijaksanaan2

pada unruanya telah kan. KecuaD

ga akan terus-rnenerus

Ciri tip

diusahakan

yaitu

lebjh

penbangunan sehingga

sekarang

ini

lebih

bersifat

secara lebih

Sahrn mengemuka,kan rrliepelita

.

secara ketat.

harus dipusatkan,

pe.sti.

ia nrernberi petunjuk

membatasi ruiing gerak darr laju

Tentang hal ini

kecepatan

tentang

faktor2

statistik

disus'an berdasarkan

serta

informasi

bel-um memadai. 01eh karena itu

22)

yan€

apa yang

dalam proses

pola makro ekonom-is oleh ka..

seperti

tidal< terdapat

disebutkan

dj-rasakan

angka2 tingkat

tabungan,

t,eldr

ICOR dan 1ain2 kecuali- perkira:rn

sebesar I prosen setahun.

2L)

Emil

proses pernban6gunan,ia memberl

petunjr-rk pula ;nengenai gaya dan sis+.irn ekononi ya.ng dianut 22) pernbargunan ini. Rencana sekarang tidak

Repelita

kqarali nana seyogyanya resources

nemberi petr:.rju-k/indikasi

investasi,

suatu

Direncanakan berbagai bidang dan seicbor

realistis"

yarrg datanya dapat diketahui

tingkat

indika-

yang komprehensip dengan nendasarkan pacia variable

disusun secara lebjh

rena data

ju-

stabilitytt"

perencanaan dan dengan nrenetapkan sasaran-sasaran

t3rbatas

yang dinamis

merupakan pedonen pengarahan per:rbaqqunan daripada

necro econorcic plan

clikatip

dapat dikendali-

stabilitas

dalam pelaksanaan

bahwa Repelita

kedua ialah

telah

Inflasi

lang

pada Oktober 1956

yang dimulai

sebagai prakonciisi,

rrgrowbh with

dapat terlaksana

ekononi

mencapai sasarannya.

stabilitas

bahwa prakondisi

L969, dapat- dikatakan

ECAIfi, Economic Bulletin for Asia and tlie Far East, Vo1,XII, I'Jo"3, DecemberL96L" Salim, Dr. Emi1, rrProses Perrbangunanrr.

perbumbtrhan ekonorni

" ilueeues{erTqa}i u"p ueJEses 6uenf,n;,,, of qeg 6unqe;, ( ueun8uequrederi"cuag 6ue8ue;raue4 .de6

(eZ

.ue{-.r€JnTpBul"ros qe1e1 eztu

I

-Zu€sBTe Suert uelueq,red roq{es epeda>1 1u1 Sue.rerles8ue.ifu€BuecueJoddeq -e+ ur€T€pue{Troqrp qETa+ s€?TrcrJd ".r€qar 8uefued u€rr€rnrp ue{€ {eprl .{Teq qTqoT ertscos se+€qro? uep e4ft.re1 ?ue,t sacrnosoJ TtrF Teq leue8ua1tr ueeunSSuadsega'rqlioJa u€p TsuorsTJe uluref,ueuide8Fr:eTpFuetr se11.ro1.rd €Tplis u€n?uauod 'Jo?>ios de11 13eq uncineur€uBcuoJ ueq&rnTasarl tgeq ue{nl -uo?Tp sel1.rot.rd €T€>is 'IT€q q.L-qoT€Jeces u€lsnrunJTpu€p u€>inquolTp tu€>I -E,qesnTpseg.rog.rd eTelis 8ue.re>1as 8ue-f r-reeusaua;edur€T€pu€TlTtuop urureN 'uepu'cuo.rod der+es epedl.rep Tric t"T;pt nr+i""r"J ,irrl" ;;;";; 'n?uaqJo? Jo+>{as rs"lso^ur

rue.r80"rduEp u€€u€sliBgTqo{ e10d e,re1u€ u€p

ZJo1Ios eJ€+u€ ueeues4e[1qa4 elod eped'r.rep Surulnpuaui8rn1es 3ue:t 1sue1 -srsuo{ n+€ns ue{Eq€snrp nrred 'Tero?{as zue€ues}TBflqaqegnf uep zurp,T t?Tpor{ 61a3pnq ceS"teq u€p esr^op ueeues4efTqar ruodas .ueqnrnroso{ uetm8ueqruedseso.rd TJes€puou ?d€p Bue,( Bulluaci gueeuesrieftqay .Tse? -soAuT ue.r8o.rd n?ens e8nf tlredas ueun8ueqruadueqe;rye8o48uo;iopr.raru ledep ueeues4e[1qe>1 elod u€p uB€u€s4e[1qa>1 n1?ns .(8utuue1d so1c11od) ueeues -{€gTqol ueeuecuoJed e,tu8uTlued leua8geru qe1e1 rur €senop e111adeg ue3u -ep efu[nrlsqes Bup-,turBT TJTa n?es r{€T€s zueeuecue.radu€xEpoqulour 'eu€cual eztulrseq -roq TTe{os u€In?uauou: ue'rlepueSued u€p ue€u€sueJed €upcuoJ qru 3>1arfo..rd -nTos ueun8ueq uep qoquiol epedl.rep €+€q n+€q ue{edn.rau por{oad efurSrpie 6eareln ep'ed eua.re>i uerleq.rad ledepuour rur qarto;d ueeuecue.rod (tZ',u€€u€sli€gTqo{

u€sn'rmJadureTep€1.ros g>ieford u€sspsqn*ocl uelep ue>lqenef SunB8uelradtp ledep Tqn$Buns Fue.,t ueriels.rad u€p Jo?J{osle3eq..raq z€u€oueJ eJ€?ue Tsua+srsuo{ ne+€ u€Ts"J -aso>{ u.ruefuourSuef l+lto1 Bue{ u€€u?cuorad qelepe sTurouo{a oJ{pur ue8un1-rq.rad epecl"r..repBullued i4rqaT r{n€f .rdele? ue{Vrl : TD{rroq 1e;ieqas uellnqo:{ual

e111ada5 TuT 1eq 1eua8uatrtr

-9T-

t "A "q.€6 tpTqf due8ue.reue4uarrel.redeg

(rtZ

,ueqnlSuesJaq unqlr+ {nlun lsecaJoJ €+Jos ertuurnlaqasuil{€? uuuegeSued TTsEr{ @ed ueq":EsEprp ftre,( zuetensg.(uad utrycqmaru1ed -ep {nlun elnd ue4pns{uuTp TUT uetmq€1 TTuoTse.rodo€uecua; ue8ueg eueTniritTJ1 eJEcos g8el lcul.radtp qTqaT ue{q€q u"p r-}TTscfagueeues>1upduni{81 de11 nrelep 4rg:1sads r{TqgT 8ue{ aue+€T8a{ iuetBo;d ?sniilau {n1un u"{pns}ieurTp u€rmqe+ TTuo}s -e.rodo €u€cuag .n?{Elr uep 1aro13a.r d1e*o1>1es n+TE{ Tsuau[p 6 tefu un&roru €'+Ttodau ueTlirupp u€ue6 oTTuors€Jado Buef ueunsn,tu "rrecuou --ad qe6e1 dTt>1aJeSuef errecuogueerr?s{eTaAu4 uetrn8u€qutad€uecuag €Je+u€ urleqnaf

lpefuaru -1in?unueqeunS.radgp8ue;e>ps Bue:t ?€T€ n?€S TTuoTse..redg€il€cuag u€p t?u"cuag ue€u€s{g[od dr{€? 7;.'rruetrnq€J \,e -uTrarred Ts€JlsTu'Furpv, ;1npn[;req 8ue,f elgledag A o)i q€g ust€p u€]i -€{rxua{Tp edulespr TUT Tqi " (Foluopro uoTq€?uouaTfuT) ueeuesqeled €pdoli e,tulseluaTro r.{LT",3pe eqlladag epedl.rep JTrDI€Jal T.rrC "T€uoTBaJ TseJapTsuo)te}Ja s

ue8uep epd Brm4npTpTuT T€Tsos 8u€pTqTpiuetSo.:d u"p ui?€rr?sry,:gTqo>{ d3uouo4e qei€p€ TUT uamSuequad sell.roprd und.regg Tfl{ rrnuar "se^4ap

- n*

"aT?eJ?sTuTrxp€ ueuerteled

3se3n1 eped ef*eqeq ftre,( rernre8ad Jesoq q€Tumfos r;a1o l8ueoJ"itTTpCT?e.rado ne+e tilluelsqns gsc8n.l eped ef,ra>ieq Buerf le.rr,re8edqp.Tumf n,1r Bu1dues16

'(€fuuTeT

ueq"rp:puocl uep efuurrurn eped u1e1 Tuarueq_red r1're8au uET€p s€uTp rn?un ueterraeS0da{ ue}rprpued) n.req Sciert qeTo{os ZuEsnTnT 6e.re1ua1 ,>f.r?TTod TTsBq ue'uelel ueguele>1 TJl?p €p" 5eus1 *ue'^ efe.rd Suoued 1.r'ep 'ue-d epe .ue'e.r e&rf '.re'eu "{au€Joq lerieSed Tnsn r€sv 'ueunSue.qi'ed ruelep ue>in1.rac{1p 3ue-{ zJo?,l's zu€qn? -nqo{ Tl{nuauou )iEpT? etruuellqea>1 1o13u1? €+ras .efraueceu .e.duue.req -e'fueci unu€u flesaci ueSuap Sueqr:e>1;eq qe?r:TJaulaci ierrte'ed qelurnp

-ep )inlun

.;referrr u€p ?er{ -os EJEces ue>lSuequioqrp u€+E-r'e>i a{edns ueguo.rop ueg.raquiou {epr? Tur e'{uenuoseilzurer uep 7u'rf1 ne+€ Tsuasgl rqelei' ue-i.-raqurod urrlsls ue'u -op n€?€ e're80u ue10 SunsSuer ueesenSuod >in?ueq ui€Tep oursr?€,+o eduepe qoTo ueliqeqosTp uTeT €J€?u? rTsdn,roli €.+Jas gue8uorrtelafueci e,tu8ueque>1 -Jos 'eTprsqns s€+e u€]i.reseprp >1ra{r:eqEq€sn ue1e13ey .1ruo-cse.r 3ue,t uep luoue8eueru Tsuorsr.Sre 7d-rsur.rd .,dunlieTJaq Fue..n4 euaj€]i u'{q'qos -TP e8nf Tuf TeH 'Tr.ucuolio ru-efunuoiu epedr.rep Tuiouo>lor8eq ueqeq uplT€d -ruaru {.rqoT r{E?rirJalrad gse.rls_crlrup€ ueTryIutop Bue.{ ueepeo}i ur"T€G ' e{u"r1s aiu

eueune3.eqos

u€{€uBs}i€l:ip

{"pr? ur€T I?r€?ue 1e.&1r41u1?TTiier.4,rod u€r{oo pgpnq >1ei1 .TeTeliSuoq.rel gpefiuou rfclur.rairpC rse;?sTrmrrp€ ue€J€B8uo1e.{ued lgpruf ue8uag .d.r1n4os4a uep dlleisg8el gse3n1 ue.rnqe3uad rpei"-ra1 n?T uTeros .ueun'uequied 1se1ue"r.rc;aq eped TJ€p >{'.r+TTodepeclol -rs"?uorioJoq qrqor q'T.rrJauoc rs€J?sr-rrrulpv 'e.re:ieu e8equal uep u"peq Te8eq;aq eJ€?u€ q€r"rer 3un33ue1 uep ue8ueueno{ ue..rnls-3uec{,.'1so4 seJnrqnop (se1t1er,u1 "?aos 1edep"rel epec-r:;iep se?T?ur?liir epeda4 nfiruar:r qrqar ueSueq'ro>1 a'red 'u'unSueqruei -r8eq uelgunlunSuaiu >t'pr? ljuef -sen1-rs epeda>i srunf -uoIII p/s E96T 99fi unqe? e-{Trlue qelurrouod rserlsrunilp€ ue€p€oy

-8T-

'ueqqenef 3un88uelred-rp qtqel

ledep uem€uequad ueeues{eTad uep ueeuecuoJ -ad .re8e 8u11ued le8u'es Tur eu€p€q eq€sn TTseH '{TqsT?€?s uee.reE?tra1aiftr -ad eq"ros .r(auns rue1111auod suenqeXe8uodnuryT Zu€p€q uear.rndruer(uadrlnXrm usry.EJaqTpuelleq.red e,,tur1er(ueq Sue.rmi qTs€ur €lrq€q q€TeT uT€T u€qwiatay 'TTTns qTqoT 1pefueu q€raeprp n+uo+re? ZFnepTqureTepBq -Bsn ue?Bg8a4 peugproo{ B}rrq€qqeT€T e,(u+eqp1 'r{€raepTp ?€snd r{ts?uTJaurod Zu€peq eltu4ertueq €uare}{ ue.rngs-ftredrysor1 1edep.re1 r{Ts6u n1t 3u1dues1g 'l€snd uep q€Ja€6 €J€1u€ ue8uena4 ue8uequq.rad 1n1e1ar ef,uqalo.radrp 8ue,t undnsr TJTpuas q€Ja€p 7se8n1 uee,reSSuolofued 1efegquraiu{n?un ndua:r ue>1e q€Jaep €{Err ueT}iTulapue8ue6 'TT1.r +l3JTsraq lnqas.ro? Tulouoqoerirf ..re[at I{Tqot €JEcos uelefi.roq leciep ru€q r{pJoep Turouoqouep Ts€sTT€Jqrrossq 'r{€Joep 6uequueloq Tlllouoqou€p TSEsTT€J?uasapeifire.r ur€T€p Hu€?nJa+ le8eq.req re.rtu -ndusu qTseul q€.roe6 qts+uTJauiaduep X?snd qe?uTJauiode.r€$r€ ue8unqng 'g.rtu -u€srr,In8uad ?Tlas"rocfiueu8ue,{ ueeuJetrr-€{au€e4 elnd Ted€p"rol e,tuurrupq {n?uoq '!edec;ta1 q€pTT euep 4ndrunsu]in?un sreln uenfng, TBas TJ€p leqlTT6 '1e{e.rezts€u uep e.reSau t7:5pgsqns TFeq ueqoq Tpeluau e88u-'rqasuaTsTJe ]i€pi? 1pefiueu Sueqruerl,raq €q,res tlodouorir gslsod u€>tTJoqTp€uoJ€I e;re8ag Zu€e,qesn.ra6rie,tueg 'ggeeurndrue"(uedue4:rTJolrioue8nf utel ZTs{€sueJl (guelenfuod tqelul.raiuad {nllrn 8ue*eq uellequed er18ue.r uep ue8uqroqured ueTep eJea €?€f 'ue8uenarl ueseneBued uep qfl"[ ue8unSSuelred tuenrlnq -ured 6uere38ue ueunsnrtued Sueprqlp u€{m{sgp

n1.:ad e8nl ZuqfeqJod

'ueTe{aqJad uep uelele.red uep ue8ueno>1 Ts€J?sTuTrrrp€ TsarlsTLr.nirpe 3uep1q1p ue>ieu*nduasTp nTred 8ue.f )i€rfu€q elnd ue11pua6 'uoTsTJe uep d1p1e;e lpefueui {€pTl qe+uT;reuad uepeq Zu€n+€s rtrs[?p eJec €+€+ egos Jn+{nrls UEI{Turapue8uag ''pol{la6 pu€ uo11ez1ue8.r0r, SIrepTqTpu€{rDI€TTp eTnd I€pT? 7tp33uns 8ue,t ue>11€qrad 'unq€?-unqe+Joq

Ts€U:uT ef,uepe 1€qTle ue>{r{fpe:fuar le8ues l.re8eu 1eu -e8ad 1[eB ueepeo{ ueT}iTIIIapundneleirl 'e.re8ou efiue1aq uareSSue t8eq ..resaq 8ue,t ueqeq gpefuorir ueT{Fxap ueEuerpt.ra8au ler"re8ed {n?un efiue1eq uareSSug

- 6r.-

_20_ juga clisebabkan terutanra

Pada pokolcrya ha12 tersebut

ma beberapa tahun ekonomi Indonesia negara (etatisnre)

Ai-rnana bagian terbesar tenaga ahli

negara,. Terbatasnya

perabangunan ialah

dasan penJrer?'-purrraanadnninistrasi

ekonorni- pasar yang berencana. jangka

merprlukan

pengarahan kebijaksanaan jangka panjang. serangkalan

rencana-rencana

suatu |trolJ-irtg planrr, (adjust

) setiap

yaitu

Ii-rna tahun,

dikemukakan

Sepetti

pemerintah

adm:inistrasi

Repelita

Dengan demjkian

serLa langkanJra rto- dan

ineffisiensi

dibina

ekonon-l sebagai 1anpernbir:aan suatu

pembangunan sebagai- paiorren

usaha juga perlu

kegiatan

oleh

2J) Karena proses pembangunan

raka perencanaan

lane,

ekononri diatur

Perkembangan yang perlu

perencanaan dan sistim

dalam rangka penyerpurnaan

sistim

kegiatan

menghasilkau

ini

elconornl yang cukup besar.

kenerosotan

eksperi.nen ekonomi serba

dan berketranp'ilan

dal menyebabl
I

mengalani

karena sela-

dilalorkan

untuk

pertarna merupakan bagian dari

pembangunan. Rencana t ersebut

merupa,kan

suatu rencana yang dapat diserasikan Iinupun setiap

maka perrbaikan

terdahulu ditujule.n

tahuh, dan penyempurnaan

kepada :

a. Penrbahan dan peranAn penerintah yang dilandaskan atas ases ttetatismert menjadi peranan pernerintah seba.gai rfagent of developmentrr. b, Perbaikan

kepada penyempurnaan prasarana

ditujukan

Rrsat

secara

r::rmmditingkat

serasl

bagi Per'^rbangunan.

c. Perbaikan peroleh

Pemerintahan

dan penyetupurnaan administrasi-

prioritas

dan Daerah sehingga

bcrbagai

25)

lebih

seksor yang men-

dala'n pembangunan.

d, PerbajJcan dan penyerryurnaan npngenai perencanaan, management unit2

lnstitusionjL

kegiatan

admlnistrasi

dan

usaha.

Salim, Dr. Enril ttStrategi- PembangunanIndonesiarr,

/

2L Fornru.Iasi dari pada landasan2 perbaikan dan penyempurnaanadnuinistrasl baru dibawah Preslden Suharto sejak tahun 1966 adalah sebagai berj-lart : &o Kenrbali mendudukkanfungsi lembaga2 negara sesuai dengan semangat dan ketentuan Undang2Dasar l9tj. b'

I

Ivleningkatkan daya guna seluruh aparatur negara dalan memberlkan pelayanan yang sebesar-besarnSrapada masSrarakat( public

Cr

&lministrasi tetapi

pemerintah tidak

perlu ditingkatkan

OIeh karena itu

service);

hanya menjalankan tugas2 umrxnpemerintahan

sehirgga mampumelaksanakan tugas trmmbangunan"

perlu neningkatkan efesiensi

dan efektivitas

administrasi

dan aparatur pemerintah bagi perencanaan dan pelaksanaan penrbangunan; tla

De-etatisme dan de-birokratisasi,

Fungsi dan peranan aparatur pemerintah

dalam pembangunanlalah memberikan pengarahan dan dorongan hingga kegiatan2 dan daya kreasi masyarakat d.apat berkembang secara optimal,

tanpa penguasaan

serta pengurusan langsung dalam segala kegiatan masyarakat. Qe

Orientasi

kepa
d.asar bagi penyusunan organisasi

dan

penyelenggaraan fungsi2 pemerintah acialah pelaksanaan tugas2 pokolmya; f.

Pendekatan fungsionil

(funssionari-sasi)

$e

Menirgkatkan koordinasi,

integrasi,

aan d.epersonalisasi ;

sinkronisasi

dalam rangka tr:gas2 serta

fungsi2 pemerintahan; h.

$istin

karier

orientasi

yang dihubungkan dengan sistim jasa (nerritsystem),

yaitu

kepada pe..nghargaan atas dasar prestasi kerja.

Landasan ..g...o..

-22-

Landasan bagi penrbahan2 dibidang susnya adninistrasi

adnrinistrasi

pemerintah, khu-

ekonomi iatah Ketetapan luf.P.R.S. No.IOOII Tghun

]j966.26) (s&enarnya Ketetapan M,P.R.S. No. X, Lrv, x)f,, serta hasil perumusan2 lainrrya merupakan dasar dalan bidang penyelenggaraan adr:ninistrasi-). Terutana Bab Ir pasal 2t yang berbunyi sebagai berj&ut : nsesuai dengan ketentuan UUD tl*J, naka pengawasanyang efektip dari rakyat terhadap kebijaksanaan ekonomi Psoerintah harus berilangsung melalui kewenangan D.P.R. dalarn penentuan anggaran pendapatan dan belanja negara serta nelaLuj- kekuasaan peraeriksa kanangan oleh badan diluar ,perner::tahan yang melaporkan hasil peneriksaanrgra kepada D.P.R. n. Bab Ir pasa-L f1 berbunyi : ttDalam denolrasi ekonorni tidak ada tempat bagi ciri-ciri nqgatif sebagai berjftut : (a) Sfsti-m rtfree-fight eksploitasjll'beralismrr yang nnenr:mbuhkan terhadap rnanusia dan bangsa lain dan yang dalan sejarahnya di Indonesia telah msrimbulkan dan manperbahankan kele,mahan strrikturiJ. dalan posisi Indonesia di ekonorai dunia; (t) Sistin tfetatismetr dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara berdomjnasi paruh dan yqng mendesek serta menatiJ
a a a.

a.

. oa a..

t a.

a t...

o......

a.

a'a..

r..

a..

r t.

a...o

lKeseluilnrhankegiatan Pemerintah .. r.............. l a n p r o g r a m e l r o n o m ji a n g k a p e n d e k . . . . . . . . . . . . . . r , . r . . panjangrt.

r r o oot

tl

tgrcerrain dadan jangka

26) Ketetapan MPRS No. )(III tahun 1965 tentang rfPenbaharuan K&iJaksanaanLandasan Ekonomi, Keuangan dan Perrbangunanrr.

23

Ini. ttercermin dalan A"P..B.N.rt 3 nDaLannenJalankan perarianr$ra dlbidang drononri, maka pemerintah harus lebih nendcankan pengawa"sanaralr kegiatan ekononi dan bukan pada penguasaan yang eebanyak mrngk5n darl kegiatan2 dconomlft, Dalam rangka ini sidtim

sangat perlu diselenggarakan debirolratisasi

dari

pengawasandan dekonsentrasi dalan managementperrrsahaanZ Negara"

ttPrlnsip2 efflsiensi

hanus menjadi patokan dalam kegiatan Pemerintah dibidang

ek'oncr,ir dengan pengeftian bghrm penylmpangan daii

prinsip2

1ni waJib dikena-

kan sanksirt. Perubahan2 penting yang kedua adalah dengan d5-mulainya serangkaian kebijaksanaan konlarit untuk stabilisasi

dan rehabilitasi

ekonomi. Ini dinmlai

dengan laporan Pemerj.ntah kepada. D.P.R.- G,R. dan penjelasanrqpa tentang rehabilltasi

dan stabi"lisasi

ekonorn-i,10 juti,

Pemerintah dal-amrangka stabilisasi

disusul kemudj-andengan keterar4lan

ekononi 17 $eptember L966, Kemudian keluar

berbagai peraturan2 3 Oktober 1965 dan dengan dolnrmenterpenti-ng bagi lanclasan formilnya

yaitu

Instn:ksl

Presidiun

Kabinet No.Zl/FJ{/tX/tt/66

nJra men{renai Pokok2 Kebijaksanaan Stabilisasi X) AI.IPERA tanggal J Nopembe , tg.66.

27)

dan Rehabilitasj-

serta lanpiranEkonomi Kabinet

Intruksi Pr.esidiurn Kabj-net Aropera .Xo.2J/t,lt+/NtV66 beserta lampiranrqra mengenai rrPokok2 Kebijaksanaan Stabillsasi dan Rehabili-tasi Kabinet Anperatr .

rtlvlasalah Stabilisasi Juga perlu dibaca I Salimr ftnj].Dr, Langkah Persiapan Stabilisasi Ekonomirr.

Ekononti,

-21+-

Kebijaksanaan2 dsn rangkaian peraturanZ ;rang diuraikan diatagj yang untuk rrudahnya disebut ttrangkaian peraturan 3 Oktober L966n raerrrpakan suatu perubahan yang bersifat

drastis

dan merqreluruh dibidang

admjnistrasi

penyelenggaraan ehonomi. Disjni

administrasi-

perbangunan, yaitu

sektor2 dconorni parting

seperti

tanrpak orientasi

daripada,

dengan menunJukkan usaha pmggairahan elcsporo Hal fui

diJ-akukan dengan perubah-

an sistjm bonus yang lebih besar kepada para drsporti:r.

Dengan cara ini

eicspor juga dj-lakukan tanpa memperberat be-

rangsangan untuk penllgkatan ban adninistrasi

ekonomi dan

pemerintahr yaitu

harga. Penubahan2 adninistratip

lain

dengan menggunakanrnelcanismepasar dan mengenai bidang ekspor ialeh

an-perubahan dibidang ka,re,nangan2administrasi

perubah-

secara lebih tegas dari

berbagai badan pemeri-ntah serba dengan mengurangi prosedur afurj-nistrasi yang redundan. Kebijaksanaan anggaran belanja dan perkreditan juga dikaitkan kepada ma,salahtersebut.

Kecualj- itu

juga dilakukan perbaikan dalam

slstjrn dan cara penyelenggara.an impor yang ditujukan impor lebih

supaya komposisi

baik dan untuk keperluan peningkatan penerinaan negara dari

beaZ impor. Satu contoh penrbahan besar lainnya nai penyelslggaraan

dana devisa yang tidak

an secara langsung, Disinipun turut Ser"cuaha]- tersebut

ialah ad.njnistraoi

dilakukan J-agi dengan penjatah-

d:iperankan mekanismeharga dan pasar.

perlu penrbahan dalam administrasi

Anggaran beJ-anja diusahakan untuk menjadi alat dan sebagai program kegiatan

menge-

anggaran belanja.

guna rnendisipliner

kegiatar€

pemeri-ntahr Dimtflai pula dengan penyelenggera-

an anggaran belanja yang seimbang. Dengan suatu kebijaksanaan subsidi dan harga yang baru yang terkaitkan usahakan untuk lebih lebjjr

eflsj-enr

dalanr penyusunan anggaran belanJa maka di-

nrergrehatkanpengusahaan perrrsahaan2 negara menjadi

Bidang lain

yang mendapat perubahan2 adm:inistra.tip

cukup fundamentiJ- adalah dibidang perkreditan.

Kr*dit2

secara

djrnaksudkan sufraya

disebabkan oleh karena kredit2 yang tidak sehat merupakan surber utaara daripada jnflasi, Dan ,vang terakhir adalah usaha untuk rnmyederhanakan dan merqrempurnakanaparatur pelebih

tearatr

dan ter{<endal-ikan. Ha1 ini

merintah yang pada waktu sebeluranya telah berkenrbang ;nenjadi kurarg lebjlr seratus menteri. Suatu gelonrbang pernrbahan besar yang dimaksuci untuk mengkonsolidasi kebijaksanaan stabjl-isasi

dan rehabilitasi

tangsa]. 28 Ju.li dan 4 Agustus 1967,

ekonorni-terdahulu dJ-adekanpada

-25_

rntinya

ialah perubahan2 admj:ristratip

dibi.dang ekspor (melancarkan

ekspor) dan funpor. rni menyangkut penetapan keinbali BE, kredit ru:tuk imporr penetapan kernbali lawan rupiah, prosedur drspor dan irnpor "*tr td) di-sederhanakan dan 1ain2 " Landasan forrril dibidang adninistrasi

yang ketiga. dalam rengka perubahan institusionilpemerintah (pembang,unan)ini adalah adanya pola

Dasar Rencana Psnbanzunan Lima Tahun. Untuk lebih

Jelasnya saya kutip apa yang tercantum rcengenai kebiJaksanaan dibidang adminietrasi pernerintah dalam po1-a dasar itu antara lain sbb. t t{Jntrrk raenjamin hasil yang maksjmal dari pelaksanaan rencana penF bangunan naka p enyempurnaan adnjnrstrasi peraenintohe.n merupakan suatu keharusan. Dalam hubungan ini maka perlu di-i-aln:kan pembinaan stmkturil, organisatorS-s, persrtnraliae mental dan pendj-djkan serta. sistjm gaji dalan adnjnistrasi pemerintahen sehingga msrpu menjalankan fungsirgra selairu laobaga per,rbanguna"n yang aktif dan efektip" Dalam menjalankerr fungsi panbangunan, adalah pentrng apabila aparatur pemer5ntahan merberikan pengarahen serta dorongan kepada pembangunan tanpa penguasaan dan pengurusan langsung. Campur tangan langsung oleh aparatur pemeriltahan terutaraa dalam rnengatur perusahaan2 harus sa-nga.t dibata.si. Kepada perusahaanZ negara harus diberi kesenrpatan untuk msnungkinkan peronfiakan institusionil yang nernberikan kemampuan pertumbuharlnya secara naksinal. Disamping pelaksane.an usaha2 a.d:r:iinistrasi peaerintah tidak kurang pmtingnya adalah peni-:rgkatan pengawasan dan kontrol yang lebih ketat darj, lembaga2 kontrol yang sah kedudukan hukurarryar. Zg) Bumusantersebut

juga secara hamplr sana dikemukakan kembali dalam ran-

eangen Ketetapan M.P.R.S yang r4mgenai Pola Dasar RepeanaPernbangunan Llma Tahun. Secara lebih terperinci nistrasi

penerintah

dikffirkakan

rencana naupun kebijaksanaan dibidang adrni-

dan aspek2 ad,ninisbrasi

dalam pelaksanaan pernbangunan

dalarn Bab V Rencana Ponbangunan Ljpa Tahun.

2S) Rangkaian l(eputusan Perneri-ntahtg]. 28 Juli dan /a A,gustus 1967, termasuk peraturan pelaksanaanofar 29)

Pola Dasar Rsnca.naPsnbangune.nLima Tahruro

-

2,6

merupakan pegangan bagi

Karena in:i

pelnksanaan

pemerintah,

pp,nyempurnaan adndnistrasi

dan membangun suatu

pcmbangunan, maka sebagai gambaran saja disanpai-kan disini

Bab V tersebut

dibldang

kegiafan

administrasi daftar

dari

isi

:

BAB V ADMI$ISTR/ISI PEI&RINTAH, PELAI{SANAAN DAN RENCANA RUNCA}I,A O P E R A S I O N I LT A H U I { A Nr o o r i i i . r . ' . . . ; . . . . . . . . . : . . . . : . . . . . . e

A . A D I E N I S T f i A SPI E I v E R I N T A H ;--;...'........ PendahUl-Uan

r..r

e. o....rr.......

. . r . . o. ..ri. . . . . . . . . ; .. . . . . . . . . .. r...

K e a d a a nb i d a n g A d m i n i s t r a s i P e r n e r i n t i h

. .. . r. .. . q

...............

r.,...

dan langkah2 di-bi-dang Perrbangunan A d m i n i s t r a s l P e m e r i - n t a h . . . . . ' , . r r , oi o r " r . r . . . . { . . . . . . . .

ri.lr'..r

Kebijaksanaan

1.. 2" 3. 4" 5o 5" 7. 8"

PerryenptrrnaanStrulcturil Organisasi .. r.. r.'r.. or ri. r o.d' P e n y e m p u r ' n a aPnr o s e d u r i l . . r . . .....'.o......i.irerr P e n y e m p u f n a aK n e p e g a w a i a n . . " . . r . . . . . o o , .rr' . o r o o j . . . . r d . . . Administrasi Keuangan ..". r'.i. r.....,...,r.. Ferryempurnaan ndministrasl Peralatan dan Perbekalan :.r.r,. Penyeprpurnaan .Arlnini-strasi Statistik Pepyer:rprrrnaan ..'...r.i........o..,r Penyempurnaan Adninistr:adi Perusahaan Negara' f,r r o.i.,; ro r Pergrempurnaan Penelitiah dan Pengembangan llnu AdminiStfaSi

liegaf0

o

"

. o r. . .. . .. r o.t.

. . . . . . . . d r o o i o o - . r . o .r o r

ll]lNCAllA DAN RENCAIL{OPERASIONIT TAHUNTIN'.io,o ' ' , ; B. FEI^AKSAIVAAN ''''.' PendahUlUan

..'..

...

. . r .. r.1o......

i r. r.r o o o oo'rod

. o.............

- Rencana Pembangunan Lima Tahun dituangkan cialam Rencana ...... o.. O p e r a s i o n l l T a h u n a n. r . . . .. { o. ..,.. ......... - Rencana Oprasionif Pelaksanaan

Tahunan sebagai ialat

Rencana;

i oo or .. o........r

efekbif

bagl

o.. i ooo o...........

Progran Pelaksanaan dan PerencanaanFroyel€o rr.. ?.....' o. Partisipasi Masyarakat dalanr Pelaksanaan Rencaria ..e.... Penyerasi-an Pelaksanaan Rencana antara satuan2 Pelaksanaan ditingkat

PUSat

. no.a'.i..

j.....

J.....!.r4.e......'r.4.r...o

Koordinasi Pelaksanaan Rencana.antara Peneri-ntah fusat dan Pgmefintah

Daefah

.. or i...

i o r i e.....

'...........

e oo. r i rr

Kebi j aksanaan2 pembangunanuntuk neltsukse skan Pelaksanaan RgnCana

. o. . . o c o i.o lia ..,.

o.or t i o r o,r r.i,i o r-i r i i.

. ....

. . ....,...

a.

Iioordinasi anbara Sektor pemerinbah dan Sektor Swasta i.

Kebijaksanaan dan usaha2 nobilj-sasl

:-

sumbt:r2 pe,nblayaan

- Kottglslensi

r.,. .'.

n; Konsistfflsi

daripada Rs.plisasi Br-rdgetsesuatu rrProgram atau Proyek

deogan kemajuan Pelaksanaan Fi-sik sesuatu Program atau Proyek ....Perbaikan Ad.ntinistrasi dan Pongawasan KeuanganAnggaran ......... Perbaikan dalam nanagementdan keperluan akan tenaga yang eakap..." Laporan kemajuan, penifaian dan penyesuaian2.'..1.. o.. . . . .. .. .?91 "'.

3O) ttDeparteren Penerarr€lanRencana PenbangunanLima Tahun Bab V.tl

28 Penyempr:rnaan2seJabJ_alrun ]-966 . Pendahul_uan" Berbagai perbaikan clan penyempurnaanadnri:ristrasl Iqr*an seJak tahun L966" Secara terperinci Inrrnaan itu

pemerintah telah ,illa-

kegiatar€ usaha perbaikan dan penyenr-

antara lain dikemukakan dalam Bab |tsistin

Pembiayaan Pembar:61unan

dan PengawasanKeuangan Negaratt dan Bab trAdministrasi Pemerintahil larnpiran pidato Kenegaraan Prosiden pada tanggal 16 Agustus 19?O dan 16 Agustu" t9?t, Kecuali itu trasi

30)

dapat prula dibaca karangan DR. Awaluddin DJaninrtPerbaikan adminis-

negara untrik pembangr.nanekonomitr. 3l). Disiai

akan diuraikan

beberapa ha1 yang menonJol dart usaha2 perbai"kan

dan per6remtrn:rnaantersebut. Lembaga2Negara Tertir€S. Usaha yang terpenting

adalah menerrpatkan kenbali

Negara leblh sesuai dengan UUDt45. HaI lni

kedudukan Lembaga2

dilaksanakan melalui berbagai

Ketetapan MPRS, seperti Ketetapan ,No.Xe No. XIV dan lafuT-Iain. ha1 ini

Terutama

menyary,,kut kedudukan MPRS, DPR-CRdan BPK, Biarpun secara fungsioniS.

belun mmenuhi harapan. Aparat PeWemPrrnaanadnrinLstrasi pemeri-ntah. $uatu Panitia

Pembatu Presiden dibawah pi-nrpinan dan tanggung jarnrab

Menterl ?enaga Kerja pada walctu itu

ditugaskan untuk mern'iklrkan dan

3O)" Deppeno [Pelaksanaan Tahun Pertama Ri;pelita n. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RoI, tanggal 16 Agustus 1"9?0. Deppen, rrPelaksanaan Tahun Kedua Repelitarr. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R.r. tan6gal 16 llgrstus 19?r. 31)" O;amin, DR.AwaILudin ttPerbaikan adm:inistrast negara untuk penrbangunanekonomi.

29 mengadakan langkah2 pertama r*enerLibkan rren rtier\yemltrrrnakanadministrasi penerintah.

Pan:itia ini

kennician diganti

dan disenrpurnakan, yaitu

tahun 1968 dengan pembentukanproyek2 Effislensi

pada

Aparatur Negara/Pemerintah.

Mulai tahun 1959 aalam Kabi-net Pembangunantelah ditunjuk

pula Menteri

Negara Penyempurnaandan Pembersihan /rparatr:r Negara (ymNpiuf), yang d5- rTaksuduntuk mengkoordS-nasiKegialan2 penertiban dan penyenpurnaan aparatur pernrintah.

Landasan kebiJaksanaan dan perencanaan perbaikan adr..,rinistrasi

pemerintah terutama untuk mend.ukungpelaksanaan rencana pembangunan lima tahr:rr oeperti- telah diuraikan ru;PELITA, Deperti diketahui sejak ] April

dlcantumkan clalam salah satu bab daripada

REF!,LITI|tersebut telah nulai

dilaksanakan

L97O"

Dalam melaksanakan irembangunanlima tahwr usahaZ penyempurnaanadmlnistrasi

pemerintah dibahas dan diusahakan oleh suatu panltia

(Sekbor P). Tugas Panitia ternental dibar^mhkoorCinasi MENPAN laln

5-nter.rtepartersebut antara

adalah menyempurnakanadm:inistrasi per,ierlntah agar mampumelaksanakan

REPELITA. Bappenas memberikan peranan yang cukup menentr.lkandalam bidang inl1

terutama mer€enai aspek2 yang penting bagi i:elaksanaan pembangunan.

Badan2lai-n yang i"nvolve adalah DeparteraenTenaga Kerjan K.U.P., L.A.N.I dan lain-Lain. bid:eng ini

DaF,at dikemukakan bahwa peranan Sekretariat

Kabj.net ai -

cukup pent5-ng.

Perbaikan aparatur pemerintah tingkat

Pusat dan Daerah.

Usaha2 dllakukan untuk menyamplrnakanaparatur pernerj-ntah tingkat Pusat, hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta aparatur Pemerjntah Daerah. Mengenai aparatur'pemerintah langkah untr*

tirgkat

Pusat, telah dilalankan berbagai.

men5-ngkatkandaya gunanya dalam bidang strukturile

proseduril

naupun kepegararaiano Langkah

....

30 tangkah pertama ialah menyederhanakanjurnlah Departemen dan l,enrbagaLembaganon Dspastemental tingkat

pusat (staff

agencies dlrectly

sible to the Presj-den)" Dari kurang lebih 10o Menteri tinggal

responr

25 Menteri

dengan 18 Departemen dan kurang lebih 12 Lembaga2pusat non departental. Keeuali itu

diruntrrskan pula tugas pokok dan biciang-bidarg

serta struktur

organisasittyr"

badan peraerintah tersebut, internal relatip

control"

kewenangannya

Tiga unsur dapat dibedakan dalam setiap unit

yaitu

adnrinistratif,

operational

Terutama untuk Departerimn hal irri

staff

dan

sudah dilakukan secara

lebih baik mengenai Lenbaga2 non departemental" Demikian pula

teiah diadakan penyemprrnaan terus-nlrirl€rus darj.pada personal-ia terutama untuk achelon pertarna (yaitu

sekjen" DirJen dan rain-rain),

dan kedua.,

sejauh nnrngkin diusahakan untuk pengangkatanz berclasar keahli.an" Bsr{rak kedudukankepegawaian d5-jabat oleh tenaga2 dari angkatan bersenjata. Tentang lembaga! non departemental- tingkat

pusat dapat dikennrkakan

pe,ruhahanorgani-sasi, fungsi-, personalia daripada Badan perencanaan PembangunanNasionat (e*rrui{lr,s); Bacraninl cana pusat yang bersifat Demikian pula telah

kini

merupakan badan peren-

tehnis dan berada langsung dibawah presidenr

dilakukan perubahan2 organi-sasi, furrgsip personalia

dari-pada LembagaIi.mu' pengetahuan rndonesla" K.antor urusan pegawai, LembagaAdnrin-istrasi Negara dan Biro Pusat statistik

diusahakan
kan pelaksanaan fungsinya" suatu team yang bersifat peranan yang pentirg

tehnis

penasehatan yang eulnrp rne_mpunyai

dalam formulaai kebijaksanaan dj-blclang ekonomi dan

;i:rta cara per4yelenggaraan adnrinjstrasinya

adalah TeannAhli S
Presi-den.

tbgn.ini.-**r*

3I

Team ini

anggotanya adalah ahli2 ekonomi yang terbaik

Sanltak d;::-i antaranya menjabat ivlenteri, seperti teri

di Indonesia d.an

Mentr:ri Perdagangans Men-

ileuaflBan.rMenteri Perhubungan dan pejabat2 penting 1ainr6ra. Ketua

clarj- Teamini

adalah Prof. Widjojo Nitisastro

Ketua Bappenas. (Semula

team lnj- adalah Ahli Ekoncnrl SPRI Pd" Presiden dengan keanggotaan yang lebih sedlkit

darlpada yang sekarang),

Kecualj- j-tu telah dilakukan penertiban dan penyederhanaan kantorkantor perwakilan Republik Indonesia diIuar

negerio

Disamping penyempurnaanbadan perencanaan Imsat telah dilalcr:kan pula pembentukandan peningkatan daripacia unit2 perencanaan d.aripada departenren2 operasionil. Kedudukan Gubernur/Kepala Daerah tel-ah lebih penguasa turggal

ditegaskan sebagai

ciidaerah" Guburnur/hepala Daerah juga turut

bertanggung

jawab atas kelancaran proyek2 pembangunan(nasional dan d.aerah) yang berada didaerahnya masing2, Ini

adalah kedudukan forrnilnya,

karena dalara kenSra-

taann;ra kekuasaan pr:nguasa ralJ.itr:r dan lain2 masih perlu diperhat5.kan dalam decieion making daerah. Untuk lebih nrenjamin koordinasi ke-gi-atan2 ditingkat instansi2

verbikal

pelaksanaan

daerah telah diaCakan penertiban dan penyederhanaan Pemerintahan Pusat yang ada d:idaerahr Dan supaya

sumberZ keuangan daerah lebih

pasti dapat direncanakan dalam rangka

pelaksanaan ekonom:idaerah pada wal
suatu RancanganUnddng2

Perimbary;an Keuangan antara fusat dan Daerah diajukan pada tahun 1967 nntuk mengganti- Per, PemnNa" 32/L956 dan dibicarakan d:i D.P'R.G.R.

Berbagai

..... . .

Bcrbagai

usaha juga toleh

dilakr:ken

untuk nulai

perencanaan pada Pemcrintah Daeraho srrinliireli lievelopmr:nt -Boa;d Daerah yarrpr bnrsifr:t p';J-a se,.lang di-pikirkan untuk nc.nggali

pusat,

tur

porxrrintah

pula diadp,kan Denikian

governental"

supeya clacrah2 ncningli
potc':nsi-nya dal-am ranglea nenggai-rehkan ekononi daerah.

Supaya terclapat rinfah

se:i

menbentr;k unit2

koordinasi

badan2 vertikai

peciornanhubungan kerja

brdk anta ra bedart1 perne-

pene::lntah prisat cidaer.ah dan apara-

daerah sendiri

pcnbangunan (ternasuk

yang l-ebih

cialan rangka perenca.naan cl.anpelaksanaan

evetruasi dan pengfrnnsan) maila telali dan tanggung jaruab aparatur

di-adakan pusat dan

tingkat

Daerah dalan. perencanaan dan pelaksanaan penbangu-iian. (rnstruksi ldo.4 tehnn 19l.:9).

Sistim

perencanaan dan pelaksenaan pemberngunanr

Perbailcan2 dan penyennlirrrnaan aparatur Pasat dan Daerah tersebut

pemnri-ntaha.n tinglcat

juga d:iusahakan rrcarah penireripurnaan

perencanaan dan pelaksanaan pernbangunan.

sistim

Dal-an ti;rgkat

perurusan

aca:;
iiebi.jaksanaan

sil-iasi

ciari

Sub ilewan Distribusi

irerunnr.san kebijaksanaan

p€."r*baniqunan dilalmkan

tcrtinggi

d:i-

Ekononi ldesi-onar. Devran i-ni iangsun.ri

d:ipimpin oleh Presicien dan tercli-ri Dewan Produksin

(politik)

tiga

sub Delqan, ;raitu

dan Sub Der,rianMoneier.

p(;rmerintah dj-bidarg

sub

Reicon-

ekononrl dan

dalam Dewan ini"

Dor.o-*i vPv+vr

ltaaaa

33 seperti

telah

naan tehnis

dikenmkakan terdahulu

tingkat

Pusat telah

gaya lama pada tahun 1967. perencanaan

tehnis

ngan poltrtik

darl

di-adakan ciengan nengubah Bappenas

Usaha ctisini

dengan tetap p€eerjntah

d:iusahaka.n menjadi

maka suatu badan perenca-

adalah nerrtngketkan

Eergusahakan

dan nasyarakat

konrrnikasi

kegiatan

yang penting terus-nenerus

setta

pada unur\lra.

dulcr-

Bappenas

suatu Itagent of changetr yang efekti_p,

suatu lienajunn ;;ang nyata acialah ncngintegrasik,':n onil

lcwalitas

sccara furgsi-

perencanaan dan pelaksanaan enggaran sebagai- br:gian clari fr:-:rgsi perencanean. ditingkatkan

antara

Dal_arnpral";beknya kerjasanra

Bappe;nas dan ili-rektorat

Jenilr"ral

An€,gn.ran. Har i-rn penting

te;rutama dalam ran5;ka pr:ng;embanri&nperenca-

ilaarl opc.:rasionil

An5garan Belanja

program aksi Keeuali (diatoog)

tahunan.

Pemerintah itu

oa}:ra pcmbangunan untuk

terus-ff)nerus

dilakukan

suatu tahun.

bantuan ]-uar negrrri,

iial

ini

A.nggaran rlarr Dcpar*

cian proyek? penbang,unan

jugta rnenyangkut proye:k2 yang menciapat

Lisaha2 yang di-iakukan

iuga dengan pelibentukan

sua.tu tahun tertentu.

pe;n"iry,;kntan kerjaoana

antara Bappenas, Direkbcrert Jenderal

t'emen? dalan rar.,gka perencanaan progran2 untuk

di_usahakan nerncenrinkan

dari

adal-ah kecuall

pertemuan2

r.init2 perencanaant departemcn dan pekan2

penibinaan bagi para tenaga2 yang nel;rksannkan. Perlu

d:ikemukakan juga clalarn ranp:ka psni-ngkatkan lnv*stasirpe

rencanaan penaril
cle.rlanne,geri"

Untuk ini

tel-ah dibentuk

bagi penanamsi] modal asing serte

Dewan mauprm Tearn Tehnis

penananan mocLal daiam negleri.

lrlengenai ....

t. r

3lr l'lengenai pengembnngan perencanaan dar:rah dr:il-emrangka renearra nasional

masih perlu

oibentuk

unit-unit

Namun konsiderasi katkan.

banyak perbaikan instiiusic,niln

perencanaan d.aeral:, afau suatu baiian serni pemerintah. regional

dalaiir perencanaan nasionnl

Masalah utana juga tcrletek

ditingkat

Bcbr,rapa daerah telah

nasih

perlu

pacla kurangnya. tenaga-tenaga

ditj:igahli

daera.h.

Tentang perencanaan daerah dan raasalah2 pnoyek2 nasional dan ', daerah inl sur:tu landasan peclcman yang baik tel-ah digunakan clalan brieot\

fing Preeiden sul:arto kepada para Gubernur pa,ia tahun !96? itl Badan Intr:rnational

Bank Dunia dan Dana l,Ionc;ter Internasi.onal

,lenrberikan bantuan pr-rla dalam nasehat perencanaan maupunturut

melan-

carkan pelaksanaan pembanliunan.lJenrikian puJ.a badan2 penasehat luarnegeri iaj-nnya. FungsS-mereka acialah dalani nr:;nbcrikan saran d.aiarntingkat perencanaan Can pelaksanaan pembangun*nnasicnal atau dal-;rmperencanaan berbagai proyek2 yang spesifik. Dalam rangka perencanaan clan polaksanaan penbangunanmaka berbagai aparatur

pemerintah )'ang fun5-isi-nya araat penti_ng untuk mendukung

peker;aan perencanaaa dan pelaksanr:an pembargrr-nan ditingke.rtican efel
32) Briefi-ng Presiden Suharto kepeda para Gubernur/ Kepala Daerah seluruh Indoncsia dalam rangka penyusunan rencana, pembangunanlima tahun. "i cA"/

Badan2 .i..tr.Ir

35 Badan2 in-i antara lain iaiah Lrpr can d.p.s.

Lenbag:arlmu pengetahuan

Indonesia dipcrlukan untuk dapat raen]n:.sun kebijaksanaan2 serta prognam2 daiam ranglia pengenbanganilrnri dan tehnologi

;,'angianat bermanfaat bagi

pembangunanclirnasa datang. .tintu-k jangka pendek diperlukan Serbagai s,prvey dan fea'sibility

stuclies guna rnencukungpenyusurlan proyek2 dan prograr€

pembangunan.uhtuk ini litian-penel-itian

dj-susun rencena clan prioritas2

pelnksanaan p€ne-

dnn survey2,

Mengenai penyerasian cian pengarahan survey2 'itii juga diiaia.rkan dalam suatu par'ltia I-tian

interdepartemental

yaitu yang cisebut rrselalor Khusus N pene_

dan PenSlenfianganrt.PaCa unuffitya surve;p dj-lalnikan oleh departemen2

yang bersangl
juga tolah d:ilakulcan untuk kebijak-

sanaan bagi kebutuhan rencana maupun pelaksanaan pembangur']ano Antara lain dengan persiapan sensus, penerbitan ind:ikator2

ekonomj-dll.

lah pula diusahakan upgrading lceit:'anpi-lan petugas2 statistik

Kecual-i j-tu te&-prsat dan

daerah nrelipr:ti pula kegiatan Akaden:-ifr-mu stati-stik. Supaya sPrsaranyang telah ditetapkan dan progran2 yang telah disusun untuk satu tahun ciai:at dicapai sejauh mungl
dan pengar^rasan pemb,,:ngunan.Dalarirhal ini

adanya feed back, sistim reporting

tcnnasuk perlu-

dan eveluasi yang baik.

Bappenas dan Departemen Keuan€lanjuga mengil{uti serta nenrberikan eval-uasi terhadap pelaksanaan pxogran2 dan proyek2 permbangunan yaitu

a a-la n\79 s=1rilil___!_!ll_!t-

dengan

-36 adanya iceiiarusan urrtuk memberrkan iaporan

trinur_an

kepada Bappenas Ca.n lleparbeinen lieuangaili

lern sgsusi

Presi.len

i{o.i8

Lg'b 33} terrtary{ pengendallan

tahun

bani;urian j-lma tahun

rasloni-l

riengan keputr.isan operasionil

dar-a.:rr.;neJ-akuka,n u.saha pei:gendal-ian

dan pe;galr-1iisa,rrini.

Penbangunan mengikut i pelai(se,naiin

lapora-nz pro;geit, nrer4Sacrai":an mcrnit,f,rlry; gur:a nengetahui

suliian?

y:ap6 perlu

merintah

tir$kat

pem_ ope-

proyekri dan mengacalcan erraluasi

terhadap

nemberikan pedomat: kerja

perTr-

perigendali-an 0perasioni-l

sekreiariat

dipecahkan.

ilroyek

l,,iegara. per:.gav,iasanoperasionil

raiia i,i-enteri

bangunan rnembantu presi-den

pelaksanaan

Instruksj-

presiden

No..4 tahun

dein tanggung ja,,.eb operasionil

pusat dan d.aerah dai.a.rrLrar€ka

ke196g

bar.dan2pe_

perencerBan d.an pe_

lak sanaien perilbangu-na . .3 4) l3erbagai usaha iiini ngendali-an operasi.nil feed back dan sistiin ;rarui baik

untu*

clii.etlcu:tan untuk penyenpurnaan tateL cara perlan pengawasan pentnnguna*.

reportix6

rnasih di:.asa, sangat leimah. E.ralgasi_

l<ei:erluan review peiaksanean

nenruaski*n' sedang, review in:- pen'i:ii:; berikr"rtnp,.

irl'an'tuJr secs,ra berta.Srap hal

berapa :"evj.ew riilakuk*,n pena.s' seknetariat

yary; dlkerjatan

iiebinet.

pada r,eircbuini

penbangui:an nulsih belum

ber;i, clasar perencarlean tah.unan j-rii tenrs

diper,liem]xin*kan.

Be*

oleh Depaybernen iteuanlgan, llap_

yang terpei:t:_ng

adalah lampir.an? pidato

kenega.raan 16 fuyrstus dan Note. keu:ingan peilerintah. I.lq. i7. den ?Iorld Bank.

33) Keputusan Presid.en no.1B tahun 1956 tentan, Pengendalian Ope::asion iL .Fer:rbanguria.n. 34).Instrul<si Presiclen no.4 teiirun 1g69 teniang Ped-orarnKerja dan Targgung jar.mb oper*sioiil barl6p2 pernerintairan tingkat pusat ilan daerah dalam rargka pel:encana"anCan peLaksanaan pembanilru:an.

Dan juga aleh

-37 Dalam.proses peI€ncanaan a.nggaran inj_ terus_nienerus di-tingp"atkan kerjasama clari peranan2 lla,ppenas, Dirjen Arrtr,ga"ran dan departercen2 ope_ raslonil-. $ejak tahun 196? aan terutama nular.i tahunz pertama peraksanaan Repelita telah diadakan berbagai perbai-kar: d.ibirlarg prosaiur pelaksanaan anFgaran pernbangunan.prosedur pelaksanaan an{ggaranperibangunanini di_ tuanp;kan dalam suatu Keppres xan{'r tenls--rien€nrs diperbaiki dan di.semp,rnakan secara cukup berarti. Keppres nc.l?g/Lanun 1!6g diganti ciengan l(eppres no.)jft'ahrrn 1969 kernrdian d.iganti deryganKeppres no.zra/Lahtn 197a dan akhirnya dengan Keppr'es no.'I4/1ay4n ltfl. Tentar,,g prosedur penyerilaan keuan6annJratelah dapat dilakrrkan perbaikan dengan ctilakunya ilAclnri::istrati_ve short outtr yaitu kepi-rtusan2 otorisasi

langsung diiakukan oleh l"Ienteri/pim-

pinan iembaga yang bertanggung jar*ab atas suatu proyek. Dan penyediaan biayeinya laryisuns cliberlkan Perbaikan lain pres no.l4/tahun

oleh iiantor Bendaha3a llegara kepada prcyekz.

yang ierpentiry;

iarah berdasar urrdangz no,5/lgvr

19?1 i;elah dilaksanal.;an sistim

d.an Kep_

firemen untuk anggaran

pemban6unan.Dengan der,ikian r.asalaht nsarry overu anggaran terpecatrkan. Demikian pula terah disenpurnakan resalah pernbiaSraanbeban tetap dan beban sementar"a,,pengeluaran S.K.'. untuk setiap triwulan dan 1aln2. Berbagai penyerFurnaan proseclur tersebut diatas dinsksudkan urrtuk memperrancar penyediaan bi-aya pe:;rbangunantanpie menghiianSkan unsur pe_ Iig&r*@53,flllJr&.

Ba;;i pembiayaan? dari anggaran pembangunan tetap.

disarurkan melarui

perbankan n:aka pgmerintah hanya menetapkan sektor2 pr"ioritasnya. an kepada usahaZ fanfi r,pmerlukan djj-akukan nelalui baiti(arr.

penyedia_

peni^l_aian tehnis

per_

-38Dibidaryl berbagai

penyempurnean adninistrasi

keuangair ;luga teiah

diaclakan

penyenFurnaa,n msngsnai kebendaharawanan, adfirinistrasi

dan perbekalan. inventarisasi prosedur

peralatan

Parra bend.aharar,ua'ntida"k boieh me:"ani:kap jabatan, dan cateLtan inutasi peralatan

perabelian,

kontrak

perbekalan

dan pernyataan

serba perbaikan

usang.

supaya menjamj.n penggunaan anggara,n pembangunan yang lebih dan efektip

akan dilakuka:i

perbaikai:

pengal/.tasan keuary;annya. Perbaikan karene. selain

rosan,

.

kebocoran2

juga serta

Parla tahun2

Hal ini

per*tarnaZ

Deparbemen l{euangan. sejak

Kecuali lebih

yang jelas. diusahakan

sebeium tahun

telah

dllakukan

pela"ksanaan pri:rsjp an pemban6urun).

I,{ulai tahun

196?

i3aclan Perneriksa

ierhadap

keuangan nega,ra ya.ng langsury3

Denriklan juga nenirqkatkan

pclaksana-

Jendererl Pengamsan Keuangan Negara dari

terhun 196? dalarr tiap? seba,gai a@rat-ur

deparbemep juga telah kontrol-

intern.

ctirisahaka,n supaya pensguniian anggara!-i pembar€unan secara menyeluruh dan baj-k. Hal ini

antara

dengan rnenclasarkan pembialaan anggaran atas

semudali, yan61 terd.ahuLu.

terdahulu

pen{1s,1,Bsan

dengan menduri"ukkan ireribali

Perubahanz dan penggesera.n dari tidak

|g6b,

keuangan negarar

Jenderal

ternarah Can teravp.si

la,in telah

uraikan

itu

pery{-

pengalnsan

Direkborai

rnspektorat2

daripada

kcr.rpsi.

diabaj kan sar:a sekali.

berLanggun."* jarr;ab kepada D.P,R.G.R. daripada

slstim

menperoleh prioritas

dan efisiensi

dan d-i-senpurnakan pelaksanaan

{euangan sebagai badan kontrol

diadakan

ini

dapat menf;,ut:an5.itindakan2

yang lampau terutanra

dilakukan

an fungsi

dibidang

serta

efisien

akan rnening!
keuani.ian negara dapat riikataken ditingkatkan

dalarn adnj_nist,rasi

eikan meni.ngkatkan efektivita.s

Bunaan uang negara,

ad.anJa

dergan penggunaan D.I,F. lpreauditfr

rencana

satu mafa anggaran icelainnya

Ini

dilakukan

seperti

yaryi dengan ini

ctidalann pengeluaran

telati

di-

t.elah dirintis

keuanga.n negare (anp.,gar-

-- -, Dengan ada4ya keharusan melaporkan pertanggungan jawab oleh pLrn- . t\-,I

pinan trxuyek yang dllalarkan hlari

secara berkaJa yaitul untuk keuargan se,tiap -

Oan untuk laporan ke..uangandao fisilc

tiap

han pen8awasan dan derqan denrikian daPat *iit
triwulan

juga memrdah-

peJaksanean pernrimaan. .

dan penggunbanuang pada proyel< bersanglortan serAa pelaksanaan kemajuan' fi-sik1ya.

Bentuk laporan pad.a tahr.rn 19?1 telah

dieenprnakan

dan disederu

hanakan. ' !

DaLamrarrgka kordinasi

diantar^a unitz

pengawasan dalam peraerintahan -:

tel.ah d:ieapai tata kerJu y"ng dituJukan kelnca keserasj-an dj.antara : ' l

unit2 $ettebrut.

latara

telah diusahakair untuk menghinclarkan penerik-

lain

saan berg4nda. '

Secara '$rusus pedoman2bagl'para

bendaharar,ranlebih

disemprrnakan

sehingga perrgelolaan kas dapat rctiusahakansecaia le.bih baik.. &i.sampirrg catra2 pengawasan seperti

tersebut

terdahulul

maka pe.nga-

wasan atas'penggunaan €nggaran pennangune$Juga dilalcukan secara represlf. Hal iid

dilakukan

dergan pengawasan on the spot dan pengambilan tindakar€

korektip. Perbaikan dan penelitian an8garan unitz

d:ilakukan juga daran bidang pergnrsunan

peurerintah'dan perusahaar€ negara, pemtiulman, pertang-

gungan jar,uabr.neraca perhitungan laba rugi- dan lairr2rqra. Demikian puLa dil-akukan p'erbaike- mengenai tata riisakgra

cara transaksi

dalam mauputxluar neger5.,

dibi-dang pembellan, pemboror€anr kontrak_ dan lajrr2.

tel"ah &i,su.surtstarularisasL

Kecuali i.tu

ongkos2 satuan clari berbagai maeambentuk

pergeluaran (standard r:ni-t cost).

r

-40Penrsahaan2 negara; Fenertiban dan penyerpunraan organisasi ,g&€ ditujukan

dan rmnage:nent Perusahaan2 Ne-

agar Perusahaan2 Negara ticlak lagi

Kecuali itu,

diusahakan nreningkatkan efisiensi

menjadl beban pemerintah" kerjan5a Cengan nernbe-

otonoroi operasi-onit yang lebih besar kepada perusahaan2 dan qemberi_ .ri.lsan kb,n dasarZ hukun yanq lebih sesuai dengan sifat usaha perusahaar€ tersebut. Yaitu misal"nSraP.Tr-2 bagi perusahaan yang sifatnya Fad.a tahun 196? dengan fnstruksi

komersiiJ_.

presiden No.1? tahun L967 Le!:lrt dirrrr-

J-ai langk"qz persiapan untuk menertibkan dan mer-qrderhanakan setiap usahaz negara kearah tfq

bentuk pgkok usaha negara, ialah

r Perusahaan Jawatan,

Perusahaan Unnrmdan Penrsahaan Perseroan. Kemudlan dikeluarkan

Instruksi

Presiden No.18 tahun 196? tentang inventarisasj_ kekayaan Ferusahaan2 Negara. Kerm-adiandengan Perpu No"l tahun 1959 po Undang2 No.g tahun 1969 35) 'ditetapkan bahr,rausaha2 negara berbentuk penrsahaan dibedakan rlalam : Fer'r.sahaan Jawatan (Perjan) yang tunduk kepada f .B.l,f. (Undang2 perusaheian Indonesja jarnan Belanda),

Pemsahaar€ tirmm (Perurn) yang tunduk kepada Undang2

No.19 Prp.tahun 1960 dan Perusahaan Perseroan (Fersero) yang tunduk kepada K.li.H.rD,. (seperti

3'ang telah diubah dan ditambah),

DerrganPeraturan pemerintah No"l2 tahun 1969 OiUerile.n ketentrran2 peng_ alihan bentuk Pemsahaan Negara (p.iil") nrenjadi Persero" Dengan Keputusan Presj.den Np.{+ tahun lj969 peniraian pengalihan bentuk ,telah dibentr-rk team 'I Perusahaan Negara menjadi persero. pada akhir April ljg7L, dari g? buah pe_ rusahaan Negara telah selesai dinjl-ai diaUhlc.n

6g buah, dan 4O pN. disetujui

untuk

jadi Persero,

:I

35)

u.u,.No.9 tahun l]g69, tentang bentukp usaha penrsahaanZnegara,,

-l+1 Serura i-ni menunjukkan keglatan usaha untuk nenpercepat pengalihan P,N" yar\g sifatnlia

menJadj"p.T.-2,

komersiil

. l :

Untuk nenyeleqggal"akan adrainistrasi

traL2 tersebut

karena menyanglnrt per€gunaan danaZ yarg d.isisihkan nya dari'kekayaap maka telah

d.iatas, 1ebihz

sebagian atau se}.rruh-

negara serta penggunaan dana2 dan lar.ba dari- saham nega!€.,

dibentuk Direlsborrat,fnvestasi

Kekayraa,nlfegara pada -Departernen

Keuangan. Telah diusahakan pula peru$usan2 tentang rnodal kerja, dan 1a!€.

Berba,gai Perusalraan Negare. khususnya yantr akan mendapatkan

bantuan luar

negeri telah

diusahakan diubah bentuknya sesuai derrgan s-ifat

penrsahaan Ia^n€ bersangkutan agar supaya terdapat yang lebih

besar. Disan4plng itu,

Perseno) telah eflsiensi

otonomi operasiorliJ-

berbagai Perusahaan Negara (Penrrn dan

rnengadakanper{fempurnaan renagement eer*,a perrlngkatan

dibtdang k,epegasaiap.

Kecuali

itu

telah

perbaikan

dllaloican

landasan hukun banyak dari ini

.dan 1ain2.

Dan akhir2 ini

cara penyelenggaraan

perusahaan2 dengan rnodal dari

telah

nega].a. Mengenai

disahkan W tentang pertam:lna.

Fada mlcbu2 ftang akan datang masih perlu dilakukan

itu

dan

perbalkan2 pada P,N. Ganrda, P.N, pelni

dapat disebutkan antara lain

lebih

herra.arrlering

penyempurnaan

lanJut dari l.B.tr{. , UndangSNo,1? Prp.tahun 1960 rEupun K.U.H.O.

serd.iri.

Dalam rarrgka penyeiltrurnaan K.U.H.D. telah dapat di.selesaikan

UU No.4 tahun 19?1 Va'ng nenghapuskanpembatasan hak persero dalam PerseroanPerseroan. Den-iJ
perbaikan terus-menerus dibidalg

nflna-

gement Perwahaan Negara (ferjan

dan Perseno) dengan membuka.kerungtcinan

penggunaan mana*ement consultant

dan'Iaine.

an lebih

lanJut

bagian/selunrhnya

Perlu pula dilakukan

penggunaan dana2 yang disisihkan

penerfib-

dari kekayaan Degala se-

sezta penggunaan dana dan laba2 badan2 usaha negara.

-l+2' Admtnistrasi

Kepegauaian.

Perbajkan2 dibidang kepegawaian juga telah

dilakukan

oleh karena

rnereka merupakan perencana dan pelaksana dari pada penbangunan, Undan6fUndang Pokok kepegavaian No. rcft961 penrbahan dan irenyerptirnaamya. sedang diSiap}rb.n, yaitu

pada waicbu inl

sedang diusahakan

Sriatu Rencana Undarrg-Undangunttrk itu

Rancangan Undang-Undangtentang ketentuan Pokok

Kepegawaian negeri. Dapat dirm.sukan dalara rangka jni

ialah

pencabutan Feraturen Presi-

den No. 2/L95g dengan d,ikeluarkannJa Urdang-Undang No. 2/19?0 serta peraturan

pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerlntah Wo. 6/J:9?O terrtang

pengaturan kehidupan politik sistim

pejabatZ negara dalam rangka pembinaan

kepegar,,aJ-anRepublik Indone s ia, Kecuai-i itu

telah diusahakan suatu naskah mengenai Standard of

occupat ionaL clasoification. Berbagai usaha pernbinaanr gurra lebih effelfivitas

kerja

antara lain

mempertinggi efi.si-ensi dan

teLah dianrbil

langkahZ n'a,sing-masi-ng

Merrteri dan Pirapinan Lembaga Non Departemen dijnstruksikan dakan penilaian

atas kenrampuan,kecakapan dan hasil

para pe Jabat dilinglcungannSra masing-nesing.

kerja

Hasi I pe nilaian

untuk rrenga(korduite) tersebut

dfueksudkan pula sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang meni-l-ai untuk nenentukan langkah-langtcah penertiban

Lebih lanJut.

Telah diusahakan puJ.a suatu inventarisasi

kepegawdlan ditingkat

pusat sanpai kedaerah-d.aerah untuk mengetahui jrmrlah, klasifikasi golongan kepangkatan pegauai. Dari inventarlsasl adarrya ber"-m,can2 lclasifikasi Pusat (sebagian instansj2

pegarnai, seperti

sezta

j-ni dapat terlihat nrisalnSra pegawai negeri

golongan pegawai negeri bekerja diclaerah-d.aerah dalam

pusat dldaerah*daerah,

pegawa5-daerah otonom, pegawal sipll

_13_ Hankam, pegavei2 perusahaan negara dan ]ain2. r,n,sa ini

Jrunlah pegavai yang ada de-

adalah 5L6.%2 orang dan pegawai daerah otonom 6l$.68h oIt,RBr

Beberapa perat uran d jadakan untuk memungk irrka n pemindahan pegar'ei dari

pemerintah yan6 mempunyai kelebihan

suatu instansi

instansi

pen"erintatr lain

yang masih memerlukan. Hal ini

pegaryai kepada dilalarkan

telah

sejak tahun L967. Nanun karena ketiad.aan suatu standar yang obyelttip bagi" ukuran jumlah yang rasionil

kesatr:an unit

kegiatan pemerintahr

b-

lum dapat diusahakan pemecahan perdaya-gunaan yang meruaskan. Telah dilakukan pula penyusunan D,S.P.P.. (Oaftar $usunan Pegam,i dan Peralatan)

dari Departemen-departemen dan Lembaga*lembagaPemerintah

non-Departemen. Dengan ini kelebj}an

dfuaksudkan supaya terdapat

atau kelrurangan pegahrai dari

gambaran tentang

badan-badan Penerintah tersebut.

SeJak tahun 1969 telah bekerja pula T.K.K, (Team Kerja Kepegar,nian) yang dimaksudkan untuk menJrusunfornesi

kepegawaian yang rasioniJ- bagi

nasi4g-rnasing Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemnen.Derrgan beberapa $urat Keputusan Menteri Tenaga Kerja telah disahkan daftar sunan kekuatan pegarrai (forrrasi)

su-

pada semua Departemen dan Lembaga-lemba-

ga Pemerintah lrrion-Departemenuntuk Tahun Anggaran fg6gft97} Beberapa Surat Keputusan MENPAIil telah

dikeluarkan

d,an t97O/Ag7I.

dalam penentuan

forrrnasi. untuk semla Departemen dan Lembaga-lerrbaga pemerintah $lon-Departemen dal,ara rangb seperti

dan penyediaan Anggaran tahun l97oft97l,

L97L/L972

yang tercantum dalarn Undang-UndangNo.J Tahun 197O dan Undang-

Urrdang lrlo" 5 Tahun 19ru, Dengan Instruksi

Presiden No.12 Tahun 1970 telah diputuskan bahvla

para pegawai negeri sipil uilur 56 tahun diberhpntikan

;ang pada tanggal 1 Juli

l-971 telah mencapaS-

dengan horupt dengan mendapat hak penslun,

_ l+l+ Sejak tahun 1%8 tiap2 departemen dan lernbaga pemerintah non departemen dlharuekan nenl rsun D.S.P,P. (Oaftar SustrnanPegawai dan PerABerdasar{
Iatan).

rnasi kepegawaian y-arg lebih

ditemukan penyusunan for-

U"*t

rasi-oni-l bagi. nasing2 departemen dan l-en..

baga-Iernbaga non deparbemen terutama untuk tahun anggaran berilartnya. apalotr ada

Dengan D.$.P.P. dan penyrsunan forn'Bsi dapat pula dilihat kelebilran atau kekurangan pegawa5-trada suatu jnstansi

meningkiatkan perdaya-gunaan serta realokasj. pegaraai

Untuk lebih

pemerirrtah telah

pade walctu ini hal tersebut

pemerintah.

menJn:sunsuatu team untuk nnemikirkan

dan penyed.iaan anggal'an biayanye, bagi pelaksanaannya.

Mengenai gaji

telah

dikeluarkan

Perpem. No. 12 tahun 1967 t'en-

tang Peratursn Gaji Pegam.i Negeri Sipil 196g (pGpS 196S). NamunperLu dialnii diselpurnakan.

Keiuali

itu telah

Republik ladonesia tahun masiti perlu

bahwa PGPStersebut

pula dikeluarkan

Undang2 No. IL

tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Jard'aTbuda Pegar'rai' Sejak tahun

L96? tetah dilakukan

beberapa kali

kenail
tarnbahan-tambahan gaJi pada tahun L969 dan untuk tahun 1970 telah dlberikan

lagi

suatu tanrbahan penghasilan dalam.bentuk tunjangan ker-

ja sebesar 5ffi sebulan dari

jumlatr penerimaan gaji

sebulan sebelurn-

ntr4. Kemrdian pada tahun 19?1 tuniengan kerja tersebut

dj-naikan men-

;adl 1O@. Kecuali itu dengan lebih terdapatnya stabilitas harga2 juga nrerupakan bantuan terhadap nilai Kenaikan gaji

secara sel.elrtip telah

riiJ-

d'ale.m

gaJi.

dilalorkan untuk seluruh

Departenen Keuangan. Ini dimaksud,kan untuk mdnaikan kegairahan "kerja tenrtann

disektor

admini-strasi

penerirnaan negara dan mengurangi ke-

bocoran2 serta neningkatkan disiplin

kerja.

-45Dibidarrg training

tcebijaksanaan ditujukan

dalanr kedua bidang i

1. Tre.ining untuk meningkatkan kemamtrnran daLam bidang tehnik2

perencanaan

dan rm.nagenrentpelaksanaan perabanguna n ( proyel€ pernbangunari). Upgnading dapat mengenai-ha12 yang bersifat

umum, prinslp2

F€ren*

canaan dan peJ-aksanaan pembangrnan, pengetahuan berbagai prosedur2 pe* laksanaan pembangunan. Tetapi Juga dapat rnengenai ha12 yang bersifat tehnis

lcuantitati-p

dalam caral perencanaan proSrek seperti

QFs, network pranning, operations rese&ref,

nisalnya

cost and benefit

ana-

lyses dan 1ain2. Usaha dibidang

lnl

antara lain

telah d.jlakukan derrgan menyeleng;

garakan kursus2 dan pekan2 pembinaan yang dilaksanakan

oleh Bappena$r

L.-A.N'; Bank Indonesia dan lain2 dengan kerjasama dengan Asian Institute

for Sconom:ic Development and Planning,

ment Institute

(E.D.I.)

Oan laj-r€.

derrgan Economic Develop-

Deriikian pula dengan ad.anSra Pelon

Pembinaan dan Felaksanaan Penrbangunanoleh Bappenas dan Bina G@ha. Namrn harus diaktri dibidang ini

I

2' Training

bahwa satu program Jang integral

mengenai latihan

belurn didapat.

iuga diberj.kan untuk meni-ngkatkan kenanpuan tenaga kerja/pe-

Sami didalam bidang yarig menyangkut fungsi penyelenggaraan dari de* parternen/LembaganJra.Har ini. misalnJra adalah training nyuluh pertanian,

dari. karyauanZ statistik,

bagi para pe-

para rmn&ger Perusahaar€

Negara dan laj.n2. Dalan tahun kedua Repelita

usaha2 yang telah

dlJalankan

unbuk

neni"ngkatkan n'nrtu dan kenarryuan para pegaraai nenengah adalah dengan mengadakanlatihan

upgrading yang intenstf

dan tembaga Non Departemen.

oleh berbagai Deparbernen

_!+6_

Dalara hubungan ini,

telah

pula dibentuk Sekolah $taf dan Pinpino.n

(mSpA) pada l,ernba,gaAdministrasi

Adrrinistrasl

garakan upgradirtg bagi pegar.iai2 senior dari Irlon Departemen, baik sipil

Negara bersanp-sann dengan instansi2

yang bersangkutan seclang d.ipikirkan

n]relenggaraan latj-han dan upgrading, penggun4an yarrg l-ebih efisien

dari

dan program latihap

lain

pula untuk renetapkan suatu pola ke-

biJalrsanaan dan perencanaan yang bersifat

isi

semua Departemen/Lenbaga2

maupun ABRf,

01eh ternbaga Adl4rnistrasi

purnaan dari

Negara, untuk menlreleng-

menyeluruh tentang masalatr pe-

sehingga terdapat fasilitas2

kordlnasi

dan

serta penyeflF

latihan,

sesuai dengan kebutuhan2 pelaksana-

an pembangunan. Administrasi

pengerahan peneri-naan negara4

Penerimaan negara khususrqra penerimaan dalam negeri bagi anggaran negara merupakan hal yang penting bagi usaha pembangunankarena merupakan salah satu sumber per:rbiayaanbagi pembangunanoDalam tahrin anggaran 195? peneri:naan dalan negeri nemang masj-h digunakan untuk sepenuhnya nenbiayai pengeluaran rutj-n pemerintah bahkan masih perlu penerimaan anggaran nilai 1%8 pengeluaran rutln

ditanbah dari sebagian

lawan bantuan luar negeri.

Pada tahun anggarah

pemeri.m;ah dapat sepenuhrry"adlbiayal

maan dalan negeri" Pada pelaksanaan tahun pertama Repelita

dari peneri(1g6ghg7})

telah terdapat suatu kelebihan daripada penerimaan daLamnegeri yang dlperlnkan

bagi pembia1raanrutin

Tabungan pemerintah ini

dan j-nj. merupakan tabungan pemerintaho

dipergunakan untuk nembtayai" sebagian dari

anggaran penbangunano Dalam tahun yang akan datang terus

diusahakan agar

Junlah tabungan pemerintah ir:.l nren:ingkat" Hal ini

o.."..f..

-

HaL ini

berarti

l+7

makin besar pula kemampuannegara untuk nembiayai pemDengan demikj-an Je1as

bangruran dard- sranber2 penerimaan dalam negerl.

betapa pent!-ngqpa pengerahan penerimaan negara dan perlurrya perbaikan d1bidang aparatur

pemerintah unUuk keperiuan ltu,

derrgan perubahan sistim

baikan yang fundanentlL

perlu diikuti

dana2 dala.m negeri terutanra perpaJakan.

nobilisasi

Untuk inL penerlntah

Dan ini

sejak tahun 1967 telah melakukan berbagai per-

dalam sist!.ro perpaJalcan maupun perbalkan aparatur

darlpada penerlmaan negara dlbldang perpaJakan (ter-

serta intensifikasi

masuk bea cukai) aan penerbl"ban penerimaan non tax'

Dibl-dang st-stim per-

paJa,kandlusahakan perubahan ttngkatan paJak dan strulcbur perpaJakan'. pentlng untuk dikemukakan dislni penerintah

adalah adanya undang2 dan peraturar€

yang mengatur cara pemungutan paJalc nelalui

ststlm Menghttung

PaJak Sendl"ri (M.P.S,) OanMepghitung PaJang Orang (u.P.O.)o penn-ngkatan penerlma4n negar.a diusahakan dengan suatu kebijaksanaan paJak ur:tuk memperltuaswajib paJak tanpa neni4ggalkan azas keadlLan dan. keuajaran serta tetap ber.orientasi

untrrk tldak menatikan hasrat serta

kegalrahan berusaha yang anat diperlr:kan

bagi kelargsungan penban8urEtr.

Mengenal aparatur penerinaan negara ini

.

sekarang sudah diadakan ber-

bagal perryerepurnaan(nranagemerrt)1 dan dilalnrkan berbagai upgrading untuk l o

neningkatkan kernarryuanpara petugas (paJak dan bea cukai). Dengantata Cara baru pungutan pajak melalui MnP.So dan I{'P.0r, usaha ekstensifj.kasl Kecuall ltu

telah

uaJib pajak berangsur.angsur memberikan hasil baik.

diusahakan untuk menertibkan tunggakan pajak dan laba

perusahaann Pada bulan $epbenber 1969 terdapat besar dibidaqg paJak tidak

perubahan yang cukup

larrgsung dengan rneringankan biaya2 {!nf'or basl"

. e. r. e

,&8 * bagi berbagai barang lmpor eeenslil,

iangkah int nerupakan perangsang urt, uk

neningkatkan pembangunan, Sistlm tarlp

yarrg sekarang diikuti

diubah ke.qada sistim Kecuall.'ttu kr.unn6ra.Ha1 int

klaslfikasi

yaitu

sistfur klasifikasi

DJenewaakan

Brussel.

perneri.ntah telah melarang pungutan2 yang tak ada dasar husangat meraja-le]a

pada waktu pergantJ-an pemerl.ntah lama ke-

pada pemerinbah Soeharto.

Berbagai kebiJaksanaan perlu diperkembangkan untuk nenlngkatkan apqratur pemerlntah daerah dldalam kemampuannyauntuk rnenggaLi potensi2 daerah sendiri.

Pada wakbu int

ker:angan

masth banyak cara? lnkonvensionll

yang dl-

lalokan. Untuk leblh lxenyenpurnakan slstln;

intensiflkasL

serta adminlstrasl

apa-

ratur Pell{1i1o44 negara dan trntuk memberikan perangsang kerlnganan paJak dan Lain2 bagr ,rsaha? investasi telah

dlkej,.nrkan

yrang akan nendorong pembangunanpada tahun ]lg?O

beberapa undang2 yang amat pent:lng. Undang2 ltu

mengenal pe-

rubahan dan tambahan terhad.ap ordonansi pajak perseroan, ordonansl pajak pendapatan, undangZ pajak devLsa, Juga r:ndang2 nengenai perqbahan dan tambahan terhadap undang2 penanamanmodal- aslng dan undangZ penanamanmodal dalam negerie t.

Suatu DLrel*orat

dan Kekayaan Negara telah dibentuk pada Deparbe-

fnvestasi

a

nen Keuangan yang dinatcsudkan untuk meng-sahulnistratlr kayaan negara yang dlplsahkan nenerttbkan

leb1h balk peqggunaan ke-

bagi nodal2 berbagal perusahaan, dan untuk lebih

haslj- peneptnaa,n darl nodal2 tersebut*.

: Demlldan puJ.a teLah dlusatrakan perbaikan2 dan peryrempurnaan2dlbLdang ad* mlni.strapt

bantuan pr.oyek dan admlnistrasi'bantuan

program sebagai srrnber2

penblalraan penbangunan laJ"nr$q. Dalasr,bi$ansr7;

l+9 Dalann bidang ini karena pertana,

kapasitas

absorbsl mulaZ nemarg rendah. Tetapi

lnl

dlsebabkan

menang merupakan suatu hal yang baru, kedua, dimaksudkan supaya

penggunanr$ra lebih

baik dengan dipersiapkan

Bebererpa per5rempurnaantelah

secara natang!.

diadakan dlbidarE

bantuan piogram sehingga kapasi-tas absorbsi proyek dengan beberapa negara telah standar prosedur administratip

adruinistrasi

peryelenggaraan

dapat ditingkatkan.

Tentang bantuan

perobicaraan untuk menentrrkan

aiLmtan

bagi bantuan proyek,

Pembiayaan Fembangunandan PerrgarrrasanKer.rarrganNegara.

Adnlnistrasi

SeJak tahun 196? tela;h diadakan berbagai perbaikan yar€ substantilL administrasi

perrbiayaan pembangunand.an p€ngal,asan keuangan negara. Anggaran

perrbangunan tidak penerintah

yaltu

dapat d.tlepaskan daripada kebiJaksanaan monet6r dan iiskal untuk tahun-tahr:n

Untuk inl

f959 lnflasl

secara relattp

bllisasl

196? dan 1958 mengendallkan lnflasl

dapat dikendalllo,n,

kebljaksanaan noneter dan fiskal moneter tetapi

dengan demlld-an terdapat

dan usaha

dilaksanakan anggaran selmbang. Dan setelah pada tahun

stabiHsasi.

cemlnlen

daLann

anggaran pembangunan.hafilo Een-

yang dtarahkan untuk nnenjaga sta-

jusa sudqh mengarah lcepada usaha penbangunan, SehLngga Buatu pertr:nrbuhan ekononri dengan tetap menJamln sta-

bLllteso Peryedlaan pembiayaan anggaran pembangunan, termasuk banbuan anggaran penF bangunan kepada sektor perbankan ditingkatkan

kearah orlentasl

kepada program;

a

Dan seJak tahun ar€garan 3i969/Jt97Akbsifikasittdak

lagi

peryediaan anggaran penbangunan

secara deparbenrental melainkan secara fungslonil

progran yang akan dLlata&an. Dan penentuan progran,2 lni sasaran2 dan pr{oritas2

daripada Repelita,

yaltu

nenurr:t program

dlsesuaikan

puJa dengan

Sistjrn anggaran demi}clan ini

mengt-

l

kutl

suatrq perkembangan kearah nperformance budgethgn

akan dilakukan

secara s4enuhnya

biarpun mungkin ticlak

untuk Indonesia. Setj-aP tahun i i...

+54

Set!.ap tahun dladakan perbai-kan sehi-ngga pg",*rr""r, serta proyel€ dapat dllakukan

secara lebih

baik.

perhatlan

Hal- lnl

dlu-

antara lain

studies yang nendahului.

sahakan dengan adarlya. sunrey2 dan feasiblllty Denlkian pula dtberikan

dan penentuan progran2

terhadap nasalatr2 hubungan antar proyek" ':

Perubahan2 Laln la1ah rnengenai tahun anggaran, Tahr.rnanggaran dlubah darl sesuai dengan tahun kalender menjadi antara I Aprlt- s/a 3t Maret. Perubahan tnt mulal dllaksanakan pada tahun anggaran 1969/70. Hal lnt

lebih

dlsesualkan dengan musim2 panen di Indonesia. Keeuall ltu

pada tahun pertama Repelita 'lainnya

perubahar€ fidranentll

kepada progran diperlncl

yaltu

(f969/7o) te]ah dllakukan

'

batnr,raperqrediaan biaya yang berorC.entasi

dala.n biaya2 untuk sesuatu proyek yang menjadi

baglan darlpada sr:atu program tertentu.

Eislnl

bertemu proses perencanaan

proyek2 dengan proses perryusunan anggaran-penbangunan. Dan daLam penyedlaan btaya dalan euatu proyek ltu yang JeLas. Untuk ltu untrrk dtbiayal

perlu dllalnrkan atas dasar suatu lrencana kerJa

tiapZ proyek yang mendapat persetuJuan dari pernerintah

perlu menglsi frDaftar fslan Proyektf (D.I,P.),

yaitu

suatu

rencana kenJa proyek yarrg JeJas. Bentuk D.I.P' a

denlkian

pula telah

nengalaml per{fenpurnaan pada tahun2 berlkutrrya,. Dan disusun PedomanPengistan DIP dan PedomanPenlJ-aian DIP,

I

Berbagal usaha peningkatan kemanrpuanuntuk perencanaan analis dtlalcukan, antara laln

proyek

dengan berbagai kursus upgrading.

Jadnal kerJa dan berbagai perbalkan pnosedur sepertl lcwartalan sebelum per5rusunan DIPP dan lalr€

telah

penentuan alokasi

lebih melancarkan proses

penencanaan aflggaian (pernbangunan ). Pefbalkan2 dtbi.dang pengawasan keuangan Juga dllalnrkan,

sepertl

tel-ah diufalkan

tezdahulu,

q5J-

Perbalkan2 admlntstrasi

di-seicbor2 prloritas. dj.lakukan pula berbagai perbailcan funda-

SeJak akSir tahun 1966 telah rnenttl dlbtdang admlnistrasi

selcLor2 pembangunanyan€i menperoleh prl-oritas.

Salah satu sekbor yang nendapatkan barlyak perbalkar€

adalah dlbidang adrnl-

nistrasJ, perdagangan hiar negerl dan dibidang adninlstrasl-

Lalu Lintas

devisa" Misalnye rangkaian peraturan2 3 Olcbober L966, kemudlan dtkonsol"idlr dengan peraturan2 28 Juai 195? dan selanjutnya

rangkal-an perraturan tanggal

19?O dan 1O Desember l-9?O merupakan petryempurnaanZyang berslfat

l? Aprll

perubahan ialah

Pada pokolmya intipatl

adninlstratlpo

yang langsur€r

nengurangi cara2 peryetnggaraan/pengurusan monopoli, mengurangl mata rantal

dLnranapemerintah

lnstituslonil

menghilangkan

yang redundan dan berbaga!.

kebtJaksanaan yang meran€isang dengan merrggunakanmekanisme basaran sebagal alat

pengaruh kegfutan.

Tujuannya adalah supaya penyelenggaraan ekspor

l-ebih l.ancar dan meni-ngkat genJadl lebth pula penyederhanaan sistln Mata rantai

institusionll

nl1al

sehatrrya komposlsi impor, Dernllclan

penuloran valrrta aslrrg dan adminlstrasinya.

yang harus dilatqpBlli dibtdang ekopor berkurang

barryak, Bejln devisa dilePaskan. Dalam per.baikan sis'bjm pei"dagangan luar negeri yang bersifat kecuali

ruh ini a

ad.anya perbaikan-perbaikan

merangsang dan dlkaltkan .

(yang berslfat

secara konsleten dengan kebljaksanaan terhadap

berbagal sektor pembangunanlainnya) tltusioni]

dalam kebijaksanaan

rnenyelu*

telafr pula disusun penyempurnaan ins-

dan prosedurZ pelaksanaanya yang perlu-dltempuh

dalann rnelalcukan

ekspor dan lrnpor tersebut" Contbh perbalkan adml-nitrast penbangunan dala^rnPraktek"

inl.loenunJukkan approach admlnlstrasl

52 Tidak harya ketertiban

administrasi

yang lebih

adnrinistrasi

dlatas

perobahan sistim

nerangsang pengarahan perkembangan yang dituju

der4tan

burden dengan nenggunakan mekanj-smepasaran; Den6lan

mer€urangi adminlstrative cata2 tersebrrt

yang diusahakan tetapi

usaha pembrantagan perryelundupan tidak

nemerlukan over '

head cost yang tinggi, approach ini

Contoh lain'daripada

pertarulan, Dlsinl

lenggaraan intensifikasi

pergre-

adalah dibidang adninlstrasl

menrpakan pula tantangan dibidang

peurbangunanekaeraa adarlya degree oi change yarrg besar dan me-

administrasi

rqranglnrt aspek sosial

masyarakat petani

dan pedesaan, Dengan aisti.n

kemridLan Bj:nas Gotong Royong yang selanj.utnya dengan sistin

Bimas dan

Bimas yar€ d

sempurnakan, d.S.oelenggarakanusalpf peningkatan produksl pangan" ELslnl sangkr:rbnasaLah adm{nistrasi penblayaan input produksi" Royong yaitu dLsini

juga

ninvolveil-nya

penyedj.aan penbLayaan kepada para petani untuk Denrikian pula ada unsur baru pada Bimas Gotong

mendorong perubahar€ daLan cara berbani,

hltungan ongkos biaya produksi

yang memperoleh perhatian

rryelenggaraann1ra.lalah

menggunakanlnput2 cara} kalkulasi

dan lain2o Bahwa disini

adalah wajarenamun penyempurnaar€ terus Sel$or laln

'

perusahaan-perusahaan swasta yang besar" Adnlnl"strasl-

modern, benl-h2 baru yang merqrangkut masalah selera,

sulitan

ter'

dan per-

diaLarli berbagal ke-

dilakukan

perryempurnaanadninistrasi

pe-

dalam lapangan program Keluarga Berencana. Telah dl-

adakan perbaikan2 dan perryempurnaandibidang

organisasl

dan penSrelenegaraan

program tersebuto Pengkaitan antara usaha pemerintah dan suasta supaya approach motivasi- dapat ditingkatkan, bagai,badan operasion5-l dan disinl dan perryerasi.an kebijaksanaan, Inl

Program ini

mejj-putl

masalah adminlstrasl

keglatan darL ben-

adalah kordinasi

adalah contot€ yeng menonJol darl perbaikan di-sekbor2

prLorltas"

*53Penertitsn? DiSini terutarm,

arl,rdnist.:.i;si.

.i

akan c1iur,:i-l"an scca::a. singkot

bebi:rapa u$.thc, penerliLt.,n

nenger*:i nen;,.i-upengai:? de,n penlrel*cwqrnganl c;alari: l,;egia.ta.n ekonorn-i

dan arlninj-st:'*sri.. B:nyak, hai nrenyi:n.{kut np.sa}ah t,indeirnn kcrupsi,. Usaha2 i:nt,:iri

pe:ncr.tibar:? ter"l:r.:cii'p irutangi-,) iiept, C*. ne{-{ara

l,:lin ielah

otreh perusahaan/be,cle.n2 dan pe::'orang&n ;-ang cl:l-akulie.n Pene:.ijrsa. j(e-,:len uangsn ltlega:r:a(Pekr.m,;g). Team.P*mberentrsan lr.crulisj- tel-,:ir dibeni:uk biarpun tl;ei.:

Paclr t.ahun i??C ju€:s t,::l-i.;h ci:ibentuit i(clisi

berg5itu efeii.lp.

oleh perzerintah

C.an mengiangiiat fr.i4oir.i'htt*i

untuk masalah l(orupsi. ri:]tah.'"' " L \

Uul**

Iapor:an itonriei

iapcran

I/

seb;rga.i penaseiir:t, Presj-den

I], telal:

disampaij:an kepada pene-

bei:be'grri i:,.'Ei;'tan pre;vent.ip cian re-

aiusulrlen

pr"esip untuk menang6ulan6;i den il:c:-rgut"i:.t'ii :- rnasalah2 kcrupsi-. hemuoia,n Pemerintah tolah pejabat2

tinggi

nengelua,rkan pule

untuh ranyatakan

ke**aJl"ban kepa,da selunrtr

kekil)ra,a,[""ry?.]ienrikisi.n trru-I1.ker.rajiban

un-

tuk n,enrba.yarpe jak2. Pengav'iasail oll the spct

juqn Cil-akulian keJnda pro.rrek2) dalaiii Fe leks;na,rn

pembiayaennya dan be:r|69'-1 hai te,lah clianbi.l- t.jndakan. Penenpatan kerba.li dan peninf,kafpyl

fun6lsi

sesuaj- riengan frurgsin;,'a, &cian Pemeri-ksir Keuari€:a[r lrirjen

Kouangan dsn l:nspel;toratZ pula

untuk ]ebjl:

Pengarr,,asArlKelki.r;fian lieg:ara Ceri

Jender"al dari.nasinB2

menertibl
Departenen

ciepaC,eii,en d.jmaksudkan

ciari kegi,a+,an2 peryelewengah

dan

pemben,rntasan tindak

pi-

penyirpangen2. ,

Baru2

danei korupr;j-

i.ni

telah

tehun

pula I97L.'

disahican

a r''ISebi-.ra,pa y\

undangZ tentang Perusahaan

liegai.a

36)

Iapr:ran Kor:nj.siTl.

3?)

LT.U.no,3 tehun 19?1 ientr:rg PeraSsl€.ntasan Tindak Pici€,na.iLoruFsi.

jr^ge ditertibkan

:5t'* fandasan hukun sert"? t.,r,tir car"a. pe$relengga raan admjnist::asin;ra., misalnyra. lli.

H.I.I.

dan cU-sa.hkann)'aL LhdiLr:ql tent;:ng

seperti

pertamina.

. 1. }'h"stlc,hli J-er,i1:in€lun3nt?K;liiiiilflterp.irnlsll;;

bcrh,lsiJ-rr;ra clari i:danye s.a,rana

kenfinq;rt:n edri':ni.str.asi

.;r,n5: iii,il,;. Ni:,1:ir,pE,ri.u ,;1ii1r6i,t tiahv;e perbai]ra.n

adnd-nigtra,si

"tirn;t bcrJrl,:r:

t,idli;

i-ri

deng:;n perlx:-ican2 dibiCan.l-bici.i:ng aiietn bn

L:ila. .*,iciak Ci-ick;rrkan beir-sanp,2

j.irin.

Fr-::.beikan *dni:ristrasi

dalam

Luas ne::r:ng L,i-se :lr:cuce , Fr;rblikar.n ei
mempunS-eiperaniin langsung terhedap pencepaian tujuan-tujuan

penr-

bangun:rn. Tetapi

;]crbaikr,n .rdlTjnistrasi

terdapat

-it,u senrj:.r.i Ce,p.'t icbih

pe::bri-I;an serann2. crb:',lang 1lirrnyi:,

sepi:rti

berhasil

misalnya adanya

r:rcir',n1,-l **^ +i;5i, - r ja ^. *.*;+.4. *uri:7r!ur+ir:r,:r .Jrfi$i(:n,l 1 r;.rng trciatrr sa ; n cc.,n'rnrtteri terhedap kr:r.omi:nnin::r

tetapi

pemba,ngunan,

iuge borseciia renggr:nai.:an csra2; adninistrasi

ya,ng prelmatis

de'larr: :n+hksene.ken peinbangt,tnai:i.lenrrkian

pul.i adanln, perkem-

efeiC;ip

.,1,-L:uirt ''1 .i+ {1 u(,:rg(,rrx.1 cian eko::criii yeng serasi

hr;d^e

kan saleh

Ertr:. kcinlrcnen rlari

bahl n-perruba.han, scs ia l-ekc'flori lnconesie

I

nasional

ditinjr:u

dari

nerrapa-

usa.hi, kese].ur.uha.n unt-rik riierrgadakan peruya ng l-cbii

rnsnlah2

neng-:untur':gkan. Ibksud

dan

--r -i--r ^ -J L at:r56f,pgn+.ing bagi ,ter:.laksanan;a

. perbaikan admi.nistritsj... Lionfinn ,jel:j-j
ad;l l*h

bila

irii

be jk.

p:.cla ',rm}tiu selrareng keadaanny.s

ubern daripa da kebija ksa,naan l.:epenr:impinan

arlal-ah nemperkenbangikon ekcncmi dengan tetep

nrenjage stabili-

t

ta*i se:'te dangan memperkenLbiln5lkan care2 ac.::rjnistrasi 01eh karena, iiu seFue.i.

pendekat,an adninistras:-

secelra-.pragmatj"s.

p*ribanf,unon adaLah yang paling

-))-

2. Sa.rrp;ii'pacla'i";;rlrlu ini

nilsi.h a::at te:'i:,sa bahr.,n perblr,jkan atj:ninistrasi

dinalqsud,"rn r:leh sebcrgie,n besar. a,irli2 a,d.rnlni-stre:sii rli Ini.ir-.resia suL;ii_ gai perrbaik;:n kepe[{eT,.iaiiin, 0 {! irj, penyu$una-n ang*s,ran d,a,nadrdnistre_ si kr:rung*n sesu*tu usahaz dtlakuk'en

Ltni+- (1rg-itnis.rsi pemcrintah.

tei;api

sesuaj- dengan periionJ:iln$an der.ras;: j:ri Soal _1'asgdibutuhkan

- untuk aFra. Yaitu perbaikan perfir,nian)

cleure,saini

untuk perbaiken2

e.d.:rlah perbaikan

dibida,ng lain1

na dan Lain?.

j::ve stas i,

ridn-lnist::risi

itu

satu konponen yang penting laifi.

nr-i-salnya

pro gram ke luarga

ber"en-

yangr perlu

dllekukan.

iGcue,li

itu

kerrnn-

per"'reriniah rart'.;Jcnienyusun dan menciptakan .

adnrirristra._qi aCnlah salah

sebaga.i sa.rana bagi pencapaian tujuan2 TUjuan subtantip

untuk pe,ncapa.ian hasj_1 teralihir sr.ea.tupola

seperti

perbaika.n apa dan dengan cara bfi,-

ibngan denjki,en n3;ata bahr.n perbaikan

dibidang

adnrinistrasi

Bi:rps (jntensifikasi

kebijaksa na,an2lp*nbangunan (deveioprnent pobcies)

subta,ntip

aclr.lah bejk

bantuanz proyeke penye-

pen5r6]ungg&raan

lla,n untr-rli j;ujrnn2

gai-nuna clibidang acinlinistr*sj. puen d€ripadr

.

baiJr, pen;relenggaraa.n penFrsune,n dan perry€-

dia.an anggara,n penba,ngr:nan, penyelenggaraan lengga raan kre dit?

penerin-

t,ere,s;j sudah lapuk.

pe'n*velenggara,an ekspr:i., pergendaljan seca::a lebih

banyak

Se:,ing dicien6rung-dengun6.l<enbahwa, erdrainis_

a.daLah e,rnet pontJrng Lragi perrnl;a,nFunan,sennn fui

tmsj.

itu

rurtul; r::en;"ebar l-ueskan konsep adnrinistrasi

tah seba.gai pengetahuan.

!,

kecue li

yang diinginkan

i..ebijaksanaan ya,ng tepat,

dan tata. ce.ra, perlyelenggaraan

ci"ibidang i-ni rpn^erlukan (desizneC a.nd product)r

program in-,restasi_ ya,ng feasj_ble

a.dr.ijnistra,ei

yang efisien

dan efelrtip.

-56-

Orienta'sl- daripecia perbaikan/penyer,pwnaan adrr-ini-stra.si hendaknya mengikuti suotu tlpncblera solving approaehtt atau lcheckg-st c.pt::roachu. Pendapat l{ilton

J.Esiiran dan John D. Montgorery dalarn papenem.

ItSsrstensapproach to technical

cooperaticn

adnilnistreli6p"38)

yang meni€rankan dibidang technical

cukup rn lid,

cooperction I'Unliing adr.rinistration concbpts and rmthods dircctl;r

: The role of developnent

and. applying rnodern nnnagement

to the plann5:rg, orgent-zi.ng and rpnagernent

of substa.ntive action prcgrarnsil. 3. lbsalah2 lain

ialah lmsal.ih yang menghend;iki srntu pengambifun pilihan.

l&.salah per.tann ialah apaka.h diperlukan perubaha.nlrang menyelwuh' atau suatu perbaikan yang baik (sempwne) dibidang jnstitusionil,/aonri.nlstrasi

ini terlebih

an secara berhasil.

ctahulu guna dapat relaksenakan reneana penrba.ngunAtaukah perubahan yabg rnen;relwuh itu serta perbaiJ<-

an ]rang eukup bsik dilaksanakan $€c&rpr bertahap, dipilih ubahan2 penyefipurnaen inst i+.ueionil

da.n administre.s i dibidang tertentu

Iang penting untuk dapat r,entberikn.nleverage effect penbangunan dibldang lain,

berbagai per.-

yang besar terdapat

ibngan demikien tanpa menunggu pen;rempurnaan

Jtang rFnyelwuir atau yang cukup baik dj"suatu bidang institusionilr/aO:ninistrasj,

selesai,

approach inihh nomt tldak

pelaksanaa.n pembangunansudeh linrus dilskuka.n. Rupan]ra yang dlpl.lih,

k"arena pembangunanterutana

dapat rnenanti. Dengan demikian perubahan dan per.ba.ikan dibi-

dang institustonil-

dan administrasi

lni

kecuali merupakan sarena. bagi

peinbangune.rl llerupakan puJe sarana penban5lunanitu

,S)

dibidang eko-

sendiri.

Esman, Milton i. dan l"bntgomery, John D. ItSystems a,pproach to technlcal- cooperation : The role of lbl'e lopnent Administ ratlon tt .

-57-

berbagai pelaks:rnaan usahi:r.pem* b.ah",va

lni memanfir:pngandungrisjko

lt'lrune br:it-lii se1.ls:ri st''iu serlpurnya' bangunen kadang2 tihnnd^lce'ppecirr clisui'itu bider-rgterLentu.

perbaikan institusj-oni1r/adruinistra'si disemua bidang a.dldnistraui

qkoil('jilli dap:;t kita

Misalnya dalan penyeienggiiraa.n adr,inj-strasi Belanja NegF.re, kredit

jnvestasi,

Flampir

hhat' kenSrataanini.

An5,gariinpenciapatan dan

e"dr,rini_stre.sipen;,relenggaraanba,n-

'Lernnsuk bani;uan proS"ek dan lai::2' tuan2 luar negeri dengianadanya. roncana operasicnjJ

Tetapi justru

tahunan adrninj"strasi

d.iatas dapat tertts

penyelenggare,an cli-bidang2 tersebut

diser:purnal
sambil dilaksanaken. Dilgin pihak suetu perbaiknn adm:jnistrasi bi-erpun partiil effektip

[.

tetapi

cukup

dapa.t neng itacceleraterr pembangunansuatu selctor tertentu.

I&salah yang merupakan dilenr,ra, kedua ialah

nen-rpakan disatu pihak sai'ena bagi pemba-

eer{a perba.5kan a&nj-nistrasi ngunan, tetapi

dilain

bahwa perubahan jnstituslonil

pihak rprupaken pula fakbor ongkos (crst)

ei-

jni dalani pembangunan" Contoh ]rantEpaJjng nrenyclok tentang iili\salah soal g&jl pe€ia,rltaioPerbajkan gaii

pegawai diangg'ap ntenrpakan sarana bagi

penbangraran dan akan rer,rberikan pengaruh positip dukbivltas

pegawaio &'n ini

ialelt

terhadap nental

dan pro-

bagi Indonesia betutr2 terasa karena gaii pe-

garai seteleh diadakan beberapa kali

penrba,han2rusih dirasa terlalu

rendaho clari segi lain

Tetapi dilihat

ia relupakan pula ongkos dar5'pada' penba-

ngunan, yang jlka tidak ber".hati2 didalam mencari titik n5ru,akan menghilengkan (off tu (kestabilan facil-itieCItr

set) hasil

keseirnbangan-

penbangunansuatu wakLu ter{en-

nroneter). Biaya pegawai d3,n tror,"erheadad:n-inistrati-vie

jJli sebaga,i korryonen dida.lem an€"8aranbeb,nja a"dalah besar

selcali ya j,tu antare 61fl aan 7Afr aart anggar€'n rutin'

\

'58-

f '

sebanyaicfiP. 1215 nd-Iyar suI97O/71 r.,J-sa1n;a Dalarnanggera.npe:nben6;r:::*n (5;eclung, mobil,

dah pa"sti insrupakan ad:;rini-strn,ti..,e overhead cost Oleh karenc

dan lairr2).

-;iri rrasi.., Ciun,',,.h;lkl.nrij-pcc:rhh'n s. 3ara' bcrtlhap l:rh ]<<-,pcgarnrn1nn

dengerr ieb,ih mere.sj-cnillkan jwrlah

kei1jh,,,ta,nnyE usahal di"bj-da,r:g ini

rintah.

Psde wa.l:i,u.ini

fpynesi

berdr,r.sa,rklir: DSPP serta

kegiatan

selie3r w:it

pegar''rai bagi

p€IIF-

penetapan

mclalui

;i.'jtrlial',IajLrelum berhasil

prograil. tealoltirsi

secara rnsr,tue.skan. ctj-niann fe.irt,or. ongkos perlu

Ccntclr lain

rintah

diperhitungkan

yang perrls

d.engan biaya

katena penyelgnciufg.n.

Sintu

diarnnkan

oleh pere-

ye"n51m,.:r.iberi perangsa,ng

kebijaksanean

penl..eiundupan. Deniikia.nlah ne"ka

dapat nengursngi

cr:kqp kepe.da.eksporlir built

nrisa.l-

rnerberante*s pen;,'e1und.upan. Biaya peniberanta,san penyelun-

nya bi,ay;a i:niuk dupan perlu

diper"L,in'ft:Lngkan ialah

jn mechenism dan pengawa$en dengan inenggunalian berbagaj- upaya ban-

tr:an daripada

untuk n'.eringnnka.n beba'n

mekanisne harga clapat dile.h:kan

pengp.wesan secara langsung i-n1-. J. I&,sa1e.h yang nprupaken
'fen dilirr:r

'berdasarkan

plafond

dci:ii:'temrrrp.Cepcrter:nn se,ja nungkin

serta

penyeClaannl,*.

diba.nding

kerja

yang jelas

bagi

dJ-perlukan ada-

berint5kan

setiap

dari

ser'l;i:'

e]c.,1nlebili

angga.ran serta lancar

dengan usatra ya.ng seia"lt tahun

cian dilaksana.kn.t:i" Cera kerja

an prembangute.ndewasa ini

plhak

i:i'nggara.n Et':lenja [Ieeara kepa.da de-

tuhan

dirintis

disatu

pi-hi"k rnenghenda'ki usaha li'nng terarirh

nrcngand.ungun$u.r peng&1^ras{rn.Alcka,sl pa.rtenr*ir2 yr:-,ngclitentukan

ialah

pcnrbagj-an 1969 niulal

baru didalarn pelaksanaan perlunya

diajukan

penyelerngga:'ean dari

kebu-

anggarb

suatu r€nea.na

anggaran pembangunan'

R e n c a n ak e f j a . . . . . . . . .

59

&encana kerja ya4g jelas tersebut

dinaksudkan supaya.angsaran betul2

&encerrn-irkanrencana kerja yang hendak dilaksanakan dan yang sesui:i pula dalan rangka membantutercapainya Iah dirumuskan dalarn Repelita, Isian Pnoyek (D"I"P"),

Inilah

$a.saran pembangr:r:anseperti

te-

sebenarnSrcnakna tl.aripatia Daftar

suatrt usaha kearah perencanean clan pengendalian

pnoyek2 pembangunanseeasa lebih teraturn

Sebiap departerien harus msn-

bagi kegiataruqra dalam program dan masing2 progran d.ibagi Calan proyek2 dan subZ proyek. Masing2 proyek harus jelas ;mng akan dikerjakanl

apa yang akan dicapai-, dan

dimana akan dikerjakan,

bilanana akan cikerjakan

dan sebagainya" Karena hal ini prlukan

ad.alah usaha baru dan degree keterperinciar*$ra

beluo *idapat

nasih terJadi

dalam tahr:n pertama pelaksanaan Repelita rnaka

kelarabatan2, Suatu keseimbangnn perlu diusahakan sekarang

untuk nenetapkan sanpai d.jrnana sebetu}1ya informasi ( relevant)

yang di-

yang diperlukan

untuk membertkan gambaran yang Jelas tentang pr"otluct goal ser-

ta prrogran pencapaian yang harus diberikan yang t
dalan DIP tersebut.

sama iol-ah clniam bldang ad.ninistrast

bantuan2 luar negeri terutana bantuan2 proyek, kredit Pada pokoknya ini

$Ltuasi

penyeleng6araan investesi

dan 1ain2.

men6hentlaki-suatu penyerupurnaanclari'perencanaan dan

pergend.alian proyek2 yang neruirakan unsur penting dartpada seluruh trencana.

?6a Masih ternrasuk Ca1arnnasa.lah lni jauh raata rantai

lnstitusionil

dapat ciisebutkl.n pu]-a soal seberapa

yang h"arus dilaLui

yang nerupalsn titik

keseimbanganantala kelar:cav*n c5satu nihek rl*n hst,erarahan dan pe:rgawasan dilain

pihak" Mate rnntai

institusionil

Cala:n berbagai prosedur kegiatan

ekonomi cii$[aksUdsebonnsyryr.ultu]: pengaralran rian pengnt^rp.sanl tetapi sering ::renjacli naqot dan lnsban. Sebeyape jauh rrinstiiutloni]J-nl harus d,ilakU-kand.enga;lr-renghilangkah rnata2 rantai

short cqtrl

institutionil

yan61

redqpdan" Disi$i-lah .iuga niasalah aclnrinistrasi peitbaflf,urrahyang perlu dtcari t&tik

keseimban€x.?]ay'4,

Dl.bidang pelaksanaan Anggaran Belanja ltlegara prisalnya penyaluran uang eudah tidak J-agi nelaiui

deprtemen2 r.raslng2l melainkan terus kepada

pnoyel€ XBnt bersangkutan rael-alul ffil{2 yeng terclekat, Masalah ttinstitutioni]64pi4istrasl

shont cuttr ini- kita tennrl iwu

perdagangan luar negeri dan 1ajn2.

6, Masalah atau dil-emna keenrpai dibidan5 j-nstitusionj-l trasL

m.asalahnyadibidang

untr,rk m<;ndularngpenban6,unan(ekonorili) ini

dan perbaikan adnrinLs-

adatah usaha mendapatkan

keseirnbangankewci:rrgan2 ci,antanggung-jamb tanggung-Jawab adnrinistrau.p antara penerintnh pusat dan pe.merintah daerah dibiciang perencanaan dan peJ,aksanaq4 peirbrin6uilaril Contoh peng;alamand€agen psrencenaen':p!:oyek2 (nasionaL) *itfurgkat

daereh dan kr:niuciian perencanann'kerhnli

d.itingkat

prsat terrqyata masih terciapat perbedaan yang besarp Untuk lebih

konlsit

menu:rjuk kegrda pengalarnan setahun peLnksanaan

{ei:el3ta

"..*,

51 Bepe1ita, maka persoalan tenrtama adal,ah rnengenal penentuan seberapa jauh kewenangan d.an t::;rggr.ing jaltnb darl pada para tluberm:v d;"llam pere,:lcanaan dan besar darl

pengendalian proyek didaerahr$,a maslng2o Kewenanganyang terlalu daerahnya mungkin akan mengurangi nl}ai terla}.r

konsisiensi

tetapi

nasional,

secara lntegral

lcqrang akan raengakibatkan krr&ng ke serasiannya dilihat

bagi nasing2 daerah itu

senoiri.

Daerah2 juga dapat memberikan pertimba.ngan (konsiderasi

regir:nal)

progfaur2 dan proyek2 apa yang
bLla

mengenai

bagi daerah

berbanggung-jawab

Ketentuan sekarang ialah bahwa para Gubernur turut

atas l
didalam penyeleng-

garaan Fenrbangr:rian.Didapatkannya keseimbangan yar€ baik Juga dlnaksudkan supalra daerah rnenpunyal perangsang untuk merqggali sumber2 daerah bagl pelaksana penbangunan yang komplementer dengan pembangr:na.nnaslonal. Termasrrk6alanr nrasalah ini bagl pennberian alokasi

dapat digolongkan masalah penetapan standar

sumbang'a,n , ganjaranr bantuan, srrbsidi desa, subsidi

kabupaten dart pemerrintah pusat kepada daerah. Dernikian pula tentang masalah keseimbarrgan keuangan antara pusat dan ciaerah" Kriteria

apakah yang dapat dipakal

sebagai land"asan perar€sang penbangunanrlapakah jumJah penduduk eaia, apakah potensl

ekononl, kemamppanrnobilieasi

dana daerah dan 1ain2'

6asA.SlnAN2pni\nryI{FunrrlAAlr lCII,jlI\iISTRAST Sasarar€

aCnr-ir:-istresi secare menyeluruh telah .pe;sysiripurnaan dikenukakan dalan bab V tnrku Hepefrtr 39J deniiian prrla da.reranfiheck list dibiiang adn:-i_ nlstrasi pemer.intahe peJ.aksanaanrencana dan rencana operasionj-tr taSr:nanrr.40) Da1an uraj_a:r sekerrang akan Cilcemukakan sasaran2 penyenzurnaan aclmi_ nistrasi xan6 lebih relevan untuk na.6ayang akan clatang, Hanye untuk ha12 yang aerupekap pricritae atau urgensi akan dikomukaksn secaxaa lebih terperinci. s eperti dewasa ini I'

telah

cikemukakan t erdahulu maka penyempurna an adni.n-istra si

dapat ciibagi cialam enpat bidang besar ;

usaha untuk mengubahadr:rinistrasi pendeketan aclmiaistrasi

penerintah de,lrasaini

pernbarrgunarxr suettr tata

kearah suatu

cara penyeleng6;arean

pembangunanyang dianggap lebih meneerminkanori-entasi ciemokrasi ekonorai seperti tercantum daram unciang2Dasar rg$5. secara ]ebih speslfik beberapa pericrnentertentu terciapat dalan Ketetapan M.p,n.S. No.-E[rrr sspe;rtl telah diur.aikan terdahu],u. Hal I'nj. acralah usaha supaya peneri-ntah rlapat rnereerankanfungsiz:ya , sebagal ttag*nt of developrienttr..peraerj-ntah tetap :nerrimpin, mengarah_ ksnr rcenclorongdan rnen8gairahkan Jrerkeinbangankemajuan masyarakat. lJamundalam caranya tirlak perJ-u secera langsung iinrt serte dalarn segala macamkegiatan ekonon:!nasyaraket. Persoalan ini

menierh*an suafu perubahan sikap mentaL yang fundamentil. Dahuru pemerintah d'an pegaw-ri pemerinteh delam peranan perkembanganekonor4l merupakan raia,

dan kekuasaannya yang berlebih-lebihan

me"ngakibatlsanbirokrasi

3e)lupp*"

y'ng negatip,

seringkali

kelarabanan dan kenacetan.

rrRencana Pemban6u.iran Lina Tahunrr,bab

V. tp) TJobga$-djoj.,BLntor.o M"A., *c-heckl-ist ctrbidnrrg acinrinistrasl. pemerintah,

peJ-alcsanaan ronlen* dan renearruop*"Luionil tahunann.

63 public Perubahanmental ditujukan kearah sikap pegawai ne5;eri sebagai yang sulit servant den5an rneningkatkan public sevice, Ini adalah pekerjaan karena menytrn5,kutaspek! sosj"al daripada masyarakat. Sj'kap public

service

dimaksudkan untuk mendorong kegairahan perkemban}an ekonorai

yang positip

yang waJar daripada seluruh masyarakat.

dengan sualu partisipasi Masalah ini

ju5;a menyargkut usaha desentralisasi

dan debirolratisasi

pembangunanyang daripada aclnlnj-strasj. pen1erintah, Berbagai kebijaksanaan s€ras.i perlu diciptakan

dan cara! penyelenggaraan administrasi

degree of inVolVernent secara tidnk

de'ngan

langsung dengan menggunaknnserta fteffia-

rangka pemekanisroepasar d.an hnrga , Cata} tersebut diatas dalam

nipulir

niry;katan prblic

pelakservise ju6a dibarengi dengan depersonalisasi serta

sanaan open management. berbngai aspek Banyak hal dibidang sepenti telah dikemukakanmenyanglnrt Iallturllrsosialdanmentald'nripad.amasyarakatpadaumuru}ya.O].ehknrenaitu hal ini

perlu diber"eagt dsn€;an conditionirg

lqisalnya saja perubahan orientasi

gai perubahanz sosial, tasl

prestast.

senioritas

status ltepada orien-

Dernikian prlp rcisalnya dari kecenderurgan pronatnlj-s dan

kepada performance dan produktivi-tas.

$ecerra spesifik d:ibidang ini a. Meneliti

perhatian untuk menuju kepada sasaran2 penyerdlrurnaan

adalah : ilaction laden departmend,str,yaitu

dalan nemberikan periiinanp

lcr:rangi untuk lebih perijinan

unit2 pemerintrrh yan5 berwenang

ltuotae penetapan taripe

tentang seberapa besar kewennnganini

terlalu

masyarakat untul< menerina berba-

kini

peniatahan dan lain2

hnrus dimil-iki

atau harus dl-

menclororg pembargunan. l{isaLnya saja yang menyangkut

usaha apekah ber-lebih2an atau melancarkan. PenJatahan apnkah arbitrary

seh:,ngga tidak

sesuai denSan prioritas

pembangunan

apakah

...

t .. o.

-61+apakah bisa dengan standar teltentu

yang otonati.s secara obyektip l-ebih

dapat rnenyalurkin Jatah2 kearah seiirtor2 yeng dipriorita,skan, Sc:.ingkali ha1 ini dapat diusehakan dengan nenyusun nawtal,Z deripada kriteria serta stand.ar2 ini

sehingga meningke.tkan depersonelisasi.

b , Senara khusus heJ- tersebut diatas perlu ditujukan kelreda sektor2 atau badan2 djraana prnerinfah

brrhubu:rgan dengan ciunia ekonoiii niaga. dan po-

ngusaha daripacla nasyplsgut. liarena paCa akhirrrya keg'iatan ekonomi akan djlakukan juga oleh partisipesi- yang bergairah dari d.unia niaga dan peternasuk pula sektor swaste pada unu:nnya)reng rnenyangkut pula swasta. dengan kelcuatan ekononi l-enah seperti- misalnya pangusa"ha. Dalam hubungan ini

ra pctanir pengusahekeraJinan rakyat dan laj-n-lein. service juga perlu ditujukan

Peningkaten public

kepada sd(tor2 dan bedan2

Drsenintah yarg langsrrng berhubungan dengan nasyarakat luas. Ha12 keciJpelayanan panakaian teleponl seperti nisalnya penagihan lang.qanan listrik, $errbuangansenpah, pelayanan pengadilan yang sesuai cl.enganrase. kea
pule,.

Senua hal. ini

kecuali

dengan perbaikan adninistrasi

diperbaikj- seca.ra konplenenter oLeh dua hal lain.

ra€ner€ clapat juga

Yeitu menguran8i keLang-

ypnf, kaan sesuatu hal atau barang dan kedue adalah merggunekan tehnologi lebih naju. Sebergaicontoh jika neneng bis2 kurang neka pelayanan2 transpor kepeda masyara.kat tentu sulit

dihi-nclari dari ke,nungkinan pelaksanaan

kekuesaan yang ber-lebih2an deri nereka yang nenl'eleng'''arakantranspor. Otonetisasi telepon dlharapkan akan lebih nengurangi kericuhen2 dalan penggunaantelepon. Cara. pendeka.tanini bertoLak bel-akang deri srkap ncntrl negara yang herorientesi nil

Iegal.

aparatur

kepaCe doktrj:rZ keku, regi-nentasi,:dan sikap for-

Yeng perlu dikenbargkan iale-h sikap nragnatis dan proraotionalp

oehlngga partisipasi pr?ses penbangunan,

yang ri-il

benar2 teilaksana

yang cikehencleki dalan

652. Penyempu rna€n2 adrdnistras i d.itu jukan prile ke.arah perbai.lcan2 institusionil maupunproseduriJ yang n€rupakan prnsaranr, iliun pelaks nnaan pe.rabengunan. HaI ini

antara lain

adalah :

a' lfenenpatken kenrbali ked,udukan lembaga2 netara dan be$un&si{ryq. sesuai dengan Urrtang-UnO"a,ng Ds.s6.yJ;g[5, b, Penertiben Can penyenpurnean te,ru€_nenerus daripaca struktur. petrerintah pusat nisalnya tentang dewen2, departenen2, klasifiltasi

tingkat

non departenentel

sesuai dengan fungsi dan pentingr{rar panltia2

departenental d.an 1ain2, fi-usalrakan supaya terdapat kordinasip

lilgkungan

kredit

inter-

perbaikan2 clibidang

kewenengan2serta penghaprrsanbaclan2 yang redund.ar.

Bebe.rapapantrtia interdepartensnt,sl dengan prinsip

le.nrbega2

nrungkin capat dijactikan satu badan

rbne stop se.rvice r, niselnya

untuk p€n€rime.anmoda,I asine

investasi den lein_Iain.

a' Per$rerapurnaan terus-1,:enerus darioa.da organisa-si le.nbaga2 negare maulun pernerintahr Tuiuannya ialah kearah fi:ngsionelisasi, gian intern

antara tuga.sZ e"dninistratipl

ll.ntara lain

t'gas2 opcrasionit

departernen) dan tuged2 pengawasanseeare lebih

pennba-

(substantip

srragi,. ,Dendkian rjuga

penin,gkatan de,personelisasi dcngan perbai&ern O dan I{. d' i"fasalah2 institusionjl

dan prseduril

dalem hubungzanantera. prrsat dan

daerah nioeln;rs- raasalah kelanearan kegietan useha pemerintah ditingkat daerah, kewenangnnGubernure perinrbangpnkeuanganldan .ain-l.irr. e. Penin8kata"n baclanZ pcr1vs.Li1tn negara diluar kol-er saja, tetapi Irrionesie

ncgerie sehlng,ga tidak

proto-

de;ngenmeningkatken graps-nya tcrhaciap mesalah2

serta mer,raki.Ii kepentingan dalan aspelr ekononi pe.mba"ngunen di-

luar negeri. Fnnya lebih

,

Hal ini

perlu jika

dilihat

har"rbaInd.onesla srikarang keada-

terbuke bagi pcnepmh2 ekononi int<,rnesi-onal.

-66.F

Dari rtornor s t/c

e ponle npurnaen2 perlu cliscrasiken d.enganpenyenpurnaan

tems rnene'r.l-ts cLari sistiri

nerehcene.n dan perakse.nprnpenbe,ngunan.

i{isalnya saJa, sistirn penbiiyaan per:rbPngunan geeera substentiil seirpurnaken Can ini

teriLu ncnpunlrai inphJ
insttrtusionil.

terus dipsr}yernprr-rhaah

dibldeng pcrrencaneanproyek pcnbaneunandan jacitval-rvektunya nenerlukan kerjasa,:a instj-tusionil

yeng perlu ditingketkert.

f efutana usaha,2perlu

ditunJuklcan keerah penyusunan cian perencenaan reneana operasicnilr tahunan 3"anglebih baik.

Penikiran2 dibicie,ng ini

tel-ah beLnyakyang d{per-

kenbengken. $r

Perb aikan-p erb aiken dib ictang kepega.wa ian. DaLan hal ini

benyak ha.J.ncrupakan urgensi pen;'txllpurnaanr

1). i'hsd.nya seJa tipe ci.ennacari pegawai.yang kuran5i lebih ada 1l macen perlu discderhanakan dan r"rrrngkindistendard.isir

terutena a:rtera

pegalrni p€r.rc:yiy11.h pusat dan peEawai daereh otonom. 2),

Sistin

ga ji,/kesejahteraan

Slstj-r,r faji diganti sistjfl

pegarvai banyek nenerlukan perubahanz.

yppg berorie.ntesi

dengan orlentasi pcrformence rating

kepad.a pronatalis

kepa.da presta,si.

Dtsini

d.iperluken suatu

yang lebih bnik, GaJi natura. pcrIu seeara

tahap derni tthap dihanuskan. Hal jni stabilitas

clan seniorlte"s perlu

}ebih raenungkirrka.nknrena adanya

herga dan pen;rediean pangen yang bcrtanbah baikr penyediaan

geJi delan natura ne,nerlukan ongkos ovcrrhepd yeng tirrggi

yeng dapat

digurtekan bagi peningkate.n gaji pegawai. Gajl senciiri depat tems dineiJcken secara. bertahap d.en seLektip pada ae.lrbor2yarrg d.iresa perlu dan juge keparla pegawai2 yar,g da.J-am nrenjalankan trrg*snlza 6uptt r"O dari

cera2 kehiCupe"n yang lebih

enak nisalnl,6

.1ontr,.r2 ciid.aereh

pedafanien Kelir.:ehtan, gunr| cii ft"ien Ba,rat dan 1ejn2.

_67* Dsa:rkianp'ra disektor-sektor yang penting cen yang nungkin r-,ioapunyai leakeges ]rang hr 56r dibicang penr:3i111'n atau penlreruaren negera,.,Kecueli itu beberapa sisii,n kcsi' jahteracn nega.l,reipcz'lu iit,crtibkan, nisalnya saJe a<'ierqlaT/'S!'r'Nr'D/-sI'Fr, p.K.p.ri.r liesehatan pe,gawaiclan lain2 yang dane2rtra belun tcrp.sa kenanfaetahnya 6ecare lang,,sungbagi pegawai. 3)t Fenbinaen si'stin kirier yarlg cii-hrrbunfSkan de;nge.n sisti::r Jasa (nerit system)i sistim karj-er adalah pe*binaan krrier pegawai yahg riid"eserk;.n Ftas penga& la.rlan den keraanpuandelan melaksanakan jabatan. penjl-aien pegatuai hcndale nya didasarka'n s€r:lata-ne'ta kepada. pcrfornrance ke.oegawaiannya. fni dihubuftikan d'engansistim jasa (nerit systen), yaitu pengh;rr:,gaan pegawei negeni yeng didasarkan pa"ciarxcstasi_ kerje clan atas dasar rstenr,tarrl equaJ.lty of servicerr. Hal ini perlu karene peda werktuyeng lanpau penj_laiannya banyak yeng bersifat politis, nepotis::i dan sltoi-L. Irlanundqejkian jrti bukan ber_ arti bahwa sebagai- pegaw|i negcri- kenuciian hllang hak2. de'okrasi.nya. Ifungkin dapet diusahakan supeJrapera peg€wai negeri nenjadl froating nass caLarn poritik' ertirrye tidak twut daleri pa'tisan poritics nnnun bebas dela::r penj_lihen urrum.. 4)t lenye:a purnean Juga perlu dilekukan clibic,ang adminlstresi iernasuk pnrseclur kepegawaian' Tujusnnya ialah supaya prosedur2 lebih 'lancar dan ac.r:ini-strasi. nya lebih tertib dan otonetis bagi a.Cany6pega.wei2ciel_en .jur{ah yang cliperlu_ kan ateu tiCak diperlukan untuk nasing2 unit pe,nerintah. Denikian pula dalam penyelenggarFen pensiun serta penbayaranr$raeKeccnriE,rungann]ra aclafsS nerrgareh kepade d.esentralisasi dan nun,4
rpg'ar:r latihan

henciaknyaterus ditingkatkan cen cli-serasiken.,?entpr* hal ini usaha2 yang telah dirintis rlen iiuraikan terdahulu pcrlu tErus ciil-anjutkan.

-68'yeng perlu

h. Perbaikan lein mobil-isesi

r:ror' i.

iiel

ini

terrulana

jaknnp bee cukai cl..',njuga sektor (antara

pencipt.ren pissr

lain

iibiclang

tcrus-r:l€,'n€rus ciilakuken lalhh dibirl.lnfl

adninistrasi

!:euiingrn ncjgnra misllngra

perbarrlian ct;n lenbaga2 keuangan l-einnya. Suatu ttcentral- accounting

nocrel cian uang),

r;h.--t.-.-"1--h,-l'^-'1.--^-'l'-,il-'i-h .i^'r..* . 1.,.,"Iu d-iperlcerrblngken sujn-ntrade;.nganclcrd-kii,n dlrr;it c'iikr tahui

wr4u

r'-i*lt

perpa-

kcadaan

-.-'l"

deripad'e peneririaan c|en pengclue,r'en ncgFre pad;: suatu rcrktu secara. lebih cepat dnn trpet" L. Psr$relapufnaen Hal ini

perbaikan2

dilakukan

terus-raenerus

adelah perbeikan luar

penbiayann pe;:rbeng,uni:ucI;n pcrnge',.rFrsFn keuingen.

"iut:-rt

pencrinaen

dari-pedl" adninistrasi

Yang urgen ciisini

substantiil.

dan penggunaan bantuan

negeri.

$emua,hal tcrsebut perhatian

ader-].ehbeberapa dari

diatas

;.r'ng penting

drn menciapat

sebegai saseran p€nlr€r:lpurnpano 4

3.. Penyer.purriaan2adninistresi

juga ciiperlukan pada biclang2 atau bidaryf sektoral

yeng nenperoleh priori-tas daler:r rangka pelekseni:an pe'nbangurlsrlr prioritesZ

Dari tiap sektor i:r.ioritas te rse,but perlu lagi ditrliti adnin:istra.si yang diperlukanr n.t

I

ni-srlnye dibidr'ng ;

pcrdagangan luar

Adninistrasi

ncgerie

yaitu

ckspor dan impor'

h

Pe,inyen,,:urnaanT:e,rcligangan c1e.lpn:rangke prograrn neningke'ten

Cr

Aclninistrasi

d,

Asp*2

acininistrasi

c'ral-enbiriang pcrhubungan. l4isalnya

yang lebih

;rang bcrgerak f.

Sehingga lebih

berr"geireh) C.prineci.abt rbptai

d"a1en peningketan

pclabuhpnz ucars' trrciapet

kescrasj-an

kotrponen institusionil

pclaksanafin kc,l.uppg;i berencana.

AC,r,dnistresi yang nenlrengkut sektor tanahrfasiJ-itas1

seja ker:acetan rii-

ke't{(:nangan cl'ipc'1pbu}ran tcrrrnsuk

progra.rir kelua.rge bcrencana"

Adriinistrasi (korninasi

l)anganr

perd.agangan anta r claerah.

pelabuha"n2 den korciinasi €r

perbailca,n

inCustri

perbnnken, ..<jninistresi

sc['o] ti

perburuhin

,;-insalah perijinan c'1rnlain-l,rin.

69 Dislni

diperlukan

bottlenecks 4.

penelitian

yang lebj.h mencj.alassehlngga dapat diketenLrkan

da:r kenudlan diplkirkan

caraZ pemecahanrgra.

Perbailen dan penyeqpurnaan r,anagementunit2 kegiatan usaha. a" Perbaikan dan per$,enpurnaan dilak-akan dalarn tingkat

perencanaanrgra,

rcisalr4za saja pen3,'enp'urnaanpererrcanaan proyel€ penbangunan, standardisasL dari

sSrarat2 dan apiikasi

lebih

baik.. Deqgan ini

kredit

bagi usaha2 swasta ataupun penrerLntah seeara

d.imaksudkan supaya proyek2 yang disetujui

djJ-aksanakan maupun usahaZ perusahaan lainnya

dan akan

rsenang sudah culnrp sehat ka-

rena melalui proses perencanaan yang lebih baiJ
dapat dilakukan

professional

raelalui berbagai macamupgradlng,

seminar,

jor:rnal dan laln2.

c. Penyenrpurnaan2landasan bentr.rk dan dasar operasi-onil usaha Ini

seringkali

su1lt kecil2

raenyangkut pula masalah periJlnano

Jika ijin

usaha lebih

bagi PT-PT darlpada C"Vo dan Fi-rma, maka usaha2 yang dtcilrikan

baqpak

dan tl:Ll-ihat dari- segi econornlc scale nungkin kurang kenpetltip"

Urituk a s/a c inj" perhatian

tertrtarna perlu

dengan modar sebagian atau seluruhnya dari

diberikan

kepada perusahaar€

kekayaan negare yang dipisahkan.

d. Perbalkan. ,.

ryn

d' Perbeikan

diln pcnJ'clirilfrnaan nan.g;enent unit2

Capa.t rijl-akukan nek,lui Tentang hal ini

Denikianlph

perlu

pcn,rilune.n irerrllten

sccara se;pintes rl.iura ikan tcntan{a s.,i ir,,:n2 penye"n* re,levan detrasa jni"

bahwa rielan nasa transisi

sosial

p€ny€:.:lpurnaanie,bih tergentung Tdapi

dari

dikenukakan

pcr:beiken2 dan

ornnpt Jiang ne,xtrng kortpctitip

dalar:r ;angka je,uh ke dua
efektipl

belun juga berhe.sil

I[anun perlu

sekerr"angseringkali

oleh liarene dalen :enen1:atnn or.ng hel yang tidak

ying lcrbih ilroci.rirn*

pencliiian.

purnaen yang cl.irasa Jebih

peda sistin,

keigliatan usnha juge

sistir:r

sec:ang sistir:

;rang

yang teIEh

ciiprrken'banF;-

kurang baik cliperbeiki

karcna i:cleks?.naannya oleh orangnla tidak

Jakerta.r 15

rlari

Juga rnenghaei-lkan seringkeli serasi.

Septe::rberrl-97:.-.

*71 Kepustakqan 1)

rrving swerit1oi,,r,editor and Froblem$n.

2)

S..S. Hsuch ecij-tor rrpublic Aciministration

rrDevelopirrentAdrnjnistration

A$ia ttr

' 4) 5) 6) 7) 8) 9) to) It)

concepts

in $outh ancl South East

John D' Thompson, dkk. ed'itors ilcomporative studies jn adrninistrationr. Fred 1"1,Riggs: r'Admini-stratfon in Develoning coi"intriesrr. I{artin id' itriesberg, Editor: ttddm:intstration in .Develop5ngcountries,,. Edward 1{' lrrlei''lnerr t'Technical Assistancc in Fubl-ie Adm:inistratlon Oversees. The case clcveLopmentua*irrt"t"attonr, Herrry J' 'abraham rrGovernmentas enterpneneur and as sooj.al serrrant,r. J'D. l'fontg?run(:Ty.dan.W.Siffin, " to Develop,rrent lAppnoaches Polit i.es, Admtnistratlon r,nA Ciiiie;; :-'saul M' KaLzS "A system$ Appnoaeh to Development Adnrinistration,,. saul l{' Katzi ttGuide to }lod,ernlzing adnuinlstration for }fational Developmenttt. J.D. l{ontgoilluery dan M.J. Esnnan : rDeveJ-opnrent Adr:rinlstratLon Milfuysiarr.

in

U.N' ItAdministre,tion of r..iational De,velopmentplannlng 196uu. 13) E0AFETrrEeononrieBulJ-etin for .,{sia and the Far Easf, 1g61; Adnr-inistrative &hchlnery for plnnningn, f 4) EOAFE' rrrr'conornic Bur-r-etln for Asia and the Far East 1g66i Administrative /:rsp$ctsrr. 12)

1 5 ) ru.AFE' ttBsononricBu]letin

for Asla and the Far Ea,st Major hobr"ems and. obstaeles in pr*n-i"prilenta,tion,,,t96?; 1 6 ) U.N, rtPlan and Plan fnplementationn, Santiagor Chili, 1967. 1 7 ) L'J. t'tralinski : rrrhe planning and Execution of Economic DeveJ.opnrent; A. Non-?echnical Guide for poU.ey Makers *nO Adoir.istrators t 1Jg3n. f 8 ) Arbert waterston. :. rrDever-op:rentpranning-lessons of Experi.ence,?; frPubl-ie 4dnrinistration I'or trIl..atn.

re)

ftraslr t4rlorkshopon Anmr.'"l plannlng ?eehn:iguesrr, EC,{FE, 1969.

20) Bintoro T,j-akroanuid."iojo,rrperkenbangan Ilrrru Adnrinlstrasi liegaran; dakrt Research 2O Tahun rli, 1i6i:-

21) Bintoro Tjokroanridjojo,

: rrBeberap. l{asalah Ha,nbatan-hambatan Adm:inist rasi Dalam PembangunanEkononrltt clalam ilMb,salah*nasalrh filconomi dan l,fion*slronornf rf. lelcras, 1966.

't<-

22)

Bintoro

?jokroandcljo,ie

dan "li.Fr lrjjra.sutj-sna

Appa-T'aturpenerjntah Ditineki,t

: ngerordenj.np ------a

pusatny 1966,

23)

ii.etetapa.nI,i.p.R.S. Nor)(X]II Tahun 196(>t

2L)

Bintoro TJokroanidjojo : *perkenrbanganrlan Evalu"asi. ,rahap -r'196?. Penyel_anatanBidang Ekonoml ,lan Keuanila.nrrr

25]' Bintoro Tjokroa.rei,ijo.io : rrBebera.pa Masak,h Admini.strasi Pembanganan(Fllronoml) Or".i,iasa lni", 196?, .CeramahDies

L.i,.N.

26)

Blntoro Tjokroamidjo"i6 : rrPerbaj-klnAdlninistrasi dalam R.p.L.?.rrr 1967.

27)

Binlo1o Tjolroami$,iojo Budgcting", 1967,

28)

Pola &.sar Bencana pembangunanLi'rn, Tahun.

29)

Bintoro-TJokroarui-tijojo : ttProblems of Aciministration in Econornlc Developmentfr. It'asarana dalam $em:inar oleh Le,mbut"' -u- F"rrifitf"n . RegionaL dan Fniedrich Stichtung.

30)

Drs. P. Siagianr.rrACnrinistrasi pemb&r1fii.r.p6y1 dalam ::angka Alation Buildingttn 1968, CenanahDtes L"A.hi.

31)

Binlor9 Tjokroa:liii.Jojo, tationrtr 1969.

32)

Bintoro Tjokroarnldt?jg, srrkad.jat dan Nbegroho : planning "ltru:ual in Indonesiatt, 1958"

33)

Dr. Atra,lucidin Djaminr t'Perba,Lkan Arinlnistrasi Negara untulr Perbaikan F,kononrti', Simposiun Ii{i.tf : rrj,{n,salah-:.arsalahF,konond n, 196g? dan Pemecahannya

: rrsj-stim planning,

progra,mrn:ing dan

ttActnrinistrative Xspects in plan flrplemen-

'rperbaikan Adninistrasi llegara 3l+) Bintoro $okrgSmiajojo, untuk jkan tr Perbn Ekonom:i r, Si:rposium I{"A},f gaLah Dkononr-idan I : rr}r-ri.a rr, 1g68I Pemec aha,rur-fa 35)

M. Buehani, trAdnj.nisirasl Negara dan penibangunanEkonomirr.

36)

Rencana Pembang'.rnnLir.n Tbhun (terutanra Bab v da.n Bab rv).

37)

I'Rencena dan Masaleh-nrasal,"h PeLaksanaaru.ryarr, Bintoro Tjo\Smiiioio, Mingguan Jal_an Lurus, No.l, 1969,

38)

Pidato Presj-den pada Pembrrlca.an Pek-anPenrbina,anPelaksana,an penbangunahr tanggel 4 Agustus 1969,

39)

Binlo|o ?jokroarnicjojc,,pengenbangan Pelaksanaan Pembangunannl196g,-

40)

Dr. J.B. Sumarlin, rperencana.anF.:r,oyekn, Agustus 196g.

sj-stin

arininistrasj.

"7341 )

Pi,et Har:ijono, rrPel-nksn,naanfinggilran Penbay1pl.imnil,Agustus 1g69.

42)

Drs. lGanChi, rrPengrt,RsenPel,.,.ksar.lan .Anggaran Pr,'nbanqunanrr, Agt:s+"us1969.

43)

Dns. Soeksmono 3. I.4.nrtokocsoemo, rtPeltksanan,n Kredit Agustus 196!1.

4D

Drs. Soehono Soemoba,slto::o,rrPelaks.anaanilxplr-'an irroa,rpktr, Agustus 1969;

l+5)

rtJcrririsirative Bintoro ?jokroan:-icijojc, lmprovcment for l]errelopmenttt paper Expert :neet,inil Ecafle, rrlirl:ninistratjve Requirenents for tr 197O, 0e"."'cl_onmen't

116) Prof, .Soemr:onol);ojowadono, rrFembin,lan Adninistrasj. bahagian dari Pembangunen l'.Jasional di Indonesiarr

Investasin,

lriegara. sebagai19?O;

l+7)

?.1,1. Snithr rrsistim Admjnistrasi. indonesiai Kesa.nggupe,ndan masalah nnsala.hnya ya,nii bertal-ian dengan perkeEibangan ekonom-in 1970.

4g)

Team surve.',r LPB, rrr,nporen ape.ratur dan neleksana.a,n pnoyek2 penJzululran peri:ani,antt dpb. ilr. Rukasah.

&?)

Dr. ilxiil

5a)

Ei::toro Tjokroanidjojo, Ekonorniri.

51)

rrBebenaprer A. Kadir Pralu'iractmadja, malsaleh ekologi si pembangunen di Indonesiatt 19?1.

52)

6. Kaiir serta

1 6 \

53)

Sa1im,

ttProses Pe,rnbo.ngpmanr'. rr,lspek c"a.nProgram sosial

dalnn

panbangunan

rialan a,dministra-

Pra.rnri-re,atnad.jn,,ItPez'srrcang-rntu,-ir-:.1n2baqi penertiban pembangunan ad:ninistrasjCi. Indonesia tr 1971 i

Dr. I"\r;il Sn,iim'

ItPeranan adnri.nistrasi

dan pembangunan ekononittl