Kode Etik Pemeriksa BPK

KODE ETIK PEMERIKSA

Kode Etik Pemeriksa BPK 1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. bersikap netral dan tidak memihak. b. menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban profesionalnya. c. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi independensi. d. mempertimbangkan informasi, pandangan dan tanggapan dari pihak yang diperiksa dalam menyusun opini atau laporan pemeriksaan. e. bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri. 2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badanlain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing. b. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya. c. tunduk pada intimidasi atau tekanan orang lain. d. membocorkan informasi yang diperolehnya dari auditee. e. dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi Pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya yangberkepentingan dengan hasil pemeriksaan. 3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. b. bersikap tegas untuk mengemukakan dan/ atau melakukan hal-hal yangmenurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. c. bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia pihak yangdiperiksa. 4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidaklangsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugasdan wewenangnya. b. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pemeriksa guna memperkaya ataumenguntungkan diri sendiri atau pihak lain. 5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa wajib: a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan. b. menyimpan rahasia negara atau rahasia jabatan, rahasia pihak yang diperiksa danhanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang. c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya. e. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara. f. memutakhirkan, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuanprofesionalnya dalam rangka melaksanakan tugas pemeriksaan. g. menghormati dan mempercayai serta saling membantu diantara Pemeriksa sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaan tugas. h. saling berkomunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalammenjalankan tugas pemeriksaan. i. menggunakan sumber daya publik secara efisien, efektif dan ekonomis. 6. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang: a. menerima tugas yang bukan merupakan kompetensinya. b. mengungkapkan informasi yang terdapat dalam proses pemeriksaan kepadapihak lain, baik lisan maupun tertulis, kecuali untuk kepentingan peraturanperundang-undangan yang berlaku. c. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau substansi hasil pemeriksaankepada media massa kecuali atas ijin atau perintah Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota BPK. d. mendiskusikan pekerjaannya dengan auditee diluar kantor BPK atau kantor auditee.

(Peraturan BPK No. 2/2007 tentang Kode Etik BPK RI)

2

KALEIDOSKOP 2011

bpk kaleidoscope FINAL OKE MANTAP REVISI GUN.indd 2

1/11/2012 9:26:57 PM

KODE ETIK ANGGOTA

Kode Etik Anggota BPK RI 1. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. memegang sumpah dan janji jabatan. b. bersikap netral dan tidak berpihak.

c. menghindari terjadinya benturan kepentingan.

d. menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas.

2. Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang:

a. merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, dan perusahaan swasta nasional atau asing. b. menjadi anggota partai politik.

c. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan orang lainmeragukan independensinya.

3. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. bersikap tegas dalam menerapkan prinsip, nilai dan keputusan.

b. bersikap tegas dalam mengemukakan dan/atau melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan. c. bersikap jujur dengan tetap memegang rahasia pihak yang diperiksa.

4. Untuk menjamin integritas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun baik langsung maupuntidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaantugas dan wewenangnya.

5. Untuk menjunjung profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Anggota BPK wajib: a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan. b. menyimpan rahasia negara dan/ atau rahasia jabatan.

c. menghindari pemanfaatan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan ataujabatannya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. d. menghindari perbuatan di luar tugas dan kewenangannya.

(Sumber : Peraturan BPK RI No.2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI)

KALEIDOSKOP 2011


3

1/11/2012 9:26:58 PM

dari redaksi 1 Tahun Warta BPK Tak terasa volume I majalah bulanan Warta BPK sudah berusia 1 tahun. Sejumlah peristiwa penting terkait dengan BPK telah kami sajikan, baik internal maupun eksternal. Namun, benang merah topik berita yang dimuat di majalah yang kita cintai ini tak lain masalah pelaksanaan e-audit. Penandatanganan nota kesepahaman akses data dengan auditee di bawah payung program BPK Sinergi terlaksana hampir di seluruh entitas di Indonesia. Meski begitu, produk utama BPK tentu tidak luput dari perhatian kami. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang kami sajikan pada edisi September mengawali penyerahan dokumen itu ke Presiden dan DPR. Topik divestasi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara dan megakasus bailout Rp6,7 triliun Bank Century selalu kami ikuti perkembangannya, baik melalui sajian Laporan Utama maupun Laporan Khusus. Penyajian wawancara dengan ketua, wakil ketua, dan para anggota BPK kami coba untuk komprehensif. Demikian juga dengan wawancara pihak-pihak terkait dengan tugas BPK, seperti ketua MPR, ketua MA, ketua DPR, ketua DPD, dan BAKN DPR. Perkembangan badan pemeriksa internasional melalui organisasi seperti INTOSAI, ASOSAI, ASEANSAI, dan lainnya, kami pantau di rubrik internasional. Sejumlah pertemuan yang dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo maupun petinggi lain, kami masukkan ke bahasan internasional. Di sisi lain, pernik-pernik aktivitas karyawan BPK kami sajikan dalam serba-serbi mulai dari hobi bersepeda, tempat penitipan anak karyawan, memancing, mendaki gunung, fitness, dan lainnya. Dalam penulisan ini, kami juga mewawancarai karyawan di BPK perwakilan di daerah. Kunjungan ke daerah merupakan saat yang tepat untuk mencari informasi mengenai BPK Perwakilan. Kami sudah menyajikan beberapa tulisan mengenai hal ini. Bahkan, sampai ke BPK Perwakilan Papua dengan segala suka dan dukanya. Edisi Desember ini merupakan rangkaian berita yang pernah kami muat di Warta BPK, yang tentunya bisa juga dikatakan sebagian dari kegiatan BPK. Pasalnya, masih banyak aktivitas badan pemeriksa keuangan negara ini yang tidak termuat di majalah ini. Selain disebabkan oleh keterbatasan halaman, juga jumlah tenaga yang masih terbatas. Namun, di atas semuanya, kami dari jajaran Redaksi ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyajian majalah ini. Keterlambatan terbit kami coba untuk perbaiki di tahun depan. Kualitas, baik tulisan maupun perwajahan, akan kami tingkatkan. Semoga tahun depan bisa lebih baik. Salam Redaksi

4

PENGARAH :

PENANGGUNG JAWAB :

Hendar Ristriawan Daeng M. Nazier Nizam Burhanuddin Bahtiar Arif

SUPERVISI PENERBITAN :

Gunarwanto Ali Al Basyah Hery Subowo Akhmad Anang Hernady Yudi Ramdan

KETUA DEWAN REDAKSI :

Parwito

STAF REDAKSI :

KEPALA SEKRETARIAT : STAF SEKRETARIAT :

Andy Akbar Krisnandy Bambang Dwi Bambang Widodo Dian Rustri Teguh Siswanto (Desain Grafis) Sri Haryati Sumunar Mahanani Sutriono Rianto Prawoto (Fotografer) Enda Nurhenti

Diterbitkan oleh: ALAMAT REDAKSI: Sekretariat Jenderal Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto Badan Pemeriksa Keuangan No. 31 Jakarta Republik Indonesia

Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Faksimili : 021-57854096 E-mail : [email protected]

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah.

ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:26:58 PM

EDISI HAL JANUARI 2011

FEBRUARI 2011 MARET 2011

APRIL 2011 MEI 2011 JUNI 2011 JULI 2011 AGUSTUS 2011 SEPTEMBER 2011

OKTOBER 2011

NOVEMBER 2011

6 16 24 32 40 48 56 62 70 78 88

BPK SINERGI Cara Strategis Cegah Korupsi Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara BPK Teken MoU dengan BUMN Infrastruktur & Logistik IHPS Semester II/2010 Masih Ada Kelemahan Pengelolaan Keuangan Negara ”LKPP 2010 Wajar Dengan Pengecualian” Pengganti Anggota VII BPK Mulai Dicari Menuju e-audit yang Paripurna Menimbang-nimbang RAPBN 2012 Pemerintah Harus Tindaklanjuti Temuan BPK Divestasi Menunggu Restu DPR BPK RI Ketuai Kelompok Kerja Pemeriksaan Lingkungan Badan Pemeriksa Sedunia KALEIDOSKOP 2011


5

1/11/2012 9:26:59 PM

W a r t a

B P K

JANUARI 2011

BPK SINERGI

Cara Strategis Cegah Korupsi

BPK menandatangani nota kesepahaman mengenai akses data dengan lembaga negara dan berbagai kementerian serta BUMN. Upaya untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Awalnya, BPK berinisiatif menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan lembaga informasi. Inisiatif BPK itu mendapat sambutan dari para pemimpin lembaga negara. Mereka sepakat untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan system

6

e-audit yang bersifat link & match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan dan akuntabel. Bermodal kesepakatan awal itulah selanjutnya diadakan pembahasan dan persiapan teknis, khususnya yang menyangkut aspek teknologi dan aspek keamanan. Walhasil, masing-masing pimpinan lembaga Negara sepakat menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan system informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:27:01 PM

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara di MPR

Melalui strategi itu, BPK berencana menjalin kerja sama pembentukan pusat data BPK dengan berbagai pihak termasuk auditee. Nantinya dengan, pusat data tersebut, BPK dapat melalukan perekaman, pengelolaan,

pertukaran, pemanfaatan dan memonitoring data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan n egara. Konsep inilah yang disebut BPK Sinergi.

Ketua MPR Taufiq Kiemas tengah memberikan keterangan Pers bersama para pimpinan lembaga negara. KALEIDOSKOP 2011


7

1/11/2012 9:27:05 PM

Ketua DPR, Marzuki Alie

DPR dan BPK

Harus Bersinergi untuk Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis. Karena itu sinergisitas kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Penandatangan Nota Kesepahaman mengenai pengelolaan akses data kedua lembaga tersebut merupakan langkah awal untuk membangun sinergi kedua lembaga tersebut. Melalui nota kesepahaman itulah, akan terwujud keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas.

Ketua BPK, Hadi Poernomo

BPK Sinergi

Ini Soal Cara bukan soal Kewenangan Ratusan naskah memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan para pihak, antara lain lembaga negara, kementerian, lembaga non kementerian, DPRD dan BUMN diteken dalam satu dua bulan terakhir.

“Sinergi dengan BPK

Untuk Pemberantasan Korupsi” Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan lembaga negara. Salah satunya dengan Mahkamah Agung. Intinya, kedua belah pihak sepakat untuk kerjasama pengelolaan dan pengembangan akses data informasi. “Sinergi ini sangat penting untuk pemberantasan korupsi,” kata Harifin A. Tumpa.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa

8

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:27:08 PM

Ketua DPD, Irman Gusman

“Saya akan Berusaha Mengawal

Implementasi Nota Kesepahaman”

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menandatangani nota kesepahaman dibidang akses informasi. Harapannya melalui nota kesepahaman ini kedepannya terjadi sinergi antara BPK dan DPD.

Foto: istimewa

Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih

Kinerja BPK Bagus,

Otomatis Kami pun Maju

Menteri PAN, EE Mangindaan

MoU BPK dan KL langkah strategis

Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan penerapan teknologi informasi dalam mengakses data laporan keuangan di kementerian/lembaga (KL) sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Kerjasama antara BPK dan kementerian/ lembaga (KL) ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi, serta akuntanbilitas dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara,” katanya saat memberikan sambutan dalam kerjasama akses data antara BPK dan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta akhir Desember 2010.

KementErian Kesehatan menyambut baik adanya ‘BPK Sinergi’ yang digalakkan Badan Pemeriksa Keuangan.  Nantinya pengawasan akan dilakukan dengan menggunakan sistem e-audit yang bersifat link & match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan dan akuntabel. “Kami siap menjalankan kesepakatan itu,” kata dr Endang Rahayu Sedyaningsih MPH, Menteri Kesehatan RI, seusai penandatanganan Memorandum of Understanding antara BPK dan Kementerian Kesehatan serta sejumlah lembaga negara lainnya di Gedung BPK RI. MoU ini mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

KALEIDOSKOP 2011


9

1/11/2012 9:27:10 PM

Pelantikan Pejabat Struktural Eselon II dan IV Bertempat di Auditorium BPK Pusat, pada Selasa (25/1), Sekjen BPK Hendar Ristriawan melantik delapan pejabat struktural eselon II. Selain itu, dilantik juga satu pejabat struktural eselon IV yang sebelumnya tertunda. Hadir pula beberapa pejabat eselon I, II, dan III BPK. Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan bahwa ada

dua pegawai yang mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan menjadi pejabat struktural eselon II. “Satu pegawai mendapatkan promosi menjadi pejabat struktural eselon IV. Sementara pejabat struktural eselon II dan IV yang baru lainnya dimutasi dari tempat sebelumnya,” katanya.

Suasana pelantikan pejabat eselon II.

10

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:27:21 PM

Forum BPK Mendengar

Untuk kedua kalinya BPK menggelar Forum “BPK Mendengar” setelah yang pertama pada tahun lalu. Acara ini digelar 13 Januari di Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua BPK Hadi Poernomo mengatakan, sesuai dengan UUD 1945, tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam kurun waktu 64 tahun, BPK sudah berusaha melaksanakan amanah tersebut dengan dinamika perkembangannya sesuai dengan fase perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Pada perkembangannya dewasa ini, BPK telah mampu meningkatkan kualitas proses pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaannya. BPK telah menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semestera (IHPS) secara reguler dan tepat waktu. IHPS tersebut telah menjadi salah satu dokumen yang sangat diperlukan tidak saja oleh DPR, DPD, dan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya, tetapi juga oleh masyarakat, media masa,dan pemilik kepentingan lain dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Pemerintah juga menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai alat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BPK juga bersyukur bahwa saat ini opini BPK telah mampu menjadi salah satu tolok ukur dan sinyal keberhasilan bagi suatu entitas dalam menjalankan roda organisasi. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila saat ini semua entitas di tingkat pusat maupun daerah berlomba untuk mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Fenomena ini manjadi salah satu bukti keberhasilan BPK dalam membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang baik dan benar. Berbagai permasalahan bangsa ini tidak mungkin diselesaikan oleh kita secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, BPK telah memprakarsai pembentukan sinergi antara BPK dengan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga dan kementerian di bawah Presiden yang kami sebut dengan BPK Sinergi. Melalui BPK Sinergi tersebut akan memberikan manfaat yaitu : 1) mengurangi KKN secara sistemik 2) mendukung optimalisasi penerimaan negara 3) mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara 4) mengoptimalkan tindak lanjut temuan BPK 5) mengoptimalkan pemeriksaan kinerja.

KALEIDOSKOP 2011


11

1/11/2012 9:27:30 PM

Samakan Langkah Terapkan e-audit Pada pertemuan para pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, 21 Januari 2010, Ketua BPK Hadi Poernomo melontarkan konsep BPK Sinergi. Tujuannya, untuk mengatasi permasalahan pengelolaan keuangan negara.

Ketua BPK Hadi Poernomo tengah menjelaskan tentang e-audit di Bogor

Sekjen BPK Hendar Ristriawan tengah menandatangani MoU terkait penerapan e-audit

Pematangan implementasi Secara konsep, e-audit memang sangat ideal untuk dapat dilaksanakan. Selain sosialisasi dan penyamaan persepsi, baik untuk karyawan internal maupun stakeholder BPK, kesiapan infrastruktur yang terkait dengan teknologi informasi (TI) tentu sangat penting. Dalam hal penyiapan perangkat TI, penerapannya bukan tanpa konsekuensi dan hambatan. Sebut saja, diperlukan satu mekanisme agar dalam pelaksanaannya berjalan aman, legal, dan bisa dijadikan barang bukti di pengadilan. Selain itu, dalam proses yang berbasis pada TI biasanya terkendala oleh masalah keamanan dan otentitas data. Apalagi, jaringan yang dipakai melalui Internet. “Ancaman hacker pasti akan ada. Dan, ini masalah yang cukup serius karena menyangkut data-data laporan keuangan pemerintah dan lembaga lain yang diperiksa BPK. Apalagi, jika data tersebut bisa dibilang data rahasia,” papar pengamat TI Onno W. Purbo di Jakarta beberapa waktu lalu. Senada dengan Onno, Anggota Komisi X DPR dan Pengamat Telematika Roy Suryo memperingatkan teknologi yang berbasis TI itu dapat diubah, dicuri, atau bahkan direkayasa dengan gampang. Boleh dikata semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu, untuk mencegahnya diperlukan

12

skill tertentu guna mengetahui dan memastikan kebenaran data-data yang diajukan. Selain itu, harus dipahami jika dalam melakukan e-audit yang dibutuhkan bukan hanya hardware, software, yang tak kalah penting adalah kecermatan dan brainware. “Banyak yang menganggap prioritas di bidang TI itu pada hardware, software. Kedua hal itu memang penting, tetapi jauh lebih penting lagi adalah kemampuan SDM. Membaca transaksi electronik memerlukan skill tertentu. Karena yang namanya angka secara elekctronik itu bisa diubah atau direkayasa. Teknologi dapat dipelesetkan semudah membalik telapak tangan,” papar Roy. Plt. Kepala Biro TI BPK Dali Mulkana menyampaikan divisinya merupakan unit kerja pendukung fasilitas dari pelaksanaan e-audit, baik infrastruktur, aplikasi, Standard Operation Procedure (SOP), dan bentuk kerjanya. “Apa yang mereka inginkan, kita yang buatkan aplikasinya. Untuk kesiapan SDM membuat aplikasi, alhamdulillah, teman-teman di Biro TI, programernya bisa diandalkan,” tegasnya belum lama ini. Biro TI BPK mengharapkan adanya beberapa masukan dari auditor, terutama mereka bisa mapping sistem informasi yang ada di auditee. “Dari mapping sistem informasi ini, auditor bisa mengetahui kebutuhan yang bisa dibuatkan aplikasinya. Kalau itu sudah diketahui, kemudian memang butuh TI audit yang sifatnya detail, kami siap melakukannya,” papar Dali.

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:27:34 PM

BPK gelar Family Gathering dalam rangka memperingati Ulang Tahun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) yang ke-64 di Taman Pramuka Bumi Perkemahan Cibubur, 9 Januari 2011. Acara family gathering ini merupakan sarana silaturahmi untuk mempererat rasa kekeluargaan, soliditas, serta jalinan komunikasi segenap keluarga besar BPK. Dalam sambutannya Ketua BPK RI, Hadi Poernomo mengatakan, disadari atau tidak, kesibukan dan beban kerja yang bertumpuk telah menghilangkan momen komunikasi informal sebagai suatu keluarga besar BPK. Selain itu, perbedaan fungsi dan tugas pokok antar elemen di BPK sedikit banyak telah mengurangi kekohesifan interaksi sosial di BPK. Oleh karena itu, family gathering ini diharapkan mampu mengurangi sikap individual (personal) maupun pengelompokan-pengelompokan (interpersonal blocking) antar elemen dalam keluarga besar BPK. “Sebagai Pimpinan BPK, saya mengharapkan agar BPK tidak hanya dipandang semata-mata sebagai tempat saudara-saudara bekerja untuk mencari nafkah dan karir. Jika BPK hanya dipandang sebagai tempat kerja, maka hubungan sosial yang tercipta bersifat statis dan formal yakni

Family Gathering

hubungan sosial sebatas fungsi dan peranan kerja di kantor.” Jadikanlah BPK ini rumah kita bersama yakni sebuah rumah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul dan saling berbagi suatu nilai. Sebuah rumah tempat berbagi keluh kesah tatkala anggota keluarga dihantam masalah serta sebuah rumah dimana asa dan cita-cita tumbuh untuk selanjutnya

direalisasikan menjadi prestasi kerja. Kegiatan family gathering ini diharapkan mampu meningkatkan jalinan komunikasi dan silaturahim antar seluruh komponen keluarga besar BPK. Semua itu pada akhirnya bermuara pada meningkatkannya motivasi, prestasi, serta kinerja pegawai dalam menyongsong agenda kerja di tahun 2011 ini. KALEIDOSKOP 2011


13

1/11/2012 9:27:45 PM

Peringatan HUT BPK RI ke-64

14

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:27:58 PM

Penandatanganan nota kesepahaman dengan lima entitas terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Penandatanganan nota kesepahaman dengan tiga entitas terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. KALEIDOSKOP 2011


15

1/11/2012 9:28:14 PM

W

a

r

t

a

B

P

K

FEBRUARI 2011

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah berbincang-bincang dengan para pimpinan lembaga negara.

Pertemuan Pimpinan Lembaga Negara Ketua BPK RI, Hadi Poernomo melakukan pertemuan dengan para Pimpinan Lembaga Negara di Auditorium Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 7 Februari 2011. Pertemuan yang merupakan lanjutan dari tiga pertemuan sebelumnya di Istana Negara, Istana Bogor , dan MPR ini bertujuan untuk membangun sinergi, tanpa harus mencampuri dan mengintervensi fungsi, peran serta tugas masing-masing lembaga negara. Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden RI serta seluruh Pimpinan Lembaga Negara lainnya, yaitu Ketua BPK, Ketua MPR, Ketua DPR,

16

Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua Komisi Yudisial. Dalam pertemuan ini, Pimpinan Lembaga Negara mendiskusikan upaya-upaya untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan Negara. Hasil pertemuan ini, antara lain, meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, pentingnya upaya penegakan hukum, upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan demokrasi serta upaya meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan Negara. Salah satu terobosan untuk meningkatkan kualitas

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:28:14 PM

pertanggungjawaban keuangan Negara adalah dengan membangun pusat data BPK. Pusat data BPK ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang berbasis elektronik (e-audit). Nantinya akan dibangun hubungan data yang link and match antara lembagalembaga negara termasuk pemerintah dan pihak-pihak lain yang mengelola keuangan negara dengan BPK. Melalui pemantapan pemeriksaan yang berbasis pada e-audit tersebut diharapkan mampu mendorong bagi pencapaian pembangunan oleh pemerintah yang pro growth, pro poor, pro job, dan pro environment.

Ketua BPK RI Hadi Poernomo tengah memberikan keterangan pers terkait pertemun para pimpinan Lembaga Negara di Kantor BPK RI Pusat.

Workshop dan Diklat:

Jaga Komunikasi, Etika, dan Integritas BPK menyelenggarakan workshop dan diklat dalam rangka persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) tahun 2010, pada 11 Januari, di Auditorium Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta.

KALEIDOSKOP 2011


17

1/11/2012 9:28:20 PM

Ketua BPK RI Hadi Poernomo, memberi sambutan dalam acara Workshop Validasi Konsep RIR 2011 - 2015 di Wisma Pusdiklat BPK RI, (31/1 - 2/2).

Renstra, Membentuk BPK yang Berkelas

Rencana Strategis (Renstra) BPK periode 20112015 menitikberatkan pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, meningkatkan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan bertanggungjawab. Ketua BPK Hadi Poernomo dalam Workshop Validasi Rencana Implementasi Renstra RIR (Rencana Implementasi Renstra) di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta, menyebutkan, BPK akhir akhir ini mengalami

18

perkembangan yang sangat signifikan. Indikasinya, banyak pemilik kepentingan termasuk lembaga perwakilan rakyat, pemerintah, maupun masyarakat umum mencermati hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah. Bahkan, tidak jarang hasil pemeriksaaan investigasi BPK menjadi referensi public di media massa. Kondisi itu, tuturnya, merupakan modal utama untuk lebih meningkatkan peran BPK. BPK tidak cukup dapat berpuas diri terhadap hasil pemeriksaan yang selama ini diterbitkan. Lebih dari itu, BPK harus dapat memastikan

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:28:24 PM

bahwa hasil pemeriksaannya dapat memberikan kontribusi yang penting bagi terwujudnya pengelolaan keuangan yang terbuka dan bertanggungjawab. Berdasarkan pemikiran itu, dalam Renstra kali ini program dititikberatkan pada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemilik kepentingan, penyempurnaan proses bisnis, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan SDM. Dengan begitu, Renstra akan menjadi modal bagi para pelaksana BPK dalam menjalankan tugas. Untuk menjabarkan Renstra, katanya, perlu disusun rencana implementasi. Isinya memuat rencana strategis, rencana kegiatan , dan inisiatif strategis bagi seluruh unit pelaksanan BPK. “Rencana Implementasi Renstra ini juga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan setiap unit kerja BPK,” katanya. Secara umum, terdapat tiga tujuan utama Renstra BPK. Pertama, mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat terhadap peraturan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, bertanggungjawab, dan memenuhi rasa keadilan dan kepatuhan. Kedua, mewujudkan pemeriksaan yang bermutu sehingga dihasilkan laporan pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemilik kepentingan. Ketiga, mewujudkan reformasi birokrasi di BPK. “Tentu saja untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut tidak mudah. Sebab tugas yang diemban BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, tetapi juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan

dengan tujuan tertentu. Apalagi waktu yang diberikan juga terbatas, hanya 2 bulan untuk audit keuangan. Disamping itu, jumlah entitas yang diperiksa sangat banyak. Sedangkan personil terbatas hanya 2.017 orang,” tuturnya. Meski begitu, dia berkeyakinan seberat apapun tugas yang diemban BPK, akan berhasil jika masing-masing unit kerja dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Ada lima hal agar program-program Renstra ini bisa tercapai. Yakni; perlunya membuat prarencana yang baik, mengoptimalkan pemakaian teknologi informasi, menerapkan standar pemeriksaan yang konsisten, pembentukan watak pegawai yang beretika, dan pelaksanaan implementasi rencana strategis.

KALEIDOSKOP 2011


19

1/11/2012 9:28:31 PM

‘Utamakan dialog untuk cari solusi’ Sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Lampung, Novi Gregory Antonius Pelenkahu ingin mewujudkan audit BPK sebagai suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung

Novi Gregory Antonius Pelenkahu

Pekerjaan mengaudit keuangan pemda bukan hal yang baru bagi Novi Gregory Antonius Pelenkahu. Sudah 10 tahun dirinya menjadi pemeriksa di pemda. Tak heran jika Novi merasa tak asing lagi ketika ditunjuk menjadi Kepala Perwakilan BPK di Provinsi Lampung. “Secara umum saya tahu bagaimana kondisi laporan keuangan pemerintah daerah,” kata Novi belum lama ini. Meski begitu, dia mengakui menjadi kepala perwakilan BPK bukan pekerjaan yang enteng. Dia dituntut untuk dapat menerjemahkan harapan BPK ke depan. Sejumlah program pun telah disiapkan

20

di antaranya mewujudkan audit BPK sebagai suatu kebutuhan. Menurut dia, gagasan ini merupakan kebijakan pimpinan BPK yang kerap disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dalam berbagai kesempatan. “Sebagai kepala perwakilan saya berusaha menerjemahkan visi itu di perwakilan BPK Lampung,” tegas Novi. Untuk mewujudkan visi itu ternyata tidak gampang. Novi mengakui dibutuhkan strategi dan terobosan tersendiri. Ini lantaran adanya sejumlah persoalan dalam pelaporan keuangan oleh pemda. “Seperti permasalahan belum adanya sistem

KALEIDOSKOP 2011


1/11/2012 9:28:33 PM

Ketua BPK RI Hadi Poernomo meresmikan Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung

pelaporan yang memadai dan belum adanya standar penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Persoalan lain, terkait belanja, pendapatan, dan keuangan daerah. Sudah begitu, rata-rata kondisi pengawas internal juga masih lemah,” ungkapnya. Langkah pertama yang diambil adalah mempelajari dulu kondisi pemda di Provinsi Lampung. Dia mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk berdiskusi mengenai persoalan-persoalan terkait pelaporan keuangan. Melalui forum ini, Novi bisa menginventarisir kebutuhan pemda terkait dengan tugas yang diemban BPK. Alhasil, setelah melakukan diskusi dengan pihak pemda, harapan pemprov adalah perbaikan opini LKPD. Artinya, keinginan pemprov ini sejalan dengan tugas BPK. Keinginan BPK untuk memperbaiki kinerja LKPD ini tercantum pada UU No. 15 tahun 2006. Dengan gamblang dijelaskan bahwa produk dari BPK adalah opini, kesimpulan, dan rekomendasi. Dengan begitu setiap audit yang dilakukan BPK, baik itu audit keuangan, kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu, tentu saja muaranya adalah rekomendasi BPK. Dengan rekomendasi itulah

diharapkan ada perbaikan LKPD pemda. “Kalau BPK memberikan rekomendasi berarti ada perbaikan sistem, sehingga pemda akan semakin baik,”jelas Novi. Novi menambahkan untuk sampai pada tataran audit BPK sebagai suatu kebutuhan, dibutuhkan beberapa faktor penunjang. Seperti pelaksanaan audit BPK itu sendiri dan sosialisasi tugas BPK yang tidak hanya sekadar audit, dan menemukan kesalahan atau mengantar orang ke pengadilan saja. Namun yang lebih penting adalah peran BPK supaya laporan keuangan pemda itu lebih baik. Dengan begitu, penerimaan daerah pun bisa lebih bagus. Pada awal kepimpinannya, Novi melakukan sosialisasi mengenai harapan BPK terhadap pemda. Dengan pertimbangan tidak mungkin pihak yang diperiksa dapat merasakan audit BPK sebagai suatu kebutuhan tanpa paham peran lembaga ini. Apalagi, selama ini sebagian besar pemda lebih paham tentang kewenangan BPK. “Seringkali pemda itu merasa takut ketika di periksa BPK,” ungkapnya.

KALEIDOSKOP 2011


21

1/11/2012 9:28:36 PM

Kode Etik Pemeriksa BPK

Recommend Documents