42 Tka Di Deportasi Ke Negara Asalnya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sebanyak 42 Tenaga Kerja Asing yang ada di Sulawesi tenggara terpaksa harus dipulangkan ke Negara asalnya (Deportasi-red) oleh pihak imigrasi karena izin tinggalnya sudah habis. Dari 42 TKA tersebut 15 diantaranya bekerja di PT Virtue Dragon Nikel Industri di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe.
Kepala sub seksi penindakan dan ke imigrasian Kendari Sulfian Efendi. FOTO : FT
Tenaga Kerja Asing yang dipulangkan itu mayoritas adalah tenaga kerja asal tiongkok China dan itu dikarenakan izin tinggalnya sudah habis, termasuk yang dokumennya tidak lengkap sehingga melanggar pasal 116 Undang-undang Tentang ketenaga Kerjaan.
Kepala sub seksi penindakan dan ke imigrasian Kendari Sulfian Efendi membenarkan, jika sudah ada 42 tenga Kerja Asimng yang dipulangkan paksa, karena dokumen nya kurang lengkap serta izin tinggalmnya sudah habis masa berlakunya. “Pendeportasina itu terhadap TKA terus di lakukan pihak imigrasi, jika ditemukan yang tidak melengkapi dokumen serta izin tinmggalnya dan it uterus dilakukan pemeriksaan berkas di kantor imigrasi hingga melakukan razia, Ujarnya singkat saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (19/1). FT / MAN
Gaji Tka Tidak Jauh Beda Tanga Kerja Lokal tegas.co, KENDARI, SULTRA – Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Sultra belum habis dibahas, selain keberadaannya dapaty menghambat penyerapan tenaga kerja lokal, termasuk pengupahan tenaga kerja asing dan local sangat berbeda. Dimana tenaga kerja Asing lebih tinggi disbanding tenaga kerja local yang di upah sesuai standar Upah Minimum Provinsi.
Salah satu pekerjaan teknis yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing di Pabrik Smelter di Kecamatan Morosi, Konawe. FOTO : FT
General manager PT Virtue Dragon Nikel Industri Rudi Rusbandi mengaku, jika dalam pengupahan di lokasi pekerjaan pabrik smelter di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe antara tenaga kerja asing dan local tidak jauh berbeda. “Perbedaan itu hanya dilihat dari jenis pekerjaan saja. Kalau kerjanya tehnis, makah gajinya lebih besar dari yang bekerja hanya sebagai tukang pikul,”Ujarnya kepada media ini beberapa waktu lalu saat ditemui di salah satu Hotel di Kendari Sultra. Menurutnya, adanya rumor tentang upah tenga kerja asing asal tiongkok hingga Rp 90 juta per bulannya itu hanya bualan orang yang tidak bertanggungjawab. “Tidak ada di dunia ini buruh atau tenaga kerja yang upahnya sampai segituan. Itu hanya bualan orang saja, dan yang benar gaji buruh atau tenaga kerja berkisar Rp 3 – 5 Jutaan saja.”katanya. Maraknya TKA yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara akhir-akhir ini untuk menjadi tenaga kerja di Pabrik milik PT VDNI di kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, mendapat protes dari beberapa elemen masyrakat. Baik protes dari segi jumlahnya hingga protes dari sisi pengupahan yang terbilang tinggi di bandingkan tenaga kerja lokal . FT / MAN
Perairan Teluk Kendari Normal, Wakatobi Yang Tinggi tegas.co, KENDARI, SULTRA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kendarti merilis tentang prakiraan cuaca untuk ketinggian laut di perairan Sulawesi Tenggara. Untuk periran laut di teluk Kendari masih normal yakni dengan tinggi gelombang berkisar 0,25 meter hingga 1,25 meter. Gelombang tertinggi berlokasi di perairan laut Wakatobi dan laut Banda dengan ketinggian gelombang 1,5 meter hingga 2,5 meter.
Kepala BMKG Kendari Addi Setiadi
“Untuk Prakiraan Cuaca mengenai kondisi gelombang laut di wilayah Sultra masih diambang batas normal. Perairan teluk kendari yang masih biasa dan normal, di perairan laut Wakatobi dan laut banda yang tinggi mencapai 2,5 meter,”Ujar Kepala BMKG Kendari Addi Setiadi saat ditemui beberapa waktu lalu.
Menurutnya, prakiraan cuaca di laut itu dengan tinggi gelombang ini di pengaruhi dengan musim angin barat yang saat ini sedang terjadi. “awal tahun ini gelombang laut belum menandakan adanya gelombang tinggi, sehingga masih aman untuk melakukan pelayaran, khususnya kapal-kapal besar,”katanya. Namun demikian, Addi Setyadi tetap mengingatkan untuk selalu waspada, karena prakiraan cuaca juga biasa berubah. Untuk itu kesiapan yang bepergian dengan menggunakan kapal laut tetap harus waspada dengan kelengkapan peralatan yang harus siap. Ditambahkan, untuk informasi prakiraan gelombang tinggi setiap hari di sebarkan kepada pihak syahbandar, sehingga pemilik kapal penumpang maupun kapal barang dapat memperhatikan kondisi gelombang sebelum berlayar. FT / MAN
Pemprov Sultra Ambil Alih Tunggakan Kota Kendari tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terpaksa harus ambil alih atas pembayaran program cerdas Sultraku yang bekerja sama dengan Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra H. Damsid, saat memberikan keterangan pers. FOTO :dok
Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sultra H Damsid mengatakan, pihaknya melakukan pengambilalihan pembayaran karena penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak Unisula yang dikarenakan pihak pemerintah Kota belum menyelsaikan pembayaran “Sudah tidak ada masalah lagi karena Pak Gubernur sudah mengambil alih, sehingga pemrov yang akan menyelesaikan seluruh tunggakan untuk pemerintah Kota Kendari,” Ungkapnya Via Ponsel, Kamis (19/1) Mantan Dekan Fisif Unhalu itu menegaskan, selama ini isu terkait tunggakan sama sekali tidak benar, hanya saja ada perbedaan persepsi. Dimana jumlah kuaota sebelumnya tidak sesuai. “Harusnya kuotanya hanya 100 orang, tetapi yang ada malah 300,” ujarnya. Estimasi pembayaran yang harus diselesaikan oleh pemprov yakni sebesar Rp. 1 Milyar yang akan dibayarkan melalui APBD. Sebagai tambahan, cerdas Sultraku merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan daerah asal tempat mahasiswa yang bersangkutan berasal, dengan pembagian pembayaran yakni 50 persen ditanggung Pemprov dan 50 persen ditanggung Kabupaten dan Kota setempat. FIY / MAN
Pilwali, Guru Dan Kepsek Dipastikan Netral tegas.co, KENDARI, SULTRA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) Kota Kendari yang akan segera dihelat pada 15 Februari 2017 mendatang tinggal menghitung hari. Waktu pencoblosan yang makin kasif itu membuat para Calon walikota dan walkil Walikota makin intens untuk mencari simpatisan dan dukungan. Salah satunya ada di komunitas guru yang menjadi target para calon untuk dijadikan sebagai basis dukungan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari. Makmur. FOTO : LINA
Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kota Kendari, Makmur memastikan bahwa seluruh guru dan kepala sekolah lingkup Kota Kendari bisa bersikap netral dan tidak ikut-ikutan dalam
kampanye. Bersikap netral, tetapi bukan berarti ia melarang guru dan kepsek untuk menentukan pilihan bagi pemimpin Kota Kendari periode lima tahun mendatang. “Ikut kampanye ketika mendengar visi dan misi dari calon yang akan dipilih tetap boleh saja, selama tidak menggunakan atribut sebagai PNS dan tidak menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas,” Ujarnya kepada sejumlah media saat ditemui di kantornya, Kamis (19/1). Menurutnya, sebagai warga negara yang dijamin akan hak pilihnya, tidak ada larangan untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilih, namun tidak ada pula tekanan atau paksaan yang akan dilakukan untuk memilih satu calon tertentu. “Guru dan Kepsek juga kan bisa menentukan pilihan asal jangan sampai memaksakan kehendak, misalnya pilihannya harus sama dengan saya tidak seperti itu, apa yang menjadi pilihan seseorang harus dihargai jangan sampai hanya karena ingin menang menghalalkan segala cara,” tukasnya. FIY / MAN
Usulan Unbk Smpn Di Kota Kendari Bertambah tegas.co, KENDARI, SULTRA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Kendari menambah usulan sekolah untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK). Sebelumnya diusulkan delapan sekolah, kini menjadi sepuluh sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari. Makmur. FOTO : LINA
“Awalnya kami hanya mengusulkan delapan sekolah antara lain SMPN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan SMPN 20, tapi kami tambah lagi dua sekolah yakni SMPN 13 Kendari dan SMP Frater,” terangnya,”Ujar Makmur, S.pd, M.pd, Kepala Dinas Pendidikan Kota kendari Makmur, Kamis (19/1/). Dikatakannya, ditambahnya jumlah usulan tersebut dikarenakan dua sekolah yang baru saja diusulkan telah memenuhi unsur untuk mengikuti UNBK. Dimana sejak awal dikatakan bahwa syarat untuk mengikuti UNBK ketika sekolah yang bersangkutan memiliki minimal 20 Komputer dan satu unit komputer server. Begitu pula dengan teknisi yang akan melakukan pengawasaan pada saat hari pelaksanaan UNBK. “Total usulan kami 10 sekolah, nanti kita tinggal tunggu dari kementrian berapa yang disetujui, mudah-mudahan saja semua sekolah yang kami usulkan bisa ikut karena sudah memenuhi persyaratan,”Katanya berharap. FIY / MAN
Puluhan Pns Lingkup Sultra Masih Belum Jelas Statusnya tegas.co, KENDARI, SULTRA – Terdapat puluhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga saat ini belum jelas akan statusnya pasca peralihan pada tahun 2016 lalu. Dikatakan Kepala Biro Organisasi, Haris Lamarundu, jika saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan berkas dari PNS yang dialihkan ke Provinsi.
Anggota TNI dari Koramil Sukapura saat memberikan pelatihan baris berbaris kepada anggota Pramuka di kawasan Gunung Bromo. FOTO : AHMAD sUGENG LAKSONO
“Sudah turun ke kabupaten/kota masing-masing PNS yang dialihkan pada tahun 2016 lalu, terhitung sejak 30 Maret dan diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan pengalihan berkas dari kabupaten ke provinsi sampai Desember 2016, tapi hingga saat ini masih ada, saya tidak ingat persis yang masih belum jelas statusnya,” terangnya saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (18/1).
Dikatakannya, pihak SKPD yang dialihkan PNSnya dari kabupaten ke provinsi harusnya memfasilitasi proses pengalihan tersebut, karena akan diurus di BKD kemudian disampaikan ke BKN untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Jika pengalihan tersebut masih belum melengkapi berkas, maka PNS yang bersangkutan akan menjadi tidak jelas status PNSnya, karena tidak tercover di kabupaten/kota asal , tidak pula tercover di provinsi. “Jelas saja jika tidak lengkap maka akan tidak terima gaji, kasihan anak dan istri, jika sudah lengkap pasti gajinya akan diberikan, tapi kalau sudah menggantung seperti saat ini maka kabupaten atau provinsi tidak bisa memberikan gaji,” ujarnya. Sanksi paling berat yang akan diterima PNS bersangkutan jika terus-terus membiarkan berkasnya dan tidak segera melengkapi pengalihan tersebut maka statusnya sebagai PNS akan dicabut. “Sudah ada keputusan dari Mendagri jika tidak segera mengurus pengalihan maka akan dicabut dan tidak akan menjadi PNS lagi,” tegasnya. FIY / MAN
59 Uptd Baru Diusulkan Di Setda Sultra tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sebanyak 59 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diusulkan di Setda Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Hal tersebut dikatakan Kepala Biro Organisasi Setda Sultra, Haris Lamarundu,
saat ditemui di Ruang Kerjanya, Rabu (18/1).
Kepala Biro Organisasi Setda Sultra, Haris Lamarundu. FOTO : FIY
Menurut Haris, usulan tersebut disampaikan oleh 24 SKPD lingkup Setda Sultra, namun jumlah tersebut masih bisa berubah jika ada penambahan usulan. “Usulannya masih bisa berubah, karena kami masih tunggu usulan dari SKPD lainnya lagi,” ujarnya. Disebutkan, dari 24 SKPD yang masuk, jumlah UPTD usulan terbanyak berasal dari Dinas Kehutanan yakni sebanyak 29 UPTD, karena banyak yang ditarik dari kabupaten/kota. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan 11 UPTD. Terkait pembagian UPTD sendiri akan dikembalikan ke Depdagri untuk menentukannya, begitu juga dengan usulan tersebut apakah akan diamini atau tidak. Untuk pengusulannya sendiri masih akan diberikan tenggang waktu hingga akhir Januari 2017, kemudian akan diusulkan pada pemerintah pusat. FIY / MAN
Mkjp Dan Genre Jadi Program Prioritas Bkkbn tegas.co, KENDARI, SULTRA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki dua program prioritas pada tahun 2017. Dua program yang akan menjadi prioritas BKKBN Sultra yakni penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Program Generasi Berencana (Genre).
Kantor BKKBN Sultra yang terletak di jalan balai Kota I Kota Kendari . FOTO : FIY
Kepala BKKBN Sultra Ali Ismail mengatakan, dua program tersebut menjadi program utama karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. “MKJP berupa susuk, menjadi prioritas utama karena suntik dan pil itu penggunaannya lebih beresiko, jadi kami tidak menganjurkan untuk gunakan suntik dan pil,” terangnya, Rabu (18/1). Untuk itu, cara efektif yang dipilih untuk menekan laju pertumbuhan yakni MKJP agar seimbang laju pertumbuhan ekonomi dan penduduk. “Kami akan sosialisasikan untuk program MKJP ini kepada masyarakat luas, sehingga
untuk penggunakan pil dan suntik bisa dihindari dulu,” Ujarnya. Sementara untuk Genre sendiri pihaknya akan memilih duta genre yang berasal dari pelajar dan mahasiswa yang dinilai memiliki kepedulian kepada generasi muda. FIY / MAN
Kuota Jama,ah Haji Sultra Bertambah
Bakal
tegas.co, KENDARI, SULTRA – Sejak diumumkannya penambahan Kuota Haji untuk Indonesia dari Pemerintah Saudi Arabiah, berdampak kepada penambahan kuota Jama,ah haji di daerah-daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara. Penambahan Kuota Haji diperkirakan naik 20 persen dari kuouta tahun 2016 lalu.
Kepala Bidang Urusan haji dan Umroh Kementrian Agama Sulawesi Tenggara Mawasi. FOTO : FT
Dengan adanya penambahan Kuota haji untuk Indonesia di tahun 2017, maka jama,ah haji di Sultra pada khususnya yang gagal berangkat pada tahun 2016 lalu, termasuk yang sudah lama terdaftar sebagai daftar tunggu akan menjadi priopritas oleh kemendepag untuk memberangkatkan haji tahun 2017 ini. “Tahun 2016 lalu ada pengurangan Kuota haji untuk Sultra yakni 20 persen, sehingga yang diberangkatkan haji dari Sultra hanya sebanyak 1.668 jamaah haji,”Ujar Mawasi, Kepala Bidang Urusan Haji dan Kemenag Sultra, rabu (18/1) Menurut Mawasi, jumlah jama,ah haji asal Sultra yang gagal berangkat terkait kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengurangi Kuota haji itu sebanyak 333 jama,ah Haji. “yang tertunda keberangkatannya tahun 2016 lalu akan menjadi prioritas kemenag Sultra untuk pemberangkatan Haji di tahun 2017 ini,”Katanya. FT / MAN
