Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedung AirNav Indonesia
!. tr. H. Juanda
"AirNav
Tangerang 15121 Banten - Indonesia Telp:021-5591 5000 Fax:021-5591 51fi)
Indonesia
www. aimavindonesia.co.id
PERATURAN DIREKSI PERUM TEMBAGA PENYELENGGARA PETAYANAI{ NAYIGASI PENERBAI{GAIY INDONESIA
NoMoR:
PER
'6lbll?fNPl /\t/2g1tl
TENTANG PERJALANA}I DINAS DI TINGKT'NGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBANGAN INDONESIA
DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAYIGASI PENERBAI\IGA}I INI}OI\TESIA, Menimbang
:
Mengingat :
1.
bahwa untuk menyempurnakan Keputusan Direksi Nomor KEP. 0O9iLPPNPIIY 12013 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri <1an Luar Negeri Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dinilai perlu ditetapkan Peraturan Direksi tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
Undang - undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor a297);
Undang-Undang Nomor i Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a956); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan umum (Perurn) Lembaga Penyelenggara pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomot 176); 4.
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SKl4/MBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
5.
Milik Negara Nomor SKPengangkatan Anggotatentang 15lNlBUl2013 tanggal 16 Januari 2013 anggota Direksi Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia; Keputusan Menteri Badan usaha
6.
t.
Keputusan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor SK-209/MBU/ 2013 tanggal 10 April 2013 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Dewan eengawas Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navi gasi Penerbangan Indonesia;
Peraruran Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.001/LPPNPD(2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat;
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 001/LPPNPIIX/2013 tanggal 03 Oktober 2A:B tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat Perum LPPNPI; 9.
10.
11.
Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 002/LPPNPllW20l3 tanggal 03 oktober 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang JATSC Perum LPPNPI; peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 003/LPPNPllXl20l3 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang MATSC Perum LPPNPI; Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 004/LPPNPI/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabing Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan Perum LPPNPI;
12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI No: PER. 005/LPPNPIIX/2013 tanggal 03 oktober 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor pisiilt< Ambon. Banda Aceh. Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim,
Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang,
Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta Ferum LPPNPI;
13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.011/LPPNPVW2}I3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/ LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggxa Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Trffic Services Centre (JATSC); 14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.012/LPPNPI/)U2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER'003/ LPPNPyX 12013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan lndonesia Kantor Cabang Makasar Air Trffic Services Centre (MATSC); 15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.0l3/LPPNPIDV20I3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/ LPPNPL)V2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Midan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan;
16. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'014/LPPNPI/X/20I3 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.005/ LPPNPIDU2}13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Disirik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang, pekanbaru, poniianak, Semarang, Batam, Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta;
17. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER'0241LPPNPVII/2014 tentang Remunerasi Karyawan di lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan adalah Perusahaan umum (Perum) Lembaga Penyelenggaru Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI).
2.
Direksi adalah organ Perum yang bertanggung jawab atas Pengurusan Perum untuk kepentingan dan trjrun Perum r..1u *.*akili Perum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
3.
Dewan Pengawas adalah ofgan Penrm yang bertugas melakukan pengawasan dan Perum. memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan
4.
Karyawan adalah pekerja Perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, hak serta kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Peraturan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
5.
pejabat adalah Karyawan yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi untuk melakasanakan flingsi dan tugas manajerial di Perusahaan. Karyawan instansi lain, istri/suami Direksi dan Dewan pengawas atau Karyawan Tidak Tetap yang karena sesuatu dan lain hal ditugaskan
6. Non Karyawan adalah
untuk melakukan Perjalanan Dinas atas biaya Perusahaan. adalah Kantor Pusat, Kantor cabangdan Kantor
7.
unit Kerja
8.
Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perusahaan' 3
Distrik'
9.
Kantor Cabang adalah Kantor Cabang Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi.
10.
Kantor Distrik adalah Kantor Distrik Perusahaan yang ditetapkan melalui Peraturan Direksi.
11.
t2.
Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan.
perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah Perjalanan Dinas di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pendidikan pelatihan Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat dan Karyawan yang
dan
diselenggarakarVditugaskan oleh Perusahaan. la
lJ.
14.
15.
perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan di Dalam Negeri yang karena peralihan tugas Jabatan dan lokasi kerja dalam jangka waktu tidak tertentu mengharuskan PejaLat/Karyawan dan atau keluarganya pindah ke tempat tugas baru' perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) adalah Perjalanan Dinas di Daiam Negeri yang jangka waktu dilakukan oleh Pejabut dun Karyawan karena peralihan tugas dalam tertentu dengan tidak mengubah Unit Kerja asal Pejabat dan Karyawan'
Hari Et'ektif adalah hari yang nyata-nyata digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan yang diusulkan oleh unit pengusul sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan dan telah mendapatkan persetujuan dari Direksi atau Pejabat.
16.
17.
18.
penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas adalah Pejabat bertanggungf awab atas pelaksanaan administrasi Perjalanan Dinas.
di Unit Kerja yang
Uang Muka Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat UMPD adalah uang muka yan; diberikan dalam jumlah tertentu kepada Penanggungiawab Administrasi b.4ltunan Dinas untuk membiayai Tunjangan Perjalanan Dinas Direksi' Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan berdasarkan hari efektif. At-cost adalahperhitungan biaya riil untuk pemberian tunjangan dan fasilitas Perjalanan Dinas yang dikeluarkai oleh Perusahaan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
t9. Lumpsumadalah
suatu
jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated
amount) dan dibayarkan sekaligus.
20.
Tunjangan Perjalanan Dinas adalah tunjangan yang diberikan sebelum pelaks3;.1.aan Pejabat, Perjalanan Dinas dalam bentuk IMPD kepada l)ireksi, Dewan Pengawas, Kaiyawan dan Non Karyawan serta akan dipertanggungiawabkan berdasarkan hari efektif.
21.
Fasilitas Perjalanan Dinas adalah fasilitas yang diberikan kepada Direksi, Dewan pengawas, pejabat, Karyawan dan Non Karyawan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan biaya Riil dalam bentuk penyediaan transportasi dan akomodasi atau fasilitas lain yang dimiiiki oleh Perusahaan.
22.
Surat perintah perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Direksi atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Perusahaan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas f<epaAa Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan.
Jabatan adalah kelompok jabatan yang memiliki tingkat bobot kegiatan kerja yang relatif sama.
23. Kelompok Level
24. Tempat Kedudukan adalah Kantor tempat Direksi, Dewan Pengawas,
Pejabat,
Karyawan dan Non Karyawan dalam melaksanakan tugas kegiatan Perusahaan.
25.
Tempat Tinggal adalah tempat Pejabat, Karyawan dan atau keluarganya berdomisili.
BAB II Penyelen
g
garaan Perj alanan Dinas Bagian Kesatu Umum
Pasal2
(1)
Perjalanan Dinas Perusahaan terdiri atas: a. Perjalanan Dinas Jabatan; b. Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat); c. Perjalanan Dinas Pindah; d. Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir).
(Z)
perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan otreh Direksi;
(3)
Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam ayat (1) menjadi beban Perusahaan;
(4)
Penentuan lama Perjalanan Dinas dihitung berdasarkan Hari Efektif;
ijin
dan perintah dari
Pasal 2a
yang efisien, serta Perjalanan Dinas harus dilakukan dalam waktu yang etbktif dan biaya tanpa mengutamakan faktor keselamatan dan kenyamanan Pelaksana Perialanan Dinas mengurangi maksud dan tujuan Perjalanan Dinas' Pasal 2b
(1)
Dinas dan Perusahaan bertanggungiawab dalam menyediakan Fasilitas Perjalanan memberikan Tunj angan Perj alanan Dinas'
(Z)
Fasilitas perjalanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas diberikan secara at-cost dan Pakaian sesuai dengan kelompok Level labatan Karyawan, kecuali transport lokal Sipil sebagaimana tersebut dalam Lampiran II' Pasal 2c
(1)
Sebelum pelaksanaan Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan diwajibkan untuk membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SppD) serta diberikan Fasilitas Perialanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas oleh perusahaan, sesuai dengan kelompok level jabatan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II.
(2)
Pembayaran Tunjangan Perjalanan Dinas dilakukan oleh Penanggungjawab Administrasi ferjatan-an Dinas yang dilakukan melalui mekanisme Uang Muka Perjalanan Dinas (UMPD).
(3)
Tunjangan Perjalanan Dinas dapat diproses setelah mendapatkan ijin pelaksanaan perjalaian Dinas dari Direksi atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Direksi, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum peiaksanaan Perjalanan Dinas dilaksanakan kecuali yang bersifat mendadak dan mendesak. Pasal 2d
Dalarn hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas setelah Direksi, Dewan yang Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan menerima UMPD, maka UMPD setelah kerja (tiga) hari telah diterima harus diklmbalikan kepada Perusahaan maksimal 3 Unit Kerja tanggal pembatalan, dengan melampiikan Nota Dinas pembatalan dari Pejabat Pengusul Perjalanan Dinas.
Bagian Kedua Penanggungiawatr Administrasi Perjalanan Dinas
Pasal3
(1)
penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas di Unit Kerja Perusahaan, adalah pejaballang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas dengan tingkatan : a. Kantor Pusat - Senior Manager; b. Kantor Cabang - Manager; c. Kantor Distrik - Junior Manager'
(2)
Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan yang melakukan Perjalanan Dinas, mempertanggungiawabkan kepada penanggungiawab Administrasi perialanan Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
(3)
Bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam ay at (2) adalah dengan melampirkan : a. Surat perintah-Perjalanu, Dirrur yang telah ditandatangani oleh penanggungiawab Administrasi Perjalanan Dinas/penanggungjawab kegiatan terkait tempat tujuan perjalanan Dinas dilaksanakan dan dibuktikan oleh tandatangan dan stempel untuk pedalanan Dinas Dalam Negeri, sedangkan untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri minimum dibuktikan dengan tandatangan; 6
b. c. d. (4)
Boarding pass atau bukti pembayaranmoda transportasi lainnya; Bukti pemakaian akomodasi; Berita Acara Penggunaan UMPD.
Bukti pertanggungjawaban Perjalanan Dinas pindah adalah dengan melampirkan : a. Fotocopy surat Keputusan Direksi tentang Mutasi Pejabat atau Karyawan; b. SppD yang telah ditandatangani oleh Direksi atau Pejabat yalg diberikan kewenangan oleh Direksi; c. Berita Acara penggunaan UMPD Pindah; d. Bukti biaya pengepakan dan biaya pengangkutan sesuai standar sebagaimana tersebut dalam LamPiran V. Bagian Ketiga Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Pasal 4
(l)
perusahaan memberikan fasilitas Perjalanan Dinas dan tunjangan Perjalanan Dinas kepada Direksi, Pejabat, Karyawan dan Non Karyawan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan LamPiran IV.
(Z)
Disamping Fasilitas Perjalanan Dinas dan Tunjangan Pedalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan juga memberikan : a. Biaya transportasi dari dan ke bandara (PP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, diberikan secara lumpsum; b. Biaya Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udata (PJP2U); c. Biaya p.ngu*run dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri (Paspor, visa atau Asuransi Perjalanan yang dipersyaratkan untuk pengumsan Visa); d. Biaya Administrasi kepesertaan Pelatihan untuk Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Luar Negeri; e. Bantuan biaya pendaftaran anak sekolah untuk Perjalanan Dinas Pindah.
(3)
Fasilitas perjalanan Dinas disediakan oleh Perusahaan dengan menggunakan biaya riil (at-cost) sesuai ciengan standar sebagaimana tersebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV.
(4)
Dalam hal Direksi dan Dewas melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh istri/suami, maka perusahaan hanya memberikan fasilitas transportasi dengan standar yang sama.
(5)
Apabila dalam Pelaksanaan Perjalanan Dinas terjadi musibah dan menyebabkan rneninggal dunia Perusahaan memberikan bantuan biaya mengambil/menjempuV mengantark an i enazahuntuk keluarga sebanyak-banyaknya 4 (empat) ofang'
(6)
jenazah Besaran bantuan biaya pemetian guna pengangkutan jenazah, biaya angkutan dan biaya lainnya yang terkait dengan pengakutan ienazah, diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku.
(7)
Dalam hal Direksi, Pejabat dan Karyawan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan atau Luai Negeri, dimana sebagian/seluruh fasilitas dan tunjangan perjalanan Dinas diberikan oleh Pihak Lain lebih kecil, maka Perusahaan dapat
memberikan fasilitas dan tunjangan Perjalanan Dinas sesuai standard yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Bagian KeemPat
yang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan ljin Perjalanan Dinas Pasal 5
(1)
Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mendapatkan ,jin terlebih dahulu ierta diberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), iebagaimana tersebut dalam Lampiran I'i dan Lampiran Ij'
(2)
yang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan Ijin Perjalanan Dinas
(3)
Dalam Negeri adalah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.i.
yang Berwenang Menandatangani SPPD dan Memberikan Ijin Perjalanan Dinas Luar Negiri adalah adalahsebagaimana tersebut dalam Lampiran Ij.
BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN Bagian Kesatu Jarak dan Waktu Perjalanan Dinas Jabatan Pasal 6
(1)
perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri yang dibiayai Perusahaan hanyalah Perjalanan Dinas yang dilakukan ke tempat tujuan yang jaraknya > 100 (seratus) KM dari Tempat Kedudukan.
(2)
pelaksanaan perjalanaan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri dibatasi selama-lamanya 14 (empat belas) hari kalender.
(3)
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan yang direncanakan melebihi waktu sebagaimana dimaksud ayat"(2),maka pemberian tunjangan Perjalanan Dinas diberikan maksimal 14 (empat belas) hari kalender. Bagian Kedua Dalam Negeri dan Luar Negeri Jatratan Dinas Perjalanan Fasilitas Pasal 7
(1)
Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri diberikan sesuai dengan Kelompok Level Jabatan yang melaksanakan Perialanan Dinas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.
(2)
Dalam hal Pejabat dan Karyawan melakukan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri mendampingi Direksi atau Dewan Pengawas, maka Perusahaan dapat memberikan fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut : Dewan a. Akomodasi yang diberikan sama dengan akomodasi tempat Direksi atau dan Direksi pengawas *Lrgirup dengan kelas kamar dibawah standar kelas kamar jabatan; Dewan Pengawas yang disesuaikan clengan kelompok level 8
b.
Direksi atau Transport yang diberikan sama dengan transport yang digunakan oleh Dewan ferga;as dengan menggunakan standar kelas transport sesuai kelompok level Jabatan.
Bagian Ketiga penghitungan Pemberian Uang Muka Perjalanan Dinas (UMPD) Jabatan Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 8
(1)
Luar Uang Muka Pe4jalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan. Dinas NegJri diberikan sesuai dengan jumlah Hari Efektif Perjalanan
(2)
Apabila perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Jabatan Luar Nlgeri kurang dari jumlah hari efektif sesuai ayat (1), maka selisih UMPD yang telah dan diilayarkan harus ditembalikan oleh Direksi, Dewan Pengawas, Pejabat, Karyawan Perjalanan Non Karyawan kepada Perusahaan melalui Unit Kerja yang membidangi Dinas dengan melampirkan Berita Acara, sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI.
(3)
Komponen Uang Muka Perialanan l)inas Jabatan Dalam Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiranlll, dihitung berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari : a. Uang saku dan uang makan yang dibayarkan secafa at-cost; b. Transport lokal dari dan ke bandara dibayarkan secara lumpsum.
(4)
Komponen Uang Muka Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri sebagaimana tersebut dalam LampiranlV, dihitung berdasarkan kelompok level jabatan yang terdiri dari : a. uang saku dan uang makan yang dibayarkan secafa at-cost; b. Transport lokal dari dan ke bandara (untuk perjalanan domestik dan internasional pulang pergi) dibayarkan secara lumpsum'
(5)
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri diberikan biaya pakaian sipil lengkap tersebut dalam 1 (satu) kali dalam setahun dan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana Lampiran IV.
(6)
penanggungjawab Administrasi Perjalanan Dinas, rnengurus persiapan dan penyediaan dokumen PJrjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri yang diperlukan.
BAB III PERJALANAN DINAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) Jarak dan waktu
perjataniHillTffiluruun
dan Petatihan (Diklat)
Pasal9 perusahaan membiayai perjalanan dinas diklat yang dilakukan ke tempat tujuan pelaksanaan kedudukan' diklat yang jaraknyalebih dari atau sama denganl00 (seratus) KM dari tempat
9
Bagian Kedua Fasilitas Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 10
(1)
diatur Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri sebagai berikut : a. Akomodasi perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri menggunakan fasilitas sebagaimana tersebut dalam Lampiran III & Lampiran IV atau dapat menggunakan lasilitas lain yang dimiliki oleh Perusahaan; Ke-1 b. Tunjangan perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Hari tersebut sebagaimana Dinas lsatuy dan Ke-"2 (dua), diberikan tunjangan Perjalanan dalam LamPiran IlI & LamPiran IV; (tiga) dan c. Pelaksanaan Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri pada Hari ke-3 dan proses seterusnya diberikan uang saku Diklat sesuai ketentuan yang berlaku, Administrasinya dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Diklat;
(2)
Dalam hal pejabat dan Karyawan melaksanakan Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dapat dan Luar Negeri mendamp-ingi Direksi atau Dewan Pengawas, maka Perusahaan memberikan fasilitas, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Akomodasi yang diberikan sama dengan akomodasi tempat Direksi atau Dewan pengawas *Lnglnrp dengan kelas kamar dibawah standar kelas kamar Direksi dan jabatan; Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kelompok level b. Transport ying diberikan sama dengan transport yang digunakan oleh Direksi atau Dewan eengawar dengan menggunakan standar kelas transport sesuai kelompok level Jabatan.
(3)
perusahaan tidak menanggung fasilitas dan tunjangan Perialanan Dinas untuk yang pelaksanaan Factoty Training (l-T) maupun Factoty Acceptance Test (FAT) diselenggarakan oleh Pihak Ketiga' Bagian Ketiga penghitungan Pemberian Uang Muka Perjalanan Dinas (UMPD) Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri Pasal 11
(1)
Uang Muka perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri diberikan ,"roui dengan jumlah Hari Efektif Perjalanan Dinas Diklat sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf b.
(2)
Apabila perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri dan Perjalanan Dinas Luar Negeri kurang dari jumlah hari efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selisih UMpD yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada Perusahaan melalui Unit Kerja yang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas dengan melampirkan Berita Acarasebagaimana tersebut dalam Lampiran VI'
(3)
tersebut Komponen Llang Muka Perjalanan Dinas Diklat Dalam Negeri sebagaimana : dari jabatan yang terdiri dalam Lampiranlll, dihitung berdasarkan kelompok level dan Ke-2); a. Uang saku dan-uungrnik*n yang dibayarkan secara at-cost (hari ke-1 b. Transport lokal dari dan ke bandara dibayarkan secala lumpsum'
(4)
Komponen Uang Muka Perjalanan Dinas Diklat Luar Negeri sebagaimana tersebut jabatan yang terdiri dari : dalam Lampiran"IV, dihitungberdasarkan kelompok level a. Uang saku dan.uurrg *ukun yang dibayarkan secara ot-cost (hari ke-1 dan Ke-2); b. Transport lokal darl dan ke tandara (Domestik dan Intemasional - PP) dibayarkan secara lumpsum.
(5)
lengkap Dalam hal perjalanan Dinas Diklat Luar Negeri diberikan biaya pakaian sipil lx (satu) kali dalam setahun dan dibayarkan secara lumsump sebagaimana tersebut dalam LamPiran IV.
(6)
penanggungiawab Administrasi Perjalanan Dinas mengurus persiapan dan penyediaan dokumen re4atanan Dinas Diklat Luar Negeri yang diperlukan.
BAB IV PERJALANAN DINAS PINDAH Bagian Kesatu Jarak dan Waktu Perjalanan Dinas Pindah Pasal 12 perjalanan Dinas pindah yang dibiayai Perusahaan membiayai Perjalanan Dinas pindah yang dilakukan dari Tempat (edridukan lama ke Tempat kedudukan baru antar Unit organisasi Pejabat atau Karyawan dengan jarak lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) KM termasuk yang menjalani penugasan penuh keluar Unit Organisasi'
Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas Pindah Pasal 13
(1)
pejabat atau Karyawan yang melaksanakan Perjalanan Dinas pindah disediakan fasilitas (lima) transport perjalanan Dinas dan diberikan Tunjangan Perjalanan Dinas selama 5 hari sebagaimana tersebut dalam Lampiran III'
(Z)
pindah Keluarga pejabat atau Karyawan yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas diberikan: a. Akomodasi sesuai dengan jumlah tanggungan maksimal 2 (dua) kamar sesuai kelompok level jabatan ielama 7 (tujuh) hari kalender, sebagaimana tersebut dalam LamPiran III; b. Tunjangan angkutan/pengepakan barang dengan besaran sebagaimana tersebut dalam LamPiran V.
(3)
perusahaan memberikan bantuan biaya pindah sekolah sesuai tingkat pendidikan dinas pindah' kepada anak pejab at ataukaryawan yang pindah sekolah akibat perjalanan
(4)
pada Bantuan biaya pindah sekolah sesuai tingkat Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliPuti : a. Taman Kanak-kanak (TK), sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); b. sekolah Dasar (sD), sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah); rupiah); c. Sekolah MenengatrPertama (SMP), sebesar Rp. 6.000'000,- (enamjuta juta rupiah); d. Sekolah Menenlah Atas (SMA), sebesar Rp' 8.000'000,- (delapan t7
(5) (6)
Bantuan biayapindah sekolah untuk anak Pejabat atau Karyawan yang melaksanakan perjalanan nmur sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan oleh Perusahaan setelah yang bersangkutan menyerahkan foto copy surat keterangan pindah dari sekolah asal ban-pendaftaran sekolah baru dan dibayarkan secara lumpsum dilokasi tujuan. Keluarga Pejabat dan Karyawan adalah istri/suami yang sah dan anak yang sah maksimal 3 (tiga) orang dari PejabatiKaryawan dan pada saat pelaksanaan Perjalanan Dinas pindah dilaksanakan. dengan persyaratan sebagai berikut : a. Berusia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah menikah; b. Tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan c. Masih menjadi tanggungan dan terdaftar di Perusahaat'
BAB Y PERJALANAN DINAS PENUGASAN (DETASIR) Bagian Kesatu
Jarak dan waktu Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) Pasal 14
(1)
perusahaan membiayai Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) yang dilakukan ke tempat tujuan Dinas Penugasan (Detasir) yang jaraknya lebih dari atau sama dengan 100 (seratus) KM dari Tempat Kedudukan.
(2)
pelaksanaan Perjalanaan Dinas Penugasan (Detasir) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3)
Dalam hal diperlukan Direksi dapatmelakukan perpanjangan waktu penugasan.
Bagian Kedua Fasilitas Perjalanan Dinas l)etasir Pasal 15
(1)
Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) bagi Pejabat atau Karyawan yang rnelalsanakan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) pada hari ke-1 level jabatan yang terdiri lsatu; dan lari-t e-2 (dua) diberikan berdasarkan kelompok atas:
a. b. c. d. (2)
Transport dari lokasi asal ke tempat Detasir (pulang-pergi); Akomodasi; Uang Muka Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) selama 2 (dua) dibayarkan l00o ,yang meliputi uang makan dan uang saku; dan Transport dari dan ke bandara dibayarkan secara lumpsum.
hari yang
Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) bagi Pejabat atau (tiga) dan Karyawan yang melaksanakan Perjalanan Dinas detasir pada harr ke-3 : jabatan yang terdiri atas seterusnya aiU"iitun berdasarkan kelompok level a. Akomodasi; b. Uang Muka perjalanan Dinas Penugasan (Detasir) diberikan sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan detasir meliputi : i. Uang saku dibayarkan sebesar 25 % dari uang saku sesuai besaran tunjangan
2.
Perjalanan Dinas; Dinas' Uang makan dibayar 100% sesuai dengan besaran tunjangan Perjalanan
(3)
Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bagi Pejabat atau Karyawan diberikan bantuan biaya transport dari tempat akomodasi Dinas Penugasan (Detasir) ke per tempat unit kerja peiaksanaan Dinas Penugasan (Detasir) sebesar Rp 100.000,kehadiran yang"dibayarkan oleh unit kerja yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas pelaksanaan Perjalanan Dinas Penugasan (Detasir)'
Bagian Ketiga pemberian Fasilitas Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perjalanan Dinas Kepada Non Karyawan Pasal 16
(1)
(Z)
Fasilitas dan Tunjangan Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada Non Kar-vawan dalam rangka *t"f. kepentingan Perusahaan, dengan ketentuan akan dilakukan penyetaraan kelompok level jabatan dan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Diieksi atau Pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.i, Lampiran Ij dan Lampiran I[' pemLerian Fasilitas dan tunjangan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyetaraan kelompok level jabatan setelah mendapat persetujuan dari Direksi atau pejabat yang berwenang' BAB VI SANKSI Pasal 17
Bagi pejabat dan Karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah diatur dalam peratuan ini akan dikenakan sanksi berupa pemotongan penghasilan.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 18
(1)
pelaksanaan Perjalanan Dinas di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Direksi, dalam hal ini oleh Direktur Personalia dan Umum;
(2)
Direksi dapat menentukan lain diluar ketentuan yang berlaku didalam peraturan ini, dan dalam p.lukrunuurryu dikoordinir oleh Penanggungiawab yang membidangi Administrasi Perjalanan Dinas di unit kerja masing-masing'
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19
Dengan diberlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Direksi
Nomor fpp.OOgllppNpyv/20l3 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Pada Masa Transisi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'
13
Pasal 20 Peraturan ini berlaku sejak
tanggaltanggal0l Juli 2014' Ditetapkan di PadaTanggal.
TANGERANG
2o Juni IREKSI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Ketua Dewan Pengawas; Direksi; Sekretaris Perusahaan; Kepala Satuan Pengawasan Internal; Kepala Biro Pengadaan; Para Senior Manager; Para General Manager; dan Para Distrik Manager.
14
2ot\.1
Lampiran I.a Peraturan Direksi LPPNPI : PER.OI5 / t?PNPI Nomor
:
Tanggal
/
Vl lZPlq
20 Jqni 2[rq
(Kelompok Level Jabatan I dan tr Kantor Pusat)
CONTOH ST'RAT PEBINTAH PER'ALANAN I}INAS JABATAN DALAM NSGERYDIKLAT NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah
4 5
6 7
DIREKSI
Pelaksana perjalanan dinas Yang
diperintah Nama
No
J
:
Kelompok Level Jabatan
JabatanAJnit Kerja
Maksud Perialanan Dinas Transportasi yang Digunakan a.
Tempat Berangkat
b.
Iempat Tujuan
a.
Lamanya Peri alanan Dinas
Ianggal Berangkat fanssal Kembali c. Keterangan Lain - lain
b.
Mengetahui,
tanggal Kembali tanggal
Datang
:
Dikeluarkan di
:
Pada tanggal a.n. DIREKSI DIREKTT'RUTAMA
(PENANGG{INGJAWAB/PIHAK TERKAIT)
NII
a\_
\'.Rg
Keterangan
Larnpiran I.b Peraturan Direksi LPPNPI : PER oUt/uPPNPl/Vl'
Nomor Tanggal
Dtt{
: 2() Juni 2oltl
(Kelompok Level Jabatan A Kantor Pusat)
CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAI\I DALAM NEGERU DIKLATIPINDAI{/DETASIR NOMOR:
I 2
Pejabat yang memberi Perintah
diperintah Nama
3
Maksud Perialanan Dinas
4
Transportasi yang Di gunakan Tempat Berangkat a. a.
Tempat Tuiuan Lamanya Peri alanan Dinas
b.
Tansgal Berangkat
b. 6
Direkfur Personalia dan Umum
Pelaksana perjalanan dinas Yang
No
5
:
Kelompok Level Jabatan
Tansgal Kembali Keterangan Lain - lain
Keterangan
Jabatan/Unit Kerja
c. 7
I
Mengetahui,
tanggal Kembali tanggal
Datang
:
Dikeluarkan di
:
Pada tanggal a.n. DIREKSI
(PENANGGLINGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)
DIREKTUR PERSONALIA DAN UMUM
DIREKSI
DI
o\_
\'&
E
Lampiran I.c Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor
PERo\t /L(?Nfi : 20 f,uni 20tq
:
/\l
'zotq
(Kelompok Level Jabatan B, C, D dan E Kantor Pusat)
CONTOI{ ST}RAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERU
DIICAT/PINDAII/I}ETASIR NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah
4 5
6
f)irektur Personalia dan Umum
Pelaksana perjalanan dinas Yang
diperintah Nama
No
J
:
Kelompok Level Jabatan
Jabatan/Unit Kerja
Keterangan
Maksud Perialanan Dinas Transportasi yang Digunakan Temoat Berangkat a. b. Tempat Tujuan Lamanya Perlalanan Dinas a. b.
Tanggal Berangkat
Tanssal Kembali Keterangan Lain - lain c.
7
Mengetahui, Datang tanggal
Dikeluarkan di
Kembali tanggal
Padatanggal
:
a.n. DIREKTUR PERSONALIA DAN
(PENANGGLTNGJAWAB/PI}IAK TERKAIT)
IIMUM
ADM. & GENERAL AFFAIRS SENIORMANAGER
6i *l ar
ICT
Lampiran I.d Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor Tanggal
: PER.
otll /u9NPl /ul /zotq
: 10 lUtit 2oltl
(Kelompok Level Jabatan A Kantor Cabang)
IYEGERI/ CONTOH SI'RAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATAII DALAM DIKLATIPINI}AH/DETASIR
NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah Pelaksana perjalanan dinas Yang
dipcrintah Nama
No
J
4 5
6 7
: Direkrur Personalia dan Umum
Kelompok Level Jabatan
JabatanAinit Kerja
Keterangan
Maksud Perialanan Dinas Transportasi yang Digunakan Tempat Berangkat a. b.
Tempat'luiuan
a.
Lamanya Perialanan Dinas
Ianggal Berangkat Tanggal Kembali Keterangan Lain - lain
b.
Mengetahui, Datang tanggal
Dikeluarkan di
Kembali tanggal
Pada tanggal
DAN UMUM GENERAL MANAGER
a.N. DIREKTTIR PE,RSONALIA
PENANGGLINGJAWAB /PIHAK TERKAIT)
Lampiran I.e Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor Tanggal
:
PER.o\),
L0QNgt
/{l /zottl
: 20 JUni 2Ottl
(Kelompok Level Jabatan B, C, D dan E Kantor Cabang)
ITEGERU CONTOII S{'RAT PERINTAII PERJALANAI{ DINAS JABATAIT DALAM DIKLAT/PINDAH/I}ETASIR
NOMOR:
1
Pejabat yang memberi Perintah
:
Direktur Personalia dan tlmum
Pelaksana perjalanan dinas Yang
dinerintah Nama
No
J
4 5
Kelompok Level Jabatan
Keterangan
Jabatan/Unit Kerja
Maksud Perialanan Dinas Transportasi yang Digunakan Tempat Berangkat a. Tempat Tuiuan b. Perialanan Dinas Lamanya a. Tamggal Berangkat
6
b.
7
Keterangan Lain - lain
Tangsal Kembali
Mengetahui, Datang tanggal
Dikeluarkan di
Kembali tanggal
Pada tanggal
a.n.
(PENANGGT]NGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)
DIREKT{IR PERSONALIA DAN IIMIIM GENERAL MANAGER
DIREKSI
a
Lampiran I.f Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor
: PER. OtlS
: 20
Tanggal
/ L0?NPI/ ul / 2ott{
l$ii 2ottl
(Kelompok Level Jabatan B Kantor Distrik)
CO!{TQI{ SIIRAT PERINTAII PERJALANAI\ DINAS JABATAN DALAM IIEGERU DIKLAT/PINDAH/DETASIR NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah
4 5
6 7
Direktur Personalia dan Umum
Pelaksana perjalanan dinas Yang
diperintah
No
3
:
Nama
Kelompok Level Jabatan
Keterangan
Jabatan{Jnit Kerja
Maksud Perialanan Dinas Transportasi yang Digunakan Tempat Berangkat a. b. Tempat Tqiuan Lamanya Perj alanan Dinas a. b. Tanggal Berangkat Tanssal Kembali Keterangan Lain - lain
Mengetahui,
di
Datang tanggal
Dikeluarkan
KEmbali tanggal
Padatanggal
: :
a.n. DIREKTUR PERSONALIA DAN
GENERAL MANAGER u.b.
(PENANGGUNGJAWAB/PIIIAK TERKAIT)
DISTRIK MANAGER
UMUM
Lampiran I.g Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor
:
Tanggal
: 2O JUni
PER'c["t]/uPPrrPt/Il
lzotv
aotY
(Kelompok Level Jabatan C, D dan E Kantor Distrik)
NEGERU CONTOII SURAT PERINTAH PERJALANAI{ DINAS JABATA}T DALAM DIKLAT/PII{DAII/I}ETASIR NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah
4
dipcrintah Nama
&.
Tempat Berangkat
b.
Tempat Tuiuan Lamanya Perialanan Dinas
a.
7
Kelompok
Keterangan
JabatanAJnit Keria
l,evel Jabatan
Maksud Perialanan Dinas Transporiasi yang Digunakan
5
6
Direktur Personalia dan Umum
Pelaksana perjalanan dinas Yang
No
J
:
Tanggal Berangkat Tanggal Kembali Keterangan Lain - lain
b.
Mengetahui,
tanggal Kembali tanggal Datang
:
Dikeluarkan di
:
Pada
tanggal
:
a.n. DIRFIK'IUR PERSONAI.IA DAN
GENERAL MANAGER u.b.
(PENANGGIINGJAWAB/PII{AK TERKAIT)
I)ISTRIK MANAGEI{
UMIIM
Lampiran Lh Peraturan Direksi LPPNPI
o\tllLPPNPI/Ul /eOtq 20 SUni 20lq
Nomor
: PER.
Tanggal
:
CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS JABATA}{ LUAR NEGERV DIKLAT LUAR NEGERI NOMOR:
1
2
Pejabat yang memberi Perintah Pelaksana perialanan dinas Yang
dinerintah
No
Nama
J
Maksud Perialanan Dinas
4
f ransportasi yan g Di gunakan Iempat Berangkat a. Iemoat Tuiuan b. Lamanya Perialanan Dinas a. b. Tanssal Berangkat 'Ianggal Kembali Keterangan Lain - lain
5
6 7
DIREKSI
Kelompok Level Jabatan
Keterangan
Jabatan/Unit Kerja
Mengetahui, Datang tanggal
Dikeluarkan di
Kembali tanggal
Pada tanggal
(PENANGGTINGJAWABIPIHAK TERKAIT)
a.n. DIREKSI DIREKTURUTAMA
DIRE,KSI
Lampiran I.i Peraturan Direksi LPPNPI
Nomor
:
Tanggal
:2O Jun\ 2otq
PER.OqS/LPPNPI/Ull20lq
DINAS YANG BERWENANG MENANDATANGANI SPPD DAN MEMBERTKAN IJIN PERJALANAN (DETASIR) .IABATA}{ I}ALAM NEGERI/PINDAH/DIKLAT/PENUGASAN KARYAWAN
NO
Kelompok Level Jatratan
1
USetara
2
WSetara
J
A/Setara
4
A/Setara
5
B/Setara
6
BlSetara
7
B/Setara
8
C. D dan ElSetara
9
C, D dan E/Setara
10
C, D dan E/Setara
Unit Kerja Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Pusat
Kantor Cabang
Yang Berwenatrg Menandatangani SPPD dan Memberikan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Ijin
berdasarkan usulan Direktur Personalia dan Umum Direktur l]tama atas nama Direksi berdasarkan usulan Direktur Personalia dan Umum atas namaDireksi setelah mendapat
ffiUmum
Persetuj uan
Direktur Utama
General Manager atas nama f)irektur Personalia dan Umum setelah mendapat persetuj uan l)irektur Utama
Cabang
General Manager atas nama Direktur Personalia dan Umum setelah mendapat persetuiuan Direktur Personalia dan lhnum
Kantor Distrik
Distrik Manager atas nama Direktur Personalia dan Utnum, General Manager setelah mcndapat persetujuan Direktur Utama
Kantor
Senior Manager yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas atas nama Direktur Personalia dan Umum setelah mendapat persetujuan l)irektur Personalia dan Umum
Kantor
Pusat
Kantor Pusat
Kantor Cabang
Kantor Distrik
Senior Manager yang membidangi administrasi Perjalanan Dinas atas nama Direktur Personalia dan Umum setelah mendapat persetujuan Direktur Personalia dan Iimum General Manager atas nama Direkrur Personalia dan Umum
Distrik Manager atas nama Direktur I'ersonalia dan Umum, dan General Manager
DIREKSI
I(
Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI I'PPNPI' \'l' Z0tt'l : PER-
Nomor
$l)/
Tanggal : 20 JUt$ 20ltt
KELOMPOK LEYEL JABATAI{
NO
KELOMPOK LE\'EL JABATAN
LEVBL JABATAN
KEY JOB TITLE
Direktur Utama 1
VSetara
Ketua Dewan Pengawas
Para Direktur 2
II/Setara
a J
A/Setara
A1-43
Sesuai Key Job Title
4
B/Setara
A.4-84
Sesuai Key Job Title
5
C/Setara
C1-C4
Sesuai Key Job Title
6
D/Setara
D1
-D4
Sesuai Key Job Title
7
E/Setara
Anggota Dewan Pengawas
Non Karyalvan
DIREKSI
.*^ A
]
a Fi
/d /\v
IJi
/-ts\J v VJ I 1Ja
o 6l
o\
R
.t
Xo ra *,-i :v=
d$
(.)
(.)
6
xlJr
A\ o.\
US
V)
5S .'J "i
I
S
.{
:*r
.it .t
t!
LU
i-l Cl,
E4 ) =6, io.= oJ!, Fr\(.l 'd nfr ..54+e
s6 2 ?EhIN *o rt
L f
€ Li !)
a
z
ii (.)
e F-i J
H d i-i
UL$ '=ob0 =tron (B (G,U
JZ-
.F CB
Z
{^
n0
(r)
\o
p
$-r
o
dz
z
b0
7,* dJ
rn
rat .
ta|
aa
a.)
D
2a zg
L
().
o oI
P
d fr
CS
t<
3r d
lr
U)
a
cd
O=
<\)
.*
Lr
-#
ruH
C6
cd
!
ctl
€
.B
Fr
3r
H
q tA H
a
-
tu
Sr
-
L
ao (Bqa qd
ME
l-r
a
tr a
4
oI
\.r'.
t-r a Cd
()
o *r
4' G)
od
3E E E 65
M
>+i ,!i .,i -a=-
tr 6U -!4 +{ =a m -v +-4 E{ E]
\!ra. 6)u0)
X'HE0
i<:3a |-,'UDv rl^i
-EH
\i>(! .r +l
ETE FA-u*
tr.EH.!.i 6 J_d E=i o) oaq. -g-v* I! E] IIJ
(-)u()
6)a
(/]E-
E]
IJT
-L^
A!^i
Ito G).=
r<
i< Ja
-av
rr)
*Q cd F] 9r
3-r
p
a $
z z
= U)
O
Lr
Z
a
oo
rr)
A.
1g a?
z
o\
G
F
z
F-)
rrl
co
o0
I4t
Z
tl^)
tf) H
.n ()
t! d
9r
l-l
>>=
sE* o;i:4
+{ -v tll -v tJl tll
!()
-o
bo
.!
t\
rt)
s
;j av
ca
t bo
b0
b0
h0
6
d
d I
E
E
n
6i t-l
t<
sr
:r
(.)
a()
aC)
a
a
-
n
(,)
-V
OS
(> .is
6;sq
cd
A
ts.rr o6(J ; \../
G. is
xs
c{ ..i t!
-
UT G
(\r t\"i v
a F
J
E]
FE a
a
z
D
o
3.
Cd
d
l-. c)
Orq (n
63
(l^)
ca
H\
$
aa
c..l
zoo
rr)
.L-
W
ra)
\o
C3
o)
b0
3 (d
rI)
F
b0
g.
fr li h
()
p ti
d
t
r-l
li d
14
a a ()
lr) C'I
C..I
t.i !: <\)
(d
)a
l.r
F
cg
I-
P
1
n-
':
.t6
63
L
Lr
€
E
ch
L.
g a !
a
F
I
aO 0()e
Li
a
>48 F
a
\;> +"! .FfL
(! .:i
F5a. V vi -:€ E tii cr
oaa.+( .v -!4 irl t! fll
:F(r
x--.1 VV-Y o5a -!1 -14 # E]E]t!
.-)>(r H
;:
.1.,i
o J-!, E?i o5q c) -\4 -v i< El trl tr.]
,?i; dc
tr.,i
tr
cd
a
()^\ xtr
Ea av
oI
M
E5
a E
()
aa
o
-54
O
H t+ a
o0
(,)
M
OE o.7i d O o2.o M
E'E c$ F-t C.)
b0
P^ (6
_1.
li
-red-
b0
:v=t/, 9!d d 3^_ = -;r::! vNi! 6df x: = 7:6Y :_ o
-
E9-.';
c.l
+l L
tr d
lr
a
C)
rA (-)
-! 6
'ApsZ
in-
E
0)
!)q)
E'E d t-r
e ()
oir .=
E+=ia 9 il',
(n l+.1
Ei: o6!o 'Ia=bll ..r =t
7,i
o F '; v, l)i,-
^
,et >EerP
vl &
;^-gY
@
CS
D
I
a
-=
o-6
AF cd '=
Fr\ 7
Eg-
EsA
xae E il o =t!c{ !v ^o
E i:Ld '=obo FLd =c,o0 (s d .v !I Z F
*l
O
la)
O tr)
O
an
co
c.l
O at
N
r-
\o
ra,
tr
I Cd o.
, o ra
E? Oi\
ag
O tr)
al
oo
1()a-' Pid C !?ecs :'-
3 :l 4
a
a
oI
I
c{
tr)
o
an
a.)
a.I
N
O
O aN
O O
O
O
O
*
o -f,
c.l
af)
u
c6
F
(n
3
3q
()
a
(rl
l-l
z
ra)
G
d .?
p t]
()
z i-r
q) -c, !Or
50
co
@
c.i
-' F
a
= _!. .-
z
za> L
:.tJ (]
z
O
a.i
Z F]
\=
f
*(\J
ri
La
z
I
i:=
.:a -tC \CB
U
t2
sc 3A p8
+t!
f-
L
L
F
*(g
DA
:)
I
+J
I *tu L<'
L!
*cs dJ L<
*(E d-J L!
;,4
JA
CBts
cd
CB iI
a
z lz D
13
o
mO
::
4)-
z
F
a
a t-l
J a
! .F
a fri
()^ O. r^=--
L (g
6
l1)
OIJ
Ua
(6
u
M
96
"!h
z
a
cs
E
6=-
.)
l-
rrt
J 4
a
()
.lt -v o6 g€
=-
=i t4
o) a)
']
(!
\;>
()^ aa; r^=--
a
a zv)|;
()
*
()
c)
CIJ
ral
r
o
;> (! (,=4
\>-(!
\-(! .-
o ciz* .iZA gii d_y() vJ-:l 5xf .29iH =0)!4 v m ii-v 9V3, -l/, m u.v ,,trrl] ' i=tn rqtrtI] rrt tr
a
uE
F
3
;> (!
>Etr
ts
aa
bo
ho
() bo
-f, oo
H
trEiJ .li vut gX
-}<
El
\;>U .i +.,! .ii tr 'r= 1l
6 e-d s: ?i 6)
oaz 6) -jZ v -:4
VS -9 E]EtI]
F
F
Er
tr
rrl
d)
bo
a !
(s
()
'I
Lr
()
a -t bo
a ca bo
c.t ao
(s
p
lJi
F]
a
z N
L !)
a
G
!v
()
a
+()
a
m
o
! d
L
E
c)
a ()
()
aC)
a
t+t
E @
a
I
aN
CL rA
O
c.t
a
Ia
a-
oo
CO
O \o
rn
O \a| t
t/'l
rn
rn
(r) c.l
N
sOa-l
a.l
ral
a.)
4)
cg \]
'= o-
E
0) h'
-y
EMEv
r-l
riF.u
IE
o oI
o o I
E
.'l
(-.l
P
Ess
6 (h
L
a)
a
o-
a a $
aa)
ra)
aa
a'l
C\
c..l
O N
oo
\o
ra)
E () (a)
N
b0e0) (€A
o0
c.r
N
Ir-
t-
c'i
\o
F
>_c
bl.) {)
1r)
\o
=^ (n=
P o
s4
+(E
!J
(u! :l(s L!
,tC
iJ
L
I
L-
a li al)
F
(hA\D
EET
a e a ! V)
\J
z
I
3
a
ri 6)
a o
o
z
a
()
vCs od o..o
Eg
M6Fl
DA
Fl
Ii a ;l
iE '-r-r 95.
N
q
,Tl
9V3, irr E I!
o
()
L
5l)
=-AP 9',i a6
()^ O-o
9',i
a o I
5
o
r
Ol]
=u
.:i
=-n
L
!
pa
bo
oi)
\;>t!
g*# o;6 ,-
-]lu-:4 rdErIr
aC)
*(t
:ld
:fd
-i:(r
o d_!1 E7i () oilq )zv&
Htrrrf
!
() (/)
!u
()
a
o d-y,() trti o6q,
-\.v-:4
rqEEr
bo
a L
cd
! (h
bo
F G) x {)
(t 0)
v)
.o
a
ca
t)
bo
d pa
F
n
tr
H
EE= li+r=
()
6 P
E
L
bo
I
+)
>d E{
t-.1
{n
(d
z
6
citx ao1)
€
:E
v
(tE
!
6)^ Q'4)'
*(g cdJ L<
L!'
L
o
Irr
ii
a=i
aY=
vEt-
E
!u
x(E
\i\L .- H
ti aO a)c a
g
I
!
=
m
cd
P
a
a
U
63
60 P
E
E
o
a
cd
@
a
E I O
O
'=4
o_(d rA 1)
a=
an
a-
oo
rr)
t
\o
rn c.l
3(6
X.)o-
@ (A
a
a
c !?s(s
fa6
!
o oI
!
oI
O
O
ca
cf|
aa
a.)
cC)
a
O
o
tO
<-
o lrl
t/')
(a aa
cf)
<-
a.l
ra)
(>
a-
al
C-l
d
E ()
dxE bO*
(a
tr() (oOi
bo
F
C'
O
a-l
a.I
oo
c.l
E
>-c
O
L
oo
a-
oo
f--
*tv (€J
x(! dJ L\
,A )
3(o
lVJ n
F
*cg dJ L\<
,1
U
,lC
;1 8
Cd
L t-
.l
# x(! CNJ L<
rF
si (BE
*cg
DA
3(€
"d
ts c!
'o
(6rl
L\ !
H )
ar)
d *r
k
F
a==
re8. a
a
(t
;>L a=-v-lZ 6ai0) ;a
I
()C
6.D
uE
E:J]
F
c0 rrliiyU
\>-L x-r 9v-fZ
\;>L
oy,',, -Y.vJ
9Vp, rrj E r!
rrl Ei t!
a !
o
()^ 9a; =.-
a
L
tri
! ! U1
2:;
v
U .l
E f= ()
o
:E
z
Ocs
a-o CCB
6c) M6 -l
rn bI)
2
z N
() ho
o
n
a
.+
d)
X
o
ral
o gii d-y()
€! cd
IErtrH Ve,
F
F
(d
()
I
()
(s
(r)
I
ca
a.l
oo
bo
oo
oo
bo
d
co
cu
CG
I
Pd
t4i
E
P
E
tr
tr
sB
(E
L
ao
o g-;i J_u c)
o6v, -\d VJ rrl tr t!
bo
a
a
9.'6
\;>L
\;>L .jH.!
()
=-, a3 -
m
()
o a)^ *6)
tr51d
()
a
o
a
o
a u
E ()
()
a
(J
L.l
a
E
@
(!
a
I
=
-= a9
aN -6J -l
n
\o
F-
o lr)
O
O tr)
O ai
oo
r., ca
F-
;l & D F
vd E
0) i\ -Y, q54E
Jv
eEs oE H
B'r -i FAS
4
a
a
oI
oI
P
\n
co
ca
(f)
O
aa
a.)
*ca
aa
aa
t--
O Ir)
O
o
a..l
'c.i
P
F
(a r-r
()
a
(t
t
IJ
C'
(d .8,
o
A
bI)
scn
f-C'
5Or Cc)
c.t
c.l
o.l
F C\
oob go-
o O
O
ra)
1-
6i-j,
\P *S (tJ s
L rva iC
>)
!
= L\
(sts
F
+(S
:
(nJ L\d!
pa
L
I
!
,a =(o
e
I
+(c dJ L'r-
xN
pa ,A
JX
*6, L!
-rv ^d: L.= r
L\
)t
C= :.D6 L, != Oq'=
IJ
a L
;>
lr"
g
8e
d)
()C a
d k
A-il
YE -
l*
o.l
E
-!*
o
!
a)^ O-r)
=-_ 9.a 6=-
M
g
,.v.
o
()^ o. t)'
tr U)
.h^;O
EET
L
tr,
\a>(*
\;>(!
9JS
9v-lZ
=a 00 :i ca 3v
a P a
(L
=-. a3 2,2
E=-
ho
a o I o
o
ra
s
cC
()
bo C
o
I a
bI)
()
\
;:: (r \>-(!
-ts a) i.>
tr'5 1r O q-1i:t E-H oila, € aaa.
::
'7
!
-!o
i"ut
()
=2-'
bo
'6{JE!J c obo 5"rC
a
F
.tJ
q)
!
(t
I
a)
aP
s
bo
ho
P
€
EO
H
t
-
Y€q
o-=
g;i 0) tr=i d) OV,'4 au,?.0) _:z r -:4 g-}l!X -:Z v -:4 -YvJ [r] iri lrl t!EE] tIl Ei i!
()
L
cJ
c- -.9!'
F
*
E
cdPr
(6
L--
a9
I
2 ;i.Y
cn bo
._",
6
aa fd:
ol
.-u*
t.--d
=!4! D6-4
Jl
.!s
fr
o. -o
f-l
tr
=E9
z
ao
tr(€
M6 -l
N
L
{)
U)
d L (t
ao
L eo
o
a
()
! !
()
a
a
O
l-.1
N.-4...1 f aJ : -o \l UL-*L 6t@Da)a Ura5O ^ri =luoE.r) Hte,-e
Hl 4z 9Z ot sb:h ()l .- ac G += A i '/l *,
T*-Ur
Lampiran V Peraturan Direksi Perum LPPNPI L9Pt't0tl vl /2s1tq : PER' Oq'
l Nomor Tanggal : 2O JUni 2oltl RINCIAN TTINJANGAN ANGKUTAN IPENGEPAKAN BARANG KELOMPOK LEYEL JABATAN
STATUS KELUARGA
VOLUME BARANG (KG)
w3 w2
400
K/1
300
4
Kl0
250
5
TK
200
6
Kl3
350
7
w2
300
K/1
250
9
K/0
200
10
TK
150
11
K/3
300
t2
Kl2
254
K/1
2AO
14
K/0
150
15
TK
100
t6
Kl3
250
t7
Kl2
200
w1
150
19
KlO
100
2A
TK
50
NO 1
2
A
1
J
B
8
C
13
D
18
6
Biaya Pengepakan/Penggudangan/Kg
350
Sesuai tarif agen pengiriman paket yang berlaku daerah asal pada saat perjalanan dinas pindah
dilakukan (at-cost)
7
B
iaya angkutan via Udara/D
ar atll-aut
Sesuai tarif agen pengiriman paket yang berlaku daerah asal pada saat perjalanan dinas pindah
dilakukan (at-cost)
\
Lampiran VI Peraturan Direksi Penm LPPNPI
Nomor ranggal
:
PER OtlS/LPPNPI
: 1O Jthi
/
{l'
20lt{
20lU
FORMAT RINCIAN TUNJANGANPERIALANANDINAS JABATANDALAMNEGERI/DIKLATIPINDAIYPENUGASAN KARYAWAN (DETASIR)
NOMOR TANGGAI
: :
I]ANGGAL PELAKSANAAN
LAMA PELAKSAN,A-AN
SPPD-DN
SI'PD. DN
Hqri
..... s/d.
FASILITAS DAN TTINJANGAN BIAYA PERJALANAN
NAN,LA"/JABAT'AN/
NO.
I
NA.M.\ KEGIATAN PELAKSANAAN SPPD - DN
KEI-OMPOKLF,VEL .IARATAN
I]RAIAN
SATUAN
BIAYA SAlu-AN (Rp.)
JLMLAH (Rp.)
FASILITAS
1
2
Per Malam
Akomodasi
Kelas Bisnis/Ekonomi
fransportasi
(Standard Garuda
Malam
at-cosl
(PP)
dt-cost
Indonesia) TL|NJ
ANGAN PEI{JAIANAN DINAS
1
Uang Makal
Harian
Hari
2
Lrang Saku
Harian
Hari
I
3
ransporlasi Lokal (dari &
ke Bandara)
I
(satu)
Kali
I
(PP)
Sesuai
Kelompok
Level Jabatan Sesuai Keiompok
Level .Tabatan
Luntpsum
TO]-AT,
Ierhilans a.n. DIREKTIJI{ PERSONAI-IA
DAN UMUM
ADM. & GENEITAI- AI'FAIRS SIINIORMANACiERT MANAGERIJLTNIOR MANAGER
Lampiran
MI
Peraturan Direksi Perum LPPNPI
iffi:,
ur'zDrtr
:"ff#.i'L??NPrf
LUARNEGERI FORMAT RINCIAN TTINJANGAN PERIAIANAN DINAS JABATAN LUARNEGERYDIKI/'T NOMOR TANGGAL
:
SPPD-LN.
TANC,GAL PEI.AKSANAAN SPPD -
I,N
......1...... I ......
LAMAPELAKSANAAN SPPD - LN
u^-:
.. s/d.
NO.
1
NAMA KEGIATAN PELAISANAAN SPPD - IN
NAlrd{/JA}lAT;\N/
FASILIT'AS DAN
KELOMPOKLEVEL JABATAN
TLIN.TANGAN BIAYT\
SATLTAN
TIRAIAN
BIAYA SATUAN (US $)
.[,\4LAH (US
PERJALANAN
I]AS{LITAS
I
2
Per Maiam
Akermodasi
Kelas Bisnis,lEkonomi
Transportasi
(Standard Garuda
Maiam
dt-cost
PP
dl-cosl
Indonesia)
TTINJANGAN PERJAI-ANAI{ DINAS
I
LJang
2
Uang Saku
J
Makan
I'ranspor1 Lokal dari dan ke Randara (PP)
Harian
Hari
IImian
Hari
Sesuai Kelornpok
Level Jabatan Sesuai Kelompok Level Jabatan
I Kali
I
PP
Lumpsuttt
l Kali
1
Kali
l,unrpsunt
PAKAIAN SIPIL PakaianSipillxdaiam 1
setahtur
TOTAL Terhilans
a.n.
I)IRLKSI
DIRL,KTI IR PERSONAI-IA DAN
LTN,ft
JM
$)
Lampiran VItr Peraturan Direksi Perum LPPNPI : PER. ot{} , t??N9l /ut /2DlV
Nomor
: 20 Juni 20lv
Tanggal
FORMAT RINCIAN TL]NJANGAN PERJALANAN DINAS PE,NUGASAN KARYAWAN NOMOR TANGGAL
TAN(iGAT, PEI,AKSANAAN DTNAS PENUGASAN KARYAWAN (DETASIR)
LAT,LA
(DETASIR)
.. (............) Hari
FASILITAS DAN TTINJANGAN I}IAYA PERJALANAN
NAMAJJABA'|AN/ KEI,OMPOK I-E\,EI-
I\BATAN I
NAMA KEGIATAN PELAKSANAAN DINAS PENUGASAN IIARYA\I'AN
KARYAWAN (DETASIR)
.. s/d..........
N0.
PELAKSANAAN
DTNAS PENUGASAN
SATT]AN
I-IRAIAN
BIAYA SAT'UAN (Rp )
JLMLAH (Rp.)
F,,{SII-mAS DAN TTINJANGAN PERJAI-A]IAN DINAS KARYAWAN (DETASIR)
I
Per Malam
Akomodasi
Malam
et-cost
Sesuai Kelontpok 2
Hmian
tjang Makan
Hari
Level Jabatan (atcost)
(25% dari Uang J
Harian
Uang Saku
Hari
Saku) Sesuai
Kelompok Level .Iabatan (at-cost)
TOTAIerouanS,
a.n. DIRI'iKT{JR PIIRSONAIIA DAN iIMLIM
ADM. & GENERAL AF'FAIRS SENIORMANAGERI MANAGER/JUNIOR MANAGER
DIREKSI
Lampiran IX Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor Tanggal
: PER.
: 20
Or{)/ LPPNPI/ ul Zolq ' Juni 2olv
FORMAT RINCIAN TLINJANGAN PEzuALANAN DINAS PINDAH NOMOR
TANGGAL
TANGGAIPELAKSANAAN DINAS PINDAHKARYAWAN
LAl\,trAPELAKSANAAN DINAS }'INDAH
KARYAWAN
(............)Hmi
.. s/d ....
FASILITAS DAN TIINJANGAN BIAYA
NAMA/JAI}ATAN/ NO.
NAMA KEGIAT'AN PELAKSANAAN DINAS PINDAH KARYAWA}{
KHLOMPOK LEVEL JABATAN
SATUAN
URAIAN
BIAYA SATUAN (Rp.)
JUMLAIT (Rp.)
PERJALANAN
FASILMAS DAN TTINJANGAN ANGKIJTAN DAN PENGEPAKAN
1
1
2
PerMalam
Akomodasi
Biaya Angkrtan
Kg
Biaya Pengepakan
Kg
Malam
Kg
at-cost
Sesuai Kelornpok Level Jabatan
(at-cost) Sesuai
3
Kg
Kelompok
Level Jabatan (at-cost)
TOTAL
Terbilang:
:
a.n. DIRLKTUR PERSONAIIA DAN
IIMUM
ADM. & GTiNERALATIAIRS SENIOR MANAGER,' MANAGEPJJUNIOR MANAGER
