58
4 GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH 4.1 Gambaran Umum Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam prospektif regional maupun internasional berada pada posisi yang sangat strategis karena terletak di bibir Pasifik (Pasifik Rim) yang secara langsung berhadapan dengan Negara-negara Asia Timur dan Negara-negara Pasifik, sehingga menjadi lintasan antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia serta dua Samudera yaitu Samudera India dan Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dalam AFTA. Secara administratif, Provinsi Sulawesi Utara terbagi menjadi 6 kabupaten, 3 kota dengan Manado sebagai ibukota provinsi.
Gambar 9 Peta Provinsi Sulawesi Utara
59
Komoditi tanaman perkebunan yang potensial di provinsi ini adalah kelapa, cengkeh, pala, kopi, kakao dan vanilli. Sektor Perikanan juga termasuk salah satu sektor unggulan provinsi ini. Komoditi yang dihasilkan berupa perikanan laut dan perikanan darat termasuk perikanan umum, tambak, kerambah dan lain-lain. Provinsi ini juga memiliki komoditi sekunder yang diunggulkan yaitu dari sektor industri pengolahan yang terdiri atas industri kelapa terpadu, industri minyak goreng kelapa, minyak atsiri, pengolahan kopi, industri makanan dari kacang-kacangan, pengalengan ikan, tepung ikan dan industri ikan beku. Kini juga tengah dikembangkan teknik-teknik baru dalam budidaya perikanan laut, meliputi ikan untuk umpan, ikan kerapu, baronang, rumput laut dan kerang mutiara. Untuk budidaya perikanan darat fokus diarahkan untuk ikan mas dan nila. Sektor industri telah banyak perusahaan yang sudah beroperasi dan menanamkan modalnya di provinsi ini. Perusahaan-perusahaan ini bergerak dalam bidang industri pengolahan makanan, minuman, kayu, hasil tambang, batubara, minyak bumi, gas bumi, hasil perkebunan, karet, bahan dasar logam, barang galian furnitur dan industri jasa. Potensi sumberdaya perikanan di Provinsi Sulawesi Utara sangat potensial, tetapi hingga sekarang potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah perairan laut utara Sulawesi Utara, perairan Teluk Tomini, serta perairan darat di Bolaang Mongodow dan Minahasa. Provinsi Sulawesi Utara juga memiliki kawasan hutan yang potensial. Pemanfaatan hasil hutan baru mencapai sekitar 47,5 % dari seluruh areal hutan produksi yang ada. Jenis hutan yang ada di Sulawesi Utara adalah hutan lindung, hutan PPA, hutan bakau, dan hutan produksi yang terdiri dari hutan produksi tetap, terbatas, dan konversi. Di bidang pertambangan, sumber daya mineral, seperti tembaga, bijih besi, nikel, emas, serta bahan galian batu kapur, kaolin, sangat potensial untuk dikembangkan secara optimal. Selain itu, di daerah Lahendong, telah ditemukan panas bumi yang potensial untuk dikembangkan menjadi tenaga listrik dengan kekuatan ribuan megawatt. Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang dimiliki Sulawesi Utara sebagai salah satu sumber daya ekonominya.
60
Potensi wisata di Sulawesi Utara cukup beragam, di antaranya wisata alam, wisata bahari, dan wisata budaya. Keberadaan taman nasional, seperti Taman Nasional Laut Bunaken dan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, juga berpotensi sebagai salah satu aset wisata alam di Sulawesi Utara. Sebagai tujuan investasi, provinsi ini juga memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya kawasan industri Bitung Industrial Estate yang terletak di Bitung-Sulawesi Utara, Bandara Sam Ratulangi di Manado, Bandara Naha Natuna di Kepulauan Sangihe, Bandara Melonguane di Kepulauan Taulud dan Bandara Mopait di Bolaang Mongondow serta memiliki Pelabuhan UKI dan Kotabunan, Pelabuhan Belang, Pelabuhan Tahuna, Pelabuhan Ulu Siau, Pelabuhan Petta, Pelabuhan Manado, Pelabuhan Marore dan Pelabuhan Bitung. Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 (tujuh) Provinsi Kepulauan di Indonesia yang terletak di tepian Samudera Pasifik dan berbatasan langsung dengan Negara Filipina. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara 15.466,25 km2 dengan Jumlah penduduk 2.176.000 jiwa, memiliki 6 Kabupaten 3 Kota yakni, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten, Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Manado. Dengan telah ditetapkannya 4 Daerah Otonom Baru 3 (tiga) Kabupaten dan 1 (satu) Kota sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Kabupaten Bolang Mongondow, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 Kabupaten Kabupaten Siau Tagulandang Biaro maka Provinsi Sulawesi Utara saat ini telah memiliki 9 (sembilan) Kabupaten dan 4 (empat) Kota. 4.1.1 Kabupaten Kepulauan Sangihe
Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak di antara 02°04'13" sampai 04°44'22" Lintang Utara dan 125°9'28" sampai 125°56'57" Bujur Timur. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah daerah perbatasan juga disebut daerah Kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau terbentang dari utara ke selatan dengan batas-batasnya sebagai berikut :
61
(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Filipina (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Minahasa (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Talaud dan Laut Maluku Sebagai sebuah daerah kepulauan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe
dengan kebijakan pengembangan wilayahnya menetapkan 3 (tiga)
gugusan kepulauan berupa gugusan kepulauan Sangihe, gugusan kepulauan Siau dan gugusan kepulauan Tagulandang – Biaro. Selanjutnya gugusan kepulauan ini dibagi dalam 6 klaster yang menunjukkan karakter dan ciri khasnya sendiri. Tabel berikut memperlihatkan pembagian klaster yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tabel 5 Pembagian Klaster di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten SITARO No Klaster 1 Pulau-pulau perbatasan 2 Sangihe 3 Tatoareng 4
Siau
5
Tagulandang
6
Biaro
Nama Pulau Marore, Ehise, Memanuk, Matutuang, Kawaluso dan Dumarehe Sangihe dan pulau-pulau sekitar pulau Sangihe Para, Kalama, Kahikitang, Mahangetang, Salengkere, Apelabu dan Nitu. Siau, Makalehi, Mahoro, Buhias, Pahepa, Kapuliha, Masare, Laweang, Batu Tikus, Bawondeke dan Sanggeluhang. Tagulandang, Ruang, Pasighe, Walalang dan Tahanusangputeng Biaro dan pulau-pulau sekitar Biaro
Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2006
4.1.1.1 Klaster pulau-pulau perbatasan Daerah perbatasan adalah berupa daerah terluar dan termasuk dalam wilayah NKRI yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan daerah yang dimaksud adalah pulau Marore dan pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah perbatasan ini oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe ditetapkan dalam satu klaster yaitu klaster pulau-pulau perbatasan, dari enam klaster yang ada.
62
Pada klaster pulau-pulau perbatasan, Pulau Marore merupakan pulau yang terletak paling depan dan terdekat dengan perbatasan antara Negara Filipina dan Indonesia, dengan kondisi tersebut menjadikan pulau Marore sebagai pintu gerbang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Marore terletak paling utara dari wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan posisi geografi 40 44’ 14” LU – 1250 28’ 42” BT yang memiliki luas + 3,12 km2 dan dibatasi oleh wilayah laut yang tidak dapat dilayari secara bebas karena jaraknya yang jauh baik dari pusat kecamatan (ibukota kecamatan) bahkan dengan ibukota kabupaten dan keadaan cuaca yang sering tidak bersahabat sehingga menjadi hambatan bagi transportasi laut yang menjadi andalan keterhubungan pulau ini. Kondisi ini pun berlaku pada pulau-pulau yang termasuk dalam klaster pulaupulau perbatasan. Situasi yang tidak menguntungkan, menyebabkan penduduk terisolir dari wilayah dan kegiatan lain di Republik Indonesia dan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh asing. Klaster Sangihe berada pada posisi geografis 30 17’ – 30 59’ LU dan 1250 20’ – 1250 50’ BT dengan luas mencapai + 702,27 km2 atau 69,33 % luas wilayah kabupaten secara keseluruhan menjadikan klaster Sangihe sebagai terbesar dari enam klaster yang ada. Klaster Sangihe merupakan klaster utama sebab pada klaster ini terdapat pusat pemerintahan kabupaten serta fasilitas-fasilitas yang berfungsi primer karena melayani seluruh kebutuhan penduduk kabupaten baik dari sektor ekonomi (perdagangan dan jasa), sektor transportasi (darat, laut dan udara), sektor pendidikan, sektor pertanian-perkebunan, sektor perikanan, sektor kesehatan dan sektor pertahanan dan keamanan. Pusat kegiatan ini klaster terletak di Tahuna yang juga merupakan ibukota kabupaten, pada klaster ini terdapat 10 wilayah administrasi kecamatan dan keterhubungan dengan pusat klaster pada umumnya dilayani oleh angkutan darat.
63
Klaster Sangihe memiliki kondisi topografis yang bervariasi yaitu dari dataran landai, kelerengan curam sampai dataran tinggi dan puncak gunung dengan ketinggian mencapai + 1.320 m dpl. Klaster ini memiliki gunung berapi aktif (Gunung Awu) yang berada di bagian utara pulau Sangihe Besar. Keaktifan gunung berapi ini memberi pengaruh yang sangat besar bagi lahan-lahan pertanian dan perkebunan yang ada disekitarnya. Pengaruh ini memberi dampak yang sangat besar terhadap hasil bumi yang terdapat di kepulauan ini. Hasil perkebunan berupa kelapa, cengkih dan pala yang juga berupa primadona bagi kabupaten, kebanyakan berasal dari klaster ini.
Gambar 10 Peta administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe
4.1.1.2 Wilayah administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara, dan mulai tanggal 10
64
April 2002. Secara administrasi Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2005 terbagi dalam 24 kecamatan.dengan jumlah desa dan kelurahan berjumlah 197 desa dan 26 kelurahan. Wilayah administrasi dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah. Tabel 6 Jumlah Kecamatan, Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Kepulauan Sangihe No
Kecamatan
Ibukota Kecamatan
Luas (Km2)
Jumlah Desa / Kelurahan
Klaster
1
Biaro
Lamanggo
20,85
5 Desa
Biaro
2
Tagulandang Tagulandang Selatan
Buhias
55,53
14 Desa
Tagulandang
Kisihang
21,63
5 Desa
Tagulandang
Bawoleu
17,91
6 Desa
Tagulandang
3 4
Tagulandang Utara
5
Siau Timur
Ulu
55,94
6
Siau Timur Selatan
Sawang
24,06
10 Desa / 4 Kelurahan 14 Desa
7
Siau Barat
Ondong
34,92
10 Desa
Siau
8
Siau Tengah
Beong
11,80
4 Desa
Siau
9
Siau Barat Utara
Hiung
18,20
7 Desa
Siau
10
Siau Barat Selatan
Talawid
15,10
7 Desa
Siau
11
Tatoareng
Kahakitang
4,57
6 Desa
Tatoareng
12
Manganitu Selatan
Lapango
87,98
9 Desa
Sangihe
13
Tamako
Tamako
69,42
16 Desa
Sangihe
14
Manalu
68,76
11 Desa
Sangihe
Salurang
46,84
7 Desa
Sangihe
Pintareng
22,29
6 Desa
Sangihe
17
Tabukan Selatan Tabukan Selatan Tengah Tabukan Selatan Tenggara Tabukan Tengah
Kuma
87,39
15 Desa
Sangihe
18
Manganitu
Manganitu
66,46
15 Desa
Sangihe
19
Tahuna
18,55
8 Kelurahan
Sangihe
20
Tahuna Barat
40,66
6 Kelurahan
Sangihe
21
Tahuna Timur
Apengsambeka Kolongan Mitung Tona
32,36
8 Kelurahan
22
Tabukan Utara
Enemawira
121,18
17 Desa
23
Nusa Tabukan
Nusa
14,73
4 Desa
24
Kendahe
Kendahe
55,79
9 Desa
Sangihe Sangihe dan Pulau-pulau perbatasan Sangihe Sangihe dan Pulau-pulau perbatasan
1.012,94
197 Desa / 26 Kelurahan
15 16
Jumlah
Sumber : Bappeda Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2005
Siau Siau
65
4.1.1.3 Kependudukan Jumlah penduduk yang terbanyak di Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini terdapat di Kecamatan Tabukan Utara yaitu sebesar 22.062 jiwa sampai dengan tahun 2005 dan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya dengan jumlah 2.438 jiwa pada tahun yang sama. Kepadatan penduduk yang tertinggi adalah di Kecamatan Tatoareng, mencapai 1.098 jiwa/km2 , walaupun dengan luas wilayah yang relative kecil yaitu 28,70 km2 sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan kepadatannya hanya mencapai 57 jiwa/km2 , dari 23 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tabel 7 Jumlah dan Kepadatan Penduduk No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Kecamatan
Luas (Km2)
Biaro 20,85 Tagulandang 55,53 Tagulandang 21,63 Selatan Tagulandang Utara 17,91 Siau Timur 55,94 Siau Timur Selatan 24,06 Siau Barat 34,92 Siau Tengah 11,80 Siau Barat Utara 18,20 Siau Barat Selatan 15,10 Manganitu Selatan 87,98 Tatoareng 28,70 Tamako 69,42 Tabukan Selatan 63,88 Tabukan Selatan 46,84 Tengah Tabukan Selatan 22,29 Tenggara Tabukan Tengah 87,39 Manganitu 68,76 Tahuna 18,55 Tahuna Barat 40,66 Tahuna Timur 32,36 Tabukan Utara 121,18 Nusa Tabukan 14,73 Kendahe 55,79 Jumlah 1.012,93
2001 22.294
21.905 16.357
17.266 12.816 11.778
11.124 13.412 28.190
23.630 7.097 185.869
Jumlah Penduduk (jiwa) 2002 2003 2004 3.391 2.983 3.133 14.929 14.680 15.803
5.470 14.646 7.001 12.919
5.472 15.499 7.179 8.956
4.077 15.365 7.357 9.181
3.961 11.925 5.359 13.351 12.234
4.141 4.049 11.906 5.161 13.015 6.638 3.935
2005 3.139 11.806 3.851
Kepadatan (jiwa/km2) 150 212 178
4.114 3.504 11.836 5.019 13.640 6.455 2.993
4.077 15.365 7.357 7.340 1.761 4.222 3.504 11.996 5.019 13.629 6.455 2.689
227 274 305 210 149 231 232 136 1.098 196 93 57
1.831
2.438
2.438
109
11.485 14.595 30.763
11.485 13.887 30.385
21.580 22.251 3.243 3.038 7.224 7.143 193.479 194.720
21.847 3.164 7.145 192.684
11.254 13.887 13.729 5.153 11.396 22.062 3.190 7.171 192.490
128 208 740 126 352 182 216 128 190
11.637 14.544 30.065
Sumber : RTRW Kab Kep Sangihe, Kab Sangihe dalam Angka, 2007
66
4.1.1.4 Perekonomian wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu kabupaten yang terletak paling utara di Indonesia dan berbatasan langsung dengan negara Filipina. Jarak Tahuna sebagai ibukota Kabupaten Kepulauan Sangihe ke Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara relatif hampir sama dengan jarak Tahuna ke General Santos dan Davao City yang merupakan dua kota besar di Mindanao Selatan. Beberapa gugus kepulauan di Utara Tahuna bahkan memiliki jarak yang lebih dekat dengan beberapa wilayah di Mindanao Selatan. Walaupun komoditaskomoditas yang dihasilkan oleh Kepulauan Sangihe relatif sama dengan komoditas yang dihasilkan oleh beberapa wilayah di Mindanao Selatan, faktor jarak yang relatif dekat membuat wilayah Filipina Selatan menjadi alternatif tujuan pemasaran yang penting, disamping Manado dan Bitung yang menjadi tujuan pemasaran selama ini. Demikian juga, berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari beras hingga peralatan dapur selama ini didatangkan dari Pulau Jawa, baik secara langsung maupun melalui Manado atau Bitung. Dengan terbukanya jalur perdagangan dengan Mindanao Selatan, maka berbagai kebutuhan rumah tangga tersebut dapat didatangkan langsung dari sana. Karena faktor jarak, ada kemungkinan komoditas yang dipasarkan ke Mindanao Selatan memperoleh harga yang lebih tinggi, sedangkan berbagai kebutuhan rumah tangga yang didatangkan dibayar dengan harga yang lebih murah. Dalam melaksanakan hubungan dagang dengan Mindanao Selatan tersebut, kendala yang dihadapi adalah tidak tersedianya transportasi reguler serta penggunaan mata uang untuk melakukan transaksi. 4.1.2 Kabupaten Kepulauan Talaud Daerah perbatasan adalah berupa daerah terluar dan termasuk dalam wilayah NKRI yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaud dan daerah yang dimaksud adalah Pulau Miangas dan pulau-pulau di sekitarnya. Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud adalah daerah perbatasan juga disebut daerah Kepulauan karena terdiri dari pulau-pulau terbentang dari utara ke selatan. Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud terletak antara 4°01'00" LU dan 126°40'00” BT dengan batas-batasnya sebagai berikut :
67
(1) Sebelah Utara berbatasan dengan Republik Filipina (2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sangihe (3) Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Pasifik (4) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Sulawesi.
Pulau-pulau yang masuk dalam wilayah perbatasan ini oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ditetapkan dalam satu klaster yaitu klaster pulaupulau perbatasan, dari empat klaster yang ada. Tabel 8 Pembagian klaster di Kabupaten Kepulauan Talaud No Klaster 1 Nanusa 2 3 4
Karakelang 3 Salibabu 3 Kabaruan 2
Nama Pulau Karatung, Marampit, Kakorotan, Miangas, Malo, Mangupung, Intata dan Garat Karakelang, Nusa Dolom, dan Nusa Topor Salibabu, Sara Besar dan Sara Kecil Kabaruan dan Napombaru
4.1.2.1 Klaster pulau-pulau perbatasan Pada klaster Nanusa, pulau-pulau perbatasan antara lain Pulau Miangas merupakan pulau yang terletak paling depan dan terdekat dengan perbatasan antara Negara Filipina dan Indonesia, dengan kondisi tersebut menjadikan Pulau Miangas sebagai pintu gerbang perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Miangas terletak paling utara dari wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan posisi geografi 5° 33’ 14” LU – 126° 34’ 42” BT yang memiliki luas + 3,15 Km2 dan dibatasi oleh wilayah laut yang tidak dapat dilayari secara bebas karena jaraknya yang jauh baik dari pusat kecamatan (ibukota kecamatan) bahkan dengan ibukota kabupaten dan keadaan cuaca yang sering tidak bersahabat sehingga menjadi hambatan bagi transportasi laut yang menjadi andalan keterhubungan pulau ini. Kondisi ini pun berlaku pada pulau-pulau yang termasuk
dalam
klaster
pulau-pulau
perbatasan.
Situasi
yang
tidak
menguntungkan, menyebabkan penduduk terisolir dari wilayah dan kegiatan lain di Republik Indonesia dan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh asing.
68
Gambar 11 Peta administrasi Kabupaten Kepulauan Talaud
4.1.2.2 Wilayah administrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara, dan mulai tanggal 2 Juni 2002 . Secara umum daerah Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki 4 (empat) karakteristik yang unik di bandingkan daerah lain yakni (1) daerah perbatasan, (2) daerah kepulauan, (3) daerah tertinggal dan terisolasi (4) daerah rawan bencana alam. Sebagai daerah perbatasan karena letaknya secara geografis berada di bagian utara Indonesia yang berbatasan dengan negara Filipina. Disebut sebagai daerah kepulauan karena terdapat 4 (empat) gugusan kepulauan yakni gugusan pulau Nanusa 8 pulau, gugusan pulau Marore 4 pulau, gugusan pulau Karakelang 3 pulau, gugusan pulau Salibabu 3 pulau dan gugusan pulau Kabaruan 2 pulau, dengan administrasi pemerintahan meliputi 17 kecamatan, termasuk di dalamnya Kecamatan Khusus Miangas. Kondisi Kecamatan, Kampung dan Kelurahan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini :
69
Tabel 9 Luas wilayah kecamatan dan jumlah kampung/ kelurahan, di Kabupaten Kepulauan Talaud No Kecamatan Ibukota Luas Jumlah Kelurahan / Kecamatan (Km2) Desa 1 Melonguane Melonguane 125,74 3/10 2 Melonguane 16.207,97 -/6 Timur 3 Beo Beo 279,65 -/13 4 Beo Utara 144,57 2/6 5 Rainis Rainis 263.67 -/11 6 Essang Essang 172.75 -/18 7 Gemeh Gemeh 136.74 -/15 8 Lirung Lirung 223.81 3/4 9 Kabaruan Mangaran 115.61 -/12 10 Nanusa Karatung 60,79 -/9 11 Tanpa namma Dapalan 15.450 -/11 12 Salibabu Salibabu 120.123 -/6 13 Morenge 12.604 -/6 14 Kalongan 123.560 -/5 15 Pulutan 8.426 -/5 16 Damau Damau 75.565 -/8 17 Miangas Miangas 3.15 -/1 Jumlah 1.271,68 Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud, 2007 4.1.2.3 Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud 84.682 jiwa (sumber data Dinas Kependudukan Kabupaten Talaud, 2004) dengan laju pertumbuhan ratarata 1,2% per tahun. Tingginya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh migran dari beberapa daerah di luar Kabupaten Kepulauan Talaud. Keadaan penyebaran penduduk belum merata, ada kecamatan yang penduduknya padat dan ada kecamatan yang penduduknya jarang. Mata pencaharian penduduk 93% di bidang pertanian. Dukungan terhadap sumbangan pendapatan daerah dan penghasilan utama masyarakat seperti kelapa, cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Sumbangan dari sub-sektor perikanan masih relatif sedikit karena di daerah ini kegiatan nelayan masih bersifat tradisional. Kondisi kependudukan Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2007 adalah sebagaimana dalam Tabel 10 berikut ini :
70
Tabel 10 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kepulauan Talaud Kecamatan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Melonguane Melonguane Timur Beo Beo Utara Rainis Essang Gemeh Lirung Kabaruan Nanusa Tanpa Namma Salibabu Morenge Kalongan Pulutan Damau Miangas J umlah
Jumlah Penduduk L P Total 4794 4815 9609 1808 1804 3612 4320 4124 8444 1965 1878 3843 5107 4737 9844 3974 3840 7814 3960 3980 7940 3138 2910 6048 3571 2678 6249 2776 2804 5580 3556 3394 6950 2808 2861 5669 1827 1893 3720 1451 1444 2895 1416 1284 2700 2265 2092 4357 325 359 684 49.061 46.897 95.958
Jumlah KK 1922 722 1689 769 1969 1563 1588 1210 1250 1116 1390 1134 744 579 540 871 137 19.192
Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2007 4.1.2.4 Perekonomian wilayah Pertumbuhan ekonomi daerah ditargetkan sekitar 4,0 – 6,0 persen pada tahun 2005 dan kemudian meningkat secara bertahap sehingga ditargetkan mencapai sekitar 6,0 – 8,5 persen pada tahun 2009. Sejalan dengan itu, sasaran PDRB daerah (dihitung dengan tahun dasar 2002) ditargetkan mencapai sekitar Rp. 303,753 – Rp. 317,079 miliar pada tahun 2005, dan diproyeksikan meningkat sehingga dapat mencapai sekitar Rp.372,72 – Rp. 423,404 miliar pada tahun 2009. Untuk menunjang tercapainya pertumbuhan ekonomi tersebut, maka diperhitungkan sasaran kebutuhan investasi daerah secara keseluruhan, yaitu sekitar Rp. 46,731 – Rp. 71,792 miliar pada tahun 2005. Kebutuhan investasi ini meningkat per tahun sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi, sehingga mencapai sekitar Rp. 84,390 – Rp. 132,680 pada tahun 2009. sumber pembiayaan
71
investasi ini adalah berasal dari sektor Pemerintahan (Pusat, Provinsi, Kabupaten), swasta dan masyarakat. Sasaran pendapatan per kapita dalam bentuk PDRB per kapita pada tahun 2005 adalah sekitar Rp. 3.803.188 – Rp. 3.970.083, dan diproyeksikan akan meningkat setiap tahun sehingga dapat mencapai sekitar Rp. 4.370.966 – Rp. 4.965.334 pada tahun 2009. Proyeksi ini didasarkan pada angka perkiraan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sekitar 1,65 persen per tahun selama periode tahun 2005 – 2009. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang ditargetkan ini diharapkan akan dapat memperluas lapangan kerja secara berarti, sehingga meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan tenaga kerja di daerah, termasuk penyerapan tenaga kerja perempuan. Tabel 11 Sasaran Pertumbuhan Beberapa Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud 2005 – 2009 Umum 2002 2005 2006 2007 2008 2009 1. Pertumbuhan Ekonomi (%)
2. PDRB (Rp. M)
3,66
270,035
3. Investasi (Rp. M)
4. PDRB Per Kapita (Rp)
6,0
6,5
7,0
8,0
8,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
317,079
337,689
361,328
390,234
432,404
303,753
317,422
333,293
351,624
372,721
71,792
82,441
94,553
115,625
132,68
46,731
50,550
63,484
73,324
84,390
3.970.038
4.159.448
4.378.353
4.651.901
4.965.334
3.803.188
3.909.812
4.038.642
4.191.639
4.370.966
Sumber : Bappeda Kabupaten Kepulauan Talaud 4.2 Potensi Wilayah Setiap kawasan perbatasan memiliki ciri khas masing-masing, dengan potensi yang berbeda antara satu kawasan dan kawasan lainnya. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan yang bernilai ekonomis cukup besar adalah potensi sumberdaya alam (hutan, tambang dan mineral, serta perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan sekitar kawasan perbatasan. Sebagian
72
besar dari potensi sumberdaya alam tersebut belum dikelola, dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai sebagai world heritage yang perlu dijaga dan dilindungi. Potensi pulau-pulau terluar di perbatasan laut cukup besar dan bernilai ekonomi dan lingkungan yang tinggi. Beberapa pulau di Kepulauan Sangihe dan Talaud misalnya, dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi dan kawasan wisata bahari karena kondisi alamnya yang indah. Selain itu, cukup banyak pula pulau yang memiliki potensi perikanan sehingga dapat dikembangkan untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun demikian, tidak seluruh pulau dapat dikembangkan karena kondisi alam yang tidak memungkinkan. Provinsi Sulawesi Utara memiliki 11 (sebelas) pulau-pulau terluar dan yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan negara Filipina dan dihuni oleh manusia yaitu Pulau Miangas dan Pulau Marore. Pulau-pulau yang tidak dapat dihuni pada umumnya berupa pulau berbatu atau pulau karang dengan luasan yang kecil sehingga sulit untuk didarati oleh kapal seperti Pulau Batubawaikang di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara umum, pulau-pulau kecil terluar menghadapi permasalahan yang hampir serupa satu sama lain. Sebagian besar pulau-pulau kecil terluar merupakan pulau terpencil dengan aksesibilitas yang rendah serta tidak memiliki infrastruktur yang memadai. 4.2.1 Potensi perikanan Kabupaten Kepulauan Sebagai kawasan Kepulauan Sangihe di daerah perbatasan dengan luas wilayah laut yang dominan (95 %) dari luas total wilayah, Subsektor Perikanan menjadi prime mover pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Potensi sumber daya pesisir dan kelautan, perikanan dengan keanekaragaman ekosistem dan produktifitas hayati yang tinggi seperti ikan, binatang berkulit keras, binatang berkulit lunak dan rumput laut didukung dengan kegiatan budidaya (perikanan laut dan perikanan darat) serta lapangan kerja yang tersedia, memberi peluang bagi pengembangan subsektor ini, walaupun diakui dukungan sarana prasarana fisik dan pemanfaatn teknologi masih terbatas. Produksi perikanan laut meliputi penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di laut. Produksi perikanan laut dari hasil penangkapan ikan di laut di
73
dominasi oleh jenis ikan sebesar 9.776,6 ton atau sebesar 98,19 persen. Perikanan darat meliputi perairan umum, tambak, budidaya kolam, keramba dan sawah. Produksi perikanan darat tercatat hanya dari budidaya kolam sebesar 7,03 ton. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe juga terdapat Pelabuhan Perikanan Dagho yang terletak di Kecamatan Tamako yang telah memproduksi Es 20 Ton / hari untuk mensuplai kapal-kapal perikanan yang menangkap ikan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Subsektor perikanan mampu menjadi basis dari tahun 2002 sampai tahun 2007 saja. Di tahun 2008 subsektor perikanan ini memiliki pertumbuhan yang berarti dan tapi hanya mampu memenuhi kebutuhan Kabupaten Kepulauan Talaud saja dan tidak mampu mengekspor ke daerah lain. Namun bila dilihat secara ratarata dari tahun 2002 sampai tahun 2008 subsektor perikanan memiliki nilai ratarata sebesar 1,05. Hal ini berarti secara rata-rata subsektor perikanan mampu menjadi subsektor basis. Wilayah laut di Kabupaten Kepulauan Talaud yang lebih dari 90 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud menjadikan subsektor perikanan berrpotensi untuk berkembang lebih optimal lagi. Namun sama halnya dengan subsektor perkebunan, subsektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud, juga masih merupakan perikanan tradisional. Data terakhir BPS menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu jukung (tanpa motor) dan pump boat (motor tempel), bahkan sebagian besar rumah tangga perikanan tidak menggunakan perahu dalam menangkap ikan. Subsektor perikanan di Kabupaten Kepulauan Talaud meliputi penangkapan ikan di laut dan budidaya ikan di laut. Secara umum tampak bahwa perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud masih bercirikan ekonomi tradisional dimana sektor pertanian masih menjadi andalan di daerah.
