Notulen Acara Multistakeholder Meeting perizinan yang transparan bagi Industri ekstraktif Berbasis Hutan dan Lahan di provinsi Aceh (22 Juli 2014) Sesi Pertama (Pembukaan) Askhalani (GeRAK) Tujuan dari Diskusi ini adalah Ingin melihat proses perizinan terkait industri Ekstraktif di provinsi Aceh, kegiatan diikuti oleh 15 orang yang berasal dari kalangan tertentu seperti dari Eksekutif, Pengusaha tambang, LSM dan akademisi. Ini merupakan Pertemuan pertama dan kedepan akan ada empat kali pertemuan lainnya. Dan Pertemuan ini akan menjadi rekomendasi PWYP di jakarta. Sehingga bisa menjadi sebuah masukan terkait masalah izin perusahaan di Aceh (PWYP HERI) Ada 38 Organisasi yang menjadi Angota PWYP. PWYP merupakan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang berada di Jakarta, untuk di Aceh yang menjadi anggota PWYP adalah GeRAK Aceh, MaTA dan GeRAK Aceh Besar. Inign Melihat dan mendiskusikan mekanisme perizinan yang transparan, untuk industri ekstraktif khususnya untuk pertambangang. Peserta bisa memberikan masukan terkait permasalahan tambang, mendiskusikan lebih dalam titik-titik persoalan dan tata acara perizinan khsusnya pertambangan di Aceh. Ari (PWYP Koodinator Advokasi dan Jaringa), Agung (Staff Data Base). Sesi II (Penyampaian pendapat) Bagaimana Mekanisme dan tata cara perizinan industri ektraktif pertambangan dalam pemanfaatan hutan..? Said Ikhsan (Kadistamben) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (B2T) yang mengeluarkan izin seluruh tambang yang ada di Aceh. Bahan Tambang itu berpotensi dan berkualitas. Kalau berada dalam hutan, maka Badan terpadu ini akan melakukan koordinasi dengan dinas kehutanan. Emas itu cukup hati-hati
dalam melakukan ekplorasi. Karena harus bermain dengan undegroun. Aceh sampai hari ini masih mempertimbangan sangat jeli adanya pertambangan dalam hutan lindung. Nilai hutang masih lebih berharga dari logam. Kecuali logam bisa memberikan pemasukan tinggi untuk daerah, itu akan didiskusikan kembali. Makanya Hutan sangat dijaga hati-hati. Rusak Hutan sangat susah dikembali. Fungsi Distamben hanya mengatakan bahwa itu benar, misalnya biji besi itu benar, dan tidak bermain di segi rekomendasi tapi lebih bermain di segi teknis. Persyaratan selama ini sangat ringan, lebih-lebih perusahaan yang mempunyai finansial tinggi itu sangat lebih mudah untuk lolos. Moderator kembali menanyakan apakah IUP-IUP yang ada di Aceh apa sudah masuk ke Hutan.? Kalau dulu ada masuk, tapi sekarang mereka terkendala izin pinjam pakai hutan, karena sampai sekarang Gubernur belum mengeluarkan rekomendasi Izin Pinjam Pakai Hutan. Aturan wilayah-wilayah tata Ruang. (RTRW) Semua itu diatur oleh Pemerintah misalnya Tata Ruang. Posisi Qanun tata ruang apa sudah selesai apa belum. Karena semua itu akan ada didalam Qanun RTRW. Saminuddin B.Tou (Kabid Plamatologi Dinas Kehutanan Aceh) Qanun RTRW itu sudah disah oleh DPRA, dan ada beberapa item yang harus diklarifikasi oleh Mendagri, karena di anggap tidak mengkomodir sesuai undang-undang yang berlaku. Setelah dibahas DPRA dan Pemerintah Aceh, dan tidak semua bisa diterima oleh Pemerintah Aceh. Sehingga sampai sekarang itu masih menjadi masalah. Ada perbedaan persepsi antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat. Mendagri masih meminta ada beberapa yang harus di klarifikasi. Sehingga mendagri sampai sekarang masih menunggu Qanun Klarifikasi dari Aceh. Ada 2 hal yang harus dibicarakan yang pertama tata ruang dan yang kedua perizinan. Semua pihak harus melihat dan mengontrol tata ruang ini. Seluruh masyarakat harus taat dengan tata ruang ini. Pola tata ruang hanya di bagi dua, kawasan lindung dan kawasan budidaya, dan tidak ada alasan
bagi kita untuk melarang orang memanfaatkan kawasan tersebut, karena sudah ada dalam aturan. Selama ini sering terjadi perdebatan terkait masalah tersebut. Semuanya harus kembali ke rencana Tata Ruang Wilayah Aceh. Terkait Mekanisme perizinan itu semua berada dibawah B2T, bukan kepada instansi teknis, seperti Distamben , Dinas kehutanan, kami hanya sebagai instansi teknis saja. Selama ini yang terjadi apa yang dianggap sebagai persoalan, tapi secara hukum bukan persoalan. Selama ini orang banyak mengatakan Pinjam pakai itu mudah dikeluarkan, padahal sangat sulit dikeluarkan Pinjam Pakai hutan, apabila tidak mengikuti undangundang yang berlaku. Sekarang ini, 2 hal yang membedakan dalam mengeluarkan izin, ada izin yang dikeluarkan oleh Gubernur dan izin yang dikeluarkan oleh Pusat dan itu tidak akan sama mekanismenya. Selama ini sektor Kehutana selama ada P2T izin perkebunan sudah sedikit lama. M.Nur (Walhi Aceh) Distamben sangat terbuka untuk masalah informasi, 134 IUP yanga ada di Aceh. Tambang banyak dihutan, dan ada sekian persen ada di hutan lindung. Dalam sektor perkebunan masih tertutup di Aceh. Tata Ruang memang sudah dibagi. Sebelum adanya Qanun RTRW, Izin sudah keluar semuanya. PT Mifa Bersaudara (Hadityo) PT Mifa merupakan salah satu perusahaan saham dimiliki oleh orang indonesia, Izin dikeluarkan oleh Bupati, keseluruhan perundang-undangan sudah dipenuhi semua, kalau memang belum surati kita. Terkait CNC pada tahun 2012. Diareal tranmigrasi lagi. Mifa selalu mengikuti seluruh kesepakatan semua pihak ketika menjalankan operasi. 1 persen dari total jual mifa sudah diberikan kepada pemerintah daerah. Hanya Mifa yang memiliki izin produksi di Aceh Barat. Apakah ada payung hukum Mekanisme lahan dan Pemberian Izin. Dan selama ini apakah sudah memuaskan tentang syarat izin. Kalau bermasalah dengan tanah warga makanya harus menggunakan hukum perdagangan dan apabila mengunakan aset daerah jadi harus menembuh jalur pemerintahan. Untuk masalah perizinan selama ini PT
Mifa tidak mendapatkan kendala dalam melakukan pengurusan perizinan. Untuk kawasan dan areal PT Mifa tidak mendapatkan masalah. M.Hatta - Yayasan hutan lingkungan (Haka) Harus mengawal Qanun tata ruang tersebut dan Pemerintah harus terbuka terkait tata ruang, dan apakah selama ini Qanun tata ruang sudah mengakomodir seluruh pengusaha dan investor. Mahdi (Distamben) Hal – hal yang diatur dalam pertambangan, Selama berjalan sesuai posedur yang berlaku itu tidak akan bermasalah. Kawasan hutan bisa dimanfaatkan selama ada surat izin pinjam pakai. Bahan tambang bisa diambil selama tidak dilarang dalam undang-undang bisa diambil dan tentang kehutanan sudah ada dalam Izin pinjam Pakai. Terkait perizinan di Aceh sudah ada qanun nomor 15 tentang pengelolaan Hasil Bumi. Dalam qanun itu sudah diatur dan akan mengikuti sesuai UUPA. Kepentingan ini adalah untuk aceh dan ada beberapa pengusaha tidak senang dengan qanun tersebut. Surat CNC yang mengeluarkan adalah ESDM. Penilaian nya dilihat dari izin, dan sudah mengikuti sesuai prosedur yang berlaku. Dan tugas kita adalah megawal perusahaan tersebut. Pukul 16.30 Istirahat Shalat Ashar kemudian pukul 17.30 acara dilanjutkan kembali Sesi Selanjutnya Penyampaian Pendapat Bakti Siahaan (Akademisi) Sudah mengakomodir pertambangan apa belum ? Hampir tidak ada lagi hutan Aceh yang di ekplorasi kalau tidak hati-hati, dan bisa menjadi bencana. Pembangunan di Aceh harus berbasiskan ruang. Ada kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menambahkan fungsi hutan. Proses tata ruang adalah alat menyatukan agar seluruh aceh sama. Kalau tidak pasti akan dikembalikan pada proses tata ruang yang lama. Hanya melalui SK Gub saja. Seluruh pembangunan di Aceh memang harus memakai tata ruang. Ada kegiatan yang melanggar qanun tata ruang ini
pasti akan dibicarakan. Banyak sekali kegiatan perusahaan yang kurang adalah kontrol dari Pemerintah. Susunan Perizinan yang bagus, karena perizinan merupakan salah satu alat kontrol tata ruang. Untuk menghindari konflik jangan selalu mengacu pada peraturan undang-undang selalu. Karena kalau sudah mengacu pada hukum nasional, pasti masyarakat akan kalah. Karena banyak cara menyelesaikan konflik dengan masyarakat misalnya dengan hukum adat yang berlaku. Ruang mekanisme yang harus kita buat. Kemudian nanti baru kita lakukan dialog. Masyarakat kita masih sangat ditipu. Menjadi kritikan yang bagus terkait Ruang Adat. JKMA (Rusliadi) – jaringan komunitas Masyarakat Adat Masih ada persoalan bencana semua sektor masuk, Masalah perizinan yang masih belum bisa ditangani. Wilayah kelola wilayah adat belum masuk dalam Qanun RTRW. Selama ini ketika perusahaan masuk tidak pernah melakukan diskusi dengan masyarakat adat. Ketika perusahaan masuk langsung dikerok dan tidak pernah dilakukkan diskusi, padahal di daerah tersebut ada wilayah yang dilarang untuk diambil. Padahal sudah ada peraturan yang bahwasannya harus ada surat persetujuan dari masyarakat kemudian baru keluar dari Pemerintah. Tapi yang lucunya sekarang duluan keluar surat persetujuan dari pemerintah baru dari masyarakat. Ini seperti dipaksakan untuk mengeluarkan surat persetujuan tersebut. Pemerintah Aceh juga masyarakat adat di Aceh.
sudah
mengeluarkan
pengaturan
tentang
M.Nur (Walhi) Seringnya terjadi konflik adalah Hukum adat selalu dilemahkan dengan hukum nasional, Kemudian ketika perusahaan punya hukum nasional masyarakat juga mempunyai hukum adat. Dan kemudian hukum adat pasti akan kalah. Bicara tatat kelola saja tidak akan selesai kita bicarakan. Tantangan yang terbesar adalah di Batal batas. Ingin mengetahui arah diskusi ini kemana.
Saminuddin B.Tou (Kabid Plamatologi Dinas Kehutanan Aceh) Tata ruang berdebat bisa tidak tau arahnya, dari awal sampai akhir dilibatkan dalam pembahasan tata ruang tidak ada yang dirubah dengan tata ruang dulu tentang pertambangan. Akan sulit mendapatkan titik temu bicara Tata Ruang, apabila belum membaca qanun tata ruang tersebut. Perizinan berbicara secara sesuai usaha jangan secara umum, karena izin itu dalam melakukan pengurusan akan berbeda-beda. Kalau itu dibicarakan secara umum pasti tidak akan mendapatkan titik temu. B2T yang menjadi Problem. Kenapa dinas kehutanan jarang dilibatkan dalam B2T karena dinas kehutanan tidak senang dengan sistem yang dibuat oleh B2T, sehingga dinas kehutanan tidak mau ikut terlibat dalam hal tersebut. Askhalani Bahwa yang sering berhubungan erat hanya distamben dengan BP2T dan sangat jarang kali dinas kehutanan dilibatkan, Padahal dinas kehutanan sangat perlu harus dilibatkan dalam Tim BP2T. Sistem BP2T sangat berbeda-beda, contohnya Aceh Barat pada masa bupati yang lalu, ketika Bupati mengeluarkan izin tidak melibatkan Distamben kab. Dinas Perkebunan Perizinan dan perkebunan tidak transparan, dan itu salah, selama ini izin perizinan dan perkebunan sangat transparan. Perizinan yang kami keluarkan dan telah melakukan secara transparan, sudah dilakukan sebaik mungkin. Kalau di daerah lainnya, setelah ada izin perkebunan bisa langsung bisa mengelola, sedangkan di Aceh kalau memang sudah ada izin usaha masih banyak izin yang harus dibuat. Jadi beda di Aceh.
