PRAKTIK PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KLAS IA
ARTIKEL
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: ADE ARYANA RESTU SAPUTRI 1010012111071
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
No. Reg. 104/PDT-02/IV-2015 1
2
Praktik Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Padang Klas IA Ade Aryana Restu S1, Yansalzisatry 1, Desmal Fajri 2. 1 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universita Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRAK Article 6 and Article 7 of the Marriage Act which states that: (1) marriage should be based on the agreement of both the bride; (2) To make a marriage a person who has not attained the age of 21 (twenty one) years of age must obtain permission from both parents and marriage is only allowed if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen ) years. Marriage can be cancelled if the parties do not meet the requirements to enter into marriage. In this study the formulation of the problem, namely 1). whether the factors that led to the cancellation of the marriage? 2). whether the legal consequences of marriage annulment? The method used is the juridical sociological form of primary data and secondary data. Data collection techniques in this study in the form of interviews and document study and data processing were analysed qualitatively. Based on the study the factors causing the cancellation of marriage: 1) the element of fraud, 2) element of coercion. As a result of the cancellation of the marriage law can occur between husband and wife of the Marriage carried deemed never existed or never happened. Keywords : Practice, unmarriage PENDAHULUAN
“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin
A. Latar Belakang
antara seorang pria dengan seorang
Manusia adalah makhluk sosial yang
wanita sebagai suami istri dengan
tidak dapat hidup sendiri dikarenakan saling
tujuan membentuk keluarga (rumah
membutuhkan
tangga)
satu
sama
lain,
karena
yang
bahagia
dan
kekal
manusia mempunyai naluri yang kuat untuk
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
hidup bersama dengan sesamanya dalam
Esa”.
sebuah kelompok yang disebut dengan satu
Dari definisi ini, dapat dilihat bahwa
masyarakat.
Salah
pembentukan
tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
kelompok
masyarakat tersebut adalah
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
dengan cara pembentukan keluarga melalui
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
perkawinan.
Esa. Bahagia diartikan sebagai kenyamanan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya
disebut
dan kenikmatan spiritual dengan sempurna
yang
dan rasa kepuasan, sehingga merasa tenang
Undang-Undang
serta damai, sedangkan kekal dapat diartikan
Perkawinan menyatakan bahwa:
bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu 1
saja.
Dalam
hidup
berpasang-
pasangan ini dijelaskan Allah dalam Al-
Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-
Qur’an Surat Adzdzariat ayat (49) yang
Undang
Perkawinan
terjemahannya: “dan segala sesuatu Kami
bahwa:
“Tiap-tiap
ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu
menurut
mengingat akan kebesaran Allah”.
yang berlaku”. Tujuan dari pencatatan
Tujuan diciptakannya manusia itu berpasang-pasangan
adalah
perkawinan
yang
menyatakan
perkawinan
dicatat
peraturan perundang-undangan
adalah
untuk
mendapatkan
untuk
kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat
melakukan perkawinan sebagai sarana untuk
bukti, sedangkan Pasal 3 ayat (1) Undang-
melangsungkan keturunan, oleh karena itu
undang Perkawinan menyatakan bahwa:
perkawinan
Pada azasnya dalam sesuatu perkawinan
merupakan
sunatullah,
jadi
merupakan suatu ibadah.
seorang pria hanya boleh
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
mempunyai
seorang isteri. Dan seorang wanita hanya
menyatakan tujuan perkawinan adalah untuk
boleh mempunyai seorang suami.
mewujudkan rumah tangga yang sakinah,
Seseorang yang akan melangsungkan
mawaddah dan warahma. Keinginan untuk
perkawinan harus memenuhi syarat-syarat
melakukan perkawinan tersebut akan tampak
perkawinan sebagaimana terdapat di dalam
sekali bila seseorang tersebut telah mencapai
Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang
dewasa.
Perkawinan. Pasal
Agar perkawinan itu sah, maka
6
Undang-Undang
Perkawinan menyatakan bahwa: (1) Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
perkawinan itu harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Di dalam penjelasan Pasal 2 Undang-
Perkawinan menyatakan bahwa:
Undang Perkawinan dijelaskan bahwa yang
“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak
dimaksud dengan hukum masing-masing
pria sudah mencapai umur 19 (sembilan
agamanya dan kepercayaannya itu termasuk
belas) tahun dan pihak wanita sudah
ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi
golongan
kepercayaannya
agamanya itu
sepanjang
mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.
dan
Di
tidak
dijelaskan
bertentangan atau tidak ditentukan lain
dalam bahwa
penjelasan
Umum
Undang-Undang
Perkawinan menganut prinsip bahwa calon
dalam Undang-Undang Perkawinan.
suami istri harus telah masak jiwa raganya 2
untuk dapat melangsungkan perkawinan
Pembatalan perkawinan bisa juga
secara baik tanpa berakhir perceraian dan
terjadi dalam suatu perkawinan yang telah
mendapat keturunan yang baik dan sehat.
berlangsung kemudian diketahui bahwa
Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan
perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat
antara calon suami istri yang masih di bawah
yang terdapat di dalam Undang-Undang
umur.
Perkawinan dan hukum Agama. Pembatalan Undang-undang Perkawinan
telah
perkawinan
yang
disebabkan
karena
mengatur tentang syarat-syarat perkawinan,
melanggar ketentuan agama harus dibatalkan
apabila terjadi perkawinan tetapi seseorang
karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran
itu melanggar syarat-syarat perkawinan,
agama.
maka
dapat
dilakukan
pembatalan
Pembatalan
perkawinan
adalah
perkawinan sebagaimana yang dimaksud
pembatalan hubungan suami istri sesudah
dalam
dilangsungkannya
Pasal
22
Undang-Undang
Perkawinan yang menyatakan bahwa:
akad
nikah.
Suatu
perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak
“Perkawinan dapat dibatalkan apabila
memenuhi syarat-syarat perkawinan. Pada
para pihak tidak memenuhi syarat-
hakikatnya pembatalan berarti pernikahan
syarat
yang pernah terjadi dianggap batal atau
untuk
melangsungkan
perkawinan”.
dianggap tidak pernah terjadi.
Pasal 1 Instruksi Presiden Nomor. 1
Bertitik tolak dari kondisi inilah
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
maka penulis tertarik untuk meneliti tentang
Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat
pembatalan perkawinan yang dikeluarkan
dibatalkan apabila:
oleh pengadilan. Maka judul skripsi penulis
1. 2.
3.
4.
5.
6.
adalah
Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Perempuan yang dikawini ternyata dikemudian hari diketahui masih menjadi istri pria lain (mafqud) hilang. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain. Perkawinan yang melanggar batas umur, perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Perkawinan yang dilakukan dengan paksa.
sebagai
berikut:
“PRAKTIK
PEMBATALAN
PERKAWINAN
PENGADILAN
AGAMA
DI
PADANG
KLAS IA”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan
uraian
yang
telah
dibahas dalam latar belakang, penulis akan membahas tentang: 1. Apakah
faktor-faktor
yang
menyebabkan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Padang Klas IA? 3
2. Apakah
akibat
hukum
terjadinya
2. Sumber Data
pembatalan perkawinan di Pengadilan
Penelitian
ini
menggunakan
dua
sumber data, yaitu data primer dan data
Agama Padang Klas IA?
sekunder. a. Data primer
C. Tujuan Penelitian
Data primer adalah data yang
Berdasarkan uraian latar belakang telah
diperoleh melalui penelitian langsung
dikemukakan di atas, maka dalam penulisan
di lapangan, guna mendapatkan data
ini penulis mempunyai tujuan yaitu:
primer
dan
perumusan
masalah
yang
yang
masalah
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang
berhubungan
yang
dengan
diteliti
wawancara
dengan
menyebabkan pembatalan perkawinan
melakukan
terhadap
di Pengadilan Agama Padang Klas IA.
informan yang terdiri dari tiga orang
hukum
hakim Pengadilan Agama Padang Klas
terjadinya pembatalan perkawinan di
I A, satu orang panitera dan pihak
Pengadilan Agama Padang Klas IA.
yang
2. Untuk
mengetahui
akibat
melakukan
pembatalan
perkawinan. D. Metode Penelitian
b. Data sekunder
Penelitian adalah salah satu upaya
Data sekunder adalah data yang
manusia untuk mencari jawaban masalah
sudah diolah dan di dokumentasi,
yang
yang
sehingga sering juga disebut data
dihadapi manusia tersebut dapat diatasi.
kepustakaan. Data sekunder terdiri
Dalam
dari:
dialami
sehingga
penelitian
yang
kesulitan dicari
adalah
pengetahuan yang benar mengenai sesuatu
1) Bahan hukum primer
hal atau suatu fenomena. Dalam melakukan
Yang menjadi bahan hukum
penelitian ini, penulis menggunakan metode
primer adalah peraturan perundang-
sebagai berikut:
undangan yang berkaitan dengan
1. Jenis penelitian
permasalahan yang diteliti, seperti:
Dalam menggunakan
penelitian jenis
ini
penulis
a) Undang-undang Nomor 1 Tahun
penelitian
yuridis
secara
yuridis
b) Undang-undang Nomor 50 Tahun
melakukan
2009 tentang Perubahan Kedua Atas
penelitian penulis melihat kenyataannya
Undang-undang Nomor 7 Tahun
yang ada di lapangan dikaitkan dengan
1989 tentang Peradilan Agama.
sosiologis.
Penelitian
sosiologis
artinya
dalam
1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang.
c) Peraturan Pemerintah
Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
4
Undang-undang Nomor 1 Tahun
juga dapat memberikan penjelasannya.
1974 tentang Perkawinan
Alat
yang
d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun
wawancara
1991 tentang Kompilasi Hukum
pertanyaan.
Islam.
dalam
berupa
daftar
ini
b. Studi dokumen
2) Bahan hukum sekunder Bahan adalah
digunakan
Studi
hukum
bahan
sekunder
hukum
dokumen
merupakan
teknik pengumpulan data yang penulis
yang
lakukan
terhadap
bahan-bahan
memberikan penjelasan terhadap
kepustakaan hukum. Adapun caranya
bahan hukum primer seperti karya
adalah dengan membaca, mencatat,
dari ahli hukum yang berhubungan
meresume, dan mengutip peraturan,
dengan pembatalan perkawinan dan
buku, serta dokumen yang berkaitan
putusan
dengan permasalahan yang diteliti.
hakim
pembatalan
mengenai
perkawinan
di
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Pengadilan Agama Padang Klas IA.
a. Teknik pengolahan
3. Teknik dan alat Pengumpulan Data
Data yang diperoleh setelah
Dalam pengumpulan data digunakan
penelitian akan mengalami proses
dua macam teknik, yaitu:
editing.
a. Wawancara
merupakan
suatu
upaya meneliti kembali catatan atau
Wawancara merupakan teknik pengumpulan
Editing
data
yang
data-data yang diperoleh apakah data
penulis
tersebut telah cukup lengkap serta
lakukan terhadap informan. Dalam
dapat dipertanggungjawabkan.
melakukan wawancara ini, penulis
editing
menggunakan
semi
antara data yang diperlukan dengan
terstruktur dimana wawancara tersebut
data yang tidak diperlukan sesuai
disertai dengan daftar pertanyaan yang
dengan permasalahan.
telah dalam
disiapkan
wawancara
sebelumnya.
melaksanakan
juga
Dan
b. Analisis data
wawancara
Setelah
dilakukan
semua
Pada
pemisahan
data
dirasa
tersebut penulis menggunakan teknik
lengkap, maka data dikelompokkan
wawancara terbuka yaitu wawancara
secara kualitatif, yaitu data yang
dengan
diperoleh
pertanyaan
yang
sudah
dianalisa
sesuai
yang
dirumuskan,
diajukan sedemikian rupa bentuknya,
permasalahan
sehingga informan tidak hanya terbatas
kemudian di ambil suatu kesimpulan.
pada jawaban “ya” atau “tidak”, tetapi 5
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A.
Perkara
pernikahan, Tergugat III telah menyatakan kepada Penggugat dan orang tua Penggugat
Pengadilan Agama merupakan lembaga berwenang
perselisihan
untuk
dalam
bahwa
menyelesaikan
perkawinan
bagi
perkawinan
jika
yang
Penggugat (Tergugat I) tetap memaksa Penggugat
No
III
untuk
yang
tanggal
penulis
serta
undangan
pernikahan
Penggugat dan Tergugat III telah disebar,
masuk ke Pengadilan Agama Klas I Padang dari
namun sebelum akad nikah, Penggugat dan
Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013 dapat
Tergugat III telah menyatakan menolak
dilihat dalam tabel berikut
untuk menikah kepada PPN KUA (Tergugat
Tabel 1 Tabel Faktor-faktor Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Klas I Padang Tahun 2008-2013
II). Setelah pesta pernikahan, Tergugat III
Tahun
2008 2. 2009 2010 2011 2012 6.
Tergugat
lakukan, perkara pembatalan perkawinan yang
1.
3. 4. 5.
dan
melangsungkan pernikahan karena hari dan
Perundang-undangan yang berlaku. penelitian
menolak menikah
melanjutkan pernikahannya, namun ayah
perkawinan
yang sah menurut syariat Islam dan Peraturan
hasil
III
jelas. Hal ini membuat Penggugat pun tidak
tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun
Dari
Tergugat
dengan Penggugat karena alasan yang tidak
beragama Islam dan mempunyai hak untuk membatalkan
yang
duduk perkaranya sebagai berikut: Sebelum
Faktor-faktor yang menyebabkan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Padang Klas IA
yang
241/Pdt.G/2008/PA.Pdg,
2013
FaktorFaktor Karena unsur paksaan
Jumlah
Karena unsur penipuan
1
Karena unsur penipuan
1
-
-
1
No. Perkara No. 241/Pdt. G/2008/ PA.Pdg No. 342/Pdt. G/2009/ PA.Pdg
No. 891/Pdt. G/2012/ PA.Pdg
meminta izin kepada orang tua Penggugat untuk bekerja dan sejak saat itu komunikasi
Keterangan
antara Penggugat dan Tergugat III terputus
Dikabulkan
sama sekali. Dengan keadaan seperti itu jelas rumah tangga harmonis tidak akan pernah
Dikabulkan sebagian
dicapai karena baik Penggugat dan Tergugat III
Ditolak
sama-sama
tidak
menginginkan
pernikahan ini. Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti seperti alat bukti surat- surat
-
Sumber Data : Pengadilan Agama Padang Klas IA Tahun 2014
dan saksi.
Dari kasus-kasus yang terjadi dari Tahun
Dalam kasus di atas alasan pokok
2008 sampai dengan Tahun 2013 tersebut
gugatan
dapat diuraikan sebagai berikut:
perkawinannya dengan Tergugat III karena
Penggugat
untuk
membatalkan
Pada kasus yang pertama yaitu kasus
pernikahan yang terjadi antara Penggugat
yang terjadi pada tahun 2008 dengan Nomor
dan Tergugat III adalah karena terpaksa, 6
dimana
Penggugat
merasa
terancam
didapati fakta hukum bahwa pernikahan
melakukan perkawinan ini walaupun pada
antara Penggugat dan Tergugat III telah
awalnya antara Penggugat dengan Tergugat
melanggar/ tidak memenuhi ketentuan Pasal
III ada persetujuan. Di dalam pertimbangan
6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1
hukumnya,
Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi
hakim
menimbang
bahwa
berdasarkan fakta yang ada, Majelis hakim
Hukum
berpendapat bahwa pernikahan Penggugat
pernikahan
dan Tergugat III sebelumnya ada kemauan
harus didasarkan atas persetujuan kedua
dan
calon mempelai”.
persetujuan
dari
Penggugat
dan
Islam
syarat-syarat
yang berbunyi: “Pernikahan
Maka
Tergugat III, namun setelah 2 minggu
tentang
dari
itu
suatu
perbuatan
dilaksanakan
bilamana tidak didasarkan kepada niat yang
timbullah ketidakmauan kedua belah pihak
bersih untuk mendapatkan suatu tujuan yang
untuk
baik,
menjelang
pernikahan
menikah.
Ketidakmauan
pihak
sudah
pasti
hasilnya
akan
Tergugat III ditandai dengan kata-kata adik
mengecewakan, seperti perkawinan dalam
Tergugat
III
Islam
Tegugat
tidak
Penggugat
yang mau
karena
mengatakan
bahwa
menikah
dengan
Tergugat
III
perkawinan yang dilakukan Penggugat dan
sudah
ditandai
tujuan tersebut, oleh karena itu gugatan
dengan
Penggugat tentang pembatalan pernikahan
menghilangnya Tergugat III dari rumah
ini dapat dikabulkan.
orang tuanya, kemudian ditandai dengan
Selanjutnya hasil putusan dari kasus
Tergugat III dan terakhir
di atas adalah sebagai berikut:
ditandai dengan perginya Tergugat III sehari
a. Mengabulkan
pernikahan yang sampai
Penggugat
dengan
yang
minggatnya tuanya
c. Menyatakan
dengan
Nomor.
Penggugat dari rumah orang
sewaktu
keluarga
pertimbangan
diatas,
yang
Kutipan
81/10/II/2008
Akta
Nikah
tanggal
11
Februari 2008 tidak berkekuatan hukum;
menyebarkan
undangan untuk pesta, oleh sebab itu, berdasarkan
III
2008;
dengan Tergugat III. ditandai
Tergugat
dilangsungkan pada tanggal 09 Februari
memperlihatkan ketidakmauannya menikah Selanjutnya
Penggugat
b. Membatalkan perkawinan Penggugat
ketidaksiapan pihak Penggugat ditandai pernyataan
gugatan
seluruhnya;
sekarang tidak pernah kembali.Kemudian dengan
mendapatkan
Tergugat III tidak dilakukan sebagaimana
Selanjutnya
setelah pesta
untuk
kebahagiaan dunia akhirat. Dengan demikian
mempunyai pacar.
ketidaksiapan
adalah
maka 7
d. Membebankan biaya perkara sebesar
persetujuan
kedua
calon
mempelai.
Rp. 365.000,- (Tiga ratus enam puluh
Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan
lima ribu rupiah).
ini terjadi karena tidak adanya kesiapan di
Dari hasil wawancara yang dilakukan
antara pihak baik dari calon suami atau calon
penulis dengan Penggugat, bahwa faktor
isteri
yang menyebabkan pembatalan perkawinan
tersebut.
tersebut
yaitu
adanya
unsur
paksaan.
untuk
menjalankan
perkawinan
Pada kasus yang kedua Tahun 2009
Penggugat menyatakan bahwa sejak awal
dengan
rencana pernikahan memang sudah banyak
342/Pdt.G/2009/PA.Pdg,
masalah yang tidak baik dari suami saya
perkaranya sebagai berikut: Pada tanggal 23
yang terlihat dari tingkah lakunya yang tidak
Januari 2009 Penggugat dan Tergugat I telah
disukai, apabila saya tidak melakukan
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh
pernikahan ini maka orang tua saya merasa
Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan
malu karena undangan pernikahan telah
Agama sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
disebar.
Nomor: 128/128/III/2009 tanggal 27 Januari
Selanjutnya
berlangsung, meninggalkan keterangan dari
setelah
suami
pernikahan
Perkara yang
duduk
pergi
2009. Dalam proses pernikahan Penggugat
menurut
dan Tergugat I tersebut, Penggugat merasa
saksi suami saya selalu
ditipu oleh Tergugat I yang mana Tergugat I
rumah
saya
Nomor
dan
berpindah tempat tinggal dan sejak saat
telah
itulah komunikasi antara saya
sebelum
dan suami
memalsukan menikah
identitas
diri
yaitu
dengan
Penggugat,
saya terputus. Alasan lain yang membuat
Tergugat I mengaku duda ditinggal mati oleh
saya ingin membatalkan perkawinan ini
istri.
adalah saya mengetahui
jika suami saya
Setelah
telah mempunyai pacar. Menurut
Bapak
pernikahan
Penggugat
dengan Tergugat I dilaksanakan Penggugat Thamrin
Habib
baru mengetahui bahwa istri Tergugat masih
selaku Hakim yang memutus perkara ini,
hidup sampai sekarang, dan antara Tergugat
perkawinan yang dilakukan dengan unsur
I dengan istri Tergugat I yang pertama
paksaan ini muncul karena ada yang
tersebut sampai saat ini masih hidup bersama
melatarbelakanginya,
adanya
sebagai suami istri. Dalam perkara di atas,
perjanjian di antara orang tua yang sepakat
maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan
akan menjodohkan anaknya dan ada juga
yang
karena faktor keluarga. Dalam hal ini
Tergugat
perkawinan dilaksanakan tanpa didasari atas
pembatalan perkawinannya karena terdapat
yaitu
8
dilakukan I
antara
diatas
Penggugat
dapat
dan
dimintakan
tindakan adanya pemalsuan identitas yang
Selanjutnya terhadap petitum Penggugat,
dilakukan Tergugat I tindakan ini merupakan
Pengadilan
perbuatan yang melawan hukum, oleh
wewenang untuk memerintahkan Kepala
karena itu, Penggugat cukup beralasan
Kantor
hukum untuk membatalkan perkawinannya
pencatatan pernikahan Penggugat dengan
tersebut.
Tergugat I dari Register Pernikahan, oleh
Pertimbangan hakim pada kasus ini
Agama
Urusan
tidak
Agama
mempunyai
agar
mencoret
karena itu gugatan Penggugat tersebut harus
yaitu pembatalan pernikahan yang diajukan
ditolak.
oleh Penggugat karena Penggugat merasa
Hasil putusan dari kasus di atas
ditipu oleh Tergugat I dimana Tergugat I
adalah sebagai berikut:
mengaku duda di tinggal mati oleh istrinya,
a.
akan tetapi setelah 2 bulan pernikahan
Mengabulkan
gugatan
Penggugat
sebagian;
dilaksanakan Penggugat baru mengetahui
b.
bahwa istri Tergugat I yang pertama masih
Membatalkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I;
hidup sampai sekarang dan antara Tergugat I
c.
Menyatakan
Akta
Nikah
dengan istrinya tersebut sampai saat ini
Nomor: 128/128/III/2009 atas nama
masih hidup bersama sebagai suami istri.
Penggugat dengan Tergugat I
Selanjutnya
hakim
menimbang
tidak
mempunyai kekuatan hukum;
bahwa pembatalan pernikahan yang dapat
d.
Menolak gugatan Penggugat selainnya;
diajukan oleh suami atau istri pada pokoknya
e.
Membebankan biaya perkara sebesar
adalah apabila pada waktu berlangsungnya
Rp. 291.000.- (Dua ratus sembilan
perkawinan terjadi penipuan atau salah
puluh
sangka mengenai diri suami atau istri dan
Penggugat.
satu
ribu
rupiah)
kepada
apabila yang bersalah sangka menyadari
Dari hasil wawancara yang penulis
keadaan dalam jangka waktu 6 bulan itu
lakukan dengan pihak Penggugat, faktor
masih hidup sebagai suami istri dan tidak
yang menyebabkan terjadinya pembatalan
mengajukan maka haknya gugur.
perkawinan adalah karena adanya unsur
Berdasarkan bukti Tergugat I telah
penipuan, dimana Penggugat menyatakan
memalsukan identitas dirinya pada saat
bahwa ”suami saya sebelum melakukan
menikah dengan Penggugat. Majelis Hakim
pernikahan mengaku seorang duda yang di
berpendapat bahwa gugatan pembatalan
tinggal mati oleh isterinya, namun setelah
pernikahan yang diajukan Penggugat telah
pernikahan
beralasan
mengetahui bahwa istri pertamanya masih
hukum
dapat
dikabulkan. 9
dilaksanakan
saya
baru
hidup dan masih berstatus sebagai suami
sudah
isteri, mengetahui hal tersebut saya merasa
perkawinan
telah ditipu dengan pemalsuan identitas diri
Perkawinan.
suami saya. Dan saya baru mengetahui hal tersebut
dari
keterangan
saksi
memenuhi
rukun
menurut
dan
syarat
Undang-Undang
Pada kasus yang ketiga Tahun 2012
yang
dengan
Nomor
Perkara
merupakan kakak kandung saya, bahwa
891/Pdt.G/2012/PA.Pdg,
yang
duduk
setelah pernikahan dilaksanakan, suami saya
perkaranya sebagai berikut: Pemohon dan
mengaku sebagai duda dan dia benar-benar
Termohon adalah suami istri yang sah dan
meyakinkan saya, maka dari itulah saya mau
telah menikah pada tanggal 18 Oktober
melangsungkan pernikahan dengan dia”.
2012. Setelah pernikahan Pemohon dan
Dari hasil wawancara dengan Bapak
Termohon melakukan hubungan suami istri,
Jasrizal selaku hakim yang memutus perkara
dan setelah pernikahan tersebut diketahui
ini, bahwa yang mengajukan pembatalan
bahwa Termohon tidak perawan lagi hal ini
perkawinan ini adalah pihak istri, dalam hal
diketahui
ini penipuan dilakukan oleh suami. Pada
hubungan suami istri dengan Termohon.
kasus ini penipuan yang dilakukan suami
Pemohon menanyakan hal tersebut kepada
adalah adanya pemalsuan surat-surat untuk
Termohon dan Termohon pun mengakui
melakukan perkawinan, dimana sebelum
bahwa
melakukan
berbuat asusila dengan laki-laki lain.Hal ini
perkawinan
suami
mengaku
setelah
Termohon
melakukan
sebelumnya
didasarkan
istrinya,
Termohon yang dibuat dan ditandatangani
pernikahan
setelah
ternyata
melangsungkan
pernyataan
baru
oleh Termohon sendiri, sehingga karena hal
mengetahui bahwa istri Tergugat masih
tersebut Pemohon merasa sangat kecewa
hidup sampai sekarang dan antara mereka
karena
sampai saat ini masih hidup bersama sebagai
mengaku perawan dan Pemohon pun sudah
suami istri.
berulang-ulang kali menanyakan hal itu, dan
Kemudian
Penggugat
surat
pernah
sebagai duda yang di tinggal mati oleh tetapi
kepada
Pemohon
menikah
Termohon
beliau,
kini Pemohon merasa ditipu oleh Termohon.
perkawinan yang dilakukan karena unsur
Dengan demikian, maka Pemohon cukup
penipuan
harus
beralasan untuk mengajukan pembatalan
perkawinannya
perkawinan antara Pemohon dan Termohon
apabila para pihak mau berdamai dan mau
dengan alasan penipuan, oleh karena itu
menerima keadaan suami atau isteri apa
Pemohon berkeyakinan rumah tangganya
adanya. Dalam hal ini perkawinan tersebut
tidak bisa dilanjutkan lagi.
dimintakan
ini
menurut
sebelum
sebaiknya
pembatalan
tidak
10
Pertimbangan hakim dalam kasus ini
Anshary selaku hakim Pengadilan Agama
yaitu Majelis Hakim memberikan alasannya
Padang Klas IA bahwa suatu perkawinan
bahwa
yang dilakukan dengan unsur penipuan ini
permohonan
Pemohon
untuk
mengajukan pembatalan perkawinan ini
sebaiknya
adalah Pemohon mengatakan bahwa dia
perkawinannya apabila para pihak mau
ditipu oleh Termohon karena Termohon
berdamai.
tidak
penulis lakukan dengan
perawan
lagi,
padahal
Pemohon
tidak
Dari
dimintakan
hasil
pembatalan
wawancara
yang
Bapak Warnelis
mengetahui bahwa Termohon tidak perawan
Watman selaku
lagi setelah melakukan hubungan suami istri,
faktor
oleh
Hakim
perkawinan bisa terjadi karena pemalsuan
menyatakan permohonan Pemohon untuk
identitas. Pemalsuan identitas ini merupakan
mengajukan pembatalan perkawinan tidak
suatu unsur penipuan yang dapat dimintakan
dapat diterima.
pembatalan perkawinannya. Adapun bentuk
karena
itulah
Majelis
Hasil putusan dari kasus tahun 2012
adanya
permohonan
menyebabkan
pembatalan
unsur penipuan yang dilakukan adalah
adalah sebagai berikut: a. Menyatakan
yang
wakil panitera, bahwa
Pemohon
pemalsuan
surat-surat
untuk
melangsungkan perkawinan tersebut, selain
tidak dapat diterima;
pemalsuan
identitas
faktor
lain
yang
b. Membebankan biaya perkara kepada
menyebabkan pembatalan perkawinan itu
Pemohon sebesar Rp. 316.000.- (Tiga
adalah adanya wali nikah yang tidak sah
ratus enam belas ribu rupiah).
dimana dalam melangsungkan perkawinan
Dari hasil wawancara yang penulis
yang menjadi wali nikahnya bukan wali yang
lakukan kepada Pemohon bahwa faktor yang
berhak, sementara wali yang berhak tersebut ada.
menyebabkan
terjadinya
pembatalan B.
perkawinan ini karena unsur penipuan dimana
Pemohon
merasa
ditipu
oleh
Akibat hukum terjadinya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Padang Klas IA
Termohon dengan memalsukan identitas
Dengan adanya pembatalan perkawinan
dirinya. Dalam hal ini Pemohon baru
ini, maka akibat hukum terhadap suami istri
mengetahui bahwa Termohon tidak perawan
adalah
ada atau tidak terjadi. Pada kasus Tahun 2008,
lagi setelah melakukan hubungan suami istri karena
perkawinan itu dianggap tidak pernah
akibat hukum terhadap harta tidak di bahas
itulah Pemohon merasa sangat
karena
kecewa terhadap Termohon.
masing-masing
mempermasalahkannya.
Dan dari hasil wawancara yang
pihak Dalam
tidak hal
ingin ini
Penggugat dan Tergugat belum mempunyai harta
penulis lakukan terhadap Bapak Ahmad
bersama karena setelah pernikahan berlangsung
11
komunikasi Penggugat dan Tergugat terputus.
terjadinya
Selanjutnya akibat hukum yang ditimbulkan
dibagi dua sesuai dengan mata pencaharian
terhadap
pihak-pihak
anak
pernikahan
tidak
ada
karena
setelah
Penggugat
dan
Tergugat
tidak
yang
perkawinan
mengajukan
tersebut
permohonan
pembatalan perkawinan dan mulai berlaku
memiliki anak. Pada
pembatalan
setelah permohonan pembatalan perkawinan kasus
2009,
akibat
hukum
diputuskan.
terhadap harta tidak dipermasalahkan karena
Selanjutnya akibat hukum terjadinya
Penggugat dan Tergugat belum mempunyai harta
pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga
bersama dan selama perkawinannya mereka
yang
masih menggunakan fasilitas dari harta bawaan
perkawinannya tidak mempunyai akibat hukum
masing-masing. Selanjutnya akibat hukum yang
yang berlaku surut, karena segala perbuatan yang
ditimbulkan terhadap anak tidak ada karena
dilakukan
setelah
dan
pembatalan perkawinan masih berlaku dan harus
Tergugat tidak memiliki anak. Suatu perkawinan
dilaksanakan oleh pihak suami atau istri tersebut,
dapat
putusan
sehingga pihak ketiga yang beritikad baik itu
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tidak merasa dirugikan. Dan dalam massa iddah
tetap. Akibat hukum dari pembatalan tersebut
pembatalan perkawinan ini tidak berlaku, kecuali
adalah
dalam perkara perceraian.
pernikahan
dibatalkan
putusnya
pihak
setelah
Penggugat
adanya
perkawinan
itu
karena
beritikad
perkawinan yang dilakukannya itu tidak sah.
oleh
baik
suami
adalah
atau
pembatalan
istri
sebelum
Dan pada kasus di atas, akibat hukum
Berdasarkan hasil wawancara dengan
dari pembatalan perkawinan yang ditimbulkan
Bapak Ahmad Anshary selaku hakim Pengadilan
dari pihak pemohon dan pihak Termohon adalah
Agama Padang Klas IA, bahwa akibat hukum
tidak adanya lagi hubungan antar Pemohon dan
terjadinya
pembatalan
perkawinan
jika
Termohon dikarenakan sudah tidak terikat lagi
mempunyai
anak
berpengaruh
pada
dengan ikatan perkawinan yang sah. Serta tidak
pembatalan perkawinan karena status anak di
adanya kewajiban lagi yang terjadi antara
sini tetap sebagai anak dari kedua orang tuanya,
Pemohon dan Termohon.
tidak
artinya anak tersebut lahir sebelum adanya pembatalan
perkawinan,
sedangkan
Penutup
apabila
A. Simpulan
suami istri tersebut tidak mempunyai anak maka tidak ada akibat hukum dari
Dari pembahasan
pembatalan
uraikan
perkawinan tersebut.
di
atas,
yang telah penulis
maka
dapat
diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
Sementara itu akibat hukum terjadinya
1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya
pembatalan perkawinan terhadap harta kekayaan
pembatalan perkawinan secara umum yaitu:
sebelum terjadinya pembatalan perkawinan harta
a. Karena unsur penipuan
kekayaan tersebut tetap sebagai harta bersama
Dalam hal ini salah satu pihak
suami dan istri, sedangkan posisi harta sesudah
melakukan
12
penipuan
dengan
untuk
adanya pemalsuan surat-surat berupa pemalsuan
identitas
diri
2. Akibat
untuk
hukum
terjadinya
pembatalan
perkawinan
melangsungkan perkawinan.
Akibat hukum terjadinya pembatalan
b. Karena unsur paksaan
perkawinan secara umum, yaitu:
Faktor pembatalan perkawinan
a. Akibat hukum pembatalan perkawinan
karena adanya unsur paksaan ini terjadi
terhadap suami isteri adalah perkawinan
karena tidak adanya kesiapan di antara
itu dianggap tidak pernah ada.
pihak baik calon suami atau calon istri
b. Anak
untuk menjalankan perkawinan tersebut.
pembatalan
c. Karena wali nikah tidak sah
nikah
tidak
berpengaruh
pada
perkawinan karena status
anak di sini tetap sebagai anak dari
Dalam suatu perkawinan, wali
kedua
sangatlah
tersebut
dibutuhkan
karena
orang
tuanya,
lahir
artinya
sebelum
anak adanya
merupakan salah satu rukun perkawinan.
pembatalan perkawinan. Sementara itu
Untuk
jika
melaksanakan
perkawinan
suami
isteri
tersebut
tidak
tersebut yang harus menjadi wali yaitu
mempunyai anak, maka tidak ada akibat
ayah kandung dari calon mempelai
hukumnya dari pembatalan perkawinan
wanita,
tersebut.
jika
perkawinan
tersebut
dilaksanakan tanpa izin orang tua (ayah)
c. Akibat hukum terhadap harta bersama
kandung mempelai wanita sehingga
sebelum
perkawinan tersebut dilaksanakan oleh
perkawinan adalah harta tersebut masih
wali yang tidak sah, maka perkawinan
menjadi
ini dapat dibatalkan.
sedangkan setelah terjadinya pembatalan
d. Karena
adanya
hubungan
sedarah
terjadinya
milik
perkawinan
(nasab)
pembatalan
masing-masing,
harta bersama tersebut
dibagi dua. Perkawinan
disebabkan
d. Akibat hukum terjadinya pembatalan
adanya hubungan sedarah (nasab), maka
perkawinan terhadap pihak ketiga yang
perkawinan tersebut dapat dibatalkan
beritikad
karena
perkawinannya tidak mempunyai akibat
bertentangan
yang
dengan
hukum
Agama.
baik
adalah
pembatalan
hukum yang berlaku surut. Selanjutnya
dari
tiga
kasus
Dari tiga kasus diatas, akibat hukum
diatas maka dapat disimpulkan bahwa
yang
faktor-faktor
perkawinan
penyebab
terjadinya
terjadi
karena terhadap
adanya suami
pembatalan isteri
adalah
pembatalan perkawinan yaitu karena
perkawinan itu dianggap tidak pernah ada atau
adanya
dianggap tidak pernah terjadi. Selanjutnya akibat
unsur
penipuan
dan
unsur
paksaan.
hukum pembatalan perkawinan terhadap anak tidak ada karena dalam perkawinan tersebut para
13
pihak belum mempunyai anak. Dan akibat
Pihak
tersebut
adalah:
S.H.,
M.H,
(1)
Ibu
hukum pembatalan perkawinan terhadap harta
Yansalzisatry,
tidak ada karena perkawinan yang dilangsungkan
Pembimbing I (2) Bapak Desmal Fajri
hanya terjadi beberapa bulan sehingga para
S.Ag., M.H, selaku Pembimbing II. Ketua
pihak masih menggunakan harta bawaan masing-
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum, (3)
masing. Berdasarkan
penelitian
yang
selaku
Bapak Adri, S.H., M.H, dan selaku Penguji
penulis
II (4) Ibu As Suaiti Arief, S.H., M.H, selaku
lakukan, maka saran yang dapat diberikan
Penguji I, (6) Keluarga tercinta yang selalu
adalah: 1. Agar
suatu
perkawinan
itu
memberi dukungan moril maupun materi. (7)
dapat
serta teman-teman seperjuangan.
dilaksanakan dengan baik menurut syari’at Islam,
maka
hendaknya
sebelum
DAFTAR PUSTAKA
melakukan suatu perkawinan sebaiknya calon suami dan calon istri benar-benar mengetahui
terlebih
dahulu
A. Buku-buku
identitas
masing-masing calonnya supaya tidak
Abdul Rahman Ghozali, 2010, Fiqh Munakahat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian
hari
serta
dapat
Ali Affandi, 2004, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, Rineka Cipta, Jakarta.
mempertimbangkan secara matang apa akibatnya
nanti
jika
perkawinan
itu
dibatalkan. 2. Sebaiknya
sebelum
perkawinan
hendaknya
Ali Zainuddin, 2007, Hukum Perdata Islamdi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
melangsungkan kedua
calon
mempelai dapat menerima kelebihan dan
Amir Syariffudin, 2009, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kencana, Jakarta.
kekurangan masing-masing pasangan agar tidak terjadi pembatalan perkawinan.
Ucapan Terima Kasih Pada
kesempatan
ini
penulis
Arso
mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis
Sosroatmodjo,H. dan Wasit Aulawi, 1981, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta
selama menyelesaikan skripsi. Pihak-pihak Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
yang dengan sabar membimbing dan selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14
Hotman Pardomuan Sibuea, dan Heryberthus Sukartono, 2009, Metode Penelitian Hukum, Krakatauw Book, Jakarta.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. C. Sumber Lain
K.Wantijk Saleh, 1980, Perkawinan Indonesia, Indonesia, Jakarta.
Hukum Ghalia
Rukun dan Syarat Nikah, diakses dari http://inasukarno.blogspot.com/p/ru kun-syarat-sah-nikah.html pada tanggal 01 Juni 2014 jam 18.45 WIB.
Muttaqin, 2004, Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta
Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, diakses dari http://anizaida89.blogspot.com/201 1/09/pencegahan-dan-pembatalanperkawinan.html pada tanggal 24 Juni 2014 jam 19.08 WIB. Pengertian dan makna Ijab Kabul, diakses dari andoeslsean.blogspot.com/2013/11/ pengertian-dan-makna-ijabkabul.html pada tanggal 07 Agustus 2014 jam 21.45 WIB.
R. Subekti, 1990 , Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Waris, PT. Intermassa, Jakarta. Sajuti Thalib, 1974, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
Rukun nikah, diakses dari www.bimbie.com/rukun-nikah.htm pada tanggal 05 Januari 2015 jam 18.23 WIB.
Salim HS, 2013, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 1960, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Jakarta.
Fasakh, diakses dari mickeydza90.blogspot.in/2011/09/F asakh.html pada tanggal 06 Januari 2015 jam 08.30 WIB.
B. Perundang-undangan Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, diakses dari http://anizaida89.blogspot.com/20 11/09/pencegahan-danpembatalan-perkawinan.html pada tanggal 24 Juni 2014 jam 19.08 WIB.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Pembatalan Perkawinan, diakses dari blogperadilan.blogspot.in/2011/05/ pembatalan-perkawinan.html pada 06 Januari 2015 Jam 07. 13 WIB.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
15
16
