BPK mencium adanya. BPK Mencium Ketidakwajaran Proyek Hambalang PANTAU

PANTAU

BPK ‘Mencium’ Ketidakwajaran Proyek Hambalang Hambalang dinilai sebagai proyek yang ‘cacat sejak dalam kandungan’. Pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai sehingga tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

B

PK ‘mencium’ adanya ketidakberesan dalam proyek Hambalang. Oleh karena itu, sebelum DPR meminta melakukan pendalaman atas proyek tersebut, BPK telah lebih dahulu melakukannya. “Baik SEA Games maupun Hambalang, sebelum diminta DPR, kami telah mulai melakukan pengumpulan data untuk melakukan

60

60 - 61 pantau.indd 60

JUNI 2012

pemeriksaan pendalaman karena memang sensitivitas kami mengatakan, sepertinya, ada yang tidak beres. Jadi sebelum DPR meminta, kami sudah jalankan,” jelas Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK, kepada pers di Jakarta, baru-baru ini. Soal dugaan adanya ketidakberesan masalah tersebut juga diungkapkan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo. Dia menyebutkan proyek

Hasan Bisri

pusat olahraga yang dibangun oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga itu, ‘cacat sejak dalam kandungan’. “Audit investigasi masih dalam proses. Jadi belum bisa disampaikan di sini, sebelum hasil disampaikan ke lembaga negara ataupun aparat penegak hukum yang meminta. Kami hanya dapat mengatakan, itu [proyek Hambalang] ‘cacat sejak

Warta BPK

9/10/2012 1:47:05 PM

PANTAU dalam kandungan’. Anda semua sudah tahu, apa yang maksudnya itu.” ujar Hadi Poernomo. Dia menambahkan agar semua menunggu hasil audit investigasi proyek tersebut rampung seluruhnya. Jika nanti didapat temuan-temuan yang mempengaruhi laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora), lanjutnya, perlu dilakukan penilaian kembali terhadap laporan keuangan Kemenpora. “Jadi nanti kita lihat semuanya,” katanya. Hasan Bisri menambahkan selama 2006-2007, ketika Hambalang masih di bawah Kementeria Pendidikan Nasional, diketahui tanah lokasi proyek tersebut, tidak memiliki sertifikat. Tanah tersebut, jelasnya, awalnya berstatus HGU (hak guna usaha) yang kemudian diberikan kepada Ditjen Pemuda dan Olah Raga yang ketika itu masih di bawah Kemendiknas. BPK telah menyarankan agar masalah status tanah Hambalang diselesaikan terlebih dahulu. “Saat itu proyek sudah dijalankan, tetapi status tanah tidak jelas. Mereka sudah mulai membangun jalan,” tuturnya. BPK, tambahnya, sejak awal menyarankan agar selesaikan dulu status tanah. Pasalnya, waktu itu tidak ada surat-surat apapun, yang ada hanya bukti pemberian uang kerohiman pada para penggarap. “Namanya tanah berstatus HGU, ketika HGU habis, menjadi tanah negara. Lalu, digarap oleh masyarakat. Karena tanah itu ingin digunakan, dikasihlah uang kerohiman kepada para penggarap.” Dia menjelaskan hanya saja bukti pemberian uang kerohiman, tidak cukup untuk menguasai tanah. “Maka harus ada proses, bagaimana hubungannya dengan pemilik HGU yang lama, dsb. Itu sebabnya, BPK menyarankan agar masalah status tanah ini diselesaikan,” papar Hasan Bisri.

Warta BPK

60 - 61 pantau.indd 61

BPK sejak awal menyarankan agar selesaikan dulu status tanah. Pasalnya, waktu itu tidak ada surat-surat apapun, yang ada hanya bukti pemberian uang kerohiman pada para penggarap.

Sampling Audit Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III J. Widodo H Mumpuni menjelaskan meski Hambalang dan SEA Games termasuk risk based audit, tetapi tidak dijadikan sampling dalam audit laporan keuangan tahunan 2011. Pada saat yang bersaman BPK tengah melakukan audit investigasi  terhadap kedua hal itu  dan belum selesai saat dealine penyampaian laporan audit laporan keuangan. “Kami tidak memasukkan Hambalang dan SEA Games, sehingga kalau sudah selesai audit investigasi, apakah itu akan mempengaruhi opininya, kita lihat saja nanti,”  ujarnya. Dia menjelaskan ada tiga hal yang dikecualikan. Pertama, pemberian bantuan block grant kepemudaan dan keolahragaan sebesar Rp2,65 triliun untuk 2.829 peneriman bantuan. Dari realisasi bantuan tersebut, 1.857 pemerima senilai Rp1,88394 triliun atau 71,05% tidak melaporkan

Hal kedua adalah, penyajian realisasi perjalanan dalam negeri senilai Rp234 miliar. Terdapat ketidakpatuhan dalam mencairkan biaya perjalanan dinas yaitu, tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang tersedia, tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas kewajaran realisasi belanja perjalanan tahun 2011.

Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III J. Widodo H Mumpuni

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan. Menurut dia, pemantauan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara memadai oleh Kemenpora, sehingga realisasi penggunaan dana bantuan tidak dapat diyakini kewajarannya oleh BPK.

Ketiga, masalah penyajian nilai persediaan senilai Rp72,7 miliar. Dari persediaan itu, papar Widodo, terdapat persediaan senilai Rp2 miliar pada Sentra Pelayanan dan Rehabilitasi tidak terungkap keberadaan fisiknya, sehingga nilai persediaan tersebut tidak diyakini kewajarannya. dr JUNI 2012

61

9/10/2012 1:47:07 PM

HUKUM

Pemalak BLBI Ditangkap di San Fransisco   

Sherny Kojongian.

Tertangkapnya Sherny Kojongian di San Fransisco, Amerika Serikat, bisa menjadi pintu masuk bagi penangkapan buronan kasus BLBI lainnya.  Kejaksaan Agung masih mengantongi 23 nama koruptor yang masih buron.

S

epandai-pandai Sherny sembunyi akhirnya tertangkap juga. Terpidana  20 tahun penjara kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pada 13 Juni 2012, tiba di Bandara SoekarnoHatta, setelah melalui penerbangan yang panjang dari San Fransisco, AS, dan sempat transit di Changi, Singapura. Sherny tepatnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 9.30 WIB. Dia keluar melalui Terminal Kedatangan Luar Negeri pintu 2F  Bandara Soekarno Hatta dengan pengawalan ketat. Tak banyak yang berubah pada  wanita berkulit putih itu. Mengenakan baju hitam berbalut  jaket, rambut panjang, dan tak ketinggalan kacamata lebarnya.    Begitu keluar dari bandara, mantan Direktur Kredit dan Treasury Bank Harapan Sentosa (BHS) itu  langsung digelandang ke suatu ruangan yang

62

62 - 66 hukum.indd 62

JUNI 2012

telah disiapkan untuk diserahkan dari United States Immigration and Customs Enforcement (ICE) kepada pihak Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Selanjutnya, dari pihak  imigrasi Indonesia diserahkan kepada  Ketua Tim Terpadu Penanggulangan Korupsi yang juga Wakil Jaksa Agung Darmono  yang ikut menjemput langsung di bandara. Kemudian, diikuti dengan penangkapan oleh Jaksa Jakarta Pusat yang bertindak sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan hakim. Sherny langsung dilarikan  ke Kejaksaan Agung untuk menjalani proses administrasi selanjutnya. Prosesi pengakapan berakhir  ketika dia dijebroskan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus wanita di Tangerang. Sherny menjadi target Interpol sejak 10 tahun lalu, tepatnya sejak putusan

pengadilan pada 2002. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi karena terlibat dalam penyaluran uang BLBI secara tidak benar sehingga merugikan negara sampai Rp1,95 triliun. Namun kuasa hukum Sherny dari kantor OC Kaligis  yang sudah bertemu dengan Sherny di San Fransisco menyatakan keberatan bila kliennya dinyatakan buron. Pasalnya, menurut Kaligis,  Sherny ke San Fransisco sebelum di cekal. Sherny  tinggal di AS sebelum kasus BLBI mencuat ke permukaan. Jadi dia  sudah tinggal di sana selama 12 tahun. Bahkan, terkait dengan penangkapan ini   Kaligis sudah mengirim surat kepada MA, meminta agar memeriksa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memvonis Sherny 20 tahun penjara. Dalam penjelasannya kepada wartawan,  upaya  Kejaksaan Agung menjerat  Sherny Kojongian sudah cukup lama. Wakil Jaksa Agung Dharmono menjelaskan Sherny kabur dengan paspor bertanggal 21 Oktober 1998 dengan nomor H130301. Paspor ini berlaku sampai 21 Oktober 2003. Sementara, Kejaksaan Agung memasukkan Sherny dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 2002. “Pada 2003 yang bersangkutan telah mendapatkan green card untuk menjadi warga negara Amerika,” kata Dharmono dalam jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung, Rabu 13 Juni 2012. Pada 2004, Sherny mengajukan permanent residence di Amerika Serikat. Keberadaan Sherny di Negeri Paman Sam akhirnya  terendus. Pada  2009  yang bersangkutan mengajukan naturalisasi. “Kami menginformasikan ke pemerinth Amerika Serikat bahwa  yang bersangkutan termasuk Warta BPK

8/15/2012 11:54:30 AM

HUKUM Daftar Pencarian Orang  (DPO) terkait tindak pidana.”  Atas informasi dari Indonesia itu, pemerintah AS kemudian meminta kelengkapan dokumen-dokumen yang menyebutkan Sherny adalah orang yang dicari pemerintah Indonesia selama ini. Kejaksaan Agung segera mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta pemerintah AS. Selanjutnya,  pada 16 November 2010, Sherny ditahan otoritas Imigrasi AS terkait kasus keimigrasian, yang dilanjutkan dengan persidangan. Keputusan juri  dalam pesidangan tersebut, Sherny harus dideportasi ke Indonesia. Sherny menolak. Mantan Direktur Kredit dan Treasury Bank Harapan Sentosa itu justru mengajukan banding. Namun, otoritas peradilan AS tetap pada keputusan awal, banding pun ditolak. “Pemerintah AS melalui Interpol memberitahu Indonesia agar yang bersangkutan dideportasi,” jelas Dharmono.

Kejahatan Berjamaah

Kasus korupsi  yang membelit Sherny Kojongian itu sebenarnya tak dilakukannya seorang diri.  Menurut Kejaksaan Agung,  kejahatan itu  dilakukan Sherny bersama dengan Komisaris Utama BHS Hendra Rahardja dan Komisaris dan pemegang saham BHS Eko Edi Putranto. Dalam daftar buronan Kejaksaan Agung,  antara tahun 1992 hingga 1996, Sherny bersama-sama dengan dua terpidana lainnya disebutkan telah memberikan persetujuan kredit kepada enam perusahaan grup sendiri. Selain pemberian kredit kepada perusahaan grup, para terpidana juga memberikan persetujuan kredit kepada 28 lembaga pembiayaan yang ternyata hasil rekayasa belaka. Kredit tersebut, oleh lembaga pembiayaan lalu disalurkan kepada perusahaan grup dengan cara dialihkan atau disalurkan dengan menerbitkan giro kepada perusahaan grup tanpa melalui proses administrasi kredit dan tidak dicatat. Kemudian beban pembayaran lembaga pembiayaan Warta BPK

62 - 66 hukum.indd 63

kepada BHS dihilangkan dan dialihkan ke perusahaan grup. Atas fasilitas itu, Bank Indonesia sudah menyurati direksi BHS tanggal 2 September 1997, 18 September 1997, dan 20 Oktober 1997. Isi surat BI itu, pada intinya meminta agar BHS

Darmono

menghentikan penyaluran kredit kepada debitur terkait. Namun, larangan BI ini dianggap angin lalu. Sherny kemudian malah memberikan persetujuan penarikan dana oleh pihak terkait, termasuk dalam bentuk valuta asing.        Atas perbuatannya itu, dalam sidang in absentia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Sherny dipidana 20 tahun penjara. Di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 8 November 2002, vonis ini dinilai telah berkekuatan hukum tetap alias inkracht karena terpidana melarikan diri. Sementara itu, pidana sama dijatuhkan untuk Eko yang hingga kini belum ketahuan rimbanya. Adapun, Hendra Raharja  divonis seumur hidup. Namun, Hendra meninggal dunia di Sydney, Australia pada akhir Januari 2003. Menurut Wakil Jaksa Agung Sudarmono, setelah dideportasi ke Indonesia, terpidana kasus korupsi BLBI Sherny Kojongian  tidak hanya harus menyelesaikan hukuman  badan, tetapi dia  juga harus menyelesaikan utang kepada negara yang masih tersisa

sebesar Rp1,1 triliun. “Dari Rp 1,95 triliun, yang sudah disetorkan kerugian negara sebesar Rp885,774 miliar. Sisa Rp1,1 triliun,” ujar Darmono, di Gedung Kejagung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (13/6) seusai penangkapan Sherny. Dia menambahkan sisa utang yang belum dikembalikan itu tetap akan dikejar oleh pihak Kejagung. Jumlah tersebut diusahakan dari pengejaran dan perampasan aset terhadap tiga terpidana lain. “Tentu akan kita lakukan pengejaran. Asetnya Sherny sendiri atau dari aset milik (alm) Hendra Raharja, dan Eko Putranto,” ujarnya. Selanjutnya, Sherny akan menjalani vonis hukuman selama 20 tahun di LP Pemuda dan Wanita Tangerang. “Untuk hukuman lebih dari tujuh tahun, akan dikirim ke luar selain Pondok Bambu. Jadi akan dikirim ke Tangerang,” imbuhnya. Dideportasikannya Sherny Tojongian ini tampaknya telah memberi semangat baru bagi Tim Terpadu Penanggulangan Korupsi Kejaksaan Agung untuk mengejar aset-aset  negara yang telah dibawa kabur keluar negeri oleh para koruptor. Karena itu, Jaksa Agung Basrief Arief     menegaskan Kejaksaan bertekad terus mencari buronan lain kasus bailout BLBI di luar negeri. “Tepatnya saya lupa masih ada beberapa orang lagi yang masih terus kita kejar. Yang jelas jajarannya akan terus mengupayakan pelaksaan eksekusi hukuman bagi para terpidana kasus bailout BLBI,” ujar Jaksa Agung Basrief Arief, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/6). “Ada berbagai jalur yang ditempuh guna menangkap buronan yang diduga bersembunyi di luar negeri. Selain itu kita juga mengupayakan asset recovery yang belum berhasil kita dapatkan,” sambung Basrief. Adapun, untuk buronan yang berhasil dipulangkan dari AS, telah dilakukan eksekusi atas vonis hukuman penjara. Sekarang mantan petinggi BHS itu mendekam di LP Wanita Tangerang. JUNI 2012

63

8/15/2012 11:54:30 AM

HUKUM

Mereka yang Akrab Dengan Kasus BLBI Kasus BLBI benar benar membuat sistem keuangan negara morat-marit. Hasil audit BPK menunjukkan potensi kerugian negara dari BLBI mencapai Rp138,4 triliun atau 95,8% dari total dana BLBI sebesar Rp144,5 triliun yang dikucurkan per 29 Januari 1999.   Lebih celaka lagi, dana-dana yang di korup tersebut tidak digunakan untuk melakukan investasi di dalam negeri, melainkan dibawa kabur ke luar negeri. Berikut nama beberapa orang yang namanya sering dikaitkan dengan  kasus BLBI.  1. Sjamsul Nursalim, terlibat dalam kasus korupsi BLBI Bank BDNI. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp6,9 triliun dan US$96,7 juta. Kasus Sjamsul masih dalam proses penyidikan. Namun, kasusnya dihentikan (SP3) oleh Kejaksaan. Dia sempat terlihat dalam sebuah acara di Singapura. 2. Bambang Sutrisno, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bambang lari ke Singapura dan Hongkong. Pengadilan memvonis Bambang in absentia. 3. Andrian Kiki Ariawan, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Surya. Perkiraan kerugian negara mencapai Rp1,5 triliun. Proses hukum berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Andrian kabur ke Singapura dan Australia. Pengadilan kemudian memutuskan melakukan vonis in absentia. 4. Eko Adi Putranto, terlibat dalam korupsi BLBI Bank BHS. Kasus korupsi Eko ini diduga merugikan negara mencapai Rp2,659 triliun. Dia melarikan diri ke Singapura dan Australia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis in abenstia 20 tahun penjara.

64

62 - 66 hukum.indd 64

JUNI 2012

5. David Nusa Wijaya, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Servitia, merugikan negara sebesar Rp1,29 triliun. Adapun, dalam proses kasasi. David melarikan diri ke Singapura dan AS. Namun, dia tertangkap oleh Tim Pemburu Koruptor di Amerika. 6. Samadikun Hartono, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Modern, merugikan negara sebesar Rp169 miliar. Kasus Samadikun dalam proses kasasi. Dia melarikan diri ke Singapura. 7. Agus Anwar, terlibat dalam korupsi BLBI Bank Pelita. Dalam kasus ini diperkirakan merugikan negara sebesar

Rp 1,9 triliun Kasusnya saat itu masih dalam proses penyidikan. Saat melarikan diri ke Singapura, ia diberitakan mengganti kewarganegaraan Singapura. Proses selanjutnya tidak jelas. 8. Hendra Rahardja, terlibat kasus korupsi BLBI Bank BHS. Kasus ini merugikan negara sebesar Rp2,659 triliun. Dia divonis in absentia seumur hidup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hendra meninggal di Australia pada 2003, dengan demikian kasus pidananya gugur. 9. Atang Latif,  mantan komisaris Bank Indonesia Raya atau Bank Bira. Atang sempat melarikan diri ke Singapura sebelum kasusnya

disidangkan. Namun akhirnya menyerahkan diri 27 januari 2006 dan menyatakan sanggup bayar Rp170 miliar, setelah sebelumnya dia telah membayar Rp155 miliar. Bank Bira sendiri menerima kucuran dana BLBI sebesar Rp325 miliar. Proses Atang diserahkan ke Kementerian Keuangan mengingat pengelola BLBI yakni BPPN sudah bubar. 10. Lidya Muchtar, terkait kasus BLBI Bank Tamara. Tak tercatat asal perusahaannya, melarikan diri ke China. Kasus tersebut dalam proses penyelidikan. Dia melarikan diri ke Singapura. 11. Supari Dhirdjoprawiro dan S. Soemeri. Keduanya merupakan mantan Presiden Direktur Bank Ficorinvest. Keduanya dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 13 Agustus 2003. Keduanya harus membayar uang pengganti Rp16,8 miliar. Saat ini masih bebas karena mengajukan kasasi. 12. Hendrawan Haryono. Dia adalah mantan Wakil Presiden Direktur PT Bank Aspac. Oleh majelis hakim kasasi, terdakwa Hendrawan dinyatakan bersalah dan dihukum empat tahun penjara dan denda Rp500 juta. Dia terbukti melakukan penyelewengan dana BLBI sebesar Rp 583 miliar. Dia bekerja sama dengan kakaknya, Setiawan Haryono yang saat itu menjabat sebagai Presiden Direktur Bank Aspac. 13. Sudjono Timan. Dirut PT Bahana Pembiayaan Indonesia (BPI) debitur BLBI yang dengan nilai korupsi sebesar Rp 4,5 triliun.   Selain itu masih ada beberapa nama lagi yakni Lesmana Basuki, Hendro Bambang Sumantri, Eddy Djunaedi, Ede Utoyo, Tony Suherman dan Harry Mattalata. Adapun, beberapa mantan direktur Bank Indonesia telah menjadi terpidana kasus penyelewengan dana BLBI, antara lain Paul Sutopo Tjokronegoro, Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo.   bd

Warta BPK

8/15/2012 11:54:30 AM

HUKUM

Tak Gentar Hadapi Gugatan Churchil Mining Gara-gara IUP dicabut, pemerintah digugat Churcill Mining Plc ke arbitrase internasional. Presiden ingatkan agar hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemkab dalam mengeluarkan Izin usaha.

Susilo Bambang Yudhoyono

P

emerintah Indonesia tak gentar menghadapi  gugatan  perusahaan tambang asal Inggris Churchill Mining Plc terkait pencabutan Izin Usaha  Penambangan (IUP)  batu bara  yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terhadap Group Ridlatama. Sekalipun nilai gugatan  Churchil Mining ini merupakan yang terbesar Rp18 triliun, pemerintah yakin bisa memenangi sengketa tersebut.    Gugatan itu langsung  direspons  oleh Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, meski  pencabutan  IUP itu memiliki dasar yang kuat, perlu menjadi pelajaran bagi pemkab maupun pemerintah provinsi  dalam

Warta BPK

62 - 66 hukum.indd 65

mengeluarkan izin usaha. Terutama bila  ada perusahaan asing yang  ikut didalamnya. “Meski menurut bupati Kutai Timur, pemkab memiliki alasan yang kuat dalam mengambil keputusan pencabutan IUP tersebut, hendaknya hal  ini bisa menjadi  pelajaran bagi kita semua.  Kejadian di kabupaten dibawa ke arbitrase internasional dan yang digugatnya adalah presiden. Bayangkan sekarang ada berapa kabupaten,” katanya. Namun demikian,   Presiden SBY  menegaskan sepanjang apa  yang sudah dilakukan oleh pemkab  sudah benar,  pemerintah  wajib untuk mempertahankan kehormatan.  Pemerintah  harus menang dalam

menghadapi tuntutan arbitrase internasional ini. Apalagi perusahaan tersebut langsung membawa kasus ini ke ranah internasional sebelum diproses dalam hukum di dalam negeri. “Kita tentu juga mau menang. Kita tidak mau bila ada perusahaan multinasional yang langsung menggugat ke ranah  internasional, sebelum diselesaikan terlebih dulu di dalam negeri,”  tegas Presiden. Churchill Mining Plc telah  mengajukan gugatan arbitrase ke International Centre for Settlement of Invesment Dispute, Washington, AS, atas dicabutnya izin Kuasa Pertambangan (KP) anak usahanya di Indonesia yakni Group Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Mereka menuding Pemprov Kalimantan Timur menyita aset miliknya tanpa adanya kompensasi yang layak. Padahal,  negosiasi masalah ini sejak 2 tahun silam. Namun upaya itu menemui jalan buntu. Sebaliknya,  empat IUP milik Ridlatama sudah dicabut oleh pemerintah daerah. Churchill Mining Plc mulai eksplorasi batu bara sejak 2008. Perusahaan tambang ini terjun ke Kalimantan dengan cara akuisisi 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group.  Diperkirakan terdapat cadangan batu bara sebesar 2,73 miliar ton yang berpotensi memberikan penghasilan perusahaan mencapai US$700 juta-US$1 miliar per tahun, dalam 20 tahun ke depan. Tidak tanggung-tanggung, Churchill meminta ganti kerugian atas hilangnya keuntungan mereka kepada pemerintah Indonesia sebesar US$2 miliar atau Rp18 triliun. Gugatan kerugian ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah gugatan terhadap pemerintah. Masalah gugatan ini dibenarkan oleh Bupati Kutim Isran Noor. Latar belakangnya dikarenakan izin kuasa pertambangannya yang saat ini disebut Izin Usaha Pertambangan JUNI 2012

65

8/15/2012 11:54:31 AM

HUKUM (IUP) telah dicabut. “Kita cabut izin pertambangannya di Kutai Timur dikarenakan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaan Churchill yakni Ridlatama Group, di mana  Churchill telah  menanamkan  sahamnya  di grup tersebut mencapai 75%. Padahal dari berbagai data yang dimiliki pemerintah kabupaten Kutai Timur, tidak ada satupun yang menyebutkan ada investasi pihak Churchill di Indonesia khususnya di Kutai Timur,” ujarnya. Sementara  itu, lanjutnya, Ridlatama merupakan perusahaan penunjang jasa pertambangan. Bukan murni perusahaan pertambangan. Kalaupun dia murni perusahaan tambang mineral dan ada kepemilikan asing di dalamnya, seharusnya baik Ridlatama maupun Churchill masuk dalam daftar Kontrak Karya. “Kalau dia batu bara harusnya masuk list PKP2B (Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara). Tetapi kedua-duanya tidak ada yang terdaftar di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,” jelas Isran.

Pemeriksaan BPK Perihal pencabutan IUP  yang  berbuntut gugatan  itu, menurut  dia, ada beberapa alasan yang sangat kuat.  Salah satunya  adalah hasil pemeriksaan audit yang dilakukan BPK. Berdasarkan pemeriksaan BPK pada 2006-2008, lima Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki Grup Ridlatama data-datanya diindikasikan palsu.  Hal  itu  terlihat  dari  kode penomoran pada nomor izin KP tersebut yang terbalik . Alasan kedua, KP yang dipegang oleh Ridlatama tidak terdaftar oleh Dinas Pertambangan maupun Planologi Kabupaten Kutai Timur. Apalagi wilayah kerja KP yang diklaim Ridlatama ternyata tumpang tindih dengan Nusantara Group milik Prabowo Subianto. Nusantara Group mendapatkan izin perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Atas perpanjangan tersebut, keduanya (Radlatama dan Nusantara)

66

62 - 66 hukum.indd 66

JUNI 2012

sangat diakui banyak negara. Apalagi badan ini berada di bawah naungan World Bank. “Ada 146 negara yang meratifikasi International Centre For Settlement of Invesment Dispute, jadi putusannya sangat diakui, sepeti kasusnya Karaha Bodas di mana mereka menyita asetaset milik Pertamina,” ungkapnya. Namun, pihaknya tidak akan mundur bahkan tidak akan membuka jalan untuk melakukan negosiasi kepada Churchill.

Masalah Bisnis Rudi Rubiandini

berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. “Namun sampai ke Mahkamah Agung dan telah keluar putusan tetap, Radlatama kalah dan KP tetap dimiliki oleh Nusantara Group,” ujar Isran Noor. Selain itu, empat  perusahaan yang tergabung dalam Grup Ridlatama beroperasi di atas kawasan hutan produksi. “Empat perusahaan tersebut oleh Kementerian Kehutanan dinyatakan telah beroperasi di atas kawasan hutan produksi, sehingga harus mendapat izin dahulu dari Menteri Kehutanan, sementara Menteri Kehutanan tidak pernah mengeluarkan izin,” ungkapnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditambah lagi  dengan adanya  rekomendasi dari Menteri Kehutanan yang  meminta   supaya IUP ke empat  perusahaan tersebut dicabut, Pemerintah Kabupeten Kutai Timur memutuskan untuk mencabut IUP  keempat  perusahaan Radlitama. “Kalau Churchill Mining  sampai mengalahkan Indonesia di pengadilan international hal itu sangat berbahaya. Pasalnya, tuntutan mereka sangat besar sekali US$2 miliar (Rp18 triliun), paling besar dari tuntutan yang pernah di alami Indonesia,” kata Isran. Selama ini putusan arbitrase yang dikeluarkan International Centre Fot Settlement of Invesment Dispute

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan sebetulnya sengketa izin tambang Churchill di Kalimantan Timur bukan kesalahan pemerintah daerah, melainkan masalah bisnis antara Churchill dengan Ridlatama. “Duduk masalahnya ini bukan dengan pemerintah, tetapi urusan bisnis antara Churchill dengan perusaaan nasional Ridlatama sehingga  bila terjadi masalah antara keduanya, seperti pemalsuan atau informasi yang salah, seharusnya antara keduanya diselesaikan secara perdata,” jelas Rudi. Namun kalaupun surat-surat yang dipegang keduanya benar dan bukan palsu, dia mempersilakan pihak Ridlatama yang berperkara dengan Bupati Kutai Timur. “Kalau pun suratnya asli, pihak Ridlatama silakan berperkara dengan Bupati Kutim. Kalau memang ada ketidakadilan terjadinya pemutusan sepihak, tentunya pihak bupati tidak serta merta melakukan pencabutan izin tanpa sebab dan data yang akurat,” jelasnya. Kejaksaan Agung menyatakan pihaknya saat ini menunggu surat kuasa untuk menjadi pengacara negara dalam gugatan arbitrase perusahaaan tambang asal Inggris  tersebut. “Kalau yang namanya arbitrase, kita biasanya yang ditunjuk. Kita siap. Namun, kita masih menunggu Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Presiden,” ujar Jaksa Agung Basrief Arief di Gedung Kejagung, belum lama ini. bd Warta BPK

8/15/2012 11:54:31 AM

UMUM

Label Bintang DPR versus Saweran Rakyat Belum disetujuinya pengucuran dana pembangunan Gedung KPK oleh Komisi III DPR menuai kritik. Masyarakatpun ramai-ramai mengumpulkan uang saweran sebagai bentuk dukungan atas pembangunan gedung itu.

M

eski masih terjadi kontroversi, pengumpulan dana saweran bagi pembangunan gedung baru KPK terus meggelinding tanpa bisa dicegah. Bahkan secara resmi Indonesian Corruption Watch (ICW) dan LBH Jakarta telah didaulat sebagai koordinator koalisi saweran gedung KPK . Upaya rakyat ini merupakan bentuk keprihatinan karena masih merajalelanya korupsi di negeri ini. Padahal, sudah berkali- kali disampaikan oleh Presiden mengenai perang

Warta BPK

67 - 69 umum.indd 67

terhadap korupsi. Tanpa mempedulikan masih adanya kontroversi, mulai dari anak-anak sekolah, mahasiwa, para pengamen, pedagang kaki lima, tukang ojek, tukang becak rela menyisihkan dananya ikut membangun gedung KPK. Sementara itu, para karyawan KPK dan Menteri BUMN rela dipotong gajinya. Kini, saweran gedung KPK berkembang sebagai suatu gerakan moral rakyat. Bangkitnya gerakan ini berawal dari keluhan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto. Dia menyatakan bahwa hingga kini DPR masih memberi

label bintang terhadap anggaran pembangunan gedung KPK. Label bintang itu bermakna bahwa DPR belum berniat merestui pengucuran dana yang sebenarnya sudah disetujui oleh pemerintah. Pernyataan itu langsung mendapatkan respons dari masyarakat. Pada Senin (25/6), KPK kedatangan tamu istimewa. Mereka adalah utusan para pedagang kali lima yang langsung dipimpin oleh Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Pedagang Kali Lima (DPP PPKLI), Junaedi Sitorus. Kedatangan mereka bukan untuk mengadukan nasib para anggotanya yang masih sering jadi bulan-bulanan petugas Tramtib. Namun, ingin menyumbang pembangunan gedung KPK dengan cara mengumpulkan koin dari 54 juta anggotanya. “Kami bersama dengan 54 juta pedagang kaki lima di seluruh Indonesia akan menghimpun dana untuk mendukung niat KPK membangun gedung baru,” ujar Junaedy Sitorus dihadapan salah satu penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Karuan saja niat para PKL mengumpulkan koin ini disambut baik oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Gagasan ini dinilai sebagai wujud parisipasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Namun terkait hal itu, Bambang tak mau terburu-buru. Dia mengatakan KPK belum dapat memberikan keputusan untuk menerima atau menolak dana yang dikumpulkan dari hasil partisipasi masyarakat. “KPK menghaturkan terima kasih atas peran serta masyarakat, di sisi lain dalam waktu dekat KPK akan melakukan kajian dan meminta pertimbangan, pendapat dari JUNI 2012

67

8/15/2012 11:53:55 AM

UMUM

Bambang Widjoyanto

pemerintah maupun ahli bagaimana cara mengelola dana publik ini. Jangan sampai niat baik masyarakat ini justru menimbulkan efek yang tidak baik,” ujarnya. Bambang memaparkan sebenarnya untuk membangun gedung baru, KPK telah memiliki tanah yang terletak tidak jauh dari gedung KPK yang ada saat ini. Karena kebutuhan gedung KPK itu dianggap sudah mendesak, Maret lalu, KPK meminta agar Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat segera menyetujui permintaan dana sebesar Rp225,7 miliar untuk  pembangunan gedung baru KPK itu. Permintaan ini disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Zulkarnain saat rapat dengan Komisi Hukum DPR dalam membahas perubahan anggaran 2012. Zulkarnain memaparkan, gedung baru KPK akan berdiri di Jalan Rasuna Said No. 565, Kelurahan Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan, dengan luas tanah 27.600 meter persegi. Rencananya, gedung baru itu terdiri dari 16 lantai dan mampu menampung 1.394 pegawai. “Rencana pembangunan gedung baru KPK sudah diinformasikan ke pihak Kementerian Pekerjaan Umum, terkait persetujuan luasnya. Adapun, MenPAN setuju mengenai sumber daya manusianya dan Menkeu soal sumber dana. Dari tiga rekomendasi itu, makanya kita ajukan ke DPR,” kata Bambang .

68

67 - 69 umum.indd 68

JUNI 2012

Menurut Pimpinan KPK Busyro Muqqodas, saat ini jumlah pegawai KPK hanya sekitar 700 orang. Untuk mempercepat penanganan kasus, KPK ingin menambah jumlah pegawai sebanyak 400 orang. Pembangunan gedung baru itu diperkirakan akan memakan waktu sekitar 3 tahun. Adapun proyeknya sendiri rencananya berlangsung multiyears dengan rincian tiap tahunnya sekitar Rp61 miliar. Menanggapi pembangunan gedung KPK, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengaku, secara pribadi diapun bersedia menyumbang bila pembangunan gedung itu memang diperlukan. Dia menyarankan hendaknya pembangunan gedung KPK itu tetap mengikuti sistem yang berlaku. Pramono mengungkapkan kewenangan persetujuan anggaran pembangunan gedung itu ada di Komisi III DPR. “Pimpinan tidak memiliki kewenangan untuk mengaturnya, tetapi bisa kalau untuk  menfasilitasi pertemuan antara pimpinan Komisi III dan pimpinan KPK,” ujar Pramono di DPR, belum lama ini.

dampaknya. Dia memperkirakan langkah serupa juga bakal diikuti oleh lembaga lain seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Intelejen Negara (BIN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Kepresidenan dan bahkan DPR atau DPR Daerah. “Pasti akan gaduh sekali republik ini manakala negara tidak memenuhi keinginan anggaran para lembaga itu,” ujar Bambang. Menurut dia, Komisi III DPR berpandangan peningkatan anggaran yang setiap tahun diberikan kepada KPK, harus berbanding lurus dengan peningkatan kinerjanya. Termasuk usulan pembangunan gedung baru. KPK, tambahnya, harus menunjukkan kinerjanya untuk menyelesaikan kasuskasus besar yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Bank Century, Wisma Atlet, proyek Hambalang, dan sebagainya. Dia menegaskan tidak benar jika dikatakan Komisi III menghambat

Belum Sepakat Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan alasan masih ditangguhkannya pengucuran dana pembangunan gedung KPK itu dikarenakan sembilan fraksi di Komisi III DPR belum sepakat soal rencana itu, termasuk Partai Demokrat dan Gerindra. Adapun salah satu hal yang menjadi pertimbangan Bambang Soesatyo Komisi III DPR, menyangkut status KPK yang bersifat ad anggaran pembangunan gedung hoc. Dia menjelaskan ada pemikiran baru KPK.Sebaliknya, Komisi III sebagai supaya menggunakan gedung partner KPK justru sangat memahami pemerintah yang kosong atau kebutuhan-kebutuhan KPK. Akan gedung sitaan eks Badan Penyehatan tetapi persoalannya adalah rapat pleno Perbankan Nasional (BPPN). Komisi III pada masa persidangan Namun, Bambang mengingatkan tahun yang lalu, semua fraksi melalui partisipasi masyarakat dalam juru bicara fraksinya masing-masing pembangunan gedung perlu dipikirkan

Warta BPK

8/15/2012 11:53:56 AM

UMUM menyampaikan pendapatnya, untuk sepakat menunda. Fraksi Partai Hanura mendukung pembangunan gedung baru KPK dengan syarat. Yaitu, gedung baru boleh dibangun jika tak lagi ada gedung pemerintah yang bisa digunakan oleh lembaga tersebut. “Kami mendukung pembangunan gedung baru KPK sepanjang sudah tidak ada lagi gedung pemerintah yang bisa digunakan.” kata Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari fraksi Hanura di gedung Parlemen, Senayan. Menurut dia, jika KPK ingin menggalang dana pembangunan dari masyarakat, hal tersebut akan mempertaruhkan kredibilitas lembaga itu. Selain itu, peluang tersebut juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang bermasalah untuk menanam budi di KPK. “Saya yakin akan banyak masyarakat akan menyumbang KPK khususnya orang-orang yang lagi bermasalah. Akibatnya KPK justru akan merusak kepercayaan publik jika menggalang dana dari masyarakat untuk pembangunan gedung barunya. “Publik akan menilai ini adalah suatu bentuk gratifikasi institusi,” katanya. Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafi menilai DPR takut bila KPK bergerak lebih optimal setelah gedung baru itu terwujud. “Kalau begini malah memperlihatkan kalau mereka (DPR) tidak mau kinerja KPK meningkat. DPR ketakutan,” katanya. Ucok menyatakan seharusnya DPR legowo dan mendukung pembangunan gedung itu. Pasalnya, KPK memang memerlukan fasilitas tersebut untuk mengoptimalkan kinerjanya. “DPR tidak adil, sampai dikasih bintang. Untuk KPK diblokir, untuk kementerian lain diberikan,” tuturnya. Ucok menilai Komisi III mempunyai kepentingan di KPK. Ada negosiasi yang belum selesai. Tujuannya jelas mereka ingin mengontrol KPK.

Warta BPK

67 - 69 umum.indd 69

Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menuding apa yang dilakukan Komisi III kurang bijak. Kalau situasi terus begini dan tidak ada kepastian maka sebagai salah satu wakil rakyat yang duduk sebagai anggota Komisi III, dia akan mendukung ide pimpinan KPK untuk menggalang dana rakyat agar bisa segera membangun gedung baru.

lembaga negara diatur UU. Akil juga mengingatkan masyarakat untuk menyadari peran KPK sebagai lembaga negara yang tunduk pada konstitusi. Dalam UU No. 20 tahun 2001 disebutkan, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap. Namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK yang wajib dilakukan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Dana Hibah

Ucok Sky Khadafi

Gratifikasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Akil Mochtar menilai, saweran gedung baru KPK termasuk dalam gratifikasi mengingat peran KPK sebagai lembaga negara. Tindak gratifikasi yang melibatkan pengawai negeri sipil (PNS) atau lembaga negara dilarang berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Saweran gedung baru KPK itu gratifikasi karena KPK lembaga negara. Berhubung hal itu gratifikasi. Bisa saja uang tersebut berasal dari golongan yang hitam, misalnya korupsi atau pencucian uang,” ujarnya. Dia berpendapat lembaga seperti KPK tidak sepatutnya menerima hibah karena setiap hibah harus masuk ke APBN. KPK harus ikut dengan sistem yang mengatur lembaga negara. Ia menegaskan, kewenangan setiap

Koordinator Koalisi Saweran Gedung KPK, Ilin Deta Artasari memastikan bahwa dana hasil sumbangan masyarakat bukan masuk kategori gratifikasi. Kepastian itu diperoleh seusai konsultasi dengan Kementerian Keuangan “Melalui UU perbendaharaaan negara, peraturan pemerintah, peraturan Menkeu. Kami berpendapat KPK bisa menerima hibah masyarakat. Kemarin Sekjen Kemenkeu, Ki Agus Ahmad juga sudah menegaskan KPK bisa menerima hibah dari masyarakat. Kami sudah sejalan bahwa dapat menerima dan bukan gratifikasi,” ujar Ilin di kantor KPK, Jakarta. Menurut Ilin, jika pengumpulan dana saweran untuk gedung KPK ini sudah ditutup, seluruh hasil sumbangan akan dicatat dalam keuangan negara. Proses penyerahan sendiri dilakukan melalui mekanisme keuangan negara. “Bangunannya juga milik negara, jadi uangnya tidak diserahkan ke KPK,” kata Ilin. Mantan Jaksa Agung Abdurahman Saleh, yang juga ikut serta dalam koalisi koin saweran gedung KPK itu, menegaskan bahwa mekanisme dana yang dikumpulkan dari masyarakat tidak menyalahi aturan. “Menurut pejabat yang berwenang, tidak ada satu pelanggaran hukum apapun. Namun kalau demi tekad baik ini kita harus menderita atau dipenjara, mekanisme itu akan kita ambil,” katanya. bd JUNI 2012

69

8/15/2012 11:53:56 AM

TOKOH KITA

Bupati Termuda di Era Reformasi

Mardani H. Maming

S

eorang muda usia sudah berkarya nyata bukanlah hal yang aneh. Namun, bagaimana jadinya sejak muda usia sudah berkecimpung di dunia politik dan punya posisi yang strategis. Hal ini dialami Bupati Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming. Sejak usia 24 tahun, dia sudah menjadi ketua PKB Cabang Tanah Bumbu. Bahkan, mungkin tidak terpikirkan, dalam usia yang masih muda, sudah menjadi anggota DPRD Tanah Bumbu. Lalu, menjadi orang nomor satu di daerahnya, sebagai Bupati Tanah Bumbu.

70

JUNI 2012

70 - 71 tokoh kita.indd 70

Lulus SMA, Mardani bukannya melanjutkan kuliah, tetapi memutuskan untuk bekerja di perusahaan milik orang tuanya, di bidang pelayaran. “Karena setelah lulus sekolah, sama orang tua langsung disuruh kerja saja,” ujarnya. Sambil bekerja dia coba-coba terjun di dunia politik. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi partai pertama yang dimasukinya. Dalam waktu singkat, kemudian dipercaya sebagai Ketua PKB Cabang Tanah Bumbu. Dari sinilah pria kelahiran Batulicin, 17 September 1981 ini mulai berpikir ke depan. Dia kemudian kuliah di Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin. Program S1 yang diambilnya ilmu hukum. Bukan hanya karier politiknya yang beranjak naik. Usahanya pun terbilang moncer. Usahanya tidak lagi di bidang pelayaran. Beralih ke bidang pertambangan batu bara. Bukan hanya itu, dia juga memiliki alat berat untuk pengolahan dan produksi. Selain itu, dia juga memiliki armada, baik kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara, dan pelabuhannya sendiri. Ketika PKB mengalami konflik internal dengan adanya dualisme kepemimpinan. Mardani terlempar keluar. Karier politik hampir saja habis. Apalagi orang tuanya memintanya untuk fokus sebagai pengusaha, dan meninggalkan gelanggang politik. Namun, dia masih bisa meyakinkan orang tuanya bahwa dirinya masih punya kesempatan di dunia politik. Beruntung, setelah keluar dari PKB, dia kemudian direkrut PDIP. Pada pemilu legislatif DPRD Kota Bumbu tahun 2009, dia menjadi calon legislatif. “Alhamdulillah, saya menjadi pemenang di pemilihan dewan, waktu itu suara saya terbanyak untuk nomor 3 ya dari seluruh caleg,” ucapnya. Akhirnya dia menjadi Anggota DPRD Kota Bumbu. Ditempatkan di Komisi II. Namun, tak bertahan lama. Pekerjaannya sebagai Anggota DPRD dijalani selama 6 bulan saja. Ada tujuan yang ingin ia capai: menjadi bupati di Tanah Bumbu. Akhirnya dirinya terpilih sebagai bupati Tanah Bumbu periode 2010-2015. Saat diumumkan KPUD (Komite

Warta BPK

8/15/2012 11:50:24 AM

Pemilihan Umum Daerah) usianya baru 28 tahun. Dan, pada saat dilantik, dia berusia 29 tahun. Jadilah, dia masuk Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai bupati termuda di Indonesia.  

Lebih Sulit

Baginya, menjadi bupati bukan perkara yang mudah. Meski dirinya aktif dalam berbagai organisasi, termasuk sebagai pengurus partai dan anggota DPRD. Apalagi tidak ada pembekalan untuk kepala daerah baru dalam menjalankan pekerjaannya. Mungkin, bagi dirinya, bekerja sebagai bupati butuh adaptasi dan lebih sulit dibandingkan dengan menjadi pengusaha. Pada saat pertama kali menjadi bupati, dia bahkan tidak tahu apa itu disposisi dan apa yang harus dilakukannya. Untungnya, dia mendapat bimbingan dari sekda dan asisten daerah. Dia juga mendapat masukan-masukan dari kepala-kepala dinas. Selain itu, sebagai pengusaha dia punya independensi dan wewenang dalam melakukan tindakan atau kebijakan. Jika ada pegawainya yang tidak bekerja maksimal dan tidak berkontribusi terhadap perusahaan, dengan mudah dia bisa berhentikan dan mengeluarkan pegawai. Namun, sebagai bupati dia tidak bisa seenaknya melakukan hal itu. Ada perangkat aturan dan undang-undang yang membatasinya. Misalkan saja, di saat ingin menempatkan pegawai ke satuan kerja lain yang sesuai dengan kompetensi dan profesionalismenya, tidak bisa asal memindahkan. Dia harus melihat dulu tingkatan golongan atau pangkat pegawai negeri si pegawai yang akan ia tempatkan. Jika tidak memadai, maka dia tidak bisa memindahkannya. Begitu juga sebaliknya, jika pangkat atau golongannya melebihi dari syarat untuk posisi yang akan diisi oleh si pegawai yang ingin dia tempatkan. Menurut dia, jika saja penilaian

Warta BPK

70 - 71 tokoh kita.indd 71

seorang pegawai ditentukan oleh kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan itu hal yang tepat. Namun, kenyataannya, penilaian seseorang untuk ditempatkan di posisi yang tinggi, kerap ditentukan oleh seberapa tinggi tingkatan pangkat atau golongan. Di sisi lain, dia juga tidak bisa memberhentikan pegawainya yang dinilai kurang cakap bekerja. Apa yang bisa dilakukan hanya menggeser dan memindahkan si pegawai.  

Ingin WTP

Walau terbilang bau kencur dalam dunia politik, apalagi di pemerintahan, tetapi Mardani punya cita-cita. Salah satunya ingin membawa daerahnya, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, mendapat opini WTP dari BPK. Sebelumnya, dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Tanah Bumbu mendapat opini WDP dalam laporan keuangannya.   “Itu akan saya kejar sampai ada pengakuan dari BPK, dan BPKP yang membimbing. Jika orang mengatakan itu bisa, saya semakin bersemangat untuk menjadi hal ini bisa tercapai,” ucap Mardani. Untuk menggapai apa yang dicitacitakannya itu, dia bersama dengan rombongan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah mendapatkan Opini WTP. Tujuannya,

untuk meminta masukan langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mendapatkan opini itu. Daerah-daerah yang dikunjunginya itu di antaranya Gorontalo dan Tangerang. Apa yang didapat dari studi banding tersebut, Mardani mengambil kesimpulan bahwa adanya pembimbingan dari BPK sendiri sebagai auditor eksternal pemerintah dan juga BPKP sebagai auditor internal pemerintah. Bukan hanya itu, dia bersama sekda dan sejumlah kepala dinas membuat surat pernyataan kepada satuan-satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Isinya apabila tidak mampu melaksanakan tugas, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, terkait perolehan opini WTP, harus mundur dari jabatannya. Hal lainnya, Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan penghargaan delapan  besar dari 10 terbaik dalam e-Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Mardani menginginkan agar tahun-tahun mendatang, daerahnya masuk dalam empat besar.  Pengakuan dan penghargaan itu disampaikan oleh pihak-pihak di luar. Dan, jika itu bisa dicapainya, dia berharap bisa membuktikan bahwa anak-anak muda bisa melakukan hal yang sulit dilakukan, asal diberi kesempatan.  and JUNI 2012

71

8/15/2012 11:50:25 AM

SERBA SERBI

Mau Pensiun Nyaman, Anda Butuh Rp3,7 Miliar “UMUR berapa Anda akan pensiun? 55 tahun? Kalau sekarang Anda berusia 35 tahun, berarti masa kerja atau karier Anda di BPK masih sekitar 20 tahun lagi. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menyiapkan dana pensiun? Berapa banyak dan bagaimanakah caranya?” Demikian pakar perencanaan Ligwina Hananto keuangan, Ligwina Hananto, mengawali ceramahnya dalam seminar Menjadi Individu Unggul dengan Keuangan Sehat, Menabung Saja Tidak Cukup, di Gedung BPK, baru-baru ini. Acara seminar yang diselenggarakan oleh Biro SDM BPK RI ini, dihadiri oleh para perwakilan unit kerja di lingkungan BPK. Berbicara tentang mempersiapkan dana pensiun, mungkin bagi Anda yang baru berusia ‘kepala 3’ belum banyak yang memikirkannya. Padahal jika Anda ingin hidup nyaman saat pensiun nanti, hal itu harus dipersiapkan sejak dini. Pasti yang terlintas di pikiran adalah menabung. Usia pensiun, tutur Ligwina, diasumsikan 55-85 tahun. Mungkin Anda masih akan bekerja pada usia ini, tetapi tentu tidak ingin bekerja terus di usia pensiun hanya demi sesuap nasi. Artinya, pada usia pensiun, kalaupun masih bekerja lebih karena menikmati dan mencintai pekerja itu, bukan karena uang atau demi sesuap nasi. Pada usia tersebut seharusnya Anda telah memiliki sejumlah dana yang dapat digunakan untuk biaya hidup. “Dulu saya pernah bertanya pada ayah saya, biaya dari mana bisa menyekolahkan dua anaknya ke luar negeri. Dia menjawab, 90% gajinya ditabung. Bisakah Anda menabung dengan cara

72

JUNI 2012

72 - 73 serba serbi.indd 72

ekstrem seperti itu? Tentu tidak, ya. Saya pun tidak,” ucapnya yang disambut tertawa para peserta seminar. Misalnya sekarang usia Anda 35 tahun, berarti masa kerja tinggal 20 tahun lagi. Kelihatannya masih lama, tapi tahukah Anda, sebenarnya waktu produktif yang tinggal 20 tahun itu, sebenarnya lebih pendek dibandingkan dengan periode pensiun 55-85 tahun, atau 30 tahun. Misalnya, gaji Anda Rp3 juta per bulan. Karena berkomitmen untuk menabung, dengan segala upaya, penghematan sana-sini, Anda bertekad menabung Rp1 juta per bulan. Dalam 20 tahun mendatang tabungan mencapai sekitar Rp240 juta. Kelihatannya ini adalah nilai besar. Namun jangan lupa bahwa setiap tahun biaya hidup mengalami inflasi sekitar 10% per tahun. Jadi, pada 20 tahun mendatang, biaya hidup yang tadinya hanya Rp2 juta akan menjadi Rp13,5 juta per tahun. Nah, uang tabungan Rp240 juta, dan harus mengongkosi biaya hidup saat pensiun Rp13,5 juta per bulan. Artinya, dengan tabungan tersebut hanya dapat membiayai hidup anda selama 17,83 bulan atau tidak sampai 2 tahun. “Lalu bagaimana dengan hidup selanjutnya, dari mana uangnya? Padahal, kalau kita sepakat periode pensiun itu sampai 30 tahun, artinya, masih kurang 342,17 bulan lagi!” tegas lulusan Finance & Marketing,Curtin University of Technology, Perth, Australia, ini. Maka, mau tidak mau, Anda harus bekerja. Itu juga yang menjadi alasan, kenapa banyak generasi pensiun sekarang harus kembali bekerja setelah pensiun. “Jika inflasi naik 10 % per tahun. Artinya, total dana pensiun yang kita butuhkan untuk membiayai kehidupan selama 30 tahun adalah sekitar Rp3,7 miliar,” jelasnya. Ini artinya, kata Ligwina, jika kita hanya mengandalkan tabungan untuk dana pensiun, risiko terbesar yang kita hadapi adalah tidak bisa pensiun karena tetap harus bekerja lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup. “Angka Rp3,7 miliar terasa besar, padahal itu setara dengan biaya hidup anda sekarang Rp2 juta.

Warta BPK

8/15/2012 11:51:02 AM

SERBA SERBI Jika Anda telanjur terbiasa hidup enak, katakanlah biaya hidup Rp20 juta per bulan, tentu jumlah yang dibutuhkan untuk dana pensiun 20 tahun mendatang, lebih besar lagi, sekitar Rp37,4 miliar,” tambahnya.

Investasi dan Risikonya Lalu, apa yang harus kita lakukan? Karena tidak mungkin kita mencapai dana pensiun miliaran rupiah hanya dengan menabung. Maka konsekuensinya adalah dengan berinvestasi. Ada tiga faktor yang harus diperhatikan saat berinvestasi, yaitu risiko, tujuan finansial dan hasil investasi itu sendiri. “Hal menarik dari investasi adalah, uang itu tumbuh. Tumbuh sebanyak apa, lebih tinggi dari apa, tentu harus ada perbandingannya. Hasilnya berapa? Kita harus cari tahu, hasilnya di dapat dari mana? Karena biasanya orang lupa memikirkan, cara investasi itu bertumbuh, risikonya apa? Karena itu ketika pertama kali anda ingin berinvestasi, maka yang pertama dicek adalah, risikonya,” papar wanita kelahiran 1976 ini. Bicara risiko, terus terang, ini tidak bisa dihilangkan 100%. Jadi yang harus dilakukan adalah mengatur atau me-manage ketika risiko itu terjadi. Dalam ilmu perencanaan keuangan, risiko dapat dikelola dengan dua cara sederhana, yakni, penggunaan sesuai jangka waktu dan penetapan tujuan finansial. Pertama, kita membagi jangka waktu menjadi tiga yakni, jangka pendek (kurang dari 5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun) dan jangka panjang (lebih dari 10 tahun). “Prinsip dasar sederhana yang selalu saya gunakan adalah, semakin panjang jangka waktu, semakin besar toleransi kita terhadap risiko. Semakin pendek, berarti semakin rendah pula toleransi kita terhadap risiko. Logikanya, jika terjadi pergerakan pasar yang menyebabkan penurunan nilai uang

Warta BPK

72 - 73 serba serbi.indd 73

yang sedang kita investasikan, perlu ada waktu cukup agar kita bisa memantau perkembangan uang tersebut,” ucapnya. Jangan lupa, saat berinvestasi selalu ada kemungkinan kita untuk ‘tersandung’ di tengah jalan. Untuk itu hal yang perlu disiapkan bersamaan dengan upaya berinvestasi adalah dana darurat atau proteksi. Dana darurat adalah dana yang dapat dialokasikan bukan hanya untuk kondisi darurat, tetapi juga berfungsi sebagai

pengaman jika kehilangan mata pencarian. Itu sebabnya pengapa perhitungan dana darurat berupa sekian kali pengeluaran bulanan. Pengeluaran bulanan di sini adalah semua pengeluaran bulanan tanpa mencakup tabungan/investasi rutin kita. “Penempatan dana darurat ini ada pada produk-produk berisiko rendah, seperti, tabungan, deposito, dan reksa dana pasar uang. Selain itu, bisa juga pada emas logam mulia,” jelasnya, sembari mengingatkan, jangan menganggap remeh fungsi dana darurat. Ligwina memberi sedikit ilustrasi. Pada 2008 lalu, bursa-bursa saham di seluruh dunia, terguncang setelah rontoknya pasar saham AS. Bursa Efek Indonesia termasuk salah satu yang ikut terguncang. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut terjun bebas dan membuat banyak orang khawatir tentang investasi mereka.

Salah satu contoh, seorang klien memiliki Rp100 juta dalam rencana keuangannya. Sekitar 80% dari rencana keuangan ini berupa dana darurat dan pencapaian tujuan finansial jangka pendek (di bawah 5 tahun). Penempatan dana pun pada produk-produk berisiko rendah. Hanya 20% dari dana terencana yang ditempatkan pada produk berisiko tinggi untuk pencapaian tujuan finansial jangka panjang (di atas 10 tahun).

Tiga Produk Ada tiga produk yang paling sering digunakan dalam pembuatan rencana keuangan, yakni tabungan, asuransi, dan reksa dana. Reksa dana, jelas penulis buku best seller “Untuk Indonesia yang Kuat: 100 Langkah untuk Tidak Miskin, ini adalah salah satu produk investasi, yang memungkinkan masyarakat berinvestasi secara kolektif. Uang yang disetorkan pada rekening reksa dana, akan dikelola oleh perusahaan yang disebut Manajer Investasi, agar dana tersebut dapat masuk dalam instrumen pasar uang, pasar obligasi, dan pasar saham. Jenis paling umum digunakan dalam perencanaan keuangan adalah reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, reksa dana saham, dan reksa dana terproteksi. Setiap jenis reksa dana memiliki risiko berbeda, sehingga penggunaannya berbeda pula. “Perlu saya ingatkan, diskusikan dahulu hal ini dengan perencana keuangan independen agar betul betul mengerti konsekuensi dari langkah yang diambil,” ucapnya. Khusus untuk tujuan finansial jangka pendek, terutama di bawah 3 tahun, Ligwina menyarankan agar mengamankan dana yang tersedia pada produk dengan risiko terendah seperti tabungan, deposito, ORI dan reksa dana terproteksi. Produkproduk ini memiliki pertumbuhan yang rendah. dr JUNI 2012

73

8/15/2012 11:51:02 AM

Resensi Buku

Menentukan Sikap Terhadap Pemimpin Yang Berbohong

A

pa yang tengah dialami bangsa Indonesia hari ini adalah hilangnya respek kepada para pemimpin nasional. Setidaknya ada dua puncak dari kehilangan kepercayaan yang berbahaya itu, yaitu terbongkarnya skandal bailout Bank Century dan pernyataan tokoh-tokoh lintas agama mengenai 9+9 kebohongan publik pemerintah, yang dikepalai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Demikian alinea pertama dari kata pengantar penulis buku Presiden Offside Kita Diam atau Memakzulkan yaitu Desmond J. Mahesa. Selanjutnya, dalam buku setebal 330 halaman ini diantar oleh ulasan dari Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA dengan judul Menebak-nebak Nasib Presiden SBY. Menurut dia, buku ini bercerita tentang serangkaian kebohongan Presiden SBY. Jika kita mengetahui presiden kita selama ini banyak kebohongan, bagaimana sikap kita? Ada dua opsi yang ditawarkan, pertama, ya sudah, diamkan saja hingga masa jabatan SBY berakhir pada 2014. Toh, dia tidak bisa memperpanjang masa jabatannya. Kedua, Presiden mesti dijatuhnya lewat mekanisme pemakzulan (impeachment).  Meski penulis tidak secara tegas memilih opsi yang mana, akan tetapi samar-samar Desmond memperlihatkan sikapnya di halaman akhir buku ini. Dia menulis ‘Menempuh jalan konstitusi untuk membersihkan lembaga kepresidenan dari tuduhan korupsi dan/ atau dengan kebohongan public, misalnya, menjadi

74

JUNI 2012

74 - 75 resensi buku.indd 74

Warta BPK

8/15/2012 11:51:34 AM

pilihan yang lebih bijak ketimbang membiarkan lembaga kepresidenan kita terus terpojokkan.” Makna ‘menempuh jalan konstitusi’ sudah jelas yaitu jatuhkan presiden secara konstitusional.  Jika dilihat dari judul per bab, sangat jelas kemana arah dari buku ini. Misalnya, pada Bab 01, ditulis 13 Tahun Reformasi Kenapa Hukum Tak Kunjung Tegak? Bab 02, Isu Kegagalan Pemerintahan SBYBoediono. Bab 03, Bohong, Usaha Menutupi Kegagalan. Bab 04, Jaksa Agung Tanpa Keppres. Dan Bab 07, Presiden Tidak Patuh pada Perintah UU. Sejumlah kasus besar tak lepas dari ulasan penulis. Sebut saja kasus Nazaruddin. Isu tak sedap juga menyeliputi kasus ini. Bendahara Partai Demokrat itu disebut-sebut setor senilai Rp 10 miliar sebagai uang jago ke Ibas. Setoran ini lah yang diduga mengangkat Nazaruddin ke posisi tersebut. Menarik dilihat di Bab 03, disebutkan judul yaitu Filsafat Bohong. Penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Buya HAMKA, judulnya Bohong di Dunia. Dalam buku ini, sastrawan dan ulama besar ini memerinci pesan moral, filsafat, dan agama mengenai larangan melakukan perbuatan tercela  bernama bohong. Selain itu juga menguliti rasionalisasi moral untuk beberapa kebohongan yang diperbolehkan (white liar). Buya HAMKA mengungkapkan filsafat bohong yang menarik untuk dirujuk. “Sikap terus terang adalah alamat perkembangan jiwa yang seindah. Inilah alamat kemerdekaan jiwa. Orang-orang yang berani berkata terus terang adalah orang yang mendidik jiwanya sendiri untuk merdeka. Dan orang orang  yang berani menerima perkataan terus terang adalah orang yang menuntun Warta BPK

74 - 75 resensi buku.indd 75

jiwanya kepada kemerdekaan.” Pada Bab 10, bisa dikatakan sebagai pembahasan yang sedikit berbeda tetapi fundamental. Judulnya Berbohong Perbuatan Tercela. Bahkan, pada judul awalnya disebutkan Pancasila Melarang Berbohong. Jika dibilang Pancasila, berarti itu merupakan pegangan hidup yang dikenal juga sebagai dasar negara dan petunjuk bagi perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila semestinya bisa diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mampu mengarahkan manusia Indonesia pada nilai-nilai keutamaan dan keadaban. Salah satu sifat, sikap, dan perilaku tidak terpuji itu adalah berbohong, yang akhir-akhir ini ramai diberitakan di berbagai media massa. Pasalnya, yang diduga suka berbohong itu justru pemimpin bangsa ini yang notabene adalah orang nomor satu di Republik ini. Lalu kitapun bertanya-tanya, mengapa semua itu bisa terjadi, padahal Pancasila yang di dalamnya mengandung norma, etika, serta ajaran moral yang merupakan suluh kita dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara? Apakah nilai-nilai atau norma tentang kejujuran tidak ada dalam Pancasila? Pemimpin adalah sosok yang sangat menentukan di tengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. Kemampuan serta tipe kepemimpinan dari seorang pimimpin sangat menentukan arah dan jalannya kehidupan masyarakat yang dipimpinnya. aiz

Spiritual dan keadaban manusia Indonesia melarang berbohong. Kalau perilaku bohong ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya pembusukan harkat dan martabat bangsa.

Judul : Presiden Offside, Kita Diam atau Memakzulkan Penulis : Desmond J. Mahesa Penerbit : Visi Media Halaman : 330 Halaman

JUNI 2012

75

8/15/2012 11:51:35 AM

OPINI

Anggaran Tahun Jamak Proyek Hambalang Melanggar Prosedur

S

Oleh : Dradjad H. Wibowo Ekonom dan Wakil Ketua Umum PAN

76

76 - 77 opini.indd 76

JUNI 2012

ebagaimana diketahui, proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Bogor, yang lebih dikenal sebagai Proyek Hambalang, pada awalnya adalah sebuah proyek APBN dengan kontrak pengadaan barang/jasa tahun tunggal. Sesuai Keppres No 80 tahun 2003 pasal 30 ayat 7, yang dimaksud dengan kontrak pengadaan barang/jasa tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.” Pembiayaan bagi proyek ini disediakan melalui APBN 2010 sebesar Rp125 miliar. Anggaran proyek tersebut akan dicairkan apabila status pengadaan tanah sudah tuntas. Pada 20 Januari 2010 status tanah proyek Hambalang tuntas dengan terbitnya sertifikat hak pakai atas nama Kemenpora terhadap tanah seluas 31,24 hektare. Selanjutnya, proyek Hambalang memperoleh berbagai keistimewaan yang sudah banyak dikupas oleh media. Satu hal yang belum terungkap adalah, perubahan proyek tersebut menjadi kontrak pengadaan barang/jasa tahun jamak ternyata melanggar prosedur yang ada. Keppres No. 80/2003 pasal 30 ayat 8 mengatur Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBN, Gubernur untuk pengadaan yang dibiayai APBD

Propinsi, Bupati/Walikota untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/Kota. Jadi, kontrak pengadaan barang/jasa tahun jamak yang dibiayai APBN, untuk singkatnya disebut kontrak tahun jamak (KTJ), hanya sah jika memperoleh persetujuan Menteri Keuangan. Untuk mengatur prosedur persetujuan tersebut, Menteri Keuangan pada 2 Maret 2010 menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 56/ PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara itu, dalam konteks APBN 2010, Menteri Keuangan pada tanggal 23 Maret 2010 menerbitkan PMK No 69/ PMK.02/2010 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2010, yang kemudian diubah melalui PMK No 180/PMK.02/2010 tanggal 7 Oktober 2010. Apabila peraturan-peraturan di atas ditegakkan, seharusnya KTJ proyek Hambalang tidak mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan karena melanggar prosedur yang ada. Tanpa persetujuan ini, KTJ proyek Hambalang tidak bisa dilaksanakan karena anggaran tahun jamaknya tidak tersedia. Dari kebutuhan anggaran sebesar Rp1,175 triliun, hanya Rp275 miliar yang mendapat pengesahan, yaitu Rp125 miliar dari APBN 2010 dan tambahan Rp150 miliar melalui APBN-P 2010. Pelanggaran prosedur itu antara lain: Permohonan persetujuan KTJ untuk proyek Hambalang hanya ditandatangani oleh

Warta BPK

8/15/2012 11:52:09 AM

OPINI Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Wafid Muharam, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Nomor 1887.A/ SESKEMENPORA/6/2010 tertanggal 28 Juni 2010. Surat ini ditembuskan kepada beberapa pihak, dengan penyebutan “Bapak Menteri Negara Pemuda dan Olahraga” sebagai penerima tembusan bernomor urut satu. Padahal, PMK No 56/2010 pasal 5 ayat 1 mengatur Permohonan persetujuan Kontrak Tahun Jamak diajukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga kepada Menteri Keuangan bersamaan dengan penyampaian RKA-KL tahun anggaran bersangkutan. Dengan demikian, surat pengajuan permohonan tersebut tidak boleh diproses persetujuannya oleh Kementerian Keuangan karena tidak diajukan/ditandatangani sendiri oleh Menpora. Apalagi, Menpora hanya menjadi penerima tembusan dari surat tersebut. PMK No. 69/2010 sebagaimana diubah oleh PMK No 180/2010 pada pasal 20 ayat 1 mengatur: Batas akhir penerimaan usul Revisi Anggaran untuk APBN Tahun Anggaran 2010/ APBN Perubahan Tahun Anggaran 2010 adalah: a. tanggal 15 Oktober 2010, untuk Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran. Ternyata Kemenpora mengajukan revisi angggaran pada tanggal 16 November 2010. Karena sudah melewati tenggat waktu, seharusnya revisi anggaran (RKA-KL) Kemenpora ini ditolak oleh Kemenkeu. Karena proyek Hambalang termasuk dalam RKA-KL Kemenpora, seharusnya proyek Hambalang tetap berjalan sebagai Kontrak Tahun Tunggal, bukan KTJ. Meskipun sudah terlambat, revisi tersebut tetap disetujui oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada tanggal 6 Desember 2010. Yang lebih mengherankan, beberapa hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 Desember 2010 Menteri Keuangan telah memberikan disposisi “selesaikan” kepada Dirjen Anggaran

Warta BPK

76 - 77 opini.indd 77

perihal permohonan persetujuan KTJ proyek Hambalang tersebut (No surat ND1134/AG/2010). Padahal seharusnya dicek terlebih dahulu, apakah syarat-syarat untuk menjadi KTJ sudah dipenuhi, termasuk mengenai RKA-KL nya. Ini untuk memenuhi MK No 56/2010 pasal 12 ayat 2 yang mengatur Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga harus memenuhi persyaratan bahwa pengajuan RKA-KL tahun anggaran 2010 telah dilampiri Kerangka Acuan Kerja dan Rencana

tender kontrak tahun jamak (KTJ) proyek Hambalang tersebut sudah diumumkan, (a) pada saat proyek Hambalang masih bersifat kontrak tahun tunggal, belum sah sebagai KTJ, (b) beberapa hari sebelum Menkeu memberikan disposisi “selesaikan”, dan (c) sekitar 10 hari sebelum Dirjen Anggaran menyetujui revisi RKA-KL Kemenpora, termasuk di dalamnya perubahan kontrak proyek Hambalang dari tahun tunggal menjadi tahun jamak. Selain itu masih terdapat berbagai potensi pelanggaran peraturan lainnya terutama yang

Anggaran Biaya yang menunjukkan bahwa pekerjaan yang diajukan akan dibiayai lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Fakta lain yang mengejutkan adalah, meskipun persetujuan dari Kemenkeu belum diperoleh, ternyata pemenang tender KTJ proyek Hambalang sudah diumumkan. Dalam berita www. gatra.com/nasional-cp/1-nasional/ tanggal 27 Juli 2011 berjudul Anjing Menggonggong Proyek Terus Melaju disebutkan bahwa konsorsium Adhi Karya (70%) dan Wijaya Karya (30%) telah diumumkan sebagai pemenang proyek Hambalang pada tanggal 26 November 2010, dengan nilai kontrak Rp1,077 triliun. Jadi, pemenang

terkait dengan hal teknis seperti Pendapat Teknis dari Menteri Pekerjaan Umum, besaran output proyek dan sebagainya. Namun hal tersebut akan lebih memadai apabila didalami oleh BPK melalui audit investigasi dan atau KPK melalui penyidikan. KPK sebenarnya sudah mempunyai bahan yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ke penyidikan. Akhirnya, seperti berkali-kali saya sampaikan, Kemenkeu sebenarnya bisa menjadi palang pintu pencegah kasus korupsi jika mereka istiqomah dan konsisten terhadap aturan main, yang bisa jauh lebih tangguh dari Iker Casillas dalam menjaga gawang Spanyol dan Real Madrid. JUNI 2012

77

8/15/2012 11:52:09 AM

t ips kesehatan

Sehat Selama Berpuasa TANPA terasa bulan Ramadhan telah tiba. Ramadhan merupakan bulan di mana setiap muslim belajar untuk mengendalikan diri. Makna yang lebih luas dari sekedar menahan diri dari makan dan minum. Untuk menjaga kesehatan selama berpuasa, berikut ini tipsnya: 1. “Karbohidrat Kompleks” Saat Sahur Mengingat berjam-jam berpuasa, kita harus mengkonsumsi apa yang disebut dengan ‘karbohidrat kompleks ‘ atau makanan yang lambat dicerna oleh tubuh, sehingga bisa mengurangi lapar pada siang hari. Seperti yang ditemukan dalam beras, gandum, kacang-kacangan. Makanan-makan yang diperlukan selama bulan berpuasa diantaranya roti, sereal, susu, ikan, daging, unggas, sayur dan buah. Bahkan asupan buah-buahan setelah makan sangat dianjurkan. 2. Glukosa Saat Buka Setelah seharian menahan lapar dan dahaga tentunya energi kita terkuras, untuk memulihkan energi kembali, saat berbuka makanlah karbohidrat sederhana yang terdapat dalam makanan manis. Makanan yang mengandung gula mengembalikan secara instant energi kita yang terkuras seharian. Pada saat berbuka, awali buka puasa Anda dengan makanan atau minuman hangat dan manis seperti kolak, setup, ataupun minuman manis lainnya. Tapi ingat, jangan mengkonsumsi minuman yang mengandung soda, karena dapat menimbulkan akibat buruk bagi perut Anda. Jangan langsung minum air dingin atau es, sebaliknya biasakanlah berbuka dengan minuman yang hangat. Perut yang kosong bisa menjadi kembung, bila Anda langsung berbuka puasa dengan air dingin, karena asam lambung dalam tubuh kita akan terbentuk semakin banyak. Kurma adalah makanan yang paling direkomendasikan. Selain mengandung gula, kurma juga mengandung serat, karbohidrat dan magnesium. Bahkan sejak zaman Rasulullah SAW kurma banyak dikonsumsi saat berbuka puasa dan telah menjadi Sunnah Rasul.  3. Hindari Fast Food Kurangi Makanan Cepat Saji dan gorengan. karena jenis makanan tersebut dapat menyebabkan gangguan pencernaan, nyeri di ulu hati, dan masalah berat badan. 4. Konsumsi Cukup Air Konsumsi air dan jus antara berbuka dan tidur untuk menghindari dehidrasi dan untuk detoksifikasi

78

JUNI 2012

78 - TIPS KESEHATAN.indd 78

sistem pencernaan saat berpuasa. Hindari asupan kafein dalam jumlah besar terutama saat sahur.  5. Vitamin Vitamin yang penting dikonsumsi setiap hari adalah vitamin A, B, dan C. Tapi kalau Anda sudah makan buah berwarna kuning atau merah, sayur berwarna hijau tua, kacang-kacangan, maka tak perlu khawatir kekurangan vitamin tersebut. 6. Sakit Jantung Bagi penderita sakit lambung makanan yang sebaiknya dihindari adalah ketan, mie, daging berlemak, ikan dan daging yang diawetkan, sayuran mentah, sayuran berserat, minuman yang mengandung soda, dan bumbu yang tajam (cuka, cabai, asam). Jenis makanan tersebut bisa menimbulkan gas yang berpengaruh meningkatkan produksi asam lambung. 7. Kelebihan Berat Badan Bagi mereka yang berat badannya melebihi berat badan ideal, sebaiknya selama berpuasa pun tetap menghindari makanan yang tinggi kolesterolnya, misalnya lemak hewan, margarin, mentega. Selain itu, sebaiknya Anda menghindari makanan yang manis-manis, seperti dodol, sirup, cokelat, kue tar, es krim. “Selain lebih banyak mengkonsumsi sayur, buah, dan daging tanpa lemak, pengolahan makanannya pun sebaiknya jangan digoreng.” 8.Kekurangan Berat Badan Sedang bagi mereka yang terlalu kurus, selama berpuasa sebaiknya menambah porsi susunya dan menghindari makanan yang sulit dicerna seperti sayuran berserat kasar (daun singkong, daun pepaya). 9. Usia Lanjut Bagi mereka yang berusia lanjut, aturlah pola makan saat berbuka puasa juga secara bertahap. Makanlah jumlah yang lebih sedikit, namun dilakukan beberapa kali. 10. Tetap Olahraga Melakukan olahraga ringan seperti peregangan atau berjalan kaki saat berpuasa sangat disarankan. Selain membantu menjaga berat badan, olahraga juga berfungsi untuk memperlancar peredaran darah dan menjaga kebugaran tubuh anda. dr Warta BPK

8/15/2012 11:52:36 AM

79 - IKLAN reformasi blm berakhir.indd 79

8/15/2012 11:52:57 AM

80- iklan RAMADHAN.indd 80

8/15/2012 11:53:20 AM