H a l |V- 1
BBA ABB V V A AR RA AH HK KEEBBIIJJA AK KA AN NK KEEU UA AN NG GA AN N D DA AEER RA AH H
5 .1
ARAH PENGELOLAAN APBD
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaann Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah 5 (lima) tahun kedepan. Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PBHTB, Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan (PPH-21), Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, SDA Land-Rent dan Migas, SDA Bidang Perikanan dan Kelautan, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus(DAK).
H a l |V- 2
Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali Pemerintah Daerah karena
alokasi dana
tersebut ditentukan oleh
Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari APBN yang dialokasikan pada daerah dan formula dana alokasi umum (DAU) Kabupaten/Kota yang berlaku.
Dengan
demikian
untuk
menjamin
pendapatan
daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong memfokuskan pada Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Bagi Hasil yang dipisahkan juga menjadi sumber pendapatan lain. Selain dana dari penerimaan
daerah
mengharapkan
tersebut,
kucuran
dana
daerah yang
Kabupaten
Parigi
bersumber
dari
Moutong Pemerintah
Pusat/propinsi berupa dana Inpres Percepatan yang mana dana tersebut sesuai dengan kebijakan bersama Pemerintah propinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah
pusat
serta
Kabupaten/Kota
yang
diperuntukan
bagi
kepentingan pelaksanaan percepatan pembangunan di propinsi Sulawesi Tengah termasuk Kabupaten Parigi Moutong. Sedangkan dana masyarakat dan swasta juga sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong. Sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Parigi Moutong selama 5 (lima) Tahun (2003-2008) secara keseluruhan adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1 Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2003 2003 – 200 2007
H a l |V- 3
(Jutaan Rupiah) Rupiah) Uraian Pendapatan Daerah
2003
% Growth
2004
% Growth
2005
144,508
182,158
26.05 205,569
-
7,840
1,707
3,716
4,295
15.58
4,519
5.22
140,792
170,022
20.76
196,055
15.31
100
-
136,668
180,451
32.04
196,920
9.13
Belanja Tidak Langsung
88,420
107,657
21.76
131,566
22.21
Belanja Langsung
48,247
72,794
50.88
65,354
(10.22)
7,840
1,707
Silpa Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Daerah
Surplus / (Defisit)
12.85
4,994
8,649
Lanjutan Tabel 5.1 ………..
354,947
% Growth 72.67
434,317
% Growth 22.36
Silpa
8,649
406.68
19,820
129.16
Pendapatan Asli Daerah
9,361
107.15
10,451
11.64
344,586
75.76
396,511
15.07
Uraian Pendapatan Daerah
Dana Perimbangan
2006
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Belanja Daerah
1,000
2007
27,355 2,635.50
335,127
70.18
433,641
29.40
Belanja Tidak Langsung
168,305
27.92
169,383
0.64
Belanja Langsung
166,822
155.26
264,257
58.41
Surplus / (Defisit)
19,820
676
Sumber ;LKPj Bupati Parimo, 2003-2007
Sebelum menentukan arah kebijakan umum pendapatan dan belanja daerah anggaran lima tahun yang akan datang, maka perlu diketahui perkembangan arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah akan disampaikan berikut ini.
H a l |V- 4
ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5 .1.1
Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan daerah. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakekat otonomi, secara bertahap Daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian daerah otonom adalah kemampuan untuk membiayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan keuangan dan kewenangan-kewenangan yang bersifat pokok. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah,
yakni
sekitar
90%
hingga
97%.
Sedangkan
sumber
pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain Bagian Laba Perusahaan Daerah (PRUSDA), Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi
DAU
secara
bertahap
dapat
mulai
dikurangi
ketergantungannya dan peningkatan sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :
H a l |V- 5
1.. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali menimbulkan permasalahan dengan masyarakat khususnya swasta yang baru mulai tumbuh. tumbuh. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan menghambat pertumbuhan sektor riil. Untuk itu perlu di kembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan dengan : Gambar 5.1 Proyeksi Jumlah PAD KabupatenParigi Moutong Tahun 20092009-2013 (Dalam Jt Rp) 25.000
ANGKA PROYEKSI
20.000
15.000
10.000
5.000
PAD
2009
2010
2011
2012
2013
13.883
15.736
17.590 TAHUN
21.297
23.151
a. Perbaikan manajemen Dengan
perbaikan
manajemen
diharapkan
mampu
merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. b. Peningkatan investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif . Hal ini dapat dicapai dengan menjaga
H a l |V- 6
stabilitas ekonomi daerah, menyederhanakan prosedur perijinan, mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara
pemerintah
Kabupaten
pusat,
Parigi
meningkatkan
provinsi,
Moutong
kepastian
dan
maupun
hukum
produk
perda
antar
sektor,
terhadap
usaha,
menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya. c. Optimalisasi Pengelolaan Perusahaan Milik Daerah Peningkatan
PAD
juga
dapat
diraih
dengan
meningkatkan target pendapatan pengelolaan perusahaan milik daerah.
Optimalisasi
manajemen
pengelolaan
Prusda
dan
ekspansi usaha dilakukan peningkatan pendapatan Prusda. Ekspansi usaha juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu hal diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, selain itu upaya tersebut jika diperlukan perlu didukung rencana untuk membentuk jenis usaha pelayanan yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Parigi Moutong. 2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaikbaiknya,
meskipun
relatif
sulit
untuk
memperkirakan
jumlah
realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan
H a l |V- 7
naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian. Gambar 5.2 Proyeksi Jumlah Dana Perimbangan Perimbangan Kabupaten Parigi Moutong Tahun 20092009-2013 (Dalam Jt Rp) 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 PERIMBANGAN
2009
2010
2011
2012
2013
523.994
592.594
661.194
798.395
866.995
Adapun sumber umber penerimaan daerah terdiri atas 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Lain Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab bab sebelumnya, maka diharapkan proyeksi pendapatan daerah tahun 2009-2013 200 adalah sebagai berikut : Gambar 5.3 Proyeksi Jumlah Pendapatan Kab.Parigi Moutong
H a l |V- 8
Thn 20092009-2013 (Dlm Jt Rp) 1.000.000 866.225
900.000
941.466
800.000 640.503
700.000
715.744 600.000 500.000
565.263
400.000 300.000 200.000 100.000 PENDAPATAN
2009
2010
2011
2012
2013
565.263
640.503
715.744
866.225
941.466
5.1.2 ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus haru memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan
H a l |V- 9
kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut : 1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama
yang
berhubungan
langsung
dengan
kepentingan
masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan
anggaran
tahun
2008-2013
diprioritaskan
untuk
mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, pembangunan dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pengembangan potensi pertanian, perkebunan dan perikanan Kabupaten Parigi Moutong serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan yang berimplikasi pada terwujudnya Parigi Moutong sebagai kabupaten terdepan. 3. Tolok Ukur Dan Target Kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan urusan. 4. Optimalisasi Belanja Langsung
H a l |V- 10
Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai dengan upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan untuk mewujudkan kabupaten terdepan di propinsi Sulawesi Tengah, melalui strategi melaksanakan pemerintahan yang bersihdan berwibawa, optimalisasi sumber-sumber pendapatan, mendorong peranserta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan ekonomi dan menjaga akselerasi pembangunan terhadap lingkungan. 5. Transparan dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan yang transparan berarti pula masyarakat mudah dalam mengakses informasi. Pertanggungjawaban belanja APBD. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja
penyelenggaraan
pemerintahan
diprioritaskan
untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
H a l |V- 11
Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dan disiplin kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. perundang ngan. Perkembangan target alokasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (20082013) diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun ketahun sebagaimana berikut ;
Gambar 5.4 Proyeksi Jumlah Belanja Kab.Parigi Moutong THN 20092009-2013 (Dlm Jt Rp) 1.000.000 930.321
900.000 855.459 800.000
ANGKA PROYEKSI
700.000
705.735 630.872
600.000 556.010 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 BELANJA
2009
2010
2011
2012
2013
556.010
630.872
705.735 TAHUN
855.459
930.321
H a l |V- 12
5 .1.3
PEMBIAYAAN DAERAH
Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2008-2013, surplus anggaran diperkirakan terjadi pada 5(lima) tahun mendatang. Pembiayaan anggaran belanja masih tetap mengharapkan alokasi dana perimbangan dan meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun ketahun. Untuk ketambahan anggaran pendapatan antara lain diharapkan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan pinjaman daerah jika diperlukan. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan
pemasukan
meningkatkan
laju
pada
PAD
juga
pertumbuhan
diharap
ekonomi
mampu dengan
berkembangnya sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai keunggulan
komparatif
daerah.
Selanjutnya
untuk
pengeluaran
pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk belanja rutin. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk belanja modal dan penyertaan modal kepada usaha PRUSDA yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk lebih memperjelas proyeksi APBD tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 5.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 2009 – 2013 2013 (Jutaan Rupiah) Rupiah) Uraian Pendapatan Daerah
2009
2010
565,263
640,503
2011
2012
715,744 866,225
2013 941,466
H a l |V- 13
Pendapatan Asli Daerah
13,883
15,736
523,994
592,594
27,386
32,173
Belanja Daerah
556,010
630,872
Belanja Tidak Langsung
222,096
244,353
266,611
Belanja Langsung
333,914
386,519
439,124 544,334 596,938
Surplus / (Defisit)
9,252
9,631
Dana Perimbangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
17,590
21,297
23,151
661,194 798,395 866,995 36,960
46,533
51,320
705,735 855,459
930,321
10,009
311,125 333,383
10,766
11,145
