KLARIFIKASI ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS PENGADAAN KOTAK SUARA KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2004 Nomor : 1 A.
Temuan BPK
I.
Dugaan adanya komitmen terselubung untuk memenangkan PT. Survindo Indah Prestasi.
Tanggapan KPU PT. Socrates Cipta Muara sebagai perusahaan yang menawarkan berbagai konsep pembuatan kotak suara keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 tidak dikenal oleh KPU.
Namun demikian pada awal tahun 2003 terdapat beberapa perusahaan lain
yang juga menyampaikan contoh kotak suara yang terbuat dari berbagai bahan baku antara lain kain terpal, plastik, kayu, PVC, besi galvanized dan bahan aluminium dengan spesifikasi yang berbeda-beda pula (knockdown dan permanent). Pada waktu itu Komisi Pemilihan Umum belum menentukan mengenai penetapan bahan baku dan spesifikasi kotak suara karena harus diputuskan dalam pleno KPU sedangkan Panitia Pengadaan Kotak Suara belum terbentuk. Kotak
Suara
dibentuk
berdasarkan
Surat
Keputusan
Panitia Pengadaan KPU
Nomor
844/SK/KPU/2003 tanggal 26 Agustus 2003. Adapun temuan BPK mengenai dugaan adanya komitmen KPU untuk memenangkan PT. Survindo Indah Prestasi (PT. SIP) dan juga komitmen untuk memberikan sejumlah dana kepada KPU yang didasarkan pada memo dan catatancatatan PT. SIP adalah tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar kesimpulan. Lampiran
:
Surat Keputusan KPU Nomor 844/SK/KPU/2003 tanggal 26 Agustus 2003.
2
Temuan BPK II.
Dugaan rekayasa pelelangan untuk memenangkan PT. Survindo Indah Prestasi dalam pengadaan kotak suara keperluan Pemilu Tahun 2004
II. 1. Pelaksanaan prakualifikasi tidak sesuai ketentuan. Tanggapan KPU 1.
Prakualifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi, kemampuan usaha perusahaan dan pemenuhan syarat-syarat sebelum ditetapkan sebagai peserta lelang pengadaan kotak suara.
Untuk mencapai tujuan ini panitia
lelang mengumumkan tentang pelelangan kotak suara dengan prakualifikasi melalui media cetak (surat kabar Nasional : Republika dan Media Indonesia. Pengumuman juga dimuat di website KPU dan pada papan pengumuman resmi KPU) tanggal 2 September 2003. Persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam mengikuti prakualifikasi telah tegas dinyatakan pada papan pengumuman resmi KPU dan website KPU.
Mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis KEPPRES No. 18 Tahun 2000 pada Bab II angka 3 huruf c bahwa dalam pelaksanaan prakualifikasi, Panitia melakukan penelitian dan penilaian data kualifikasi calon peserta lelang, antara lain sertifikat penyedia barang/jasa yang dikeluarkan oleh assosiasi perusahaan/profesi, meneliti dan menilai kelengkapan persyaratan administrasi, kemampuan dan kesesuaian peralatan produksi, kemampuan finansial yang dibuktikan dengan rekening koran 3 bulan terakhir atau surat dukungan bank.
Penelitian juga dilakukan dengan mencocokkan berkas
dokumen yang disampaikan oleh calon peserta dengan dokumen aslinya. Apabila ditemukan adanya beberapa perusahaan yang menggunakan bengkel yang sama, Panitia melakukan penelitian administrastif dan hasilnya bahwa calon peserta yang datanya lengkap dan dari segi kemampuan usaha dan kompetensi teknis memadai, peserta tersebut dinyatakan lulus, sedangkan yang lainnya dinyatakan tidak lulus (gugur).
3
Karena keterbatasan waktu dan personil, Panitia tidak dapat melakukan chek fisik dan peninjauan ke lokasi pabrik. Dalam pelaksanaan prakualifikasi, jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri sebanyak 181 perusahaan, sedangkan jumlah perusahaan yang menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada panitia lelang sampai akhir waktu penyerahan sebanyak 149 perusahaan. Setelah panitia lelang melakukan evaluasi atas dokumen prakualifikasi yang disampaikan oleh calon peserta lelang tersebut di atas, ternyata yang memenuhi persyaratan (lulus prakualifikasi) hanya 76 perusahaan. Hasil ini diumumkan melalui papan pengumuman resmi KPU dan website KPU.
Sehubungan jumlah pengadaan kotak suara relatif besar ± 2,2 juta unit dan dalam waktu yang relatif singkat dengan memperhatikan hasil prakualifikasi, maka tidak ada satu perusahaan yang dianggap mampu secara sendiri untuk mengadakan kotak suara, baik ditinjau dari aspek jumlah mesin/peralatan yang dimiliki dan atau kemampuan finansial. Oleh karena itu panitia lelang menetapkan bahwa peserta lelang harus berbentuk kemitraan (konsorsium) yang anggotanya dari perusahaan yang dinyatakan lulus prakualifikasi dengan jumlah sekurang-kurangnaya 3 (tiga) perusahaan atau satu perusahaan (tanpa bermitra)
dengan memiliki jaringan bengkel/unit produksi sekurang-
kurangnya 5 (lima) bengkel/unit produksi.
Hasil dari penetapan ini ternyata
bahwa 12 peserta lelang yang berbentuk konsorsium dan 18 peserta lelang berbentuk jaringan bengkel/unit produksi.
Mengingat kotak suara yang terbuat dari bahan metal dan dengan system knockdown belum pernah dibuat di Indonesia, maka untuk memperoleh masukan mengenai perbandingan spesifikasi kotak suara yang terbuat dari bahan aluminium dan bahan baja galvanized, KPU mengundang calon rekanan yang telah terdaftar untuk memberikan presentasi di depan pleno KPU.
4
Lampiran : 1. Fotocopy pengumuman prakualifikasi melalui Harian Republika dan Media Indonesia serta papan pengumuman resmi KPU; 2. Daftar 181 perusahaan yang mendaftar prakualifikasi; 3. Daftar 149 perusahaan yang mengembalikan berkas dokumen prakualifikasi; 4. Daftar 76 perusahaan yang lulus prakualifikasi; 5. Rapat pleno KPU dalam acara presentasi kotak suara dari bahan aluminium tgl. 17 September 2003; 6. Rapat pleno KPU dalam acara presentasi kotak suara dari bahan metal/baja galvanized tgl. 23 September 2003; II.2. Manipulasi data prakualifikasi oleh PT. Survindo Indah Prestasi.
Tanggapan KPU. Panitia dalam melakukan penelitian dan penilaian berkas dokumen prakualifikasi yang disampaikan oleh calon peserta adalah benar sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai sehingga jika terjadi manipulasi data prakualifikasi oleh PT. Survindo Indah Prestasi,
hal ini harus dipertanggungjawabkan oleh PT. Survindo Indah
Prestasi. Lampiran
: Contoh surat pernyataan tentang kebenaran dokumen prakualifikasi;
II.3. PT. Survindo Indah Prestasi mensubkontrakkan semua pekerjaan utama pada pihak ketiga.
Tanggapan KPU. Sesuai dengan akte pendirian konsorsium, PT. SIP sebagai ketua konsorsium menggandeng 6 perusahaan yang telah dinyatakan lulus prakualifikasi yaitu PT. Nadia Mitra Wangi, PT. Lima Wira Wisesa, PT. Cipta Kreasi Packindo, PT. Buana Cipta Agung, PT. Telaga Palma Kencana dan PT. Bukit Permata Batu Mas.
Dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan kotak suara,
sebagaimana dimaksud dalam surat perjanjian antara KPU dan PT. Survindo
5
Indah Prestasi, Nomor 99/15-A/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 dimana 6 perusahaan tersebut di atas tercantum sebagai Anggota Konsorsium. Lampiran :
1. Surat perjanjian Nomor 99/15-A/XI/2003 tanggal 21 Nopember 2003 ; 2. Fotocopy Akte pendirian konsorsium PT. Survindo Indah Prestasi Nomor 6 tanggal 30 September 2003 Notaris SURYADI, SH;
II.4 Penyusunan HPS oleh Panitia Pengadaan tidak wajar.
Tanggapan KPU. Panitia pengadaan dalam menyusun HPS kotak suara berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab I Nomor 6 huruf b Juknis KEPPRES Nomor 18 Tahun 2000 bahwa salah satu data dasar adalah harga pasar setempat pada waktu menyusun HPS.
Besarnya HPS per unit kotak suara
yang dihitung oleh Panitia meliputi bahan baku, biaya produksi, biaya distribusi, biaya monitoring, keuntungan perusahaan dan overhead dan PPn sebesar Rp.147.443,-.
Besarnya HPS per unit kotak suara tersebut dibawah
pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp.150.000,- per unit. Pagu anggaran sejumlah tersebut sudah disetujui oleh Panitia Anggaran DPR dan Departemen Keuangan yang dituangkan dalam PPKO Tahun Anggaran 2003 dan PPKO Tahun Anggaran 2004. Dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan kotak suara, harga penawaran PT. Survindo Indah Prestasi adalah Rp.141.900,- per unit franko KPU di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan KEPPRES
Nomor 18 Tahun 2000, penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis serta penawaran harga sebagaimana dituangkan dalam dokumen lelang, diusulkan sebagai pemenang lelang.
6
Harga satuan barang sejenis (kotak suara) belum pernah dikeluarkan oleh instansi Pemerintah, baik BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri maupun Pemda DKI sehingga tidak diperoleh pembanding harga.
Sumber data dan
informasi perhitungan biaya tersebut berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat penyusunan HPS antara lain diperoleh dari beberapa produsen bahan baku aluminium coil (lembaran) dimana harga aluminium tersebut sangat dipengaruhi harga bahan baku aluminium di pasaran dunia (London Metal Exchange) yang cenderung naik pada periode bulan September dan Oktober 2003 yang datanya diperoleh melalui browsing internet. Beberapa produsen aluminium menawarkan dengan kisaran Rp.21.000,- s/d Rp.21.137,- per kilogram.
Bahwa mengingat pelaksanaan pengadaan kotak suara lebih
kurang 4 bulan ke depan, diperhitungkan hedging dengan rata-rata 5% karena harga bahan baku aluminium berpatokan harga aluminium dipasaran dunia (internasional). Pola perhitungan yang digunakan oleh KPU dalam menyusun HPS untuk bahan baku aluminium sebagai berikut : a. b. c.
PT. Alumindo PT. Starmas Hyosung Corp. Jumlah :
Dengan PPn (Rp) 21.000,00 21.000,00 23.250,70 65.250,70
Tanpa PPn (Rp) 18.900,00 18.900,00 21.137,00 58.937,00
Jumlah perhitungan rata-rata tanpa PPn yaitu Rp.58.937 : 3 = Rp.19.645,00 Perhitungan harga bahan baku aluminium sebesar Rp.20.500,00 adalah berdasarkan angka rata-rata (Rp.19.645,00) ditambah dengan hedging sebesar 5%. Sebagai gambaran berdasarkan data kurs US dolar pada tanggal 3 Nopember 2003 adalah Rp.9.015,- per dolar, sehingga apabila dikalikan harga aluminium US$ 2,5 = Rp.22.537,50 per kg
Perhitungan biaya produksi pengerjaan kotak suara antara lain biaya penekukan,
biaya
pemotongan
plat,
pengembosan
huruf
KPU,
7
reveting/curling, pembuatan deis (cetakan) dengan ukuran yang berbeda-beda dan harga pembuatan yang relatif mahal (investasi khusus). Selain daripada itu adanya penawaran dari beberapa bengkel/unit produksi yang merespons adanya pembuatan kotak suara untuk keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 (terlampir). KPU dalam menentukan biaya produksi kotak suara berdasarkan data yang diperoleh panitia lelang dari data referensi dan survey beberapa perusahaan sedangkan Tim BPK berdasarkan perjanjian yang dilakukan PT. SIP dengan perusahaan-perusahaan pendukungnya, dengan demikian rujukan Tim BPK dalam membuat HPS tidak dapat dijadikan ukuran untuk investigasi/audit KPU.
Sebagai gambaran apabila HPS kotak suara yang
dibuat Panitia dibandingkan dengan temuan Tim BPK sebagai berikut :
No. 1.
Uraian Bahan Baku Aluminium Baut & mur kupukupu Pegangan kotak Overpal Engsel Gembok kuningan + kunci Sticker Boks + plastic Jumlah bahan baku :
2.
Biaya produksi Penekukan & bor Pemotongan plat Embos huruf KPU Rivet/curling Pengepakan Jumlah biaya produksi Jumlah bahan baku & produksi
KPU
Tim BPK berdasarkan data perjanjian PT. SIP dengan pendukungnya Rp.61.952,25 Rp.960,00
3,39 kg 24 psng
x x
Rp.20.500,00 Rp.150,00
Rp.69.495,00 Rp.3.600,00
2 bh 1 set 2 bh 1 bh
x x x x
Rp.1.950,00 Rp.1.000,00 Rp.1.000,00 Rp.2.750,00
Rp.3.900,00 Rp.1.000,00 Rp.2.000,00 Rp.2.750,00
Rp.1.500,00 Rp.1.250,00 Rp.1.250,00 Rp.2.250,00
1 bh 1 bh
x x
Rp.500,00 Rp.3.750,00
Rp.500,00 Rp.3.750,00 Rp.86.995,00
Rp.2.250,00 Rp.71.412,25
Rp.7500,00 Rp.2.700,00 Rp.2.250,00 Rp.1.350,00 Rp.750,00 Rp.14.550,00
Rp.10.000,00
Rp.101.545,00
Rp.81.412,25
6 bh 6 bh 3 bh 27 ttk 1 unit
x x x x x
Rp.1.250,00 Rp.450,00 Rp.750,00 Rp.50,00 Rp.750,00
3.
Biaya distribusi & asuransi
16%
x
Rp.101.545,00
Rp.16.247,00
Rp.12.815,00
4.
Biaya monitoring Jumlah 1+2+3+4 Keuntungan Jumlah sebelum pajak PPN Harga per unit
4%
x
Rp.101.545,00
10%
x
Rp.121.854,00
Rp.4.062,00 Rp.121.854,00 Rp.12.185,00 Rp.134.039,00
Rp.3.425,00 Rp.97.652,25 Rp.0.765,23 Rp.107.417,48
10%
x
Rp.134.039,00
Rp.13.404,00 Rp.147.443,-
Rp.10.741,75 Rp.118.159,22
8
Perlu disampaikan bahwa pembuatan kotak suara dengan bahan baku aluminium dengan system bongkar-pasang (knockdown) adalah yang pertama kali dan belum pernah dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri.
Perhitungan estimasi biaya distribusi kotak suara berdasarkan harga rata-rata mulai dari bengkel/unit produksi sampai ke lokasi KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia meliputi antara lain : ongkos pemuatan di pabrik/workshop, biaya angkut sesuai moda transportasi, sewa gudang, pengawalan, asuransi dan biaya bongkar di tempat tujuan.
Apabila dibandingkan dengan
perhitungan biaya distribusi dengan menggunakan variable jarak, moda transportasi, volume kotak suara dengan perhitungan kubikasi sebagaimana perhitungan Tim BPK, maka biaya rata-rata distribusi kotak suara per unitnya lebih besar dengan kisaran rata-rata ± Rp.51.000,- franko Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam perhitungan HPS oleh KPU biaya distribusi per kotak hanya sebesar Rp.16.247,-.
Mengingat kotak suara merupakan barang kebutuhan
mutlak yang digunakan dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka untuk mengurangi terjadinya risiko kerusakan, kehilangan, tenggelam, terbakar dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab perusahaan ekspedisi, diperlukan suatu jaminan (asuransi) atas terjadinya risiko tersebut. Dalam menentukan HPS sama sekali tidak benar telah terjadi kolusi dengan perusahaan manapun.
Temuan BPK yang memperbandingkan HPS kotak suara dengan harga bahan baku dan asesories yang diperoleh dari perjanjian yang dilakukan oleh PT. SIP dengan perusahaan-perusahaan pendukungnya, tidak bisa dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara.
Sesuai dengan Juknis KEPPRES Nomor 18
Tahun 2000 pada Bab I Nomor 6 huruf c bahwa HPS digunakan sebagai alat untuk :
9
a. menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya; b. menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah; c. tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
Sesuai dengan keputusan rapat pleno KPU bahwa porsi pekerjaan PT. SIP dikurangi dan dialihkan ke PT. Tjakrindo Mas dan CV. Almas yang menempati rangking II dan III dalam evaluasi administrasi teknis.
Dalam
pelaksanaan pekerjaan tersebut PT. Tjakrindo Mas dan CV. Almas bersedia melaksanakan pengadaan kotak suara dengan harga Rp.141.900,- per unit franko KPU di Kabupaten/Kota, walaupun dalam surat penawaran PT. Tjakrindo Mas mengajukan harga Rp.145.205,86
per unit dan CV.
Almas Rp.148.500,- per unit, lebih tinggi (2,3%) dan (4,6%) dari harga penawaran PT. Survindo Indah Prestasi. Lampiran :
1. Rapat pleno KPU tanggal 19 Juni 2003 ; 2. Harga aluminium sheet dari PT. Starmas, PT. Alumindo dan Hyosung Corp. dan browsing internet; 3. Biaya produksi dan harga bahan penolong dari beberapa perusahaan/bengkel; 4. Biaya distribusi dari beberapa perusahaan ekspedisi BUMN dan swasta; 5. Rekap perhitungan KPU terhadap biaya distribusi dengan variable jarak, moda transportasi, volume kotak dengan perhitungan kubikasi 6. Surat penawaran harga dari PT. Tjakrindo Mas dan CV. Almas;; 6. PPKO Tahun Anggaran 2003 dan Tahun 2004; 7. Surat pernyataan PT. Tjakrindo Mas dan CV. Almas; 8. Fotocopy data kurs US$ tanggal 13, 15, 17 dan 20 Oktober 2003 dan tanggal 5 Nopember 2003;
Temuan BPK.
III. Kotak suara yang diadakan oleh rekanan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
10
Tanggapan KPU. Mengenai ketebalan kotak suara dapat disampaikan bahwa berdasarkan pengukuran ketebalan kotak suara dengan menggunakan alat ukur yang dilakukan bersama oleh Tim BPK dan petugas KPU adalah 0,8 mm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim BPK dan petugas KPU.
Berdasarkan surat
keterangan dari Direksi PT. Alumindo Light Metal Industry, ketebalan aluminium yang disupply ke PT. Tjakrindo Mas sesuai dengan AA standar adalah 0,8 mm dan toleransi yang disepakati adalah ± 0,445 mm atau antara 0,755 mm s/d 0,845 mm. Secara
metodologis, kesahihan pengambilan sample perlu dipertanyakan.
Demikian juga halnya generalisasi yang mengalikan selisih ketebalan dikali harga aluminium sebagai kerugian negara.
Perlu disampaikan bahwa pembuatan kotak
suara yang terdiri dari masing-masing bidang sisi kotak, pengerjaannya dengan menggunakan mesin press berkekuatan tinggi,
sehingga dapat terjadi plat
aluminium menjadi berkurang ketebalannya. Lampiran :
1. Berita Acara Pengukuran Fisik ketebalan kotak suara yang dilakukan antara Tim BPK dan petugas KPU tanggal 14 Juli 2004 ; 2. Fotocopy Surat Pernyataan PT. Alumindo tentang toleransi ketebalan plat sesuai AA Standard;
Temuan BPK.
IV. Adanya tambahan biaya akibat pengalihan pekerjaan dari PT. Survindo Indah Prestasi kepada PT. Tjakrindo Mas dan CV. Almas.
Tanggapan KPU. Berdasarkan surat perjanjian No. 56/16-A/II/2004 tanggal 24 Pebruari 2004, PT. Tjakrindo Mas ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan kotak suara sebanyak 218.907 unit.
Dari jumlah kotak suara tersebut sebanyak 20.888 unit diangkut
melalui udara untuk Provinsi NAD, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Papua dan Irian Jaya Barat.
11
Kotak suara yag dikirim melalui udara tersebut adalah merupakan pemenuhan kebutuhan kotak suara tambahan yang diminta oleh KPUD setempat.
Adapun
pertimbangan KPU dalam memberikan persetujuan pengiriman kotak suara tambahan melalui udara sebanyak 20.888 unit untuk 10 Provinsi tersebut adalah :
a. Mengingat bahwa kotak suara merupakan barang kebutuhan mutlak dan untuk memenuhi permintaan tambahan yang diminta oleh KPUD dan harus didistribusikan ke daerah pedalaman yang jauh dan sulit transportasinya.
b. Jumlah kirimannya relatif kecil dan untuk Provinsi di wilayah Indonesia Timur yang sebagian merupakan daerah konflik.
c. Permohonan izin pengiriman kotak suara melalui udara tersebut diajukan oleh PT. Tjakrindo Mas dan memperoleh persetujuan berdasarkan surat KPU Nomor 329.1/15/II/2004 tanggal 23 Pebruari 2004.
Lampiran :
B.
1. Surat permohonan PT. Tjakrindo Mas untuk mengangkut kotak melalui udara No. 038/TM-KPU/II/2004 tanggal 20 Pebruari 2004; 2. Surat persetujuan Wasekjen KPU Nomor 329.1/15/II/2004 tanggal 23 Pebruari 2004; 3. Daftar 10 Provinsi dan jumlah kotak suara yang diangkut lewat udara; 4. Surat Muatan Udara (SMU) kotak suara untuk 10 Provinsi;
KESIMPULAN. 1.
Panitia Pengadaan dalam melaksanakan proses pelaksanaan pengadaan kotak suara keperluan Pemilihan Umum Tahun 2004 sudah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kondisi pada waktu itu. BPK
bahwa
terdapat
indikasi
terjadi
kerugian
Temuan Tim
Negara
sebesar
Rp.66.061.016.076,- antara lain kemahalan harga kontrak pengadaan kotak suara sebesar Rp.59.147.094.220,- dan manipulasi spesifikasi teknis kotak
12
suara sebesar Rp.4.780.786.875,- serta adanya tambahan biaya kepada PT. Tjakrindo Mas sebesar Rp.2.134.034.981,- adalah tidak benar.
Berdasarkan
data, justru terdapat penghematan dana sebesar Rp.28.589.264.320,dana
yang
disediakan
untuk
pengadaan
kotak
suara
Pagu sebesar
Rp.384.260.480.000,- yang dituangkan dalam PPKO Tahun Anggaran 2003 sebesar
Rp.235.600.200.000,-
Rp.148.660.280.000,-.
dan
Tahun
Anggaran
2004
sebesar
Dari realisasi anggaran Tahun 2003 dan Tahun 2004
masih terdapat sisa dana sebesar Rp.28.589.264.320,2.
Sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dan Putaran Kedua, tidak ada laporan keluhan yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas kotak suara, baik dari KPU Kabupaten/Kota maupun dari masyarakat.
3.
Kotak suara tersebut telah digunakan untuk Pemilu Legislatif pada tanggal 5 April 2004.
Disamping itu juga dipergunakan dalam Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden Putaran Pertama tanggal 5 Juli 2004 serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tanggal 20 September 2004, sehingga KPU jelas melakukan efisiensi biaya pembuatan kotak suara.
Bahkan kotak suara
tersebut juga akan dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dan seterusnya. Dengan demikian, kesimpulan adanya indikasi terjadinya kerugian Negara sebesar Rp.66.061.016.076,- adalah tidak berdasar dan tidak terbukti.
A.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
DR. IR. SOSSONGKO SUHARDJO, M.Sc
