36 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
PROSPEK PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT DI TULUNGAGUNG Oleh : ANDRI WAHYUDI
BAB I PENDAHULUAN
Perkembangan Pengetahuan
Ilmu
dan
Teknologi
berkembang pesat di Abad 21 ini. ABSTRAK Meski tengah menjadi harapan besar bagi masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah yang berbasis elektronik (E-Governmen) realitanya masih dianggap tertinggal jika dibandingkan Negara-negara lain dikawasan regional/ASEAN dan sekitarnya. Disamping kondisi eksternal seperti tersebut diatas ditingkat internal sendiri masih terjadi ketidakmeratanya penyelenggaraan E-Government terkait pelayanan publik diseluruh wilayah Indonesia. Merujuk survey yang dilakukan PBB yang berjudul “EGovernment Survey 2014”, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia dalam hal prosess adopsi pelaksanaan pemerintahan yang berbasis elektrik/digital. Meskipun Indonesia cukup lama menempuh langkah-langkah tersebut namun peringkatnya secara internasional masih jauh. Permasalahan lain seperti masalah kesenjangan daerah yang tak kunjung selesai, belum meratanya jaringan internet (tingkat desa), transparansis pemerintah dalam hal pengawasan kinerja juga banyak berpengaruh. Banyak keuntungan sebenarnya dengan lebih meningkatkan penerapan EGovernment dimasa mendatang dalam skala nasional, yang dalam waktu dekat bisa dirasakan ialah pelayanan publik E-KTP secara digital menjadi semakin prima demi kemajuan masyarakat bersama. Kata Kunci: prospek, pelayanan publik, e-government, Tulungagung
Hampir seluruh bangsa di dunia ini mengalami perkembangan peradaban yang cepat. Setidaknya ada 4 kekuatan dalam
merubah
peradaban
dalam
suatu bangsa yaitu kekuatan militer, politik, ekonomi dan ilmu pengetahuan. Informasi adalah ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi pada era ini antara lain ditandai
dengan
kecenderungan
manusia mencari kehidupan di planet lain dan sebagainya. Salah satu contoh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang teknologi informasi menjadikan dunia berada didalam genggaman kita, baik berupa suara maupun data serta kombinasi dari keduanya yang disebut multimedia menjadikan dunia ini tidak dibatasi jarak dan waktu. Perkembangan iptek juga begitu
cepat
dan
pesat
sehingga
kemajuan suatu bangsa dapat diukur dengan seberapa jauh penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung
seluruh
aspek
kehidupannya. Negara-negara
maju
seperti
Jepang, USA, Singapura, Malaysia dan lain-lain
dan
khususnya
di
Korea
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
mampu
bangkit
dari
krisis
dan
Tulungagung,
37
sebagaimana
meningkat ekonominya 3 kali lipat
kebanyakan kabupaten yang lain di
dalam relative singkat karena dukungan
Indonesia,
pemanfaatan
dimanfaatkannya
teknologi
informasi
terlihat
belum
secara
maksimal
diseluruh aspek perekonomiannya, dan
sumber daya yang ada, baik sumber
masih
daya infrastruktur teknologi komunikasi,
banyak
contoh-contoh
lain
dibidang ini yang menjadi perhatian kita
sumber
dalam
sebagainya.
kehidupan
sehari-hari,
daya
manusia,
dan
Website-website
perbedaan kualitas dan kinerja dengan
pemerintahan yang ada, sebagai tolok
IT dan tanpa IT. Kesimpulannya siapa
ukur yang paling sederhana dalam
yang
dan
melihat implementasi e-Government,
akan
isinya masih bersifat informasi yang
individu
sangat umum. Padahal dengan tingkat
tidak
mau
memanfaatakan ketinggalan, maupun
belajar
teknologi
baik
ini
secara
secara
berbangsa
dan
bernegara.
skill yang relative sama dipadukan dengan strategi yang baik, dapat dibuat
E-Government
menjadi
sangat
aplikasi pelayanan masyarakat yang
popular sejalan dengan perkembangan
lebih dibutuhkan warga masyarakat.
teknologi informasi dan komunikasi
Strategi untuk implementasi yang baik
(information
masih
and
communication
sangat
diperlukan
bagi
technology-ITC). Berbagai Negara di
Pemerintah Kabupaten Tulungagung
belahan
dalam
dunia
berlomba
mengimplementasikan
e-Government
dengan
strategi
yang
disesuaikan
membangun
mengembangkan e-Government. Sukses
dengan kondisi sosial politik serta
Negara-negara
geografisnya
bahkan
tujuan
masing-masing akhirnya
yang
maupun
yang
dialami
maju,
Negara
oleh
berkembang,
miskin
dalam
diharapkan
mengimplementasikan e-Government,
kinerja
perlu dikaji dan diambil manfaatnya.
pemerintahan terutama dalam lingkup
Karena inisiatif yang dilakukan oleh
pelayanan masyarakat sehingga dapat
Negara-njegara tersebut tidak hanya
bermanfaat
difokuskan pada masa depan saja,
meningkatkan
negaranya. menjadi
kualitas
bagi
segenap
Di Indonesia,
popular
setelah
warga
topik
ini
artinya dengan setting yang tepat, e-
dikaitkan
government dapat berfungsi secara
dengan otonomi daerah. Mencermati
pembangunan
maksimal tanpa harus memakan biaya e-
Government di Pemerintah Kabupaten
tinggi dan pemikiran rumit.
38 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
Dalam
tujuannya
memperbaiki
sehingga menjadi informasi yang dapat
kualitas layanan public, meningkatkan
dijadikan sebagai bahan pengambilan
efisiensi dan transparansi, serta banyak
keputusan.
manfaat
dilakukan
positif
lainnya
maka
e-
Penerapan pada
tingkat
aplikasi pusat
dan
government merupakan sesuatu yang
daerah dengan beragam bidang dan
perlu untuk dilakukan oleh organisasi
wewenang.
pemerintahan.
E-Governement
Salah satu masalah vital yang dihadapi
organisasi
pemerintahan
suatu bangsa adalah “biaya”
yang
adalah
penggunaan tekonomi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah
dan
pihak-pihak
lain.
terlalu tinggi, tidak berfungsinya secara
Penggunaan teknologi informasi ini
penuh
kemudian
serta
tidak
efisien
dalam
menjalankan tugas-tugasnya, yang hal
bentuk
ini
dengan
tentunya harus dirubah untuk
menghasilkan baru
seperti:
hubungan Pemerintah
rakyat/masyarakat
(G2C=
mewujudkan suatu pemerintahan yang
Government to Citizen=, dan antara
lebih baik. Usaha-usaha yang dilakukan
aparat pemerintah (G2B/ inter-agency
organisasi
relationship).
pemerintahan
diberbagai
Negara untuk mengimplementasikan penggunaan
ICT
dengan
berbagai
E-Government diimplementasikan
ini
dapat
dalam
berbagai
batasan-batasan yang ada diharapkan
cara. Contoh-contohnya antara lain:
mampu memberikan jalan baru menuju
Penyediaan
umber
informasi,
pemerintahan yang lebih baik (good
khususnya informasi yang sering
governance).
dicari oleh masyarakat. Informasi ini dapat
diperoleh
langsung
dari
BAB II
tempat kantor pemerintahan, dari
PEMBAHASAN
kios info, ataupun dari internet (yang dapat
Seiring dengan perkembangan
diakses
dapat
penyajian
daerah
pemerintahan
pun
dibidang
berupa informasi potensis sehingga
calon
investor
dapat
dapat mengetahui potensi tersebut.
dilakukan secara elektronis. Saat ini
Dengan pemanfaatan teknologi ini
telah beragam aplikasi diterapkan guna
kita
mengolah setiap data yang berkaitan
pendapatan daerah, komiditas apa
dengan
yang
masalah
telah
masyarakat
dimanapun dia berada). Informasi ini
teknologi dibidang sistem informassi, informassi
oleh
pemerintahan
bisa
paling
mengetahui
utama,
berapa
bagaimana
39
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
kualitas
Sumber
Daya
Manusia
didaerah
kita,
berapa
jumlah
mengatasi prosedur manual yang tidak praktis dan sebagainya.
perguruan tinggi di daerah kita dan
Pelayanan
Online
aplikasi
untuk
sebagainya. Diera otonomi daerah,
adalah
fungsi penyedia sumber informasi ini
pembuatan
dapat
Penduduk secara online baik bagi
menjadi
penentu
keberhasilan.
sebuah
KTP
Kartu
Tanda
yang akan membuat KTP baru
Penyediaan
mekanisme
akses
maupun yang akan melakukan
melalui kios informasi yang teredia
perpanjangan. Dengan aplikasi ini
dikantor
pemohon KTP dapat melakukan
pemerintahan
dan
juga
ditempat umum. Usaha penyediaan
permohonannya
aksses ini dilakukan untuk menjamin
langsung, dengan mengklik menu
kesetaraan
yang tersedia pada website.
kesempatan
untuk
mendapatkan informasi.
Aplikasi
E-procurement dimana pemerintah
secara
pelayanan
KTP
online ini mempunyai beberapa
dapat melakukan tender secara on-
tugas berikut ini:
line dan transparan.
Menyimpan biodata penduduk Menyimpan data kecamatan Menyimpan data permohonan
A. Identitas e-Government
Menyimpan data masa berlaku
1. Pelayanan KTP Online Saat
ini
hampir
pemerintahan Indonesia website,
semua
daerah
sudah dengan
di
2. Pelayanan Izin Terpadu Online
mempunyai
pelayanan
informasi
masyarakat ini untuk pengurusan
umum seperti struktur organisasi,
perizinan seperti SIUP, TDP, HO
visi dan misi, alamat pejabat-
dan sebagainya bagi yang akan
pejabat,
menjalankan
informasi
pendidikan
dan
Pemrosesan
isi
Aplikasi
pariwisata, sebagainya;.
usaha
ataupun untuk perpanjangan bagi
KTP
usaha yang sudah memiliki izin
secara online via internet ini
usaha yang telah habis masa
dipandang perlu dalam rangka
berlakunya.
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat yang akan memohon
masyarakat. Diharapkan aplikai
perijinan tinggal memilih layanan
ini
yang diinginkan, untuk usaha
dapat
pembuatan
sebuah
bermanfaat
meningkatkan
efisiensi
untuk waktu,
baru
atau
Pada
aplikasi
perpanjangan
ini
izin
40 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
gangguan lama. Tentu saja ketika
Untuk
urusan
koordinasi
sudah berkaitan dengan tanda
antara lembaga pemerintah yang
tangan asli dari si pemohon
tidak terlalu berkaitan dengan
perijinan,
etika
yang
tidak
kearsipan
seperti
dilakukan via online, kita datang
perundang-undangan
yang
langsung
ke
perijinan
bersifat
terkait.
Setidaknya
hal
menggunakan layanan cepat via
membuat
efisiensi
kantor
dari
bisa
ini segi
insidentil
bisa
online seperti email.
waktu, karena ketika pemohon
Masih banyak lagi hal-hal
datang tinggal tanda tangan dan
yang
beberapa
administrasi
pemerintah dalam rangka untuk
saja, terutama bagi pemohon
mempermudah dan mempercepat
yang mengajukan perpanjangan.
serta efisiensi dalam pelayanan
usulan
Dengan aplikasi ini setiap pemohon
dapat
mengajukan
permohonan dan mengisi formulir permohonan
kapanpun
dimanapun,
selagi
terhubung
dengan
bisa
publik
dilakukan
dengan
oleh
menggunakan
konsep
e-
Government ini.
dan masih
B. Manfaat Penerapan e-Government
internet.
e-Government ini membawa
Dengan begitu, pemohon tidak
banyak manfaat, antara lain:
perlu mewakilkan ke orang lain
Pelayanan servis yang lebih baik
untuk pengurusan ijin ini.
kepada
masyarakat.
Informasi
dapat disediakan 24 jam sehari, 7 3. Koordinasi
antar
Lembaga
Pemerintah Secara Online Dengan
hari
dalam
harus
pemanfaatan
seminggu,
menunggu
tanpa
dibukanya
kantor. Informasi dapat dicari dari
teknologi ini, banyak hal yang
kantor,
bisa dibuat
secara fisik datang ke kantor
lebih cepat dan
efisien dalam hal tata administrasi birokrasi.
Banyak
hal
yang
rumah,
tanpa
harus
pemerintahan. Peningkatan
hubungan
antara
selama ini dianggap berbelit-belit
pemerintah, pelaku bisnis, dan
dalam pelaksanaan administrasi
masyarakat
birokrasi menjadi lebih mudah,
keterbukaan (transparansi) maka
cepat dan efisien.
diharapkan berbagai
umum.
Adanya
hubungan
pihak
menjadi
antara lebih
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
41
ini
C. Kendala Penerapan e-Government
menghilangkan saling curiga dan
Jika dilihat dari uraian diatas,
baik.
Keterbukaan
kekesalan dari kesemua pihak. Pemberdayaan
tentunya sangat diinginkan adanya
masyarakat
e-Government di Indonesia. Namun
melalui informasi yang mudah
ada beberapa hal yang menjadi
diperoleh.
hambatan atau tantangan dalam
informasi
Dengan yang
adanya mencukupi,
mengimplementasikan
e-
masyarakat akan belajar untuk
Government
dapat
pilihannya.
khususnya di daerah adalah:
data-data
1. Kultur berbagi belum ada
menentukan
Sebagai
contoh,
di
Indonesia,
tentang sekolahan (jumlah kelas,
Kultur
daya tampung murid, passing
informasi
grade, dan sebagainya) dapat
urusan
ditampilkan
dan
Indonesia. Bahkan ada pameo
digunakan oleh orang tua untuk
yang mengatakan: “Apabila bisa
memilihkan sekolah yang pas
dipersulit mengapa dipermudah
untuk anaknya.
?”.
ecara
online
Pelaksanaan pemerintahan yang
berbagi dan belum
Banyak
(sharring)
mempermudah merasuk
oknum
di
yang
menggunakan
kesempatan
lebih efisien. Sebagai contoh,
dengan
mempersulit
koordinasi pemerintahan dapat
mendapatkan informasi ini.
dilakukan
melalui
email
atau
bahkan video conferencing. Bagi Indonesia sangat
yang
luas
areanya
besar, hal ini sangat
2. Kultur
mendokumentasikan
belum lazim Salah satu kesulitan besar yang
membantu.
Tanya
jawab,
kita hadapi adalah kurangnya
koordinasi,
diskusi
antara
kebiasaan
mendokumentasikan
pimpinan daerah dapat dilakukan
(apa saja). Padahal kemampuan
tanpa kesemuanya harus berada
mendokumentasikan ini menjadi
pada lokasi fisik yang sama.
bagian dari ISO 9000 dan juga
Tidak lagi semua harus terbang
menjadi
ke Jakarta untuk pertemuan yang
software engineering.
bagian
dari
standar
hanya berlangsung satu atau dua jam misalnya.
3. Langkanya SDM yang handal Teknologi informasi merupakan sebuah
bidang
yang
baru.
42 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
Pemerintah
umumnya
jarang
menciptakan access point yang
yang memiliki SDM yang handal
terjangkau,
dibidang
diperpustakaan
teknologi
informasi.
misalnya umum
(public
SDM yang handal ini biasanya
library). Di Indonesia hal ini dapat
ada dilingkungan bisnis/ industri.
dilakukan dikantor pos, kantor
Kekurangan SDM ini
pemerintahan dan tempat-tempat
salah
satu
menjadi
penghambat
umum lainnya.
implementasi dari e-government. Sayang
sekali
kekurangan
6. Faktor
keamanan
dan
kemampuan pemerintah ini sering
kerahasiaan data
dimanfaatkan oleh oknum bisnis
Belakangan ini ramai dibicarakan
dengan menjual solusi yang salah
tentang implementasi mengenai
dan mahal.
e-Government
di
Indonesia.
Namun, salah satu hal yang 4. Infrastruktur
yang
belum
seringkali
luput
dibicarakan
memadai dan mahal
adalah
Infrastruktur
(security) dari implementasi e-
telekomunikasi
masalah
keamanan
Indonesia memang masih belum
Government
tersebar
merata.
salah satu aspek dari keamanan
Diberbagai daerah di Indonesia
yaitu masalah kerahasiaan data
masih belum tersedia saluran
pribadi
telepon, atau bahkan aliran listrik.
implementasi dari e-government
Kalaupun semua fasilitas ada,
yang sering dibicarakan adalah
harganya masih relatif mahal.
pembuatan
Pemerintah
belum
Penduduk
(KTP)
menyiapkan pendanaan (budget)
keinginan
dari
untuk keperluan ini.
implementasi untuk menyediakan
secara
juga
tersebut.
(privacy).
Salah
Kartu
Ambil
satu
Tanda
online.
Ada
beberapa
layanan ini secara online melalui 5. Tempat akses yang Ttrbatas Sejalan
dengan
tempat
poin
akses
internet. Jika sebuah layanan
diatas,
dapat diakses melalui internet,
informasi
maka faktor keamanannya perlu
jumlahnya juga masih terbatas.
diperhatikan.
Dibeberapa tempat diluar negeri,
kesalahan yang mungkin terjadi
pemerintah
dengan implementasi KTP online
bergotong
dan
masyarakat
royong
untuk
Salah
satu
ini adalah bocornya data pribadi
43
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
anda-nama, tempat tanggal lahir,
inisiatif
agama, nama usami atau istri,
mengantisipasi
dan
anak-anak,
memanfaatkan
kemajuan
pekerjaan,
penghasilan
dan
seterusnya,
tersedia di internet. Data ini dapat dimanfaatkan
oleh
pihak-pihak
yang nakal untuk kejahatan.
pemerintah
teknologi informasi. 2. Infrastruktur jaringan informasi; aspek
ini
berkaitan
kondisi
Hambatan-hambatan diatas
didalam
dengan
infrastruktur
telekomunikasi
serta
akses,
sebetulnya tidak hanya dihadapi
kualitas, lingkup dan biaya jasa
oleh Pemerintah Indonesia (atau
akses.
pemerintah daerah) saja. Di Negara lainpun
hal
ini
masih
3. Pengelolaan informasi, aspek ini
menjadi
berkaitan dengan kualitas dan
masalah. Bahkan di Amerika Serikat
keamanan pengelolaan informasi,
pun yang menjadi pionir di dunia
mulai
internet masalah e-Government pun
pengelolaan,
merupakan hal yang baru bagi
sampai
mereka. Namun mereka tidak segan
distribusinya.
dan tidak takut untuk melakukan
dari
pembentukan, penyimpanan,
penyaluran
4. Lingkungan
bisnis;
dan
aspek
ini
eksperimen. Sebagai contoh adalah
berkaitan dengan kondisi pasar,
eksperimen
di
sistem perdagangan, dan regulasi
California, dimana mereka masih
yang membentu konteks bagi
mencoba meraba implementasi e-
perkembangan bisnis teknologi
Government
informasi,
yang
dilakukan
yang
pas
untuk
mereka.
terutama
mempengaruhi kelancaran aliran informasi
D. Strategi
Pemanfaatan
Government
di
antara
dengan masyarakat dan dunia
Pemerintah
usaha, antar badan usaha, antara badan
Untuk
dapat
masyarakat,
informasi,
masyarakat.
teknologi
khususnya
dipemerintah perlu
daerah,
dipersiapkan
adalah sebagai berikut: 1. e-Leadhership;
usaha
menggunakan
fasilitas
yang
pemerintah
e-
Daerah
hal-hal
yang
dengan
dan
antar
5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia,
aspek
ini
berkaitan
dengan difusi teknologi informasi aspek
ini
berkaitan dengan prioritas dan
didalam baik
kegiatan perorangan
masyarakat maupun
44 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
organisasi,
serta
sejauhmana
teknologi
informasi
Pada tanggal 16 Juni 2003
kepada
telah dikeluarkan Instruksi Presiden
proses
No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
disosialisasikan masyarakat
E. Inpres No. 3 Tahun 2003
melalui
pendidikan.
dan
Dengan
mempertimbangkan
Strategi
Pengembangan
Nasional e-Government.
kondisi saat ini, pencapaian tujuan
Kebijakan ini diharapkan sebagai
strategis
acuan/koridor
e-Government
dilaksanakan
melalui
perlu
6
(enam)
sekaligus
dapat
memberikan pemahaman didalam
strategi yang berkaitan erat, yaitu:
pembangunan dan pengembangan
1. Mengembangkan
e-Government. Serta dalam rangka
pelayanan
yang
sistem andal
dan
menyikapi
deman
terpercaya, serta terjangkau oleh
Government
dimana
masyarakat luas.
belum
suatu
2. Menata sistem manajemen dan proses
kerja
pemerintah
pemerintah daerah
ini
acuan
bagi
pembangunan
dan
pengembangannya sehingga sejauh
otonom
ini masyarakat seperti “terjun bebas”
teknologi
informasi secara optimal
Inpres
3/2003
menginstruksikan untuk:
4. Meningkatkan peran serta dunia
industri
selama
didalam penerapan e-Government.
3. Memanfaatkan
dan
e-
dan
secara holistic.
usaha
ada
(fever)
mengembangkan
telekomunikasi
dan
teknologi informasi. 5. Mengembangkan kapasitas SDM
1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna
terlaksananya
pengembangan
e-Government
baik pada pemerintah maupun
secara
pemerintah
otonom,
berpedoman pada Kebijakan dan
disertai dengan meningkatkan e-
Strategi Nasional Pengembangan
literacy masyarakat.
e-Government
daerah
6. Melaksanakan secara
pengembangkan
sistematik
melalui
tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.
nasional
tercantum
dengan
sebagaimana
dalam
Lampiran
Instruksi Presiden tersebut. 2. Merumuskan rencana tindak di lingkungan masing
instansi
dengan
masing-
berkoordinasi
45
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
dengan
Menteri
Negara
Komunikasi dan Informasi. 3. Melaksanakan sebagaimana
ketersediaan anggaran. Kelima faktor
rencana
tindak
dimaksud
pada
tersebut
akan
menentukan prioritas kebutuhan spesifik
masing-masing
point kedua yang dikoordinasikan
pemerintah
oleh Menteri Negara Komunikasi
dengan
dan Informasi.
pemerintahannya.
4. Melaksanakan Instruksi Preiden
sangat
daerah visi
sesuai
dan
3. Berdasarkan
misi
pengalaman-
ini sebaik-baiknya dengan penuh
pengalaman yang sudah dimiliki
tanggungjawab dan melaporkan
oleh Pemerintah Daerah dalam
hasil
mengimplementasikan
pelaksanaannya
berkala
atau
secara
sewaktu-waktu
kepada Presiden.
Termasuk
Langkah-langkah
yang
bisa
ditempuh:
selama didalamnya
pengetahuan didapatkan
1. Langkah
awal
dilakukan dalam
Government
yang
Pemerintah menyusun
Pemerintah
Daerah dari pelaksanaan studi
Daerah
banding ke daerah/ Negara lain
kebijakan
yang
sudah
melaksanakan
adalah
dengan
melaksanakan
government,
survey
sistem
yang
ada
komunikasi
data,
lebih
dulu se-
seperti
Kabupaten
misalnya
Sragen
dan
Karanganyar di Jawa Tengah.
computer, jaringan komputer dan aplikasi)
sudah
perlu
e-Government
sistem
ini. adalah
yang oleh
pembangunan
(infrastruktur
e-
Membangun
e-Government
didaerahnya
tidak sama dengan membangun
masing-masing untuk mengetahui
website yang baik, tetapi lebih pada
apa saja yang sudah dimiliki saat
peningkatan
ini.
(Back
Hasil
survey
tersebut
pelayanan
Office)
dan
didalam pelayanan
merupakan bekal yang sangat
masyarakat (Front Office) yang baik.
penting
Penerapan
untuk
mengidentifikasi
e-Government
lewat
masalah dan kendala yang dapat
dukungan teknologi informasi dan
mempengaruhi
komunikasi
kebijakan
yang
akan diambil. 2. Perencanaan daerah,
dalam
pemerintahan
bukanlah harga mati karena tanpa pembangunan
renstrada,
itupun
penyelenggaraan
kebijakan
pemerintahan tetap bisa berjalan.
politik, kebutuhan pengguna dan
Meski demikian, terdapat banyak
46 Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
peluang dan nilai tambah yang bisa
adat serta para pelaku ekonomi)
diperoleh
e-
agar tercapai pemerintahan daerah
yang
yang mampu mengurus kepentingan
melalui
Government,
penerapan
khususnya
berkaitan dengan peningkatan mutu
masyarakat.
pelayanan kepada masyarakat.
masing
komponen
dalam BAB III
Kontribusi
menyikapi
masyarakat otoda
dapat
dilakukan dalam berbagai bentuk
PENUTUP
sesuai
dengan
peranannya Perkembangan
masing-
peradaban
menuju era ilmu pengetahuan dan
status
didalam
dan
kehidupan
masyarakat. 3. Agar
tercipta
keterpaduan
dan
teknologi menuju tatanan dunia yang
sinergi pembangunan daerah yang
lebih mudah, efisien dan relatif murah
lebih partisipatif, diperlukan peranan
harus
komunikasi
disikapi
secara
bijak
oleh
dan
informasi
segenap insane penduduk planet ini,
mampu
termasuk dikalangan birokrasi selaku
informasi dan komunikasi antara
penggerak
Pemerintah Pusat dan Daerah, antar
aktivitas
kehidupan
bermasyarakat.
arus
Daerah, Dunia Usaha dan sektor-
Dari uraian diatas maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara
memperlancar
yang
sektor lainnya. 4. Diperlukan upaya yang keras dan terus
prinsip
dapat
dikatakan
menerus
memberdayakan
untuk masyarakat
bahwa di era otonomi daerah ini,
dibidang komunikasi dan informasi
bidang komunikasi dan informasi
dalam semua aspeknya.
mempunyai peranan yang penting
5. Diharapkan dengan terwujudnya e-
dan strategis dalam membangun
Government,
dan
peningkatan
mengembangkan
kehidupan
masyarakat di daerah-daerah. 2. Dalam diperlukan
pelaksanaan hubungan
dibidang otoda,
kerjasama
akan yang
efisiensi
dan
terjadi signifikan efektifitas
pelayanan dan daya jangkau serta transparansi,
sehingga
dapat
timbal balik tidak hanya antara pihak
terwujud pemerintahan yang baik,
Eksekutif dan Legislatif saja tetapi
transparan dan bertanggungjawab.
juga dibutuhkan peran serta seluruh komponen
masyarakat
didaerah
(LSM, perguruan tinggi, masyarakat
6. e-Government
diyakini
akan
meningkatkan proses pengelolaan masyarakat
(front
office).
Andri Wahyudi, Prospek Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Tulungagung
Peningkatan
secara
kenyamanan,
nyata
pada
kemudahan
dan
kualitas layanan untuk masyarakat dan kalangan bisnis, yang berarti eGovernment bermakna lebih dari sekedar
proses
komputerisasi
administrasi pemerintahan. 7. Tujuan akhir yang ingin dicapai adalah
membangun
masyarakat
kepercayaan
terhadap
kredibilitas
pemerintah yang sangat dibutuhkan bagi
pemulihan
kehidupan
berbangsa dan bernegara melalui solusi
teknologi
ditandai
informasi
dengan
pelayanan publik. harus
direncanakan dengan sebaik-baiknya agar visi dan misi penyelenggaraan dapat diwujudkan didalam kegiatan operasional terkait dengan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah. Perencanaan yang baik tidak berarti bahwa bila belum dirasa siap, maka tidak
perlu
modern
ini.
menggunakan
fasilitas
Pembuatan
Website
Pemerintah
Daerah
nyata
pemanfaatan
bila
adalah
contoh
Teknologi
Informasi sebagai bagian dari Sistem Informasi manajemen ini bermanfaat dan diminati semua pihak, baik antar lembaga
pemerintah,
masyarakat,
maupun stakeholder yang lain.
DAFTAR PUSTAKA Eko,
Indrajit Richardus, Elektronik Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Penerbit Andi Yogyakarta, 2006
Zainuddin Akbar Dudy, e-Government In Action, Ragam Kasus Implementasi Sukses diberbagai Belahan Dunia, Penerbit Andi Yogyakarta, 2005. Muwafik Saleh, Akhmad, Publik Service Communikation, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2013.
yang
peningkatan
e-Government
47
S. Pamudji, Drs. MPA “Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia”, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1982. Sedarmayanti, Good Governance, Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif, dan Efisien, Mandar Maju, Bandung, 2003. Suwondo, Pelayanan Publik, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001. Inpres No. 3 Tahun 2003, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
