PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN INTERNAL AUDIT TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA (Sensus Pada Seluruh Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya)
Sela Resalinda 123403256
[email protected] Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi ABSTRAK Penelitian
ini
bertujuan
untuk
mengetahui
(1)
Implementasi
Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah, Audit Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Pengaruh Implementasi sistem pengendalian internal pemerintah terhadap audit internal; (3) Pengaruh implementasi sistem pengendalian internal pemerintah terhdapa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (4) Pengaruh Secara parsial internal audit terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; (5) Pengaruh secara simultan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan mengunakan Sensus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dalam hal ini Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Audit Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan kondisi yang baik; (2) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Internal audit (3) Internal Audit secara parsial berpengaruh posistif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (4) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan (5) Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal secara simultan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Kata kunci: Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Audit Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
ABSTRACT The purpose of this study was to describe (1) Implementation of Intern Control Government System, intern audit and performance accountability of public institution; (2) correlation among influence of Implementation of Intern Control Government System and intern audit; (3) partially correlation among influence of Intern Audit and performance accountability of public institution; (4) partially correlation among influence of Implementation of Intern Control Government System and performance accountability of public institution; (5)correlation among influence of Implementation of Intern Control Government System and intern audit partially and simultaneously to performance accountability of public institution. This research used descriptive method with survey approach. Data collection implemented by primary data that obtained directly from subjects or The Regoinal Offices of The Tasikmalaya City and secondary data from literature. Results showed: (1) performance Implementation of Intern Control Government System, intern audit and performance accountability of public institution at The Regional Offices of The Tasikmalaya City was good; (2) positively relationship for Implementation of Intern Control Government System, intern audit; (3) positively relation for intern audit partially to performance accountability of public institution; (4) positively relationship for Implementation of Intern Control Government System for performance accountability of public institution. (5) positively relationship for Implementation of Intern Control Government System, intern audit to performance accountability of public institution.
Keywords: Implementation of Intern Control Government System, intern audit, and performance accountability of public institution
PENDAHULUAN Implementasi mengenai sistem pengendalian intern di
ruang lingkup
pemerintahan sebenarnya sudah berjalan cukup lama, hanya saja pemberian istilah yang berbeda menimbulkan anggapan bahwa sistem ini baru akan diterapkan setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa: Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pengendalian intern pemerintah memiliki berbagai faktor pendukung diantaranya lembaga yang dikendalikan (SKPD/Instansi pemerintah), lembaga yang mengendalikan (BPK, BPKP, Inspektorat), dan sumberdaya yang dianggap kompeten untuk mengendalikan (Auditor). Setiap kegiatan termasuk kegiatan internal audit, muncul sebagai akibat dari desakan kebutuhan. Sebagaimana sudah dimaklumi, setiap badan usaha pada umumnya akan berusaha sebaik-baiknya untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua kegiatan perlu dikendalikan dengan baik. Alat pengendali yang dimaksud adalah sistem yang menyeluruh dan disebut sistem pengendalian manajemen, dimana audit intern termasuk salah satu unsur penting yang ada didalamnya. Tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan isu yang paling mengemuka di berbagai nergara termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Tuntutan masyarakat agar pengelolaan negara dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab adalah sejalan dengan keinginan global masyarakat internasional pada saat ini. Kata governance dalam bahasa Inggris sering diartikan dengan tata kelola atau pengelolaan dengan kata dasar to govern yang bermakna memerintah. “Memerintah” diartikan
sebagai menguasai atau mengurus negara atau mengurus daerah sebagai bagian dari negara. Pada Akhirnya, keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan
Sistem
Pengendalian Internal Pemerintah akan mempengaruhi teknis pelaksanaan pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh auditor baik auditor internal maupun eksternal, yang pada pelaksanaannya akan berpengaruh
secara langsung terhadap kinerja instansi-
instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitasnya sebagai organisasi sektor publik. Instansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah instansi-instansi yang berada di wilayah kota Tasikmalaya yang terdiri dari dinas-dinas yang terdiri dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga; Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Sosial; Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika; Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan; Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi; Dinas Kesehatan; dan Dinas Pendidikan yang tersebar di wilayah kota Tasikmalaya
sebagai SKPD kota Tasikmalaya yang
berakuntabilitas publik. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Audit Internal, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya. 2. Untuk
mengetahui
Pengaruh
Implementasi
Sistem
Pengendalian
Internal
Pemerintah terhadap Audit Internal. 3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya. 4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Kota Tasikmalaya.
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan sensus. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang
meneliti status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. (Mohammad Nasir, 2005:54) Sedangkan yang dimaksud dengan survei yaitu yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distributif dan hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Sugiyono, 2009) Berdasarkan perspektif dimensi/ horizon waktu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian cross sectional yaitu, penelitian yang dilakukan dimana data hanya diambil satu kali, pada suatu periode waktu, untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian (Eti, Ratih, dan Abdul, 2007:74). Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit internal
Terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Ketiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel independen (Implementasi Sistem Pengendalian Internal dan Audit Internal) dan satu variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi dua jenis data : Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sumber asli dan dikumpulkan secara khusus guna menjawab pertanyaan penelitian yang bersangkutan (Sugiama, 2008:20). Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak ketiga (selain Dinas di wilayah pemerintah Kota Tasikmalaya), dengan kata lain data sekunder adalah interpretasi dari data primer yang sumbernya antara lain buku teks, jurnal, buku pegangan, majalah, artikel surat kabar serta sumber sumber lain yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder umumnya diperlukan sebagai bahan rujukan (Sugiama, 2008:21). Teknik Analisis Data Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengambilan sampel nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang
tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2009:84) Metode ini menggunakan pendekatan purposive sampling (sampling bertujuan), yakni dengan mengambil Dinas Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai sampel dalam penelitian ini. Cara ini sering disebut sebagai pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan karena dalam pelaksanaan penelitian menggunakan pertimbangan. 1. Menghitung koefisien korelasi (r) Koefisien korelasi digunakan untuk menentukan tingkat keeratan hubungan antara X1 dengan X2. Adapun rumus yang digunakan adalah : n
rX i X j
n
n
h 1
h 1
n X ih X jh X ih X jh h 1
2 n n n n n X ih X ih .n X jh X jh h 1 h 1 h 1 h 1 (Sumber: Sitepu, 1994:19) 2
Koefisien korelasi ini akan besar jika tingkat hubungan antar variabel kuat. Demikian jika hubungan antar variabel tidak kuat maka nilai r akan kecil, besarnya koefisien korelasi ini akan diinterpretasikan sebagai berikut : Tabel 3.5 Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi Interval Koefisien 0,00 – 0,199 0,20 – 0,399 0,40 – 0,599 0,60 – 0,799 0,80 – 1,000 Sumber : Sugiyono, 2009 : 184
Tingkat Hubungan Sangat Rendah Rendah Sedang Kuat Sangat Kuat
2. Pengujian secara simultan Pengujian secara simultan menggunakan rumus sebagai berikut: n
YXi bYXi
Xi h
2
h 1 n
Yh
2
(Sumber: Sitepu, 1994:19) Keterangan: YXi = Koefisien jalur dari variabel X terhadap variabel Y i
bYXi = Koefisien regresi variabel Xi terhadap variabel Y 3. Pengujian Faktor Residu/ Sisa
Yi
=
1 R 2YiX 1 X 2 ...X k
Di mana R2YX1X2........Xk = ∑ Mencari Pengaruh dari satu variabel ke variabel lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat disajikan melalui formula yang disajikan dalam Tabel 3.6 sebagai berikut: Tabel Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian No 1.
2.
3. 4.
Pengaruh Langsung Pengaruh Tidak Langsung Variabel X1 Y X1 Y : (PYX1)2 =A Melalui X2Y X1 Ω X2 Y (ρYX1)(rX1X2 (ρYX2) = B Total pengaruh X1 Y Variabel X2 - Relasi X1Y X Ω X2 Y Y X2 Y : (PYX2)2 = (ρYX1)(rX1X2 (ρYX2) = D B Total pengaruh X1 dan X2 Y secara simultan (C+D) Pengaruh faktor residu ɛ0 Y ɛ0 dengan rumus (1-E) Total pengaruh
Total Pengaruh A
B A+B=C D E F 1
4. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil sensus kepada 11 responden maka diperoleh jawaban yang merupakan tanggapan responden mengenai pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diajukan. Tanggapan responden tersebut dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
Berdasarkan hasil interpretasi dan pengklasifikasian kriteria tanggapan responden mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah diperoleh rata-rata skor dari keseluruhan pertanyaan berada dalam interval 38 - 46 dengan klasifikasi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi yang sangat baik. Berdasarkan hasil interpretasi dan pengklasifikasian kriteria tanggapan responden mengenai Audit Internal
diperoleh rata-rata skor dari keseluruhan
pertanyaan berada dalam interval 47 - 55 dengan klasifikasi sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Audit Internal pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi yang sangat baik. Berdasarkan hasil interpretasi dan pengklasifikasian kriteria tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh rata-rata skor dari keseluruhan pertanyaan berada dalam interval 38-46 dengan klasifikasi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi yang baik. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Audit Internal Untuk melihat besarnya pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Audit Internal dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,542 atau 54,2%. Hasil ini berarti Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Audit Internal sebesar 54,2% dan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Hal ini sejalan dengan bunyi peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 yakni yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang menjadi dasar bagi auditor dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilkakukan oleh Diana Sari pada tahun 2013 pada Simposium Nasional Akuntansi XVI, Manado 2013 yang menyatakan bahwa salah satu
unsur yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan Audit berpengaruh terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Pengaruh Internal Audit Terhadap Implementasi Sistem Pengendalian internal Pemerintah. Untuk melihat besarnya pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Audit Internal dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 (lampiran 3 halaman 135) yaitu sebesar 0,542 atau 54,2%. Hasil ini berarti Audit Internal berpengaruh terhadap Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebesar 54,2% dan sisanya 45,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh K.H. Spencer Pickett dikutip oleh Sanyoto Dondodiyono (2007:43) mengemukakan definisi audit intern yang mengemukakan bahwa audit intern adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit intern membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Proses pencapaian tujuan inilah yang dimaksudkan oleh sistem pengendalian internal pemerintah sebagai tujuan pembuatan SPIP pada PP No. 60 tahun 2008. Pengaruh Secara Parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Untuk melihat pengaruh secara parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,688. Positifnya nilai koefisien beta menunjukan bahwa pengaruh secara parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memiliki pengaruh positif artinya bahwa ketika Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah baik maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pun akan baik.
nilai koefisien determinasi (r2) yang
diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0.688 atau 68,8%. Hasil ini berarti secara parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 68,8% dan sisanya 31,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti, seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Berdasarkan hasil perhitungan untuk analisa jalur, diketahui besarnya total pengaruh secara parsial Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,604 atau 60,4%. Hal ini dilihat dari pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara langsung terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 0,473 atau 47,3%. Sedangkan pengaruh tidak langsung Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah melalui Audit Internal
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah
sebesar 0,131 atau 13,1%. Dengan demikian secara total variabel Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 60,4%. Pengaruh Secara Parsial Audit Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Untuk melihat pengaruh secara parsial Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka dapat dilihat dari nilai koefisien beta yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,260. Positifnya nilai koefisien beta menunjukan bahwa pengaruh secara parsial Audit Internal
terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah memiliki pengaruh positif artinya bahwa ketika Audit Internal baik maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pun akan baik. Sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh Audit Internal
terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (r2) yang diperoleh dari hasil perhitungan SPSS versi 16 yaitu sebesar 0,260 atau 26%. Hasil ini berarti secara parsial Audit Internal
berpengaruh terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 26% dan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak penulis teliti, seperti ketaatan pada peraturan perundang-undangan, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.
Berdasarkan hasil perhitungan untuk analisa jalur, diketahui besarnya total pengaruh secara parsial Audit Internal
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya adalah sebesar 0,131 atau 13,1%. Pengaruh
Secara
Simultan
Implementasi
Pemerintah dan Audit Internal
Sistem
Pengendalian
Internal
Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya Besarnya pengaruh secara simultan Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
adalah sebesar 80,5% sedangkan 19,5% adalah pengaruh lain yang tidak diteliti. Ini terlihat dari penelitian yang telah dilaksanakan dimana pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 60,5% sedangkan Audit Internal
sebesar 20%.
Sehingga dapat dilihat pengaruh kedua variabel begitu besar terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Adapun faktorfaktor lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah ketaataan pada peraturan perundang-undangan, kejelasan anggaran, dan sistem pelaporan. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan, maka dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan. Pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F yaitu untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. Pengaruh secara simultan dapat dilihat pada hasil perhitungan SPSS versi 16 dimana R Square (R2) yaitu sebesar 0,805 dan sisanya 0,195 dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Fhitung sebesar 16,502 kriteria penolakan Ho, jika Fhitung > Ftabel, dengan mengambil taraf signifikan α sebesar 5%, maka dari tabel distribusi F-Snedecor diperoleh Fα; k; (n-k-1)= 11-2-1 = 8 adalah sebesar 4,46 atau cukup melihat sig F yaitu 0,000 < α (0,05) menunjukkan signifikan. Dikarenakan 16,502 lebih besar dari 4,46 dan sig F sebesar 0,001 < 0,05, maka kriteria Ho ditolak atau dengan kata lain Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.
Tabel 4.2 Formula Untuk Mencari Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Variabel Penelitian No 1.
2.
Pengaruh Langsung Variabel X1 Y X1 Y : (PYX1)2 = (0,688)2
Pengaruh Tidak Langsung
Total Pengaruh
0,473 Melalui X2Y X1 Ω X2 Y (ρYX1) (ρX1X2) (ρYX2) = (0,688)(0,736)(0,260)
0,132
Total pengaruh X1 Y
-
0,605
Variabel X2 Y X2 Y : (PYX2)2 = (0,260)2
0,068 Melalui X2Y X1 Ω X2 Y (ρYX1) (ρX1X2) (ρYX2) = (0,688)(0,736)(0,260)
Total pengaruh X2 Y
0,132
-
0,2
3.
Total pengaruh X1 dan X2 Y secara simultan (0,604 + 0,068)
0,805
4.
Pengaruh faktor residu ɛ0 Y ɛ0 dengan rumus (1-0,671)
0,195
Total pengaruh
1
PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang telah dicapai pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya dengan menggunakan indikator diantaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengendalian pengawasan yang menunjukkan kondisi yang baik. Audit Internal pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya yang telah dicapai dengan menggunakan
indikator
pelaporan
keuangan,
kepatuhan,
efisiensi
dan
keekonomisan, dan pencapaian tujuan organisasi menunjukkan kondisi yang baik. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya yang telah dicapai dengan menggunakan indikator penetapan perencanaan stratejik, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan menunjukkan kondisi yang baik. 2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Audit Internal. 3. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Audit Internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Saran Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Dinas yang berada di Kota Tasikmalaya maupun pada peneliti selanjutnya, adapun saran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi Dinas dan Pemerintah Kota Tasikmalaya a. Sistem Reward and Punishment terhadap pegawai di lingkungan Dinas Kota Tasikmalaya harus lebih ditingkatkan dengan cara tidak pandang bulu terhadap penerapan bentuk sanksi kepada subjek pelaku pelanggaran ataupun pemberian apresiasi bagi segala bentuk prestasi yang didapat pegawai. Berhubung masih ada pegawai yang sangat tidak setuju terhadapp pernyataan bahwa reward dan punishment telah diterapkan secara maksimal bagi pegawai. b. Metodologi dan analisis Penilaian resiko harus dibuat seefisien mungkin dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, karena dari kuesioner yang didapat
terdapat satu responden yang menyatakan tidak setuju atas pernyataan analisis dan metodologi yang digunakan telah tepat. c. Penilaian Risiko lebih ditingkatkan dengan berdasar prinsip kehati-hatian. d. Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah diharap mampu melaksanakan evaluasi kinerja lebih intens dan berkelanjutan. Karena salah satu responden memiliki kecenderungan tidak setuju terhadap pernyataan efektifivitas kinerja APIP yang maksimal. e. Sinergitas pimpinan dengan otoritas terkait diharapkan mampu dijalin dengan lebih erat. Karena fenomena yang terjadi menunjukkan terdapat sinergi yang sangat kurang pada salah satu dinas. f. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya agar meningkatkan sosialisasi dan pelatihan rutin bagi pimpinan maupun staff mengenai Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal sehingga bisa memahami pelaksanaan sistem pengendalian internal yang merujuk pada undang-undang yang telah diamanatkan. g. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya agar meningkatkan kualitas pengendalian internal yang diiringi dengan penyempurnaan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kegiatan maupun pelayanan. h. Dinas Daerah Kota Tasikmalaya agar meningkatkan etika kerja serta monitoring dari pimpinan langsung terhadap pelaksanaan Pengendalian internal.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Penelitian dapat dilakukan pada ruang lingkup yang lebih menyeluruh, dan mendalam, karena penelitian ini hanya dilakukan pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya. b. Penelitian
selanjutnya
dapat
memasukkan
faktor-faktor
lainnya
yang
mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, manajemen pengendalian, dan standar audit yang ditetapkan dilingkungan dinas secara internal. DAFTAR PUSTAKA Afriyadi, T. 2008. Konsep Tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. Vol. 1, Desember. Anthony, Robert N., Vijay Govindarajan. 2005. Sistem Pengendaian Manajemen Edisi 11.Jakarta: Salemba Empat. Bastian, Indra. 2011. Audit Sektor Publik. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat. Mahsun.
2011.
Akuntabilitas
Kinerja.
[Online].
Tersedia:
http://mohmahsun.blogspot.com/2011/04/akuntabilitas-kinerja.html. [28 Maret 2014]. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik (ed.4). Yogyakarta: Penerbit Andi. Mayangsari, Sekar. 2013. Auditing pendekatan sektor publik dan privat. Jakarta: Media Bangsa. Sitepu, N. 1994. Path Analysis. Jakarta: Ghalia Indonesia. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tarigan, Agripa Fernando. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Dalam Organisasi Sektor Publik (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu). Semarang: Skripsi Akuntansi Universitas Diponegoro.
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. TAP MPR No. XI/MPR/1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan
Pemerintah
Nomor
105
Tahun
2000
tentang
Pengelolaan
dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Keputusan Walikota Tasikmalaya Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
