JIINNAL II.,MU ET'XUTT Pelindung/Penilggung Jrwrb MoM. Daud Yoesoe{ S.H., M.H. Penarehrt
l. Pnof. Dr. Faisal A.Rani, S.H., M.Hum. 2. Yusri, S.H., MJI. 3. Basri,S.H., M.Hum. Ketue Pcnyundng T.Ahmad Yani,S.H.,M.Hum
Sekreterir Ilyas Yunus, S.H.,M.Hum.
Penyuntirg Pelakranr
l.
2. 3. 4.
SulaimaqS.H.,M.H.
Fitxi,SJl.M.H Mahtu4 S.H.,LL.M. Kurniawan, SJ{., LL.M.
Pcryunthg Ahli
1.
Prof.Ih. Husni Djalil,S.H.,M.Hum.
2. Prcf.Dr. Faisal A"Rani, S.H.,M.Hum. 3. ProfDahlan,S.H.,lvt.H. 4. Dr. Ilyas Ismail, S.H.,M.Hum. 5. Dr. Edy Purnama S.H."tr{.Hum. 6. Dr. Adwani, S.H.JvI.Hum. 7. Dr. Mohd. DitL S.H.,M.H. 8. Dr. Mahdi Syahbandir,S.H.,M.Hum 9. RizaNizrli,S.H.,M.H. Selcetrrlrt
l.
2.
Kamanrddin, S.Sos. Sri Mawarni, Amd.
Jurnal ini ditfrbitkkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala $ecara berkala, Caturwulan, yaitu setiap tahun dalam bulan-bulan April, Agustus, dan Desember. Penerbitan ini diharapkan bermanfaat bagl kepentingan perkembangan ilmu pengetahuaq terutama publikasi temuan-temuan ilmiatr di bidang itmu hukum kepada kalangan atau profesi hulom, mahasisw4 dan pembaca. Lebih
jauh media ini dapat menampung hubungan-hubungan komunikatif di antara para alumni Fakuttas Hukum Universitas
Syiah Kuala dengan berbagai gagasan keilmuan yang diajukan untuk dipublikasikan dalam jurnal ini. Jurnal KANUN menerima tulisan dari berbagai pihak untuk dipublikasikan, dengan kriteria sebagai berikut: Tulisan adalah orisinil, belum pernah diterbitkan melalui jurnal atau media publikasi lainnya.
a.
b.
(dalam bahasa lndonesia dan Inggris). Tulisan yang dimuat harus mengikuti
Mltrr Bortari
l.
stnrktur sebagai berikut: Pendahuluan,
ProfDr.Hikmahanto
kerangka teoretilg metodologi, tujuan
Juwan4S.H.,LlM.(Universitas
dan konstitusi: hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi, serta daftar Pustaka/
Indoncsia)
2. Prof. Dr. Runtun& S.H., M.Hum 3.
(Univenitas Sumatera Uma) Pmf. Sulaiman Hamid, S.H. (Unive.rsias Sumat€ra Utara)
4. Dr.
Ridwan Nurdin, MCL (lnstituto Agma lslam Negori Ar-raniry Banda Aceh)
Sfi
No. 2027lsK DITJEN PPG/STVI994
rssN 0854-549 TGL.26 APRIL 1994 Alamat Redaksi Fakultss Hukum Universitas Syiah Kuala Lt.Il Telp/Fot (065 l\ 7 5 52295 Danrssalam-Banda Acch web:
Juralft
.kanun.unsyiah.ac. id.
Tulisan disertai judul dan abstrak
c.
rujukan (lihat petujuk penulisan).
Naskah dihrlis spasi ganda dengan
Microsof Word, dalam
15-20
halaman, ukuran kuarto, kirim dalam bentuk Hard dan Soft Copy bersama tulisan.
Setiap tulisan yang dimuat dalam merupakan PendaPat dan tanggungiawab pribadi perrulis. Redaksi berhak mengedit setiap tulisan yang dimuat pada jumal ini tanpa mengubah
jurnal ini
subtansinya.
JURNAL ILMUELIIruM
Nomor tS Tahun xlu
Desember
Rie Fitri, S.H., M.Hum.
20tt
TINJAUAN TANAII TERI,ANT.AR DALAM PERSPEKTIF'ITUKUM ISLAM ..^.......,.. 227 Efendi, S.H., M.Si.
Iman Jauhari, S.H., M.Hum.
Syamsul Bahri, S.Ag., M.A. PENERAPA KATDAH.KAIDAH ISI,AM DALAM ISTINBATHHUKUM (Studi Anatisis Kajian Dewan
Hisb"Jp"*irl
............,.-._.1.._-......
......,.
2g7
Ifasan Basri, S.H.,llt H.
KEDUDUKAN SYARIAT ISLAM DI ACEIT DALAM SISTEM HUKUM Zahratul Idami, S.H.; M.flum. DA,Y PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAIY KETATANEGARAANDALAMSEilRA;ISLAM...........*.-:....
IJTIIIAD
.........326 Ilyas, S.H., M.Hum. TANGGUNG JAWAB AIILI WARIS TERIIADAP ITUTANG PEWARIS BERDASARKAN HuKrilvr
rslAl[-.:.*:....
...... ..
...
...............3s0
Susiana, S.H., M.Hum.
EAK ANAK ANGKAT TERIIADAP HARTA PEI\TINGGALAN ORANG aNGKAT MENURUTTTUKUM TUA rsrAju::.. Kumiawan, S.H", LLM. DEMOKRASI DAN KONSTITUALISME
...._..GG_;
IIUKUM ISLAM DI II\I}ONESIA ............ ,,...3i4
Araita, S.H., M.I{. KEDLDUKAN SUAMI ISTRI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAI\T nuKuM ISLAM ...........,..38e
IANUN No. SS Edtsl Desember 20tl 1t
Susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Oang Tua Angkat Menurut Hukum lslam
HAK ANAi ANGKAT TERHADAP HARTA PENINGGALAI\I ORANG TUA AI\GKAT MENURUT IIUKTJM ISLAM (The Rights Of Adopted Child Towards The Inheritance Properties Of Adopted Parents Based On Islamic Law)
Oleh: Susiana*) ABSTRACT Kata Kunci: Hak Anak Angkat, Harta Peninggalan Orang Tua Angkat An adopted child is the child which his rights has been changedfrom his parents, guardian that is valid or other people that are responsible for taking care, education and to grow the child by in the family of adopted parents based on the decision of the court. The parents are responsible for daily life and education of the child. In Islamic low the adopted parents are stil! having relationship with his biological parents; hence the child is not going to be one of the parties receiving the legacy from the adopted parents.
If
parents die, the adopted child would not be one of them but Islamic lav, provide certainty and protection to the child receiving the legaqt from his adopted parents is ihrough the institution wasiat wajibah as ruled in Article the
209 (2) ofthe Islarnic Law Compilation.
A. PENDAHULUAI\ Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti dan menjadi harapan setiap orang yang membangun keluarga. Anak
memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kaia usia tua.
Anak merupakan penerus keturunan. Sebuah keluarga yang ideal
terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun dalam sebuatr keluarga tidak selarnanya ketiga unsur
ini terpenuhi. Terkadang
ada keluarga yang tidak
mempunyai anak, ada keluarga yang memitriki anak, rutmun tidak mampu membiayai anaknya, dan ada juga keluarga yang menelantarkan anaknya.
*)
Susiana, S.H., M.Hum, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
KAIIIIN No. 55 Edlsl Desember 2011
susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta peninggaran orang Tua Angkat Menurut Hukum rsram
Keluarga yang tidak memiliki anak dan sangat menginginkan anak biasanya melakukan pengangkatan anak. pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berraku. Anak angkat adalah anak yang haknya diarihkan dari ringkungan kekuasaan orang hu, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalarn lingkungan keruarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan pengadilan.l3r selaniutrya dalam pasai r71 huruf (h) Kompilasi Hukum Isram (KHI) disebutlran bahwa ,,anak angkat adalah anale yang dalam hal pemeliharaan daram hidupnya sehari-hari, biayapendidikan dan sebagainya beralih tanggung jauabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusao pengadilan,,.
Di dalam hukum Islam ditentukan bahwa pengangkatan anak tidak
memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang fua kandun ,,,yd, terutama daram har mewarisi harta peninggalan orang tuanya dan secara tegas ditentukan bahwa anak angkat hukanrah ahli waris dari orang tr_ra angkatnya.
Berkaiten dengan pengangkatan anak sebagaimana diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hak
anak angkat terhadap harta peninggalan ofturg tua angkat menurut hukum Islam, karena ,Jalam kenyataan seterah orang fua angkat
meninggal dunia sering te{adi perselisihan mengenai harta peninggalan orang tua angkat antara anak angkat dengan saudara kandung orang tua angkat.
B. PEMBAHASAAI
1. Tinjauan Tentang pengangkatan Anak Pengangkatan anak merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang tidak memiliki keturunan. pengangkatan anak menjadi bagian
,.n,ro*,;#iHllan KANUN No. SS Eifist Desember
t
Pasal
I
20II
angka e Undang'undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentatg
365
Susiana,HakAnakAngkatTerhadapHartaPeninggalan0rangTuaAngkatMenurut}lla[h.:
dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyanglrt orang peroraogan dalam keluarga' ' ;i.r
-;1.
Penganglatan
132
anak adalah perbuatan
hth'
orang tua' unfi mengalihkan hak dari lingkungan kekuasaan jawab atas perawatm' atau orang lain yang bertanggung lingkungan dan membesarkan anak tersebut ke dalam pengadilan' tua angkatnya berdasarkan putusan dan penetapan Pengangkatan anak harus ditakukan menurtil
hukum' perundang-undangan yang berlaku agar sah secara dan orang ua dapat memberikan kepastian bagi anak angkat 20fll2 Pasal 39 Undang'undang Nomor 23 Tahun
\
Perlindungan anak menyebutkan bahwa:
(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilainrkan unhrk kepentingm kdi terbaik bagi anak dan ditalaftan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlalcu.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)
diangkat dan memutuskan hubungan darah antara anak yang tuakandungnYa. yang (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama
did
oleh calon anak angkat. dapat dilakukn (4) Fengangkatan anak oleh warga negara asing hanya sebagai upaya terakhir.
agama anek (5) Dalam hal asai usul anak tidak diketahui' maka setempat' d.isesuaikan dengan agama mayoritas penduduk
Sejak Tahun 2007, pengangkatan anak telah
mendapat
Nomor 54 pengaturan tersendiri, yakni di dalam Peraturan Pemerintatr Pasal Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Di dalam Tatrun 2007 Tentang
"'
dbn Pengangkntan anak Ahmad Kamil dan M,Fauzan, Hukum Perlindungan
di Indonaia,Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm
356
ix'
MNITN
No.
Si
oaxi'iese*er
2011
-
Susiana, Hak Anak Angkat lerhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum lslam
''"
2 disebutkan bahwa "Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejalrteraan anak dan periindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan,'. Selanjutnya di dalam Pasal 3 ditentukan bahwa:
(1) calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(2) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agirma mayoritas penduduk setempat.
Lebih lanjut, di dalam pasal 4 ditenhrkan bahwa pengangkatan anak tidak rnemutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kanduugnya.
Menurut hukum Islam, pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.
I 33
Tidak memutuskan hubunga, damh antara anak yang
diangf
dengan orang tua biologis dan keluarga.
Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkaftrya. c.
Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang rua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal/alamat.
d.
orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.
"3 Muderis Zani, Adopsi suatu Tinjauan dari Tigo
Grafika" 20A2,h1m54. MNUN No. 55 Etltst Desember 2011
Sistem Hukum, Srnar 367
SusIana,HakAnakArrgkatTerhadapHartaPeninggalanGangTuaAngkatlMenurutHukum,lslam
.2.Anak'AngkatBukanAhliWarisdalamHukumlslam
..Masalahwarisanpastiakandialamiolehsetiaporang.Pada saatseseorangmeninggaldunia,hartayangditinggalkannyaakan
171Huruf(a),hukumwarisadalahhukumyangmengaturtentang pewaris, pemindatran hak pemilikan hafi.a peninggalan (tirkah) dan berapa menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris Summa, bagiannya masing.masing. Mentrrut Mrrharrrmad Amin segala sesuatu hukum kewarisan Islam adalatr hukum yang mengatur atas harta yang berkenaan dengan pengalihan hak dan atau kewajiban
kekayaanseseorangsetelahiameninggalduniakepadaahli warisnya.134
Dalamhukunrlslam,tatacarupembagianwarisantelahdiatur merinci secara dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menjelaskan dan
Di detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan' hal kert'arisan Indonesia, dasar hukum yang dijadikan pedoman dalarn Islarn adalatl dan penetapan ahli waris bagi masyarakat yang beragama KomPilasi Hukum Islam (KHI)'
warisan atau harta peninggaian adalah harta yang ditinggalkan maupun oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya baik lakihak-haknya. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia,
lakimaupunperempuaflyangmeninggalkansejumlahhartabenda surat maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan wasiat maupuu tanpa surat wasiat'l3s
MenurutMuhammadAliAsh.Shabuni,pengertianpeninggalan
yangdikenaldikalanganfuqahaadalahsegalasesuatuyang Jadi pada ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya.
prinsipnyasegalasesuatuyangditinggalkanolehorangyang Dunia Islam, Flaj,r
Muhammad Amin summa, Hukum Keluarga Islam di Grafindo Persada, JakartU2004, hlm 107' l{afis di Indonesia: itilihat dari PerspeWif Hufum Sopu.ruo, tiuk bandung, 2006, hlm i6' perdata, nAcui tstam dan liukum Adat,Refika.Adytam4 -XINUXNo' 55 Edbl Daembet 2011 rrn
---trtE;;
368
*
Susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Hukum lslam
meninggal dinyatakan 'sebagai peninggalan, baik piutang maupun utang.
itu berupa ha.rtq
136
Menr-rut ulama fiqih, dasar pewarisan dalam Islam adalah pertalian darah (al-qarabah), hubungan perkawinan (al-musaharah) dan
memerdekakan hamba satraya
(wala'). pewarisan atas
dasar
memerdekan hamba sahaya sudah tidak ada lagipadazaman ini. Dasar pewarisan menurut
(l) .
KHI disebutkan dalam Pasal I 74 ayat
ysaitu:
a. Menurut hubungan darah;
o
golongan laki-laki terdiri
dai:
ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman dan kakek, dan
c
golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
b.
Menurut hubungan perkawinan; terdiri dari duda atau janda
Dari ketentuan Pasal 174 ayat (1) sebagaimana disebutkan di atas dapat diketahui bahw4 dasar mewaris menurut hukum Islam
lwrya
2
sebab yakni sebab adarrya hubungan darah dan sebab
perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori yang disebutkan
di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau
satu
kettrrunan dengan orang tua angkatnya, dan bulian pula lahir dari perkawinan y-ang sah dari orang tua angkatnya. Oieh karena itu, di
antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saiing mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah"l37
I3u
Muhanmad
Ali
lnsani, Jakarta, 1995, hlm 33, r37
Ash-Shabuni, Pembagian lV'aris Menurut
Musthofa Sy, Pengangkotan Kencana, Jakarta, 2008, hlm 130-131. KAIiUN No. 55 Edlsl Desember 2011
t
Islam, Gema
Anak. Kewenangan Pengodilan
Agama,
359
Susiana, Hak Anak Angkat TerhadapHarta Peninggalan Orang Tua Nngkat Menurut Hukum lslam
3. Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Sebagaimana dijelaskan sebelurnnya bahwa anak angkat tidak
berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatrrya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh
2 (dua)
hal,
yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga
,
anak angkat bukari atrli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.
Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya. maka orallg tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. selain itu dapat juga
diberikan melalui wasiat, Dalam Islam ditentukan bahna wasiat dapat
diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari har[a orang yatlg memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari
l/3
harta, maka wasiat
itu hanya
ll3 huta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari l/3 harta akan memerlukan
berlaku sejumlah
persetujuan
ahli waris. wasiat dalam
keadaan
ini
ada
3
(tiga)
bentuk:138
a.
Semua ahii waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.
'o.
Para atrii waris tidak me.mbenarkan yang lebih dari
ini berlaku
l/3. Dalam hal
wasiat yang 1/3 diberikan kepada yang menerima
wasiat, sedangkan 213 Cnbagi antara para ahli waris.
c.
Sebagian
ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari ll3
sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal
ini dibagi
harta
peninggalan dua kali.
370
R'izki Puha, '38 Muharnmad Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Semarang, 1997, hlm 306. KANIIN No. 55 Edisl Desembet 20ll
Suslana, Hak Anak AngkatTerfiadap Harta Peninggalan Oang Tua Angkat Menurut Hukum lslam
Apabila orang tua angkat tidak memberikan'hibah
semasa
hidupnya dan juga tidak meninggalk,an wasiat kepada anak angkatrya" maka hukum Islam tetap memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209
(l) Harta peninggalan
KHI
yang menentukan bahwa:
anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176
sampai dengan 193
KHI,
sedangkan terhadap omng tua angkat
yang tidak menerima wasiat diberi wasiot wajibah sebanyakbanyaknya l/3 daxi harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya l/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
KHI
menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua
angkat tidak'ada hubungan kewarisaq tetapi sebagai pengakuan dari
lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan
orang tua angkatnya dikukutrkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.l3e Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa
atau hakim sebagai aparat negata unflik meniaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.!4o lvlenurut Mtrhammad
Hasbi Ash Shiddieqy, wasiat wajibah adalah wasiat yang wajib dilahrkan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.lal
KHI
menentukan kewajiban orang orang tua angkat untuk
memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatry4 kareana orang tua angkat telah dibebani
tanggung jawab untuk mengurus segala kebutuhan anak angkatnya. r3e
'uo
Musthofa Sy, Op.Cit, hlm l3l. Ah-ad Rofrq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakart&
2000, trlm 462. rar
KANUN
MuhammadHasbi Ash Shiddieqy, op.Cit,hlm 300.
No. 55 EdlslDesember 2011
37t
lslam uarta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut.Hukum Susiana, Ha[.,.1.1?k Anglet.l9,"fgdap
wajibah antaxa anak angkat Menurut Musthofa sy, pengaturan wasiat orarlg tua angkat dapat mencegah dan menghindari
...,.,'d€ngan
-..konflik/sep''gketaarfiaruanakangkatdengankeluargaorangfuaangkat
yangmeqiadiahliwarisdariorangtuaangkattersebut.la2 -
,. t-,..1, ,
C. PENUTUP Anakangkatmerupakananakyangsahberdasarkanpenetapan pengadilarr,akantetapianakangkattetapmempunyainasabdenganorang waris mewaris sehin gga tetap mempunyai hubungan
tua kandunsryq
denganoftmgtuakandungnya.MenurutKompilasiHukumlslam,anak angkatnya, demikian sebaliknya' angkat bukanlah ahli waris dari orang tua jawab atas pemeliharan dan
Orang tua angkat bertanggung
pendidikananakangkatnya.Untukmemberikanperlindunganbagi
.
angkatnya, orang tua angkat kelangsungan hi.dup dan kesejahteraall anak atrli waris dariny4 sehingga harus menyadari batrwa anak angkat bukanlah
orangttraangkatdapatmempersiapkanwasiatataumemberikanhibalt kePada anak angkatnYa'
Unrukmenjarninkeseja}rteraarranakangfut,KHlmenetapkanhak
wasiatwajibahbagianakal$atsebanyakl/3darihartapeninggalan orang tua angkatrya. Ketentuan
ini memberikan jalninan bagi anak angkat
olang tua angkahya' untuk memperoleh hak atas harta peninggalan bukanlah ahli waris dari walaupun menurut hukum waris aneJc angkat suatu lembaga yang orang tua angkatnya, Wasiat wajibah merupakan
menjaminhakanakangkatterhadaphartapeninggalanorangtua angkatnYa.
ra2l4nsthofa Sy, Op.Cit, hlm 135'
372
KAN|IN
No, 55
EdBtDaembet 2011
susiana, Hak Anak Angkat Terhadap Harta peninggaran orang Tua furgkat Menurut Hukum rsram
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku Ahmad Karnil dan M.Fauzan, Huhtm perlindungan pengangrraton
Ahmad
anak di
Indonlsia,nrir*"ri
Rofiq, Hukum Islam di Indonesia,
Jakarta,
2ooo.
dan
pers, Jakart ab 200g.
Raja Grafincio persada r wrDsrr.r'
Eman suparman, Huratm waris di Indonesia; ditihat dari perspektif Hulrum perdata' Hurrum Isram dan Hukum Adat, Refika Adytamq Bandung, 2006.
Muderis z,.*t, Adopsi sudtu Tinjauan dari riga sistem Hukum, sinar Grafika,2002.
Ali
Muhammad
Ash-shabuni, pembagian waris Llenurut lsramGema Insani, Jakart4 1995.
gT
Muhammad summa, Hukum Keruarga Isram di Dunia Isram, Raja Grafindo persadq Jakarta, 2OOZ. Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, Fiqh Mawaris,pustaka Rizki putra, Semarang, i997.
Musthofa sy, pengangratan Anak: Kewenangan pengadiran Agama, Kencana, Jakarta, 200g.
B. Peraturan
perundang-undangan
undang-undang Nomor 23 Talr,n 2002 Tenteurg perlindungan Anak. Kompilasi Hukurn Islam
I I
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200T Tentang peraksanaan pengangkatan Anak.
****0O0**'t*
MNUN No.
r I
SS
Edtst Desember
20Il
373
I
