Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

Ringkasan Eksekutif

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA

MODUL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

2014

KATA PENGANTAR Peningkatan pelayanan publik oleh unit pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan mandat yang diamanatkan dalam berberagai peraturan perundangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dengan dukungan USAID, Program KINERJA telah berupaya memperkenalkan program bantuan teknis peningkatan pelayanan publik di 20 kabupaten/kota mitra di empat provinsi di Indonesia (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan) yang bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan publik. Program ini difokuskan pada penguatan pihak penyedia layanan (supply side) dan pihak pengguna layanan (demand side) di sektor pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan perbaikan iklim usaha. Pada tahun ketiga Program KINERJA menambah 4 kabupaten/kota lagi di Provinsi Papua yang bekerja khusus di sektor kesehatan. Di bidang manajemen berbasis sekolah (MBS) berorientasi pelayanan publik, Program KINERJA mendorong sekolah-sekolah agar menyelenggarakan kegiatan sekolah berdasarkan pencapaian standar pelayanan publik (SPP), standar pelayanan minimal (SPM), dan standar nasional pendidikan (SNP), dan masukan-masukan dan keluhan dari murid dan orangtua/wali murid. Keluhan-keluahan ini diperoleh melalui survei pengaduan yang dilaksanakan setiap tahun. KINERJA juga mendorong munculnya kebijakan di tingkat kabupaten/kota agar program MBS berorientasi pelayanan publik dapat diadopsi dan disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Beberapa daerah mitra telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkannya di semua sekolah secara bertahap. Dinas Pendidikan di daerah tersebut telah mulai menyebarluaskan praktik-praktik MBS berorientasi pelayanan publik ke sekolah-sekolah lain dan merencanakan akan mencakup seluruh sekolah. Mengingat praktik-praktik MBS berorientasi pelayanan publik yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah mitra merupakan pendekatan yang relatif baru dengan intervensi sisi penyedia layanan dan pengguna layanan secara bersamaan, maka untuk lebih memudahkan pemerintah daerah, sekolah, dan para pemangku kepentingan dalam menerapkannya maka diperlukan sebuah modul yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelatihan, pendampingan, dan pelaksanaannya. Diharapkan modul ini dapat membantu pemerintah daerah yang ingin memperkenalkan dan menerapkan MBS dengan pendekatan KINERJA di daerahnya. Untuk membantu pemerintah daerah dalam proses dan teknis penerapan pendekatan ini, modul ini juga memuat daftar organisasi yang selama ini membantu KINERJA dan kabupaten/kota mitra dalam penerapan MBS berorientasi pelayanan publik. Jakarta, Januari 2014

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Rekomendasi kepada para Calon OMP Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan

BAB 1

PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Prinsip Dalam Tata Kelola MBS

8 8 9 10

BAB 2

Bab 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Situasi yang dihadapi di daerah Bagaimana kita memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders 2. Pengaturan Pekerjaan 3. Penyusunan rencana kerja Proses kerja 1. Peran masing-masing stakeholder 2. Pelaksanaan rencana kerja 3. Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja

11 11 11 11 12 12 13 13 13 14

MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program MBS di Kota Probolinggo 2. Pendekatan KINERJA

16 16 16 16 18

BAB 3

2

1 2 3 4 6 7 7

Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

www.kinerja.or.id

BAB 4

REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Rekomendasi untuk replikasi di daerah Lain Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk Lembaga Diklat DAFTAR LAMPIRAN

www.kinerja.or.id

21 21 22 22 23


3

RINGKASAN EKSEKUTIF Tujuan dan Keberhasilan KINERJA - Tujuan Umum Program KINERJA KINERJA merupakan program yang bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Program KINERJA bekerja di sedikit daerah, hanya di enam dari lima ratusan daerah di Indonesia. Program ini sebagai contoh praktik yang baik diharapkan dapat diterapkan dan disempurnakan lagi di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan yang berminat menerapkan dan menyempurnakan pendekatan KINERJA di daerah mereka. Buku “Seri Pembelajaran USAID-KINERJA” ini menguraikan pembelajaran dari KINERJA dalam penerapan MBS di mana prinsip, pelajaran dan rekomendasi diangkat untuk memfasilitasi daerah lain yang ingin mengadopsi pendekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program MBS. Program KINERJA dimulai pada bulan Oktober 2010 dan akan berlangsung selama kurang lebih lima tahun hingga Februari 2015. Program ini didanai oleh USAID dan dilaksanakan oleh RTI International bersama lima mitra organisasi The Asia Foundation, Social Impact, SMERU Research Institute, Universitas Gadjah Mada, dan Kemitraan. KINERJA bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang difokuskan pada tiga sektor, yakni pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan iklim usaha. Di sektor pendidikan KINERJA memusatkan perhatian pada tiga paket, yakni tata kelola distribusi guru proporsional (DGP), penghitungan dan tata kelola biaya operasional satuan pendidikan (BOSP), dan manajemen berbasis sekolah (MBS). Paket DGP dan BOSP lebih ditujukan pada tata kelola di tingkat pemerintah daerah. Sedangkan MBS lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan sekolah melalui perencanaan yang berorientasi berbasis data, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan. Ketiga paket tersebut dilaksanakan dengan pendekatan transparansi, akunatabilitas, partisipatif, dan responsif. Di sektor kesehatan KINERJA fokus pada kesehatan ibu dan anak (KIA), terutama persalinan aman dan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari paket kesehatan yang mencakup perbaikan akuntabilitas puskesmas dengan cara melibatkan forum multi pemangku kepentingan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, melaksanakan survei pengaduan, membuat janji perbaikan pelayanan antara warga negara dan pemerintah dan meningkatkan manajemen puskesmas untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan berkualitas tinggi. Di Papua, paket kesehatan fokus pada tata kelola penguatan sistem kesehatan untuk KIA, HIV/AIDS, dan Tubercolusis (TB).

4


www.kinerja.or.id

Di sektor iklim usaha yang baik KINERJA fokus pada perbaikan perizinan usaha di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan cara membuat kebijkan berbasis bukti dan meningkatkan dialog pemerintah dan swasta serta menguatkan pengawasan dari masyarakat publik. Beberapa contoh bantuan iklim usaha yang baik adalah pembentukan PTSP di kabupaten/kota, studi partisipatif mendalam, fasilitasi dialog pemerintah dan swasta, dan bantuan teknis untuk menyusun rancangan peraturan baru.

- Lokasi Program KINERJA KINERJA bekerja di 24 kabupaten/kota di 5 provinsi, yakni: 1. Provinsi Aceh: Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Kota Banda Aceh dan Simeulue 2. Provinsi Jawa Timur: Bondowoso, Jember, Kota Probolinggo, Probolinggo, dan Tulungagung 3. Provinsi Sulawesi Selatan: Barru, Bulukumba, Luwu, Luwu Utara, dan Kota Makassar 4. Provinsi Kalimantan Barat: Bengkayang, Kota Singkawang, Melawi, Sambas, dan Sekadau 5. Provinsi Papua: Jayapura, Jayawijaya, Kota Jayapura, dan Mimika

- Keberhasilan Program MBS Program KINERJA-USAID telah melaksanakan pendampingan teknis kepada 180 sekolah-sekolah mitra yang tersebar di 9 kabupaten/kota di 4 Provinsi (Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan ) sebagai unit layanan pendidikan untuk menerapkan MBS Berorientasi Pelayanan Publik.Hingga akhir 2013 ini, hasil-hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut: •

Bersama organisasi mitra pelaksana, KINERJA melaksanakan berorientasi pelayanan publik di 180 sekolah mitra di sembilan kabupaten/kota di empat provinsi (20 sekolah di masing-masing kabupaten/kota).

•

Pendekatan KINERJA telah menunjukkan manfaat yang cukup signifikan di hampir semua sekolah mitra, baik dari aspek peningkatan partisipasi forum multi stakeholder sekolah, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan sekolah. Sekolah-sekolah menyusun RKS dan RKAS secara partisipatif dan memasukkan program dan kegaiatan menuju pencapaian standar pelayanan serta berdasarkan data yang valid, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan.

•

Sekolah-sekolah mitra KINERJA melaksanakan survei pengaduan, menganalisis hasilnya menjadi sebuah indeks pengaduan masyarakat, membuat janji perbaikan layanan dan menindaklanjuti pengaduan yang menjadi wewenang sekolah dan menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Dinas Pendidikan.

www.kinerja.or.id


5

Di Kabupaten Barru, ada sekolah yang menyampaikan rekomendasi kepada instansi lain di luar Dinas Pendidikan, yakni Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk memperbaiki layanan UKS. •

Beberapa kepala sekolah menyatakan bahwa survei pengaduan sangat efektif untuk memperbaiki pelayanan sekolah. Tanpa survei pengaduan, mereka tidak mengetahui apa yang menjadi keluhan dan harapan pengguna layanan.

•

Di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, terlihat jelas perubahan pelayanan sekolah terhadap murid dan siswa. Fasilitas dan kegiatan pembelajaran membaik sehingga murid belajar dengan nyaman. Lingkungan sekolah juga menjadi lebih baik berkat peran serta pemerintah daerah, komite sekolah, dan masyarakat yang tanggap terhadap pengaduan masyarakat.

•

Beberapa sekolah di Kabupaten Melawi telah berhasil meraih dukungan pendanaan dari orangtua/wali murid, masyarakat, dan dunia industri setelah sekolah menerapkan perencaan yang transparan dan partisipatif.

•

Pada tanggal 2 Mei 2012, Walikota Kota Probolinggo mengeluarkan Surat Keputusan untuk menerapkan MBS di semua sekolah.

KINERJA bersama organisasi mitra pelaksana dan MSF mendorong pemerintah daerah untuk mendiseminasi praktik-praktik baik tata kelola manajemen sekolah yang berorientasi pelayanan publik ke semua sekolahsekolah di daerah masing-masing, termasuk melaksanakan survei pengaduan.

“Dengan berfokus pada pelayanan publik dan khususnya menandaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, manajemen sekolah menjadi lebih terbuka dan program-program sekolah menjadi lebih terencana, terarah dan partisipatif.” Drs. Endro Suroso, M.Si., Kepala Dinas Pendidikan, Kota Probolinggo

Rekomendasi kepada para Pimpinan Daerah Program MBS yang dilaksanakan KINERJA bersama pemerintah daerah dan Forum Multi Stakeholder menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan telah membawa hasil dan perubahan. Berdasarkan pengalaman tersebut, ada beberapa rekomendasi untuk pemerintah daerah, yakni (a) diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program MBS, (b) setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik, (c) melibatkan masyarakat atau forum-forum multi

6


www.kinerja.or.id

stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola MBS, (d) mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru, (e) berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintah daerah terkait, (f) menetapkan indikator KINERJA dan pengukuruan keberhasilan program, dan (g) mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA.

Rekomendasi kepada para Calon OMP Organisasi-organisasi mitra pelaksana KINERJA telah banyak membantu pemerintah daerah dan forum multi stakeholder dalam melaksanakan program MBS. Ke depan ada beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan oleh OMP dalam upaya melanjutkan perannya, yakni (a) selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder, (b) tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta, (c) bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program, dan (d) menggunakan modul-modul yang dikekmbangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi kepada para Penyedia Pelatihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah. Mereka mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program MBS. Direkomendasi agar lembagalembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik. b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan. c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga pendidikan dan latihan mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

www.kinerja.or.id


7

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Proyek KINERJA KINERJA bekerja untuk menguatkan sisi penyediaan dan permintaan pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, pendidikan dan iklim usaha. KINERJA bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik. Melalui insentif yang lebih baik, inovasi yang lebih luas, dan lebih banyak jenis replikasi, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan mampu menyediakan layanan yang lebih murah dan lebih baik serta lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan warga negara/pengguna layanan. Salah satu aspek kunci pendekatan KINERJA adalah keterlibatan masyarakat, organisasi masyarakat sipil (LSM), dan media lokal untuk mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian besar program Kinerja dilaksanakan melalui dana hibah bagi organisasi mitra pelaksana (OMP) yang juga menerima pelatihan peningkatan kapasitas dari KINERJA. Beberapa contoh strategi untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat adalah: 1. Mendukung pelaksanaan kebijakan berdasarkan kondisi empiris melalui analisa bantuan, seperti Analisa Anggaran Daerah dan Analisa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; 2. Membentuk forum multi-pemangku kepentingan untuk menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran yang partisipastif; 3. Melibatkan masyarakat untuk mengawasi penyediaan pelayanan publik melalui mekanisme penanganan pengaduan dan janji perbaikan pelayanan; 4. Mendukung pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), media lokal, dan jurnalis warga untuk menyediakan akses terhadap informasi publik dan meningkatkan permintaan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik.

8


www.kinerja.or.id

Intervensi program KINERJA berada di tiga tema pokok, yakni: 1. Menguatkan pengguna layanan yang lebih baik; 2. Meningkatkan praktik inovasi yang sudah ada dan mendukung pemerintah daerah untuk menguji dan mengadopsi pendekatan penyediaan pelayanan pendidikan yang menjanjikan; 3. Memperluas inovasi yang sudah dianggap berhasil di tingkat nasional dan mendukung organisasi di Indonesia untuk menyediakan dan menyebarluaskan pelayanan yang lebih baik kepada pemerintah daerah. Dengan bekerja di sisi penyedia dan dan pengguna layanan, maka pendekatan yang digunakan KINERJA dalam melaksanakan program-programnya adalah transparansi, akuntablitas, partisipatif, dan responsif.

Prinsip-prinsip Tata Kelola Sektor Pendidikan Di sektor pendidikan, KINERJA melaksanakan program-program BOSP,DGP (Distribusi Guru Proporsional), dan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di 17 kabupaten/kota di empat provinsi (Aceh, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan). Program sektor pendidikan ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip umum sebagai berikut: •

Keikutsertaan instansi-instansi terkait. Program-program di sektor pendidikan tidak semata-mata dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melainkan menyangkut beberapa instansi pemerintah daerah lainnya seperti Bappeda, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Keuangan, Bagian Hukum, dan Badan Kepegawaian Daerah. Oleh karena itu, dalam melaksanakan program-program sektor pendidikan, keterlibatan instansi-instansi tersebut sangat penting.

•

Keikutsertaan forum multi stakeholder. Dari sisi pengguna pelayanan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikutserta dalam penyelengaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan. Dengan keterlibatan masyarakat, programprogram sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara tranparan dan akuntabel.

•

Berkelanjutan. Semua pendekatan program sektor pendidikan harus dapat berlangsung terus secara berkesinambungan. Hal ini hanya dapat terlaksana ketika manfaat program-program pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaksanaannya terus dikawal, tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga oleh masyarakat melalui forum-forum multi stakeholder.

www.kinerja.or.id


9

Prinsip dalam Tata Kelola MBS Selain prinsip-prinsip umum tata kelola pendidikan di atas, tata kelola MBS dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut: 1. Berdasarkan kebutuhan sekolah, bukan hanya apa yang diinginkan kepala sekolah atau guru serta menampung aspirasi murid, orangtua murid, dan masyarakat; 2. Perencanaan sekolah menggunakan data yang valid dan mutakhir. Untuk itu manajemen data di Dinas Pendidikan dan sekolah menjadi persyaratan utama; 3. Memuat capaian SPP, SPM dan SNP sehingga pembiayaan sekolah lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pencapaian mutu pendidikan yang lebih tinggi; 4. Didasarkan pada regulasi daerah (Peraturan Bupati/Walikota). Hal ini diperlukan untuk menjamin program MBS dapat berlangsung terus secara berkesinambungan; 5. Monitoring dan pelaksanaan MBS di sekolah diperlukan agar pelaksanaan program MBS dapat tepat sasaran dan dapat terus disempurnakan; 6. Penanganan setiap pengaduan masyarakat mengenai pelayanan sekolah; 7. Keberlanjutan program setiap tahunnya untuk memenuhi kesenjangan pembiayaan sekolah yang berpotensi meningkat sesuai kebutuhan pencapaian standar.

10


www.kinerja.or.id

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH Situasi yang dihadapi di daerah Dalam konteks otonomi, sekolah diberi kewenangan untuk mengatur dirinya dan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundangan. Sekolah diberi wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya sekolah semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu proses dan output pembelajaran. Pada praktiknya pelaksanan MBS perlu lebih ditingkatkan. Sebagian besar sekolah melaksanakan MBS apa adanya, belum dilaksanakan secara maksimal, dan belum mengarah pada perbaikan mutu pelayanan. Di sebagian besar sekolah, pengelolaan masih belum transparan dan akuntabel serta tidak partisipatif, apalagi responsif. Kepedulian orangtua murid dan masyarakat rendah dan menganggap bahwa urusan sekolah semata-mata menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Hal ini sebagiannya disebabkan oleh ketertutupan sekolah dalam penyelenggaraan sekolah dan tidak membuka peluang keterlibatan masyarakat.

Bagaimana kita memulai inisiatif 1. Komitmen Kepala Daerah, DPRD, dan Stakeholders Kabupaten/kota mitra KINERJA memulai inisiatif untuk melaksanakan program MBS dengan diskusi intensif dengan manajemen KINERJA dan menyepakati pelaksanaan program melalui penandatanganan kesepakatan (memorandum of understanding) antara Bupati/Walikota dengan KINERJA. Diskusi-diskusi juga dilaksanakan dengan DPRD, khususnya dengan Komisi yang membidangi pendidikan dan anggaran. Diskusi ini sangat penting untuk mencapai kesepahaman antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga persetujuan program dan anggaran oleh DPRD dapat dilakukan dengan baik.

www.kinerja.or.id


11

Selain dengan para penyelenggara negara, diskusi juga dilaksanakan dengan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya pemimpin lembaga-lembaga non pemerintah. Hal ini untuk lebih mendorong keterlibatan masyarakat sehingga tata kelola MBS dapat dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa program ini dapat dilaksanakan karena ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan serta instansi terkait lainnya termasuk DPRD.

2 Pengaturan Pekerjaan Di tingkat kabupaten/kota KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan public yang disebut dengan LPSS (Local Public Service Specialist). Tugas utamanya adalah mengkoordinir program bersama pemerintah daerah, forum multi stakeholder, dan organisasi mitra pelaksana (OMP). Selain itu spesialis juga bertanggungjawab atas penjaminan mutu pelaksanaan program. Program MBS dilaksanakan oleh OMP yang bekerja secara penuh dalam melaksanakan lokakarya-lokakarya dan pendampingan untuk pemerintah daerah dan forum multi stakeholder. Untuk program MBS, KINERJA bekerjasama dengan tiga OMP, yakni: •

PKPM yang bekerja di Kabupaten Bener Meriah, Aceh

•

LPKIPI yang bekerja di Kota Singkawang, Kalimantan Barat

•

CORDIAL yang bekerja di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan.

OMP tidak bekerja sendirian, melainkan selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Pendidikan, dan lembaga-lembaga non pemerintah, terutama Dewan Pendidikan. Di tingkat sekolah OMP bekerjasama dengan Komite Sekolah.

3 Penyusunan rencana kerja Setelah Surat Keputusan Bupati/Walikota diterbitkan, maka Tim Teknis menyusun rencana kerja berikut jadwal pelaksanaan untuk masing-masing tahapan. Jadwal rencana kerja harus sesuai atau mengikuti jadwal perencanaan dan penganggaran daerah.

12


www.kinerja.or.id

Proses kerja 1 Peran masing-masing stakeholder Pada prinsipnya semua stakeholder bekerjasama dalam pelaksanaan program MBS di semua tahapan, namun masing-masing stakeholder mempunyai peran khusus. OMP berperan melaksanakan lokakaryalokakarya yang memberikan pengetahuan dan ketrampilan dalamkaitannya dengan pencapaian tujuan MBS. Dinas Pendidikan berperan dalam mengeluarkan petunjuk teknis dan monitoring pelaksanaan MBS serta meyediakan bantuan teknis ke sekolah-sekolah jika diperlukan. Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah berperan dalam melaksanakan MBS sesuai prinsip-prinsip di atas. Di samping itu komite sekolah berperan dalam pengawasan pelaksanaan MBS dan memberi masukan kepada kepala sekolah.

2 Pelaksanaan rencana kerja Program MBS dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: •

Penyediaan data sekolah. Data merupakan dasar utama dalam perencanaan sekolah. Setiap tahunnya (biasanya pada awal tahun akademik) sekolah menyajikan data sekolah yang mencakup antara lain mengenai murid, guru, sarana, prasarana, hasil pembelajaran. Data yang dapat digunakan adalah data yang valid dan mutakhir. Oleh sebab itu sekolah perlu meneliti dan memvalidasi data dengan cermat

•

Penghitungan capaian SPM. Berdasarkan data yang tersedia, sekolah bersama komite sekolah menghitung capaian SPM sekolah saat ini sehingga dapat diketahui pada aspek apa saja yang sudah dan belum dicapai

•

Penyusunan EDS (evaluasi diri sekolah). Berdasarkan data yang tersedia dan hasil EDS, kemudian sekolah membuat EDS yang tujuannya adalah untuk mengetahui capaian, kelemahan, kekuatan, dan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja sekolah ke depan. Cakupan EDS cukup luas karena menyangkut delapan sandar nasionmal pendidikan (SNP)

•

Pelaksanaan survei pengaduan. Oleh karena sekolah merupakan salah satu unit pelayanan publik, maka dalam upaya meningkatkan mutu layanannya, sekolah melaksanakan survei pengaduan yang tujuannnya untuk mengetahui keluhan apa saja dari pengguna layanan (terutama murid dan orangtua murid)

www.kinerja.or.id


13

•

Penyusunan RKS (rencana kerja sekolah). RKS biasanya menacakup rencana selama 4 tahun dan dibuat berdasarkan data, EDS, dan hasil survei pengaduan. Dengan demikian rencana jangka menengah sekolah ini menjadi dokumen yang sesuai dengan kondisi sekolah dan tujuan yang hendak dicapai serta dapat dipertanngungjawabkan

•

Penyusunan RKT/RKAS (rencana kerja tahunan/ rencana kerja dan anggaran sekolah). Rencana sekolah tahunan ini disusun secara lebih rinci dan merujuk pada RKS yang telah disiapkan sehingga pencapaian sekolah setiap tahunnya menjadi terukur

•

Penyusunan janji perbaikan layanan. Untuk menjamin pengaduan masyarakat direspon dengan baik, maka sekolah membuat janji perbaikan layanan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan komite sekolah serta diketahui oleh Dinas Pendidikan. Tentu saja janji tersebut menyangkut hal-hal yang dapat ditindaklanjuti oleh sekolah sesuai kemampuan dan wewenangnya

•

Penyusunan rekomendasi teknis untuk Dinas Pendidikan. Hasil survei pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh sekolah (karena di luar kemampaun dan wewenang sekolah) kemudian dimasukkan ke dalam rekomendasi teknis yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti

•

Publikasi RKS, RKT/RKAS, dan LKT. Untuk menjamin transparansi dan akuntablitas publik, maka sekolah diwajibkan untuk mempublikasi rencana jangka menengah, rencana dan anggaran tahunan, dan laporan penggunaan (realisasi) anggaran. Publikasi bisa dalam berbagai bentuk, namun yang paling mudah dan umumnya dilakukan sekolah adalah dengan memajang dokumen-dokumen tersebut di luar ruangan sekolah.

3 Proses perubahan dan perkembangan manfaat dari cara kerja Sekurang-kurang nya ada tiga perubahan yang segera tampak sebagai hasil pelaksanaan program MBS dengan pendekatan KINERJA: •

Peningkatan kapasitas sekolah dalam daya tanggap terhadap kebutuhan murid dan orangtua murid untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;

•

Peningkatan pemahaman penyelenggara pendidikan di sekolah tentang keluhan-keluhan murid, orangtua murid, dan masyarakat yang selama ini tidak diketahui dan direspon;

•

Peningkatan keterlibatan dan dukungan komite sekolah, orangtua murid, dan masyarakat dalam penyelenggaran sekolah;

14


www.kinerja.or.id

•

Peningkatan suasana lingkungan sekolah yang lebih kondusif sehingga meningkatkan kenyamanan murid dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran.

Perubahan-perubahan tersebut nampak jelas di sekolah-sekolah mitra KINERJA antara lain di Bener Meriah, Kota Probolinggo, Singkawang, dan Barru. Di sekolah-sekolah di daerah-daerah tersebut komite sekolah aktif menghimpun dukungan orangtua dan masyarakat untuk membanbtu sekolah dalam memperbaiki lingkungan sekolah.

www.kinerja.or.id


15

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Pengalaman KINERJA menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBS, yakni antara lain: •

Kadangkala pelaksanaan program ini membutuhkan perubahan perencanaan sekolah yang tidak mudah dilakukan;

•

Keterbatasan anggaran sekolah yang tersedia dan prioritas pemenuhan kebutuhan sekolah;

•

Kapasitas kepala sekolah dan komite sekolah masih kurang sehingga pelaksanaan program MBS tidak berjalan seperti yang diharapkan dan membutuhkan upaya yang lebih keras dan waktu yang lebih lama. Namun secara bertahap tantangan ini dapat diatasi melalui pendampingan yang intensif;

•

Kapasitas personil sebagian organisasi mitra pelaksana masih kurang sehingga pada awal pelaksanaan program proses pendampingan kepada sekolah dan komite sekolah belum seperti yang diharapkan. Tantangan ini diatasi melalui bimbingan teknis oleh Tim KINERJA;

•

Pergantian kepala sekolah yang menyebabkan perubahan komitmen dari kepala sekolah yang baru. Tantangan ini dapat diatasi dengan penjelasan tentang program sehingga kepala sekolah baru dapat memahami dan memberi dukungan terhadap pelaksanaan program;

•

Kepedulian orangtua murid dan masyarakat masih kurang. Mereka menganggap urusan sekolah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Tantangan ini direspon dengan mengajak mereka berdiskusi tentang penyelenggaraan sekolah sebenarnya menjadi tanggung jawab bersama dan peran apa yang dapat mereka laksanakan.

Keberhasilan Program 1. Contoh Keberhasilan Program MBS di Kota Probolinggo Enam dari 20 sekolah yang bermitra dengan program USAID-KINERJA mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka dalam melaksanakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan fasilitas pendidikan yang mereka miliki. Dalam acara pemberian penghargaan yang diadakan pada tanggal 21

16


www.kinerja.or.id

November 2012 di Kota Probolinggo, Kepala Bagian Organisasi Drs. Sukam, memberikan penghargaan kepada SDN Kebonsari Kulon 2, SDN Curah Grinting 1, SDN Wonoasih 2, dan SDN Sumber Taman 1 serta SMPN 8 dan MTs.N. di Kota Probolinggo atas peningkatan kualitas yang mereka capai. Dengan dukungan teknis dari paket manajemen berbasis sekolah proyek KINERJA, sekolah-sekolah tersebut mengundang partisipasi dari orang tua, guru, kepala sekolah dan berbagai pemangku kepentingan lain, dan mencapai keberhasilan yang patut dicontoh dalam meningkatkan kerjasama dengan masyarakat yang mereka layani. Berdasarkan hasil survei terhadap 5.610 pemangku kepentingan, 20 sekolah mitra KINERJA segera menanggapi ketidakpuasan masyarakat terhadap fasilitas sekolah dan kekurangan-kekurangan lain dalam manajemen pendidikan mereka. Murid dan guru bekerjasama membersihkan fasilitas kamar mandi sekolah, merapihkan halaman sekolah dan bahkan menanam kebun sekolah yang kemudian dimasukkan kedalam pelajaran sains. Komite sekolah yang beranggotakan orang tua, guru dan penyelenggara sekolah menampung masalah-masalah yang disampaikan selama survei dan bekerjasama untuk mencari jalan keluarnya. Dewan juri di Kota Probolinggo mengikutsertakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, dunia pendidikan dan mitra KINERJA Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) yang menggunakan 20 butir kriteria untuk mengevaluasi keberhasilan sekolah dalam melaksanakan transparansi anggaran, serta menyusun dan mengumumkan rencana-rencana kerja tahunan untuk pemantauan masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, menerbitkan laporan-laporan tentang visi dan misi yang jelas dan mempertegas komitmen untuk melaksanakan program manajemen berbasis sekolah dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Kepala SDN KebonsariKulon 2 menyatakan bahwa karena pendampingan KINERJA memberikan begitu banyak manfaat maka ia berharap pendampingan dapat diteruskan karena kegiatan tersebut sejauh ini sangat berguna dalam meningkatkan kualitas sekolahnya. Kepala Dinas Pendidikan Drs. Endro Suroso, M.Si., juga sangat memuji keberhasilan paket manajemen berbasis sekolah dari KINERJA. “Dengan berfokus pada pelayanan publik dan khususnya menandaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, manajemen sekolah menjadi lebih terbuka, dan program-program sekolah menjadi lebih terencana, terarah dan partisipatif,” tuturnya. Penghargaan seperti ini tidak hanya menghormati keberhasilan sekolah-sekolah mitra KINERJA melainkan juga meningkatkan kesadaran sekolah-sekolah di daerah sekitarnya sehubungan dengan apa yang dapat mereka capai melalui program manajemen berbasis sekolah. Motivasi sejawat ini merupakan bagian utama dari fokus KINERJA untuk mereplikasi praktek yang baik dan melaksanakan reformasi yang berkelanjutan.

www.kinerja.or.id


17

Pendekatan KINERJA Enam dari 20 sekolah yang bermitra dengan program USAID-KINERJA mendapatkan penghargaan atas prestasi mereka dalam melaksanakan reformasi untuk meningkatkan pengelolaan dan pengawasan fasilitas pendidikan yang mereka miliki. Pendekatan KINERJA mengedepankan keterlibatan dari dua sisi, yakni sisi penyedia layanan (sekolah) dan sisi pengguna layanan (murid, orangtua). Di sisi penyedia layanan, pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat sekolahdalam hal: •

Meningkatkan perhatian pada dampak kekurangan penyelenggaraan sekolah untuk peningkatan layanan pendidikan berkualitas

•

Meningatkan kemampuan sekolah (kepala sekolah dan guru) dalam rangka secara bertahap memenuhi standar pelayan sekolah

•

Meningkatkan kepedulian pemerintah daerah secara efektif menerapkan kebijakan MBS di semua sekolah

Di sisi pengguna layanan, pendekatan ini memperkuat masyarakat, khususnya orangtua murid, sehingga mereka akan: •

Memahami hak-hak mereka terhadap layanan pendidikan yang berkualitas

•

Secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan sekolah yang mempengaruhi masyarakat

•

Melakukan peran pengawasan dan tahan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan secara berkesinambungan.

Selain itu, pendekatan KINERJA juga menggunakan media massa, termasuk media massa alternatif (jurnalisme warga) sehingga tersedia peluang bagi partisipasi masyarakat. Pendekatan terbuka ini didorong atas dasar kesadaran perlunya tindakan mendesak dan menyoroti “kebaikan bersama” yang menjadi tujuan kebijakan pemerintah daerah. Di masa lalu, kegiatan-kegiatan sekolah hanya dilaksanakan oleh kepala sekolah dan jajarannya.

a. Strategi Program Secara kronologis strategi untuk memperkenalkan dan keberhasilan pelaksanaan Program MBS adalah sebagai berikut :

18


www.kinerja.or.id

1. Penguatan komite sekolah

Memperkuat orangtua murid dan masyarakat melalui komite sekolah dengan memberi pelatihan dan melibatkan mereka dalam analisis, perencanaan, pengawasan, dan evaluasi.

2. Penguatan kepala sekolah

Memperkuat kepala sekolah dalam perencanaan sekolah dan pentingnya keterlibatan komite sekolah dalam penylenggaraan sekolah. Untuk itu kepala sekolah diberi pelatihan dan pendampingan yang intensif.

3. Advokasi kepada Dinas Pendidikan

Advokasi diarahkan pada penerbitan kebijakan pemerintah daerah (khususnya Dinas Pendidikan) untuk mendorong penerapan MBS di sekolah-sekolah dan menyediakan dukungan yang diperlukan.

4. Pemantauan dan evaluasi oleh komite sekolah

Menyusul penerbitan perencanaan dan pelaksanaan janji perbaikan layanan sekolah, komite sekolah dan jurnnalisme warga memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan sekolah.

b. Hasil-hasil Program MBS Hasil nyata yang memberikan kontribusi terhadap keberhasilan inisiatif dapat diringkas sebagai berikut : •

Sekolah mempunyai manajemen data yang lebih baik;

•

Perencanaan sekolah didasarkan pada data yang valid dan mutakhir, evaluasi diri sekolah, dan hasil survei pengaduan serta mengacu pada pencapaian SPM dan SNP;

•

Penyelenggaraan sekolah menjadi lebih transparan dan akuntabel;

•

Komite sekolah lebih aktif dalam penyelenggaran sekolah dan memberi dukungan kepada sekolah;

•

Pelayanan sekolah kepada murid dan orangtua menjadi lebih baik.

“Awalnya saya tidak mengerti caranya untuk mengelola sekolah dengan manajemen berbasis sekolah yang berorientasi pelayanan publik. Namun sejak diperkenalkan oleh USAIDKINERJA melalui pelatihan dan pendampingan saya menjadi paham dan merasakan banyak manfaatnya. Ada perubahan pelayanan sekolah terhadap murid-murid setelah melaksanakan survei pengaduan dan menyusun IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)”

2. Program Pengungkit

Rukmini, Kepala SD Negeri Kebonsari Kulon 02, Kota Probolinggo, Jawa Timur

www.kinerja.or.id


19

“Program MBS sangat membantu, terutama adanya survei pengaduan. Jadi pengaduan itu selalu disalurkan kepada komite. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, kemudian pihak sekolah menindaklanjuti. Misalnya, masyarakat sekeliling mengadu bahwa ada guru yang tidak disiplin menjalankan tugas. Komite menyampaikan kepada pihak sekolah, pihak sekolah memanggil guru yang bersangkutan, diingatkan supaya hal-hal semacam ini jangan dibiasakan karena akan merugikan sekolah. Kita dari komite berperan penuh…….” Mansur, Ketua Komite SMP Negeri 20 Kota Singkawang, Kalimantan Barat

“Pada tahap awal memang banyak komplain tentang pelayanan sekolah, tapi ketika kami sudah mulai jelaskan kalau sekolah tidak ada kerjasama dengan pihak orangtua murid kita akan susah membuat anak kita memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi harus sama-sama, tidak boleh cuma guru, harus ada oraangtua murid, harus ada Komite Sekolah. Harus ada kerjasama antara semua stakeholder, termasuk Dinas Pendidikan, kalau tidak, ya tidak tercapai….” Tri Menanti, Guru SD Negeri Baliatu, Bener Meriah, Aceh

Program MBS yang diperkenalkan oleh KINERJA dan dilaksanakan oleh 180 sekolah telah menunjukkan hasil-hasil yang baik. Walaupun intervensi program KINERJA lebih diarahkan pada proses tata kelola sekolah dengan melibatkan komite sekolah, namun program ini menjadi pengungkit untuk program MBS yang lebih luas. Hal ini ditunjukkan dengan semakin membaiknya kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, membaiknya kinerja guru, dan proses pembelajaran yang menjadi lebih baik. Dampak positif lanjutannya adalah bahwa keterlibatan dan dukungan orangtua murid dan komite sekolah meningkat, tidak hanya dalam bentuk tenaga dan waktu, bahkan dana yang disumbangkan untuk perbaikan sebagian fasilitas sekolah. Dukungan seperti ini hanya dimungkinkan apabila sekolah melaksanakan kegiatannya dengan transparan dan akuntabel.

20


www.kinerja.or.id

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Program KINERJA untuk MBS hanya di 180 sekolah dari ribuan sekolah dan hanya di sembilan dari ratusan daerah di Indonesia. Program ini hanyalah sebagai contoh praktik yang baik dan diharapkan dapat diterapkan di sekolah-sekolah dan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu, KINERJA mendorong agar daerah-daerah lain bersedia mereplikasi dan mengadopsi penedekatan-pendekatan KINERJA dalam melaksanakan program MBS. Berikut ini adalah rekomendasi bagi daerah-daerah lain, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan untuk pegawai negeri sipil dan organisasi-organisasi mitra pelaksananya.

Rekomendasi untuk Replikasi di Daerah Lain Berdasarkan pengalaman KINERJA, ada beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Daerah lain yang akan mereplikasi metoda dan pendekatan KINERJA untuk program MBS. a. Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan program MBS. Komitmen ini ditunjukkan dengan kebijakan formal dan pasti melalui penerbitan peraturan, petunjuk teknis pelaksanaannya, dan memasukkan program ini ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. b. Setiap kebijakan hendaknya berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini didasarkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan c. Melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder dalam penyelengaraan tata kelola MBS. Oleh karena kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk kepentingan masyarakat, maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaannya. d. Mendayagunakan staf dan struktur organisasi yang ada tanpa perlu membentuk unit organisasi baru. Program ini tidak memerlukan struktur baru dalam organisasi pemerintah daerah maupun pegawai baru, melainkan cukup dengan lebih mendayagunakan pegawai dalam struktur organisasi yang sudah ada. e. Menetapkan indikator kinerja dan pengukuruan keberhasilan program. Hal ini diperlukan untuk mengetahui pencapaian program sehingga peningkatan program dari waktu ke waktu dapat dilakukan.

www.kinerja.or.id


21

f. Mengadopsi pendekatan KINERJA dan menggunakan bahan-bahan yang telah dibuat oleh KINERJA. Bahan-bahan tersebut antara lain berupa modul yang dapat digunakan untuk pelatihan, pendampingan, dan acuan pelaksanaan program.

Rekomendasi untuk OMP Rekomendasi untuk OMP yang akan membantu pemerintah daerah yang akan mereplikasi program MBS adalah: a. Selalu mengintegrasikan aspek tata kelola (governance) dalam setiap kegiatan penguatan dan pendampingan dengan melibatkan masyarakat atau forum-forum multi stakeholder; b. Tetap berorientasi pada hasil, tidak sekadar memenuhi jadwal kegiatan dan jumlah peserta; c. Bertindak sebagai advisor yang berperan lebih pada memberi stimulus daripada sebagai pegawai yang melaksanakan program; d. Menggunakan modul-modul yang dikembangkan KINERJA untuk penguatan kapasitas OMP sendiri maupun penguatan pemerintah daerah dan forum multi stakeholder.

Rekomendasi untuk Penyedia Latihan Penyedia pelatihan bisa berupa lembaga-lembaga pendidikan seperti universitas, lembaga swasta khusus pelatihan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pemerintah yang secara periodik menyelenggarakan latihan untuk pegawai negeri sipil (PNS). Lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program MBS. Direkomendasi agar lembagalembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan-pendekatan KINERJA dalam Kurikulum Diklat yang meliputi antara lain tata kelola yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik b. Lebih berorientasi pada peningkatan ketrampilan dan tidak sekadar peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Hal ini hanya dapat dicapai melalui kegiatan lanjutan setelah pelatihan, yakni pendampingan secara terus menerus sampai para peserta pelatihan dapat benar-benar melaksanakan hasil-hasil pelatihan c. Mengadopsi sebagian modul yang dikembangkan KINERJA. Lembaga-lembaga pendidikan and latihan mempunyai modul-modul tersendiri, namun direkomendasikan agar memuat juga sebagian isi modul KINERJA, terutama dalam hal tata kelola dan ‘governance’.

22


www.kinerja.or.id

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

USAID - KINERJA Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

Tata Kelola Manajemen Berbasis Sekolah Berorientasi Pelayanan Publik

Recommend Documents