R RENS STRA A BA ADAN N PEN NGEL LOLA AAN N KEU UANG GAN DAN N ASS SET PRO OVINS SI KA ALIM MANT TAN BAR RAT TA AHU UN 20 013-2 2018 8
BADA AN PENG GELOLAA AN KEUA ANGAN D DAN ASSSET DAER RAH P PROVINSSI KALIM MANTAN BARAT JJalan Ahm mad Yani, Telepon ((0561) 73 36541 Faxx. (0561) 7 738428 Po ontianak Weebsite : w www.bpkaad.kalbarp prov.go.id d
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2445 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013‐2018 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013‐2018 maka sebagai penjabarannya, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2013‐2018 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing‐masing SKPD; b. bahwa dokumen Renstra SKPD merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang dilaksanakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013‐ 2018 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. : 1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah‐Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013‐2018 (Lembaran Derah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
2
Memperhatikan
:
Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Derah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013‐2018.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU KEDUA
KETIGA KEEMPAT
KELIMA
: Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013‐2018. : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak di pisahkan dari Keputusan ini. : Renstra sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA Keputusan ini disusun dengan sistematika sebagaimana berikut ini. BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD BAB III : ISU‐ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD : RENSTRA sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU sampai KETIGA wajib menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu tahun 2013‐ 2018. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 24 Agustus 2013 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, TTD CHRISTIANUS LUMANO 3
i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Strategis
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset ini disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah. Berbeda dengan bentuk perencanaan selama ini, perencanaan Strategis berdasarkan Inpres No. 7/1999 lebih menekankan kepada perencanaan yang berfokus kepada hasil atau manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat. Perencanaan semacam ini merupakan
berpaduan
dari
sistem
manajemen
kinerja
yang
secara
luas
diimplementasikan di sector swasta dan sistem akuntabilitas publik yang merupakan pilar utama terwujudnya “Good Governence”. Hal yang baru dari sistem perencanaan ini adalah instansi pemerintah dituntut agar mampu menentukan ukuran kinerja
ii organisasinya yang berfokus kepada “output” dan “outcome” serta melaporkan informasi kinerja yang dicapainya melalui suatu media pelaporan kinerja setiap akhir tahun periode.
Informasi kinerja ini pada gilirannya akan dimanfaatkan sebagai media
pertanggungjawaban publik dan upaya peningkatan kinerja. Disisi lain tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat akan kinerja sector publik dan semakin terbatasnya sumber dana dan daya merupakan alasan utama mengapa perencanaan Strategis ini mutlak dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Semoga rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat di masa mendatang. Pontianak,
24 Agustus 2013
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ,
TTD
CHRISTIANUS LUMANO, SE, M.Si Pembina Utama Muda Nip. 19711202 199703 1 003
DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
BAB I.
BAB II.
BAB III.
BAB IV.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
1
1.2. Maksud dan Tujuan
3
1.3. Landasan Nornatif
5
1.4. Hubungan Renstra dan RPJMD
7
1.5
7
Sistematika Penulisan
TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
10
2.2. Sumberdaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
33
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
39
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
43
3.3. Penentuan Isu – Isu Strategis
48
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi
54
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah
56
4.3. Strategi dan Kebijakan
62
BAB V.
PROGRAM DAN KEGIATAN
64
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
79
RPJMD BAB IV.
PENUTUP
57
LAMPIRAN FORMULIR RENCANA STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2008 - 2013
iii
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
1.1
LATAR BELAKANG
P
erlu disadari bahwa terciptanya Otonomi Daerah memerlukan suatu proses transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di daerah. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Kalimantan Barat telah mengalami pergeseran yang cukup berarti, dari pelaksanaan oleh pemerintah daerah kepada pemberian peluang yang lebih besar bagi peran serta masyarakat. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah sistem pengelolaan keuangan dan asset daerah sebagai realisasi dari kebijakan anggaran, yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Seiring
dengan
demokratisasi,
Otonomi
Daerah,
transparansi
dan
maka
semangat
akuntabilitas
desentralisasi,
mewarnai
proses
penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan dan asset daerah. Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dimana perubahan tersebut harus dibuat dan disusun dalam suatu tahapan dan konsisten serta berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi hasil serta menghindari timbulnya in-efisiensi pengguna anggaran, dibangun struktur anggaran baru menurut bidang, fungsi, dan program yang diharapkan dapat memberikan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor
Bab I
Halaman 1
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diharapkan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran akan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II wajib menyusun Rencana Strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat,
disebutkan bahwa Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan
keuangan
dan
asset
daerah,
melaksanakan
fungsi
Bendaharawan Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Tahun 2013-2018. Rencana strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsive terhadap perkembangan situasi Bab I
Halaman 2
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu dilakukan revisi baik secara parsial maupun meyeluruh. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah merupakan rangkaian rencana tindakan dan strategis mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar bidang untuk diimplementasikan oleh seluruh bidang dalam rangkai pencapaian visi dan misi. Perumusan Rencana Strategis ini mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tatapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian (proses) yang saling memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.
1.2
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN
R
encana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018 disusun sebagai acuan resmi
dalam menyusun Rencana Kerja (Renja SKPD) sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan–pilihan program kegiatan tahunan SKPD yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup rencana program dan kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan
pertimbangan
ini,
maka
Rencana
Strategis
Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
Bab I
Halaman 3
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 a) Menyediakan satu acuan resmi (guiden line) bagi seluruh bidang kerja perangkat daerah dalam menentukan prioritas program
dan kegiatan
tahunan yang akan dibiayai dari APBD. b) Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan. c) Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD. d) Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKAD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur. e) Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKAD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan. Adapun tujuan dari penyusunan RENCANA STRATEGIS Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2013 – 2018 adalah : 1. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 2. Sebagai bahan rujukan/acuan dalam penyusunan rencana kinerja satuan kerja perangkat daerah. 3. Membangun partisipasi stakeholder Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam perencanaan program kegiatan dan partisipasi pembangunan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Bab I
Halaman 4
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
1.3
LANDASAN NORMATIF
Rencana Startegis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Undang-undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
Bab I
Halaman 5
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan
Provinsi,
dan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 no 82); 12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 3); 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalbar Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6); 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
Bab I
Halaman 6
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1.4
HUBUNGAN RENSTRA DAN RPJMD Hubungan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
Provinsi Kalimantan Barat dengan dokumen Perencanaan lainnya terlihat dari keterkaitan antara dokumen Perencanaan dalam RENSTRA mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai berikut : 1. RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 2. RENSTRA BPKAD Provinsi Kalbar dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RKA) BPKAD Provinsi Kalbar yang dijadikan bahan dalam penyusunan RAPBD dan rincian APBD.
1.5
SISTEMATIKA PENULISAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
R
encana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I
Halaman 7
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dari Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menguraikan tentang tugas pokok, fungsi, dan tata kerja organisasi, Sumber Daya serta Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bab
ini
menguraikan
tentang
Identifikasi
Permasalahan
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan , telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaah Renstra SKPD dan Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah,
Strategi
dan
Kebijakan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018. Visi dan Misi ini adalah pedoman dan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan merupakan arah yang diambil dalam menentukan program
Bab I
Halaman 8
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Sedangkan Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK
SASARAN
dan
PENDANAAN
INDIKATIF Bab ini berisi uraian program dan indikator kinerja Program serta indikasi pendanaan dan sumbernya, yang berasal dari APBD Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode 5 (lima) tahunan dan tahunan. BAB. VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan
dan
Asset
Daerah
yang secara
langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab I
Halaman 9
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan asset daerah, melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, serta menyusun laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, bina keuangan dan dana perimbangan, perencanaan dan pengadaan asset, pengamanan dan pemeliharaan asset. 2. Perumusan dan pengorganisasian kebijakan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. 3. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Penyusunan
rancangan
APBD
dan
rancangan
perubahan
APBD
Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penyusunan neraca pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bab II
Halaman 10
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 6. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan asset daerah pada kabupaten / kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Penyelenggaraan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan. 9. Pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah yang diserahkan oleh Gubernur.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Struktur Organisasi terdiri
dari
Kepala
Badan,
Sekretariat,
Bidang
Anggaran,
Bidang
Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dan Dana Perimbangan, Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset, Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Ada pun masing-masing tugasnya adalah sebagai berikut : 1. Kepala Badan Kepala
Badan
mempunyai
tugas
memimpin,
membina,
mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi,
dan
mengendalikan
kegiatan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :
Bab II
Halaman 11
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 a. Penetapan program kerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas. b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. d. Pengendalian kegiatan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. f. Pemberian pelayanan umum di bidang Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. h. Penyelenggaraan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah berdasarkan program kerja yang ditetapkan. i. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi, tugas pembatuan dan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang di serahkan oleh Gubernur. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, serta pengelolaan keuangan dan asset. Sekretariat mempunyai fungsi : 1). Penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat; Bab II
Halaman 12
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 2). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; 3). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan aparatur; 4). Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset ; 5). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat ; 6). Pengkoordinasian dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat ; 7). Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja dan monev di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : 8). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah ; 9). Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan, asset, kepegawaian, tata usaha umum, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 10). Pemberian
saran
dan
pertimbangan
kepada
Kepala
Badan
berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Sekretariat; 11). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan ; 12). Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sekretariat membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu : 1. Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan Bab II
Halaman 13
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 penyusunan rencana kerja, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi, yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi; b). pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi; c). pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian rencana kerja, monitoring dan evaluasi; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; e). pelaksanaan kegiatan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; g). pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi; h). pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris. 2. Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Sub Bagian Umum dan Aparatur, mempunyai fungsi : a) penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur; b) pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Badan;
Bab II
Halaman 14
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 c) pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian umum dan aparatur; d) pengawasan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur; e) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f) pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g) penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur; h) pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur; i) pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang diserahkan oleh sekretaris. 3. Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset, yang memiliki fungsi antara lain : a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset; b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan asset; c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di subbagian keuangan dan asset; d) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan lingkungan Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bab II
Halaman 15
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 e) Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan asset
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku; f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan dan asset; g) Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
laporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan asset; h) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan asset yang diserahkan oleh Sekretaris. 3. Bidang Anggaran Bidang Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang penyusunan anggaran wilayah I dan anggaran wilayah II yang mempunyai fungsi : 1). Penyusunan program kerja di Bagian Anggaran; 2). Penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang penyusunan anggaran wilayah I; 3). Penyiapan
bahan,
perumusan
dan
pengorganisasian
kebijakan
Pemerintah daerah di bidang penyusunan anggaran wilayah II; 4). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan Anggaran; 5). Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan anggaran; 6). Pelaksanaan anggaran
kegiatan
sesuai
urusan
dengan
pemerintahan
peraturan
provinsi
dibidang
perundang-undangan
yang
berlaku; 7). Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan anggaran;
Bab II
Halaman 16
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 8). Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang anggran; 9). Pelaksanaan tugas lain di bidang anggaran yang diserahkan oleh Kepala Badan. Kepala Bidang Anggaran membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu : 1. Sub Bidang Anggaran wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penyusunan dan perubahan APBD pada Anggaran wilayah I, yang mempunyai fungsi antara lain : a). penyusunan program kerja di sub bidang anggaran wilayah I; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyusunan anggaran wilayah I; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang anggaran wilayah I; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
di
bidang
penyusunan dan perubahan APBD pada anggaran wilayah I; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penyusunan dan perubahan APBD pada anggaran wilayah I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan dan perubahan APBD pada anggaran wilayah I; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran wilayah I; h). pelaksanaan tugas lain di bidang anggaran wilayah I yang telah diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bab II
Halaman 17
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 2. Sub Bidang Anggaran wilayah II, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penyusunan dan perubahan APBD pada anggaran wilayah II, yang mempunyai fungsi antara lain : a). penyusunan program kerja di Sub bidang anggaran wilayah II; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan
kebijakan
pemerintah
daerah
dibidang
penyusunan
anggaran wilayah II; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub Bidang Anggaran wilayah II; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
di
bidang
penyusunan dan perubahan APBD pada penyusunan Anggaran wilayah II; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penyusunan dan perubahan APBD pada Anggaran wilayah II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penyusunan Anggaran wilayah II; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyusunan dan perubahan APBD pada Anggaran wilayah II; h). pelaksanaan tugas lain di bidang penyusunan dan perubahan APBD pada Anggaran wilayah II yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 4. Bidang Perbendaharaan Bidang
Perbendaharaan
mempunyai
tugas
penyiapan
bahan,
perumusan dan pengkoodinasian kebijakan pemerintah daerah di
Bab II
Halaman 18
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 bidang perbendaharaan wilayah I, perbendaharaan wilayah II, yang mempunyai fungsi : 1) penyusunan program kerja di Bidang Perbendaharaan; 2) penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di Bidang Perbendaharaan I; 3) penyiapan bahan, perumusan, dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perbendaharaan II; 4) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan; 5) pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perbendaharaan; 6) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perbendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7) pemberian berkenaan
saran dengan
dan
pertimbangan
tugas
pokok
kepada dan
Kepala
fungsi
di
Badan bidang
perbendaharaan; 8) pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perbendaharaan; 9) pelaksanaan tugas lain di bidang perbendaharaan yang di serahkan oleh Kepala Badan. Bidang Perbendaharaan membawahi 2 (dua) subbidang yaitu : 1. Subbidang Perbendaharaan Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan perbendaharaan wilayah I yang mempunyai fungsi : a). Penyusunan program kerja di sub bidang perbendaharaan wilayah I; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perbendaharaan wilayah I; Bab II
Halaman 19
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidang perbendaharaan wilayah I; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah I; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perbendaharaan I sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah I; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah I; h). pelaksanaan tugas lain di bidang perbendaharaan I yang di serahkan oleh Kepala Bidang. 2. Sub
Bidang
Perbendaharaan
Wilayah
II,
mempunyai
tugas
mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan perbendaharaan II yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di sub bidang perbendaharaan II; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perbendaharaan wilayah II; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di sub bidang Perbendaharaan wilayah II; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah II;
Bab II
Halaman 20
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang perbendaharaan wilayah II sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; f). penyusunan konsep, saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah II; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan wilayah II; h). pelaksanaan tugas lain di bidang perbendaharaan II yang di serahkan oleh Kepala Bidang. 5. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi: a. penyusunan Program Kerja di Bagian Akuntansi; b. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah; c. pengumpulan dan pengolahan bahan laporan pelaksanaan APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD; d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi; e. pengkoordinasian dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi; f. pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah di bidang akuntansi; Bab II
Halaman 21
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi; i. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi; j. pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah yang diserahkan oleh Kepala Badan. Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Subbagian yaitu : 1. Subbidang Akuntansi dan pelaporan Wilayah I, mempunyai tugas mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan
Akuntansi
pendapatan
dan
belanja
daerah
dan
penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di sub bidang Akuntansi dan pelaporan wilayah I; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan
kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
akuntansi
pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian akuntansi dan pelaporan wilayah I; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan daerah; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bab II
Halaman 22
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 f). penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan daerah; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah I; h). pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah yang di serahkan oleh Kepala Bidang. 2. Sub Bagian Akuntansi dan pelaporan wilayah II,
mempunyai tugas
mengumpul, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan
Akuntansi
pendapatan
dan
belanja
daerah
dan
penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di sub bagian Akuntansi II; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan
kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
akuntansi
pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bagian akuntansi dan pelaporan wilayah II; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan daerah; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bab II
Halaman 23
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 f). penyusunan konsep, saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan daerah; g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang akuntansi dan pelaporan wilayah II; h). pelaksanaan tugas lain di bidang akuntansi pendapatan dan belanja daerah dan penyusunan laporan neraca pengelolaan keuangan daerah yang di serahkan oleh Kepala Bidang. 6. Bidang
Bina
Keuangan
Kabupaten
/
Kota
dan
Dana
dan
Dana
Perimbangan
Perimbangan Bagian
Bina
Keuangan
Kabupaten/Kota
mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang bina keuangan kabupaten/kota, dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD yang mempunyai fungsi : a. Penyusunan Program Kerja di Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota dan Dana Perimbangan; b. Penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang bina keuangan kabupaten / kota dan Dana Perimbangan; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dan Dana Perimbangan; d. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keuangan Kabupaten / Kota, dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD; e. Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang bina keuangan kabupaten/kota, dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bab II
Halaman 24
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan
tugas
pokok
dan
fungsi
di
bidang
Bina
Keuangan
Kabupaten/Kota dan dana perimbangan pinjaman daerah dan BUMD; g. Pelaksanaan
monitoring,
evaluasi,
dan
pelaporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan; h. Pelaksanaan tugas lain di bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan BUMD yang diserahkan oleh Kepala Badan. i. Disamping tugas sebagaimana di atas, Bidang ini juga melaksanakan tugas fasilitasi proses administrasi bantuan keuangan kab / kota, dana hibah dan dana bansos serta melaksanakan penyaluran bantuan keuangan dana hibah / bansos. j. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan. Bidang Bina Keuangan Kabupaten / Kota dan Dana Perimbangan membawahi 2 (dua) sub bidang yaitu : 1. Subbidang
Bina
Keuangan
Kabupaten/Kota
mempunyai
tugas
mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang bina keuangan Kabupaten/Kota yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di Sub Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota; b). pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan
kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
pembinaan
administrasi keuangan daerah kabupaten/kota; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Bina Keuangan Kabupaten/Kota; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
di
bidang
pembinaan administrasi keuangan daerah kabupaten / kota; Bab II
Halaman 25
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pembinaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; f). penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pembinaan keuangan Kabupaten/Kota; g). Pelaksaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan keuangan Kabupaten / Kota; h). Pelaksanaan
tugas
lain
di
bidang
pembinaan
keuangan
Kabupaten/Kota yang diserahkan oleh Kepala Bidang ; 2. Subbidang mengolah
Dana dan
Perimbangan
mempunyai
mengkoordinasikan
alokasi
tugas dana
mengumpul, perimbangan,
pinjaman daerah dan BUMD yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di Sub bidang Dana Perimbangan; b). Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan, pinjaman daerah dan BUMD; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Dana Perimbangan; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang
dana
perimbangan, pinjaman daerah, dan BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang dana perimbangan, pinjaman daerah, dan BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). penyusunan konsep saran dan pertimbangan Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang dana perimbangan;
Bab II
Halaman 26
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dana perimbangan; h). Fasilitasi administasi dan penyaluran dana hibah dan bansos sesuai ketentuan yang berlaku, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan dana hibah / bansos di kab / kota se Kalbar. i). Pelaksanaan
tugas
lain
di
bidang
dana
perimbangan
yang
diserahkan oleh Kepala Bidang. 7. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan dan mengkordinasikan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengadaan, penggunaan, asset dan pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset mempunyai fungsi: a. penyusunan program kerja di bidang Perencanaan dan Pengadaan Asset; b. penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengadaan dan penggunaan asset; c. penyiapan
bahan,
perumusan
dan
pengkoordinasian
kebijakan
pemerintah daerah di bidang pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset; d. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pengadaan dan pemanfaatan asset; e. pengkoordinasian dan fasilitas dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pengadaan dan pemanfaatan asset; f. pelaksanaan
kegiatan
urusan
pemerintah
provinsi
di
bidang
perencanaan pengadaan dan pemanfaatan asset;
Bab II
Halaman 27
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pengadaan dan pemanfaatan asset serta pelaporan asset; h. pelaksanaan
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
terhadap
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pengadaan dan pemanfaatan asset; i. melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. j. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan pengadaan asset yang diserahkan oleh Kepala Badan. Bidang Perencanaan Pengadaan dan Pemanfaatan Asset membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu: 1. Subbidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset, yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di sub bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset; b). Pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang perencanaan pengadaan dan penggunaan asset; c). Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang perencanaan pengadaan dan penggunaan asset; d). Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset; e). Pelaksanaan
kegiatan
urusan
pemerintah
provinsi
di
bidang
perencanaan pengadaan dan penggunaan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Bab II
Halaman 28
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 f). Penyusunan
konsep
saran
dan
pertimbangan
Kepala
Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset; g). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset; h). Pelaksanaan tugas lain di bidang Perencanaan Pengadaan dan Penggunaan Asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 2. Sub bidang Pemanfaatan, Penyimpanan dan Distribusi Asset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan dan mengkoordinasikan serta melaksanakan pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset, yang mempunyai fungsi : a). penyusunan program kerja di sub bidang Pemanfaatan, Penyimpanan dan Distribusi aset; b). Pengumpulan, pengolahan, perumusan dan pengkoordinasian bahan kebijakan daerah di bidang Pemanfaatan, Penyimpanan dan Distribusi Asset; c). pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang Pemanfaatan, Penyimpanan dan Distribusi Asset; d). pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap
pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsi
di
bidang
pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e). pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f). pemberian konsep saran dan pertimbangan kepala bagian berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset;
Bab II
Halaman 29
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 g). pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset; h). pelaksanaan tugas lain di bidang pemanfaatan, penyimpanan dan distribusi asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang. 8. Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan pemindahtanganan asset, yang mempunyai fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan asset; b. Penyiapan bahan, perumusan dan pengkoordinasian kebijakan daerah di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; c. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset; d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; e. Pelaksanaan
kegiatan
urusan
pemerintahan
provinsi
di
bidang
pengamanan dan pemeliharaan asset sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan
`
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; h. Penyiapan
bahan
perumusan
dan
mengkoordinasikan
kebijakan
pemerintah daerah di bidang penghapusan dan pemindahtanganan asset; Bab II
Halaman 30
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 i. Pelaksanaan tugas lain di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang. Bidang Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Asset membawahi 2 (dua) sub bagian yaitu: 1. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Asset, yang mempunyai fungsi : a) penyusunan
program
kerja
di
Sub
Bidang
Pengamanan
dan
Pemeliharaan Asset; b) pengumpulan, pengolahan, perumusan, dan pengkoordinasian bahan kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
pengamanan
dan
pemeliharaan asset; c) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; e) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku; f) penyusunan
konsep
saran
dan
pertimbangan
Kepala
Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; g) pelakanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset; h) pelaksanaan tugas lain di bidang pengamanan dan pemeliharaan asset yang diserahkan oleh Kepala bidang. 2. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset, yang mempunyai fungsi : Bab II
Halaman 31
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 a) penyusunan
program
kerja
di
sub
bidang
penghapusan
dan
pemindahtanganan asset; b) pengumpulan, pengolaha, perumusan dan pengkoordinasian bahan kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
penghapusan
dan
pemindahtanganan asset; c) pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Asset; d) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan unit kerja terkait terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan dan pemindahtangan asset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi di bidang penghapusan
dan
pemindahtanganan
asset
sesuai
peraturan
perundang-undangan yang berlaku; f) penyusunan
konsep
saran
dan
pertimbangan
Kepala
Bidang
berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang penghapusan dan pemindahtanganan asset; g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penghapusan dan pemindahtangan asset; h) pelaksanaan
tugas
lain
di
bidang
penghapusan
dan
pemindahtanganan asset yang diserahkan oleh Kepala Bidang.
Bab II
Halaman 32
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KELOMPOK JAPFUNG
SEKKRETARIS
Kasubbag Rencana Kerja dan Monev
Kasubbag Umum dan Aparatur
Kasubbag Keuangan dan Asset
KABID ANGGARAN
KABID PERBENDAHARAAN
KABID AKUNTANSI
KABID BINA KEU KAB/KOTA DAN DANA PERIMBANGAN
KABID PERENC PENGADAAN & PEMANFAATAN ASSET
KABID PENGAMANAN, PEMELIHARAAN & PENGHAP ASSET
Kasubbid Anggaran Wilayah I
Kasubbid Perbendaharaan Wilayah I
Kasubbid Akuntansi & Pelaporan Wilayah I
Kasubbid Bina Keuangan Kabupaten / Kota
Kasubbid Perencanaan Pengadaan
Kasubbid Pengamanan & Pemeliharaan Asset
Kasubbid Perbendaharaan Wilayah II
Kasubbid Akuntansi & Pelaporan Wilayah II
Kasubbid Dana Perimbangan
Kasubbid Pemanfaatan, Penyimpanan & Distribusi Asset
Kasubbid Penghapusan & Pemindahtanganan
Kasubbid Anggaran Wilayah II
Bab II
Halaman 33
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROV. KALBAR 1. Profil Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Data pegawai berikut merupakan data jumlah staf/pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Derah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 yaitu sebanyak 84 orang dengan klasifikasi sebagai berikut : TABEL 1 JUMLAH PEGAWAI BPKAD PROVINSI KALBAR TAHUN 2013 No
Bab II
Unit Kerja Jabatan
Yang ada
Seharusnya
Kekurangan
(Orang
(Orang)
(Orang)
1.
Kepala Badan
1
--
--
2.
Bidang Sekretariat
15
21
6
3.
Bidang Anggaran
12
12
---
4.
Bidang Perbendaharaan
20
21
1
5.
Bidang Akuntansi
10
--
--
6.
Bidang Bina Keu. Kab / Kota & Dana Perimbangan
10
11
1
7.
Bidang Perencanaan Pengadaan & Pemanfaatan Asset
7
13
6
8.
Bidang Pengamanan, Pemeliharaan & Penghapusan Asset
9
9
--
JUMLAH
84
98
14
Halaman 34
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 TABEL 2 PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN No
Tingkat Pendidikan
Jumlah (orang)
1.
Pasca Sarjana
9
2.
Sarjana
31
3.
Sarjana Muda
17
4.
Sekolah Menengah Atas
27
Jumlah
84 Tabel 3
PEGAWAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PANGKAT / GOL. RUANG No
Tingkat Pendidikan
1.
Pembina Utama Muda (IV/c)
1
2.
Pembina Tk.I (IV/b)
4
3.
Pembina (IV/a)
3
4.
Penata Tk.I (III/d)
7
5.
Penata (III/c)
12
6.
Penata Muda Tk.I (III/b)
29
7.
Penata Muda (III/a)
14
8.
Pengatur Tk.I (II/d)
4
9.
Pengatur (II/c)
8
10. Pengatur Muda Tk. I (II/b)
1
11. Pengatur Muda (II/a)
1
JUMLAH
Bab II
Jumlah (Orang)
84
Halaman 35
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Jumlah jabatan struktural yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sebanyak 23 Pejabat struktural yang terdiri dari : Kepala Badan
=
1 orang
Sekretaris Badan
=
1 orang
Kepala Sub Bagian
=
3 orang
Kepala Bidang
=
6 orang
Kepala Subbidang
= 12 orang
2. Sarana dan Prasarana Dalam memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat meliputi : a. Gedung Kantor Pembangunan Gedung Kantor BPKAD Provinsi Kalimantan Barat masih dalam tahap proses penyelesaian dan pada saat ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih menempati pada Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di Jalan A. Yani Pontianak Kalimantan Barat. b. Kendaraan 1) Kendaraan roda empat
: 27 unit
2) Kendaraan roda dua
: 42 unit
3) Gerobak dorong
: 4 unit
4) Motor Perahu
: 1 unit
c. Sarana Pendukung dan Perlengkapan lain
Bab II
1) Mesin Ketik
: 23 buah
2) Mesin Calculator
: 71 buah
3) Mesin Hitung
: 2 buah
Halaman 36
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Bab II
4) Mesin Fotocopy
: 1 buah
5) Lemari Besi
: 34 set
6) Rak Kayu
: 11 set
7) Lemari Sound System
: 1 set
8) Lemari Sliding Glass Door
: 3 buah
9) Filling Besi / Kabinet
: 58 unit
10) Brankas
: 5 unit
11) Lemari Kaca
: 11 buah
12) Lemari Arsip
: 18 buah
13) Lemari Buku Kaca
: 2 buah
14) Lemari Kayu
: 3 buah
15) White Board
: 13 buah
16) AC
: 87 unit
17) Kipas Angin
: 15 unit
18)Air Purifier
: 18 unit
19) Alas Gudang
: 20 Buah
20) Emergency Lamp
: 5 Buah
21) Vacum Cleaner
: 1 Unit
22) Mesin Penghancur Kertas
: 8 unit
23) Mesin Absensi Sidik Jari
: 2 unit
24) Meja Komputer
: 57 unit
25) Unit Power Supply
: 126 unit
26) Stabilizer
: 12 unit
27) Monitor
: 13 unit
28) Note Book
: 68 unit
29) Komputer PC
: 87 Unit
30) Komputer Tablet
: 3 unit
31) Server
: 6 unit
32) CPU
: 55 unit
33) Printer
: 132 unit Halaman 37
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Bab II
34) Keyboard
: 54 buah
35) Hard Disk
: 24 Buah
36) Meja Rapat
: 7 Buah
37) Kursi Rapat
: 29 Buah
38) Kursi Kerja
: 107 Buah
39) Meja Kerja
: 176 unit
40) Kursi Kerja
: 523 unit
41) Kulkas
: 9 unit
42) Dispenser
: 25 buah
Halaman 38
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Salah satu agenda reformasi birokrasi adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Namun pada kenyataannya sampai dengan saat ini, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Banyaknya permasalahan birokrasi belum sepenuhnya teratasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, faktor demokratisasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik, khususnya dari sisi internal birokrasi itu sendiri berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan kebijakan serta strategi pengembangan e-Government sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan
pemerintahan
yang
efektif,
efisien
dan
akuntabilitas.
Dibutuhkan suatu upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam mendorong
peningkatan
kinerja
birokrasi
aparatur
negara
dalam
menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang merupakan amanah reformasi dan tuntutan seluruh rakyat Indonesia. Secara spesifik identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalbar dapat dibagi berdasarkan fungsi-fungsi yang dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi tersebut dijelaskan di bawah ini.
Bab III
Halaman 39
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 1. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penerapan system aplikasi komputer dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan laporan keuangan sudah dilakukan, akan tetapi masih belum optimal karena belum adanya sistem yang terintegrasi antar SKPD dengan Bidang Anggaran dan Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat, plikasinya masih bersifat offline sehingga SPJ yang dikumpulkan masih berupa manual dan harus di koreksi kembali. b. SPJ fungsional yang disampaikan oleh masing-masing SKPD masih sering terlambat. c. Masih ada PPK – SKPD yang belum memahami tugas-tugasnya sehingga pelaksanaan verifikasi SPJ masih belum dilakukan secara tertib. Selain itu sering terjadi pergantian PPK SKPD sehingga pembinaan yang dilakukan menjadi terputus. d. Masih ada SKPD yang tidak konsisten dengan rencana anggaran yang telah disusun. 2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah a. Pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan yang dilaksanakan oleh SKPD belum dilakukan secara maksimal sesuai pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga SPJ masing-masing SKPD masih harus di verifikasi ulang oleh staf Bidang Perbendaharaan, hal ini berdampak pada proses penerbitan SP2D. b. Keterlambatan usulan calon Penyimpan Barang, Pengurus Barang dan Bendahara dari masing-masing SKPD sehingga menyebabkan keterlambatan penetapan Bendahara SKPD.
Bab III
Halaman 40
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
3. Pembinaan Bansos dan Hibah a. Penerima bantuan tersebar di seluruh wilayah Kalimantan Barat dengan kondisi geografis yang termasuk sulit sehingga tidak semua penerima bantuan dapat termonitor disamping itu pula, petugas untuk melaksanakan monitor juga sangat terbatas. b. Bendahara Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dimasingmasing SKPD belum sepenuhnya menyampaikan Laporan Keuangan secara tertib dan tepat waktu. 4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab / Kota a. Belum semua Kab / Kota menyampaikan Raperda tentang APBD / Rapergub tentang Penjabaran APBD Kab / Kota nya tepat waktu, yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan evaluasi terhadap RAPBD dan APBD. b. Tidak semua Kabupaten/Kota menyampaikan tanggapan terhadap hasil evaluasi. c. Belum semua Kab / Kota menyampaikan laporan atas penggunaan Bantuan Keuangan yang di terima dari Pemprov Kalbar sehingga tidak ada bahan evaluasi. 5. Fasilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar a. Belum tertibnya penyampaian laporan hasil pengadaan barang dan pemeliharaan barang dari unit kerja. b. Kurangnya data-data bukti kepemilikan Tanah Pemerintah Provinsi Kalbar
sehingga
dirasakan
adanya
hambatan
pengurusan
persertifikatannya.
Bab III
Halaman 41
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 c. Belum semua asset / barang milik daerah Pemprov terdata dengan baik sehingga optimalisasi pendayagunaan asset juga belum dapat dilakukan 6. Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah a. Penyusunan database barang milik daerah / asset seluruh SKPD masih bersifat manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama, harusnya sudah menggunakan aplikasi. b. Ketepatan waktu penyampaian RKBU/RTBU masih belum dapat dipenuhi oleh beberapa unit kerja sehingga menghambat proses penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD) pada setiap tahun anggaran. c. Buku Pedoman Harga Satuan Umum (HSU) masih belum dapat menampung seluruh kebutuhan barang yang diperlukan Pemerintah Provinsi karena sulitnya mendapatkan informasi / data mengenai macam / jenis barang dan harga dari berbagai sumber dan adanya fluktuasi harga sesuai mekanisme pasar yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal. d. Belum tertibnya administrasi pengelolaan barang pada unit / satuan kerja, terutama dalam penyusunan dan penyampaian laporan barang milik daerah. e. Belum maksimalnya tanggung jawab aparatur pengelola barang daerah pada unit-unit kerja. f. Kesulitan dalam pengamanan asset berupa tanah karena tersebarnya asset milik Pemprov Kalbar. g. Penggantian pengurus dan penyimpan barang pada beberapa SKPD tidak disertai transfer of knowledge sehingga pengurus dan
Bab III
Halaman 42
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 penyimpan barang yang baru banyak yang tidak mengetahui dan memahami permasalahan asset tetap yang terjadi. h. Reward yang diterima oleh pengurus barang nilainya belum sesuai dengan beban kerja yang harus mereka laksanakan di samping pekerjaan / tugas mengurus barang merupakan tugas tidak menarik oleh sejumlah pegawai.
3.2 TELAAH VISI, MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
B
erdasarkan kondisi Kalimantan Barat saat ini, tantangan yang dihadapi dalam lima tahunan mendatang dan amanat pembangunan yang
tercantum dalam RPJM Daerah, maka Visi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2018 adalah : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”
Makna dari visi tersebut sebagai berikut : Beriman mengandung pengertian bahwa keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi ini didasarkan pada ideologi Pancasila yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia yang beriman menunjukkan
ketetapan
hati,
keteguhan
dan
keseimbangan
batin.
Masyarakat beriman memandang upaya pembangunan sebagai amanah atas karunia atau talenta yang diterimanya dari Tuhan. Iman merupakan investasi pembangunan yang tak terukur kelimpahannya. Sebab itu kegiatan dan hasil Bab III
Halaman 43
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 pembangunan diupayakan dengan sempurna sebagai wujud kesediaan untuk melayani Tuhan dan sesama. Diyakini, dengan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa semua kegiatan dan hasil pembangunan akan baik adanya. Sehat mengandung pengertian bahwa keadaan baik atau mendatangkan kebaikan pada seluruh badan jasmaniah dan rohaniah. Dalam perekonomian, keadaan sehat diartikan sahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal politik, keadaan sehat berarti bahwa segala sesuatu yang dijalankan dengan hati-hati dan baik. Semboyan “dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat (men sana in corpora sano)” atau “rakyat sehat, Negara kuat” merupakan kekuatan pendorong agar masyarakat menjaga kesehatannya. Seperti kata Rhonda Byrne, “tubuh kita adalah produk pikiran kita”, artinya jika manusia berfikir sehat maka dirinya dan juga masyarakat dan lingkungan akan menjadi sehat. Visi sehat menunjukkan betapa pentingnya masyarakat menjaga kesehatannya agar dapat menggerakkan diri sendiri dan orang lain untuk melaksanakan pembangunan. Kesehatan yang dimaksud bukan saja fisik tapi juga psikis, sebab untuk mengekspresikan niat dan kekuatan psikis seseorang harus memiliki tubuh yang sehat. Kesehatan merupakan
investasi
untuk
mengembangkan
kualitas
sumber
daya
pembangunan. Selanjutnya seperti telah disebutkan di atas, bahwa kata sehat dalam visi ini juga diasosiaskan pada semua bidang, seperti ekonomi yang sehat, budaya yang sehat, demokrasi yang sehat, pemerintahan yang sehat, hubungan social yang sehat, lingkungan hidup yang sehat, dan sebagainya menurut norma dan indikatornya masing-masing. Sebab itu, kesehatan
menjadi
indikator
penting
dalam
pengukuran
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Cerdas menunjukkan ketajaman
berfikir dan merasakan. Kecerdasan
berhubungan dengan hati yang ditunjukkan dengan kepedulian terhadap sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar (kecerdasan emosional).
Bab III
Halaman 44
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Kecerdasan hati harus dilandaskan pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi visi cerdas, termasuk kecerdasan intelektual menuntut pemberdayaan pikiran, hati, jasmani dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lainnya dalam pembangunan. Aman mencerminkan keadaan masyarakat yang bebas dari gangguan, rasa takut dan khawatir. Keadaan aman terwujud bilamana masyarakat bebas dari tekanan fisik dan mental. Keamanan merupakan modal dalam melaksanakan
pembangunan
daerah
Kalimantan
Barat.
Individu,
masyarakat, dan dunia usaha yang terancam akan selalu merasakan ketidakpastian. Sebab itu, bila ada gangguan, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar akan mempengaruhi upaya dan hasil pembangunan. Visi aman mengandung makna terwujudnya suasana kondusif, konstruktif dan dinamis dalam masyarakat Kalimantan Barat. Pokok pikiran dan upaya untuk mewujudkan visi aman ini adalah persatuan dan demokrasi masyarakat Kalimantan Barat. Berbudaya menyangkut pikiran, akal budi dan adat istiadat manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan yang dilandasi oleh budaya yang baik akan menghasilkan hasil pembangunan yang baik pula. Karena itu, untuk mencapai manusia yang memiliki budaya yang positif, konstruktif, dan dinamis hendaknya terlebih dahulu dibentuk suatu budaya yang baik pada berbagai bidang, seperti budaya good governance, budaya adil, budaya melayani, budaya bersih, budaya produktif-bukan konsumtif, budaya berfikir dan bertindak berdasarkan kebenaran, budaya jujur, budaya transparan, dan sebagainya. Budaya luhur yang ada dalam masyarakat Kalimantan Barat perlu di pertahankan dan dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan. Visi berbudaya juga bermakna sebagai hasil pembangunan bersifat tetap dan berkelanjutan (sustainability). Sejahtera merupakan keadaan utuh sebagai kesimpulan atau akumulasi dari visi beriman, cerdas, aman dan berbudaya. Masyarakat dan individu
Bab III
Halaman 45
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 yang sejahtera adalah masyarakat yang aman dan sentosa, selamat adil dan makmur. Pendekatan untuk mencapai visi sejahtera adalah pendekatan menyeluruh, konsisten dan kebersamaan, sebab hanya dengan kebersamaan kita bisa memenangkan setiap upaya, sasaran dan tujuan pemabangunan yang telah ditetapkan. Visi tersebut akan diwujudkan melalui 10 (sepuluh) misi pembangunan, yaitu: 1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan. 3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam. 4. Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang professional,efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan di dukung system dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi. 5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
Bab III
Halaman 46
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 6. Meningkatkan pemerintah
kemampuan
daerah
guna
kapasitas
dan
meningkatkan
akuntabilitas
pelayanan
aparatur
publik,
serta
menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku. 7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan social, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai. 8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya. 9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi. 10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan
wilayah
dan
terwujudnya
pembangunan
yang
berkelanjutan.
Bab III
Halaman 47
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS 1. Strategi SO ( Kekuatan dengan Peluang) a. Adanya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4) dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat; b. Adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang memberikan suatu arahan / pedoman di dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. c. Adanya kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan, koordinasi dan evaluasi kerja kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dukungan dari pimpinan dalam setiap
tugas
pokok
dan
fungsi
yang
dilaksanakan
untuk
mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. d. Memanfaatkan dukungan dari pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dilaksanakan untuk memaksimalkan dukungan anggaran yang memadai. e. Adanya kerjasama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik serta didukung oleh sarana informasi dan komunikasi yang luas dapat mengoptimalkan pelaksaan tugas pokok dan fungsi.
Bab III
Halaman 48
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 2. Strategi ST ( Kekuatan dengan Ancaman) a. Dayaguna Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4), dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentangTugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasai belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan / revisi perundang-undangan yang telah dilakukan seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan. b. Dayaguna Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mengatasi
belum
lengkapnya
peraturan
pelaksanaan
dari
penyempurnaan / revisi perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti peraturan pemerintah dan keputusan menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan. c. Memanfaatkan peraturan dan dukungan pimpinan untuk menekan SKPD guna menyampaikan data keuangan tepat pada waktunya. d. Memanfaatkan dedikasi dan disiplin pegawai serta koordinasi yang baik guna mengantisipasi kurangnya tenaga profesional. 3. Strategi WO (Kelemahan dengan Peluang) a. Antisipasi belum optimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kerjasama guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Bab III
Halaman 49
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 b. Antisipasi besarnya beban kerja/tugas, lemahnya pengawasan internal
terhadap
pelaksanaan
kegiatan
Badan
Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan dengan mengoptimalkan peraturan
(policy)
daerah
yang
kuat
untuk
melaksanakan
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. 4. Strategi WT ( Kelemahan dengan Ancaman) a. Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengatasi permasalahan keuangan dan asset yang berakibat kurang tertibnya administrasi pengelolaan barang milik daerah. b. Antisipasi belum optimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. c. Antisipasi beban kerja / tugas dan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi kecepatan regulasi peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah, Peranturan Menteri, dan sebagainya) di bidang keuangan dan aset. Berdasarkan analisis SWOT dan pemetaan strategi tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan berupaya merumuskan, menganalisa, mempertimbangkan dan menerapkan factor-faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors) yang mencakup : a. Memanfaatkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun Bab III
Halaman 50
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4), dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentangTugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat demi pencapaian visi dan misi yang lebih baik. b. Menggunakan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan, koordinasi dan evaluasi kepada satuan kerja perangkat daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan dukungan dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan kebijakan daerah yang kuat untuk mengatasi permasalahan keuangan dan asset. c. Menggunakan kerjasama, dedikasi dan disiplin staf yang tinggi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk meningkatkan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. d. Menggunakan koordinasi yang baik antar bagian dan unit kerja lainnya di
lingkungan
Badan
Pengelolaan
Keuangan
dan
Asset
untuk
meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. e. Mendayagunakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimatan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4), dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan / revisi Bab III
Halaman 51
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 perundang-undangan
yang
telah
dilakukan,
seperti
peraturan
pemerintah dan keputusan menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan administrasi pemerintahan di bidang keuangan dan asset. f. Mendayagunakan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan koordinasi dan evaluasi kerja kepada satuan kerja perangkat daerah guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kerjasama serta dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja staf yang baik untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan beragam. g. Mendayagunakan dukungan dari pimpinan dalam setiap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dan koordinasi yang baik antara bagian dan unit kerja lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatasi permasalahan asset. h. Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan saran informasi dan komunikasi yang cepat dan luas guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. i. Antisipasi belum maksimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kerjasama guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. j. Antisipasi besarnya beban kerja / tugas, lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dan terdapat peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai
dengan
perkembangan
keadaan
dan
tuntutan
dengan
mengoptimalkan peraturan (policy) daerah yang kuat untuk mengatasi pengelolaan keuangan dan asset daerah. Bab III
Halaman 52
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 k. Antisipasi kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengatasi
permasalahan
asset
yang
berakibat
belum
tertibnya
administrasi pengelolaan keuangan dan asset. l. Antisipasi belum optimalnya kinerja sumber daya manusia (SDM) untuk mengatasi tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. m. Antisipasi beban kerja/tugas dan lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi kecepatan regulasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Bab III
Halaman 53
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
4.1 VISI, DAN MISI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 1. VISI a. Pernyataan Visi Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :
PRIMA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
b. Penjelasan Makna Didalam pernyataan Visi tersebut, terdapat kata – kata kunci sebagai berikut : a. Prima Prima yang di maksud disini adalah pelayanan prima yang di artikan sebagai pelayanan yang terbaik, yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelayanan Prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut
Bab IV
Halaman 54
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 pelayanan terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan public adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yg merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima
pelayanan
maupun
pelaksanaan
ketentuan
peraturan perundang-undangan. Hakikat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah sebagai abdi masyarakat. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selaku stakeholdersnya dengan menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. b. Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah selalu berusaha untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat selaku stakeholdersnya dengan menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
Bab IV
Halaman 55
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 2. MISI Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menetapkan Misi yang terbagi menjadi : a. Meningkatkan
Pengelolaan
Keuangan
Pengelolaan
Asset
yang
Berbasis
Teknologi
Informasi. b. Meningkatkan
Daerah
yang
Akuntabel
dan
Transparan. c. Meningkatkan Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Kota.
4.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
1. TUJUAN Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi
organisasi
mengenai
arah
yang
akan
dituju
dalam
rangka
mempertahankan eksistensi dimasa datang. Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut : a. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi. b. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan. c. Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Kota.
Bab IV
Halaman 56
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
2. SASARAN Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun periode 2013–2018 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah menetapkan sasarannya sebagai berikut : a. Dalam mencapai Tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi, sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran APBD Berbasis Kinerja (Performance Based Budgetting), dengan indicator sasaran; (a) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yaitu 31 Desember pada tahun sebelum tahun anggaran. (b) Persentase kesesuaian antara Renja SKPD dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Bab IV
Halaman 57
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
2. Peningkatan
dan
Pengembangan
Aplikasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari manual menjadi online, dengan indicator sasaran; (a) Opini BPK tetap Wajar tanpa Pengecualian (WTP) b. Dalam mencapai tujuan Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan, sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, dengan indicator sasaran; (a) Jumlah Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (b) Buku Harga Satuan Umum (HSU) Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar yang di susun sesuai dengan kondisi riil harga pasar. 2. Meningkatnya ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalbar (a) Persentase Pembinaan administrasi hasil pengadaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3. Meningkatnya peranaan pengamanan dan pendayagunaan asset / barang daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar (a) Jumlah gedung kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dimanfaatkan / didayagunakan. (b) Jumlah sertifikat
/ dokumen atas kepemilikan asset pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat.
Bab IV
Halaman 58
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 c. Dalam mencapai tujuan Terlaksananya Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah Kabupaten Kota, sasarannya adalah sebagai berikut : 1. Pembinaan dan asistensi pengelolaan keuangan
Kabupaten / Kota,
dengan indikator sasaran : (a) Terbitnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD Kab/Kota, berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku tepat waktu. 2. Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak, dengan indikator sasaran : (a) Persentase tersalurnya Dana Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan serta Bagi Hasil Pajak tepat sasaran kepada organisasi sosial dan masyarakat serta penyampaian spjnya tepat waktu sesuai ketentuan.
Tujuan dan Sasaran RENSTRA SKPD secara jelas sebagai berikut : NO 1
TUJUAN
SASARAN
KINERJA
1
2
3
4
5
31
30
29
28
27
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
2014
2015
2016
2017
2018
90 %
90%
95 %
95 %
100 %
Mewujudkan
Penyusunan
Penyusunan
Pengelolaan
Perencanaan
Anggaran
Keuangan
dan
Pendapatan
Penganggaran
dan
berbasis
APBD Berbasis
Daerah (APBD)
Teknologi
Kinerja
tepat
waktu
Informasi
(Performance
yaitu
31
Based
Desember
Budgetting)
pada
Daerah
yang
Bab IV
Belanja
tahun
sebelum tahun
Penerapan Aplikasi
TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-
INDIKATOR
dan
anggaran
Peningkatan
Persentase
Penyusunan
kesesuaian
Laporan
antara
Keuangan
SKPD
Renja dengan
Halaman 59
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Pemerintah
penyusunan
Daerah Provinsi
Rencana Kerja
Kalimantan
dan
Barat
dari
Anggaran
SKPD
manual
Opini
BPK
menjadi online
tetap
wajar
WTP
WTP
WTP
WTP
WTP
20 buku
22 Buku
25 Buku
28 Buku
30 Buku
tanpa Pengecualian (WTP) 2.
Mewujudkan
Meningkatkan
Jumlah
Pengelolaan
peranan
daftar
Asset
perencanaan
Kebutuhan
yang Akuntabel
dan
Barang
Milik
dan Transparan
standarisasi
Daerah
dan
harga
Buku
Daerah
dalam
Buku
Daftar
Kebutuhan
pengadaan barang
dan
Pemeliharaan
jasa
Barang
dilingkungan
Daerah
Provinsi Kalbar
Buku
Milik Harga
90 Buku
95 Buku
100 Buku
105 Buku
110 Buku
85 %
90 %
95 %
100%
100%
Satuan Umum (HSU)
Barang
dan
Jasa
Pemerintah Provinsi Kalbar yang di susun sesuai dengan kondisi
riil
harga pasar. Meningkatnya
Persentase
ketertiban
Pembinaan
administrasi
Administrasi
pengelolaan
Hasil
barang
milik
daerah
di
Pengadaan Barang
Milik
lingkungan
Daerah
di
pemerintah
lingkungan
Provinsi Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Bab IV
Halaman 60
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Meningkatnya
Jumlah
peranan
atas
pengamanan
pemeliharaan
dan
gedung kantor
pendayagunaan
Pemerintah
asset / brang
Provinsi
daerah
Kalimantan
di
SPK
lingkungan
Barat
Pemerintah
Jumlah
Provinsi Kalbar
sertifikat
1 SPK
1 SPK
2 SPK
2 SPK
2 SPK
atas
kepemilikan asset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 3.
Terlaksananya
Pembinaan dan
Terbitnya
14
14
16
16
16
Pembinaan
Asistensi
Keputusan
Keputusan
Keputusan
Keputusan
Keputusan
Keputusan
Administrasi
Pengelolaan
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Keuangan
Keuangan Kab
tentang
Daerah
/ Kota
Evaluasi APBD
90%
90%
95%
100%
100%
Kabupaten
Kab
/
Kota
Kota
berdasarkan ketentuan yang berlaku Penyaluran
Persentase
Dana
tersalurnya
Hibah,
Bantuan Sosial
Dana
Hibah,
Serta Bagi Hasil
Bantuan Sosial,
Pajak
dan
Bantuan
Keuangan serta Bagi
Hasil
Pajak
tepat
sasaran kepada organisasi sosial
dan
masyarakat serta penyampaian
Bab IV
spjnya
tepat
waktu
sesuai
Halaman 61
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 ketentuan
4.3
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
TUJUAN
SASARAN
Mewujudkan
Penyusunan
Pengelolaan Keuangan
Perencanaan
Daerah yang berbasis
Penganggaran
Teknologi Informasi
Berbasis
STRATEGI
PROGRAM
Membuat petunjuk /
Program Peningkatan
dan
teknologi informasi
pedoman teknis dalam
dan Pengembangan
APBD
dalam pengelolaan
penyusunan anggaran
Pengelolaan Keuangan
keuangan
pendapatan dan
Daerah
Kinerja
(Performance
ARAH KEBIJAKAN
Memanfaatkan
belanja daerah melalui
Based
Budgetting)
kebijakan, pembinaan dan sosialisasi
Penerapan dalam
aplikasi penyusunan
Anggaran Pendapatan
Melaksanakan Bimtek
Peningkatan sistem
Program Peningkatan
aplikasi pengelolaan
SP2D yang terintegrasi
Kapasitas Pengelolaan
keuangan daerah
Keuangan Daerah
dan Belanja Daerah Mengirim Pegawai
Penyediaan Program
Pengembangan
untuk mengikuti diklat
Online dalam
Aplikasi
Penyusunan
dan bimtek pada
penyusunan laporan
Laporan
Keuangan
Peningkatan
dan
lembaga / kementrian
keuangan pemerintah
Daerah
mengenai aplikasi
daerah Provinsi
Kalimantan
keuangan daerah
Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Barat
dari
manual
Melaksanakan Bimtek
menjadi online Mewujudkan
Meningkatkan peranan
Memanfaatkan
Penyediaan standard
Program Peningkatan
dan
teknologi informasi
dan pedoman dalam
Sarana dan Prasarana
harga
dalam pengelolaan
pengelolaan asset
Pemerintah Provinsi
aset
daerah
Kalimantan Barat
Melakukan /
Mengoptimalkan
Program Manajemen
ketertiban administrasi
melaksanakan
regulasi mengenai
Pengelolaan Barang
pengelolaan
rekonsiliasi data asset
pengelolaan asset
Milik Daerah
dengan skpd terkait
yang ada
Pengelolaan
Asset
perencanaan
Daerah
yang
standarisasi
Akuntabel Transparan
dan
dalam barang
pengadaan dan
dilingkungan
jasa Provinsi
Kalbar Meningkatnya
milik
barang
daerah
di
lingkungan pemerintah
Bab IV
Halaman 62
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Provinsi Kalbar Meningkatnya peranan
Validasi data Barang
pengamanan
Milik Daerah
dan
pendayagunaan asset /
brang
daerah
di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan
Menggunakan regulasi
Mengkaji
Pengelolaan
pengesahan APBD Kab
memberikan
/ Kota dalam
pertimbangan
penertiban
pihak mana yang perlu
penyusunan APBD Kab
diberikan bantuan dan
/ Kota
mana yang tidak
Terlaksananya
Pembinaan
Pembinaan
Asistensi
Administrasi Keuangan
Keuangan Kab / Kota
Daerah
Kabupaten
Kota
Penyaluran
Dana
dan
Program Pembinaan dan Fasilitasi
pihak-
Validasi data lembaga
Melakukan
Hibah, Bantuan Sosial
penerimaan bansos
terhadap
evaluasi
Serta Bagi Hasil Pajak
dan hibah pada tahun
Perbup/Perwako
sebelumnya
tentang APBD
Mengoptimalkan fungsi
Menyusun
tim pertimbangan
tentang
pemberian bansos dan
dana
hibah
Hibah
Melakukan
Mengoptimalkan
penatausahaan bansos
koordinasi
dan hibah serta
lembaga terkait (Dirjen
pelaksanaan tugas
Perbendaharaan)
pembantuan dan dana
mengenai pelaksanaan
dekonsentrasi
dana
Perda
dan
Pengelolaan Kabupaten / Kota
Program Fasilitasi dan Pembinaan Bansos dan Hibah
Pedoman Pemberian
Bansos
dan
dengan
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan Monitoring dan
Percepatan
Evaluasi bansos,
Penyusunan
hibah, tugas
Penyaluran
pembantuan dan dana
tentang
dekonsentrasi di
Pajak
dan Kebijakan
Bagi
Hasil
wilayah Kalimantan Barat
Bab IV
Halaman 63
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Bab V
Halaman 64
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Indicator kinerja Sasaran
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
program (outcome) dan Kegiatan (Output)
Penyusunan
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran
dan
Pendapatan dan
Penganggaran
Belanja Daerah
APBD Berbasis
(APBD) tepat
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Data capaian pada tahun awal
2013
2014
2015
2016
Kondisi kinerja pada
2017
akhir periode Renstra SKPD
perencana an Target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
target
Rp
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kinerja
waktu yaitu 31
Penyelesaian Akhir
Perda dan
Perda dan
Perda dan
310.184.
Perda dan
341.202.4
Perda dan
375.322.
Perda dan
412.000.00
Perda
453.200.
Perda
498.520.
(Performance
Desember pada
Penyusunan Perda
Pergub
Pergub
Pergub
000
Pergub
00
Pergub
240
Pergub
0
dan
000
dan
000
Based
tahun sebelum
tentang APBD dan
Budgetting)
tahun anggaran berjalan
Pergub
Pergub
Pergub tentang Penjabaran APBD Penelitian DPA SKPD
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
dan DPPA SKPD Penerbitan Surat
82.729.0
113 Unit
00 Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
Penyediaan Dana
136.959.
91.001.90
113 Unit
0 113 Unit
500
150.654.9
100.102.
113 Unit
000 113 Unit
00
165.720.
110.112.20
113 Unit
0 113 Unit
000
182.292.00
121.123.
113 Unit
133.235.
113 Unit
220.573.
000 113 Unit
0
200.521.
000
200
120
Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan
Jumlah
Perubahan atas
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
320.010. 000
1 Pergub
352.011.0 00
1 Pergub
387.212. 100
1 Pergub
425.933.00 0
1 Pergub
468.526.
1 Pergub
300
Peraturan Gubernur
Bab V
Halaman 65
515.378. 000
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 tentang Penjabaran APBD Penyusunan
Jumlah
Rancangan Peraturan
Perda
1 Perda
1 Perda
682.429.
1 Perda
000
750.671.0
1 Perda
00
825.738.
1 Perda
000
908.311.00
1 Perda
0
999.142.
1 Perda
100
1.099.05 4.000
Daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan
Jumlah
Rancangan Peraturan
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
372.612.
1 Pergub
000
409.873.2
1 Pergub
00
450.860.
1 Pergub
000
495.946.00
1 Pergub
0
545.540.
1 Pergub
600
600.000. 000
Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan
Jumlah
Rancangan Peraturan
Perda
1 Perda
1 Perda
878.879.
1 Perda
500
966.766.9
1 Perda
50
1.063.44
1 Perda
2.000
1.169.786.
1 Perda
000
1.286.76
1 Perda
4.626
1.425.00 0.000
Daerah tentang APBD Penyusunan
Jumlah
Rancangan Peraturan
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
405.387.
1 Pergub
000
445.925.7
1 Pergub
00
490.518.
1 Pergub
000
539.569.80
1 Pergub
0
593.526.
1 Pergub
780
652.878. 600
Gubernur tentang Penjabaran APBD Penyempurnaan
Jumlah
Peraturan Gubernur
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
43.382.5
1 Pergub
00
47.720.75
1 Pergub
0
52.492.8
1 Pergub
57.742.107
1 Pergub
25
63.000.0
1 Pergub
00
69.300.0 00
tentang Kode Rekening APBD Pengumpulan Data
Jumlah
dalam rangka
persentase
Penyusunan
data
90%
90%
45.619.6
90%
00
50.181.56
95%
0
55.199.7
95%
60.719.687
95%
16
66.790.0
100%
00
73.469.0 00
Rancangan Perubahan APBD dan RAPBD Murni Penelitian RKA SKPD
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
dan RKA SKPD
46.519.3
113 Unit
600
51.171.56
113 Unit
0
56.288.7
113 Unit
61.917.587
113 Unit
16
68.109.3
113 Unit
45
74.920.2 79
Perubahan Asistensi / Pra RKA -
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
SKPD Pengentrian Data Melalui Sistem
646.686.
113 Unit
600 Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
542.408. 000
711.354.6
113 Unit
00 113 Unit
596.648.0 00
782.489.
113 Unit
460 113 Unit
656.312. 800
860.739.90
113 Unit
0 113 Unit
721.943.28 0
946.812.
113 Unit
1.041493
113 Unit
874.500.
000 113 Unit
795.000.
.200
000
Aplikasi dalam Rangka Penyusunan
Bab V
Halaman 66
000
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 RAPBD Penyelesaian Akhir
Jumlah
1 Perda
1 Perda
271.594.
1 Perda dan
298.753.4
1 Perda
328.628.
1 Perda
361.490.83
1 Perda
397.100.
1 Perda
436.710.
Penyusunan Perda
Perda dan
dan 1
dan 1
000
1 Pergub
00
dan 1
340
dan 1
4
dan 1
000
dan 1
000
tentang Perubahan
Pergub
Pergub
Pergub
Fasilitasi dan
Jumlah
3 Laporan
3 Laporan
49.647.4
3 Laporan
54.612.19
3 Laporan
60.000.0
3 Laporan
Penatausahaan
Laporan
TLHP
TLHP
50
TLHP
5
TLHP
00
TLHP
Pergub
Pergub
Pergub
Pergub
APBD dan Pergub tentang Penjabaran Perubahan APBD 66.000.000
Laporan hasil
3
72.600.0
3
79.860.0
Laporan
00
Laporan
00
TLHP
TLHP
pemeriksaan (LHP) BPKAD Penyusunan Nota
Jumlah
1
1
17.430.7
Keuangan dan Pidato
Dokumen
Dokumen
Dokumen
50
1 Dokumen
19.173.82
1
21.091.2
1
5
Dokumen
08
Dokumen
23.200.400
Penyampaian Nota
1
25.520.4
1
28.000.0
Dokume
40
Dokume
00
n
n
Keuangan tentang Rancangan APBD Penelitian dan
Jumlah
2
2
132.701.
Penyusunan Naskah
Dokumen
Dokumen
Dokumen
700
2 Dokumen
145.971.0
2
160.000.
2
176.000.00
2
193.600.
2
212.960.
00
Dokumen
000
Dokumen
0
Dokume
000
Dokume
000
Keputusan Gubernur
n
n
ttg Penunjukkan / Penggantian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas Beban APBD dan APBD (DKTP) Penyusunan Nota
Jumlah
1
1
25.880.7
Keuangan dan Pidato
Dokumen
Dokumen
Dokumen
50
1 Dokumen
28.468.82
1
31.312.7
1
5
Dokumen
08
Dokumen
35.000.000
Penyampaian Nota
1
38.500.0
1
42.350.0
Dokume
00
Dokume
00
n
n
Keuangan tentang Rancangan Perubahan APBD Penyusunan Prioritas
Jumlah
Plapon Anggaran
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
17.462.5
1 Laporan
00
19.208.75
1 Laporan
0
21.129.6
1 Laporan
23.242.587
25
1
25.500.0
1
28.050.0
Laporan
00
Laporan
00
1
36.549.0
1
40.000.0
Laporan
59
Laporan
00
Sementara RAPBD
Bab V
Penyusunan Prioritas
Jumlah
Plapon Anggaran
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
24.963.5 00
1 Laporan
27.459.85 0
1 Laporan
30.205.8 35
1 Laporan
33.226.418
Halaman 67
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Sementara Rancangan Perubahan APBD Penyusunan Prioritas
Jumlah
1
1
24.963.5
Plapon Anggaran
Dokumen
Dokumen
Dokumen
00
1 Dokumen
27.459.85
1
30.205.8
1
0
Dokumen
35
Dokumen
33.226.418
Sementaran
1
36.550.0
1
40.205.0
Dokume
00
Dokume
00
n
n
Rancangan Perubahan APBD Penyusunan Data
Jumlah PNS
Pembayaran Gaji PNS
6410
6410
826.061.
orang
orang
500
6350 orang
908.667.6
6400
999.000.
6400
1.098.900.
6450
1.208.79
6470
1.329.66
50
orang
000
orang
000
orang
0.000
orang
9.000
136.093.1
12
149.702.
12
164.672.65
12
180.400.
12
198.440.
00
Laporan
410
Laporan
1
Laporan
000
Laporan
000
181.654.0
12
199.819.
12
219.800.00
12
241.780.
12
265.958.
00
Laporan
400
Laporan
0
Laporan
000
Laporan
000
330.000.0
250 orang
363.000.
250 orang
399.300.00
255
439.230.
255
483.153.
0
orang
000
orang
000
476.848.71
1 Pergub
524.533.
1 Pergub
577.002.
di Lingkungan Pemprov Kalbar TA 2014 Penyusunan Data
Jumlah
12
12
123.721.
Realisasi Penerimaan
Laporan
Laporan
Laporan
000
12 Laporan
dan Pengeluaran APBD TA 2014 Penyusunan Laporan
Jumlah
12
12
181.654.
Penerimaan Taspen,
Laporan
Laporan
Laporan
000
Jumlah PNS
240 orang
240 orang
300.000.
12 Laporan
Askes dan Taperum PNS Pengembangan Wawasan
245 orang
000
00
000
Penyusunan APBD Penyusunan Pergub
Jumlah
tentang Penjabaran
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
358.263.
1 Pergub
500
394.089.8
1 Pergub
50
433.498.
1 Pergub
835
8
590
948
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Fasilitasi Penyusunan
Jumlah
Jawaban Eksekutif
SKPD
41 SKPD
41 SKPD
25.767.5
41 SKPD
00
28.344.25
41 SKPD
0
31.178.6
41 SKPD
34.296.542
41 SKPD
75
37.726.0
41 SKPD
00
41.498.6 00
terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Nota Keuangan RAPBD dan RPAPBD
Bab V
Penyusunan
Jumlah
Penetapan Kinerja
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
5.486.00 0
1 Laporan
6.034.600
1 Laporan
6.636.06 0
1 Laporan
7.299.866
1
8.029.85
1
8.832.83
Laporan
2
Laporan
7
Halaman 68
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 (TAPKIN) Inventaris dan
Jumlah File
Penyusunan Data
Box
60 File Box
60 File Box
81.390.6
65 File Box
00
89.529.66
65 File Box
0
98.482.6
68 File
108.330.88
68 File
119.163.
70 File
131.079.
26
Box
8
Box
000
Box
000
94.412.5
1 Tahun
103.853.80
1 Tahun
114.239.
1 Tahun
125.663.
Keuangan BPKAD Pelayanan dan
Jumlah
Penataan
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
78.026.9
1 Tahun
00
85.829.59
1 Tahun
0
49
3
183
101
Administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Fasilitasi dan
Jumlah
Penatausahaan DIPA
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
82.597.6
1 Tahun
00
90.857.36
1 Tahun
0
99.943.0
1 Tahun
96
109.937.40
1 Tahun
5
120.931.
1 Tahun
000
133.024. 100
TA 2015 Evaluasi Realisasi
Jumlah
Penyerapan APBD
Laporan
2 Laporan
2 Laporan
159.768.
2 Laporan
750
175.745.6
2 Laporan
25
193.320.
2 Laporan
187
212.652.20
2
233.917.
2
257.308.
5
Laporan
425
Laporan
700
266.710.03
1 Pergub
293.381.
1 Pergub
322.719.
Provinsi Kalbar Finalisasi Pergub
Jumlah
tentang Pedoman
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
200.383.
1 Pergub
200
220.421.5
1 Pergub
20
242.463.
1 Pergub
672
9
000
100
Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Penyusunan Pergub
Jumlah
tentang Kebijakan
Pergub
1 Pergub
1 Pergub
119.289.
1 Pergub
200
131.218.1
1 Pergub
20
144.339.
1 Pergub
932
158.773.92
1 Pergub
5
174.650.
1 Pergub
000
192.115. 000
Akuntansi Berbasis Akrual Penyusunan
Jumlah
Peraturan Daerah
Perda
1 Perda
1 Perda
310.388.
1 Perda
500
341.427.3
1 Perda
50
375.570.
1 Perda
085
413.127.09
1 Perda
5
454.440.
1 Perda
800
499.884. 880
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan CALK Penyusunan Bahan
Jumlah
Laporan Program-
Laporan
4 Laporan
4 Laporan
86.487.0
4 Laporan
00
95.135.00
4 Laporan
0
104.648.
4 Laporan
500
115.112.80
4
126.623.
4
139.285.
0
Laporan
280
Laporan
328
1
27.801.1
1
30.581.2
Laporan
34
Laporan
7
Program Kegiatan
Bab V
Fasilitasi
Jumlah
Pengembangan Data
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
18.988.5 00
1 Laporan
20.887.35 0
1 Laporan
22.976.1 45
1 Laporan
25.273.759
Halaman 69
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 dan Informasi BPKAD Rekonsiliasi Data
Jumlah
12
12
251.833.
Penerimaan Kas
Laporan
Laporan
Laporan
000
Penyusunan Laporan
Jumlah
3 Laporan
3 Laporan
209.367.
Realisasi Penyerapan
Laporan
12 Laporan
277.016.3
12
304.717.
12
335.189.72
12
368.708.
12
405.579.
00
Laporan
930
Laporan
3
Laporan
695
Laporan
564
230.304.2
3 Laporan
253.334.
3 Laporan
278.668.14
3
306.534.
3
337.135.
2
Laporan
956
Laporan
000
223.649.92
1
246.014.
1
6
Laporan
918
Laporan
Daerah dengan Unit Kerja Terkait 3 Laporan
500
50
675
Penyaluran DAK dan Dana Penyesuaian Rekonsiliasi
Jumlah
Penyusunan Data dan
Laporan
1 Laporan
1 Laporan
168.031.
1 Laporan
500
184.834.6
1 Laporan
50
203.318.
1 Laporan
115
Gaji Pegawai Semester Pertama Dalam Rangka Perhitungan DAU
Meningkatkan
Opini BPK
Penyusunan
meningkat tetap
Laporan
Wajar Tanpa
Kapasitas
Keuangan
Pengecualian
Pengelolaan
Pemerintah
(WTP)
Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Program Peningkatan
Keuangan Daerah Monitoring /
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
98.007.5
113 Unit
107.808.2
113 Unit
118.589.
113 Unit
130.447.98
113 Unit
143.492.
113 Unit
157.842.
Pembinaan terhadap
Kerja
Kerja
Kerja
00
Kerja
50
Kerja
075
Kerja
3
Kerja
781
Kerja
058
Jumlah PNS
6410 pns
6410 pns
826.061.
6415 pns
908.667.5
6420 pns
999.534.
6425 pns
1.099.487.
6430 pns
1.200.43
6430 pns
1.320.47
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Data Pembayaran Gaji PNS
500
50
305
735
5.000
8.000
di Lingkungan pemprov kalbar Penelitian / Verifikasi
Jumlah
20673
20673
797.935.
20680
877.729.0
20650
965.501.
20700
1.062.052.
20750
1.168.25
20730
1.285.08
Kelengkapan SPM /
Dokumen
Dokumen
Dokumen
500
dokumen
50
dokumen
955
dokumen
150
dokumen
7.365
dokumen
3.101
Monitoring dan
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
193.535.
113 Unit
212.888.5
113 Unit
234.177.
113 Unit
257.595.08
113 Unit
283.354.
113 Unit
311.689.
Pembinaan
Kerja
Kerja
Kerja
000
Kerja
00
Kerja
350
Kerja
5
Kerja
500
Kerja
950
SKPD/ UPT / Biro dalam rangka Penerbitan SP2D
Pelaksanaan Tugas
Bab V
Halaman 70
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Sosialisasi Peraturan
Jumlah
Gubernur Tentang
Orang
226 orang
230 orang
80.565.2
235 orang
00
88.621.72
235 orang
0
97.283.8
240 orang
92
107.012.28
245
117.713.
245
129.484.
1
orang
509
orang
859
Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Pembayaran dan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban APBD Provinsi Kalbar Sosialisasi Pergub
Jumlah Unit
113 Unit
113 Unit
171.100.
113 Unit
188.210.7
113 Unit
207.031.
113 Unit
227.735.03
113 Unit
250.500.
113 Unit
275.550.
tentang Pedoman
Kerja
Kerja
Kerja
700
Kerja
70
Kerja
847
Kerja
1
Kerja
000
Kerja
000
Bimtek Tata Cara
Jumlah
226 orang
230 orang
80.565.2
235 orang
88.621.72
235 orang
97.483.8
240 orang
107.232.28
245
117.955.
245
129.751.
Pembayaran dan
Orang
1
orang
500
orang
050
184.432.67
245
202.875.
245
223.163.
7
orang
944
orang
538
67.873.080
15 SKPD
74.660.3
17 SKPD
82.126.4
Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa
00
0
92
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana APBD Bimtek Penggunaan
Jumlah
Aplikasi SIMBADA di
Orang
226 orang
230 orang
138.567.
235 orang
000
152.423.7
235 orang
00
167.666.
240 orang
070
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Revisi Penyusunan
Jumlah
Peraturan Gubernur
SKPD
10 SKPD
10 SKPD
50.994.0 50
10 SKPD
56.093.45 5
12 SKPD
61.702.8 00
15 SKPD
88
Kalimantan Barat tentang Perjalanan Dinas sesuai Biaya
Bab V
Halaman 71
26
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Reil Sosialisasi dan
Jumlah
Penerapan PP No. 53
Orang
76 orang
76 orang
118.961.
-
-*
-
-
97 Dokumen
-
-
88.122.54
95
0
Dokumen
-
-
96.934.7
98
94
Dokumen
-
-
106.628.27
98
3
Dokume
117.291.
100
129.020.
100
Dokume
000
200
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pelayanan
Jumlah
96
96
80.111.4
Pengelolaan
Dokumen
Dokumen
Dokumen
00
Dokumen dan Data
n
n
Kepegawaian Updating Data Sistem
Jumlah
Kepegawaian
Aplikasi
1 Aplikasi
1 Aplikasi
80.994.8
1 Aplikasi
00
89.039.00
1 Aplikasi
0
97.942.9
1 Aplikasi
00
109.737.19
1 Aplikasi
0
118.710.
1 Aplikasi
909
130.581. 000
(SIMPEG) Fasilitasi Penyiapan
Jumlah
Administrasi Kenaikan
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
75.821.0
1 Tahun
00
83.403.10
1 Tahun
0
91.743.4
1 Tahun
10
100.917.75
1 Tahun
1
111.009.
1 Tahun
526
122.110. 478
Pangkat Rekonsiliasi Laporan
Jumlah
Pelaksanaan
Laporan
3 Laporan
3 Laporan
160.965.
3 Laporan
000
177.061.5
3 Laporan
00
194.777.
3 Laporan
650
214.255.41
3
235.680.
3
259.249.
5
Laporan
956
Laporan
051
212.307.94
20 Buku
233.538.
20 Buku
256.892.
Anggaran SKPD
Meningkatkan
Jumlah Buku
Peranan
Daftar Kebutuhan
Perencanaan
Barang Milik
Pengelolaan
dan Standarisasi
Daerah dan Buku
Barang Milik
Harga dalam
Daftar Kebutuhan
Daerah
Pengadaan
Pemeliharaan
Barang dan Jasa
Barang-Barang
di Lingkungan
Milik Daerah
Pemerintah
Program Manajemen
Penyusunan DKBMD
Jumlah Buku
20 Buku
20 Buku
serta RKBMD di
159.510.
20 Buku
100
175.461.1
20 Buku
10
193.007.
20 Buku
221
3
737
610
Lingkungan
Provinsi Kalbar
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Penyusunan Standar
Jumlah
Satuan Harga Barang
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
156.491.
1 Tahun
000
172.140.1
1 Tahun
00
189.354.
1 Tahun
110
208.289.52
1 Tahun
1
229.118.
1 Tahun
473
252.030. 320
dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Buku Harga
Bab V
Penyempurnaan
Jumlah
1 Pergub
1 Pergub
60.344.5
1 Pergub
66.378.95
1 Pergub
73.016.8
1 Pergub
80.318.529
1 Pergub
88.350.3
1 Pergub
Halaman 72
97.185.4
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Satuan Umum
Peraturan Gubernur
(HSU) Barang dan
Tentang Kode Lokasi
Jasa Pemerintah Provinsi Kalbar
0
45
81
20
Milik Daerah di Lingkungan
sesuai dengan
Pemerintah Provinsi
pasar
00
dan Kode Barang
yang disusun kondisi riil harga
Pergub
Kalimantan Barat Pelaporan Hasil
Jumlah Buku
20 Buku
20 Buku
164.643.
20 Buku
500
Pengadaan Barang Di
181.107.8
20 Buku
50
199.218.
20 Buku
635
219.140.49
20 Buku
8
241.054.
20 Buku
547
265.160. 000
Lingkungan Pemprov Kalbar Pembinaan
Persentase
Penatausahaan
tertib
Pengelolaan Barang
pembukuan,
Milik Daerah di
inventarisasi
Lingkungan
dan
Pemerintah Provinsi
pelaporan
Kalimantan Barat
barang milik
Penyusunan Hasil
Jumlah Buku
Sensus dan
Induk
80 %
80 %
185.265.
80 %
500
203.792.0
85%
50
224.171.
85%
255
448.342.51
85%
0
493.176.
90%
761
498.100. 000
daerah 50 Buku
50 Buku
345.536.
55 Buku
900
380.090.5
55 Buku
90
418.099.
60 Buku
649
459.909.61
60 Buku
3
505.900.
65 Buku
574
510.959. 581
Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar Pengembangan
Jumlah
SIMBADA
Persentase
Bimtek
Jumlah
Penatausahaan
Orang
70%
75%
50.454.0
75%
00 80 orang
80 orang
155.735.
55.499.40
80%
0 80 orang
000
171.308.5
61.049.3
80%
67.154.274
85%
40 80 orang
00
188.439.
73.869.7
85%
81.256.6
90 orang
250.812.
00 85 orang
350
207.283.28
85 orang
5
228.011.
70
613
774
Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Prov Kalbar Fasilitasi Penyusunan
Jumlah
Penetapan Status
Persentase
75%
75%
136.031. 500
80%
149.634.6 50
80%
164.598. 115
85%
181.057.92 6
85%
199.100.
90%
700
Penggunaan Barang
Bab V
Halaman 73
219.000. 000
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 di Lingkungan pemerintah Prov Kalbar Bimtek Penggunaan
Jumlah
Aplikasi Simbada di
Peserta
80 orang
80 orang
139.395.
80 orang
000
153.334.5
80 orang
00
168.667.
85 orang
950
185.534.74
85 orang
5
204.008.
90 orang
000
224.408. 800
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar Pemutakhiran Data
Jumlah
Simbada
Persentase
75%
75%
118.484.
80%
500
130.332.9
80%
50
143.366.
85%
245
157.702.86
85%
9
174.473.
90%
155
190.920. 470
Data Penyusunan
Jumlah
Rancangan Peraturan
pergub
1 Pergub
1 Pergub
40.142.0
1 Pergub
00
44.156.20
1 Pergub
0
48.571.8
1 Pergub
53.429.002
1 Pergub
20
58.778.2
1 Pergub
02
64.656.0 22
Gubernur tentang Pedoman Teknis Rekonsiliasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Persentase
Program
Meningkatnya
pembinaan
Peningkatan
ketertiban
administrasi
Sarana dan
administrasi
pengadaan
Prasarana
pengelolaan
barang milik
Pemerintah
barang milik
daerah di
daerah di
lingkungan
Pemeliharaan Sistem
Jumlah
lingkungan
pemerintah
Informasi Manajemen
Aplikasi
pemerintah
Provinsi
Provinsi Kalbar
Kalimantan Barat
Provinsi Kalbar 1 Aplikasi
302.900.
1 Aplikasi
000
333.190.0
1 Aplikasi
00
366.509.
1 Aplikasi
000
403.159.00
1 Aplikasi
0
443.474.
1 Aplikasi
000
487.821. 490
Keuangan Daerah Provinsi Kalbar Pengembangan
Jumlah
SIMBADA
Aplikasi
Meningkatnya
Jumlah Gedung /
Program
peranan
kantor Pemerintah
Manajemen
Bab V
1 Aplikasi
1 Aplikasi
1 Aplikasi
50.450.0 00
1 Aplikasi
55.495.00 0
1 Aplikasi
61.044.5 00
1 Aplikasi
67.148.950
1 Aplikasi
73.863.8
1 Aplikasi
45
Halaman 74
81.250.2 29
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 pengamanan
Provinsi Kalbar
Pengelolaan
dan
yang di
Barang Milik
pendayagunaan
manfaatkan / di
asset / barang
dayagunakan
Daerah Pembinaan dan
256.011.
281.612.1
309.773.
340.750.64
374.825.
412.308.
daerah di
Pengendalian
000
00
310
1
705
275
lingkungan
Pengamanan
Pemerintah
Penghapusan Barang
Pengamanan Asset
382.872.
421.159.7
463.275.
509.603.29
560.563.
1.121.12
Pemerintahan Prov.
500
50
725
7
626
7.252
Penaksiran dan
29.075.0
31.982.50
31.180.7
38.298.825
42.128.7
4.341.57
Penilaian
00
0
50
00
7
Provinsi Kalbar
Milik Daerah
Kalbar
Penghapusan / Penjualan Rumah Dinas Jumlah Sertifikat
Penghapusan
93.356.5
102.639.1
112.560.
124.212.07
136.633.
150.296.
atas kepemilikan
Kendaraan Dinas
00
50
065
1
278
600
asset Pemerintah
Roda 4 dan Roda 2
Penghapusan Barang
183.407.
201.748.2
221.923.
244.115.38
268.526.
295.379.
Inventaris Lainnya
500
50
075
2
920
612
Penatausahaan Sewa
78.000.0
85.800.00
94.380.0
103.818.00
114.198.
125.618.
Provinsi Kalimantan Barat
beli Rumah Dinas
00
0
00
0
800
680
Penertiban dan
80.000.0
88.000.00
96.800.0
106.480.00
117.128.
128.840.
penataan Dokumen
00
0
00
0
000
800
Kepemilikan Tanah, Bangunan dan Kendaraan Bermotor
Pembinaan dan
Terbitnya surat
asistensi
Gubernur tentang
pengelolaan
Evaluasi APBD Kab
Fasilitasi
keuangan
/ Kota berdasarkan
Pengelolaan
kabupaten / kota
perundangundangan yang
Bab V
Program Pembinaan dan
Keuangan Kab / Kota
Halaman 75
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 berlaku
Penyusunan Data
Jumlah
Realisasi Bantuan
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100.139.
12 Bulan
600
110.153.5
12 Bulan
60
121.171.
12 Bulan
916
133.289.10
12 Bulan
7
146.000.
12 Bulan
000
160.600. 000
Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Koordinasi, Konsultasi
Jumlah
dan Monitoring
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
195.567.
12 Bulan
400
215.124.1
12 Bulan
40
236.636.
12 Bulan
554
260.000.00
12 Bulan
0
286.000.
12 Bulan
000
314.600. 000
Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak Fasilitasi Pengelolaan
Jumlah
Bantuan Keuangan
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
102.872.
12 Bulan
850
113.160.1
12 Bulan
35
124.476.
12 Bulan
148
136.923.76
12 Bulan
2
150.616.
12 Bulan
138
165.677. 751
dan Bagi Hasil Pajak Evaluasi Rancangan
Jumlah
7
7
126.170.
7 Keputusan
138.787.9
7
152.666.
7
167.933.46
7
184.726.
7
203.199.
Peraturan Daerah
Keputusan
Keputusan
Keputusan
900
Gubernur
90
Keputusan
789
Keputusan
7
Keputusa
813
Keputusa
494
dan Rancangan
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Peraturan Kepala
n
n
Gubernur
Gubernur
Daerah Kab / Kota tentang APBD Evaluasi Rancangan
Jumlah
Peraturan Daerah
Surat
14 Surat
14 Surat
287.912.
14 Surat
100
316.703.3
15 Surat
10
348.373.
15 Surat
641
383.211.00
16 Surat
5
421.532.
16 Surat
105
463.684. 315
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab / Kota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan
Jumlah
Pembinaan
Surat
12 Surat
12 Surat
209.777.
12 Surat
000
230.754.7
12 Surat
00
253.830.
13 Surat
170
279.213.18
13 Surat
7
307.134.
14 Surat
505
337.847. 955
Pelaksanaan APBD Kab/Kota Evaluasi Rancangan
Jumlah
7
7
128.917.
7 Keputusan
141.808.7
7
155.989.
7
171.588.52
7
343.177.
7
377.494.
Peraturan Daerah
Keputusan
Keputusan
Keputusan
000
Gubernur
00
Keputusan
570
Keputusan
7
Keputusa
054
Keputusa
759
dan Rancangan
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Peraturan Kepala
n
n
Gubernur
Gubernur
Daerah Kab/Kota tentang APBD Penyusunan Data
Bab V
Jumlah
14 Kab /
14 Kab /
139.126.
14 Kab /
153.038.9
14 Kab /
168.342.
15 Kab /
185.177.17
15 Kab /
370.354.
15 Kab /
Halaman 76
400.000.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 APBD Kab / Kota dan
Kab/Kota
Kota
Kota
350
Kota
85
Kota
883
Kota
1
Kota
342
Kota
000
Rapat Koordinasi
Jumlah
14 Kab /
14 Kab /
153.952.
14 Kab /
169.347.2
14 Kab /
186.281.
15 Kab /
204.910.11
15 Kab /
207.001.
15 Kab /
227.700.
Pengelolaan
Kab/Kota
Kota
Kota
000
Kota
00
Kota
920
Kota
2
Kota
123
Kota
000
Monitoring Hasil
Jumlah
14 Surat
14 Surat
215.099.
14 Surat
236.609.7
14 Surat
260.270.
14 Surat
286.297.83
14 Surat
314.927.
14 Surat
346.420.
Evaluasi Gubernur
Surat
Data Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab / Kota
Keuangan Daerah Provinsi, Kab / Kota Se Kalbar
800
80
758
3
616
377
terhadap Perda APBD Kab / Kota se Kalbar Penyelenggaraan
Jumlah
Program Kerja Tim
Tahun
1 Tahun
1 Tahun
66.357.6
1 Tahun
00
72.993.36
1 Tahun
0
80.292.6
1 Tahun
88.321.965
1 Tahun
96
97.154.1
1 Tahun
61
106.869. 577
Pertimbangan Bantuan keuangan Pemprov Kalbar Evaluasi Rancangan
Jumlah
14
14
142.095.
14
156.305.4
14
171.936.
15
189.129.64
15
208.042.
16
228.846.
Perda dan Rancangan
Keputusan
Keputusan
Keputusan
900
Keputusan
90
Keputusan
039
Keputusan
2
Keputusa
606
Keputusa
866
Peraturan Kepala
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Gubernur
Daerah Kabupaten /
n
n
Gubernur
Gubernur
Kota tentang Perubahan APBD Lokawidya Keuangan
Jumlah
14 Kab /
14 Kab /
168.587.
14 Kab /
185.446.3
14 Kab /
203.990.
15 Kab /
224.390.09
15 Kab /
246.829.
15 Kab /
271.512.
Daerah Provinsi
Kab/Kota
Kota
Kota
600
Kota
60
Kota
996
Kota
5
Kota
104
Kota
014
Fasilitasi Pembinaan
Jumlah
14 Kab /
14 Kab /
125.619.
14 Kab /
138.180.9
14 Kab /
151.998.
15 Kab /
167.198.88
15 Kab /
183.918.
15 Kab /
202.310.
APBD Provinsi
Kab/Kota
Kota
Kota
000
Kota
00
Kota
990
Kota
9
Kota
777
Kota
154
Koordinasi, Konsultasi
Jumlah
14 Kab /
14 Kab /
195.567.
14 Kab /
215.125.0
14 Kab /
236.637.
15 Kab /
260.301.29
15 Kab /
286.331.
15 Kab /
314.964.
dan Monitoring
Kab/Kota
Kota
Kota
400
Kota
40
Kota
544
Kota
6
Kota
427
Kota
569
Kabupaten / Kota se Kalbar
Kabupaten / Kota
Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pajak
Bab V
Halaman 77
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Penyaluran Dana Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan
Persentase
Program Fasilitasi
tersalurnya dana
dan Pembinaan
hibah, bantuan
Bansos dan Hibah
sosial, dan
Koordinasi, Konsultasi
Jumlah
Keuangan serta
bantuan keuangan
dan Monitoring
Bulan
Bagi Hasil Pajak
serta bagi hasil
Pengelolaan Dana
pajak tepat
Hibah dan Bantuan
sasaran kepada
Sosial
organisasi sosial
Penyusunan Data
Jumlah
dan masyarakat
Realisasi Dana Hibah
Bulan
serta penyampaian
dan bantuan Sosial
SPJ nya tepat
Fasilitasi Pengelolaan
Jumlah
waktu
Bantuan Dana Hibah
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
49.647.4
12 Bulan
50
12 Bulan
12 Bulan
100.514.
12 Bulan
104.068.
12 Bulan
5
12 Bulan
600 12 Bulan
54.612.19
110.566.0
12 Bulan
114.475.7
12 Bulan
66.000.000
12 Bulan
00
12 Bulan
60
850
60.000.0
121.622.
12 Bulan
125.923.
12 Bulan
00
12 Bulan
666
35
72.600.0
133.784.93
12 Bulan
5 12 Bulan
000
138.515.33
147.163.
000
12 Bulan
428 12 Bulan
0
152.366.
79.860.0
161.879. 000
12 Bulan
863
167.603. 550
dan bantuan sosial Koordnasi dan
Jumlah
Konsultasi
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
149.047.
12 Bulan
300
163.952.0
12 Bulan
30
180.347.
12 Bulan
200
198.381.72
12 Bulan
0
218.219.
12 Bulan
172
240.000. 000
Pengelolaan Dana DKTP Penyusunan Laporan
Jumlah
Keuangan Dana
Bulan
12 Bulan
12 Bulan
103.003. 250
12 Bulan
113.303.5 75
12 Bulan
124.633. 932
12 Bulan
137.000.00 0
12 Bulan
150.700.
12 Bulan
000
DKTP
Bab V
Halaman 78
165.770. 000
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam hubungannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, bertugas untuk mewujudkan misi ke 6 yaitu “meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan public, serta menempatkan aparatur yang professional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karis kepegawaian yang berlaku”. Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah Mewujudkan tertib manajemen pengelolaan keuangan dan asset daerah dengan sasaran tercapainya opini pemeriksanaan wajar tanpa pengecualian. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi
Kondisi
Kinerja
Kinerja
pada No
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
awal
pada akhir
periode
periode
RPJMD
1
Terbitnya
RPJMD
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Perda dan Pergub APBD 2
Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai SAP
3
Tersalurnya Bansos dan
Bab VI
Halaman 79
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013– 2018 Hibah tepat Sasaran sesuai Ketentuan yang Berlaku 4
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
80%
80%
85%
85%
90%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Terselesainya
Perda
Penyusunan
APBD 14
Perda APBD
Kab /
Kab / Kota Se
Kota
Kalbar Tepat Waktu dan Sinergis dengan Provinsi 5
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Kalbar
6
Tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah
Bab VI
Halaman 80
