BAB I PENDAHULUAN
A. LANDASAN PENYUSUNAN Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, khususnya pada Lampiran IV Pasal 1 disebutkan bahwa kedudukan Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dinas Pertanian Kota Semarang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretraris Daerah. Kedudukan Dinas Pertanian Kota Semarang tidak terlepas dari eksistensinya sebagai lembaga pelayanan publik yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan segenap stakeholders di bidang pertanian. Penyelenggaraan segenap aktivitas pembangunan bidang pertanian oleh Dinas Pertanian Kota Semarang yang mengarah pada terciptanya good governance sudah seharusnya mengikutsertakan segenap komponen dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Rencana Strategis SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan arah atau pedoman bagi strategi peningkatan produktivitas, efisiensi usaha pertanian, yang berorientasi bisnis dan wawasan lingkungan, serta mewujudkan peningkatan income, nilai tambah (value added), dan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan : 1. Peningkatan produktivitas dan efiensi usaha pertanian yang berorientasi pada bisnis dan berwawasan lingkungan; 2. Peningkatan pendapatan, nilei tambah dan kesejahteaan petani/masyarakat; 3. Peningkatan
peluag
bagi
institusi
di
dalam
masyarakat,
untuk
mengembangkan diri dan memanfaatkan seluruh sumber daya dalam proses pra panen dan pasca panen; 4. Percepatan penerapan teknologi moderen di bidang budidaya ekonomi manajemen pada suatu skala usaha yang optimal di sentra produksi; 5. Pembudayaan ekonomi kerakyaatan yang berorientasi bisnis dan mendorong ekspor berbasis komoditas unggulan pertanian; 6. Kemandiran pertanian, dengan iklum usaha yang kondusif dan meningkatkan produk pertanian yang membantu pemenuhan gizi masyarakat dan penyediaan bahan baku industri.
1
Selaras dengan salah satu karakteristik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005−2025 yaitu memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategik dengan sasaran yang dinamis, Rencana Strategis SKPD (RENSTRA SKPD) Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai suatu dokumen perencanaan pembangunan Kota Semarang di bidang pertanian menjadi penting artinya bagi Dinas Pertanian Kota Semarang untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menangani isu-isu strategik bidang pertanian. Isu-isu strategik tersebut kemudian dijabarkan dalam upaya-upaya peningkatan kinerja pelaksanaan pembangunan bidang pertanian secara berkesinambungan dan optimal, melalui hal-hal berikut : 1. Pemanfaatan berbagai kekuatan dan peluang; 2. Perhitungan yang matang terhadap berbagai kelemahan, kendala, dan hambatan yang dihadapi, berdasarkan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan nyata.Peningkatan produktivitas dan efiensi usaha pertanian yang berorientasi pada bisnis dan berwawasan lingkungan; Segenap stakeholder bidang pertanian menyadari bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pertanian berdasarkan pada kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan nyata diperlukan adanya dokumen perencanaan pembangunan bersifat strategis. RENSTRA SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2010−2015 sebagai dokumen perencanaan yang bersifat strategis didukung penuh oleh kesepakatan dan komitmen seluruh stakeholder di bidang pertanian.
B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan RENSTRA SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2010−2015 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001‒ 2005; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003‒ 2008; 11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang; 12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005‒ 2010; 13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13); 14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
3
C. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2010‒ 2015
adalah
rencana
lima
tahunan
bidang
pertanian
yang
menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran dari program dan kegiatan, yang disusun untuk menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang menjabarkan potret dan rencana pembangunan bidang pertanian, yang memuat gambaran pelayanan
SKPD,
isu
strategis
berdasarkan
tupoksi,
dan
indikasi
program/kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun disertai dengan indikator-indikator kinerja.
D. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pertanian Tahun 2010‒ 2015 adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistematika Penulisan
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD A. Tupoksi dan Struktur Organisasi B. Sumber Daya SKPD C. Kinerja Pelayanan SKPD D. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD
BAB III
ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI A. Indikasi Permasalahan B. Telaah Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih C. Telaah RPJMD D. Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis E. Penentuan Isu Strategis
BAB IV
VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. Visi B. Misi C. Tujuan dan Sasaran D. Strategi dan Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN 4
INDIKATIF BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII
PENUTUP
LAMPIRAN
-----o0o-----
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. TUPOKSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Tugas pokok Dinas Pertanian Kota Semarang yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Bab XV Pasal 52 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertanian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Bab XV Pasal 53 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang adalah : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan penyuluhan serta pengembangan sumber daya; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, kehutanan dan penyuluhan serta pengembangan sumber daya; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan, penyuluhan dan pengembangan sumber daya; 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pertanian Kota Semarang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 Bab XV Pasal 54 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang, terdiri dari : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari : a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. b. Sub Bagian Keuangan. c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari : a. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. b. Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura. 6
c. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. 4. Bidang Peternakan, terdiri dari : a. Seksi Produksi Peternakan. b. Seksi Agroindustri Peternakan. c. Seksi Kesehatan Hewan. 5. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari : a. Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan. b. Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan. c. Seksi Pelestarian dan Konservasi. 6. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya, terdiri dari : a. Seksi Tata Penyuluhan. b. Seksi Kelembagaan. c. Seksi Pengembangan Sumber Daya. 7. UPTD, terdiri dari : a. UPTD Balai Benih Pertanian. b. UPTD Klinik Hewan. 8. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. SUMBER DAYA SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki sumber daya berupa aparatur dan sarana prasarana (sarpras) sebagai berikut : a. Aparatur Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian didukung personil sejumlah 119 orang, dengan perincian sebagai berikut : a. Pejabat Struktural Eselon II :
1 orang
b. Pejabat Struktural Eselon III :
5 orang
c. Pejabat Struktural Eselon IV : 17 orang d. Pejabat Fungsional
: 18 orang
e. Staf Administrasi
: 33 orang
f. Staf Teknis
: 29 orang
g. TPHL
:
h. THLTBPP
: 15 orang
1 orang
Personil yang memegang posisi sebagai pejabat struktural eselon II, III, IV, dan pejabat fungsional terdiri dari : 1.4.
STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
Kepala Dinas. 7
Sekretaris. Kepala Bidang Peternakan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya. Kepala Bidang Perkebunan dan Kehutanan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Kepala Sub Bagian Keuangan. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kepala Seksi Produksi Peternakan. Kepala Seksi Produksi Perkebunan dan Kehutanan. Kepala Seksi Agroindustri Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kepala Seksi Agroindustri Peternakan.. Kepala Seksi Agroindustri Perkebunan dan Kehutanan. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Kepala Seksi Kesehatan Hewan. Kepala Seksi Perlindungan dan Konservasi. Kepala Seksi Tata Penyuluhan. Kepala Seksi Kelembagaan.. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya. Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Balai Benih Pertanian. Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Klinik Hewan. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk kegiatan di lapangan, telah ditunjuk Petugas Pertanian Kecamatan (PPK) yang terdiri dari 14 orang Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian dan 8 orang Staf Teknis. Di samping itu, ditunjuk juga Petugas Pemeriksa Daging sebanyak 3 orang dan inseminator sebanyak 3 orang. Karena UPTD Balai Benih dan UPTD Klinik Hewan secara fisik telah terbentuk, maka untuk kelancaran kegiatannya, telah ditunjuk 5 orang staf Seksi Produksi Pertanian dan Hortikultura untuk bertugas di Balai Benih Kramas dan Kebun Dinas Penggaron, sedangkan untuk Klinik Hewan 8
ditugaskan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Kepala Seksi Obat Hewan beserta staf, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Klinik Hewan dan Pos Kesehatan Hewan di Gunungpati.
b. Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Pertanian beralamat & berlokasi di Jalan Kompak 2-3, Kecamatan
Pedurungan,
Semarang,
merupakan
kantor
yang
cukup
representatif untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat utamanya masyarakat tani. Untuk menunjang kegiatan dinas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ; sarana dan prasarana instansi berupa kebun–kebun dinas telah dikelola secara optimal sesuai dengan fungsinya.
Tetapi Kebun
Mangkang I dan Mangkang II sebagian lahannya beralih fungsi menjadi Taman Marga Satwa (seluas ± 5.000 m2) yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Semarang. Adapun kebun–kebun dinas milik Pemerintah Kota Semarang yang saat ini dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Semarang adalah sebagai berikut : - Kebun Mangkang I
: 80.930 Ha
- Kebun Mangkang II
:
- Kebun Penggaron
: 29.441 Ha
- Kebun Kramas
: 17.307 Ha
3.000 Ha
*) Luas berkurang pada tahun 2009 dan 2010 karena terkenal proyek tol. - Kebun Mangunsari
:
7.605 Ha
- Kebun Cangkiran
:
9.300 Ha
- Kebun Wates
: 58.190 Ha
- Kebun Purwosari
: 45.600 Ha (digunakan JSDF)
- Kebun Tambangan
: 10.050 Ha
- Kebun Mijen
: 16.000 Ha
- Kebun Gunungpati
:
8.476 Ha
- Kebun Gayamsari
:
1.300 Ha
Sarana transportasi yang ada pada Dinas Pertanian Kota Semarang saat ini adalah berupa : - 5 unit kendaraan roda 4. - 1 unit kendaraan roda 3. - 23 unit kendaraan roda 2. Di samping sarana transportasi tersebut di atas, Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki kendaraan, yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari : 9
- 1 unit kendaraan roda 4. - 25 unit kendaraan roda 2. Pengaturan penggunaan kendaraan milik Pemerintah Kota Semarang telah sesuai dengan Keputusan Walikota Semarang, sedangkan kendaraan yang lainnya
diutamakan
untuk
petugas
lapangan
(Petugas
Pertanian
Kecamatan/PPK). Balai Benih di Kebun Mijen pada tahun 2010 telah memiliki asset berupa : - 1 unit laboratorium anggrek. - 2 unit screen house. - 2 unit gudang. - 1 unit kandang sapi. Sarana dan prasarana yang ada telah diadministrasikan secara tertib dan sesuai ketentuan, sehingga dimasa mendatang dapat dioptimalisasikan operasionalnya untuk mendukung Program Pembangunan Pertanian di Kota Semarang. Kegiatan administrasi surat-menyurat telah pula dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2010 telah diproses surat masuk 3.315 buah dan surat keluar 3.832 buah.
C. KINERJA PELAYANAN SKPD Pembangunan pertanian di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian, dan pengelolaan potensi secara maksimal. Pada hakekatnya, pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang adalah pembangunan di bidang pertanian, yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang perkebunan dan kehutanan, serta bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya. Dalam melaksanakan pembangunan bidang pertanian tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang melaksanakan strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; 2. Pembangunanan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, dengan senantiasa mempertahankan aspek pelestarian lingkungan; 3. Peningkatan wawasan, pola berpikir, pengetahuan, dan ketrampilan sumber daya manusia di bidang pertanian; 4. Pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. 10
Kinerja pelayanan SKPD
ditentukan dari perbandingan antara nilai
realisasi dan rencana, yang kemudian dinyatakan dalam prosentase
capaian
tahunan. Kinerja pelayanan SKPD ini sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian oleh Dinas Pertanian Kota Semarang. Untuk menilai kinerja pelayanan SKPD, dilaksanakan evaluasi kinerja SKPD setiap tahun terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan. Program dan kegiatan pembangunan pertanian yang direncanakan akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu pada tahun 2010−2015 adalah sebagai berikut : 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis. 2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian. 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan kegiatan : a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan; b. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan; c. Revitalisasi Kebun Dinas. 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, dengan Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah. 5. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, dengan Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna. 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan, dengan Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. 7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, dengan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak. 8. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dengan Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan. 9. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. . Hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan menjadi tolok ukur untuk memperbaiki dan meningkatkan penyelesaian program dan kegiatan dari tahun ke tahun,
selama kurun waktu lima tahun, agar nantinya dapat terwujud
peningkatan kinerja yang semakin baik. Peningkatan kinerja pelayanan SKPD
11
yang semakin baik akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat pertanian di Kota Semarang.
D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD Dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Kota Semarang, Dinas Pertanian Kota Semarang menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dua faktor lingkungan yaitu : 1. Lingkungan Internal Lingkungan internal bersifat saat ini dan cenderung dapat dikontrol dalam batas-batas wilayah kewenangan Dinas Pertanian Kota Semarang. Hasil analisis atas lingkungan internal dirumuskan dalam dua kelompok faktor yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Dilihat dari posisi Kota Semarang secar geografis dan topografis seperti yang sudah disebutkan di atas, jenis tanah yang cukup dominan untuk pertanian adalah jenis mediteran coklat tua yang cocok bagi pengembangan tanaman tahunan/keras, tanaman hortikultura dan tanaman palawija. Jenis tanah yang lain adalah latosol coklat tua kemerahan, aluvial hidrosof, grumusol kelabu tua, regosol kelabu tua, aluvial kelabu, dan aluvial coklat keabuan. Kota Semarang mempunyai iklim tropis yang lembab (humid tropics) dan hoternik, dengan ciri-ciri banyak mengandung uap air sehingga tingkat kelembaban udara relatif tinggi. Rata-rata curah hujan di Kota Semarang pada tahun 2009 adalah 276 mm dan total hari hujan untuk seluruh kecamatan yang tercatat curah hujannya (Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik,Genuk, dan Ngaliyan) adalah 316 hari. Sarana dan prasarana yang ada untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang pertanian antara lain Koperasi Unit Desa (KUD), BRI Unit Desa, kios sarana, pasar hewan, pos kesehatan hewan, klinik hewan, tempat pelelangan ikan (TPI), eks Balai Penyuluh Pertanian (BPP), dan Rice Mill Unit (RMU) serta ditunjang dengan keberadaan berbagai bangunan konservasi pertanian merupakan peluang untuk mengatasi tantangan lingkungan internal yang dihadapi oleh masyarakat pertanian di Kota Semarang. Disamping itu peralatan dan bangunan pertanian yang ada saat ini, sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pertanian Kota Semarang saat ini dapat menjadi peluang yang besar bagi masyarakat pertanian untuk tetap
12
melanjutkan dan mempertahankan kegiatan pertanian produktifnya di Kota Semarang. 2. Lingkungan Eksternal Lingkungan eksternal bersifat masa depan dan cenderung tidak dapat dikontrol dalam batas-batas wilayah kewenangan Dinas Pertanian Kota Semarang. Hasil analisis atas lingkungan eksternal dirumuskan dalam dua kelompok faktor, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Mengingat cukup tingginya minat warga Kota Semarang untuk memelihara tanaman hias (anggrek) dan non anggrek, yang didukung dengan besarnya permintaan pasar, maka pada masa yang akan datang pengembangan tanaman hias ini merupakan langkah yang sangat menjajikan. Oleh karena itu perlu
dipikirkan
dan
direncanakan
langkah-langkah
strategis
bagi
pengembangan jenis-jenis tanaman hias dan pengembangan pasar tanaman hias (anggrek) dan non anggrek, serta pembinaan terhadap kelompok penggemar tanaman hias. Sejalan dengan perkembangan wilayah Kota Semarang menuju kota metropolitan, maka semakin banyak ruang dan lahan pertanian produktif yang beralih
fungsi
ekonomisnya.
Pembangunan
pertanian
lebih
banyak
dilaksanakan di pinggiran kota dimana masih ditemukan areal lahan bagi pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, serta perkebunan dan kehutanan. Dalam rangka mendukung usaha pengembangan sentra-sentra produksi pertanian baru tersebut perlu dilakukan langkahlangkah yang cukup strategis yaitu pembinaan produksi dan sumber daya. Selama ini kebutuhan pupuk dirasakan semakin meningkat. Untuk mendukung perkembangan pembangunan bidang pertanian diperlukan penyediaan pupuk dalam jumlah yang memadai, tidak hanya pupuk anorganik maupun organik.
Oleh karena itu perlu kiranya dikembangkan kegiatan
pembuatan pupuk organik. Secara eksternal diketahui pula bahwa Kota Semarang dengan aktivitas perkotaannya yang cukup tinggi menyebabkan meningkatnya
permintaan
atau
kebutuhan
masyarakat
(perumahan,
perkantoran, dan industri) akan sumber daya air. Akibatnya dari tahun ke tahun semakin banyak pembuatan sumur-sumur air bawah tanah sehingga menyebabkan terjadinya penyusutan jumlah dan kualitas sumber daya air khususnya air bawah tanah termasuk air yang mengalir di sungai-sungai besar. Kondisi demikian mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya intrusi air laut ke darat sehingga akan semakin luas areal di Kota Semarang (bawah) yang terkena rob dan air cenderung menjadi berasa asin. 13
Aktivitas perkotaan yang semakin meningkat juga menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan di Kota Semarang dari yang semula bersifat lahan pertanian produktif menjadi lahan untuk perumahan dan industri. Hal ini semakin mempersempit dan menggeser pembangunan pertanian ke daerahdaerah pinggiran bagian atas Kota Semarang yang masih memiliki lahan hijau yang cukup luas. Kondisi ini membutuhkan penanganan yang lebih seksama, terutama dalam menentukan pilihan pengembangan komoditas unggulan pertanian yang sesuai dengan karakteristik Kota Semarang. Perkembangan perekonomian dunia secara global maupun nasional yang cenderung masih lesu, juga turut menyebabkan belum berkembangnya sektor-sektor perekonomian produktif di bidang pertanian di Kota Semarang. Di luar bidang pertanian, hanya mereka yang kuat dalam permodalan dan akses pasar masih tetap bertahan dan selalu berkembang. Akhirnya, banyak petani yang beralih profesi menjadi buruh bangunan dan buruh pabrik karena bidang pertanian dirasakan belum memberikan nilai tambah yang diharapkan.
-----o0o-----
14
BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI
A. INDIKASI PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian lima tahun yang akan datang (2010-2015) perlu kiranya dilakukan pengkajian yang seksama terhadap segala aspek permasalahan yang mempengaruhi pengembangan bidang-bidang dari pertanian. Pengkajian aspek permasalahan tersebut didahului dengan pemahaman terhadap nilai strategis dari pembangunan pertanian di Kota Semarang, yang selanjutnya diteruskan dengan Analisis SWOT
(Strength, Weakness,
Opportunity, Threat/Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman). Dalam pemahaman terhadap nilai strategis ini, kita perlu memahami konsekuensi logis dari pembangunan di wilayah perkotaan yaitu penurunan usaha pertanian dari waktu ke waktu karena berubahnya sejumlah besar lahan pertanian produktif menjadi lahan nonpertanian. Berdasarkan data pada Pertanian dalam Angka Tahun 2009, secara umum luas yang diperuntukkan bagi lahan pertanian (persawahan) adalah 3.979,97 Ha atau 10,65% dari total luas wilayah Kota Semarang sebesar 373,70 km2. Di samping areal persawahan, terdapat pula areal tambak sebesar 2.242,72 Ha, kolam/tebat/empang 73,26 Ha, dan perkebunan negara/swasta 2.084,00 Ha. Luas sawah pada periode 2001-2005 menunjukkan kecenderungan meningkat dan pada periode 2006-2008 menjadi relatif tetap/stabil yaitu 3.990,00 Ha. Kestabilan luas sawah ini terjadi akibat optimalisasi lahan yang ada, dengan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan, terutama sawah tadah hujan yang tidak memerlukan jaringan irigasi khusus. Sampai dengan tahun 2008 terjadi tambahan luas sawah di Kecamatan Banyumanik sebesar 27,00 Ha, yaitu di Kelurahan Pudak Payung, Gedawang, Srondol Kulon, dan Jabungan Pertambahan luas sawah ini dilakukan dengan memanfaatkan ”lahan tidur” (lahan yang tidak diusahakan/ditanami). Di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat juga terjadi pertambahan luas sawah sebesar 13,43 Ha pada tahun 2008 tersebut. Penurunan luas lahan sawah terjadi di Kecamatan Tugu sebesar 6,00 Ha, karena alih fungsi lahan pertanian ke lahan permukiman. Penurunan luas sawah terjadi juga pada tahun 2009 sebesar 10,03 Ha, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke lahan pemukiman.
15
Pembangunan pertanian di Kota Semarang harus tetap diupayakan dengan cara optimalisasi sisa lahan pertanian produktif, dengan berbagai kegiatan intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi pada pengembangan tanaman pangan dan palawija, agar nilai tambah (value added) bagi
petani dan masyarakat
di sekitar areal pertanian semakin meningkat secara bertahap. Pengembangan tanaman padi dan palawija yang rutin dilaksanakan tersebut sangat didukung oleh pengembangan tanaman buah-buahan unggulan (meliputi durian lokal, durian montong, lengkeng itoh, jambu kristalin, dan srikaya jumbo Australia), tanaman biofarmaka unggulan (meliputi kunyit dan temulawak), tanaman hias unggulan (meliputi anggrek bulan dan anggrek Dendrobium). Untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias unggulan tersebut, penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan teknologi ramah lingkungan dilaksanakan secara sinergis dan bertahap, untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian serta pendapatan usaha tani, melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 3.
Kegiatan
Pengembangan
Kawasan
Buah-buahan,
Biofarmaka,
dan
Tanaman Hias dalam upaya mewujudkan kebijakan peningkatan produksi, dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan agroklimat, letak strategis lokasi pengembangan terhadap lokasi pasar, keseimbangan permintaan (demand) pasar dan dukungan dari sarana prasarana; 4.
Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan untuk meningkatkan kepastian dan jaminan harga serta daya saing yang optimal terhadap produksi buahbuahan, biofarmaka, dan tanaman hias unggulan, melalui bimbingan teknis dan pengembangan kelembagaan petani yang difasilitasi media pemasaran yang tepat untuk membangun kemitraan dan pembinaan sumber daya manusia serta penumbuhan champion dan penyelenggaraan konsorsium;
5.
Kegiatan Sekolah Lapang (SL) menjadi wadah percontohan pemberian bimbingan teknis dan penyampaian wacana budidaya yang baik dan benar kepada petani buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias, melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan evaluasi dalam budidaya tanaman.
6.
Kegiatan Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop untuk mengantisipasi permasalahan off farm, misalnya penyampaian hal-hal aktual tentang sosialisasi kebijakan, norma, standar teknis, pedoman, kriteria, dan pembinaan teknis di lokasi kawasan intensif dalam pembudidayaan buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias unggulan.
7.
Kegiatan Pemasyarakatan/Promosi sebagai wadah tukar-menukar informasi antarpelaku usaha dan ajang penyampaian informasi potensi investasi, 16
potensi peragaan produk, dan ajang pembelajaran bagi petugas pertanian dan masyarakat umum; Faktor-faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) yang sangat perlu diperhatikan dalam pembangunan pertanian di Kota Semarang adalah : 1. Kekuatan (Strength) a. Kota Semarang memiliki agroklimat yang sesuai dan mendukung pengembangan pertanian; b. Tersedianya sejumlah sarana dan prasarana yang menunjang fungsi pertanian seperti Koperasi Unit Desa (KUD), kios sarana pertanian, pasar hewan, pos kesehatan hewan, klinik hewan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), eks Balai Penyuluh Pertanian (BPP), dan Rice Mill Unit (RMU) serta bangunan-bangunan konservasi pertanian; c. Bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang peternakan, bidang perkebunan dan kehutanan, dan bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya berpotensi pengembangan produksi yang sangat besar; d. Terdapat kelompok-kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) yang handal dalam pembangunan pertanian. 2. Kelemahan (Weakness) a. Serangan hama dan penyakit tanaman serta penyakit menular pada ternak memperlemah kondisi tanaman dan ternak yang sedang dikembangkan pada periode tertentu; b. Harga hasil produksi tanaman pangan, palawija, dan buah-buahan yang relatif stabil pada kurun waktu tertentu, yang diikuti meningkatnya harga sarana dan prasarana pertanian dapat menurunkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani. 3. Peluang (Opportunity) a. Sentra-sentra produksi pertanian untuk tanaman pangan, palawija, buahbuahan, biofarmaka, dan tanaman hias lebih dikembangkan, sehingga pemasaran produk pertanian semakin mantap dari waktu ke waktu; b. Kemitraan antara petani dan pihak swasta dalam kaitannya dengan pemasaran produk pertanian dapat lebih ditingkatkan, dimana Dinas Pertanian Kota Semarang menjembatani dan mengawal kemitraan ini, agar menguntungkan kedua belah pihak; c. Agribisnis
pertanian
pada tanaman
hortikultura dan peternakan
merupakan potensi yang perlu terus dikembangkan, agar dapat 17
mengimbangi pasang surutnya hasil produksi tanaman pangan dan palawija. 4. Ancaman (Threat) a. Semakin menyusutnya lahan pertanian dapat menurunkan produksi hasil pertanian/perkebunan mengakibatkan penurunan kapasitas produksi pertanian dan penurunan drastis pendapatan petani dan masyarakat; b. Menyusutnya lahan pertanian akibat meningkatnya alih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman dan lahan lainnya mengurangi daya dukung lingkungan alam, khususnya pada fungsi resapan air dan. Semakin menurunnya daya dukung alam tersebut menimbulkan berbagai kerusakan alam, seperti kerusakan sumber-sumber air tanah, erosi, dan tanah longsor.
B. TELAAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH TERPILIH Visi dari Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJPMD) Kota Semarang Tahun 2010‒ 2015 yaitu Terwujudnya Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun mendatang diharapkan bahwa Kota Semarang menjadi Kota Metropolitan yang melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya, memiliki derajat kualitas kehidupan masyarakat yang tinggi, baik dari segi keimanan dan ketaqwaan, unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional, berwawasan ke depan yang luas, menjamin pengelolaan sumber daya manusia, dan sumber daya alam secara bertanggung jawab, yang bertumpu pada perdagangan dan jasa. Misi dari Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 adalah : 1. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Semarang yang berkualitas. Pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur, dan bertoleransi tinggi, dengan tetap mempertahankan kadar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan politik
yang
demokratis
dan
bertanggung
jawab.
Penyelenggaraan
pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien, dan akuntabel, yang menerapkan tata kelola pemerintahan 18
yang baik dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, disertai dengan penegakan supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah. Pembangunan yang diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian daerah, dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan berbasis sektor ekonomi yang berdaya saing tinggi di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras, serasi, seimbang, dan berkeadilan , dengan tetap mempertahankan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan diprioritaskan
kesejahteraan pada
sosial
penanganan
masyarakat. masyarakat
Pembangunan penyandang
yang
masalah
kesejahteraan sosial masyarakat, menjunjung tinggi kesetaraan gender, dan perlindungan anak. Ditinjau dari visi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disebutkan di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan pertanian di Kota Semarang memiliki andil yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, yang bertumpu pada perdagangan dan jasa.
Sebagai daerah urban,
kontribusi sektor pertanian di Kota Semarang tidak menutup kemungkinan sektor pertanian mampu mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura pada lahan yang relatif sempit, agar komoditas pertanian nantinya mampu lebih memberikan kontribusi dalam perdagangan dan jasa, dan kompetitif dalam menjawab tantangan di masa mendatang. Kegiatan pertanian yang selama ini dilaksanakan di kawasan Semarang Atas dan wilayah hinterland lainnya
selalu lebih
ditingkatkan pelaksanaannya melalui optimalisasi sumber daya, dana, sarana dan prasarana, dan manajemen yang handal, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sehingga kegiatan pertanian mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang bermutu tinggi. Optimalisasi tersebut harus didukung oleh profesionalisme dan pemanfaatan teknologi tinggi yang tepat guna, sehingga nantinya produk pertanian yang berkualitas tinggi tersebut akan selalu mampu bersaing dalam perdagangan global di masa mendatang di Kota Semarang. Ditinjau dari misi Kepala Daerah Terpilih sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan tentang misi Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai berikut : 19
1. Mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian, peternakan dan perkebunan yang optimal melalui pengembangan kawasan spesifik yang berwawasan lingkungan 2. Mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas tinggi dan mandiri 3. Peningkatan pelestarian dan konservasi sumber daya hayati dan non hayati. Dalam kaitannya dengan perwujudan kemandirian dan daya saing daerah, pembangunan sektor pertanian merupakan upaya serius dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing global dari produk pertanian di pasar lokal, nasional, maupun internasional, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Dengan dihasilkannya produk pertanian yang berkualitas tinggi, yang menjamin ketersediaan bahan pangan dan kelestarian lingkungan hidup, ruang usaha, dan lapangan kerja di sektor pertanian. Dengan dipertahankannya sektor pertanian di Kota Semarang, tingkat kesejahteraan masyarakat petani dapat semakin meningkat.
C. TELAAH RPJMD Ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2011-2015, dapat dijelaskan bahwa dalam kaitannya dengan salah satu misi RPJMD yaitu mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, pengembangan produk-produk pertanian berorientasi pada ketersediaan bahan pangan dan kelestarian sumber daya lingkungan, serta yang meningkatan kesejahteraan masyarakat, senantiasa harus dilaksanakan menurut potensi tiaptiap bidang yang terlibat di dalamnya, yaitu Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Peternakan, Bidang Perkebunan dan Kehutanan, dan Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menitikberatkan pada pemanfaatan potensi produk pertanian yang diwujudkan dalam kemampuan riil dari sumber daya pertanian, pada lahan produktif yang kapasitasnya terbatas, untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas tinggi dan kompetitif di pasar lokal, nasional, regional, dan internasional. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemanfaatan potensi produk pertanian meliputi :
1. Pergeseran tata guna tanah, yang ditandai oleh pengalihan fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian secara besar-besaran. Meskipun demikian, pertanian di Kota Semarang tetap tumbuh secara positif dan produktivitas beberapa komoditas unggulan senantiasa meningkat; 20
2. Penurunan kesuburan tanah dan degradasi kualitas lingkungan akibat persaingan pemanfaatan sumber air oleh industri dan permukiman dengan sektor pertanian dan perubahan iklim yang semakin sulit diprediksi;
3. Tinggi rendahnya produksi pertanian yang ditentukan oleh faktor keterbatasan luas lahan, teknologi budidaya, kuantiitas pupuk/obat-obatan, keterbatasan air, iklim/cuaca, dan mekanisme pemasaran. Dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha tani dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keanekaragaman pangan, maka untuk mendukung kegiatan program ini diterapkan diversifikasi dan ekstensifikasi dengan
upaya
pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan, tanaman buah-buahan unggulan, tanaman hias dan biofarmaka unggulan, ternak, dan penggantian tanaman nonproduktif ke tanaman produktif yang bermutu tinggi. Pengembangan produksi pertanian diarahkan pada sistem sentralisasi komoditas, dimana dibentuk pusat-pusat produksi untuk komoditas tertentu sesuai agroklimatnya. Tanah kering berupa tegalan dan pekarangan sangat potensial
untuk
dikembangkan sebagai sentra-sentra produksi dan konsumsi tanaman buahbuahan, sehubungan dengan keterbatasan luas lahan pertanian di Kota Semarang. Bidang Peternakan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas produksi peternakan, yang meliputi produksi daging, susu, dan telur serta produk olahan peternakan. Penanganan produk peternakan harus sesuai dengan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) agar tidak mengganggu kesehatan konsumen. Karena produk peternakan bersifat mudah rusak (perishable) dan dapat menjadi media perantara (carrier) bagi penyakit menular, maka peredaran produk asal hewan ternak harus memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal. Peningkatan produksi peternakan diwujudkan melalui peningkatan sumber daya peternak, penyediaan data/informasi yang valid, ekstensifikasi peternakan (pemanfaatan pekarangan rumah dan lahan ”tidur” untuk usaha peternakan), peningkatan kesehatan ternak dan pencegahan penyakit menular ternak, peningkatan mutu dan keamanan bahan pangan asal ternak, dan meningkatkan populasi ternak. Bidang Perkebunan dan Kehutanan menitikberatkan pada rehabilitasi dan konservasi lingkungan, melalui upaya-upaya penanganan kerusakan lahan dalam tindakan vegetatif dan sipil teknis, untuk mencegah run off (luncuran air permukaan) yang dapat mengakibatkan bencana alam, seperti tanah longsor, erosi, dan kekeringan. Terbatasnya vegetasi di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya filter udara dan polusi yang berasal dari gas buangan pabrik, asap kendaraan bermotor, dan debu jalanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. 21
Polusi mengakibatkan degradasi lingkungan hidup yang berimplikasi pada menurunnya kualitas hidup, sehingga sangat diperlukan upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan prioritas utama pada penanganan lahan-lahan kritis, penanganan abrasi, pelaksanaan reboisasi/penghijauan di lahan hutan dan kritis, serta penghijauan lahan di dekat pemukiman. Rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Kota Semarang telah diawali dengan penanganan lahan kritis dan abrasi pantai, serta penghijauan di lahan dan pemukiman.
Di samping
penanganan lahan kritis dan abrasi pantai, antisipasi terhadap Organisme Penggangu Tanaman (OPT) senantiasa dilaksanakan secara efektif dan terencana. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan pendekatan partisipatif yang memungkinkan petani melakukan pengawasan dan berperang melawan hama di ladang mereka, serta mengurangi sesedikit mungkin pestisida kimia yang berbahaya meskipun tetapi tidak secara menyeluruh melarang pemakaiannya. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya menitikberatkan pada revitalisasi pertanian, yang mengandung pengertian suatu kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, dalam arti menyegarkan kembali (vitalitas), memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan. Penyuluhan merupakan suatu upaya strategis dari kebijakan peningkatan kualitas SDM untuk mendorong peningkatan kecerdasan masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan terutama dalam mendukung berbagai kebijakan yang selalu dinamis untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. Peranan sumber daya manusia harus lebih ditingkatkan, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sinergi dengan pendekatan komoditas dan agribisnis, sehingga mampu mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh.
D. TELAAH RTRW DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS Kota Semarang merupakan bagian dari tata ruang wilayah nasional sebagai satu kesatuan ruang wilayah NKRI, yang meliputi darat, laut, dan udara, yang harus dikelola secara bijaksana, supaya berdaya guna dan berhasil guna secara berkelanjutan, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang terletak pada garis 6o50’ - 7o10’ Lintang Selatan dan 109o35’ – 110o50’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang b. Sebelah Barat
: Kabupaten Kendal 22
c. Sebelah Timur
: Kabupaten Demak
d. Sebelah Utara
: Laut Jawa
Topografi Kota Semarang bervariasi, mulai dari dataran rendah atau pantai, berbukit, hingga dataran tinggi, dan ketinggian tempat, antara 0,75 – 348 m dpl. Daerah dataran pantai sekitar 0,75 m dpl, daerah berbukit 90,56 – 270 m dpl, dan daerah dataran tinggi 270 – 348 m dpl. Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan, memiliki luas kurang lebih 373,70 km2 atau 37.370,017 Ha yang terbagi atas tanah sawah 3.992 km2 (10,65%) dan tanah kering 33.383 km2 (89,35%). Dari keseluruhan kecamatan yang ada, lahan sawah dalam luasan wilayah yang besar berada di Kecamatan Mijen dan Gunungpati, dengan komposisi luas lahan sebesar 1.008 Ha atau 10,08 km2 (17,52% dari total luas Kecamatan Mijen sebesar 57,55 km2) dan 1.385,97 Ha atau 13,8597 km2 (25,61% dari total luas Kecamatan Gunungpati sebesar 54,11 km2). Penggunaan lahan di Kota Semarang meliputi irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana/irigasi desa/irigasi non PU, sawah tadah hujan, dan lahan yang tidak diusahakan. Di samping lahan untuk sawah, terdapat juga lahan untuk pekarangan, tegal/kebun, kolam/tebat/empang, hutan rakyat/tanaman kayu, hutan negara, dan perkebunan swasta/negara. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Lingkungan Hidup Strategis, dapat dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk serta dinamika dan aktivitas penduduk Kota Semarang, yang diikuti oleh semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, dan pengaruh perdagangan bebas menimbulkan dampak penurunan kualitas sumber daya alam dan menyempitnya ruang untuk pengembangan komoditas unggulan
pertanian, sehingga komoditas unggulan ini lebih
dikembangkan pada ruang dan lokasi yang tepat berdasarkan Konsep Agropolitan, dimana terjadi sinergi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia. Keterpaduan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan manusia memperhatikan perlindungan fungsi alam terhadap dampak-dampak negatif pengrusakan alam. Pengembangan sektor pertanian pada suatu space yang cukup luas dan memadai untuk pembentukan sentra-sentra komoditas pertanian unggulan dan penempatan sarana prasarana pertanian tidak dapat diganggu, dihambat, bahkan dirusak oleh perkembangan wilayah nonpertanian, sehingga wilayah nonpertanian ini dikendalikan secara optimal agar tidak menimbulkan bencana alam, seperti banjir, rob, erosi, tanah longsor, dan kekeringan panjang. Pemanfaatan space yang cukup luas dan memadai untuk sentra-sentra produksi pertanian mampu memulihkan lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup strategis di wilayah bersangkutan. 23
Penempatan posisi sentra-sentra pertanian pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup strategis menjadi lebih optimal dan dalam jangka panjang dapat menciptakan kelestarian dan mempertahankan keseimbangan alam di Kota Semarang.
E. PENENTUAN ISU STRATEGIS Dari hasil telaah dan kajian yang disebutkan sebelumnya di atas, dapat ditarik dan dirumuskan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian sebagai berikut :
1. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk pembangunan sektor pertanian yang sesuai dengan rencana tata ruang Kota Semarang, harus dilakukan secara sinergis dan terencana dengan baik, tanpa kendala dan hambatan dari segala sesuatu yang berada di sektor nonpertanian;
2. Pembangunan sektor pertanian merupakan upaya nyata untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan alam Kota Semarang, yang berarti turut menangani permasalahan penurunan kualitas sumber daya tanah dan air, yang saat ini terjadi di Kota Semarang, sehingga pembangunan sektor pertanian harus dilaksanakan secara berkesinambungan dari waktu ke waktu;
3. Pembangunan sektor pertanian menjadi suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk pertanian Kota Semarang dalam agribisnis lokal, regional, nasional, dann internasional, agar terwujud produk-produk pertanian unggulan daerah, sehingga Kota Semarang menjadi setara dalam hal potensi pertanian unggulannya, sehingga diharapkan mampu mendekati keunggulan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah yang menghasilkan produk pertanian unggulan.
-----o0o-----
24
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
A. VISI Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. Penentuan visi yang ditawarkan ini mendasarkan pada penelusuran jejak aspek historis Kota Semarang sebagai kota niaga dimana pada jaman dahulu pernah dinyatakan sebagai Kota Niaga Terbesar Kedua sesudah Batavia. Berdasarkan sejarah sebagai kota niaga dan didukung oleh analisis potensi, faktor-faktor strategis yang ada pada saat ini serta proyeksi pengembangan kedepan, maka dirumuskan visi sebagai berikut : ” SEMARANG KOTA AGROPOLITAN BERBUDAYA, YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA ” Visi tersebut memiliki lima kunci pokok yakni Kota Agropolitan, Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Sejahtera. Kota Agropolitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan agropolitan mengandung arti kawasan yang merupakan sistem fungsional yang terdiri dari satu atau lebih pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) pada wilayah produksi pertanian tertentu, yang ditunjukkan oleh adanya sistem keterkaitan fungsional dan hirarki ke ruangan satuan-satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) adalah lokasi pusat pelayanan sistem permukiman dan agribisnis yang dapat berbentuk atau mengarah pembentukan kota tani (agropolis) skala kecil/sedang yang berbasis pada kegiatan jasa dan industri berbasis pertanian. 25
Pengembangan kota agropolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan dan menumbuhkan pusatpusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) yang mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis pertanian (agropolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan (regional income), mengindari kebocoran pendapatan kawasan (re-gional leakages), menciptakan pembangunan yang berimbang (regional balance) dan keterkaitan antar kawasan (urban rural linkages) yang sinergis dan pembangunan daerah. Kriteria kawasan/kota menjadi suatu agropolitan adalah : 1. Memiliki daya dukung dan potensi fisik kawasan yang memadai (kesesuaian lahan dan agroklimat) untuk pengembangan pertanian dan aksesibilitas yang baik; 2. Luas kawasan dan jumlah penduduk yang mencapai economic of scale dan economic of scope (biasanya dalam radius 3-10 km, mencakup beberapa desa hingga gabungan bagian beberapa kecamatan); 3. Memiliki komoditas dan produk olahan pertanian unggulan (merupakan sektor basis); 4. Berkembangnya aktivitas sektor-sektor sekunder (pengolahan), dan tersier (jasa dan finansial). Dengan demikian, kota agropolitan dapat dijelaskan bahwa satu atau beberapa sentra prasarana dan sarana pemukiman dengan aksesibilitas tertinggi secara internal (dengan seluruh bagian di kawasan agropolitan) dan secara eksternal (dengan pusat-pusat pasar perkotaan) dengan standard memadai, serta pusat aktifitas pengolahan dan atau pusat distribusi hasil pertanian yang dicirikan dengan pemusatan fasilitas-fasilitas dan institusi sistem agribisnis yang memadai dan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Kota Perdagangan.
Kota Perdagangan mengandung arti kota yang
mendasarkan bentuk aktivitas pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktivitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dari pemahaman tersebut, karaktteristik Semarang sebagai kota perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya :
26
1. Kota Semarang sebagai pusat kegiatan (center point) distribusi dan transaksi barang dan jasa Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu, pengembangan Kota Semarang sebagai kota perdagangan harus mengedepankan konsep pembangunan yang mengarah pada terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa. Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah pelayanan yang memadai kepada seluruh stakeholder yang mendorong pengembangan kota. 2. Pengembangan jejaringan (networking) dan kerjasama perdagangan Pengembangan Kota Semarang sebagai kota perdagangan juga bermakna bahwa
pembangunan
terbangunnya
jejaring
perekonomian dengan
derah
daerah-daerah
harus lain,
didasarkan terutama
pada daerah
hinterlandnya. Sebagai kota perdagangan, pembangunan jejaring menjadi sangat penting. Kota Semarang dengan demikian akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik skala lokal, nasional, regional, maupun internasional, sehingga dengan demikian kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi prioritas yang harus dikembangkan. 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal Membangun kota perdagangan tak terlepas dari potensi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi, maka salah satu faktor penting adalah bagaimana mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang. Beberapa potensi dasar yang dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik Kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti lumpia, bandeng, industri olahan, dan lain-lain. Di samping itu, potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasarpasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern. 4. Pengembangan sarana prasarana penunjang Pembangunan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan tanggung jawab yang mutlak harus dilaksanakan. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatanan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal angkutan tipe A dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik seperti SDM dan 27
regulasi/kebijakan. Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM Kota dalam meningkatkan data dukung pengembangan kota, termasuk dalam hal ketenagakerjaan, merupakan persoalan yang mutlak harus dikedepankan dalam pengembangan kota perdagangan metropolis yang berbudaya. Di samping itu, aspek regulasi menjadi bagian yang juga sangat penting, karena regulasi ini akan menjadi pemandu (guidance) yang akan menentukan ke arah mana Kota Semarang ini akan benar-benar dibawa, apakah kota perdagangan ini akan benar-benar terwujud atau tidak, dengan performa yang seperti apa. Hal tersebut sangat bergantung kepada strategis dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh sebab itu, strategi kebijakan yang ditempuh nantinya harus mendasarkan pada pertimbangan yang cermat sesuai kondisi, karakteristik serta prospektif kota. Kota Jasa. Sebutan sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persolan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jasa lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya adalah : 1. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar pelayanan sesuai kualitas yang diharapkan masyarakat, pengaturan/ regulasi yang dapat memberikan jaminan pelayanan, mupuin kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan; 2. Penyediaan fasilitas penunjang yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (rumah sakit), pendidikan, telekomunikasi, eksibisi, convention, dan lain-lain; 3. Berorientasi dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan (customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (customer engagement); 4. Mindset dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan. Kota Berbudaya. Kota Berbudaya mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan (akal, logika, nurani, dan rasa) yang telah tumbuh menjadi kearifan lokal seperti nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang 28
mengedepankan perasaan, manusiawi dan menghargai hak azasi manusia. Persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan pemecahan masalah yang semakin komprehensif. Persoalan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang selama ini ditanggapi secara sektoral dan terkotak-kotak pada dasarnya dilandasi dan tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya yang melekat pada manusia. Ketidakselarasan antara perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi dengan perkembangan masyarakat dan budayanya akan melahirkan konflik dan kontradiksi dalam berbagai bentuk. Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi orang banyak.
Bahkan
kadang
membawa
dampak
terhadap
tatanan
sosial
kemasyarakatan, khususnya menyangkut kesenjangan kelas, konflik sosial yang meluas, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyanya menjadi arus utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan. Selama ini budaya cenderung diposisikan sebagai latar belakang dalam wacana maupun praktek kenegaraan dan kemasyarakatan. Kurang terartikulasinya budaya selama ini, terjadi karena banyak pihak cenderung budaya secara sempit sebagai benda peninggalan dan mentalitas yang hampir selalu dikaitkan dengan kondisi kelampauan. Sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dan aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik dan teknologi. Sejahtera. Pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan prosers pemberdayaan kolektif bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disatu sisi tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintahan daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan kehidupannya. Adapun sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam segala bidang, antara lain : 1. Kota Semarang mampu membangun sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta mampu menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang murah namun berkualitas tinggi; 2. Kota Semarang mampu meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan sosial yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat; 29
3. Kota Semarang mampu menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepan Kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterlandnya, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan, unggul dan berdaya saing tinggi, berperadapan tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggungjawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.
B. MISI Dalam mewujudkan visi Dinas Pertanian Kota Semarang yaitu ”SEMARANG KOTA AGROPOLITAN BERBUDAYA YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA” ditempuh
melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance) sehingga mampu meberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukun. Perwujudan pelayanan publik mencakup beberapa aspek, yaitu sumber daya aparatur, regulasi, dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian
daerah
dengan
struktur
perekonomian
yang
kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan 30
daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secvara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia.
C. TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai kelima misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas dengna peningkatan pendidikan, kesehatan, pengendalian laju pertumbuhan pendudukan, pengembangan peran pemuda dan organisasi dan pengembangan kepedulian terhadap perlindungan serta pelestarian seni dan budaya; 2. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dengan prinsip-prinsip good
governance, pengembangan pemahaman politik
pengembangan budaya aparatur yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa, pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah dengan tidak membebani rakyat, pengembangan kualitas komunikasi timbal balik antara pemerintah
dengan
pemangku
kepentingan,
pengembangan
upaya
perlindungan masyarakat; 3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah dengan pengembangan peran koperasi dan UMKM serta lembaga keuangan daerah lainnya, pengembangan struktur perekonomian daerah lewat pengembangan investasi, potensin dan produk unggulandaerah, pengembangan produktivitas pertanian dan pengembangan kualitas produk sektor perindustrian; 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelnjutan dengan meningkatkanpenataan
lahan,
peningkatan 31
kualitas
dan
kuantitas
pengembangan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai perwujudan struktur yang seimbang, demikian juga pengembangan fasilitas transportasi, pengembangan sarana, dan prasarana air guna mengurangi banjir dan rob dan pengembangan ketersediaan air; 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dengan pengembangan pengarusutamaan gender, pengembangan penanganan penyandang masalah sosial (PMKS), pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin secara adil, merata, partisipasif, koordinatif, sinergis dan saling percaya
D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN Melihat tantangan dan peluang Kota Semarang yang merupakan salah satu wilayah strategis di pantura Jawa Tengah dan berdasarkan sejarah Kota Semarang sebagai kota perdagangan yang memiliki sumber daya manusia yang heterogen terutama dipengaruhi oleh campuran budaya jawa pesisir, cina, melayu dan arab. Oleh karenanya, diperlukan upaya pengelolaan kebijakan dan strategis pembangunan daerah yang terencana baik melalui strategi sebagai berikut : 1. Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manusia serta memberi ruang cukup bagi tumbuhnya partisipasimasyarakat pada berbagai bidang pembangunan yang bertujuan memberdayakan SDM sesuai peran dan fungsi pada kelompokmasyarakat dan lembaga pemerintah. Selain itu strategis pembangunan ini juga mencakup upaya peningkatan kualitas SDM aparatur dalam rangka peningakatan kualitas pelayanan. 2. Strategi Pemerataan Strategi ini bertujuan mengurangi kesejangan dan menjaga keseimbangan pertumbuhan pembangunan di semua wilayah agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. 3. Strategi Percepatan Strategi ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan dan mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal. 4. Strategi Pemberdayaan Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat, swasta maupun dunia usaha dalam pembangunan. 5. Strategi Kesinambungan
32
di
Strategi ini bertujuan mewujudkan serangkaian kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dengan jalan mengantisipasi segala gejala dan dampak perkembangan pembangunan yang terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki. 6. Strategi Keserasian Strategi ini bertujuan agar terjadi keharmonisan hubungan berbagai elemen masyarakat
didalam
pelaksanaan
pembangunan.
Keserasian
juga
dimaksudkan dalam pola hubungan kerja antara unit atau lembaga pemerintah dan antar wilayah pembangunan, sehingga dapat dikembangjan kerjasama internal/lembaga serta kerjasama eksternal lintas daerah baik antar pemerintah maupun antar pelaku pembangunan dalam membangun kota dengan berbagai bentuk kerjasama.
-----o0o-----
33
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Berpijak pada pembangunan lima tahun pertama (2005–2010), maka pembangunan pada lima tahun kedua (2010–2015) ditujukan lebih memantapkan kembali pembangunan dalam pelaksanaan misi. Rencana Program dan Kegiatan pada lima tahun kedua serta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif digambarkan pada Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program-program
yang
menghasilkan
indikator
kinerja
terwujudnya
0pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatnya kualitas pelayanan publik, good governance, pengembangan budaya aparatur yang profesional, bersih, beretika dan berwibawa, kelompok sasaran administrasi aparatur pemerintah daerah. Program-program tersebut meliputi : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Program dan kegiatan yang menghasilkan indikator kinerja peningkatan produksi melalui
penyediaan sarana dan prasarana
memperhatikan potensi
dan produksi
produksi
pertanian,
dengan
unggulan daerah, pengembangan
produktivitas pertanian, dan pengembangan kualitas produk industri hasil. Program-program tersebut meliputi : a. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 34
3. Program-program yang menghasilkan indikator kinerja terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah pengembangan struktur perekonomian daerah lewat pengembangan investasi, potensi, dan produk unggulan daerah, pengembangan produktivitas pertanian dan pengembangan kualitas produk sektor perindustrian. Program-program tersebut meliputi : a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 4. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan. 5. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan menghasilkan indikator kinerja terwujudnya tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan dengan meningkatkan penataan lahan, peningkatan kualitas dan kuantitas pengembangan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) perwujudan struktur yang seimbang, pengembangan sarana dan
prasarana air guna
mengurangi banjir dan rob, serta pengembangan ketersediaan air. 6. Program-program yang menghasilkan indikator kinerja berkembangnya stuktur perekonomian daerah melalui pengembangan produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan yang menjadi unggulan daerah, serta meningkatan kualitas sumber daya manusia/petani dan kesejahteraan kehidupan masyarakat petani. Program-program tersebut meliputi : a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; b. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; c. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; e. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit Ternak; f. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; g. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; j. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan.
-----o0o-----
35
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001, dimana Dinas Pertanian Kota Semarang bertugas dalam bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Dinas Pertanian Kota Semarang dalam lima tahun kedua (2011–2015) telah merencanakan untuk menetapkan 12 program dengan 30 kegiatan menghasilkan indikator kinerja program/kegiatan, sebagaimana diuraikan pada Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif di halaman 40, sebagai berikut : 1. Kelancaran administrasi pelayanan SKPD; 2. Tingkat ketersediaan bahan pangan daerah, khususnya beras, dan konsumsi pangan sumber karbohidrat nonberas untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; 3. Tingkat pendapatan/kesejahteraan petani; 4. Tingkat daya serap pasar terhadap hasil produksi pertanian/perkebunan; 5. Tingkat pemanfaatan teknologi pertanian tepat guna dalam menunjang peningkatan hasil produk komoditas pertanian/perkebunan; 6. Tingkat produktivitas, hasil produksi, dan mutu produk pertanian/perkebunan; 7. Angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular. 8. Tingkat perkembangan agribisnis peternakan; 9. Tingkat pemanfaatan lahan produktif di dalam hutan produksi; 10. Tingkat penurunan luas lahan kritis; 11. Tingkat peningkatan produksi kayu hutan rakyat. Indikator kinerja program/kegiatan yang dihasilkan dari program/kegiatan Dinas Pertanian Kota Semarang tersebut kemudian menghasilkan indikator-indikator SKPD, sebagaimana diuraikan pada Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD di halaman 44, sebagai berikut : 1. Peningkatan kesejahteraan petani; 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil peternakan; 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil perkebunan; 4. Pemanfaatan lahan produktif di dalam hutan produksi; 5. Penurunan luas lahan kritis; 6. Peningkatan produksi kayu hutan rakyat. 36
Apabila kita cermati, indikator-indikator kinerja program/kegiatan dan indikator SKPD di atas telah selaras dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang, sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Semarang pada tahun 2010‒ 2015 sinergis dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Semarang.
-----o0o-----
37
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2010–2015 yang sinergis dengan RPJPD Pemerintah Kota Semarang menjadi dokumen yang memberikan arah dan pedoman dalam pembangunan bidang pertanian, bagi segenap aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang pada khususnya dan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dan tugas pembangunan bidang pertanian pada umumnya, diharapkan dapat digunakan untuk menggerakkan partisipasi segenap stakeholders dalam kegiatan pembangunan pertanian di Kota Semarang. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian, disamping sangat bergantung kepada peran masyarakat, dunia usaha (stakeholders), dan aparatur Dinas Pertanian Kota Semarang, juga memerlukan sikap mental, tekad, dan semangat, ketaatan, kejujuran, serta disiplin dari segenap penyelenggara pembangunan. Faktorfaktor ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan, serta koordinasi yang semakin mantap yang didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang handal, sehingga hasilnyapun dapat menjadi optimal. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan pertanian diharapkan dapat lebih optimal dan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi yang hasil–hasilnya lebih dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan lahir dan batin dalam suasana yang demokratis, aman, tenteram, dan damai.
Semarang,
Januari 2011
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Dra. AYU ENTYS S., MM. Pembina Utama Muda NIP. 19590413 198303 2 004
38
39
40
