4 PEMBANGUNAN PERIKANAN DI WILAYAH PENELITIAN 4.1 Program Pembangunan Perikanan 4.1.1 Provinsi Banten Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007) menyebutkan bahwa visi institusi tersebut untuk periode 2007 – 2012 adalah ”Banten Berwawasan Kelautan dan Perikanan 2012”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten mempunyai misi : (1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan lainnya, (2) mewujudkan peran sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, (3) meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan, (4) mengembangkan wawasan dan orientasi pembangunan kelautan dan perikanan, (5) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan. Adapun tujuan pembangunan yang ingin adalah : (1) meningkatkan produksi hasil-hasil perikanan, pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, nelayan dan pembudidaya ikan serta menerapkan manajemen usaha profesional di bidang perikanan dan kelautan, (3) menyediakan infrastruktur dan meningkatkan investasi di bidang perikanan dan kelautan, (4) menyiapkan perangkat aturan pengelolaan dan meningkatkan pengawasan, pengendalian serta meningkatkan kepedulian masyarakat guna menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan, (5) mengembangkan teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pembinaan mutu hasil perikanan, (6) meningkatkan konsumsi ikan per kapita bagi penduduk Provinsi Banten, dan (7) meningkatkan akses dan perluasan pasar hasil-hasil perikanan. Guna mencapai tujuan tersebut diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (2007) menetapkan kebijakan dan program-program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :
82
1) Memberdayakan sosial ekonomi dan budaya masyarakat kelautan dan perikanan dan mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 2) Mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, melalui program pengembangan budidaya perikanan dan program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. 3) Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan, melalui program pengembangan perikanan tangkap. 4) Mengembangkan dan memperkokoh industri penanganan dan pengolahan serta pemasaran hasil, melalui program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 5) Membangun pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, melalui program pembinaan masyarakat pesisir dan pengembangan pulau-pulau kecil. 6) Meningkatkan pelayanan usaha dan pengendalian perizinan perikanan, melalui program peningkatan pelayanan usaha dan pengendalian perizinan perikanan. 7) Mengembangkan budaya tertib hukum bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi, melalui program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 8) Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana alam laut, melalui program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. 9) Meningkatkan upaya konservasi dan mendorong peran aktif masyarakat dalam rangka konservasi kelautan dan perikanan, melalui program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di
83
kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan, dan program pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 10) Memberikan apresiasi kepada kelompok masyarakat, pemerintah dan media massa dalam hal pengembangan kelautan dan perikanan, melalui program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat. 11) Mendorong peningkatan kinerja aparatur, termasuk aparatur di daerah (kab/kota) untuk mempercepat akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan, melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur, dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 12) Mengembangkan budaya kerja dan pelayanan prima dalam bidang kelautan dan perikanan, melalui program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan disiplin aparatur. 4.1.2 Provinsi DKI Jakarta Otoritas manajemen pembangunan perikanan di Provinsi DKI Jakarta adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Sejalan dengan visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, yaitu ”terwujudnya Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia yang manusiawi, efisien dan berdaya saing global, dihuni oleh masyarakat yang partisipatif, berakhlak, sejahtera dan berbudaya dalam lingkungan kehidupan yang aman dan berkelanjutan”, maka visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provisi DKI Jakarta adalah ”terwujudnya masyarakat sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan secara berkelanjutan” (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, 2006). Adapun misi yang diemban oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut : (1) mendorong peningkatan ketahanan dan keamanan pangan yang bersumber dari hewan dan ikan, (2) melakukan penataan dalam pengelolaan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan, dan (3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pembangunan bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
84
Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta adalah : (1) mendorong penyediaan bahan pangan hewani yang aman, sehat, halal dan cukup bagi masyarakat, (2) meningkatkan pendapatan peternak, pembudidaya ikan dan nelayan, (3) memberdayakan usaha ekonomi kerakyatan, (4) meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan hewan ternak dan ikan serta pencegahan penularan penyakit hewan ke manusia, (5) meningkatkan kualitas lingkungan dan sumberdaya alam, (6) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan (7) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur (Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta, 2006). Lebih lanjut, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta (2006) menyebutkan bahwa dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan dilaksanakan melalui tiga program, yaitu : (1) program pengembangan produksi peternakan dan perikanan, (2) program penataan distribusi hasil peternakan dan perikanan, dan (3) program pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya laut. 4.1.3 Provinsi Jawa Barat Visi pembangunan perikanan di Provinsi Jawa Barat adalah ”Prima dalam Pelayanan Menuju Perikanan Jawa Barat yang Tangguh 2010”. Visi tersebut akan ditempuh melalui misi sebagai berikut : (1) mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya perikanan yang bernilai ekonomis dengan penerapan teknologi berwawasan lingkungan, (2) meningkatkan ketersediaan produk perikanan yang berkualitas untuk pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan bahan baku industri secara berkelanjutan, dan (3) meningkatkan kemampuan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya kelautan (Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, 2005). Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat (2005) juga menyebutkan bahwa berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan perikanan dan kelautan adalah : (1) meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan dan nelayan yang berorientasi peningkatan mutu dan nilai ekonomis produk, serta meningkatkan
85
kemandirian lembaga ekonomi rakyat bidang perikanan dengan penyediaan akses permodalan usaha dan manajemen pengelolaannya, (2) mendorong penyediaan dan pengkonsumsian gizi ikan yang mudah dan murah dengan pemanfaatan teknologi dan sumberdaya sekitar, dan (3) meningkatkan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berwawasan lingkungan untuk mendorong berkembangnya bisnis perikanan dan kelautan dengan pelaku utama adalah pembudidaya ikan dan nelayan kecil serta menggali sumber-sumber ekonomi baru di bidang perikanan dengan orientasi peningkatan penerimaan devisa dan pendapatan asli daerah. Adapun sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2010 adalah : produksi ikan sebesar 663.788 ton, berasal dari perikanan tangkap sebesar 214.072 ton dan perikanan budidaya sebesar 449.716 ton; ekspor hasil perikanan sebesar 8.647.876 ton; tingkat konsumsi ikan sebesar 26,5 kg per kapita per tahun; terserapnya tenaga kerja di bidang perikanan sebanyak 584.244 RTP; menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan dan kerusakan sumberdaya perikanan dan kelautan seminimal mungkin; tersedianya data dan informasi perikanan dan kelautan secara akurat sepanjang tahun; dan dijalinnya sinergitas antar SKPD dan stakeholders terkait. Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat (2005) menyebutkan bahwa program yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah : (1) program pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan, (2) program pengembangan agribisnis perikanan, (3) program ketahanan pangan, (4) program pengembangan usaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, (5) program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan (6) program pemantapan pemerintahan dan pembangunan desa. 4.1.4 Provinsi Jawa Tengah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah (2004) menyebutkan bahwa visi pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah adalah ”terwujudnya sumberdaya perikanan dan kelautan sebagai sumber utama penghidupan, pendapatan dan kesejahteraan yang berkelanjutan”. Sedangkan misinya adalah : (1) meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan, (2) meningkatkan dan menjaga
86
daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, (3) mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya perikanan dan kelautan, (4) meningkatkan iklim usaha yang kondusif, (5) meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan, (6) meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, (7) meningkatkan dan menguatkan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan, (8) meningkatkan dan menguatkan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan serta potensi pasar, (9) memberdayakan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, tujuan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2004-2008 adalah : (1) peningkatan produksi perikanan sebagai sektor unggulan, (2) rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut, dan restoking jenis sumberdaya ekonomis penting, (3) peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk hasil-hasil perikanan, (4) meningkatkan pendapatan petani nelayan melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berwawasan lingkungan, (5) meningkatkan ketahanan pangan melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan, (6) menghasilkan produk-produk perikanan berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor, (7) meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis, dan (8) keberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Lebih lanjut Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah (2004) menyebutkan bahwa sasaran pembangunan perikanan dan kelautan selama periode 2004-2008 adalah : volume produksi perikanan meningkat rata-rata sebesar 1,9% per tahun, yakni dari 394.360,45 ton pada tahun 2004 menjadi 427.349,03 ton pada tahun 2008 sedangkan nilainya diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 7,2% per tahun, yaitu dari Rp. 2.441,6 milyar pada tahun 2004 menjadi Rp. 3.223,4 milyar pada tahun 2008; ekspor hasil perikanan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,4% per tahun dalam volume, yakni dari 15.304 ton pada tahun 2004 menjadi 22.036 ton pada tahun 2008, dan 7,5% per tahun dalam nilai, yaitu dari US $ 69,421 juta pada tahun
87
2004 menjadi US $ 92,710 juta pada tahun 2008; pendapatan kotor per KK nelayan tangkap meningkat rata-rata 4,8% per tahun, yaitu dari Rp. 8.551.680,- (2004) menjadi Rp. 10.355.660,- (2008); pendapatan kotor per KK nelayan perairan pedalaman meningkat rata-rata 6,90% per tahun, yakni dari Rp. 3.701.720,- (2004) menjadi Rp. 4.836.010,- (2008); pendapatan kotor per KK pembudidaya tambak meningkat rata-rata 3,10% per tahun, yaitu dari Rp. 31.161.110,- (2004) menjadi Rp. 35.296.580,- (2008); pendapatan kotor per KK pembudidaya kolam meningkat ratarata 4,3 % per tahun, mina padi meningikat 10,6% per tahun dan karamba sebesar 10,3% per tahun; dan konsumsi ikan masyarakat meningkat rata-rata 2,4% per tahun, yaitu dari 12,70 kg per kapita per tahun pada tahun 2004 menjadi 13,93 kg per kapita per tahun pada tahun 2008. Guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan enam program pembangunan perikanan dan kelautan, yaitu : (1) penguatan dan pengembangan perikanan tangkap, (2) pembangunan dan pengembangan perikanan budidaya, (3) pengembangan agribisnis, (4) peningkatan SDM aparatur pemerintah daerah, (5) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan dan ekosistemnya, serta (6) peningkatan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. 4.1.5 Provinsi DI Yogyakarta Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DI Yogyakarta (2004) menyatakan bahwa
visi
institusi
tersebut
adalah”menjadi
fasilitator
dalam
rangka
mengembangkan masyarakat perikanan dan kelautan yang berdaya saing”, dengan misi (1) mewujudkan pelayanan intern dinas dan fasilitasi kepada masyarakat, (2) meningkatkan kualitas SDM yang berjiwa kewirausahaan, (3) mewujudkan peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang sejahtera dalam persaingan global, dan (4) mewujudkan pengaturan pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan yang optimal dan berkelanjutan untuk
meningkatkan
lingkungan.
kesejahteraan
masyarakat
dengan
melestarikan
fungsi
88
Sesuai visi dan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DI Yogyakarta dalam kurun tahun 2004-2008 adalah : (1) meningkatkan kemampuan, kompetensi dan profesionalisme aparat dinas dan UPTD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (2) mewujudkan masyarakat perikanan dan kelautan yang berkemampuan dalam melakukan usaha yang berdaya saing melalui peran aktif dinas dengan melibatkan seluruh stakeholders, dan (3) meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal guna mendukung pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan daya tarik investasi. Berdasarkan tujuan di atas, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DI Yogyakarta (2004) menyebutkan bahwa sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) terlaksananya peningkatan pelayanan intern instansi induk dan UPTD serta peningkatan kualitas SDM, (2) terwujudnya SDM perikanan dan kelautan yang berjiwa kewirausahaan dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma, (3) terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai dan menjamin kelancaran tugas, (4) terwujudnya SDM aparat perikanan dan kelautan yang dinamis di era globalisasi, (5) terwujudnya peningkatan kemampuan masyarakat dalam persaingan global, (6) terwujudnya jejaring/networking yang mantap di bidang perikanan dan kelautan dalam persaingan regional dan global, (7) terwujudnya jejaring/networking antara pemerintah dengan stakeholders yang dapat memperkuat posisi masyarakat, dan (8) terwujudnya penguatan kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan program pembangunan perikanan dan kelautan yang meliputi : pelayanan intern instansi induk dan UPTD; transformasi birokrasi bagi aparat pemerintah; peningkatan kualitas sarana dan kelengkapan sarana dan prasarana; rekayasa teknologi; fasilitasi pembudidayaan ikan; optimalisasi penangkapan di laut; pemberdayaan SDM pantai selatan; fasilitasi pengembangan sawah tambak; fasilitasi pembangunan PPI; peningkatan kemampuan nelayan; promosi perikanan dan kelautan; pengembangan kerjasama dengan propinsi, lembaga pendidikan dan dunia usaha; pembinaan dan pemberdayaan petani dan nelayan; penguatan modal usaha kelompok; penerapan dan pengembangan teknologi informasi; peningkatan kualitas kelembagaan dan
89
tatalaksana; pengembangan dan pemantapan kerjasama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri; optimalisasi potensi daerah dan aset milik pemerintah daerah; peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja; peningkatan kualitas sumberdaya aparatur; peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan program; optimalisasi fungsi pengendalian program; pengembangan teknologi inderaja (remote sensing); pengembangan produk perikanan budidaya dan tangkap; serta peningkatan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan. 4.1.6 Provinsi Jawa Timur Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2005) menyebutkan bahwa visi pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur adalah ”pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara lestari, berdaya saing dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat serta memperkokoh persatuan kesatuan”. Sedangkan misinya adalah : (1) memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, (2) memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, (3) mengembangkan prasarana, sarana, teknologi dan informasi perikanan dan kelautan, (4) mendorong dan memfasilitasi pengembangan iklim usaha yang kondusif, tertib dan aman bagi masyarakat serta dunia usaha, (5) mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas kelembagaan serta sumberdaya manusia perikanan dan kelautan, dan (6) mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur adalah : (1) memanfaatkan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan, (2) meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan devisa negara dari hasil perikanan dan kelautan, (3) meningkatkan produktivitas, kualitas dan kuantitas sumberdaya perikanan dan kelautan, (4) meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan, (5) meningkatkan penyediaan bahan baku dan pemenuhan gizi masyarakat dari hasil perikanan, (6) meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesempatan berusaha, (7) menurunkan tingkat pelanggaran pemanfaatan dan perusakan sumberdaya perikanan dan kelautan,
90
(8) menurunkan tingkat konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya perikanan dan kelautan, (9) menyediakan prasarana, teknologi, data dan informasi perikanan dan kelautan, dan (10) meningkatkan kapasitas kelembagaan perikanan dan kelautan. Adapun sasaran kuantitatif pembangunan perikanan dan kelautan tahun 20062008 adalah : produksi perikanan tangkap meningkat rata-rata 4,8% per tahun, yakni dari 371.985,07 ton menjadi 408.449,37 ton; produksi perikanan budidaya meningkat rata-rata 5,5% per tahun, dari 212.108,81 ton menjadi 235.854,01 ton; ekspor hasil perikanan meningkat rata-rata 10% per tahun dalam volume, yaitu dari 297.891,47 ton menjadi 360.680,62 ton dan 10% per tahun dalam nilai, yakni dari US $ 864.313,65 ribu menjadi US $ 1.045.819,51; konsumsi ikan meningkat rata-rata 5% per tahun, dari 18,42 kg per kapita per tahun menjadi 20,31 kg per kapita per tahun; penyerapan tenaga kerja meningkat rata-rata 2% per tahun, dari 474.875 orang menjadi 494.060 orang; dan armada perikanan meningkat rata-rata 5,4% per tahun, dari 58.609 unit menjadi 65.205 unit. Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, ditetapkan empat program pembangunan perikanan dan kelautan, yaitu : (1) peningkatan ketahanan pangan, (2) pengembangan agribisnis, (3) peningkatan kesejahteraan pembudidaya ikan/nelayan, dan (4) pengembangan sumberdaya kelautan (Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, 2004).
4.2 Potensi Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Produksi perikanan di Pulau Jawa (meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta dan Jawa Timur) selama periode 20012005 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1,80% per tahun, yakni dari 1.467.903 ton pada tahun 2000 menjadi 1.571.232 ton pada tahun 2005 (Tabel 10). Peningkatan tersebut terjadi karena meningkatnya produksi perikanan budidaya yang mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,37% per tahun, yaitu dari 495.528 ton pada tahun 2001 menjadi 671.988 ton pada tahun 2005. Sebaliknya, produksi perikanan tangkap mengalami penurunan dengan laju rata-rata sebesar -1,78% per tahun, yakni dari 972.375 pada tahun 2001 menjadi 899.244 pada tahun 2005.
91
Tabel 10 Produksi perikanan di Pulau Jawa, 2001-2005 Satuan : ton No
Provinsi
1
Banten • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya DKI Jakarta • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya Jawa Barat • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya Jawa Tengah • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya D.I. Yogyakarta • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya Jawa Timur • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya Jumlah • Perikanan tangkap • Perikanan budidaya
2
3
4
5
6
2001 129.741 108.905 20.836 108.737 107.136 1.601 399.902 147.042 252.860 376.322 294.345 81.977 6.532 2.214 4.318 446.669 312.733 133.936 1.467.903 972.375 495.528
2002 87.835 65.787 22.048 108.269 106.668 1.601 405.337 157.600 247.737 381.930 301.840 80.090 7.847 2.772 5.075 554.084 411.874 142.210 1.545.302 1.046.541 498.761
Sumber : - Departemen Kelautan dan Perikanan (2006), diolah - Ditjen Perikanan Tangkap (2007), diolah - Ditjen Perikanan Budidaya (2007), diolah
2003 81.889 53.321 28.568 127.054 120.827 6.227 385.466 154.943 230.523 348.229 250.569 97.660 10.502 2.903 7.599 576.945 432.276 144.669 1.530.085 1.014.839 515.246
2004 76.438 54.068 22.370 127.647 123.869 3.778 433.302 168.672 264.630 342.550 260.832 81.718 8.782 2.562 6.220 490.669 336.804 153.865 1.479.388 946.807 532.581
2005 86.556 59.248 27.308 140.906 132.024 8.882 463.284 162.018 301.266 322.039 208.763 113.276 12.159 3.028 9.131 546.288 334.163 212.125 1.571.232 899.244 671.988
Kenaikan Ratarata/tahun (%) (8,12) (11,89) 8,94 6,94 5,48 96,18 3,95 2,60 4,92 (3,74) (7,58) 10,48 19,01 9,09 23,98 6,14 3,45 13,03 1,80 (1,78) 8,37
92
Data di atas menggambarkan bahwa peranan perikanan budidaya dalam struktur produksi perikanan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2001 porsi perikanan budidaya hanya mencapai 33,76% dari total produksi perikanan, maka pada tahun 2005 telah meningkat menjadi 42,77%. Hal ini memberi indikasi bahwa ke depan, industri pengolahan ikan tidak bisa lagi mengandalkan perikanan tangkap dalam memenuhi pasokan bahan bakunya. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin keberlangsungan berusaha, industri pengolahan ikan harus melakukan reorientasi untuk menghasilkan produk-produk berbasis perikanan budidaya. Produksi perikanan, baik dari hasil penangkapan maupun pembudidayaan, merupakan potensi bahan baku industri pengolahan ikan. Dengan menggunakan data produksi tahun 2005, yakni sebesar 1.571.232 ton, sesungguhnya potensi bahan baku bagi industri pengolahan ikan yang beroperasi di Pulau Jawa cukup besar. Hal ini karena kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang menjadi sampel penelitian, yakni 69 unit, hanya sekitar 250.000 ton per tahun. Potensi tersebut akan menjadi lebih besar manakala dihitung juga pasokan bahan baku yang berasal dari luar Pulau Jawa. Potensi bahan baku industri pengolahan ikan juga akan makin besar apabila produksi perikanan budidaya lebih ditingkatkan lagi. Hal ini karena potensi lahan perikanan budidaya di Pulau Jawa cukup besar, yaitu seluas 1.256.781 ha dan sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ditjen Perikanan Budidaya (2004) mengemukakan bahwa sampai dengan tahun 2004, tingkat pemanfaatan lahan budidaya laut secara umum masih sangat kecil yakni di bawah 1%, kecuali Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai 23,79%. Sementara itu, pemanfaatan lahan budidaya air payau di Pulau Jawa telah mencapai di atas 50%, kecuali DI. Yogyakarta yang baru mencapai dibawah 10%. Sedangkan pemanfaatan lahan budidaya air tawar secara umum masih di bawah 30%. Dari sisi perikanan tangkap, peningkatan produksi di wilayah Pantai Utara Jawa nampaknya sulit dilakukan mengingat tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di Laut Jawa telah mencapai di atas 100%. Peningkatan produksi dapat dilakukan di wilayah Pantai Selatan Jawa karena masih terdapat surplus dalam pemanfaatan sumberdaya ikan di Samudera Indonesia.
93
Tabel 11 Potensi lahan perikanan budidaya di Pulau Jawa Satuan : ha No
Povinsi
1 2 3 4 5 6
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Jumlah
Tambak
Kolam
19.511 250 52.069 86.700 32.028 83.200 675 5.700 62.207 92.400 166.740 268.000
Perairan Umum 139 5 401 408 183 1.136
Mina Padi 14.382 735 259.606 132.841 12.145 301.595 721.304
Bdy Jumlah Laut 48.886 82.918 2.001 2.991 23.995 422.771 1.123 249.600 18.520 23.596 479.981 99.601 1.256.781
Sumber : Masterplan Pengembangan Budidaya Air Payau (2005) dalam Departemen Kelautan dan Perikanan (2006) Kendala yang muncul dalam pemanfaatan produksi perikanan sebagai bahan baku industri pengolahan ikan, terutama yang berorientasi ekspor, adalah mutu ikan hasil tangkapan yang secara umum masih rendah. Hal ini menyebabkan potensi bahan baku yang besar sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan ikan. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu ikan hasil tangkapan perlu lebih diintensifkan lagi.
4.3 Struktur Industri Pengolahan Ikan Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 18/MEN/2006 tentang Skala Usaha Pengolahan Hasil Perikanan, usaha pengolahan hasil perikanan dibedakan menjadi : (1) usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro, (2) usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil, (3) usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah, dan (4) usaha pengolahan hasil perikanan skala besar. Pembedaan skala usaha tersebut ditetapkan berdasarkan beberapa parameter, meliputi : 1) Omset, yaitu total volume produksi hasil olahan dikali harga satuan dalam satu tahun 2) Aset, yaitu kekayaan produktif di luar bangunan dan tanah; 3) Jumlah tenaga kerja, yaitu jumlah karyawan yang terlibat dalam satu UPI selain pemilik, baik tenaga kerja tetap maupun harian/borongan; 4) Status hukum dan perizinan, yaitu legalitas yang diperoleh suatu unit usaha pengolahan ikan, baik badan hukum maupun perizinan usaha lain;
94
5) Penerapan teknologi, yaitu jenis dan tingkatan peralatan produksi yang digunakan oleh unit usaha pengolahan perikanan, dibedakan menjadi : manual yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan tenaga manusia; semi mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian menggunakan mesin; dan mekanik yaitu penerapan teknologi proses produksi unit usaha pengolahan ikan yang sebagian besar menggunakan mesin. 6) Teknis dan manajerial, yaitu kemampuan pengelolaan suatu unit usaha dari aspek produksi pengolahan hasil perikanan untuk memenuhi kriteria sertifikasi : •
UPI yang belum memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) adalah UPI yang dalam operasional usaha pengolahan ikan belum atau sudah menerapkan dan memenuhi persyaratan kelayakan dasar tetapi belum dilakukan penilikan oleh petugas pengawas mutu yang ditunjuk oleh competent authority;
•
SKP adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan kelayakan dasar;
•
Sertifikat PMMT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan cq Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan selaku competent authority yang menerangkan bahwa UPI telah memenuhi persyaratan dalam bentuk tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumberdaya organisasi untuk menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT). Masing-masing parameter di atas diberi bobot, indikator dan skala serta nilai
kumulatif sebagaimana tercantum dalam Tabel 12. Nilai kumulatif untuk masing-masing parameter skala usaha pengolahan hasil perikanan ditetapkan sebagai berikut : 1) Usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 20-44; 2) Usaha pengolahan hasil perikanan skala kecil memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 45-69; 3) Usaha pengolahan hasil perikanan skala menengah memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 70-89;
95
4) Usaha pengolahan hasil perikanan skala besar memiliki nilai kumulatif parameter skala usaha antara 90-100. Tabel 12 Perhitungan nilai kumulatif parameter skala usaha pengolahan hasil perikanan
Omset
Bobot (B) 25
Asset
20
Parameter
Jumlah tenaga kerja
20
Status hukum dan perizinan
10
Penerapan teknologi
10
Teknis dan manajerial
15
Indikator Parameter • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
< Rp. 100 juta pertahun Rp. 100 juta pertahun > Rp. 1 milyar - 3 milyar pertahun > Rp. 3 milyar - 5 milyar pertahun > Rp. 5 milyar pertahun tidak dipisahkan dengan kekayaan rumah tangga, < Rp. 100 juta Rp. 100 juta – Rp. 1 milyar > Rp. 1 milyar - 5 milyar > Rp. 5 milyar - 10 milyar > Rp. 10 milyar < 10 orang 11 - 19 orang 20 - 49 orang 50 - 100 orang > 100 orang tidak berbadan hukum berbadan hukum berbadan hukum & mempunyai izin manual semi mekanik mekanik belum memiliki SKP memiliki SKP memiliki SKP dan Sertifikat PMMT/HACCP
Skala (S) 1 2 3 4 5 1
Nilai (BxS)/5 5 10 15 20 25 4
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5
8 12 16 20 4 8 12 16 20 2 6 10 2 6 10 3 9 15
Sampai saat ini, data jumlah unit pengolahan ikan yang dibedakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut di atas belum ada, sehingga struktur industri pengolahan ikan sesuai kriteria yang tercantum dalam peraturan dimaksud belum diketahui dengan jelas. Sebelum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan itu diterbitkan, unit pengolahan ikan dibedakan menjadi unit pengolahan ikan skala kecil serta unit pengolahan ikan skala sedang dan besar. Kriteria yang digunakan untuk
96
membedakan kedua skala unit pengolahan tersebut adalah : (1) unit pengolahan ikan skala kecil merupakan unit pengolahan ikan skala rumah tangga, (2) unit pengolahan ikan skala sedang dan besar adalah unit pengolahan ikan skala industri (Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2006). Pada tahun 2004, jumlah unit pengolahan ikan skala kecil di Pulau Jawa yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur adalah 8.564 unit atau 40,3% dari jumlah unit pengolahan ikan skala kecil di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 21.263 unit. Data ini menggambarkan bahwa usaha pengolahan ikan skala kecil masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada Tabel 13 terlihat bahwa unit pengolahan ikan skala kecil di Pulau Jawa didominasi oleh unit pengolahan ikan kering/asin yang mencapai 39,54%, diikuti unit pengolahan ikan asap (21,60%), unit pengolahan pindang (14,71%), unit pengolahan produk segar (9,84%), unit pengolahan peda (6,63%), unit pengolahan kerupuk (3,59%), unit pengolahan terasi (2,87%) dan unit pengolahan lainnya (1,22%). Jika dilihat per provinsi, terlihat bahwa unit pengolahan ikan skala kecil di Pulau Jawa terkonsentrasi di Jawa Timur yang mencapai 49,50% dari jumlah keseluruhan sebanyak 8.564 unit, diikuti Jawa Tengah (23,81%), Jawa Barat (13,19%), DKI Jakarta (6,10 %), Banten (4,04 %), dan DI Yogyakarta (3,36 %). Tabel 13 Jumlah unit pengolahan ikan skala kecil di Pulau Jawa, 2004 Satuan : Unit No
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Jumlah Nasional % P. Jawa thd Nasional
Segar 38 52 337 164 0 252 843 2.451 34,4
Kering/ Asap Asin 146 53 226 52 436 257 718 593 121 56 1.739 839 3.386 1.850 7.936 3.777 42,7
48,9
Jenis Olahan Tera- Keru- Olahan PinJumlah Peda si puk lainnya dang 67 25 17 0 0 346 128 0 1 21 42 522 15 0 13 68 4 1.130 467 89 3 0 5 2.039 29 15 0 14 53 288 554 439 212 204 0 4.239 1.260 568 246 307 104 8.564 3.599 1.181 787 847 523 21.101 35,0
48,0
31,2
Sumber : Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2005
36,2
19,9
40,3
97
Sementara itu, menurut Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (2006), jumlah unit pengolahan ikan skala sedang dan besar di Pulau Jawa pada tahun 2005 adalah 319 unit atau 41,16% dari jumlah unit pengolahan ikan skala sedang dan besar di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 775 unit. Data ini menggambarkan bahwa usaha pengolahan ikan skala sedang dan besar juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pada Tabel 14 terlihat bahwa unit pengolahan ikan skala sedang dan besar di Pulau Jawa didominasi oleh unit pengolahan ikan beku yang mencapai 59,25%, diikuti unit pengolahan produk kering (16,92%), unit pengolahan produk segar (16,30%) dan unit pengolahan ikan kaleng (7,53%). Pada tabel itu juga terlihat bahwa unit pengolahan ikan skala sedang dan besar terkonsentrasi di Jawa Timur dan DKI Jakarta (masingmasing sebesar 40,44% dan 33,54%), diikuti Jawa Tengah (14,73%), Jawa Barat (10,66%), serta Banten dan DI. Yogyakarta (masing-masing 0,31%). Dengan berasumsi bahwa data jumlah unit pengolahan skala kecil tahun 2005 sama dengan tahun 2004, maka terlihat bahwa unit pengolahan ikan di Indonesia masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan porsi sebesar 96,46 % dari jumlah total unit pengolahan ikan di Indonesia sebanyak 21.876 unit. Sedangkan unit pengolahan ikan skala sedang dan besar hanya sebesar 3,54 %. Kondisi yang sama terjadi pula di Pulau Jawa, dimana jumlah unit pengolahan skala kecil adalah sebesar 96,40 % dari jumlah keseluruhan di Pulau Jawa, yakni sebanyak 8.883 unit. Sedangkan sisanya (3,60 %) merupakan unit pengolahan skala sedang dan besar (Tabel 15). Tabel 14 Unit pengolahan ikan skala sedang dan besar di Pulau Jawa, 2005 Satuan : unit Pengolah- Pembe- PengalePengeriJumlah No. Provinsi an Segar kuan ngan ngan 1 Banten 0 1 0 0 1 2 Jawa Barat 4 19 6 5 34 3 DKI Jakarta 41 55 1 10 107 4 Jawa Tengah 5 22 5 15 47 5 DI Yogyakarta 0 1 0 0 1 6 Jawa Timur 2 91 12 24 129 Jumlah 52 189 24 54 319 Nasional 136 474 58 107 775 % P.Jawa thd nasional 38,23 39,88 41,38 50,47 41,16 Sumber : Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, 2006
98
Tabel 15 Jumlah unit pengolahan ikan di Pulau Jawa Satuan : Unit
No
Provinsi
1 2 3 4 5 6
Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI. Yogyakarta Jawa Timur Jumlah Nasional % P. Jawa thd nasional
Keterangan : *) data tahun 2004 **) data tahun 2005
Skala kecil*) 346 522 1.130 2.039 288 4.239 8.564 21.101 40,3
Skala sedang dan besar **) 1 34 107 47 1 129 319 775 41,16
Jumlah 347 556 1.237 2.086 289 4.368 8.883 21.876 40,61
