1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 2 I.
PENDAHULUAN ........................................................................................ 4 A.
Dasar Kunjungan Kerja ......................................................................... 5
B.
Ruang Lingkup ...................................................................................... 5
C.
Jadwal kegiatan..................................................................................... 6
II. ISI LAPORAN............................................................................................. 7 A.
Identifikasi Masalah .............................................................................. 7
1.
Masalah Desa .................................................................................... 7
2.
Masalah Jalan dan Jembatan ............................................................ 7
3.
Masalah Penerbangan ........................................................................ 8
4.
Masalah Perhubungan Laut ............................................................... 8
5.
Masalah Banjir dan Abrasi Pantai ...................................................... 9
6.
Masalah Irigasi dan Air Bersih ......................................................... 10
7.
Masalah Perumahan Rakyat ............................................................ 11
8.
Masalah Pendidikan dan Kesehatan ................................................. 12
9.
Masalah Pertanian dan Perikanan .................................................... 13
10. Masalah Listrik dan Telekomunikasi ................................................ 14 11. Masalah Pariwisata .......................................................................... 14 12. Masalah Kepegawaian ...................................................................... 15 13. Masalah Migrasi Penduduk dan Tenaga Kerja .................................. 15 14. Masalah Pelestarian Adat ................................................................. 15 15. Masalah Pelanggaran HAM ............................................................... 15 B.
Pembahasan ........................................................................................ 16
1.
Masalah Desa .................................................................................. 16
2.
Masalah Jalan dan Jembatan .......................................................... 19
3.
Masalah Penerbangan ...................................................................... 25
4.
Masalah Perhubungan Laut ............................................................. 30
5.
Masalah Banjir dan Abrasi Pantai .................................................... 32 2
6.
Masalah Irigasi dan Air Bersih ......................................................... 35
7.
Masalah Perumahan Rakyat ............................................................ 38
8.
Masalah Pendidikan dan Kesehatan ................................................. 41
9.
Masalah Pertanian dan Perikanan .................................................... 43
10. Masalah Listrik dan Telekomunikasi ................................................ 44 11. Masalah Pariwisata .......................................................................... 46 12. Masalah Kepegawaian ...................................................................... 46 13. Masalah Migrasi Penduduk dan Tenaga Kerja .................................. 47 14. Masalah Pelestarian Adat ................................................................. 48 15. Masalah Pelanggaran HAM ............................................................... 49 III. KESIMPULAN .......................................................................................... 51 IV. REKOMENDASI ...................................................................................... 55 V. PENUTUP ................................................................................................ 59
3
LAPORAN KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PERORANGAN FRAKSI PARTAI NASDEM DI PROVINSI SULAWESI TENGAH MASA PERSIDANGAN KETIGA TAHUN SIDANG 2014/2015 I. PENDAHULUAN Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga negara yang berkedudukan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi utama dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan. Ketiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Dalam rangka menjalankan fungsi utama tersebut, anggota DPR RI memiliki tugas berdasarkan ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, antaralain: 1. Menyusun, membahas, menetapkan, dan
menyebarluaskan program
legislasi nasional; 2. Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undangundang; 3. Menerima
rancangan
undang-undang
yang
diajukan
oleh
DPD
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; 4. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; 5. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; 6. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang4
undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara; 7. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bapak Ahmad H. M. Ali, SE yang menjabat sebagai anggota DPR RI memiliki tanggung-jawab untuk menyerap, menghimpun dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya di Provinsi Sulawesi Tengah melalui kegiatan kunjungan kerja perorangan. Kegiatan kunjungan kerja tersebut juga sebagai sarana dialogis bagi anggota DPR RI untuk mendekatkan diri kepada konstituen dan menggali persoalan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat di daerah pemilihannya. A. Dasar Kunjungan Kerja 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 3. Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. B. Ruang Lingkup Dalam kegiatan kunjungan kerja di 3 daerah Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol,
Ahmad H. M. Ali, SE memfokuskan pembedahan
masalah pada persoalan infrastruktur yang dihadapi oleh masyarakat di Sulawesi Tengah. Persoalan infrastruktur masih menjadi masalah utama di Provinsi Sulawesi Tengah yang menghambat akselerasi programprogram pembangunan dan upaya untuk mencapai pertumbuhan 5
ekonomi
yang
merata
di
seluruh
daerah-daerah
(Kabupaten/Kota). Selain itu, Ahmad H. M. Ali, SE, juga menyerap aspirasi masyarakat daerah yang terkait dengan sektor-sektor lainnya, diluar persoalan infrastruktur, yang nantinya akan menjadi input program dapil, melalui sejumlah Komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Identifikasi terhadap kebutuhan pembedahan masalah di 3 Kabupaten yang dikunjungi dalam kegiatan reses ketiga kali ini, yang meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah meliputi 16 bidang kerja diantaranya: 1. Masalah Desa 2. Masalah Jalan dan Jembatan 3. Masalah Perhubungan Udara 4. Masalah Perhubungan Laut 5. Masalah Banjir dan Abrasi Pantai (SDA) 6. Masalah Irigasi dan Air Bersih (SDA) 7. Masalah Perumahan Rakyat 8. Masalah Pendidikan dan Kesehatan 9. Masalah Pertanian dan Perikanan 10. Masalah Listrik dan Telekomunikasi 11. Masalah Pariwisata 12. Masalah Kepegawaian dan Tenaga Kerja 13. Masalah Pelestarian Adat 14. Pelanggaran HAM C. Jadwal kegiatan Kegiatan
kunjungan
kerja
perorangan,
Ahmad
H.
M.
Ali,
SE
dilaksanakan pada tanggal 8 - 16 Mei 2015 di Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. 6
II. ISI LAPORAN A. Identifikasi Masalah 1. Masalah Desa Permasalahan di bidang Pembangunan Desa yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Keluhan sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Toli-Toli terkait anggaran desa yang tidak kunjung cair, padahal alokasi anggaran telah memasuki Triwulan Kedua. b. Dana ADD yang selama ini menjadi sumber pendanaan kegiatan operasional dan pembangunan di desa, tidak kunjung dicairkan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Toli-Toli, dengan alasan dana ADD akan dicairkan secara bersamaan dengan dana desa yang akan di transfer oleh Pemerintah Pusat. 2. Masalah Jalan dan Jembatan Permasalahan di bidang jalan dan jembatan yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Jalan di daerah Topodede, Kabupaten Toli-Toli belum terbangun dan mengalami kerusakan. Jaringan jalan yang membutuhkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat meliputi jaringan jalan yang menghubungkan daerah Bunga – Topodede – Lapasio. b. Masalah jalan di Bulungankiloan, Kabupaten Buol, yang masih mengalami kerusakan, dan mengalami hambatan pembangunan karena ketidakmampuan dana APBD daerah untuk membangun jaringan jalan tersebut. c. Jalan poros Trans-Sulawesi masih mengalami kerusakan lebih dari 5 kilometer di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. 7
3. Masalah Penerbangan Permasalahan di bidang Penerbangan (Perhubungan Udara) yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Jadwal penerbangan di bandara Pogogul, Kabupaten Buol, masih belum memenuhi kebutuhan permintaan lalu lintas penerbangan yang semakin meningkat di Kabupaten Buol. b. Fasilitas bandara Pogogul masih belum berfungsi dengan baik. Terdapat temuan instalasi pendingin sebanyak 5 unit yang belum berfungsi. Sejumlah ruangan di bandara masih terlihat kosong tanpa fasilitas pendukung. Terdapat pula gedung yang masih dalam kondisi tidak layak ditempati, namun belum selesai dikerjakan. Ditemukan juga Teriritisan Tampias Air Hujan yang terbuat dari plastik seadanya, di terminal bandara. 4. Masalah Perhubungan Laut Permasalahan di bidang Perhubungan Laut yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Selama ini fokus pembangunan di Kabupaten Toli-Toli adalah pembenahan wilayah darat, namun pembangunan di daerah kepulauan masih sangat minim. Masih terdapat banyak hambatan transportasi yang menghubungkan daerah kepulauan, Kabupaten Toli-Toli. b. Desa Dompo. Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, mengalami hambatan dalam mendukung potensi perikanan di desa mereka, karena ketiadaan tambatan perahu “pelabuhan nelayan”, sehingga sebagian besar nelayan di desa Dompo harus berlabuh di desa lain.
8
c. Pelabuhan Leok, Kabupaten Buolo, sebagai salah satu pelabuhan alternatif selain pelabuhan kumaligon, namun belum 100% terbangun, masih terihat beberapa tiang pancang yang belum terbangun dan tidak terhubung dengan badan dermaga utama. Selain
itu,
rencana
pengembangan
pelabuhan
Leok
masih
terkendala minimnya ruang fiskal yang tersedia dalam APBD. d. Pelabuhan
Kumaligon,
Kecamatan
Biau,
Kabupaten
Buol,
mengalami masalah abrasi yang merusak bahu jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan bagian terminal pelabuhan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat CPO, dan sejumlah kebutuhan logistik dari luar daerah. 5. Masalah Banjir dan Abrasi Pantai Permasalahan di bidang sumber daya air (Masalah Banjir dan Abrasi Pantai) yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, mengalami masalah banjir yang menahun. Dampak banjir yang datang secara reguler di daerah ini mengakibatkan kerusakan permukiman warga dan areal persawahan banyak yang mengalami kerusakan.
Panjang
sungai
yang
mengalami
pendangkalan
sepanjang 5 km, yang melewati daerah desa soni, desa padungku, dan desa tampiala. Kondisi sungai sangat kotor dan topografinya berliku-liku. b. Masalah
banjir
di
Desa
Leleannono,
kecamatan
Baolan,
Kabupaten Toli-Toli, yang pernah menggenangi perumahan warga desa, hingga menghanyutkan kendaraan roda dua dan roda empat warga. Sungai yang berada di belakang desa, saat ini hanya dibatasi oleh tanggul buatan yang dibangun seadanya saja, namun sewaktu-waktu beresiko membahayakan permukiman warga ketika musim penghujan tiba. 9
c. Desa
Palangaseang,
Kecamatan
Sojol,
Kabupaten
Donggala,
mengalami persoalan abrasi pantai yang mengancam permukiman penduduk, bertahun-tahun mengalami banjir air pasang, namun tidak pernah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Desa Palangaseang merupakan desa tertua yang terletak di salah satu pulau di Kabupaten Donggala. d. Desa Siboang mengalami abrasi pantai sepanjang 500 meter, terdapat sejumlah fasilitas umum yang terancam rusak akibat abrasi diantaranya Masjid Tua Siboang, dan Gedung Sekolah. Pada tahun 1996 daerah Siboang dan Pala pernah mengalami tsunami yang merusak permukiman penduduk di daerah pesisir. 6. Masalah Irigasi dan Air Bersih Permasalahan di bidang Sumber Daya Air (irigasi dan Air bersih) yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Persoalan irigasi di desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang memiliki potensi persawahan seluas 700 Ha. Namun debit air yang tersedia dalam layanan irigasi hanya mencapai 200 Ha. Sehingga layanan irigasi di dua desa tersebut mengalami kekurangan sebesar 500 Ha. b. Pada tahun 1992 desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu, Kecamatan
Sojol,
Kabupaten
Donggala,
pernah
dibangun
bendungan dan saluran irigasi, namun rusak parah setelah dihantam banjir. Pihak Dinas PU Kabupaten Donggala pernah mengukur perbaikan bendungan dan irigasi namun hingga saat ini tidak ada realisasi. Pada tahun 2007, kunjungan DPRD provinsi, juga menegaskan tidak bisa membantu anggaran dari provinsi karena luas layanan persawahan berada dibawah 1000 Ha (Kewenangan Kabupaten : <1000 Ha, Provinsi : 2000 – 3000 Ha, Pusat: >3000 Ha). Usulan pembangunan bendungan dan 10
irigasi
pernah
di
usulkan
melalui
kecamatan
dan
usulan
Musrenbang, tapi realisasi tidak ada. Tahun 2013 ada konsultasi masyarakat melalui pemprov, Dinas SDA, namun realisasi tidak jelas. c. Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, mengalami masalah irigasi, dimana luas layanan persawahan di desa ini tidak mendapatkan
layanan
irigasi
yang
mencapai
2/3
luas
persawahan yang tersedia di desa Bou. d. Desa Siboang memiliki potensi persawahan yang mencapai lebih dari 1000 Ha. Namun yang saat ini masih teraliri oleh sarana irigasi hanya mencapai 400 – 600 Ha. Sisa layanan persawahan yang tidak dilayanai oleh irigasi, hanya mengandalkan tadah hujan. e. Masalah
pertanian
tanaman
padi
di
Desa
Padesambuan,
Kabupaten Buol, yang mengalami masalah pendangkalan debit air, sehingga potensi produksi gabah dari 9,3 ton pada musim penghujan menjadi 4 ton di musim non-penghujan. f. Desa Tompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli yang terletak di daerah pesisir pantai mengalami masalah air bersih. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga, masyarakat desa Tompo harus mengambil air di tempat yang jauh. Sehingga produktivitas kerja masyarakat banyak tersita hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di desa. 7. Masalah Perumahan Rakyat Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Pihak DDI pernah di janjikan untuk pembangunan Rusunawa di Desa Desa Leleannono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol oleh Dinas PU, bahkan sudah berulangkali di supervisi oleh anggota 11
DPR RI di periode 2009-2014. Namun sampai hari ini belum pernah terealisasi. b. Desa Lumidingit, Kabupaten Buol, dijanjikan akan diberikan bantuan perumahan bagi nelayan, dimana lokasi pembangunan rumah sudah tersedia, untuk memenuhi kebutuhan 82 Kepala Keluarga yang tidak memiliki perumahan. Namun sampai hari ini belum pernah terealisasi. 8. Masalah Pendidikan dan Kesehatan Permasalahan di bidang Pendidikan dan Kesehatan yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Yayasan pendidikan DDI Kabupaten Toli-Toli membutuhkan bantuan (Gerakan Indonesia Mengajar) untuk mengoptimalkan potensi yayasan pendidikan, yang selama ini banyak mengalami kendala. Selama ini minimnya bantuan Pemerintah, menjadikan yayasan pendidikan DDI banyak yang tidak berkembang, dan akhirnya ditutup. Praktis hanya bantuan pendanaan dari PNPM mandiri yang pernah di peroleh oleh yayasan untuk merenovasi sebagian kecil bangunan sekolah DDI. b. Perguruan Tinggi di Kabupaten Buol masih di dominasi oleh Perguruan
Tinggi
Swasta,
untuk
mendukung
program
peningkatan sumber daya manusia dibutuhkan perguruan tinggi negeri yang berkualitas, agar dapat membantu penyediaan sumber daya manusia yang kompetitif di Kabupaten Buol. c. Kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren Hidyatullah untuk mendukung layanan pendidikan masih minim, termasuk ketersediaan Rusunawa bagi santri yang belum terbangun. d. Permasalahan tingginya angka kematian warga di daerah Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, akibat ketiadaan Rumah Sakit di daerah ini. Jarak daerah Dampal Selatan menuju Ibu Kota 12
Kabupaten Toli-Toli mencapai ratusan kilometer, dan jarak menuju kota Palu pun mencapai ratusan kilometer. Sehingga banyak pasien yang meninggal di perjalanan sebelum dapat di tolong oleh petugas medis di Rumah Sakit. e. Puskesmas masih berada di daerah ibu Kota Kecamatan, dan daerah layanan menjangkau hingga 13 kilometer ke daerah Buol Barat. 9. Masalah Pertanian dan Perikanan Permasalahan di bidang Pertanian dan Perikanan yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Kecamatan Dampal Selatan terkenal dengan komoditas utama yaitu sebagai daerah penghasil beras. Namun sampai hari ini belum tersentuh program pemerintah pusat, berupa bantuan traktor (alat pertanian) dari pemerintah. b. Desa
Palangaseang,
Kecamatan
Sojol,
Kabupaten
Donggala,
memiliki potensi perikanan yang melimpah, namun memiliki sejumlah tradisional,
hambatan dan
diantaranya
permasalahan
alat harga
tangkap ikan
yang
yang
masih
seringkali
merugikan nelayan. Harga ikan di tingkat nelayan sangat murah, disebabkan oleh permainan harga ikan di tingkat pedagang ikan. Selain hasil tangkapan ikan dari aktivitas pemancingan nelayan, juga
hasil
perikanan
dari
budidaya
tambak
oleh
nelayan
mengalami masalah yang sama yaitu rendahnya harga jual ikan. c. Prasarana pendukung untuk perikanan di Kabupaten Buol masih mengalami sejumlah masalah. Terdapat bantuan dari pemerintah pusat berupa bantuan armada kapal, namun karena ketiadaan pabrik es, mengakibatkan hasil tangkapan ikan banyak yang busuk, terutama ketika produksi perikanan nelayan mengalami over-stok di musim ikan. 13
10. Masalah Listrik dan Telekomunikasi Permasalahan di bidang listrik dan telekomunikasi yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Sejumlah Desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, masih gelap gulita tanpa penerangan listrik. Masalahnya terletak pada ketiadaan sambungan listrik yang mengaliri sejumlah desa di daerah Sojol, termasuk desa Bou. b. Dusun Panyapu, Kecamatan Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli telah lama mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro namun tidak pernah disanggupi oleh Pemerintah Daerah.
Padahal
pembangunan
Power
Plant
dengan
memanfaatkan energi terbarukan telah berhasil ditunjukkan dengan
terbangunnya
PLTU
2x25
megawat
yang
mengaliri
jaringan listrik di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Parimo, Donggala dan Toli-Toli. c. Sejumlah desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, masih mengalami hambatan telekomunikasi, karena ketiadaan tower telekomunikasi. 11. Masalah Pariwisata Permasalahan di bidang Pariwisata yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Masalah
minimnya
fasilitas
pendukung
potensi
pariwisata
perairan di desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli.
14
12. Masalah Kepegawaian Permasalahan
di
bidang
Kepegawaian
yang
dilaporkan
oleh
masyarakat diantaranya: a. Masalah Honorer Kategori 2 yang telah lama mengabdi dan belum terangkat. Namun terdapat masalah dalam penerapan sistem CAT di KemenPan yang juga menerapkan sistem tersebut pada honorer K-2, sehingga akan mengeliminir para honorer K-2 yang tidak lulus tes. 13. Masalah Migrasi Penduduk dan Tenaga Kerja Permasalahan di bidang Pariwisata yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Penduduk di Kecamatan Sojol, banyak melakukan migrasi ke daerah Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di daerah Sojol. 14. Masalah Pelestarian Adat Permasalahan di bidang Pariwisata yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: a. Persoalan konflik yang terjadi di Kabupaten Buol, tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural yang melekat pada masyarakat. Oleh karena itu peran Budaya/Tradisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat Buol. 15. Masalah Pelanggaran HAM Permasalahan di bidang Pariwisata yang dilaporkan oleh masyarakat diantaranya: 15
a. Masalah tragedi kemanusiaan yang menewaskan warga Buol masih menyisakan tragedi dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaku penembakan oleh aparat bersenjata B. Pembahasan 1. Masalah Desa Kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya memenuhi
ekspektasi
masyarakat
desa
dan
penyelenggaraan
pemerintahan desa yang diharapkan dapat lebih mengembangan potensi perdesaan. Sebab dalam implementasinya masih menuai beberapa masalah, diantaranya ketidakjelasan transfer dana desa oleh Pemerintah Pusat. Sejumlah keluhan bermunculan di daerah diantaranya permasalahan yang dilaporkan oleh para Kepala Desa di Kabupaten Toli-Toli yang mengeluhkan berbagai pengelolaan pelayanan pemerintahan desa, honorarium
perangkat
desa
dan
sejumlah
perencanaan
pembangunan di desa turut terkena dampak dari keterlambatan pencairan dana desa. Disisi lain, Pemerintah Daerah belum juga mentransfer dana ADD yang selama ini menjadi sumber pendanaan Pemerintahan Desa. Pemerintah Daerah beralasan bahwa realisasi dana ADD akan dilakukan secara bersamaan dengan transfer dana desa yang bersumber dari APBN. Keterlambatan
pencairan
dana
desa
juga
menimbulkan
permasalahan dalam pertanggung-jawaban penggunaan anggaran, karena tahun anggaran telah memasuki akhir dari Triwulan Kedua (terhitung bulan April – Juni, 2015). Jika penyerapan anggaran tidak tuntas
karena
keterbatasan 16
waktu,
maka
akan
menimbulkan
persoalan
hukum
pada
pelaporan
penggunaan
anggaran
oleh
Pemerintah Desa. Disisi lain, sisa anggaran yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa akan dikembalikan ke kas negara, dan tentunya akan mempengaruhi target pertumbuhan ekonomi
yang
diharapkan
sebagai
pendanaan
untuk
pengalokasian
dampak
multiplayer
pengembangan
efek
potensi
perekonomian perdesaan. Sehingga tujuan pengalokasian dana desa dalam penetapan APBNPerubahan 2015 sebesar 700 juta per desa tidak akan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat perdesaan. Polemik yang muncul justru menghadapkan Pemerintah Desa pada persoalan tata kelola keuangan
desa,
dan
tuntutan
masyarakat
untuk
segera
merealisasikan sejumlah program desa. Tentunya masyarakat tidak akan mau memahami kesulitan administrasi keuangan yang di alami oleh Pemerintah Desa. Dibenak masyarakat, dana yang diberikan harus segera dicairkan kedalam bentuk program pembangunan perdesaan. Disisi lain, pertanggung-jawaban penggunaan anggaran membatasi
akselerasi
penggunaan
anggaran,
terutama
jika
keterlambatan transfer anggaran desa benar-benar dapat di terima oleh Pemerintah Desa menjelang akhir triwulan ke-3 atau malah di triwulan ke-4. Perangkat
regulasi
yang
mengatur
secara
teknis
penggunaan
anggaran harus pula segera ditetapkan oleh Pemerintah. Sebab hal tersebut dapat menjadi payung hukum bagi penggunaan anggaran desa, dan dapat memberikan penguatan kepada penyelenggara pemerintahan desa untuk tidak ragu-ragu memanfaatkan dana desa bagi kepentingan pembangunan di perdesaan.
17
Sehingga
tujuan
utama
dalam
pengelolaan
dana
desa
dapat
mencapai sasaran yang dikehendaki meliputi, mencapai target pembangunan perdesaan, pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset dan BUMDesa, target pembangunan kawasan perdesaan, menumbuhkan kerja sama antara desa, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa. Kebutuhan pembangunan perdesaan di Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan momentumnya dengan tersedianya alokasi anggaran yang
telah
ditetapkan
ketidakpastian program
realisasi
dalam
anggaran
pembangunan
pengembangan
APBN-Perubahan
perdesaan
perdesaan di
mencapai 1.944 Desa/Kelurahan.
18
2015.
Namun
justru
menghambat
banyak
dan
tertundanya
potensi
Provinsi
Sulawesi
Tengah
yang
Berdasarkan grafik 1, proporsi jumlah desa/kelurahan di Sulawesi Tengah mencapai desa/kelurahan
1.944
untuk
desa/kelurahan
Kota
Palu,
166
yang terdiri
dari 45
desa/kelurahan
untuk
Kabupaten Donggala, 155 desa/kelurahan untuk Kabupaten Sigi, 257
desa/kelurahan
untuk
Kabupaten
Parigi
Moutong,
115
desa/kelurahan untuk Kabupaten Buol, 104 desa untuk Kabupaten Toli-Toli,
157
desa/kelurahan
desa/kelurahan untuk
untuk
Kabupaten
Kabupaten Tojo
Poso,
Una-Una,
144 337
desa/kelurahan untuk Kabupaten Banggai, 144 desa/kelurahan untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, 66 desa/kelurahan untuk Kabupaten Banggai Laut, 125 desa/kelurahan untuk Kabupaten Morowali Utara, dan 129 desa/kelurahan untuk Kabupaten Morowali. 2. Masalah Jalan dan Jembatan Kebutuhan pembangunan jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Buol masih terbilang besar. Sebagian besar permasalahan jaringan jalan di 3 Kabupaten tersebut terletak pada tingginya kerusakan jalan Kategori Jalan Kabupaten, yang disebabkan karena kecilnya ruang belanja modal yang tersedia dalam APBD daerah di 3 Kabupaten tersebut. Ketergantungan
pada
alokasi
anggaran
yang
disediakan
oleh
Pemerintah Pusat masih sangat besar. Kabupaten
Donggala
memiliki
panjang
jaringan
jalan
sebesar
1.343,23 kilometer (lihat grafik 2). Berdasarkan klasifikasi jalan dan tanggung-jawab penganggaran, panjang jaringan jalan Kabupaten mendominasi kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Donggala yang mencapai panjang jaringan jalan sebesar 75,59% atau 1.015,31 kilometer.
19
Tingginya beban anggaran untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan Kabupaten yang panjangnya mencapai 75,59% dari total kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Donggala, menjadikan permasalahan kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Donggala menjadi masalah yang tidak pernah bisa dituntaskan oleh pendanaan yang bersumber dari APBD daerah.
20
Berdasarkan grafik 3. menunjukkan beban kerusakan jaringan jalan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Donggala. Jaringan jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 34% (sepanjang 455,88 kilometer). Sedangkan sisanya berada dalam kondisi mengalami kerusakan ringan yang mencapai 10% (sepanjang 139,06 kilometer), mengalami
kerusakan
dengan
kategori
sedang
sebesar
22%
(sepanjang 295,57 kilometer), mengalami kerusakan berat sebesar 19% (sepanjang 253,91 kilometer), dan sebesar 15% masih belum terhubung dengan jaringan jalan (sepanjang 198,81 kilometer). Kabupaten Toli-Toli memiliki panjang jaringan jalan sebesar 1.689,84 kilometer (lihat grafik 4). Berdasarkan klasifikasi jalan dan tanggungjawab penganggaran, panjang jaringan jalan Kabupaten mendominasi kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Toli-Toli yang mencapai panjang jaringan jalan sebesar 75,46% atau 1.689,84 kilometer.
21
Kondisi yang serupa juga di alami oleh Kabupaten Toli-Toli, tingginya beban anggaran untuk memenuhi kebutuhan jaringan jalan dalam APBD daerah yang mencapai 75,46% dari total kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Toli-Toli, menjadikan permasalahan kerusakan jaringan jalan di Kabupaten Toli-Toli menjadi masalah yang kronik dan terkesan sulit untuk dituntaskan jika hanya bergantung pada pendanaan yang bersumber dari APBD daerah.
22
Berdasarkan grafik 5. menunjukkan beban kerusakan jaringan jalan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Toli-Toli. Hal ini dapat ditunjukkan dengan status jaringan jalan dalam kondisi baik hanya mencapai 10,17% (sepanjang 129.63 kilometer). Sedangkan sisanya berada dalam kondisi mengalami kerusakan ringan yang mencapai 27.98% (sepanjang 356.8 kilometer), mengalami kerusakan dengan kategori sedang sebesar 30.59% (sepanjang 390,06 kilometer), dan mengalami kerusakan berat sebesar 31.26% (sepanjang 398,63 kilometer). Kabupaten Buol memiliki panjang jaringan jalan sebesar 612,23 kilometer (lihat grafik 6). Berdasarkan klasifikasi jalan dan tanggungjawab penganggaran, panjang jaringan jalan Kabupaten mendominasi kebutuhan jaringan jalan di Kabupaten Buol yang mencapai panjang jaringan jalan sebesar 64,34% atau 393,90 kilometer.
23
Sehinnga beban pembangunan jaringan jalan yang dibiayai oleh APBD daerah di kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol secara berturut-turut terdiri dari 1.015,31 kilometer untuk Kabupaten Donggala, 1.275,11 kilometer untuk Kabupaten Toli-Toli, dan 393,90 kilometer untuk Kabupaten Buol. Permasalahan yang dihadapi oleh ketiga Kabupaten tersebut terkait dengan tingginya
beban
pembiayaan
pembangunan
dan
pemeliharaan
jaringan jalan yang menjadi tanggung-jawab APBD daerah. Dengan kecilnya ruang belanja modal yang tersedia dalam APBD daerah, tentunya masyarakat di 3 Kabupaten tersebut tidak dapat berharap banyak dengan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan jaringan jalan yang masih menjadi problem utama di 3 daerah tersebut. Dalam kunjungan kerja di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, terdapat laporan dari masyarakat terkait status jalan poros TransSulawesi yang masih mengalami kerusakan lebih dari 5 kilometer.
24
Kondisi ini dirasakan oleh masyarakat di daerah ini, sangat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Terdapat pula laporan dari masyarakat terkait kerusakan jaringan jalan di daerah Topodede, Kabupaten Toli-Toli. Menurut laporan masyarakat,
kebutuhan
pembangunan
jaringan
jalan
yang
membutuhkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat meliputi jaringan jalan yang menghubungkan daerah Bunga – Topodede – Lapasio. Jaringan jalan di daerah ini telah dibiarkan bertahun-tahun lamanya
mengalami
kerusakan,
disebabkan
minimnya
alokasi
anggaran yang tersedia dalam belanja APBD daerah Toli-Toli. Masalah kerusakan jaringan jalan di Bulungankiloan, Kabupaten Buol, juga turut dilaporkan oleh masyarakat. Terdapat hambatan dalam pembangunan jaringan jalan di Bulungankiloan, karena ketidakmampuan pendanaan yang tersedia dalam APBD daerah. 3. Masalah Penerbangan Kebutuhan
layanan
transportasi
udara
telah
bermetamorfosis
menjadi kebutuhan primer dalam membangun konektivitas domestik di kawasan Provinsi Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Buol. Beberapa tahun terakhir, meningkatnya investasi perkebunan dan pertambangan di Kabupaten Buol, mendorong kebutuhan layanan transportasi udara menjadi prasyarat penting untuk mendukung kegiatan investasi dan bisnis di Kabupaten Buol. Dalam catatan kegiatan penerbangan di Kabupaten Buol, jumlah penumpang yang memanfaatkan penerbangan melalui bandara Pogogul Buol, di Tahun 2013, mencapai 3.129 penumpang (lihat grafik 7). Daftar aktivitas penerbangan tersebut terdiri dari 1.582 penumpang menuju Kabupaten Buol, dan 1.547 penumpang yang 25
menggunakan Bandara Pogogul menuju daerah-daerah lainya, seperti Kota Palu dan Gorontalo.
Melalui kunjungan kerja dalam masa reses ketiga ini, peninjauan langsung terhadap aktivitas penerbangan di bandara Pogogul, Kabupaten Buol, menunjukkan kondisi penerbangan di bandara ini masih jauh dari kebutuhan layanan penerbangan yang ideal. Kebutuhan transportasi penerbangan di tahun 2015 ini, tentunya telah jauh meningkat dibandingkan Tahun 2013 silam. Jadwal penerbangan yang melayani bandara Pogogul masih sangat kurang.
26
Menurut petugas bandara, jadwal penerbangan yang tersedia di bandara Pogogul hanya 3 kali dalam seminggu, yaitu terdiri dari penerbangan ke Kota Palu sebanyak 2 kali dan penerbangan ke Gorontalo sebanyak 1 kali penerbangan. Jadwal penerbangan ke Kota Palu hanya tersedia di hari Selasa dan Kamis, sedangkan jadwal penerbangan menuju Gorontalo hanya tersedia di hari Jumat saja. Penerbangan di bandara Pogogul saat ini, hanya menjadi tempat 27
transit sementara dari rangkaian jalur penerbangan besar yang berada di Kota Palu dan Gorontalo. Sehingga untuk kebutuhan transportasi penerbangan yang mengakses wilayah-wilayah terjauh lainnya, seperti menuju Pulau Jawa, harus transit ke Kota Palu terlebih dahulu.
28
Maskapi penerbangan yang melayani bandara Pogogul Kabupaten Buol, masih dilayani oleh pesawat berjenis pesawat “Cessna Caravan” dengan kapasitas penumpang yang tidak begitu besar. Oleh karena itu, seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan penerbangan yang menggunakan jasa bandara Pogogul Buol, maka dibutuhkan layanan
maskapai
penerbangan
dengan
kapasitas
angkut
penumpang yang lebih besar, berjenis Boeing.
Selain itu, kondisi prasarana bandara Pogogul, Kabupaten Buol, masih belum berfungsi dengan baik. Terdapat temuan instalasi pendingin ruangan yang berjumlah 5 unit “bermerek polytron” yang belum berfungsi. Tampak sejumlah ruangan bandara masih terlihat kosong tanpa fasilitas pendukung. Ditemukan pula gedung dalam kondisi rusak dan belum mendapatkan perbaikan. Temuan lainnya di bandara pogogul, terdapat Teriritisan Tampias Air Hujan yang terbuat dari plastik seadanya.
29
4. Masalah Perhubungan Laut Selama ini fokus pembangunan di Kabupaten Toli-Toli adalah pembenahan
wilayah
darat,
namun
pembangunan
di
daerah
kepulauan masih sangat minim. Berdasarkan fakta lapangan, masih terdapat
banyak
hambatan
transportasi
yang
menghubungkan
daerah kepulauan, di Kabupaten Toli-Toli. Kebutuhan transportasi laut
di
Kabupaten
Toli-Toli
di
dukung
oleh
letak
mayoritas
Kecamatan di daerah ini berada di wilayah pesisir. Posisi sarana transportasi laut masih merupakan moda transportasi yang terbilang murah, untuk mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa. Dalam sektor pengiriman logistik, transportasi laut jauh lebih murah jika dibandingkan pengiriman melalui transportasi darat. Oleh karena itu pembangunan di sektor perhubungan laut, masih dipandang penting untuk daerah-daerah pesisir di Kabupaten Donggala, Toli-Toli, dan Buol. Laporan dari masyarakat di Desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, yang mengalami hambatan dalam mendukung potensi perikanan di desa mereka, karena ketiadaan tambatan perahu “pelabuhan nelayan”, sehingga sebagian besar nelayan di desa Dompo harus berlabuh di desa lain.
30
Hasil kunjungan langsung ke pelabuhan Leok, Kabupaten Buol, menunjukkan terdapat sejumlah proyek pengembangan pelabuhan yang belum tuntas. Pelabuhan Leok merupakan pelabuhan alternatif selain pelabuhan kumaligon, dan saat ini dijadikan pelabuhan utama untuk
aktivitas
bongkar
muat
ekspor
hasil
perkebunan
dan
komoditas lainnya. Namun kondisi pelabuhan Leok belum 100% terbangun, masih terlihat beberapa tiang pancang yang belum 31
terbangun dan tidak terhubung dengan badan dermaga utama. Selain itu, rencana pengembangan pelabuhan Leok masih terkendala minimnya ruang fiskal yang tersedia dalam APBD.
Berdasarkan hasil kunjungan langsung ke pelabuhan Kumaligon, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, ditemukan kondisi pelabuhan mengalami
masalah
abrasi
yang
merusak
bahu
jalan
yang
menghubungkan pelabuhan dengan bagian terminal pelabuhan. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pelabuhan bongkar muat CPO, dan sejumlah kebutuhan logistik dari luar daerah. 5. Masalah Banjir dan Abrasi Pantai Persoalan bencana banjir dan problem abrasi pantai, merupakan peristiwa alam yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
Tentunya
masyarakat
tidak
dapat
menghindari
datangnya bencana banjir dan kerusakan permukiman penduduk akibat abrasi pantai. Namun upaya untuk melakukan tindakan pencegahan dan meminimalisir dampak bencana, dapat diupayakan semaksimal mungkin, dengan catatan, terdapat perhatian dari 32
Pemerintah untuk mendukung upaya preventif bencana melalui program untuk merekayasa kondisi lingkungan yang ramah dengan kondisi bencana banjir dan abrasi pantai. Salah satunya melalui program normalisasi badan sungai yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur/tanah, yang dapat memudahkan terjadinya luapan air sungai ketika musim penghujan tiba. Demikian halnya dengan pencegahan abrasi pantai, dapat dilakukan dengan pembuatan tanggul pemecah ombak di daerah yang mengalami ancaman abrasi pantai, untuk mencegah kerusakan
pantai
lebih
lanjut,
dan
melindungi
permukiman
penduduk dari ancaman abrasi pantai. Permasalahan yang dialami oleh daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan luas wilayah yang begitu sangat besar, menjadikan
prioritas
sepenuhnya
dibebankan
pengalokasian kepada
anggaran,
Pemerintah
tidak
Daerah.
dapat
Terdapat
kemampuan fiskal daerah Kabupaten yang sangat terbatas, yang selama ini banyak terpakai untuk keperluan belanja mandatory spending. Sebagai akibatnya, program-program untuk merekayasa kondisi lingkungan, untuk mencegah risiko banjir dan persoalan abrasi pantai, tidak mendapatkan alokasi anggaran yang mencukupi untuk memecahkan persoalan banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah Kabupaten, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ahmad H. M. Ali, SE, selalu mengingatkan kepada masyarakat daerah dan Pemerintah Daerah pada khususnya, untuk tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD daerah yang sangat terbatas tersebut. Daerah Kabupaten membutuhkan sinergitas program bersama Pemerintah 33
Pusat, melalui perwakilan legislatif dari dapil Sulawesi Tengah, untuk mengkomunikasikan dan memperjuangkan kebutuhan anggaran yang mendesak bagi setiap daerah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kunjungan kerja Ahmad H. M. Ali, SE, di Desa Tampiala, Kecamatan
Dampal
Selatan,
Kabupaten
Toli-Toli,
menemukan
masalah banjir di desa ini yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan dibiarkan tanpa solusi program dari Pemerintah Daerah. Dampak
banjir
yang
datang
secara
reguler
di
daerah
ini
mengakibatkan kerusakan permukiman warga dan areal persawahan masyarakat turut mengalami kerusakan. Problem utama penyebab banjir yang datang secara regular di daerah ini, disebabkan pendangkalan sungai yang terjadi di sepanjang 5 km, yang melewati daerah Desa Soni, Desa Padungku, dan Desa Tampiala. Kondisi sungai saat ini terlihat sangat kotor dan semakin di perparah dengan kondisi topografi sungai yang berliku-liku. Selain itu, permasalahan banjir juga di laorkan terjadi di Desa Leleannono, kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli. Peristiwa banjir di daerah ini, pernah menggenangi seluruh perumahan warga desa, hingga menghanyutkan kendaraan roda dua dan roda empat milik warga. Letak badan sungai yang berada di belakang desa, saat ini hanya dibatasi oleh tanggul buatan yang dibangun seadanya saja, namun sewaktu-waktu beresiko membahayakan permukiman warga ketika musim penghujan tiba. Permasalahan abrasi pantai juga terjadi di Desa Palangaseang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Dimana ancaman abrasi pantai di daerah ini telah mengancam permukiman penduduk. Dampak yang dirasakan oleh warga desa, berupa banjir air pasang yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya, namun tidak pernah 34
ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Status Desa Palangaseang sebagai desa tertua yang terletak di salah satu pulau di Kabupaten Donggala tersebut, dalam kondisi terancam oleh abrasi pantai yang saat ini terus menggerus daerah bibir pantai di daerah ini. Problem yang serupa terkait abrasi pantai juga dialami oleh Desa Siboang. Dimana persoalan abrasi pantai di daerah ini terjadi disepanjang 500 meter, dan terdapat sejumlah fasilitas umum yang terancam rusak akibat ancaman abrasi pantai yang berkepanjangan diantaranya Masjid Tua Siboang, dan Gedung Sekolah. Pada tahun 1996 daerah Siboang dan Pala juga pernah diterjang tsunami hingga menimbulkan kerusakan permukiman penduduk disepanjang daerah pesisir tersebut. 6. Masalah Irigasi dan Air Bersih Kebutuhan irigasi di sejumlah daerah, di Provinsi Sulawesi Tengah masih
sangat
besar.
Mengingat
luas
wilayah
Kabupaten, di Provinsi Sulawesi Tengah
daerah-daerah
yang belum digarap
sangatlah besar. Sehingga potensi pengembangan persawahan di Provinsi Sulawesi Tengah sangatlah menjanjikan. Dengan potensi pengembangan sektor pertanian tanaman padi yang sangat besar, kebutuhan untuk pembangunan sarana irigasi di Provinsi Sulawesi Tengah mendesak untuk segera direalisasikan. Selama ini kegiatan pertanian tanaman padi di sejumlah daerah, belum sepenuhnya tercover oleh ketersediaan fasilitas irigasi yang memadai. Aktivitas pertanian masyarakat disetiap tahunnya terus meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sebagian aktivitas pertanian milik masyarakat, masih mengandalkan musim penghujan untuk bercocok tanam (mengandalkan pertanian tadah hujan). Hal ini disebabkan 35
kurangnya fasilitas irigasi, yang tidak turut diimbangi dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian ditingkat masyarakat. Dalam kunjungan kerja Ahmad H. M. Ali, SE, ditemukan persoalan irigasi di desa Balaikang Dua dan Desa Sulaempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang memiliki masalah kurangnya fasilitas irigasi di daerah mereka. Desa Balaikang Dua dan Desa Sulaempu memiliki potensi persawahan seluas 700 Ha. Namun debit air yang tersedia dalam layanan irigasi hanya mencapai 200 Ha. Sehingga layanan irigasi di dua desa tersebut mengalami kekurangan sebesar 500 Ha. Pada tahun 1992, di desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, pernah dibangun bendungan dan saluran irigasi, namun rusak parah setelah peristiwa banjir yang melanda daerah tersebut. Pihak Dinas PU Kabupaten Donggala pernah mengukur perbaikan bendungan dan irigasi yang pernah rusak akibat bencana banjir, namun hingga saat ini realisasi perbaikan belum kunjung dilakukan. Pada tahun 2007, kunjungan DPRD provinsi, juga menegaskan tidak bisa membantu anggaran dari provinsi karena luas layanan persawahan berada dibawah 1000 Ha (Kewenangan Kabupaten : <1000 Ha, Provinsi : 2000 – 3000 Ha, Pusat: >3000 Ha). Usulan pembangunan bendungan dan irigasi pernah di usulkan melalui kecamatan dan usulan Musrenbang, tapi realisasi hingga hari masih nihil. Pada tahun 2013 dilakukan konsultasi masyarakat bersama Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Sumber Daya Air, namun hingga hari ini tidak pernah terealisasi. Permasalah irigasi juga dialami oleh Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Dimana layanan persawahan di desa ini masih mengandalkan musim penghujan. Luas areal persawahan di Desa
36
Bou yang tidak mendapatkan layanan irigasi, mencapai
2/3 luas
persawahan yang tersedia di desa ini. Desa Siboang memiliki potensi persawahan yang mencapai lebih dari 1000 Ha. Namun permasalahan irigasi masih menjadi hambatan utama untuk peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman padi di Desa Siboang. Kondisi persawahan yang saat ini telah teraliri oleh sarana irigasi hanya mencapai 400 – 600 Ha areal persawahan. Sisa layanan persawahan yang tidak dilayani oleh irigasi, hanya mengandalkan tadah hujan. Ditemukan
pula
masalah
pertanian
tanaman
padi
di
Desa
Padesambuan, Kabupaten Buol. Dimana terjadi penurunan produksi beras sebagai dampak berkurangnya debit air yang tersedia untuk mengaliri areal pesawahan masyarakat. Masalah pendangkalan debit air menjadi masalah utama ketika musim kemarau tiba, dimana suplai air ke areal persawahan milik masyarakat sangatlah terbatas, sehingga berdampak pada penurunan produksi gabah, yang sedianya mampu memproduksi hingga 9,3 ton gabah pada musim penghujan, hingga tersisa 4 ton produksi gabah di musim non-penghujan. Selain masalah irigasi, temuan lainnya dalam kunjungan kerja Ahmad H. M. Ali, SE, juga menemukan persoalan suplai air bersih yang
dialami
oleh
Desa
Tompo,
Kecamatan
Dampal
Selatan,
Kabupaten Toli-Toli. Posisi daerah ini yang terletak di kawasan pesisir pantai mengalami problem menahun terkait suplai air bersih. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga, masyarakat desa Tompo harus mengambil air di tempat yang sangat jauh. Sehingga tidak jarang, aktivitas masyarakat banyak terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di desa.
37
Persoalan
pemenuhan
kebutuhan
air
bersih
bagi
masyarakat
merupakan kebutuhan mendasar, yang menopang kebutuhan harian masyarakat terkait aktivitas makan dan minum, personal hygiene, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Permasalahan air bersih di Desa Tompo, Kecamatan Dampal Selatan, membutuhkan penyediaan fasilitas pipeline untuk memudahkan akses air bersih ke rumah tangga sasaran di daerah ini.
Berdasarkan grafik 8, distribusi air bersih melalui sarana pipeline ke rumah tangga sasaran (RTS) yang terdapat di Kabupaten Donggala hanya mencapai 9%, Kabupaten Toli-Toli hanya mencapai 21,37% dan Kabupaten Buol hanya sebesar 12,81%. Hal ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga sasaran di 3 Kabupaten tersebut tidak memperoleh distribusi air bersih melalui fasilitas pipeline. 7. Masalah Perumahan Rakyat Kebutuhan perumahan rakyat masih menjadi masalah utama dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Buol. Masyarakat nelayan di Desa 38
Lumidingit, Kabupaten Buol, pernah dijanjikan akan diberikan bantuan perumahan bagi para nelayan, dimana lokasi pembangunan rumah telah disediakan oleh masyarakat, namun sampai hari ini pembangunan perumahan
tidak pernah terealisasi.
Kebutuhan
pembangunan perumahan di desa nelayan mencakup 82 Kepala Keluarga yang sampai hari ini belum memiliki perumahan.
Kebutuhan pembangunan perumahan, berjenis rusunawa juga di laporkan oleh lembaga pendidikan DDI untuk pemenuhan kebutuhan perumahan di Desa Leleannono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol. Lokasi yang sedianya akan menjadi areal pembangunan rusunawa telah lama di ukur oleh Dinas PU, Kabupaten Toli-Toli, bahkan lokasi tersebut pernah di supervisi oleh anggota DPR RI di periode 20092014. Namun kejelasan realisasi pembangunan rusunawa tidak pernah ada. Kebutuhan
pembangunan
perumahan
rakyat
bagi
kelompok
masyarakat miskin, masih menjadi masalah di 3 Kabupaten yang dikunjungi meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol. Dimana terdapat 36,07% rumah tangga miskin (RTM) dari total rumah tangga sasaran di Kabupaten Donggala, terdapat 33,11% rumah tangga miskin (RTM) dari total rumah tangga sasaran di Kabupaten Toli-Toli dan terdapat 29,78% rumah tangga miskin (RTM) dari total rumah tangga sasaran di Kabupaten Buol.
39
Permasahan perumahan yang banyak dilaporkan oleh masyarakat di daerah yaitu sebagian besar masyarakat miskin belum memiliki perumahan yang layak huni. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan papan, menjadi penyebab utama banyaknya penduduk miskin yang tidak memiliki fasilitas perumahan yang layak. Dengan tempat
berteduh
seadanya,
tidak
jarang
masyarakat
miskin
menempati gubuk rumah yang reot, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan.
Kondisi
hunian
di
rumah-rumah
masyarakat
miskin seringkali melebihi kapasitas hunian. Kondisi hunian yang overcrowded tersebut semakin memperparah penularan penyakit infeksius diantara penghuni rumah. Kondisi perumahan yang padat “overcrowded”, yang didalamnya dapat dihuni oleh 3-5 kepala keluarga, merupakan potret kemiskinan yang terjadi di Provinsi Suawesi Tengah. Rata-rata anggota keluarga miskin, harus tinggal bersama dengan anggota keluarga lainnya, karena ketiadaan dana untuk membangun kebutuhan perumahan yang layak. Umumnya mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi
40
kebutuhan pangan akibat rendahnya pendapatan dan persoalan kemiskinan yang mendera keluarga-keluarga miskin. Pemenuhan dipandang memberikan
kebutuhan sebagai
sarana
sarana
ketenteraman
kebutuhan
perumahan
Pemerintah
dalam
upaya
perumahan
bagi
“memanusiakan” hidup
bagi
bagi
manusia
manusia.
masyarakat,
mendistribusikan
masyarakat dan
Pemenuhan
merupakan kesejahteraan
peran bagi
masyarakat. Kebutuhan perumahan yang layak huni seringkali menjadi masalah pada masyarakat dengan kondisi perekonomian yang serba terbatas. 8. Masalah Pendidikan dan Kesehatan Pencapaian di sektor pendidikan dan kesehatan merupakan indikator utama untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia secara nasional, termasuk pencapaian pembangunan manusia di Provinsi Sulawesi Tengah. Manusia sebagai subyek pembangunan adalah tujuan hakiki dari setiap tujuan pembangunan nasional, termasuk mencapai
tujuan
kesejahteraan
masyarakat
dan
mencapai
pemerataan pembangunan di setiap daerah. Peran pendidikan sebagai alat untuk menciptakan karakter manusia Indonesia yang unggul secara kompetensi akademik, kompetensi sektoral (industri, pertanian, dll), dan memiliki integritas, serta diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional. Dibalik manusia yang kompeten, juga dibutuhkan kualitas manusia yang sehat secara jasmani, mental dan rohani, sehingga dapat terus produktif, menghasilkan karya-karsa bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
41
Dalam
mencapai
tujuan
pembangunan
manusia
di
bidang
pendidikan, yayasan pendidikan DDI Kabupaten Toli-Toli telah lama mengabdikan diri dalam pembangunan manusia dan pembentukan karakter
generasi
bangsa,
melalui
lembaga
pendidikan
yang
mengkolaborasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Saat ini yayasan pendidikan DDI, di Kabupaten Toli-Toli, membutuhkan bantuan (Gerakan
Indonesia Mengajar) untuk mengoptimalkan
potensi yayasan pendidikan, yang selama ini banyak mengalami kendala. Selama ini minimnya bantuan Pemerintah, menjadikan yayasan pendidikan DDI banyak yang tidak berkembang, dan akhirnya ditutup. Praktis hanya bantuan pendanaan dari PNPM mandiri yang pernah diperoleh oleh yayasan untuk merenovasi sebagian kecil bangunan sekolah DDI. Untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buol, saat ini terkendala dengan belum tersedianya Perguruan Tinggi Negeri di daerah ini. Perguruan Tinggi di Kabupaten Buol masih di dominasi oleh Perguruan Tinggi Swasta, dengan fasilitas pendidikan seadanya dan dipandang belum memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan. Diharapakan untuk mendukung program peningkatan sumber daya manusia, keberadaan Perguruan Tinggi Negeri yang berkualitas, sangat dibutuhkan untuk membantu menyediakan sumber daya manusia yang kompetitif di Kabupaten Buol. Kondisi sarana dan prasarana pondok pesantren Hidyatullah untuk mendukung layanan pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan agama
dan
pendidikan
umum
masih
sangat
minim
fasilitas,
termasuk belum tersedianya Rusunawa bagi para santri yang mondok di kawasan pesantren. Permasalahan tingginya angka kematian warga di daerah Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, akibat ketiadaan Rumah Sakit di 42
daerah
ini.
Jarak
daerah
Dampal
Selatan
menuju
Ibu
Kota
Kabupaten Toli-Toli mencapai ratusan kilometer, sedangkan jarak menuju kota Palu pun mencapai ratusan kilometer. Sehingga banyak pasien
yang
meninggal
di
perjalanan
sebelum
memperoleh
pertolongan petugas medis di Rumah Sakit. Persoalan layanan kesehatan juga menjadi masalah di Kabupaten Buol. Letak puskesmas yang berada di daerah ibu Kota Kecamatan, dan jangkauan layanan kesehatan yang begitu sangat luas hingga sejauh 13 kilometer ke daerah Buol Barat, menjadikan hambatan dalam pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. 9. Masalah Pertanian dan Perikanan Provinsi
Sulawesi
Tengah
merupakan
daerah
potensial
untuk
pengembangan sektor pertanian dan perikanan, karena didukung oleh luas daratan yang sangat besar dan garis pantai yang sangat panjang,
namun
dimanfaatkan
oleh
potensi
tersebut
masyarakat
belum
karena
secara
maksimal
keterbatasan
sumber
pendanaan yang dimiliki oleh masyarakat. Disisi lain, kewajiban pemerintah untuk menyediakan sejumlah infrastruktur pendukung, masih belum bisa diwujudkan, terkendala oleh kecilnya ruang fiskal yang tersedia untuk belanja modal di bidang infrastruktur pertanian dan perikanan. Kebutuhan pertanian yang dilaporkan oleh masyarakat di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, yang dikenal sebagai daerah penghasil
beras,
masih
pertanian.
Namun
sampai
memerlukan hari
ini
bantuan
belum
perlengkapan
tersentuh
program
pemerintah pusat, termasuk bantuan traktor (alat pertanian) dari pemerintah, padahal sejumlah daerah di beberapa provinsi telah mendapatkan bantuan alat pertanian dari Pemerintah Pusat. 43
Pengembangan Palangaseang,
potensi
perikanan
Kecamatan
Sojol,
yang
melimpah
Kabupaten
di
Desa
Donggala,
masih
terkendala minimnya teknologi perikanan ditingkat nelayan. Alat tangkap yang digunakan oleh nelayan masih sangat tradisional. Selain itu, nelayan juga mengeluhkan permasalahan harga ikan yang seringkali merugikan para nelayan. Harga ikan di tingkat nelayan menjadi sangat murah, disebabkan oleh permainan harga di tingkat pedagang
ikan.
Selain
hasil
tangkapan
ikan
dari
aktivitas
pemancingan nelayan, juga hasil perikanan dari budidaya tambak oleh nelayan mengalami masalah yang sama yaitu rendahnya harga jual ikan. Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Buol, terkendala oleh minimnya
infrastruktur
perikanan.
Terdapat
bantuan
dari
pemerintah pusat berupa bantuan armada kapal, namun karena ketiadaan pabrik es, mengakibatkan hasil tangkapan ikan banyak yang busuk, terutama ketika produksi perikanan nelayan mengalami over-stok di musim ikan. 10. Masalah Listrik dan Telekomunikasi Kebutuhan fasilitas listrik dan telekomunikasi pada hari ini, bukan lagi sekedar menjadi kebutuhan sekunder, apalagi menempatkannya sebagai
kebutuhan
telekomunikasi
telah
tersier.
Ketersediaan
berkembang
menjadi
fasilitas
listrik
kebutuhan
dan
primer
masyarakat, terutama untuk kepentingan sosial dan perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat perdesaan pada hari ini membutuhkan rekayasa teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas porduksi hasil perekonomian, dan tentunya membutuhkan fasilitas listrik sebagai sarana penunjang yang memanfaatkan sejumlah 44
inovasi dan teknologi dalam pengembangan potensi perekonomian, baik di sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan sektor lainnya. Temuan dalam kunjungan kerja Ahmad H. M. Ali, SE, masih terdapat sejumlah Desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang belum merasakan fasilitas listrik. Kondisi dibeberapa desa masih gelap gulita tanpa penerangan listrik. Masalahnya terletak pada ketiadaan instalasi listrik yang mengaliri sejumlah desa di daera-daerah tersebut, termasuk permasalahan listrik yang terjadi di desa Bou. Untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan memanfaatkan potensi yang tersedia di daerah, dilakukan oleh Dusun Panyapu, Kecamatan Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli. Dimana masyarakat di dusun ini telah lama mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro namun tidak pernah disanggupi oleh Pemerintah Daerah. Padahal pembangunan Power Plant dengan memanfaatkan energi terbarukan telah berhasil ditunjukkan dengan terbangunnya PLTU 2x25 megawat yang mengaliri jaringan listrik di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Parimo, Donggala dan Toli-Toli. Sejumlah desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, masih mengalami
hambatan
telekomunikasi.
telekomunikasi,
Untuk
memenuhi
karena
kebutuhan
ketiadaan
tower
telekomunikasi,
masyarakat di Kecamatan ini harus terlebih dahulu mencari tempat yang dapat menerima signal. Sehingga informasi yang seharusnya setiap saat dibutuhkan terutama untuk kepentingan perekonomian masyarakat terkendala dengan keterbatasan akses telekomunikasi yang diterima oleh warga.
45
11. Masalah Pariwisata Sebagian
besar
potensi
pengembangan
pariwisata
di
Provinsi
Sulawesi Tengah, belum sepenuhnya disadari oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilihat dari program-program pemerintah daerah yang tidak memasukkan pengembangan potensi pariwisata sebagai
sektor
unggulan
daerah
untuk
meningkatkan
potensi
pendapatan asli daerah. Termasuk potensi wisata bahari yang melimpah di Provinsi Sulawesi Tengah, masih terkesan jalan di tempat. Saat ini pengembangan potensi wisata bahari, baru menyasar wisata kepulauan togean, Kabupaten Tojo Una-Una. Dibeberapa tempat sepertihalnya di desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, terdapat potensi wisata bahari, namun masih minim fasilitas pendukung. 12. Masalah Kepegawaian Persoalan tenaga kerja di instansi pemerintah masih menimbulkan masalah di seluruh daerah-daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Harapan para pencari kerja yang telah lama bekerja secara sukarela di instansi-instansi Pemerintah, masih menyisakan banyak persoalan, terkait tata kelola rekrutmen PNS di daerahdaerah. Pengorbanan para tenaga honorer, yang menjadi pekerja sukarela, bahkan tidak sedikit dari mereka yang tidak digaji, harus berhadapan dengan sejumlah kebijakan politis para kepala daerah, yang tidak jarang menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Toli-Toli permasalahan honorer Kategori 2 kembali dikeluhkan oleh masyarakat. Para tenaga honorer K-2 telah lama mengabdi pada instansi pemerintah di daerah dan sampai hari ini belum terangkat. Persoalan yang dilaporkan oleh para 46
tenaga honorer K-2 menyoal masalah dalam penerapan sistem CAT di KemenPan yang juga menerapkan sistem tersebut pada honorer K-2, sehingga timbul kekhawatiran akan mengeliminir para honorer K-2 yang tidak lulus tes. Harapan para tenaga Honorer K-2, agar penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT), tidak menghilangkan dasar pertimbangan, lamanya masa kerja sebagai salah satu indikator dalam penentuan pengangkatan sebagai PNS. 13. Masalah Migrasi Penduduk dan Tenaga Kerja Masalah pengangguran dan migrasi penduduk, seringkali berkorelasi dengan rendahnya lapangan pekerjaan di daerah asal. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan ketersediaan jumlah lapangan kerja di suatu daerah. Persoalan migrasi penduduk dan minimnya lapangan pekerjaan, dialami oleh penduduk di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Para pemuda di daerah ini banyak yang melakukan migrasi keluar daerah terutama ke daerah Kalimantan untuk sekedar mencari pekerjaan. Minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah Sojol, menjadi penyebab utama tingginya migrasi penduduk dari daerah ini. Kecamatan Sojol memiliki potensi pengembangan pertanian dan perkebunan rakyat yang cukup menjanjikan, dimana luas wilayah Kecamatan Sojol mencapai 705,41 km2, dan merupakan Kecamatan terluas ketiga di Kabupaten Donggala setelah Kecamatan Rio Pakava dan Kecamatan Damsol. Namun permasalahan permodalan dan ketersediaan infrastruktur pertanian, seperti ketiadaan sarana irigasi, 47
menjadi masalah utama untuk pengembangan potensi pertanian dan perkebunan rakyat di daerah Kecamatan Sojol. Perdesaan di Kecamatan Sojol, mayoritas berada di daerah pesisir. Potensi pengembangan hasil perikanan pun menjanjikan untuk di kembangkan. Sama halnya dengan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pertanian dan perkebunan rakyat, para nelayan juga mengalami masalah terkait minimnya permodalan untuk pengembangan potensi perikanan. 14. Masalah Pelestarian Adat Ditengah-tengah
ketidakpercayaan
masyarakat
Buol
terhadap
simbol-simbol pemerintahan, termasuk aparat keamanan, masalah sosial kemasyarakatan akan menjadi penghambat terwujudnya kondisi daerah yang stabil untuk pembangunan daerah. Kondisi sosial yang demikian, dapat direkonsiliasi melalui pendekatan kultural yang dapat mendekatkan masyarakat pada jati dirinya sebagai masyarakat daerah. Sehingga peran kebudayaan daerah, tidak hanya menjadi simbol kultural semata, tetapi diharapkan dapat menjadi elemen penting dalam membangun tatanan sosial kemasyarakatan yang berbudaya dan tertib. Pemerintah Daerah perlu memfasilitasi pengembangan kebudayaan
daerah
sebagai
media
masyarakat
daerah
untuk
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, terutama di sektor kebudayaan, dan diharapkan dapat menciptakan kesetiakawanan sosial yang positif dalam mendukung pembangunan di daerah. Pembangunan karakter masyarakat yang positif melalui sarana kebudayaan, dapat berimplikasi positif pada perbaikan relasi sosial dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan 48
kepentingan komunitas, dan mengembangkan relasi sosial-ekonomibudaya, yang justru lebih membangun daerah. Persoalan konflik yang terjadi di Kabupaten Buol, tidak terlepas dari kondisi sosio-kultural yang melekat pada masyarakat. Oleh karena itu, peran Budaya/Tradisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat Buol. 15. Masalah Pelanggaran HAM Kondisi
sosial
masyarakat
Buol
pasca
mengalami
peristiwa
penembakan diakhir bulan agustus tahun 2010 silam, belum terekonsiliasi dengan baik. Persoalan penembakan oleh aparat bersenjata dalam peristiwa di bulan agustus tersebut, masih menyisakan persoalan hukum yang dipandang belum tuntas oleh masyarakat. Sejumlah upaya yang dilakukan melalui tim pencari fakta untuk mengumpulkan alat bukti dalam kasus penembakan masyarakat, sampai hari ini tidak tuntas menyeret para pelaku penembakan di hadapan pengadilan. Sejalan dengan visi dan program kerja Pemerintah Pusat, di era pemerintahan presiden Jokowi, yang telah menetapkan agenda pemerintah untuk selalu hadir melindungi segenap
bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, sepatutnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara transparan tragedi kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Buol. Kondisi ketidaknyamanan, di Kabupaten Buol, masih terasa ketika malam hari tiba, dimana konflik psikologis masih terasa antara masyarakat dan aparat keamanan di daerah ini. Disetiap menjelang malam hari, aparat keamanan tidak berani menunjukkan diri
49
ditengah-tengah masyarakat, dan mengindikasikan persoalan tragedi kemanusiaan belum sepenuhnya dapat direkonsiliasi. Selama kepastian hukum terkait tewasnya warga sipil dalam peristiwa berdarah di Kabupaten Buol belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka kondisi sosial kemasyarakatan di daerah ini, akan selalu dibayang-bayangi oleh potensi kekerasan yang setiap saat dapat terjadi di tengah-tengah masyarakat. Masalah tragedi kemanusiaan yang menewaskan warga Buol masih menyisakan tragedi dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaku penembakan oleh aparat bersenjata, dan belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban yang ditinggalkan.
50
III.
KESIMPULAN
1. Ketidakjelasan realisasi
realisasi
sejumlah
dana
program
desa desa,
mengakibatkan termasuk
terhambatnya
permasalahan
tidak
diterimanya honorarium oleh aparatur desa. 2. Pemerintah Daerah menunda pencairan dana ADD yang bersumber dari APBD daerah, dengan dalih akan dicairkan bersamaan dengan dana desa yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. 3. Masyarakat mengeluhkan kerusakan jaringan jalan di sepanjang daerah Topodede, Kabupaten Toli-Toli. 4. Masyarakat melaporkan kerusakan jaringan jalan di sepanjang daerah Bulungankiloan, Kabupaten Buol. 5. Masyarakat meminta perbaikan jalan poros Trans Sulawesi sepanajng 5 kilometer di Kecamatan Sojo, Kabupaten Donggala. 6. Jadwal penerbangan di Bandara Pogogul, Kabupaten Buol, saat ini hanya melayani 3 kali jadwal penerbangan selama sepekan, dan tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan layanan penerbangan yang semakin meningkat di Bandara Pogogul, Buol. 7. Kondisi sarana dan prasarana di Bandara Pogogul, Kabupaten Buol, diantaranya fasiltas gedung masih tidak dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, dan ditemukan gedung yang masih dalam kondisi rusak. 8. Pembangunan sektor transportasi laut di Kabupaten Toli-Toli masih jauh tertinggal, sebab selama ini fokus pembangunan daerah hanya membenahi kawasan daratan saja. Padahal kawasan Kabupaten toli-toli sebagian besar berada di daerah pesisir pantai. 9. Nelayan di Desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten ToliToli, mengalami kesulitan untuk berlabuh, karena ketiadaan tambatan perahu nelayan di desa mereka. Sehingga untuk mengakses pelabuhan rakyat, nelayan di Desa Dompo harus berlabuh di desa tetangga. 10. Pembangunan Pelabuhan Leok, Kabupaten Buol, belum 100% selesai. Masih ditemukan sisa tiang pancang jembatan yang belum terhubung 51
dengan badan utama jembatan. Selain itu, rencana pengembangan untuk
memperluas
areal
terminal
pelabuhan
Leok
juga
masih
terkendala minimnya anggaran yang tersedia dalam belanja APBD. 11. Pelabuhan
Kumaligon
menghantam
bahu
mengalami
jalan
yang
kerusakan
akibat
menghubungkan
abrasi
bagian
yang badan
pelabuhan. 12. Desa Tampiala, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, mengalami masalah banjir yang menahun, akibat menyempitnya badan sungai di desa tersebut sepanjang 5 km. 13. Masalah banjir di Desa Leleannono, kecamatan Baolan, Kabupaten ToliToli, menjadi masalah utama di desa ini. Kondisi tanggul buatan yang dibangun
seadanya,
sangat
berisiko
untuk
membahayakan
permukiman warga ketika musim penghujan tiba. 14. Masalah abrasi pantai di Desa Palangaseang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, sudah dalam kondisi yang memprihatinkan dan kondisi abrasi pantai telah mengancam permukiman penduduk. 15. Persoalan abrasi pantai di Desa Siboang yang mengancam permukiman penduduk di sepanjang 500 meter. 16. Layanan irigasi di desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu, saat ini belum mampu melayani 500 Ha areal persawahan, dari 700 Ha luas areal persawahan yang tersedia di desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu. 17. Terdapat masalah irigasi di Desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, dimana luas layanan persawahan di desa ini, tidak dapat dilayani oleh sarana irigasi yang mencapai 2/3 luas persawahan yang tersedia di desa Bou. 18. Potensi persawahan di Desa Siboang hanya teraliri oleh sarana irigasi yang mencapai 400 – 600 Ha, dari 1000 Ha potensi persawahan yang dimiliki oleh Desa Siboang, sedangkan sisanya hanya mengandalkan tadah hujan.
52
19. Potensi persawahan di Desa Padesambuan, Kabupaten Buol, yang mengalami masalah pendangkalan debit air, sehingga potensi produksi gabah menurun dari 9,3 ton pada musim penghujan menjadi 4 ton di musim non-penghujan. 20. Terdapat masalah air bersih di Desa Tompo, Kabupaten Toli-Toli yang terletak di daerah pesisir pantai. Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih rumah tangga, masyarakat desa Tompo harus mengambil air di tempat yang jauh. 21. Kebutuhan pembangunan rusunawa di lembaga pendidikan DDI di Desa Leleannono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol. 22. Terdapat 82 Kepala Keluarga yang bermatapencaharian sebagai nelayan di Desa Lumidingit, Kabupaten Buol, yang tidak memiliki perumahan. 23. Problem pengembangan yayasan pendidikan DDI di Kabupaten Toli-Toli disebabkan minimnya bantuan pendanaan dari Pemerintah. 24. Perguruan Tinggi di Kabupaten Buol masih di dominasi oleh Perguruan Tinggi Swasta. Kabupaten Buol belum memiliki Perguruan Tinggi Negeri yang dipandang lebih berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Buol. 25. Minimnya kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di pondok pesantren Hidyatullah, Kabupaten Toli-Toli, termasuk ketersediaan Rusunawa bagi para santri yang belum tersedia. 26. Masalah akses terhadap layanan Rumah Sakit di Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, yang berdampak pada tingginya angka kematian akibat tidak mendapatkan pertolongan Rumah Sakit dalam kondisi kegawat-daruratan medis. 27. Terdapat masalah untuk mengakses layanan kesehatan di Puskesmas, di daerah Buol Barat, yang mencapai jarak sejauh 13 kilometer. 28. Daerah penghasil beras di Kecamatan Dampal Selatan belum tersentuh program pemerintah pusat, seperti bantuan traktor (alat pertanian).
53
29. Desa Palangaseang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, memiliki potensi perikanan yang melimpah, namun memiliki sejumlah hambatan diantaranya alat tangkap yang masih tradisional, dan permasalahan harga ikan yang seringkali merugikan nelayan. 30. Ketiadaan
pabrik
es,
di
Kabupaten
Buol,
mengakibatkan
hasil
tangkapan ikan banyak yang membusuk, terutama ketika produksi perikanan nelayan mengalami over-stok di musim ikan. 31. Kondisi di sejumlah Desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, masih gelap gulita tanpa penerangan listrik. Masalahnya terletak pada ketiadaan sambungan listrik yang mengaliri sejumlah desa di daerah Sojol, termasuk desa Bou. 32. Dusun Panyapu, Kecamatan Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli telah lama mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro namun tidak pernah disanggupi oleh Pemerintah Daerah. 33. Sejumlah desa di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, masih mengalami
hambatan
telekomunikasi,
karena
ketiadaan
tower
telekomunikasi. 34. Masalah minimnya fasilitas pendukung potensi pariwisata perairan di desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. 35. Masalah Honorer Kategori 2 yang telah lama mengabdi dan belum terangkat. Namun terdapat masalah dalam penerapan sistem CAT di KemenPan yang juga menerapkan sistem tersebut pada honorer K-2, sehingga akan mengeliminir para honorer K-2 yang tidak lulus tes. 36. Penduduk di Kecamatan Sojol, banyak melakukan migrasi ke daerah Kalimantan untuk mencari pekerjaan. Hal ini disebabkan minimnya lapangan pekerjaan di daerah Sojol. 37. Peran Budaya/Tradisi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kohesi sosial di tengah-tengah masyarakat Buol. 38. Masalah tragedi kemanusiaan yang menewaskan warga Buol masih menyisakan tragedi dan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait pelaku penembakan oleh aparat bersenjata. 54
IV. REKOMENDASI 1. Diharapkan menjelang berakhirnya Triwulan ke-2 ini, anggaran dana desa dapat segera dapat dicairkan oleh Pemerintah Pusat, mengingat proses penganggaran dan pertanggung-jawaban dana desa relatif lebih sulit bagi Pemerintah Desa apabila dana tersebut dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu, gaji pegawai desa pun banyak yang belum diberikan sebagai dampak ketidakjelasan realisasi dana desa maupun dana ADD. 2. Dibutuhkan perbaikan jaringan jalan di daerah Topodede, Kabupaten Toli-Toli yang selama ini tidak pernah mendapatkan alokasi pendanaan dari APBD daerah untuk mendukung transportasi disepanjang ruas jalan Bunga – Topodede – Lapasio. 3. Dibutuhkan perbaikan jaringan jalan Bulungankiloan, Kabupaten Buol untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. 4. Dibutuhkan perbaikan jaringan jalan poros Trans-Sulawesi sepanjang 5 kilometer di Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, yang telah lama mengalami kerusakan jaringan jalan, namun tidak pernah diperbaiki. 5. Dibutuhkan penambahan jadwal penerbangan di Bandara Pogogul, Kabupaten
Buol,
yang
saat
ini
hanya
melayani
3
kali
jadwal
penerbangan selama seminggu, yaitu Selasa dan Kamis menuju Kota Palu, dan jadwal di hari Jumat menuju Gorontalo. 6. Dibutuhkan
bantuan
pendanaan
untuk
meningkatkan
pelayanan
bandara Pogogul, Kabupaten Buol, terutama untuk melengkapi sarana dan prasarana termasuk fasiltas gedung Bandara Pogogul. 7. Kabupaten Toli-Toli membutuhkan bantuan pembangunan transportasi laut, untuk memenuhi kebutuhan transportasi kawasan kepulauan. Mengingat daerah toil-toli sebagian besar berada di kawasan pesisir pantai.
55
8. Dibutuhkan pembangunan tambatan perahu nelayan di Desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, untuk mendukung aktivitas perekonomian masyarakat nelayan di desa ini. 9. Dibutuhkan
tambahan
anggaran
untuk
menuntaskan
sisa
pembangunan Pelabuhan Leok, Kabupaten Buol, yang belum 100% selesai. Disamping itu rencana pengembangan Pelabuhan leok yang sedianya untuk memperluas areal terminal pelabuhan juga masih membutuhkan bantuan anggaran. 10. Dibutuhkan
perbaikan
pelabuhan
Kumaligon
yang
mengalami
kerusakan akibat abrasi dan mengancam aktivitas bongkar muat di pelabuhan Kumaligon. 11. Dibutuhkan normalisasi sungai di desa Tampiala sepanjang 5 km, yang selama ini menimbulkan bencana banjir yang datang secara regular, dan banyak menimbulkan kerugian materil bagi masyarakat. 12. Dibutuhkan pembangunan tanggul penahan banjir di desa Leleannono, kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli. 13. Dibutuhkan pembangunan tanggul untuk mencegah abrasi pantai di desa Palangaseang, Kabupaten Donggala, untuk mencegah rusaknya permukiman penduduk, dan mencegah banjir air pasang menggenangi permukiman penduduk. 14. Dibutuhkan penanggulangan abrasi pantai sepanjang 500 meter di Desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala. Menginggat daerah ini pernah pula menjadi sasaran bencana tsunami di tahun 1996 silam. 15. Layanan irigasi di desa Balaikang Dua dan desa Sulaempu, saat ini hanya mampu melayani 200 Ha layanan sawah. Dan diharapkan adanya bantuan anggaran untuk pembangunan irigasi untuk melayani 500 Ha yang belum terlayani oleh jaringan irigasi. 16. Diharapkan pembangunan sarana irigasi persawahan di desa Bou, Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala, untuk memenuhi 2/3 luas persawahan yang belum teraliri sarana irigasi di daerah ini. 56
17. Diharapkan
pembangunan
irigasi
untuk
memenuhi
layanan
persawahan yang mencapai lebih dari 1000 Ha di desa Siboang, Kecamatan Sojol, Kabupaten Doggala. 18. Dibutuhkan bantuan perpipaan beserta sumur suntik untuk membantu menambah debit air untuk mendukung potensi persawahan di Desa Padesambuan, Kabupaten Buol. 19. Dibutuhkan
pembangunan
sarana
perpipaan
untuk
memenuhi
kebutuhan air bersih masyarakat di desa Tompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. 20. Dibutuhkan pembangunan Rusunawa untuk mendukung program pendidikan DDI, di Desa Leleannono, Kecamatan Baolan, Kabupaten Buol. 21. Dibutuhkan bantuan perumahan rakyat terhadap 82 Kepala Keluarga nelayan,
yang
tidak
memiliki
perumahan
di
Desa
Lumidingit,
mendukung
pengabdian
Kabupaten Buol. 22. Dibutuhkan
bantuan
Pemerintah
untuk
yayasan pendidikan DDI terhadap dunia pendidikan, di Kabupaten ToliToli, untuk memperkuat pengabdian DDI terutama dalam mendukung pengembangan yayasan pendidikan. 23. Dibutuhkan
perguruan
tinggi
negeri
di
Kabupaten
Buol
untuk
mendukung penyediaan sumber daya manusia yang kompetitif di Kabupaten Buol. 24. Dibutuhkan pengembangan sarana dan prasarana pondok pesantren Hidayatullah, termasuk pembangunan Rusunawa bagi para santri yang ingin menempuh pendidikan di pondok pesantren Hidayatullah. 25. Dibutuhkan Rumah Sakit (minimal Rumah Sakit Tipe C) untuk melayani kondisi kegawat-daruratan di Kecamatan Dampal Selatan yang berada di daerah perbatasan, antara Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Donggala. Untuk menekan tingginya angka kematian akibat tidak mendapatkan pertolongan Rumah Sakit.
57
26. Dibutuhkan pembangunan Puskesmas di daerah Buol Barat, karena aksesibilitas terhadap layanan Puskesmas berada jauh 13 kilometer. 27. Diharapkan daerah Dampal Selatan, mendapatkan bantuan alat pertanian (seperti traktor) yang menjadi program nasional, untuk membantu peningkatan produktivitas hasil pertanian tanaman padi di daerah Dampal Selatan. 28. Untuk
mendukung
potensi
perikanan
yang
melimpah
di
Desa
Palangaseang dibutuhkan bantuan alat tangkap yang lebih modern, dimana sebagian besar nelayan saat ini masih menggunakan alat tangkap tradisional. Selain itu, dibutuhkan pula suplai penjualan ikan yang jelas dengan penetapan harga yang tidak merugikan nelayan, terutama oleh permainan para pedagang ikan. 29. Dibutuhkan investasi pabrik Es di Kabupaten Buol, untuk mendukung program perikanan di daerah Buol. 30. Dibutuhkan fasilitas listrik di sejumlah desa di Kecamatan Sojol (termasuk desa Bou), Kabupaten Donggala untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan. 31. Dibutuhkan Pembangkit Listrik Alternatif, seperti PL. Tenaga Mikro Hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah, terutama bagi daerah yang memiliki potensi sungai yang melimpah. 32. Dibutuhkan jaringan telekomunikasi di Kecamatan Sojol yang dapat melayani kebutuhan masyarakat terkait akses telekomunikasi untuk memudahkan komunikasi sosial dan kepentingan perekonomian di daerah ini. 33. Dibutuhkan bantuan pendanaan untuk pengembangan pariwisata bahari di desa Dompo, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli. 34. Dibutuhkan kepastian hukum dan proses rekrutmen yang berbeda antara honorer K-2 dan para pendaftar jalur umum, dalam penerapan sistem CAT, karena para pegawai Honorer K-2 telah lama mengabdikan dirinya untuk pelayanan di instansi terkait.
58
35. Diharapkan tersedianya lapangan pekerjaan di Kecamatan Sojol, termasuk pengembangan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah untuk meminimalisir migrasi penduduk. 36. Dibutuhkan penguatan bagi pelestarian tradisi/kebudayaan asli Buol melalui program-program Pemerintah Daerah. 37. Dibutuhkan penuntasan kasus penembakan yang menewaskan warga Buol yang menimbulkan ketidakpastian masalah hukum di tengahtengah masyarakat Buol. V. PENUTUP Dengan dilaksanakannya kegiatan kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI di 3 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah meliputi Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, dan Kabupaten Buol, ditemukan sejumlah persoalan yang masih menjadi masalah penting di Sulawesi Tengah diantaranya: permasalahan di bidang Desa, permasalahan di bidang Jalan dan Jembatan, permasalahan di bidang Perhubungan Udara, permasalahan di bidang Perhubungan Laut, permasalahan di bidang Banjir dan Abrasi Pantai (SDA), permasalahan di bidang Irigasi dan Air Bersih (SDA), permasalahan di bidang Perumahan Rakyat, permasalahan di bidang Pendidikan dan Kesehatan, permasalahan di bidang Pertanian dan Perikanan,
permasalahan
di
bidang
Listrik
dan
Telekomunikasi,
permasalahan di bidang Pariwisata, permasalahan di bidang Kepegawaian dan
Tenaga
Kerja,
permasalahan
di
bidang
Pelestarian
Adat
dan
permasalahan di bidang Pelanggaran HAM. Kegiatan kunjungan kerja ke daerah pemilihan sangat berguna untuk memetakan persoalan pembangunan yang
dihadapi secara real di
lapangan. Sejumlah masukan dari unsur masyarakat dan stakeholder di daerah termasuk Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah, terkait pembenahan sejumlah isu/permasalahan dalam bidang infrastruktur dapat 59
menjadi input kasus (data yang reliable) yang akan bermanfaat dalam agenda-agenda DPR khususnya di Komisi V. Sedangkan input kasus yang bukan merupakan kompetensi Komisi V dimana Bapak Ahmad H.M. Ali, SE berada, dapat ditindaklanjuti ke komisi terkait melalui anggota DPR RI dari fraksi Partai NasDem. Demikian laporan kegiatan kunjungan kerja di Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan harapan
dapat
memberikan
deskripsi
terkait
pelaksanaan
kegiatan
kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI, Ahmad H. M. Ali, SE, fraksi Partai NasDem, dalam masa Persidangan Ketiga, Tahun sidang 2014/2015.
Jakarta, 20 Mei 2015 Anggota DPR RI,
( Ahmad H. M. Ali, SE )
60
