PERATURAN PENGGUNAAN TKA UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 DAN PERMEN NO : 07 TAHUN 2006
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI
DEPNAKERTRANS R.I
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA YANG MEMPEKERJAKAN TKA (sesuai UU 13 TH. 2003) a. b.
c. d. e.
Memiliki izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk Menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA (tidak berlaku bagi jabatan direksi dan/atau komisaris); Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; Membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakan; Memulangkan TKA ke negara asal setelah hubungan kerja berakhir. 2
1
Kepmenakertrans Bidang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ( sebagai Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2003 ) Pasal 42 ayat 1: Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk Peraturan Pendukung: Kepmenakertrans No. Kep. 228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kepmenakertrans No. Kep. 223/MEN/2003 tentang JabatanJabatan di Lembaga Pendidikan yang dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi Kepmenakertrans No. kep. 20/MEN/III/2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja asing Permenakertrans No. Per.07/MEN/III/2006 tentang 3 Penyederhanaan Prosedur Memperoleh IMTA
Kepmenakertrans No. 228/Men/2003 tentang Tatacara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTKA) (Pelaksanaan Pasal 43 ayat (4) UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) •
Pasal 3: (1). Pemberi kerja yang menggunakan TKA harus memiliki RPTKA (2). RPTKA digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan ijin mempekerjakan TKA (IMTA)
RPTKA
IMTA 4
2
# Sesuai Undang – undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagaankerjaan dan # Kepmenakertrans Nomor : 228 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan RPTKA
Pengesahan RPTKA 2 Hari Kerja Dapat dilakukan Koordinasi Instansi Teknis terkait
Keterangan Syarat Permohonan Pengesahan RPTKA : BARU: 1.Surat Permohonan tertulis dari pemberi kerja TKA. 2.Formulir Isian RPTKA yang sudah dilengkapi 3.Foto Copy Surat Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang. 4.Akte Pengesahan sebagai Badan Hukum. 5.Keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah Daerah setempat; 6.Bagan/Struktur Organisasi Perisahaan; 7.Copy surat penunjukkan TKI sebagai pendamping; 8.Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-undang No.711981; 9.Foto Copy Kontrak pekerjaan bagi perusahaan jasa
Dirjen Binapendagri Untuk permohonan 50 orang keatas DIR PTA Untuk permohonan Sampai dengan 50 orang
SK Pengesahan RPTKA
2 Hari Kerja PERUBAHAN:
PERPANJANGAN: 1. Pemberi kerja dapat mengajukan, 1. Surat Permohonan te.ftulis clad pemberi kerja TKA. perubahan RPTKA sbb: 2. Formulir Isian RPTKA-1 (L:I,II,III,IV) a. Penambahan. pengurangan jabatan 3. Foto Copy RPTKA lama yang akan diperpanjang; beserta jumlah TKI dan; atau 4. Foto Copy S1UP dari Instansi yang berwenang, b. Perubahan jabatan dan; atau 5. Foto Copy Akte pengesahan bagi perusahaan; c. Perubahan lokasi kerja. 6. Keterangan domisili perusahaan dari Pemerintah 2. Permohonan perubahan RPTKA Daerah setempat (KEPMEN 228 Pasal 4 & 5); disertai dengan bukti-bukti 7. Bagan / Struktur Organisasi Perusanaan; 8. Bukti Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang mash pendukung antara lain: berlaku sesuai dengan Undang-undang No.7/1981: • Perluasan Usaha; 9. Foto Copy Kontrak pekerjaan bagi perusahaem jasa • Bukti Eksport; penunjang; • Penambahan 1 perubahan jenis 10.Laporan Pelaksanaan Program Diklat bagi TKI.
produksi.
5
SURAT KEPUTUSAN DAN JANGKA WAKTU RPTKA Kepmenaker No.228/MEN/2003 pasal 10: Surat keputusan pengesahan RPTKA memuat: - Alasan penggunaan TKA - Jabatan dan/atau kedudukan TKA - Besarnya upah - Jumlah TKA - Lokasi kerja TKA - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang ditunjuk sebagai pendamping - Warga negara - Jangka waktu penggunaan TKA RPTKA < 5 tahun (dapat diperpanjang) 6
3
IJIN MEMPEKERJAKAN TKA ( IMTA ) Pasal 42 ayat 1 UU 13/2003 - Ijin dari Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk - Pemberi kerja bukan perseorangan (sponsorship) - Tidak berlaku bagi pegawai diplomatik dan konsuler - Untuk jabatan dan waktu tertentu 7
Kepmenakertrans No. 20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
PEROLEHAN IMTA – BARU – PERPANJANGAN
8
4
KEWENANGAN PENERBITAN IMTA (Kep-20/MEN/III/2004) a. IMTA BARU, diterbitkan oleh : Menakertrans c.q Ditjen Binapendagri b. IMTA PERPANJANGAN, diterbitkan oleh : * Menakertrans c.q Ditjen Binapendagri untuk TKA dengan lokasi kerja lebih dari 1 (satu) provinsi * Dinas yang membawahi bidang ketenagakerjaan di Provinsi untuk TKA dengan lokasi kerja dalam 1 (satu) provinsi 9
BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA (Kepmen 20/III/2004, ) (Sekarang)
IMTA
5
PERSYARATAN MEMPEROLEH IMTA BARU • • • • • • • •
Copy surat keputusan pengesahan RPTKA Copy pasport TKA yang akan dipekerjakan Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan Copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar Copy KITTAS Copy perjanjian kerja Bukti pembayaran dana kompensasi 11
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02) (Kepmen 20/III/2004)
6
PERSYARATAN MEMPEROLEH IMTA PERPANJANGAN • • • •
Formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi IMTA yang masih berlaku Bukti pembayaran dana kompensasi Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping • Copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku • Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar • Copy KITTAS 13
INSTRUKSI PRESIDEN R.I NOMOR 3 TAHUN 2006 (27 Februari 2006) tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
Menyederhanakan prosedur pemberian izin tinggal bagi investor/TKA : cukup mempunyai dua jenis ijin • IMTA dari Depnakertrans • KITTAS dari Kantor Imigrasi
14
7
BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA (Permen 7/III/2006)
TA-01 Copy Telex
PERSYARATAN MEMPEROLEH IMTA BARU (Permen no. 07/MEN/III/2006) • • • • • • • • •
Copy surat keputusan pengesahan RPTKA; Copy pasport TKA yang akan dipekerjakan; Daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan; Copy ijazah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan; Copy surat penunjukan tenaga kerja pendamping; Copy draft perjanjian kerja; Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri; Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; Materai Rp. 6.000,16
8
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02) (Permen07/III/2006)
PERSYARATAN MEMPEROLEH IMTA PERPANJANGAN (Permen no. 07/MEN/III/2006) • IMTA • Bukti pembayaran dana kompensasi • Laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping • Copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku • Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar • Materai Rp. 6.000,18
9
BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA (Kepmen 20/III/2004) (Sekarang)
IMTA
BAGAN PROSES PENYELESAIAN IMTA (Permen 7/III/2006) (Yang Baru) TA-01 Copy Telex
19
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02) (Kepmen 20/III/2004) (Sekarang)
BAGAN PROSES PENYELESAIAN PERPANJANGAN IMTA (TA - 02) (Permen 07/III/2006) (Yang baru)
20
10
MANFAAT PERBAIKAN PERATURAN Kepmen 20/2004 Permen 07/2006 1.
2.
Lebih cepat dan efisien RPTKA : 4 hari menjadi 3 Hari IMTA : 7 hari menjadi 4 hari REKOMENDASI (TA01) : 2 hari Menjadi 1 hari kerja IMTA diperoleh sebelum TKA datang ke Indonesia Tidak harus menungu perolehan Kittas
3. Waktu penyelesaian lebih cepat 4. Formulir RPTKA DAN IMTA gratis dan dapat diakses di infokerja.web.id
21
11
