43
3 METODE 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian telah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi yang dipilih untuk penelitian sangat menarik karena berbatasan langsung dengan negara Filipina. Waktu penelitian pengambilan data primer telah dilakukan pada bulan Mei dan Juni, karena keadaan cuaca dan laut di wilayah penelitian sangat menunjang untuk penelitian, sedangkan pengambilan data sekunder dilakukan sejak penyusunan usulan penelitian hingga proses pengolahan data.
Sumber : Microsoft Encarta 2009
Gambar 2 Peta perbatasan Indonesia – Filipina di Sulawesi Utara 3.2 Rancangan Penelitian Berpijak dari kerangka pemikiran bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sangat strategis sehingga penelitan tentang perbatasan negara serta pengelolaan pulau kecil dikaitkan dengan kebijakan dan penegakan hukum, perlu diteliti dengan menganalisis potensi dan permasalahannya yang mencakup aspek sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan kelembagaan termasuk pertahanan dan keamanan. Hasil yang ditemukan dari penelitian yaitu konsep tentang pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah perbatasan negara dan konsep peraturan perundangundangan yang khusus mengatur tentang perbatasan negara.
44
3.3 Tahapan Penelitian Analisis Data Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan sebagai lokasi penelitian setelah memperhatikan aspek-aspek yang spesifik yaitu: (1) Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Filipina. (2) Dari sekitar 124 pulau yang terdiri atas tiga gugusan kepulauan, maka terdapat 11 pulau yang posisinya tercatat sebagai pulau-pulau terluar, baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni. (3) Terdapatnya potensi sumberdaya alam dan jasa lingkungan seperti: perikanan laut, pertanian tanaman kelapa pala dan cengkih; pariwisata bahari, sehingga penanganan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus segera diimplementasikan. (4) Perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau kecil terluar harus lebih ditingkatkan, karena sangat rentan terjadinya permasalahan: perusakan lingkungan, pencurian ikan, pelintas batas, penyelundupan, dan perdagangan manusia, pertahanan keamanan. (5) Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum tersedia secara lengkap, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan konsep formulasi hukum dan pelaksanaannya serta informasi terkait untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Berdasarkan kriteria di atas maka kegiatan penelitian telah dilakukan dengan tahap persiapan yang mencakup penetapan lokasi, penyusunan kuesioner, penentuan responden/key person untuk menjawab tujuan penelitian. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang meliputi: data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dari responden/key person dengan menggunakan kuesioner dan wawancara yang mendalam/indept interview. Pengumpulan data dilakukan di tiga lokasi, yaitu: Jakarta, Provinsi Sulawesi Utara, dan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dan analisis, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan disertasi sebagai tahap akhir. Skematis disajikan pada Gambar dibawah ini:
45
Persiapan penelitian Perumusan dan penyusunan proposal penelitian
Pengumpulan data
Penyusunan kuesioner
Studi Pustaka an
Data Sekunder
Data Primer Pusat
Provinsi Kabupaten Pengolahan dan validasi data
Analisis Data
Penulisan Disertasi
Gambar 3 Diagram tahapan penelitian
Tahapan penelitian pengumpulan data sekunder menggunakan metode partipafory appraisal dalam bentuk field research. Menurut Babbie (1991), bahwa field research merupakan metode penelitian sosial yang menggunakan pengamatan langsung terhadap status subjek penelitian pada kondisi yang sebenarnya. Field research rnerupakan gabungan dari pengamatan partisipasi, pengamatan langsung dan studi kasus, dan secara umum adalah metode penelitian sosial yang bersifat kualitatif. Teknik untuk melihat hubungan antar stakeholder dari berbagai lembaga yang dijadikan expert berdasarkan analisis AHP, menggunakan teknik dengan diagram Venn, yaitu merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di dalam lingkup penelitian. Diagram venn memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung maupun tak langsung terhadap permasalahan yang dihadapi, serta menganalisa dan mengkaji perannya, kepentingannya untuk masyarakat dan kelembagaan. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga
46
lokal, lembaga-lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swasta termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan orang-orang yang berpengaruh. Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai orang atau lembaga-lembaga tertentu yang menjadi objek informasi (expert), dan kegiatannya berhubungan dengan kebijakan nasional, daerah dan hal-hal yang besifat khusus.
Gambar 4 Diagram Venn untuk hubungan stakeholder sumber: http://www.ci.neenah.wi.us Untuk kebutuhan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder. Data sekunder berupa data akurat (valid) dari instansi terkait dalam penelitian, berupa data dan informasi yang langsung diperoleh melalui pengamatan lapangan dan wawancara dengan expert pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk masyarakat di lokasi penelitian. Data dan informasi diperlukan untuk memperoleh pemikiran key person dan responden sebagai bahan formulasi kebijakan rancangbangun hukum dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di daerah perbatasan negara. Secara rinci key person yang dipilih yang memiliki relevansi tugas dan fungsi secara langsung maupun tidak langsung ditetapkan sebagai responden penelitian adalah yang memiliki peran strategis tertera pada Tabel 1 berikut ini :
47
Tabel 1 Daftar ekspert dan instansi responden No 1
Expert Kementerian Luar Negeri,
5
TNI AL
Jabatan Kasubdit Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kasubdit Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Ditjen Bina Bangda (Pembangunan Daerah) Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau Kecil Kasubdit Pembinaan Pemanfaatan dan Pengendalian Penataan Ruang Direktorat Penataan Ruang Wilayah II Kasi Hukum Lantamal VIII Manado
2
Kementerian Dalam Negeri
3
Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pekerjaan Umum
6
DPR RI
Anggota Dewan
7
DPRD SULUT
Wakil Ketua DPRD Sulut
8
Pemerintah RI
Diplomat / Ahli Hukum Laut
9
Pemerintah Filipina
10
13 14
Pemerintah Provinsi SULUT Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Akademisi Investor
Konsulat Jenderal (Konjen) Filipina, di Manado Kabid Pengembangan Wilayah Bappeda Sulut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bupati Kepulauan Talaud
15
Tokoh Masyarakat/Adat
4
11 12
Dosen UNSRAT/UNPATI Ketua HNSI Sulut Ketua Pusat Kajian Komunitas Adat dan Budaya Bahari Yayasan Marin-CRC Manado
Fungsi Penyelesaian Perbatasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir & PPK Pembangunan Infrastruktur Pertahanan Keamanan Negara Penetapan Kebijakan Nasional Penetapan Kebijakan Daerah Peran Internasional di PBB Peran Internasional di PBB Pelaksanaan tugas pembantuan Pelaksanaan tugas pembantuan Pelaksanaan tugas pembantuan Kajian Akademik Pengembangan Investasi Informasi Sejarah dan Adat Istiadat
Tahapan analisis data rancangan bangun hukum dan pelaksanaan pengelolaan pulau kecil terluar di perbatasan negara disajikan pada Gambar 3. Analis data dilakukan dengan analisis kondisi awal dan kebijakan yang telah dilakukan tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di perbatasan negara dengan teknik field research / survey.
3.4 Metode Analisis Sebagai bagian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan beberapa metode analisis yaitu :
48
3.4.1 Analytical hierarchy process (AHP) Analisis kebijakan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Metode ini menstrukturkan masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbanganpertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. (Saaty 2003). Analisis kebijakan menggabungkan 5 (lima) prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan permasalah, yaitu perumusan masalah (definisi), peramalan (prediksi) rekomendasi (preskripsi), pemantauan, dan evaluasi (Dunn 2000). Perumusan masalah menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan system, Prosedur yang diwajibkan pada penggunaan metode AHP adalah: (1) Perumusan tujuan (sasaran), kriteria dan alternatif yang merupakan unsurunsur dari permasalahan yang dikaji, (2) Penyusunan struktur hirarki, (3) Penentuan prioritas bagi setiap kriteria dan alternatif dengan bantuan skala nilai yang memadai, nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh kriteria dan alternatif, dan (4) Konsistensi logis dengan menggunakan kriteria nilai consistency ratio (CR).
AHP digunakan untuk menurunkan skala rasio dari beberapa perbandingan berpasangan yang bersifat diskrit maupun kontinu. Perbandingan berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran aktual maupun pengukuran relative dari derajat kesukaan, atau kepentingan atau perasaan. Dengan demikian metoda ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio dari hal-hal yang semula sulit diukur seperti pendapat, perasaan, prilaku dan kepercayaan. Penggunaan AHP dimulai dengan membuat struktur hirarki atau jaringan dari permasalahan yang ingin diteliti. Di dalam hirarki terdapat tujuan utama, kriteria-kriteria, subkriteria-subkriteria dan alternatif-alternatif yang akan dibahas. Perbandingan berpasangan dipergunakan untuk membentuk hubungan di dalam struktur. Hasil dari perbandingan berpasangan ini akan membentuk matrik dengan
49
skala rasio diturunkan dalam bentuk eigenvektor utama atau fungsi-eigen. Matrik tersebut berciri positif dan berbalikan, yakni aij = 1/ aji Issue / Goal
Define Criteria and Sub Criteria
Structure the criteria into a Hierarchy
Weight the criteria using pairwise comparisons
Check the consistency of the evaluation
Check the results and reiterate if necessary
DECISION / Alternative
Gambar 5 Langkah umum AHP (modifikasi) sumber : www.cdo.unimelb.edu\cdo
Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty (1993) seperti dalam tabel skala pendapat sebagai berikut: Tabel 2 Skala pendapat (nilai dan definisi) Nilai 1 3 5 7 9 2, 4, 6, 8 1 / (1 – 9) Pembobotan kriteria
Definisi Sama penting (equal) Sedikit lebih penting (moderate) Jelas lebih penting (strong) Sangat jelas penting (very strong) Mutlak lebih penting (extreme) Apabila ragu antara dua nilai yang berdekatan Kebalikan nilai tingkat kepentingan dari skala 1 – 9
50
Kepentingan relatif dari tiap faktor dari setiap baris dari matrik dapat dinyatakan sebagai bobot relatif yang dinormalkan (normalized relative) Rasio Konsistensi AHP menurut Saaty bahwa di tentukan dengan menggunakan nilai eigen
max,
dalam indeks konsistensi dari matriks berordo N,
dengan rumus :
Dimana:
Maximum - n n -1
CI
=
CI
= Indeks Konsistensi
max
= Nilai eigen terbesar dari matriks berordo n
Nilai konsistensi dapat di cek melalui rasio konsistensi (CR) dengan menggunakan table dibawah ini :
=
CR
dimana
CI RI
CI
= Indeks Konsistensui
RI
= Nilai random
Table 3 Nilai konsistensi random Matriks 1 2 3 Konsistensi Random
0
0
4
5
6
7
8
9
10
0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49
Pada akhirnya inkonsistensi yang merupakan bagian dari nilai konsistensi yang di hasilkan tidak dapat melebihi 10%, sehingga hasil yang dihasilkan dapat di katakan valid, jika nilai inkonsistensi di atas 10% maka kriteria dan rekomendasi keputusan yang dihasilkan harus di perbaharui kembali.
51
Tabel 4 Penetapan alternatif sasaran rancangbangun hukum No SASARAN ALTERNATIF 1 Pilihan rancang bangun 1.1 Perundang-undangan hukum 1.1.1 Internasional 1.1.2 Nasional 1.1.3 regional 1.2 Kearifan lokal, adat / tradisional 2 Pilihan pengelolaan pulau- 2.1 Pola konservasi pulau kecil 2.2 Pola adat istiadat 2.3 Pola usaha 3 Pilihan target pengelolaan 3.1 Pasar lokal / nasional sumberdaya 3.2 Swadaya masyarakat 3.3 Investasi 3.4. Swakelola 4
Pilihan kelembagaan
4. 1 Pola konservasi 4.2 Pola pemberdayaan 4.3 Pola kemitraan
5
Pilihan hukum
5.1 Kebijakan nasional 5.2 Kebijakan regional 5.3 Kebijakan sektoral 5.4 Adat kebiasaan/tradisional
3.4.2 Analisis SWOT Analisa SWOT sebagai alat formulasi strategis, Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pemerintah dalam bidang hukum. Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisa faktor-faktor strategis pemerintah (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 1997).
52
Gambar 6 Analisis SWOT Kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menentukan strategi kebijakan pulau-pulau kecil terluar di wilayah perbatasan Negara, berdasarkan analisa SWOT, dapat mengambil keputusan penentuan Strategi Wilayah Negara di Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya antara negara Indonesia dan Filipina. (1) Kuadran pertama merupakan kondisi yang paling baik, dimana pemerintah memiliki banyak peluang dan kekuatan, dan strategi yang paling sesuai adalah Strategi Pertumbuhan (Growth Oriented Strategy) atau Strategi Agresif (Agresif Strategy) (2) Kuadran kedua merupakan kondisi dimana pemerintah memiliki cukup kekuatan, akan tetapi kondisi lingkungan kurang menguntungkan karena banyaknya ancaman, sehingga strategi yang sesuai adalah Stragegi Divesifikasi (Diversification Strategy) (3) Kuadran ketiga merupakan kondisi dimana pemerintah memiliki cukup peluang, akan tetapi tidak didukung kekuatan sehingga strategi yang digunakan adalah Strategi Mengubah Haluan (Turn Around Strategy) (4) Kuadran keempat merupakan kondisi yang paling tidak menguntungkan dimana pemerintah memiliki banyak kelemahan dan ancaman sehingga strategi yang sesuai adalah Strategi Bertahan (Defense Strategy)
53
3.4.3 Analisis Diagnosa dan Terapi Hukum (Diagnosis and Therapy Analisys of Law) Permasalahan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil berpotensi terjadinya disharmoni hukum pengelolaan, dicerminkan oleh adanya faktor-faktor sebagai berikut: (1) Jumlah peraturan perundang-undangan yang begitu banyak yang berlaku untuk pengelolaan wilayah pesisir. (2) Keberadaan hukum adat yang semakin termarjinalkan dalam pengelolaan wilayah pesisir. (3) Pluralisme dalam penerapan dan penegakan hukum di bidang pengelolaan wilayah pesisir. (4) Perbedaan kepentingan dan perbedaan penafsiran dari para stakeholders sumber daya alam wilayah pesisir. (5) Kesenjangan antara pemahaman teknis dan pemahaman hukum tentang pengelolaan pesisir. (6) Kendala hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yang terdiri atas mekanisme pengaturan, administrasi pengaturan, antisipasi terhadap perubahan, dan penegakan hukum. (7) Hambatan hukum yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundangundangan, yaitu yang berupa tumpang tindih kewenangan dan benturan kepentingan. (8) Penerapan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan empat kemungkinan dampak terhadap stakeholders, yaitu: diffused cost - diffused benefit, diffused cost - concentrated benefit, concentrated cost - diffused benefit, dan concentrated cost - concentrated benefit.
Berdasarkan disharmonisasi hukum maka permasalahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis: Diagnosis and Therapy Analisys of Law (DTAL), secara kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional, regional dan adat (tradisonal) termasuk hukum internasional yang diratifikasi. Permasalahan di pulau-pulau kecil dijabarkan sebagai penyakit pesisir, di diagnosa untuk mencari akar permasalahannya, kemudian dianalisis dengan
54
pendekatan sosio-yuridis, kemudian hasil yang diperoleh dilakukan terapi sebagai upaya penanggulangan dan mengharmonisaikan pemberlakuan peraturan. Data hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan DTAL melalui pendekatan-pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan historis (historical approach), (2) Pendekatan undang-undang (statue approach), (3) Pendekatan kasus (case approach), (4) Pendekatan komparatif (comparative approach) dan (5) Pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis Pendekatan hukum meliputi: (1) Pendekatan historis, (historical approach), dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan mengenai isu yang dihadapi dan relevan dengan masa kini (2) Pendekatan Undang-Undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dengan Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dan UUD atau antara regulasi dan UU. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (3) Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi keputusan yang tetap apakah di pengadilan atau di luar pengadilan. Kasus ini baik yang terjadi di Indonesia atau di negara lain. Di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus (case study) merupakan yang terjadi dari berbagai aspek hukum seperti hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, hukum lingkungan dan hukum tata negara (4) Pendekatan
komparatif,
(comparative
approach),
dilakukan
dengan
membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain. Disamping undang-undang yang dapat diperbandingkan adalah putusan
55
pengadilan
dan
perjanjian-perjanjian
negara
bertetangga.
Kegunaan
pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut (5) Pendekatan konseptual, (conceptual approach), dilakukan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsepkonsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman
akan
pandangan-pandangan
dan
doktrin-doktrin
tersebut
merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Marzuki 2005).
Mekanisme dalam mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan pendekatan historis, undang-undang, kasus, komparatif dan konseptual maka pertama-tama perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” yang dikenal dalam cabang ilmu hukum yang bernama “Hukum Tata Pengaturan” (Regelingsrecht; Regelungsrecht), di luar “peraturan perundang-undangan” (wettelijke regels), ada lagi jenis peraturan lain yang disebut “peraturan kebijakan” (beleidsregels; pseudo wetgeving). Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusian dan delegasian. Atribusi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ialah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundangan-undang oleh UndangUndang Dasar atau Undang-Undang kepada lembaga negara/pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus-menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Menurut Maria F. Indrati Soeprapto, berbeda halnya dengan peraturan perundang-undangan, pada peraturan kebijakan tidak mudah diurutkan secara hierarkis. Hal ini karena jenis peraturan kebijakan itu selain menyangkut lembaga pemerintah yang sangat banyak, juga sifat peraturannya bermacam-macam.
56
FOKUS
TUJUAN
RANCANGBANGUN HUKUM DALAM PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
SOSIAL EKONOMI BUDAYA
SUMBER DAYA ALAM
PENGELOLAAN BERKELANJUTAN
HUKUM & KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PENETAPAN BATAS NEGARA
TINDAKAN COASTAL PROBLEMATIC
KONSERVASI
KEBIJAKAN
STAKEHOLDERS
PENGELOLAAN SUMBERDAYA TERPADU
PENGAKUAN KEARIFAN LOKAL
TATA KELOLA KELEMBAGAAN
PENEGAKAN HUKUM
PENDANAAN
Gambar 7 Penyusunan hirarki
COMMUNITY BASED MANAGEMENT
57
ANALISIS
ISI
KEPUTUSAN
Pendekatan Historis (historical approach)
Lintasan sejarah pemanfaatan pulaupulau kecil
Dokumen penunjang pengelolaan
Pendekatan undang-undang (statue approach)
Telaah hukum dan pelaksanaannya
Pentaatan dan revisi
Pendekatan kasus (case approach)
Keputusan pengadilan dan adat
Penegakan hukum
Pendekatan komparatif (comparative approach)
Pendekatan konseptual (conceptual
Perbandingan Sistem Hukum
Perjanjian Internasional & ratifikasi
Perkembangan hukum
Penemuan hukum
Model Kebijakan
Pembangunan & harmonisasi hukum
approach)
Gambar 8 Bagan alir analisis rancangbangun hukum dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar
