Bagian Dua
BELANJA TIK PEMERINTAH PUSAT
BTI 2.1
Realisasi Belanja Negara
Gambar 2.1 : Komposisi Alokasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Nonaudited).
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Realisasi Belanja Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2009, sebesar Rp. 958,36 triliun.
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan per Februari 2010, Realisasi Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 958.360.721.318.715,- (Nonaudited). Dimana Realisasi Belanja Negara ini terdiri dari Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (PP) sebesar Rp. 649.792.146.024.460,- atau sekitar 67,80% dari total Belanja Negara, dan Transfer untuk Daerah sebesar Rp. 308.568.575.294.255,- atau sekitar 32,20% dari total Belanja Negara. Berdasarkan peruntukkannya komposisi Belanja Negara TA 2009 dialokasikan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga Utang, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Lainlain, Belanja Subsidi, Transfer Dana Pertimbangan, dan Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Transfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Transfer Dana Bagi Hasil, Transfer Dana Alokasi Umum, dan Transfer Dana Alokasi Khusus, merealisasikan belanja anggaran negara paling besar, yaitu sebesar Rp. 287.234.806.290.255,- atau sekitar 29,97% dari total realisasi belanja negara TA 2009. Sedangkan realisasi belanja negara TA 2009 yang terkecil adalah untuk Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian, yaitu sebesar Rp. 21.333.769.004.000,- atau sekitar 2,23% dari total realisasi belanja negara TA 2009.
Referensi : Tabel 2.1
48
BTI 2.2
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Gambar 2.2 : Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Belanja Subsidi menghabiskan anggaran sebesar Rp. 159,46 triliun atau sekitar 24,55%.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran (TA) 2009 disajikan kedalam 3 (tiga) katagori, yaitu yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi Pelaksana/Bagian Anggaran. Belanja Pemerintah Pusat menurut Peruntukannya atau Jenis Belanja terdiri dari (i) Belanja Pegawai, (ii) Belanja Barang, (iii) Belanja Modal, (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang, (v) Belanja Bantuan Sosial, (vi) Belanja Lain-lain, dan (vii) Belanja Subsidi. Menurut Peruntukannya atau Jenis Belanja dari total Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 649.792.146.024.460,- yang terbesar dibelanjakan untuk Belanja Subsidi (kode akun 55) sebesar Rp. 159.545.957.465.802,- atau sekitar 24,55% dari Total Belanja Pemerintah Pusat. Berikutnya adalah Belanja Pegawai (kode akun 51) sebesar Rp. 127.787.381.443.813,- atau sekitar 19,67% dari Total Belanja Pemerintah Pusat. Sedangkan Jenis Belanja yang paling sedikit merealisasi anggaran adalah untuk Belanja Lain-lain sebesar Rp. 39.387.086.659.186,- atau sekitar 6,06% dari Total Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Referensi : Tabel 2.1
49
BTI 2.3
Realisasi Belanja Negara Menurut Fungsi
Gambar 2.3 : Komposisi Realisasi Belanja Negara Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Fungsi Pelayanan Umum merupakan Fungsi Pemerintahan dengan Belanja Anggaran terbesar, yaitu Rp. 743,06 triliun atau sekitar 77,53%.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Bab 1 Pasal 1 Ayat 8, dijelaskan bahwa Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Fungsi-fungsi tersebut adalah (01) Pelayanan Umum, (02) Pertahanan, (03) Ketertiban dan Keamanan (04) Ekonomi, (05) Lingkungan Hidup, (06) Perumahan dan Fasilitas Umum, (07) Kesehatan, (08) Pariwisata dan Budaya, (09) Agama, (10) Pendidikan, dan (11) Kependudukan dan Perlindungan Sosial, yang masing-masing dari fungsi tersebut terdiri dari beberapa sub fungsi. Dimana setiap sub fungsi dijabarkan dalam beberapa program sebagai bentuk kebijakan Kementerian/Lembaga, dan setiap program dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk beberapa kegiatan. Dimana untuk setiap kegiatan diuraikan lagi menjadi beberapa sub kegiatan. Menurut Fungsi, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 yang terbesar adalah belanja untuk Fungsi Pelayanan Umum (fungsi nomor 01) sebesar Rp. 743.056.889.730.661,- atau 77,53% dari total Realisasi Belanja Negara. Dimana didalamnya termasuk Transfer untuk Daerah sebesar Rp. 308.568.575.294.255,- atau sekitar 41,53% dari total belanja untuk Fungsi Pelayanan Umum. Sedangkan Belanja Pemerintah yang terkecil menurut Fungsi adalah belanja untuk Fungsi Agama (fungsi nomor 09) sebesar Rp. 773.477.525.785,- atau sekitar 0,08% dari Total Realisasi Belanja Negara. Referensi : Tabel 2.2
50
BTI 2.4
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran (BA)
Gambar 2.4 : Komposisi Sepuluh Terbesar Kementerian/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Kementerian Pendidikan Nasional membelanjakan anggaran Pembangunan terbesar, yaitu Rp. 59,49 triliun atau sekitar 9,16% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2009.
Bagian Anggaran atau Organisasi Pelaksana merupakan institusi pemerintah yang sah baik berupa kementerian, lembaga, badan, atau institusi pemerintah lainnya yang menggunakan dan merealisasikan anggaran belanja negara untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. Menurut Bagian Anggaran atau Organisasi Pelaksana, Realisasi Belanja Negara TA 2009 yang terbesar adalah belanja yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Negara/BUN (kode Bagian Anggaran 999), yaitu sebesar Rp. 651.413.254.885.143,- atau 67,97% dari total Realisasi Belanja Negara. Dimana didalamnya termasuk belanja Transfer untuk Daerah sebesar Rp. 308.568.575.294.255,- atau 47,37% dari total anggaran yang dibelanjakan oleh Bendahara Umum Negara/BUN (kode Bagian Anggaran 999) Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009 pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp.649.792.146.024.460,- dimana Kementerian Pendidikan Nasional (Dep.Diknas) merupakan Organisasi Pelaksana dari Pemerintah Pusat yang membelanjakan anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp. 59.491.598.338.582,- atau 9,16% dari total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat atau 6,21% dari Total Realisasi Belanja Negara.
Referensi : Tabel 2.3
51
BTI 2.5
Belanja TIK Pemerintah Pusat
Gambar 2.5 : Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2008 dan 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 10,81 triliun.
Yang dimaksud dengan belanja untuk Tekologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disini adalah Realisasi pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan atau sub kegiatan yang dibiayai oleh APBN (DIPA) dalam bentuk rupiah murni. Untuk menentukan suatu kegiatan atau sub kegiatan dikategorikan sebagai kegiatan TIK atau bukan, didasarkan pada pencarian daftar nama Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Pencarian ini dengan memasukan parameterparameter yang terdiri dari : data; perangkat lunak; aplikasi; sistem informasi; komunikasi; teknologi; multimedia; software; hardware; perangkat keras; komputer; internet; ICT; TIK; intranet; sistim; knowledge management; information; communication; TI audit; Audit TI; server; e- ; Televisi; radio; TV. Untuk Tahun Anggaran 2009, total Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat sebesar Rp. 10.811.661.220.662,- atau sekitar 1,66% dari Total Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2009. Secara keseluruhan Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk TA 2009 mengalami kenaikan sekitar 1,27%.bila dibandingkan dengan Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat pada TA 2008 yang sebesar Rp. 10.673.963.820.213,-. Sedangkan berdasarkan peruntukannya ada penurunan untuk Jenis Belanja Pegawai.
Referensi : Tabel 2.4
52
BTI 2.6
Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja
Gambar 2.6 : Komposisi Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Pemerintah Pusat merealisasikan Belanja yang terbesar pada Belanja Modal sebesar Rp. 5,63 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat (kode akun 5) dalam APBN dibagi kedalam 8 (delapan) Jenis Belanja, yaitu (i) Belanja Pegawai (kode akun 51); (ii) Belanja Barang (kode akun 52); (iii) Belanja Modal (kode akun 53); (iv) Belanja Pembayaran Bunga Utang (kode akun 54); (v) Belanja Subsidi (kode akun 55); (vI) Belanja Hibah (kode akun 56); (vii) Belanja Bantuan Sosial (kode akun 57); dan (viii) Belanja Lain-lain (kode akun 58). Menurut peruntukannya atau Jenis Belanja, pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Pusat merealisasikan belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 5 (lima) Jenis Belanja, yaitu (i) Belanja Barang (kode akun 52); (ii) Belanja Modal (kode akun 53); (iii) Belanja Pembayaran Bunga Utang (kode akun 54); (iv) Belanja Bantuan Sosial (kode akun 57); dan (v) Belanja Lain-lain (kode akun 58). Sedangkan untuk 3 (tiga) Jenis Belanja lainnya Pemerintah Pusat tidak merealisasikan belanja, yaitu untuk Belanja Pegawai (kode akun 51); Belanja Hibah (kode akun 56);dan Belanja Lain-lain (kode akun 58). Pada Tahun Anggaran 2009, belanja TIK terbesar yang direalisasikan oleh Pemerintah Pusat adalah untuk Jenis Belanja Modal (kode akun 53), yaitu sebesar Rp. 5.632.813.060.267,- atau sekitar 52,10% dari total Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat.
Referensi : Tabel 2.4
53
BTI 2.7
Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2008 dan 2009
Gambar 2.7 : Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja Tahun Anggaran 2008 dan 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2009, Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Pegawai Rp. 0,-.
Pada TA 2009 terjadi kenaikan Belanja Pemerintah Pusat untuk TIK bila dibandingkan dengan pengeluaran Pemerintah Pusat untuk TIK pada Tahun Anggaran 2008, yaitu sebesar Rp. 137.697.400.449,- atau sekitar 1,27% dari total belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2009. Tetapi menurut peruntukannya atau Jenis Belanja ada beberapa Jenis Belanja yang mengalami penurunan. Pada Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Pusat membelanjakan untuk TIK pada Jenis Belanja Pegawai (kode akun 51) sebesar Rp. 493.293.053.820,- sedangkan pada Tahun Anggaran 2009 Pemerintah Pusat tidak membelanjakan untuk Jenis Belanja Pegawai (kode akun 51). Sehingga ada penurunan sekitar 4,56% dari Total Realisasi Belanja TIK TA 2009. Pada Tahun Anggaran 2009 terjadi juga penurunan realisasi belanja untuk Jenis Belanja Modal (kode akun 53) sebesar Rp. 191.901.849.136,- atau sekitar 1,77% dari Total Realisasi Belanja TIK TA 2009. Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Lain-lain (kode akun 58) sebesar Rp. 801.521.265.073,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 128.752.195.506 atau sekitar 19,14% dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2008 untuk Jenis Belanja yang sama.
Referensi : Tabel 2.4 54
BTI 2.8
Perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja pada Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja
Gambar 2.8 : Perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Pada Tahun Anggaran 2009, Belanja TIK untuk Jenis Belanja Modal sekitar 7,55% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja yang sama.
Pada Tahun Angaran 2009, Belanja TIK untuk Jenis Belanja Barang (kode akun 52) sebesar Rp. 4.352.034.704.183,- atau sekitar 5,39% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Barang sebesar Rp. 80.669.990.282.565,-. Sedangkan Belanja TIK untuk Jenis Belanja Modal (kode akun 53) sebesar Rp. 5.632.813.060.267,- atau sekitar 7,55% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Modal sebesar Rp. 74.650.017.440.777,-. Belanja TIK untuk Jenis Belanja Lainlain (kode akun 58) sebesar Rp. 801.521.265.073,- atau sekitar 2,04% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Lain-lain (kode akun 58) sebesar Rp. 39.387.086.659.186,-. Pada Tahun Anggaran 2009, Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Pembayaran Bunga Utang (kode akun 54) sebesar Rp. 190.866.139,- sangat kecil bila dibandingkan dengan total belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp. 93.891.144.236.711,-. Begitu juga Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Bantuan Sosial (kode akun 57) sebesar Rp. 25.101.325.000,- cukup kecil bila dibandingkan dengan total belanja Pemerintah Pusat untuk Jenis Belanja Bantuan Sosial (kode akun 57) sebesar Rp. 73.860.568.495.606,-
Referensi : Tabel 2.4
55
BTI 2.9
Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
Gambar 2.9 : Komposisi Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat menurut Fungsi Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan
Fungsi Ekonomi merupakan Fungsi yang Belanja TIKnya terbesar, yaitu sekitar 39,52% dari total Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Pada Tahun Anggaran 2009, Belanja TIK Pemerintah Pusat terbesar yang dikeluarkan menurut fungsi adalah pada belanja fungsi Ekonomi (fungsi nomor 04) yaitu sebesar Rp. 4.273.105.274.214,- atau sekitar 39,52% dari Total Belanja TIK Pemerintah Pusat. Fungsi Pelayanan Umum (nomor fungsi 01) merupakan fungsi dengan realisasi belanja TIK terbesar kedua sebesar Rp. 2.922.958.720.548,- atau sekitar 27,04% dari Total Belanja TIK Pemerintah Pusat. Selanjutnya fungsi Ketertiban dan Keamanan (fungsi nomor 03) merealisasikan belanja untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 1.730.648.670.353,atau sekitar 16,02% dari total Belanja Pemerintah Pusat untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (nomor fungsi 06) merupakan fungsi dengan belanja TIK yang terkecil yaitu sebesar Rp. 51.858.338.776,- atau sekitar 0,48% dari Total Belanja TIK Pemerintah Pusat.
Referensi : Tabel 2.5
56
BTI 2.10
Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009
Gambar 2.10 : Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat menurut Fungsi Tahun Anggaran 2008 dan 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan
Pada Tahun Anggaran 2009, Belanja TIK Fungsi Ekonomi mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,23 triliun.
Pada Tahun Anggaran 2009 ada beberapa Fungsi yang mengalami penurunan belanja TIK dibandingkan dengan belanja TIK pada Tahun Anggaran 2008 untuk Fungsi yang sama. Pada Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Pusat merealisasikan belanja untuk TIK pada Fungsi Pelayanan Umum (fungsi nomor 01) sebesar Rp. 2.922.958.720.548,-. Belanja pada Fungsi Pelayanan Umum ini mengalami penurunan sebesar Rp. 519.858.888.000,- atau sekitar 15,10% dari Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk fungsi yang sama. Dan beberapa Fungsi lainnya yang mengalami penurunan belanja TIK lebih dari 10% terjadi pada Fungsi Pertahanan (fungsi nomor 02) sekitar 62,04%, Fungsi Lingkungan Hidup (fungsi nomor 05) penurunannya sekitar 28,86%, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (fungsi nomor 06) penurunannya sekitar 81,50, Fungsi Kesehatan (fungsi nomor 07) penurunannya sekitar 44,82%, Fungsi Pariwisata dan Budaya (fungsi nomor 08) penurunannya sekitar 25,68%. Sedangkan Realisasi Belanja TIK untuk Fungsi Ekonomi (fungsi nomor 04) mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.230.125.059.441,- atau sekitar 40,43% dari Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 untuk fungsi yang sama. Fungsi lainnya yang mengalami kenaikan belanja TIK lebih dari 10% terjadi pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan (fungsi nomor 03) serta Fungsi Agama (fungsi nomor 09). Referensi : Tabel 2.5 57
BTI 2.11
Realisasi Belanja TIK LPND Ristek Berdasarkan Fungsi
Gambar 2.11 : Perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1,73 triliun.
Pada Tahun Angaran 2009, beberapa Fungsi merealisasikan belanja untuk TIK diatas 5% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk Fungsi yang sama. Belanja TIK untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan (fungsi nomor 03) sebesar Rp. 1.730.648.670.353,- atau sekitar 13,19% dari Belanja TIK Pemerintah Pusat untuk Fungsi yang sama. Belanja TIK untuk Fungsi Ekonomi (fungsi nomor 04) sebesar Rp. 4.273.105.274.214,- atau sekitar 7,34% dari Belanja TTIK Pemerintah Pusat untuk Fungsi yang sama. Belanja TIK untuk Fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial sebesar Rp. 163.622.897.266,- atau sekitar 5,26% dari Total Belanja Pemrintah Pusat untuk Fungsi Kependudukan dan Perlindungan Sosial. Belanja TIK untuk Fungsi Pariwisata dan Budaya sebesar Rp. 71.563.306.978,- atau sekitar 5,09% dari Total Belanja Pemrintah Pusat untuk Fungsi Pariwisata dan Budaya . Untuk Fungsi lainnya belanja TIK pada Tahun Anggaran 2009 kurang dari 5% dari Total Belanja Pemerintah Pusat untuk masing-masing Fungsi.
Referensi : Tabel 2.5
58
BTI 2.12
Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Lembaga/ Organisasi Pengguna
Gambar 2.12 : Komposisi Sepuluh Terbesar Lembaga/Organisasi Pengguna Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Kementerian ESDM membelanjakan TIK terbesar yaitu sebesar Rp. 3,11 triliun atau sekitar 28,80% dari total Belanja TIK Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Pada Tahun Anggaran 2009 Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada 11 (sebelas) Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian sebesar Rp. 7.540.713.939.462,- yang mencakup sekitar 69,75% dari total realisasi Belanja TIK seluruh Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian . Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep.ESDM) merupakan lembaga pemerintah pusat yang membelanjakan untuk TIK paling besar, yaitu sebesar Rp. 3.113.837.675.720,- atau sekitar 28,80% dari Total Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat. Kementerian Keuangan (Dep.Keu) membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 794.996.076.917,atau sekitar 7,35% dari Total Realisasi Belanja TIK pemerintah Pusat. Kementerian Pendidikan Nasional (Dep.DIKNAS) membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 781.649.779.730,- atau sekitar 7,23% dari Total Realisasi Belanja TIK pemerintah Pusat. Badan Intelejen Negara (BIN) membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 775.947.970.400,- atau sekitar 7,18% dari Total Realisasi Belanja TIK pemerintah Pusat. Kementerian Informasi dan Komunkasi (Dep.Kominfo) membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 427.643.549.125,- atau sekitar 3,96% dari Total Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat.
Referensi : Tabel 2.6
59
BTI 2.13
Belanja TIK Pemerintah Pusat Menurut Lembaga/ Organisasi Pengguna Tahun Anggaran 2008 dan 2009
Gambar 2.13 : Realisasi Belanja TIK Sepuluh Besar Lembaga Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2008 dan 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Tahun Anggaran 2009 Belanja TIK Kementerian ESDM mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,17 triliun.
Pada Tahun Anggaran 2009, Total Belanja TIK pada 11 (sebelas) Lembaga Pemrintah Pusat atau Kementerian sekitar 3,87% dari Total Belanja pada 11 (sebelas) Lembaga Pemrintah Pusat atau Kementerian sebesar Rp. 194.758.432.886.574,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep.ESDM) membelanjakan anggaran untuk TIK terbesar diantara Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat lainnya. Untuk Tahun Anggaran 2008 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep.ESDM) membelanjakan anggaran TIK sebesar Rp. 1.943.607.245.822,-, dan Tahun Anggaran 2009 membelanjakan untuk TIK sebesar Rp. 3.113.837.675.720,-, atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.170.230.429.898,- atau sekitar 10,82% dari Total Realisasi Belanja TIK Pemerintah Pusat. Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian lainnya yang mengalami kenaikan diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dep.Kominfo), Kementerian Perhubungan (Dep.Hub), Kepolisian Negara RI (KNRI), dan Kementerian Agama. Sedangkan beberapa Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian lainnya mengalami penurunan Belanja TIK bila dibandingkan dengan Belanja TIK Tahun Anggaran 2008. Kementerian Keuangan (Dep.Keu) mengalami penurunan Belanja TIK sebesar Rp. 260.587.548.221,-. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional (Dep.Diknas) mengalami penurunan sebesar Rp. 71.192.238.343,-. Kementerian Pekerjaan Umum (Dep.PU) mengalami penurunan sebesar Rp. 301.452.642.132,Referensi : Tabel 2.6
60
BTI 2.14
Perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja pada Pemerintah Pusat Menurut Lembaga/ Organisasi Pengguna
Gambar 2.14 : Perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja untuk Sepuluh Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009.
Sumber : Kementerian Keuangan (Nonaudited)
Belanja TIK Badan Intelejen Negara (BIN) sebesar Rp. 775,95 miliar pada Tahun Anggaran 2009.
Pada Tahun Anggaran 2009 beberapa Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian mempunyai tingkat perbandingan antara Belanja TIK dengan Total Belanja dari Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian tersebut lebih dari 10%. Badan Intelejen Negara (BIN) dan Lembaga Sandi Negara (LSN) merupakan 2 (dua) Lembaga Pemerintah Pusat yang mempunyai tingkat perbandingan Belanja TIK dengan Total Belanja Pemerintah Pusat yang paling tinggi dibandingkan dengan Lembaga Pemerintah lainnya. Masingmasing merealisasikan Belanja TIK sebesar Rp. 775.947.970.400,- untuk Badan Intelejen Negara (BIN) atau dengan perbandingan sekitar 80,09% dari Total Belanja Badan Badan Intelejen Negara, dan Rp. 370.826.310.248,-. Lembaga Sandi Negara (LSN) membelanjakan untuk TIK sekitar 77,06% dari Total Belanja Lembaga Sandi Negara (LSN). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep.ESDM) mempunyai perbandingan antara Belanja TIK dengan Total Belanja Pembangunan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dep.ESDM) sekitar 47,34%, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dep.Kominfo) mempunyai perbandingan antara Belanja TIK dengan Total Belanja Pembangunan untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dep.Kominfo) sekitar 31,39% Sedangkan Lembaga Pemerintah Pusat atau Kementerian lainnya mempunyai perbandingan antara Belanja TIK dengan Total Belanja Pembangunan kurang dari 10%. Referensi : Tabel 2.6 61
