KARAKTERISTIK AUDITOR DAN JUMLAH TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM AUDIT BPK-RI

KARAKTERISTIK AUDITOR DAN JUMLAH TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM AUDIT BPK-RI Bayu Antarikso Purusotomo Sutaryo

Abstract. The purpose of this study is to provide empirical evidence about the determinants of the findings in the audit and compliance SPI BPK auditors in terms of characteristics. The sampling method used was purposive sampling. The study sample consisted of 125 local governmenst/municipals that make up the Local Government Finance Report in 2012 and has been audited by the BPK in 2013. This study used multiple linear regression analysis using the Statistical Package Social Science (SPSS). The results showed that auditor’s status, auditor tenure and gender either partially or interactions with other variables affect the amount of SPI and compliance findings. As for the composition of the senior auditors have an influence on the amount of SPI and compliance findings only when interactions with other variables. Amount on education as control variables also affect the number of SPI and compliance finding. As for the other control variables such as the status of local government, local government type and size of local governments does not affect the number of SPI and compliance findings. Keywords: Internal control and A. PENDAHULUAN compliance findings, Otonomi daerah merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 22 auditor’s status, gender, tahun 1999 dan kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang composition of the senior auditor, auditor tenure.

Pemerintahan Daerah yang mendelegasikan kewenangan kepada daerah

Penulis Bayu Antarikso P, Sutaryo, Dosen Universitas Sebelas Maret

KOMPETENSI Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi Vol 13 No.1 Januari–Juni 2015 Fakultas Ekonomi Universitas Cokroaminoto Yogyakarta ISS`N : 1412-9450

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya wewenang tersebut maka pemerintah daerah dituntut memberikan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah salah satunya adalah masyarakat. Perwujudan akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK)

kepada

masyarakat

1

Bayu Antarikso Purusotomo, Sutaryo Karakteristik Auditor dan Jumlah Temuan Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan dalam Audit BPK-RI

melalui DPRD. UU Nomor 17 tahun 2003

mengungkapkan bahwa dari 94 objek pemeriksaan

mewajibkan Presiden, Gubernur, Bupati, dan

BPK atas pemerintah provinsi/kabupaten/kota,

Walikota

menunjukkan terdapat 1.321 kasus kelemahan SPI

untuk

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

serta

1.793

kasus

sebagai

akibat

adanya

berupa laporan keuangan.

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

Atas laporan keuangan yang disusun oleh

undangan. Hal ini menyebabkan 33 LKPD

pemerintah daerah tersebut perlu dilakukan proses

mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (UU No 15

(WDP), 3 LKPD dengan opini Tidak Wajar (TW),

tahun 2004). BPK melakukan audit atas laporan

serta 58 LKPD dengan opini Disclaimer (D) pada

keuangan pemerintah daerah dengan tujuan untuk

pemeriksaan BPK di semester II tahun 2012.

mengetahui tingkat kewajaran penyajian laporan

Penelitian

yang membahas

mengenai

keuangan tersebut. Laporan Hasil Pemeriksaan

temuan pemeriksaan SPI dan kepatuhan telah

(LHP) yang dirilis oleh BPK berisikan tiga bab

dilakukan oleh beberapa peneliti. Wallace (1992)

meliputi laporan keuangan, Sistem Pengendalian

dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa manajer

Internal (SPI), dan laporan kepatuhan. Dalam LHP

menganggap temuan pemeriksaan SPI hanya akan

tersebut, BPK memberikan hasil temuan dalam

menunjukkan

auditnya serta rekomendasi yang bertujuan untuk

menjalankan pengendalian internal dan hal ini

perbaikan

dianggap tidak terlalu baik bagi manajemen

sistem

keuangan,

SPI,

maupun

kepatuhan. SPI

kelalaian

manajemen

dalam

perusahaan publik di USA. Cox dan Wichmann penting

baik

(1993) melakukan penelitian di pemerintah daerah

pemerintah maupun swasta, mengingat bahwa SPI

USA dan menarik kesimpulan yang kontras dengan

merupakan kontrol untuk mencapai kewajaran

kesimpulan Wallace (1992). Temuan Cox dan

laporan

keuangan.

menyusun

SPI

bagi

organisasi

Pemerintah yang

baik

daerah

perlu

Wichmann (1993) menyebutkan bahwa temuan

untuk

dapat

pemeriksaan SPI dapat menjadi laporan yang

menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah

bermanfaat bagi manajer pemerintah dan auditor.

yang handal dan terpercaya. Sementara sampai saat

Penelitian tentang faktor penentu jumlah

ini, pengelolaan atas keuangan pemerintah daerah

temuan SPI dan kepatuhan di sektor pemerintahan

di Indonesia masih buruk.

masih terbatas dilakukan. Johnson et al. (2012)

Menurut

Ikhtisar

Hasil

Pemeriksaan

menemukan bahwa faktor-faktor penentu jumlah

Semester (IHPS) BPK semester II tahun 2012

temuan SPI dibagi pemerintah daerah adalah 8

KOMPETENSI Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi Vol. 13 No. 1 Januari – Juni 2015 1-25

karakteristik auditee, termasuk ukuran pemerintah

Agency theory melibatkan hubungan antara

(size), dan jenis opini audit yang diterima, serta

dua pihak yaitu agent dan principal. Agency

karakteristik audit, yaitu tenure audit. Hapsari et al.

theory menekankan hubungan keagenan antara

(2013) melakukan penelitian di Indonesia dengan

dua belah pihak, yang mana pihak principal

menyimpulkan bahwa government grade, opini

mendelegasikan wewenang kepada pihak agent.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan latar

Jensen & Meckling (1976) mengasumsikan bahwa

belakang pendidikan berpengaruh terhadap jumlah

pihak

temuan SPI dan kepatuhan dalam LHP atas LKPD.

memaksimalkan kepentingannya sendiri yang

Kontras dengan kesimpulan Johnson et al. (2012),

kemungkinan

Hapsari et al. (2013) menyimpulkan bahwa ukuran

kepentingan pihak principal. Dari asumsi tersebut

pemerintah (auditee size) tidak berpengaruh jumlah

dimungkinkan pihak agent akan mengalami

komentar

kegagalan

dalam

jumlah

temuan

SPI

dan

agent

memiliki

besar

dalam

preferensi

berlawanan

menjalankan

tugas

untuk

dengan

atau

kepatuhan. Penelitian tersebut belum menggunakan

wewenang dari pihak principal demi mencapai

auditor sebagai faktor yang diduga berpengaruh

tujuan pribadi (agent).

terhadap jumlah temuan SPI dan kepatuhan. Dalam

Perbedaan kepentingan antara principal dan

proses audit, auditor merupakan pelaksana yang

agent yang disertai oleh perilaku oportunistik

tentunya berpengaruh terhadap hasil audit. Dengan

dapat merugikan kepentingan umum (Davis,

demikian, pengaruh karakteristik auditor penting

Schoorman, Donaldson, 1991). Di sektor publik,

untuk diuji dalam kaitannya dengan temuan SPI

hubungan dalam lembaga harus dijalankan dengan

dan kepatuhan. Penelitian ini selain menguji

baik untuk memaksimalkan kepentingan publik.

karakteristik auditor (status auditor, komposisi

Namun pada kenyataannya, pejabat negara sering

auditor senior, tenure auditor dan gender) secara

menggunakan

individu, penelitian ini juga menguji interaksi antar

memaksimalkan tujuan yang hanya peduli

karakteristik untuk sensitive test karakteristik auditor tersebut.

terhadap

kekuatan

mereka

kepentingan

pribadi

untuk

dengan

mengorbankan kepentingan umum (Nuraeni dan Martani, 2012). Halim

dan

Abdullah

(2006)

B. LANDASAN TEORI

mengungkapkan bahwa organisasi sektor publik

1. Agency Theory di Pemerintahan

dibangun atas dasar agency theory. Terdapat beberapa hubungan antar badan dalam pemerintah 9


daerah yaitu: publik (principal) dengan pemerintah

Audit dikatakan memiliki kualitas yang

daerah (agent), publik (principal) dengan parlemen

baik apabila mampu menemukan dan menyajikan

(agent), dan DPRD (principal) dengan pemerintah

pelanggaran atau penyimpangan dalam laporan

daerah

2004

keuangan yang diperiksa untuk memperoleh

menjelaskan bahwa bupati dan walikota memiliki

reliabilitas yang memadai dari laporan keuangan

tanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan

tersebut.

atas program pemerintah. Kepala daerah yang

bahwa kualitas audit dapat dinilai dari probabilitas

dipilih

(agent).

oleh

terdapat

UU

rakyat

pelimpahan

No.

32

tahun

(1981)

mengungkapkan

mengindikasikan

bahwa

seorang auditor yang menemukan dan melaporkan

wewenang

rakyat

tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem

dari

(principal) kepada bupati (agent). Masalah

DeAngelo

agency

akuntansi auditee. UU No. 15 tahun 2004 pasal 20

dapat

diminimalkan

menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan

dengan melakukan pemantauan serta pengawasan

tindak lanjut terhadap laporan hasil pemeriksaan

terhadap agent (Nuraeni dan Martani, 2012).

BPK yang memuat adanya kelemahan dalam

Pengawasan dan pemantauan terhadap pemerintah

pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan

daerah dilakukan melalui laporan keuangan

dari

pemerintah daerah yang telah di audit oleh

ketidakpatuhan.

lembaga independen yaitu BPK.

3. Temuan Audit

15

tahun

dan

tentang

BPK seringkali mengidentifikasi adanya temuan

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

terkait dengan kelemahan pengendalian internal

Keuangan

bahwa

maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan yang

identifikasi

dilakukan oleh auditee. Setyaningrum (2012)

masalah, analisis, dan evaluasi secara independen,

menjelaskan bahwa temuan audit merupakan total

obyektif, dan profesional berbasis pada standar

jumlah kasus temuan oleh BPK-RI yang terdiri

pemeriksaan,

dari: (1) kerugian daerah; (2) potensi kerugian

pemeriksaan

No.

perundang-undangan,

Dalam melakukan audit pemerintah daerah,

2. Pemeriksaan Keuangan Daerah UU

ketentuan

Negara

2004

menjelaskan

merupakan

untuk

proses

menilai

kebenaran

dan

keandalan informasi mengenai pengelolaan serta

daerah;

tanggung jawab keuangan negara. Terdapat tiga

administrasi;

jenis

ketidakefisienan;

pemeriksaan

audit

antara

lain

audit

(3)

kekurangan

keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan

Temuan

dengan tujuan tertentu.

dikomunikasikan

(5)

ketidakhematan;

dan

tersebut

penerimaan;

(7) yang

kepada

(4) (6)

ketidakefektifan. nantinya

akan

pemerintah

daerah


sebagai materi perbaikan. Bentuk komunikasi

lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Standar

tersebut merupakan surat terpisah dari auditor

Pemeriksaan

Keuangan

yang disebut dengan management letter (Hayes et

menjelaskan

bahwa

al., 2005).

pengendalian

internal

Temuan

pemeriksaan

atas

SPI

dan

kepatuhan yang terdapat dalam management letter berfungsi

sebagai

pelaporan harus

terhadap melaporkan

kelemahan SPI atas pelaporan keuangan yang dianggap sebagai kondisi yang dapat dilaporkan. Dalam pemeriksaan BPK, selain melakukan

(BPK).

pemeriksaan atas SPI, BPK juga melakukan

untuk

pemeriksaan atas kepatuhan (compliance audit).

menginformasikan temuan selama pemeriksaan

Arens et al. (2011) menjelaskan bahwa audit

baik

serta

kepatuhan dilakukan untuk menentukan apakah

rekomendasi dari BPK sebagai sarana perbaikan

auditee mengikuti prosedur khusus, tata cata, serta

dalam manajemen pemerintahan daerah. Lebih

peraturan yang ditetapkan oleh beberapa otoritas

lanjut, Hayes et al. (2005) menekankan bahwa

yang lebih tinggi. Pelaporan tentang kepatuhan

temuan yang ada dalam management letter

terhadap

merupakan bentuk komunikasi tertulis auditor

dijelaskan dalam SPKN. SPKN menyatakan

terhadap

bahwa

daerah

Komunikasi

dengan

tersebut

kecurangan,

SPI

operasional.

auditor

bertujuan

ketidakpatuhan

manajemen

kelemahan

komunikasi

(SPKN)

antara

pemerintah

alat

Negara

untuk

untuk

Berdasarkan

menunjukkan

sarana

perbaikan

temuan

tersebut,

perundang-undangan

dalam

penyimpangan undangan

dari

atau

selanjutnya dilakukan proses penyusunan LHP

menempatkan

yang terdiri atas Laporan Keuangan, SPI, dan

perspektif

Kepatuhan.

menjelaskan

Pemahaman mengenai Sistem Pengendalian

melaporkan

juga

kecurangan

ketentuan

secara

yang wajar. Laporan

mengungkapkan

Lebih

pemeriksa

lugas

dalam

jelas,

SPKN

atas

ketidakpatuhan

kepatuhan terhadap

Intern Pemerintah (SPIP) telah dijelaskan dalam

ketentuan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008

pengungkapan atas penyimpangan administrasi,

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

pelanggaran

PP No. 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa SPIP

penyimpangan yang mengandung unsur tindak

merupakan serangkaian proses integral pada

pidana dan ketidakpatuhan yang signifikan.

tindakan

4. Karakteristik Auditor

dilakukan

dan oleh

kegiatan pimpinan

yang dan

terus-menerus pegawai

perundang-undangan

dan

perundang-

ketidakpatuhan,

temuan

telah

atas

perikatan

termasuk

perdata,

serta

di 11


Kamus

Besar

Indonesia

Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa Jabatan

mendefinisikan karakteristik sebagai ciri khusus;

Fungsional Pemeriksa (JFP) merupakan jabatan

memiliki sifat khas sesuai dengan perwatakan

yang memiliki lingkup, tugas, tanggung jawab,

tertentu yang membedakan sesuatu dengan sesuatu

dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan

yang lain. Penelitian ini menguji karakteristik

pengelolaan serta tanggung jawab keuangan

auditor sebagai penentu jumlah temuan dan

negara yang diduduki oleh pegawai negeri sipil di

karakteristik pemerintah daerah (auditee) sebagai

lingkungan BPK. Jenjang JFP di lingkungan BPK

variabel kontrol.

dibagi

Karakteristik

Bahasa

auditor

dapat

dalam

beberapa

tingkat

antara

lain

diartikan

pemeriksa pertama, pemeriksa muda, pemeriksa

sebagai ciri khusus yang melekat pada auditor.

madya dan pemeriksa utama. Peraturan Menteri

Donelly, Quirin dan O'Bryan (2003) menjelaskan

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

bahwa karakteristik auditor merupakan salah satu

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2010

faktor penentu sikap auditor dalam melaksanakan

tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka

audit. Penelitian ini menggunakan status auditor,

Kreditnya mendefinisikan tugas pokok pemeriksa

komposisi auditor senior, gender dan tenure

yaitu

auditor sebagai proksi karakteristik auditor.

penyusunan

Tim audit merupakan unit operasi dasar

melakukan

kegiatan

rencana

perencanaan

yang

kegiatan

pemeriksaan,

pelaksanaan

pemeriksaan,

auditor yunior dan senior. Keberadaan anggota

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan,

senior dalam tim penting, dikarenakan anggota

evaluasi pemeriksaan serta pemantauan kerugian

senior cenderung sensitif dalam menyikapi isu

negara/daerah. Kamus

Besar

hasil

pemeriksaan,

pekerjaan pengauditan. Tim audit terdiri atas

yang sedang dihadapi (Nishii, Gotte dan Raver.,

pelaporan

meliputi

Bahasa

pemeriksaan,

Indonesia

2007). Anggota tim audit BPK atas pemerintah

mendefinisikan jenis kelamin (gender) sebagai

daerah terdiri dari Anggota Tim Yunior (ATY),

mahluk hidup yang terbagi kedalam dua kelompok

Anggota Tim Senior (ATS), Ketua Tim Yunior

individu

(KTY), Ketua Tim Senior (KTS), Pengendali

Pandangan

Teknis (PT), dan Penanggung Jawab.

dihubungkan dengan sifat positif dan negatif.

Peraturan

Badan

laki-laki

terhadap

dan gender

perempuan. kerapkali

Keuangan

Penelitian yang dilakukan Thiruvadi (2012)

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

mengemukakan bahwa perempuan cenderung

Jabatan

lebih rajin dan memiliki gaya komunikasi yang

Fungsional

Pemeriksa

yaitu

Pemeriksa

pada

Badan


lebih partisipatif daripada laki-laki. Perempuan

C. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

dianggap memiliki kemampuan lebih dalam

Tim audit merupakan sebuah tim yang

membedakan serta mengintegrasikan keputusan

terdiri dari penanggungjawab, pengendali teknis,

dibanding laki-laki yang relatif kurang mendalam

ketua tim, dan anggota tim yang bekerjasama

dalam menganalisis inti dari suatu keputusan

untuk tujuan melaksanakan audit. Karena kegiatan

(Chung

dan

audit dilakukan oleh satu tim, maka kunci sukses

Handayani (2010) mengungkapkan bahwa auditor

yang menentukan adalah karakteristik masing-

laki-laki mememiliki sikap yang lebih etis dengan

masing anggota tim. Hal ini sejalan dengan

tetap mengedepankan pemikiran yang rasional

Donelly et al. (2003) yang mengungkapkan bahwa

serta proses pengambilan keputusan melibatkan

karakteristik auditor mejadi faktor penentu sikap

logika dan pertimbangan etis mereka ketika

auditor dalam melaksanakan audit. Sikap auditor

menghadapi situasi konflik audit. Narsa (2007)

inilah yang menurut peneliti akan berdampak pada

mengungkapkan beberapa teologi atau mitos

besarnya

tentang perempuan, yaitu mahluk yang pasif,

karakteristik auditor

lemah, perasa, tergantung, menerima keadaan dan

penelitian ini adalah status auditor, komposisi

penurut.

auditor senior, gender, dan tenure auditor.

dan

Monroe,

2001).

Hidayat

temuan

yang

dihasilkan.

yang digunakan

Proksi dalam

Tenure auditor terkait apakah auditor

Kegiatan pemeriksaan dilakukan oleh tim

tersebut melakukan pemeriksaan berulang pada

yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki

pemerintah daerah yang sama. Dalam pelaksanaan

Jabatan

pemeriksaan,

(pergantian

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

auditor) sangat penting dilaksanakan. Perputaran

Indonesia No. 4 tahun 2010 tentang Jabatan

auditor ditujukan untuk meminimalisir keakraban

Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa

antara auditor dengan auditee karena dikawatirkan

Keuangan

independensi auditor akan berkurang seiring

peran pemeriksa dalam melaksanakan tugas

dengan keakraban antara kedua belah pihak.

pemeriksaannya.

Manson, Sean dan Michael (2001) menjelaskan

terkadang dalam satu tim terdapat anggota yang

bahwa hubungan yang lama antara auditor dan

tidak memiliki JFP namun berperan sebagai

auditee sangat memengaruhi jumlah temuan

pemeriksa. Hal

dalam management letter.

adaanya keterbatasan jumlah auditor di BPK.

auditor

turnover

Fungsional

Pemeriksa.

Berdasarkan

menjelaskan setiap auditor memiliki

Dalam

tersebut

pelaksanaannya,

terjadi dikarenakan

13


Pegawai yang memiliki jabatan fungsional

dibandingkan

dengan

auditor

yang

belum

sebagai pemeriksa adalah seseorang yang telah

memiliki banyak pengalaman. Gusti dan Syahrir

lulus dalam pendidikan pelatihan JFP dan ujian

(2008) mengungkapkan bahwa auditor senior akan

sertifikasi peran pemeriksa. Pegawai tersebut

membuat judgement dan skeptisme profesional

dibentuk untuk menjadi pemeriksa yang terjun

yang lebih baik dalam tugas profesionalnya

langsung ke lapangan. Sedangkan untuk pegawai

daripada auditor yang belum berpengalaman.

yang tidak memiliki JFP adalah pegawai yang

Nishii et al., (2007) yang menyatakan pentingnya

ditugaskan sebagai penunjang administrasi, seperti

keberadaan anggota senior dalam tim yang

di bagian umum, sumber daya manusia dan

dianggap memiliki sikap yang lebih sensitif dan

keuangan. Sehingga dapat ditarik logika bahwa

berhati-hati

dalam

semakin banyak auditor yang memiliki JFP dalam

Penelitian

Noviyani

satu

menyimpulkan

tim,

maka

menghasilkan

akan

temuan

berpotensi yang

untuk

menjalankan dan

bahwa

tugasnya.

Bandi

(2002)

pengalaman

auditor

komprehensif.

memiliki pengaruh terhadap pengetahuan auditor

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat hipotesis

tentang kekeliruan. Berdasarkan uraian di atas,

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

maka dapat hipotesis penelitian dapat dirumuskan

H1: Status auditor berpengaruh terhadap jumlah temuan SPI dan kepatuhan. Senioritas

memiliki

hubungan

sebagai berikut. H2: Komposisi auditor senior berpengaruh

yang

terhadap

jumlah

temuan

SPI

dan

berbanding lurus dengan pengalaman. Auditor

kepatuhan.

dapat dikatakan senior ketika auditor tersebut telah

Gender merupakan salah satu persyaratan

memiliki

pengalaman

melakukan

pekerjaan dalam spesifikasi jabatan. Tidak semua

pemeriksaan laporan keuangan baik dari lamanya

gender cocok untuk semua pekerjaan. Schwartz

waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah

(1996)

dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika

merupakan salah satu bidang pekerjaan yang

auditor memiliki pengalaman dan pemahaman atas

paling sulit bagi perempuan karena intensitas

kekeliruan,

pekerjaannya. Lehman (1990) menyatakan bahwa

maka

dalam

akan

berpotensi

untuk

mendapatkan temuan yang komprehensif.

mengatakan

bahwa

akuntan

publik

faktor kunci keberhasilan kantor akuntan publik

Penelitian Chung dan Monroe (2000)

adalah

perilaku

stereotype

maskulin

dari

menjelaskan bahwa auditor yang berpengalaman

auditornya.

memiliki

pemerintah daerah, keterlibatan auditor laki-laki

penilaian

yang

lebih

akurat

Dalam lingkup audit BPK-RI atas


akan

sangat

pemeriksaan

diperlukan atas

auditee

dalam yang

kegiatan tidak

terhadap audit conservatism yang disebabkan

bisa

sikap over trust dari auditor terhadap auditee.

dikategorikan aman, misalnya di daerah terpencil

Penelitian Johnson et al. (2012) menemukan

atau di daerah konflik. Auditor laki-laki dianggap

bahwa tenure auditor memiliki pengaruh terhadap

memiliki sifat yang berani dibandingkan dengan

jumlah komentar dalam management letter.

perempuan. Auditor perempuan biasanya akan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat hipotesis

dilibatkan pada lingkup audit yang tidak terlalu

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

berisiko. Dapat ditarik logika bahwa auditor laki-

H4: Tenure auditor berpengaruh terhadap

laki akan berpotensi menghasilkan temuan yang

jumlah temuan SPI dan kepatuhan.

lebih banyak bila dibandingkan dengan auditor perempuan. Berdasarkan uraian di atas, maka

D. METODOLOGI PENELITIAN

dapat hipotesis penelitian dapat dirumuskan

1. Model Penelitian

sebagai berikut. H3 :

Penelitian

Gender berpengaruh terhadap jumlah

ini

merupakan

penelitian

pengujian hipotesis yang memiliki tujuan untuk

temuan SPI dan kepatuhan.

menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah

Tenure auditor mengacu pada penugasan

(auditee) dan karakteristik auditor terhadap jumlah

berulang pada entitas yang sama dalam dua tahun

temuan SPI dan kepatuhan atas LKPD di

secara

yang

Indonesia. Persamaan model regresi berganda

mendapatkan penugasan berulang akan memiliki

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai

kecenderungan untuk menghasilkan temuan yang

berikut.

lebih sedikit dibandingkan dengan auditor yang

TEMUAN = α + β1 AUDITOR + β2 TENURE + β3

berturut-turut.

Pemeriksa

GENDER + β4 SENIOR + β5 SKPD

ditugaskan pada lokasi dan lingkungan yang baru.

+β6 STATUS + β7 TYPE+ β8 SIZE +

Manson et al. (2001) menjelaskan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan auditee sangat

memengaruhi

jumlah

temuan

dalam

e Keterangan:

management letter. Menurutnya, auditor yang

TEMUAN = Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan

baru ditugaskan akan cenderung menghasilkan

AUDITOR = Status Auditor

temuan yang relatif banyak untuk memberi kesan

TENURE = Tenure Auditor

pada auditee. Li (2007) menyimpulkan bahwa

GENDER = Jenis Kelamin Auditor

tenure

SENIOR

auditor

memiliki

hubungan

negatif

= Komposisi Auditor Senior 15


SKPD

= Jumlah Satuan Kerja Perangkat

sampling atau pengambilan sampel berdasarkan

Daerah (SKPD)

pada pertimbangan tertentu berdasarkan kriteria

STATUS = Status Daerah

yang telah ditetapkan peneliti dan umumnya

TYPE

= Tipe Daerah

disesuaikan

SIZE

= Ukuran Pemerintah Daerah

penelitian. Kriteria yang digunakan adalah: a)

α

= Konstanta

pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia pada

β1-β8

= Koefisien Regresi

tahun 2012, b) pemerintah kota atau kabupaten

e

= errors

yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah

data

tujuan

atau

masalah

Daerah (LKPD) tahun 2012 yang telah diaudit

2. Data dan Sampel Sumber

dengan

dalam

penelitian

ini

oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada

merupakan data sekunder (secondary data). Data

tahun 2013, c) menyajikan data auditor BPK untuk

sekunder merupakan data yang telah tersedia

tahun penugasan 2012 dan 2013, dan d)

sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkan

pemerintah kabupaten atau kota yang data

sendiri (Sekaran, 2007). Sumber data penelitian ini

auditornya dapat diperoleh peneliti. Atas dasar

berupa softcopy laporan keuangan pemerintah

kriteria tersebut maka diperoleh 125 pemerintah

daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia tahun

kabupaten/kota sebagai sampel dalam penelitian

2012 dan data tim auditor tahun 2013 yang

ini. Proses pemilihan sampel peneliti sajikan

diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi

sebagai berikut.

Badan Pemeriksa Keuangan (PIK-BPK). Sumber data lain berupa softcopy daftar daerah induk dan daerah otonom baru (DOB) tahun 1999 hingga

INSERT TABEL 2 3. Variabel dan Pengukuran Variabel Penelitian

ini

menggunakan

variabel

2013 yang diperoleh dari Komite Pemantauan

dependen berupa temuan SPI dan kepatuhan dan

Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melalui

variabel independen berupa karakteristik auditor

website resminya yaitu www.kppod.org.

(status auditor, komposisi auditor senior, tenure

INSERT TABEL 1

auditor dan gender) serta variabel kontrol berupa

Populasi penelitian ini meliputi data audit

karakteristik auditee (ukuran pemerintah daerah,

pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia pada

tipe pemerintah daerah, status pemerintah daerah

LKPD tahun 2012 yang diperoleh dari Badan

dan jumlah SKPD). Secara ringkas, variabel dan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK

pengukuran variabel tersebut dapat disajikan

RI). Penelitian ini menggunakan teknik purposive

dalam Tabel 3.


menunjukkan angka 0,81 dengan standar deviasi

INSERT TABEL 3

0,08. Hasil tersebut menjelaskan penyebaran data E. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 1. Uji Statistik Deskriptif dan Korelasi antar

berkisar antara 0,73 sampai dengan 0,89. Variabel

TEMUAN

mempunyai

nilai

minimum sebesar 6, nilai maksimum sebesar 30.

Variabel Analsis data yang dilakukan adalah statistik

Nilai rata-rata menunjukkan angka 16,78 dengan

deskriptif dan korelasi antar variabel. Deskripsi

standar deviasi 4,92. Hasil tersebut menjelaskan

data dan korelasi antar variabel penelitian dapat

penyebaran data berkisar antara 11,86 sampai

diungkapkan dengan tabel berikut ini.

dengan 21,70. Variabel SKPD mempunyai nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 96.

INSERT TABEL 4 Dari hasil analisis statistik deskriptif di atas


diketahui bahwa jumlah observasi dalam penelitian


(N) adalah 125. TABEL 4 menunjukkan variabel


AUDITOR memiliki nilai minimum sebesar 0,28,

dengan 57,53. Variabel STATUS mempunyai nilai

nilai

rata-rata




0,14. Hasil tersebut menjelaskan penyebaran data




TENURE mempunyai nilai minimum sebesar 0,

dengan 1,20. Variabel TYPE mempunyai nilai

nilai maksimum sebesar 0,50, Nilai rata-rata







penyebaran data berkisar antara -0,21 sampai

GENDER mempunyai nilai minimum sebesar 0,16

dengan 0,51. Serta variabel SIZE mempunyai nilai

nilai

rata-rata

minimum sebesar 24,47 nilai maksimum sebesar


30,81. Nilai rata-rata menunjukkan angka 28,06


dengan standar deviasi 0,70. Hasil tersebut


menjelaskan penyebaran data berkisar antara 27,36

SENIOR mempunyai nilai minimum sebesar 0,40,

sampai dengan 28,76.

nilai

maksimum

maksimum

maksimum

sebesar

sebesar

sebesar

1.

1.

1.

Nilai

Nilai

Nilai

rata-rata 17


Uji pearson correlation digunakan untuk

signifikansi 0,001, 0,045 dan 0,016, sedangkan

mengetahui tingkat hubungan antar variabel. Tabel

untuk komposisi auditor senior tidak berpengaruh.

pearson correlation di bawah menunjukkan bahwa

Atas dasar tersebut maka dapat dinyatakan bahwa

seluruh karakteristik auditor yang terdiri dari status

hipotesis yang menyatakan status

auditor (AUDITOR), tenure auditor (TENURE),

gender (H3) dan tenure (H4) berpengaruh terhadap

gender (GENDER), dan komposisi auditor senior

jumlah temuan SPI dan kepatuhan diterima,

(SENIOR) memiliki hubungan dengan jumlah

sedangkan hipotesis yang menyatakan komposisi

temuan SPI dan kepatuhan. Variabel kontrol

auditor senior (H2)berpengaruh tehadap temuan

jumlah

memproksikan

SPI dan kepatuhan (H4) ditolak. Selain itu, dalam

karakteristik auditee juga menujukkan hubungan

semua model regresi yang dilakukan, variabel

dengan jumlah temuan SPI dan kepatuhan.

SKPD sebagai kontrol menunjukkan pengaruhnya

Sedangkan untuk karakteristik auditee yang lain

terhadap jumlah temuan SPI dan kepatuhan.

SKPD

(SKPD)

yang

seperti status pemerintah daerah (STATUS), tipe

auditor (H1),

INSERT TABEL 5

pemerintah daerah (TYPE) dan ukuran pemerintah

Variabel AUDITOR dalam penelitian ini

daerah (SIZE) tidak berhubungan dengan jumlah

berpengaruh terhadap jumlah temuan SPI dan

temuan SPI dan kepatuhan.

kepatuhan

2. Uji Hipotesis

menujukkan

Pengujian multivariate dilakukan dengan regresi

baik

untuk

masing-masing

variabel

dengan tanda

tanda

koefiesien

positif.

Hal

regresi tersebut

menjelaskan bahwa semakin banyak keterlibatan pegawai yang memiliki JFP dalam tim audit, maka

independen maupun interaksi di antara variabel

akan

menghasilkan

independen terhadap jumlah temuan SPI dan

komprehensif. Variabel GENDER dalam penelitian

kepatuhan. Hasil pengujian menujukkan bahwa

ini berpengaruh terhadap jumlah temuan SPI dan

dari seluruh model regresi sebagaimana tersaji

kepatuhan

dalam TABEL 5 mempunyai nilai signifikansi F

menujukkan

yang lebih kecil dari tingkat keyakinan 1%. Hasil

menjelaskan bahwa semakin banyak keterlibatan

ini mengindikasikan bahwa model regresi tersebut

auditor laki-laki dalam tim audit, maka akan

layak (fit) untuk digunakan dalam pengujian. Hasil

menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.

pengujian TABEL 5 menunjukkan bahwa status

Variabel

auditor, tenure auditor dan gender berpengaruh

berpengaruh terhadap jumlah temuan SPI dan

terhadap temuan SPI dan kepatuhan dengan nilai

kepatuhan

dengan tanda

TENURE

dengan

temuan

tanda

koefiesien

positif.

dalam

tanda

yang

Hal

lebih

regresi tersebut

penelitian

koefiesien

ini

regresi


menujukkan

tanda

positif.

Hal

tersebut

dengan

keberanian

serta

pengetahuan

yang

menjelaskan bahwa semakin banyak keterlibatan

memadai untuk dapat menghasilkan temuan SPI

auditor yang mengalami penugasan berulang maka

dan kepatuhan yang lebih komprehensif.

dalam tim audit, maka akan menghasilkan temuan

INSERT TABEL 6

yang lebih komprehensif. Hal ini disebabkan karena

auditor

yang

antara

TENURE

dengan

penugasan

GENDER (model 8) dan SENIOR (model 9 dan

berulang akan lebih dapat memahami lingkup

10) menunjukkan pengaruh terhadap jumlah

auditee,

temuan SPI dan kepatuhan dengan tanda koefisien

sehingga

mengalami

Interaksi

akan

dapat

mendeteksi

permasalah yang dialami auditee. Hasil

pengujian

positif. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 6

tenure auditor yang diinteraksikan dengan gender

menunjukkan bahwa seluruh model regresi yang

akan menghasilkan lebih banyak temuan. Hal ini

menggunakan interaksi antar variabel independen

dikarenakan auditor laki-laki yang mengalami

(model 1 sampai dengan model 12) menunjukkan

penugasan berulang, dapat memahami secara

bahwa model regresi yang digunakan fit terbukti

menyeluruh tentang permasalahan yang dialami

dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 1%,

oleh

5%, dan 10%. Hasil pengujian ini menunjukkan

permasalahan tersebut dalam bentuk temuan.

bahwa

Sedangkan

interaksi

dalam

AUDITOR

TABEL

dengan

atribut

auditee

dan

berani

untuk

mengungkapkan

tenure

dengan

auditor

auditor

yang

TENURE (model 2), dan GENDER (model 4)

diinteraksikan

menujukkan hasil yang berpengaruh dengan tanda

memperoleh banyak temuan dikarenakan auditor

koefisien positif. Hasil ini mengindikasikan bahwa

senior akan lebih memiliki pengalaman dalam

status auditor yang dinteraksikan dengan tenure

menghadapi

auditor dapat menggambarkan auditor dengan

pemahaman yang lebih tentang permasalahan yang

status JFP dan diperkuat dengan penugasan

dialami auditee.

permasalahan

senior

diperkuat

akan

dengan

berulang akan dapat memahami dengan lebih

Interaksi antara GENDER dengan SENIOR

komprehensif tentang permasalah yang terdapat

(model 12) juga menunjukkan pengaruh dengan

dalam auditee, maka dapat memberikan temuan

tanda

yang lebih banyak. Sedangkan untuk status auditor

mengindikasikan bahwa auditor laki-laki yang

yang

dapat

diinteraksikan dengan senioritas akan lebih banyak

menggambarkan bahwa auditor laki-laki dengan

menghasilkan temuan SPI dan kepatuhan. Hal ini

status

dikarenakan auditor laki-laki yang telah memiliki

diinteraksikan

JFP

dapat

dengan

gender

melaksanakan

pemeriksaan

koefisien

positif.

Hasil

tersebut

19


pengalaman dalam melakukan pemeriksaan akan

mempengaruhi

lebih memiliki keberanian dan kepiawaian dalam

pemeriksaan. Sedangkan untuk komposisi auditor

mendeteksi permasalah auditee. Sedangkan untuk

senior memiliki pengaruh terhadap jumlah temuan

interaksi yang lain tidak menunjukkan pengaruh

SPI dan kepatuhan hanya ketika diinteraksikan

terhadap temuan SPI dan kepatuhan.

dengan variabel karakteristik auditor lain yaitu

Variabel

kontrol

SKPD

menunjukkan

status

jumlah

auditor,

tenure

temuan

auditor

dalam

dan

gender.

pengaruh terhadap jumlah temuan SPI dan

Sehingga dapat disimpulkan bahwa komposisi

kepatuhan dengan tanda koefisien negatif (model 1

auditor senior merupakan atribut pendukung

hingga model 13). Hal ini mengindikasikan bahwa

dalam melakukan pemeriksaan.

semakin banyak jumlah SKPD dalam pemerintah daerah, maka temuan yang dihasilkan akan sedikit.

2. Keterbatasan

Hasil ini didukung oleh pendapat Suhardjanto dan Rena

(2011)

yang

mengungkapkan

SKPD

Peneliti mengalami keterbatasan dalam melaksanakan

penelitian

ini

yang

dapat

berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala

mempengaruhi hasil penelitian. Data auditor yang

daerah

pemerintahannya.

digunakan dalam penelitian ini merupakan data

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika banyak

individu yang harus didapat secara langsung

unsur pembantu pemerintah maka kemungkinan

melalui masing-masing kantor perwakilan BPK.

untuk terdapat permasalahan dalam SPI dan

Hal tersebut dikarenakan data auditor merupakan

kepatuhan menjadi berkurang.

data internal yang tidak dipublikasikan secara

dalam

mengelola

umum oleh BPK. Mengingat bahwa peneliti bukan F. PENUTUP

merupakan pegawai perwakilan BPK, maka akses

1. Simpulan

permintaan

Penelitian

ini

menguji

hubungan

data

ke

masing-masing

kantor

perwakilan BPK menjadi terbatas.

karakteristik auditor yang terdiri dari status

Hal tersebut berimplikasi pada: a) peneliti

auditor, tenure auditor, gender dan komposisi

hanya

auditor senior terhadap jumlah temuan SPI dan

kabupaten atau kota dari 495 pemerintah kabupaten

kepatuhan.

dan

atau kota di seluruh Indonesia; dan b) peneliti

pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat

hanya menggunakan periode waktu 2 (dua) tahun

disimpulkan bahwa status auditor, tenure auditor

yaitu tahun 2012 dan dalam penggunaan periode

dan gender merupakan atribut penting yang

perhitungan tenure auditor.

Berdasarkan

hasil

analisis

memperoleh

data

auditor

pada

125


stewardship Theory of Management. 20-47. Academy of Management Review, 22),

REFERENSI Adhayanti, Dewi dan Sutaryo. 2014. Determinant

DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit

Audit Delay Atas Laporan Keuangan

quality.

Pemerintah Daerah Di Indonesia. Skripsi

economics, 3(3), 183-199.

Fakultas

Ekonomi

Universitas

Sebelas

Maret Surakarta.

Journal

of

accounting

and

Gusti, M., dan Syahrir, A. 2008. Hubungan Skeptisisme Profesional Auditor dan Situasi

Arens, Alvin A., Elder, Randal J., dan Beasley,

Audit, Etika, Pengalaman serta Keahlian

Mark S. 2012. Auditing and Assurance

Audit dengan Ketepatan Pemberian Opini

Services: An Integrated Approach, 14th

Auditor oleh Akuntan Publik. Simposium

Edition. New Jersey: Pearson Education, Inc.

Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23 - 24

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Juli 2008.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 Tahun

Halim, Abdul, dan Abdullah Syukriy. 2006.

2012. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan

Hubungan dan Masalah Keagenan di

Republik Indonesia.

Pemerintah

Daerah:

Sebuah

Peluang

Chung, J., dan Monroe, G. 2000. The effects of

Penelitian Anggaran dan Akuntansi. Jurnal

experience and task difficulty on accuracy

Akuntansi Pemerintah. Vol. 2 No. 1 Hal.

and confidence assessments of auditors.

53-64.

Accounting & Finance, 40(2), 135-151.

Hapsari, S.I., Sutaryo, dan Ibrahim F.W. 2013.

______. 2001. A research note on the effects of

Penentu Jumlah Temuan BPK atas Sistem

gender and task complexity on an audit

Pengendalian

judgment.

(Internal Control Compliance Comments)

Behavioral

Research

in

Accounting, 13(1), 111-125. C ox, Clifford T., dan Wichmann Jr, H. 1993. The Perceived Quality of Internal Control

Intern

Pemerintah

Daerah

Simposium

Nasional

dan

di

Kepatuhan

Indonesia.

Akuntansi

XVI.

Manado. 25-28 September 2013.

Systems and Reports for State and Local

Hayes, Rick., Dassen, Roger., Schilder, Arnold.,

Governments. Auditing: A Journal of

dan Wallage Philip. 2003. Principles of

Practice and Theory 12 (2):98-107.

Auditing: An Introduction to International

Davis, James H., Schoorman, F David., dan

Standards on Auditing. London: Prentice

Donaldson,

Lex.

1997.

Toward

a

Hall. 21


Hidayat, W., dan Handayani, S. 2010. Peran Faktor-Faktor

Companies. British Accounting Review

Individual

dan

Terhadap

Perilaku

Narsa, I. M. 2007. Sex-Role Stereotype dalam

Auditor dalam Situasi Konflik Audit pada

Rekrutmen Pegawai Akuntansi dan

Lingkungan

Sulawesi

Keuangan: Observasi terhadap Pola

Tenggara. Jurnal Mitra Ekonomi dan

Rekruitmen Terbuka di Media Masa.

Manajemen Bisnis, 1(1), 83-112.

Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(2),

Pertimbangan

Etis

Inspektorat

Jensen, M., dan Meckling, W. 1976. Theory of

33: 549-568.

pp-99.

the Firm: Managerial Behavior, Agency

Nishii, L. H., Gotte, A., dan Raver, J. L. 2007.

Cost and Ownership Structure. Journal of

Upper echelon theory revisited: The

Financial Economics 3: 305-360.

relationship between upper echelon

Johnson, Laurence E., Lowensohn, S., Reck,

diversity, the adoption of diversity

Jacqueline L., dan Davies, Stephen P. 2012.

practices,

Management

performance.

Letter

Comments:

Their

Determinants and Their Association with Financial Reporting Quality in

Local

and

organizational

Noviyani, Putri, dan Bandi. 2002. Pengaruh Pengalaman

dan

pelatihan

Goverment. Journal Account Public Policy

Sturktur

31: 575-592.

Kekeliruan. Simposium Nasional Akuntansi

Lehman, C., 1990. The Importance of being

Pengetahuan

Terhadap

auditor

Tentang

V. Semarang. 5-6 September 2002.

earnest: Gender conflicts in accounting.

Nuraeni, S. E., dan Martani, D. The Impact Of

Advances in Public Interest Accounting

Local Governments Characteristics Toward

3. pp 137-157.

Their Audit Quality For Financial Reports

Li, D. 2007. Auditor Tenure and Accounting Conservatism.

Unpublished

Ph.D

Dissertation.Georgia: Georgia Institute of Technology.

Of 2008-2009. International Conference On Business And Economic Research ( 3rd ICBER 2012 ) Proceeding. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Manson, Stuart., Sean, McCartney., dan

Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Michael, Sherer. 2001. The Value of

Jabatan

Management

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,

Letters

to

Unlisted

Jakarta.

Fungsional

Pemeriksa.

Badan


Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Peraturan

Menteri

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Suhardjanto,

Negara

Pendayagunaan

D.,

dan

Rena

Rukmita

Yulianingtyas.

2011.

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Karakteristik

Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Jabatan

terhadap Kepatuhan Pengungkapan

Fungsional

Angka

Wajib dalam Laporan Keuangan

Kreditnya. Menteri Negara Pendayagunaan

Pemerintah Daerah (Studi Empiris

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

pada Kabupaten/Kota di Indonesia).

Republik

Jurnal Akuntansi dan Auditing, 8(1),

Pemeriksa

Indonesia,

dan

Jakarta.Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Badan

Pengawas

Keuangan

dan

Pembangunan, Jakarta.

Akuntansi

Pemerintahan.

Kementerian

Dalam Negeri.

Thiruvadi, S. 2012. Gender differences and audit committee diligence. Gender in An

International

Journal, 27(6), 366-379. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun

Sarens, G., dan De Beelde, I. 2006. The

Daerah

30-42.

Management:

______Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Pengaruh

1945.

Jakarta:

Republik

Indonesia

relationship between internal audit and

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004

senior management: a qualitative analysis

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

of

Tanggung Jawab Keuangan Negara,

expectations

and

perceptions.

International Journal of Auditing, 10(3), 219-241. Setyaningrum, Dyah. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit BPK RI. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin. 20-23 September 2012.

Jakarta. _____________ Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan

Negara.

Kementerian Keuangan, Jakarta. _____________ Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, Jakarta.

23


_____________ Nomor 5 Tahun 2011 Tentang

Akuntan

Publik.

Kementerian Keuangan, Jakarta. Wallace, Wanda A. 1992. Whose Prevails in Disclosure Practices?. Auditing: A

Journal of Practices and Theory 11 (suplement): 79-105.

LAMPIRAN

TABEL 1 Data dan Sumber Data Data

Sumber Data

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Pusat Informasi dan Komunikasi Badan

tahun 2012 dan data tim auditor

Pemeriksa Keuangan (PIK-BPK).

tahun 2013. Daftar daerah induk daerah otonom

Komite

Pemantauan

baru (DOB) tahun 1999 – 2013.

Otonomi

Daerah

Pelaksanaan

(KPPOD)

melalui

website resminya yaitu www.kppod.org.

TABEL 2 Pemilihan Sampel Kriteria Sampel

Jumlah

Pemerintah daerah kota/kabupaten di seluruh Indonesia tahun 2012.

495

Pemerintah kota dan kabupaten seluruh Indonesia yang menyusun Laporan

(1)

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2012, namun tidak diaudit oleh BPK pada tahun 2013. Pemerintah kota dan kabupaten yang menyajikan data karakteristik auditee. Pemerintah kota dan kabupaten yang menyajikan data auditor BPK untuk tahun

(2) (368)

penugasan 2012 dan 2013, namun tidak diperoleh peneliti. Jumlah observasi dalam penelitian.

125

Sumber: Data sekunder yang diolah

25


TABEL 3 Variabel dan Pengukuran Variabel Nama

Akronim

Pengukuran

Sumber

Variabel Dependen Temuan SPI dan

COMMENT

Kepatuhan

Jumlah total temuan atas pengendalian Johnson et al. internal

dan

kepatuhan

terhadap (2012)

perundang-undangan Variabel Independen Ukuran Pemerintah

SIZE

Log natural dari total aset auditee

Daerah Jumlah SKPD

Johnson et al. (2012)

SKPD

Total jumlah SKPD yang ada pada Suhardjanto pemerintahan kota/kabupaten

dan

Rena

(2011)

Status Pemerintah

STATUS

Dummy, 1 = induk, 0 = DOB

Adhayanti

Daerah Tipe Pemerintah

(2014) TYPE

Dummy, 1 = kota, 0 = kabupaten

Daerah Status Auditor

Nuraeni

dan

Martani (2012) AUDITOR

Persentase auditor yang memiliki JFP dalam satu tim audit pemerintahan

Komposisi Auditor

SENIOR

Senior

Scoring berdasarkan Skala linkert, 1 = Sarens dan De PT dan PJ, 2 = KTY, 3 = KTS, 4 = Beelde (2006) ATY, 5 = ATS

Gender

GENDER

Persentase

auditor

yang

berjenis Chung

dan

kelamin perempuan dalam satu tim Monroe (2001) audit pemerintahan Tenure Auditor

TENURE

Persentase auditor yang mengalami Johnson et al. penugasan berulang dalam satu tim (2012) audit pemerintahan yang sama pada tahun 2012 dan 2013

TABEL 4 Statistik Deskriptif dan Korelasi antar Variabel N 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

AUDITOR TENURE GENDER SENIOR TEMUAN SKPD STATUS TYPE SIZE Valid N (listwise) TEMUAN

AUDITOR

Min 0,285 0,000 0,166 0,400 6 15 0 0 24,479 TENURE

GENDER

Max 1,000 0,500 1,000 1,000 30 96 1 1 30,814 SENIOR

Mean 0,720 0,144 0,719 0,818 16,780 41,520 0,840 0,150 28,069 SKPD

STATUS

TEMUAN

1,00

AUDITOR

0,220 b 0,014

1,00

TENURE

0,288 a 0,001

0,226 b 0,011

1,00

GENDER

0,332 a 0,000

0,041

0,444 a 0,000

1,00

0,294 a 0,001

-0,164

1,00

0,067

-0,262 a 0,003

-0,402 a 0,000

0,087

-0,374 a 0,000

0,255 a 0,004

1,00

0,336

-0,318 a 0,000

-0,059

-0,001

-0,148

0,124

0,990

0,100

0,303 a 0,001

1,00

0,511

-0,269 a 0,002

-0,040

0,089

-0,118

0,063

0,325

0,190

0,243 a 0,006

-0,062

0,654

-0,293 a 0,001

0,495

0,484

SENIOR SKPD STATUS TYPE SIZE

-0,176 0,050

-0,102 0,257

b

0,653

0,095 0,293

-0,039 0,663

-0,298 0,001

a

0,167

0,148 0,099

0,306 0,001

a

0,504 a 0,000

Std. Deviation 0,144 0,137 0,230 0,084 4,923 16,287 0,368 0,360 0,704 TYPE

SIZE

1,00 0,084 0,349

1,00

Definisi Variabel: TEMUAN = Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan; SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah; SKPD = Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); STATUS = Status Daerah; TYPE = Tipe Daerah; AUDITOR= Status Auditor; SENIOR = Komposisi Auditor Senior GENDER = Jenis Kelamin Auditor; TENURE = Tenure Auditor; a b

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

27


Sumber: Hasil pengolahan data Tabel 5 Uji Multivariat Karakteristik Auditor dan Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan 1 2 3 (CONSTANT) AUDITOR

11,38

24,581

18,442

(1,185)

(1,342)

(0,607)

(1,301)

(0,991)

9,233

9,401 a

TENURE

6,413

(3,175) b 1,245

(2,026) b

(0,369)

GENDER

4,983

3,538

(2,452)

b

SENIOR SKPD

-0,137 (-5,268) 1,343

STATUS TYPE SIZE 2

ADJUSTED R F-VALUE SIG.

2

5

24,693

(3,349)

R

4

21,151

-0,112 a

(-3,977) 1,274

-0,107 a

(-3,803) 1,305

-3,923

(1,676) c -7,507

(-0,750)

(-1,445)

-0,125 a

(-4,469) 1,042

-0,107 a

(-3,779) a 1,602

(1,065)

(0,981)

(1,013)

(0,794)

(1,286)

-1,311

-0,627

-0,029

-0,742

-0,131

(-1,188)

(-0,549)

(-0,024)

(-0,625)

(-0,111)

-0,223

-0,184

0,184

-0,006

-0,067

(-0,338)

(-0,270)

(0,271)

(-0,009)

(-0,101)

0,243

0,199

0,211

0,175

0,285

0,211

0,165

0,178

0,141

0,236

7,630

5,912

6,374

5,058

0,000

a

0,000

a

0,000

a

0,000

5,785 a

0,000 a

Definisi Variabel: TEMUAN = Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan; SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah; SKPD = Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); STATUS = Status Daerah; TYPE = Tipe Daerah; AUDITOR= Status Auditor; SENIOR = Komposisi Auditor Senior GENDER = Jenis Kelamin Auditor; TENURE = Tenure Auditor; a Signifikan pada level 0.01. b Signifikan pada level 0.05. c Signifikan pada level 0.1. Sumber: Hasil pengolahan data

Tabel 6 Uji Multivariat Interaksi Karakteristik Auditor dan Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan 2 3 4 5 6 7 8

1 (CONSTANT) AUDITOR TENURE

27,602

27,130

11,386

12,845

(1,492)

(1,487)

(0,582)

(0,720)

c

5,352

9,584

(1,795) -12,200

(1,320)

(0,845)

(-0,548)

22,577

15,670

22,919

(1,242)

(0,828)

(1,261)

10

33,765 (1,786)

c

-13,542

-8,699

-53,373

(-0,780)

(-0,728)

(-1,647)

GENDER

23,905 (1,019)

11

12

24,914

5,870

13,699

(1,356)

(0,252)

(0,729)

5,331

2,054

16,871

(0,462)

(0,738)

(0,787)

SENIOR

AUDITOR*TENURE

41,292

9

-27,055

-13,367

7,165

(-1,487)

(-1,791)

(0,391)

c

10,457 (2,629) a -1,531 (-0,099)

AUDITOR*GENDER

7,681 (3,746) a 28,498 (1,032)

AUDITOR*SENIOR

7,530 (2,569) b 16,290 (1,123)

TENURE*GENDER

8,942 (2,570) b

TENURE*SENIOR

74,147 (1,850) c

8,296 (2,121) b

-0,118 (-4,142) a

-0,106 (-3,818)

-0,117 (-4,244) a

-0,106 (-4,020)

-0,131 (-4,866)

-0,142 (-5,302)

-0,097 (-3,378)

-0,103 (-3,657)

-0,114 (-3,960)

-0,113 (-4,081)

-14,490 (-0,562) -0,100 (-3,408)

1,507 (1,194)

1,384 (1,077)

1,548 (1,237)

1,517 (1,213)

1,359 (1,087)

1,213 (0,947)

0,105 (1,091)

1,354 (1,053)

1,354 (1,051)

1,290 (0,995)

1,356 (1,044)

GENDER*SENIOR SKPD

STATUS

a

a

a

a

a

a

a

a

a

5,005 (2,078) b -0,116 (-4,243) 1,235 (0,953)

a

29


1

Tabel 6 (lanjutan) Uji Multivariat Interaksi Karakteristik Auditor dan Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

-1,046 -0,600 -0,501 -0,021 -0,940 -1,508 1,403 -0,312 -0,381 -0,674 0,103 -0,388 (-0,934) (-0,532) (-0,428) (-0,018) (-0,829) (-1,325) (0,128) (-0,271) (-0,325) (-0,590) (0,084) (-0,333) -0,410 -0,290 -0,032 0,110 -0,215 -0,184 0,064 -0,142 -0,118 -0,192 0,156 0,143 SIZE (-0,610) (-0,428) (-0,049) (0,168) (-0,328) (-0,273) (0,093) (-0,211) (-0,174) (-0,281) (0,227) (0,209) 2 0,258 0,217 0,271 0,259 0,269 0,215 0,230 0,215 0,224 0,202 0,215 0,200 R 0,214 0,184 0,227 0,228 0,225 0,182 0,184 0,182 0,178 0,168 0,168 0,167 ADJUSTED R2 5,826 6,591 6,204 8,308 6,141 6,515 4,985 6,516 4,838 6,007 4,584 5,964 F-VALUE a a a a a a a a a a a SIG. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 a Definisi Variabel: TEMUAN = Jumlah Temuan SPI dan Kepatuhan; SIZE = Ukuran Pemerintah Daerah; AUDITOR*TENURE = Interaksi AUDITOR dan TENURE; AUDITOR*GENDER = Interaksi AUDITOR dan GENDER; AUDITOR*SENIOR = Interaksi AUDITOR dan SENIOR; TENURE*GENDER = Interaksi TENURE dan GENDER; TENURE*SENIOR = Interaksi TENURE dan SENIOR; GENDER*SENIOR = Interaksi GENDER dan SENIORSKPD = Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); STATUS = Status Daerah; TYPE = Tipe Daerah; AUDITOR= Status Auditor; SENIOR = Komposisi Auditor Senior GENDER = Jenis Kelamin Auditor; TENURE = Tenure Auditor; Sumber: Hasil pengolahan data TYPE

KARAKTERISTIK AUDITOR DAN JUMLAH TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEPATUHAN DALAM AUDIT BPK-RI

Recommend Documents