64 Persen Temuan BPK sudah Ditindaklanjuti
www.kupang.bpk.go.id.
Temuan BPK 2013 terus ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang. Hingga akhir tahun 2014, Pemkot telah menindaklanjutinya sebanyak 64 persen. Demikian penjelasan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man.
Dikatakan, hasil tindak lanjut
temuan BPK sebesar 64 persen sudah diaudit kembali oleh BPK Perwakilan NTT. "Hasil tindaklanjut kita sudah diaudit oleh BPK. Kita berusaha untuk tindaklanjuti yang tersisa". Saat ini, yang menjadi masalah adalah belum diselesaikannya seluruh temuan, yakni masalah aset dan nanti ditindaklanjuti TPTG, dan diharapkan progress terus meningkat. Diuraikan, total temuan BPK untuk Kota Kupang sebesar Rp 1,8 triliun. Dengan terselesaikannya 64 persen dari total temuan tersebut, maka tersisa 36 persen yang perlu di kejar dan dituntaskan. Nilai tersebut, termasuk aset didalamnya. Karena itu, akan dilakukan penghapusan aset, maupun pengembalian semua temuan yang ada. "Untuk administrasi semuanya sudah. Tinggal keuangan yang perlu diselesaikan," tutupnya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Kupang, Jonas Salean menambahkan, pihaknya akan terus menindaklanjuti temuan BPK, walau agak sulit. Temuan sebesar itu paparnya, merupakan peninggalan pemerintah sebelumnya. Walau demikian, pihaknya tetap tanggungjawab. "Walau agak sulit dilakukan kami akan terus bergerak maju menuntaskan temuan BPK yang ada". Mantan Sekda Kota Kupang melanjutkan, aset-aset sudah dilakukan pembenahan dan akan terus diselesaikan hingga tuntas. Terbanyak aset tanah, dimana ada sebagian tanah telah dibangun sekolah, namun tanah tersebut milik Pemprov NTT. Karena itu, kita akan koordinasikan untuk ditindaklanjuti.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
1
Sementara aset-aset yang pantas diputihkan maka harus diputihkan, agar tidak terus tercatat dan menjadi temuan BPK. Pada kesempatan itu, dia mengingatkan SKPD untuk bekerja sesuai aturan, agar tidak menjadi temuan BPK. Jika ada temuan, maka pihaknya tidak akan berkompromi dan pastinya wajib diselesaikan.
Sumber : www.timorexpress.com/kupang-metro/64-persen-temuan-bpk-sudah-ditindaklanjuti, Selasa 06 Januari 2015.
Catatan : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan bahwa BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menjelaskan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar. Sedangkan keuangan Negara dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
2
Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya,
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
dan
pertanggungjawaban. Sedangkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan
secara
independen,
objektif,
dan
profesional
berdasarkan
Standar
Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Setelah pemeriksaan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Setelah itu, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masingmasing lembaga perwakilan. Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
3
kewenangannya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ketentuan mengenai mekanisme penyerahan laporan hasil pemeriksaan juga terdapat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan yang telah ditetapkan sejak 30 Juli 2010. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan
negara
kepada
pejabat
yang
bertanggung
jawab
sesuai
dengankewenangannya. Sedangkan Pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya menyerahkan juga hasil pemeriksaan kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai rekomendasi. Penyerahan hasil pemeriksaan dibuktikan dengan tanda terima sesuai dengan prosedur persuratan yang berlaku di instansi yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan) Setelah menerima hasil pemeriksaan maka berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Selanjutnya Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Pasal 5 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan bahwa apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pejabat wajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah meliputi kondisi:
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
4
a. force majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan. b. subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: 1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan; 2) pejabat menjadi terpidana; atau 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan. c. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis antara lain, yaitu: 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau 2) perubahan regulasi. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang. Pasal 6 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan menjelaskan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan. Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan dilakukan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara/Perwakilan BPK yang bersangkutan. Penelaahan diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut: a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Namun, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana (Pasal 10 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan)
Subbag Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
5
