*"'8ilfJil?'iil"'o KEUANGAN MENI"ERI
PERATURANMENTERIKEUANGAN i M K" 0 3 1 2 0 0 9 N O M O R1 . 5 3 P TENTANG NOMOR 1'57 /PMK'03/2008 PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERIKEUANGAN TENTANGTATACARAPEMOTONGAN,PENYETORAN,PELAPORAN, DANPENATAUSAHAANPAJAKPENGFIASILANATAS DARI USAHA JASA KONSTRUKSI rsrvcgesllAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI I(EUANGAN, clitetapkanlya Peratulan PemerintahNomor 40 Menimbar-rg: bal-rwasehubunganrlengan telah Nomor 51 Tahun 2008 Tairun 2009 tentang perubahanatas PeraturanPernerintah Usaha ]asa Konshuksi' perlu tentang Pajak Pengl-rasilanatas P-engirasilan .dari Perubahan atas Peraturan ,,.'"r-,"rlpkur-r perutirar'r Me'te'i K"tur-rgut-nte.ta*g Tata Cara Penotongan' tentang Me'ter.i Keua*gan Nomor 787/PMK.05/2008 PajakPe.ghasila. atasPenghasilandari peliporan, clanpenatausahaan p"r-ry.torur-,, UsahaTasal(onsh'uksi; Mengingat:
l.Urrclang-UirdangNonor6Tahunlg83tentangKeGrrt'uan]jmumclanTataCara 49, perpajakan (LernbaranNegara Republik hiclonesiaTahun 1983 Nomor' sebagaimana Nornor 3262) Tambahan Lembaran N"gur:u nepubtit< Indonesia Nomor 16 Tahun Ur-rdang-Undang clengan terakhir telah beberapakali diubat 2009(Lemb*u,.Nugu,uRepubiikIndorresiaTalrun200gNomor62,Tambahan LembaranNegaraREpublikinclonesiaNornor 4999); Pajak-Penghasilan(Lembararr 2. unclang-unclangNomor' 7 Tahur-r1983 tentang 50,TarnbairanLembaranNegara Negala Republik IntlonesiaTahun 19B3Nomor RepubtiklndonesiaNomor3263)sebagaimarra.telah^beber.ap akalidiubah Nomo1.36 Tahun 2008 (Lembaran Negara terakhir. cleirganun,tar-,g-Ur1dang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia taliun 2008 Nomor 133, Republik InclonesiaNomor 4893); tentang Pajak Penghasilanatas z. peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Indbnesia penghasilan,1ariUsahaJasaI(onstr.uksi(LembaranNlgara.Republik T a l r u r r 2 0 0 s N o m o r l 0 g , T a r n b a l r a r r L e r r r b a r . a n N e g a r a R e p uNomor b l i k l n d40 orresia Peratu'anPeme'intah Nomor +ASr),erlafal'ra.a telah cliubahdengan Talrurr2009(LembaranNegaraRepublik-lnd.orresiaTalrurr2009Nomor83, Nomor 5014); TambahanLembaranNegara"Repubiikindonesia 4. I(eputlrsanPresid'enNomor 20/P Tahun 2005; 5.PeraturanMenteliKeuarrgarrNorrrorlBT/PMK,0gl200 -stentangTataCara PajakPenghasilanatas dan Penatausahaan P"elaporan' Pernotongalr,f""it"t"t, JasaKonstruksi; Penghasilandari Usal"ra EMUTUSKAN:
Meiretapkarr:PERATURANueNTpTKEUANGANTENTANGPERUBAHANATAS PERATURANMENTERIKEUANGANNoMoRIsT/PMK.03/2008TENTANG T A T A C A R A P E M O T O N G A N , P E N Y E T O R A N PENGHASILAN ' P E L A P O R A NDARI 'DAN ATAS PENATAUSAHAAN PAi;K;;NiGHASILAN USAHA ]ASA I(ONSTRUKSI.
M E N T E R IK E U A N G A N
REPUBLTK'*""F"lr'l, t Beberapaketentuandalam PeraturanMenteri KeuanganNornor 187/PMK'A3/2008 Pajak tentanf Tata Cara Pemotongan,Penyetoran,Pelaporan'dan Penatausahaan berikut: sebag'ri diubal-r penghlsiian atasPenghasilaidari Usilla Jasal(onstruksi 1. KetenfuanPasalB dirrbahsehinggaberbunyi sebagaiberikut: PasalB (1)Terhadapkontrakyangditandatanganisebelumtanggall.Agustus2008 berlaku ketentuansebagaiberikut: " a.Urrtukpembayarankorrtrakataubagiandarikontr.akyangdilakukan sampaittengantanggal31 Desember2008,apabila: 1) fer-ry"dii jasa'ielah clikenakan pemotongan _pajak betdasarkan ketentuanPasal23Urrdang-UndangNomorlTTahun2000tentang PerubalranKe|igaatasUndang-UndangNomorTTahun1983terrtang Pajak Penghasilanoleh PenggunaJasa;dan 1) teiah 2) Pemotong"anpajak sebagaimanadimaksud pada angka penghasilan yang befsifi! .fi""l dipinclah[ukuian menladi pajak 187/PMK.03/2008 Nomor Keuangan il4enteri berclasarkanPeratura' tentangTataCar.aPemotongarr,Penyeforan,Pelaporan,darr penatJusahaanPajak Pe'ghasilan atas Pe'ghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi,, finai atas bukti pemotongan Pajak Penghasilan Yang bersi-fat pemotongan bukti sebagaimanadimaksud Padaangka2) diubah menjadi bukti Pajak Penghasilan Pasal 23 Yang dilakukan rnelalui perubahan pemotongan. b.Untukpembayalankonkakataubagiandarikontrakyangdilakukan dikenakan sampai clengin tanggal 31 Desember 2008 yang telah Peraturan beldasarkan final p",'tto'rgur"r-nalakPenghasilanyang bersifat atas Penghasilan i'emerintih Nomor 5i Tallun 2008 tentang Pajak Pajak Penghasilandari Usaha lasa Konsh'uksi,atas bukti pemotongan pen[hasilan yang bersifat fir-ral tersebut diubah menjadi blld m'elalui pem"otongan Pajai Perighasilan Pasai 23 yang dilakukan Pasal ketentuan berdasarkan tarif peLubahJnbukh pemotoigan sebesar atas Ketiga Perubahan tentang 2000 za urrdu'g_u'dang Nomoi 17 Tahun Penghasilan' Pajak tentalg Undang-Iindang Nlomor 7 Tahun 1983 konhak atau bagian dari kontrak yang dilakukan c. Untuk pembayaran -tanggal 31 Desember.2008 dengan betita acara serah terima setelah pekerjaan yang ditanclatanganioleh _PenyediaJasa dan penyelesaiair" 2008 dan telah i'"r-,gg,tttu Juru ,urrrpui i"'lgot tanggal 31 Desember Peraturan aipJiong pajak penghasilanyang bersifat filral beldasarkan PemerintalrNomor5lTahun2008tentarrgPajakPerrglrasilanatas Pajak Penghasilartdali Usaha JasaKonshuksi, atas bukti pemotongan b_"ld rnenjadi cliubah penfhasilan yang bersifat final tersebut melaiui dilakukan yang 23 pemotongan faja'k' Pengl-rasilan Pasal sebesartarif berdasarkanketentuan Pasal pernotorigan bukti perubatran 'ZZ Ketiga atas tsnd,ung-UndangNomoi tZ Tahun 2000ientang Perubahan Penghasilan' Pajak Undang-Cndar-tgNiomor 7 Tahun 1983tentang
frilI5?lTfiH8[E3lx bersifat (2) Dalam hal terdapat kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan yang ayat pada climaksud sebagaimana pemotongan final setelah p"r.,buhut"rbuktr penghasilan tersebut filal y?\g.bersiJat (1), kelebihan pemotongan cajak pajak clikembalikan dengan tata cara pengembalian kelebilran pembayaran yang tertulis secara ya'g seharurr-ryu l.lok terutang melaiui per'rohona' tempat Pajak oieh Penyedia Jasa kepacla l(antol Pelayanan iirui"puii.un Penyedia Jasaterdaftar, yang bersifat final yang dilakukan n-relalui (3) ' Pembayaran Pajak Pengl-rasiian rnekanisme peiyetorar senc{ifi oleh Penyedia }asa berdasarkan Peraturan atas Pemeriltah Nomor 51, Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Penghasilan clari Usaha JasaKonstruksi, dapat dipinclahbukukan.' BA, Pasal 88 2. Diantara Pasal B dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal dan Pasal BC yang berbunyi sebagaibelikut: Pasal8A yang (1) untuk melakukan perubahan.bukti pemotongan dali Pajak Penghasilan dimaksud bersifat filat menjadi Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagairnana tertulis dalam pasal B uyui ltl,Penyeciia Jasamengajukan permohonan secara terdaftar Penyedia tempat Pajak Jasa kepada Kepala Kantor Plhyana' Menteli dengan rnenggunakan forrnat sesuai Lampiran I Peraturan dari terpisahkan tidak yang Keu"a'gan i't- yang merupaka' bagian PeraLulau Menteri I(euangan ini' sebagaimana (2) Perrnol-ronanuntuk melakukan pelubahan bukti pemotongan dengan: dilampiri climaksud pada ayat (1)harus a'aslidarr2(dua)lembar.fotokopibuktipemotonganPajakPenghasiiarr yang bersifat final; dar-r menunjukkan b. clata atau keterangan penclukung yang diperlukan untuk dengan berkaitan diubah akan bahwa atas bukti pemotonga' yang 23' Pasal Penghasilan Pajak penghasiian yang sehar.,tttyu dipotong berupa: 1) fotokopi kontrak dan dokumen pembayaran; atau serah 2) fotokopi kontrak, dokurnen irernbayaran' dan belita acara terimg PenYelesaianPekerjaan' Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar (3) . , mKepala e n y e l e s aKantor i k a r r p " ' .Pelayanan *oho''u,,.perubalranbuktipemotongansebagaimana L0 (sepuluh) had dimaksud pada ayat (L), dalam jangka waktu paiing lama (2) cliterima ayat pada kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksucl lengkap. (' 4' ) D a l a r n h a l p e r m o h o n a n p e r u b a h a r r b u k t i p e n r o t o n g a r r s e b a g a i m a t r a atau sebagia' bukti .lirrrukr.,d pacla ayat (1) disetujui atas selur.uh tersebut harus yu"g g]-t:}iui pemotongan pelnotongan, sehaP lembui b"kti
-DIUbAH Ufryent BUKTI PEMOTONGAN clibubuhi tulisan utur, .up Rp """"""" ' SEIUMLAH '% " PASAL 23 DENGAN TARIF SEBESAR NOMOR KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI Pajak' Pelayanan ..../PMK.03/ 2009"d'anrliviiidasioleh Kantor
KEUANGAN MENTERI INDCNESIA REPUBLIK
yang telah-dibubuhi tulisan atau cap sebagaimaua (5) ' ' Atas bukti pernotongan tempat Penyedia Jasa .limukrrrd iada uyJt q+1,K"antor PelayananPajak terdaftar*uluk.rkut hal-halsebagaiberikut: a'menrberikanasliiembarke-1buktipemotorrgarrkepadaPenyediaJasa; dengan berkas b. menyafukan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemotongan PenyediaJasayang bersangkutau;dan SPTTahur-ran kepada Kantor c. mengirirkan 1 (satu)lembar fotokopi bukti pernoto".gll untuk terdaftar paialQ jasa (pemotong Felaianan PalaktempatPengguna ayat 4 Pasal PPh {2) berkas sPT Masa kemudian disatukan ,Jenga"n" PenggunaJasa' buktl-pemotongan sebagaimanadimaksud (6) ' ' Atas permohonan perubahan Pajak tempat pu.lu ayat (1) yu,-rgiduL clisetujui,Kepala Kantor Pelayanan penolakan PenyecliaJasa teriaftar harus rnenyampaikal f1mlerilahuan sesuai forrnat bukti pemotongankepada Wajib Pajak dengan p"rrrbul-tor', yang bagian II PeraturanMenteri Keuanganini' yang merupakan Lun-tpi,.ur-, tidak terpisahkandari PeraturanMenteri Keuanganili' pada ayat (3) terlewati clan (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimanailimaksucl pelayanan Penyedia Jasa terdaftar belum r'alak tempat Kepala Kanto]. permohonan pemotongan' menyelesaikur-,pur*ohonan perubahin bukti Kantor Kepala dan p"rrlluhun bukti pemotonganielsebutclianggapdisetujui menyelesaikan Pajak tempat Penyedia Jasa terdaftar' harus ireluyar-rur-r paling lama 3 (tiga) permohonan perubahanbukti pemotongan dimaksud climaks'd pada ayat (3) hari kerja terhitu.g sejakjangkawaktu sJbagaima'a ber'akhir. Pasal8B Pajak Penghasilanatas Bagi PenggunaJasayang telah melakukanpemotongan untuk kontrak yang p.ilt uyuiirl kontlak ituu bagian dari kontrak sesuai dengan ketenfua. hitur.rauto',ganisebelum ta'ggal 1 Agustus 2008 kontrak tersebut dan perpajakan"yang ber'lak,-rpuil saat ditandatanganinya c1alamSurat telahmenerbitkan bukti pernotonganselta telahmelapolkan dilakukan peliu tidak PemberitahuanMasa, atas bukti pemotongan tersebut perubahanbukfi'pemotongandan dianggapsudairbenar' PasalBC dari usaha jasa Bagi Wajib Pajak yang hanya -memperoleh penghasiian melakukan pembayarall koirstruksl, ,e,ai. Tui-,un"paiak 2009tidak diwalibkan di perundang-undangan pasal pelaturan penghasilari 25 sesuai angsuranpajak birlang PajakPengirasilan'
H5ll5r,iTfiH8il8$X PasalII Peraturan Menteri Keuanganini mulai berlaku pada tartggaldiunclangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Inclonesia.
Ditetapkan di iakarta padatanggal29 September 2009 MENTERI KEUANGAN, ftd.
SRIMULYAM INDRAWATI
Diundangkandi Jakarta paclatanggal29 September 2009 MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA, ttd.
ANDI MATTALATTA NOMOR 316 INDONESIATAHUN 2OO9 BERITANEGARAREPUBLIK Salirransesuaidenganaslinya, KepalaBiro Urnqm
w-#
LAMPIRAN i PERATURAN MENTERI KEUANGAN NoMoR l5 3 /pur.oal2c09 TENTANG PERATURAN PERUBAI.IAN ATAS NOMOR KEUANGAN MENTERI TATA 187/PMK,O3/2008 TENTANG CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN,DAN PENATAUSAHAAN ATAS PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.
MENTERIKEUANGAN INDCNESIA BEPUBLIK
"KOPSURAT" Nomor Lampiran Hal
Perubahan bukti pemotollgan PPh yang bersifat filal
Yth. Kepala Kantor PelayananPaiak . . .. . ..
lr. c u. . . . . /PMK'03/2009 SelrubunganclenganberlakunyaPeraturanMenteri KeuanganNomor Tata Cara tentang 1'87/PMK'03/2008 peruba6-an Nomor atas Peratulan Menteri Keuangan tentarrg dari Pengl-rasilan atas Penghasilan Fajak Pemotingan, Pelyetoran, Pelaporan,dan Penatausahaan UsahaJasaKonsh'uksi,maka bersamaini kami: Wajitr Pajak : : NPWP ; Alamat bersifat final *relgajukan perlroironan unfuk melakukan peluballan bukti pemotollgan PPI-Iyang potong: bukti atas konshuksi *"t-t1uaibukti pernotollganPPh Pasal23'atasjasa Identitas Pemotong Pajak
Bukti Potong No
Nomor
Jurnlah Nilai Bruto
PPh
rrano
dipotong
NPWP
Nama
Alamat
1
2.
JUMLAH
i;i'i,ir.,
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan'
Cap dan Tanda Tangan
Direktur/ Pengulus NPWP: Lampiranl 1. Dua iembar foiokopi bukti pemotongan Pajak; 2. Dokumeu pendukurrg: " fotokopi kontrak dan dokumerl pembayaran; atau pekerjaan *) s fotokopi kontrak, dokumen pembayarau, dan berita acara serah terima penyelesaiarr
*) Coret salahsatu yang tidak perlu Salinan sestraicleugan aslinYa, l\EPcrr.r
Bilo Unru:n u"b. gjan 11.U.
KEUANG,{N IVIENTERI *+.1 L
L U
c
SRIMTILYANI INDRAWATI
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR153 /PMK.03l2009TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN NOMOR KEUANGAN MENTERI 787/PMK,O3/2:OOBTENTANG TATA PEMOTONGAN, CARA PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PAJAK PENATAUSAHAAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
MENTERI KEUANGAN R E P U B L I KI N D C N E S I A
DEPARTEMENKEUANGAN REPUELIK INDONESIA DIREKTOTTAT}ENDERAL PAJAK KANTOI{ WILAYA.H ........' KANTOR PELAYANAN PAJAK .'...' Telepon Fax Website www.Pajak.goiti
J a l a l. r. . . . . . . , . . . , . . : . . . . . . Kota,.........,.........'. Kotak Pcls...
Nomor: Sfinal Perihal: Penoiakan perubahan bukti pemotollgan PPhyang bersifat
Yth li. . A;
. . . . . ' . . " . " p e r i h a lp e l u b a h a n Bereiasarkar-rpermohonan Saudara N o m o r : . . . . . . . . . . . . . . . t. a. .n g g a l bahwa atas bukti Pemotongan: bukti pemotongan PPh yang bersifat final, clenganini diberitahukan
IdentitasPemotongPajak
Bukti Potong No
I''-lah
Nomor
Nilai Bruto
PPh yang diootong
NPWP
Nama
Alamat
1. 2.
JUMLAH 23 beldasarkan Peraturan Mer-rteri tidak dapat cliubah menjadi bukti pemotongan PPh Pasal atas Perafuran Menteri Keuangan Nomor Keuangan Nomor.: /p6t<.Og/200b tentang"Perubahan Pelaporan, dar-rPenatausahaan Pajak L87/P1V{1Kj3/ 2008tentang Tata Cara Pemotonlan, Penyetoran, Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha JasaKonshuksi' karena:
Dernikian untuk dimaklumi.
Kepala Kantol PelaYanan Pajak
NIP TembusanYth.: KepalaKantor Wilayah ... A iSaiinan aslinya, sesuaiclengan
---: -:IVIENIERIKEUANGAN L
@r#% e'i--__-- -ls't ir
i
BtttoLrfYlur/l
I
*
W-##
LLL.
SRTMIJLYANIINDRAWAtrI
