PERCEPTION EXECUTING THE IMPLEMENTATION OF SCHOOL OPERATIONAL GRANTS PROGRAM IN SDN WONOCOLO I, SDN WONOCOLO II, AND SDN WONOCOLO IV SUB TAMAN DISTRICT SIDOARJO
Ervin Restu Dianingtyas
ABSTRACT Fund Program School Operational Assistance (BOS) is a government program for providing funding for the unit cost nonpersonalia basic education at the primary and secondary school as executive compulsory nine-year basic education. The program is held in the month of July 2005. BOS program aims to deliver education to students who can not afford and relieve other students to obtain basic education services are more qualified to graduate at the Junior High School (SMP). This study aims to describe the implementation of BOS funds in SDN Wonocolo I, SDN Wonocolo II, and SDN Wonocolo IV Sidoarjo. The research method in this study using the survey technique using a questionnaire to measure the results of a successful implementation of BOS funds in the school program. The respondents of this study include the principal, treasurer BOS, teachers, and school committee. Data analysis using descriptive quantitative method in the form of percentages. The results showed that the implementation of BOS funds Wonocolo I SDN, SDN Wonocolo II, and SDN Wonocolo IV so far has been going well. Based on the theory of George Edward III, there are several factors that influence the successful implementation of the program, among others: percentages result from the implementation of the communication variables BOS program at the school is 100% good category. Variable resources in the implementation of the BOS program at the school was 87% with either category. Further disposition variables in program implementation in schools BOS funds are 100% good category. And the variable structure of the bureaucracy in the implementation of the BOS program at the school is 100% good category. Factors that support the successful implementation of the BOS program in all the schools are implementing or BOS Management TEAM to do everything well and follow all existing regulations with reference handbook BOS. While the factors inhibiting the implementation of BOS funds in schools is if the BOS funds are usually not on time at the beginning of the new academic year. SDN Wonocolo I, SDN Wonocolo II, and IV Wonocolo SDN quite successful in implementing the BOS program implementation. Some suggestions are offered for the effectiveness of the implementation of the program include reducing BOS funds procedures so as to avoid delays in disbursement of funds, and provide training and companion for the treasurer to prepare RAPBS BOS. Keywords: Implementation, BOS Program
I.
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perubahan dan perkembangan jaman yang terjadi pada masyarakat saat ini menimbulkan persaingan antar bangsa. Salah satu tolak ukur kemajuan dalam pembangunan suatu bangsa adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan, bahkan pendidikan menjadi faktor yang terpenting bagi setiap negara yang ingin maju. Dan setiap negara mempunyai kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya tanpa terkecuali. Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia adalah masih banyaknya anak pada usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan dikarenakan masalah kemiskinan dan ketidakmampuan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia salah satunya melalui upaya penanganan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kebijakan ini diutamakan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat yang selama ini dirasakan kurang mendapatkan layanan pendidikan dasar.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin dalam mengakses pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan oleh pemerintah melalui program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Dana BOS ini diselenggarakan sejak bulan Juli tahun 2005 dan berperan dalam pencapaian program wajib belajar 9 tahun, dan juga bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan meringankan biaya bagi siswa lain. Program dana BOS berasal dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dananya direalokasi kebeberapa program besar antara lain untuk biaya pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan Bantuan Langsung Tunai. Salah satu program pendidikan yang mendapat anggaran yang cukup besar adalah Program dana BOS. Melalui program ini, Pemerintah Pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP. BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Program dana BOS ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun. Jumlah dana BOS yang diberikan kepada sekolah dihitung
berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah (Buku Pedoman Penggunaan BOS). Setiap kebijakan hendaknya dilakukan implementasi untuk mengetahui apakah tujuan suatu kebijakan tersebut dapat tercapai. Kebijakan akan diketahui hasilnya setelah dilakukan pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Dari proses pelaksanaan itulah maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan. Salah satu sekolah dasar yang berperan sebagai penerima dana BOS adalah SDN Wonocolo I, SDN Wonocolo II, dan SDN Wonocolo IV. Sekolah ini terletak pada kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya program dana BOS yang saat ini sudah diadakan oleh pemerintah, maka angka putus sekolah, angka tinggal kelas, dan angka kenaikan kelas pada sekolah saat ini telah dirasa lebih baik dan menunjukkan perkembangan yang pesat bagi mereka yang ingin bersekolah dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu sebelum ada program dana BOS. Dengan adanya kebijakan program dana BOS maka akan menimbulkan banyak persepsi yang berbeda-beda dari kalangan masyarakat, contohnya dari pihak pelaksana sendiri yang mana lebih mengetahui tentang pelaksanaan berjalannya pengelolaan penggunaan dana BOS. B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi pelaksana terhadap implementasi program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Wonocolo I, II, IV Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo? C. TUJUAN PENELITIAN Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan persepsi pelaksana terhadap implementasi program dana BOS di SDN Wonocolo I, II, dan IV Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan pemahaman, wacana, dan perluasan wawasan tentang teori-teori keilmuan dalam konteks kebijakan terutama mengenai implementasi program dana BOS.
2. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya
bagi SDN Wonocolo I. SDN Wonocolo II, SDN Wonocolo IV, dan umumnya bagi semua sekolah yang ada di Indonesia dalam memanfaatkan dan mengelola dana BOS dengan baik dan benar. II.
KAJIAN PUSTAKA A. Persepsi 1. Pengertian Persepsi Sarwono (1997) mengungkapkan bahwa persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah penginderaan (penglihatan, pendengaran, perabaan, dan sebagainya). Persepsi merupakan suatu proses yang terjadi pada seseorang yaitu proses memahami atau memberi makna terhadap setiap informasi yang diterima oleh seseorang melalui alat indera, dan selanjutnya seseorang mempersepsi atau memahami informasi yang mereka terima. Menurut Robbins (1998) persepsi adalah proses dimana seseorang mengorganisir dan menginterpretasikan kesan dari panca indera dalam tujuan untuk memberikan arti bagi lingkungan mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsangan melalui pancaindera sehingga individu mengetahui dan dapat mengartikan tentang hal yang diamati baik dari luar ataupun dari individu sendiri.
2. Macam-macam Persepsi Menurut Sunaryo (2004 : 93) persepsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu External Perception dan Self Perception. External perception adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar individu. Sedangkan self perception adalah persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam diri individu. 3. Proses terjadinya Persepsi Menurut Sunaryo (2004 : 94) proses terjadinya persepsi melalui tiga proses, yaitu proses fisik, fisiologis, dan proses psikologis. Proses fisik berupa objek yang menimbulkan stimulus, lalu stimulus mengenai alat indera. Proses fisiologis berupa stimulus yang diterima oleh indera lalu diteruskan oleh saraf sensorik ke otak. Sedangkan proses psikologis berupa proses dalam otak sehingga individu menyadari stimulus yang diterima. B. Kebijakan Publik 1. Pengertian Kebijakan Publik Kebijakan Publik menurut Thomas R Dye diartikan sebagai “whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (2007:18), yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah “what government
say and do or not to do. It is the goals or purpose of government programs”. Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Sementara Anderson mengartikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
2. Proses Kebijakan Publik Proses kebijakan publik melibatkan aktor-aktor kebijakan sebagai pihak yang mengambil keputusan. Hal ini dikemukakan pula oleh Anderson dalam Agustino (2006:7) bahwa pengertian kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Menurut Thomas R Dye (1992) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut : a. Identifikasi masalah kebijakan (Identification of Policy Problem) b. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) c. Perumusan Kebijakan (Policy formulation)
d. Pengesahan Kebijakan (legitimating of Policies) e. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) f. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) C. Implementasi Kebijakan 1. Pengertian Implementasi Kebijakan Kamus Webster dalam Wahab (2005:64) mengartikan bahwa implementasi adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). George Edward III menyatakan implementasi kebijakan dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apa syarat agar implementasi dapat berhasil. Maka ia mendefinisikan empat variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu komunikasi (communication), Sumber daya (Resources), Sikap (Disposition), dan struktur birokrasi (Bureucratic Structure). Dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok) (Widodo, 2006:88).
2. Tahap Implementasi Kebijakan Tahap-tahap dalam implementasi kebijakan terdiri dari tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian : 1) Tahap Interpretasi (Interpretation) 2) Tahap Pengorganisasian (to Organized) 3. Model Implementasi Kebijakan Terdapat empat variabel yang dapat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George Edward III yaitu: a. Komunikasi b. Sumber Daya c. Disposisi d. Struktur Birokrasi
III.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah seluruh pihak pelaksana program dana BOS yang meliputi kepala sekolah, bendahara, dewan guru dan komite sekolah, yang semuanya berjumlah 61 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi. Data dari angket dan wawancara ditulis berdasarkan indikator-indikator yang menjadi syarat implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III dengan teknik analisis data menggunakan bentuk
prosentase dengan rumus sebagai berikut : P = IV.
𝑓 x 100 % 𝑁
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian Bantuan Operasional Sekolah merupakan suatu bantuan dana dari pemerintah pusat yang semula berasal dari pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang direalokasikan sebagian besar dananya ke dalam program besar untuk kesejahteraan rakyat, salah satunya untuk dana BOS. Program tersebut diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan terutama dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sumber utama dana BOS berasal dari APBN. Dana BOS disalurkan kepada sekolah setara SD, SMP/Mts/Salafiah atau SMP dan Sekolah Agama Non Islam Penyelenggara Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Agar tidak terjadi penyelewengan terhadap penggunaan dana BOS, maka pemerintah telah mengatur tentang peraturan atau mekanisme pelaksanaan dan penggunaan dana BOS. Pada tahun 2011 dana BOS bagi jenjang sekolah dasar yang mulanya Rp. 397.000,- per siswa per tahun, dan pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 580.000,- per siswa per tahun. Dengan adanya kenaikan dana BOS tersebut maka diharapkan sekolah dapat berupaya memperhatikan tentang
pengelolaan keuangan sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku, memberikan pelayanan yang baik bagi para siswa serta meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dengan tetap berpedoman pada buku panduan BOS. Dari hasil penelitian mengenai implementasi program dana BOS yang diukur dari keempat variabel dari teori George Edward III, yaitu pada variabel pertama adalah komunikasi. Komunikasi diawali dengan pemberian informasi mengenai adanya program kepada bendahara, dewan guru, juga komite sekolah. Informasi mengenai program juga diberitahukan kepada para orangtua wali murid dengan diadakannya rapat pada waktu pengambilan rapot. Variabel kedua mengenai sumber daya. Sumberdaya berupa sumberdaya staf dan dana. Berkaitan dengan staf yaitu mengenai pihak pelaksana program yang sudah mencukupi meskipun ada yang diambil dari tenaga guru. Selanjutnya mengenai sumberdaya dana, adanya program dana BOS dapat mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Selain itu adanya penambahan besar biaya satuan BOS pada tahun 2012 dapat lebih memaksimalkan lagi tujuan dari program BOS. Selain itu dalam penyalurannya terkadang dana BOS tidak tepat waktu. Dari hasil penelitian mengenai variabel disposisi diketahui bahwa semua pelaksana atau implementor kebijakan program dana BOS disekolah dengan senang hati
menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut karena dianggap membantu bagi siswa dan orang tua wali murid untuk meringankan biaya sekolah khususnya bagi siswa yang tidak mampu di sekolah tersebut. Variabel keempat mengenai struktur birokrasi yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan. Prosedur pelaksanaan sangat berpengaruh penting dalam berjalannya pengelolaan dana BOS agar tidak menyimpang. Prosedur pelaksanaan dilakukan sesuai dengan isi dari buku pedoman petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Sehingga dalam pengelolaan dan penggunaannya lebih terarah karena mengikuti prosedur yang ada. Dan terdapat pembagian tugas dalam pelaksanaan program dana BOS di sekolah. Setiap pelaksana memiliki tugas dan fungsinya masing-masing untuk pelaksanaan program. B. Pembahasan Program dana BOS merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Program ini diberikan kepada seluruh siswa setingkat SD dan SMP di Indonesia. Dana BOS digunakan untuk memenuhi ke membutuhan operasional sekolah agar tidak lagi memungut biaya dari siswa. Dana BOS sendiri diterima dan dikelola oleh sekolah secara langsung. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan peraturan dan pengawasan yang terkendali agar tidak terjadi
penyelewengan dalam penggunaan dana atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang terdiri dari beberapa sub variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, pelaksanaan dana BOS di SDN Wonocolo I, SDN Wonocolo II, dan SDN Wonocolo IV sudah berjalan dengan baik dan benar sebagaimana semestinya. Faktor pertama yang mempengaruhi kebijakan suatu implementasi adalah faktor komunikasi. Karena komunikasi sangat penting dalam penyaluran informasi agar lebih efektif untuk mewujudkan implementasi, karena jika komunikasi yang ditujukan secara jelas dan benar maka pihak atau pelaku kebijaksanaan akan dapat mengetahui dan memahami apa yang disampaikan, seperti isi, tujuan dan arah kelompok sasaran yang dituju. Agar mereka para pelaku kebijakan mengetahui dengan benar langkah apa yang akan direncanakan dan dijalankan, sehingga tujuan dan sasaran utama adanya kebijakan tersebut bisa dapat tercapai sesuai apa yang telah diharapkan sebelumnya. Faktor kedua yaitu mengenai sumber daya yang ada pada sekolah, yakni terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya anggaran
berupa dana. Pada sumber daya manusia untuk pelaksana program dana BOS disekolah disebut dengan Tim Manajemen BOS. Tim Manajemen BOS dibentuk melalui rapat yang dihadiri oleh kepala sekolah, semua staf dan guru beserta komite sekolah. dan jika telah disetujui siapa saja yang telah terpilih sebagai tim manajemen BOS maka akan disahkan dengan surat keputusan yang dibuat oleh kepala sekolah. jumlah Tim Manajemen BOS yang ada di sekolah sudah mencukupi, dan dibutuhkan persyaratan khusus bagi bendahara BOS. Sumber daya anggaran adalah dana BOS yang berasal dari Tim Manajemen BOS pusat diberikan melalui rekening sekolah. Besar dana yang diberikan oleh pemerintah disesuaikan dengan jumlah berapa siswa yang bersekolah pada masing-masing sekolah. Berkaitan dengan kecukupan dana, maka dana BOS bisa dikatakan mencukupi kebutuhan operasional sekolah. Faktor yang ketiga mengenai disposisi yaitu sikap para pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan di sekolah menerima dan mendukung sepenuhnya karena telah diberlakukannya program dana BOS di sekolah. Dan Tim Manajemen BOS di sekolah melakukan atau melaksanakan penggunaan dana BOS dengan semestinya sesuai dengan tata
cara penggunaan yang telah dituliskan dalam buku panduan penggunaan dana BOS. Komite pun juga ikut mendukung adanya program dana BOS karena dapat membantu meringankan beban orang tua siswa untuk biaya pendidikan putra-putrinya. Setiap program mempunyai prosedur yang mengatur tentang pelaksanaan setiap kebijakan. Prosedur ada agar program yang akan diimplementasikan dapat berjalan dengan baik dan tentu arah. Dalam hal ini program BOS memiliki prosedur yang mengatur pelaksanaan berjalannya program BOS disekolah sehingga implementasi program dapat berjalan dengan semestinya. Terdapat SOP (Standart Operating Procedures) atau prosedur dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS yang telah dituliskan dalam buku panduan penggunaan dana BOS. Dalam buku tersebut terdapat 13 komponen penting, sehingga tidak boleh menyimpang dalam prakteknya. Fragmentasi atau pembagian tugas dalam struktur birokrasi dilakukan agar dalam prakteknya setiap implementor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, sehingga tidak terjadi overlapping dalam pekerjaan. Faktor yang menghambat dalam implementasi program dana BOS di sekolah adalah jika penyaluran dana BOS tidak tepat waktu, sehingga sekolah harus
mencari pinjaman dahulu untuk membiayai kebutuhan sekolah. Faktor yang mendukung implementasi program dana BOS adalah semua pihak pelaksana atau Tim Manajemen BOS melakukan semuanya dengan baik, dan mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu dengan adanya buku panduan petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang dapat mempermudah dalam melaksanakan program dana BOS di sekolah. Buku pedoman tersebut dirasa dalam melakukan program lebih mudah karena ada yang menjadi acuan. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari peraturan yang dibuat pemerintah.
V.
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan yang diperoleh yaitu bahwa adanya program dana BOS bagi SDN Wonocolo I, II, dan IV di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dapat membantu siswa miskin yang ada di sekolah dan meringankan biaya pendidikan siswa. Berdasarkan teori George Edward III dari keempat variabel yang ada semua variabel hasilnya dengan kategori baik. Persepsi yang ditimbulkan pihak pelaksana atau TIM Manajemen BOS di
sekolah adalah mereka sangat mendukung dengan hadirnya dana BOS di sekolah karena hal tersebut sangat diperlukan bagi keberlangsungan siswa yang ingin bersekolah namun tidak memiliki biaya.
Dunn, William N. 1994. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya
B. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran yang ditawarkan sehingga program dana BOS di sekolah dapat diimplementasikan lebih efektif lagi dalam mensukseskan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang bermutu : 1. Mengurangi prosedur penyaluran dana BOS sehingga dapat mencegah keterlambatan dalam penyaluran dana. 2. Memberikan pelatihan dan pendamping bagi bendahara BOS untuk menyusun RAPBS agar tidak menemui kendala.
Islamy, Irfan. 2007. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
Daftar Pustaka Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
Arikunto, Suharsimi. 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
Hasan, iqbal, 2002. Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia
Kementerian Pendidikan Nasional. 2011. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional. 2012. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara). Jakarta: Bumi Aksara Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Analisis Proses dan Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing Winarno, Budi. 2002. Teori dan proses kebijakan publik. Yogyakarta: Media Presindo
