Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedung AirNav Indonesia Jl. Ir. H. Juanda
Tangerang15l2l Banten - Indonesia Telp:021-5591 50ff)
h.irNav Indonesia
Far
021-5591 5100
www. aimavindonesia,co.id re
_
PERATURAN DIREKSI PERT]M LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAYIGASI
PEI\ERBANGAI\ NID OI\E SIA
NoMoR
.
?ER,ms
/wWr/ n/zolg
TENTAIIG PEDOMAN PENGELOLAA}T DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKTII\GAN PERUM LEMBAGA PEIIIYELENGGARA PELAYANA}I NAVIGASI PENERBANGAN II\DOIIESIA
DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAII NAVIGASI PEIIERBANGAI\ II\IDONESIA
Menimbang
i a. bahwa
sehubungan dengan komitmen Perum Lembaga
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia untuk mengelola dan mengendalikan gratifikasi
di lingkungan
perusahaan,
perlu disusun suatu aturan internal sebagai pedoman pelaksanaannya;
b.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut
di
atas, dipandang perlu
ditetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi di
Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam suatu Peraturan Direksi.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 2.
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang
- Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002Tefiang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha
Milik
Negara;(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 70 Tambahan lembaran Negara Nomor 4297);
6.
Undang-Undang Nomor
1
Tahun 2009 tentang
penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
77 Tahw 2012
tentang Perusahaan Umum @erum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
8.
Peraturan Menteri Badan Usaha
OlllvIBul2}ll Tentang
Milik
Negara nomor: PER-
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara;
9.
Peraturan Menteri Ba(an Usaha
Milik
Negara Nomor PER-
05/MBU120I4 Tentang Program Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 10.
Keputusan Selretaris Kementerian Badan Usaha
Milik
Negara
nomor: SK-16/S.MBIJ 12012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha 11. Peraturan
Milik Negara;
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.00l/LPPNPITX/2013
tanggal 3 Oklober 2013 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Perum
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Fusat; 12. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.002/LPPNPI/X12013
tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang JakartaAir Traffic Services Centre (JATSC); 13. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.003/LPPNPI/X/2013
tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC); 14. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.004/LPPNPIIX/2A13
tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan; 15. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.005/LPPNPIDV2013
tanggal3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelengg ara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biah Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianalg Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta; 16. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.011/LPPNPIDV2013
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER-002/ LPPNPIDV2O13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang lakartaAir Traffic Services Centre (JATSC); 17
. P erahxan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER. 0 1 2/LPPNPU)V2O
1
3
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.003/ LPPNPIDV2Ol3 tentang Organisasi danTata Kerja Perum Lembaga pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Makasar Air Traffic Services Centre (MATSC); 18. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.013/LPPNPIIX/2013
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/ LPPNPIDV2Ol3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar
dan
Balikpapan; 19. Peraturan
Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.014/LPPNPyX/2013
tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.005/
Pasal2 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan'
Ditetapkan di
:
Pada Tanggal
: t5 ftbnqr{ ?ot6
TANGERANG
a.n. DIREKSI
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth':
1. Ketua Dewan Pengawas; 2. Direktur Utama; 3. Para Direktur; 4. Sekretaris Perusahaan; 5. Kepala Satuan Pengawasan Internal; 6. Kepala Biro Pengadaan; 7. Para Senior Manager; 8. Para General Manager; dan 9. Para Distrik Manager.
Lampiran I PeraturanDireksi Perum LPPNPI
Nomor , PfR. afi/rlgt'Pt /$ /2otq Tanggal : ta &bruari Oll
PEI}OMAN PENGELOLAAI{ DA}T PENGEIYDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKT]NGAIY PERT]M LEMBAGA PEITYELENGGARA PELAYANAFI NAVIGASI PENERBAIYGAN INDONESIA.
BAB
I
PENDAHULUAI\
1.1. Latar Belakang Dalam kegiatan bisnis yang umumnya melibatkan banyak pihak, adalah penting untuk menjaga
ke{asama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kerja perusahaan yang baik. Salah satu hal yang lazim terjadi dan sering tidak terhindarkan dalam hubungan dengan mitra kerja adalah pemberian dailatau permintaan gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Gratifikasi ini menjadi salah satu perhatian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat sifatnya yang mengarah pada tindak pidana suap.
Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik lndonesia tercantum dalam pasal 12.B Ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No.31 Tahun
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, menyatakan bahwa, "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian ,suap, apabila berhubungan dengan iahatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya". Berdasarkan Pasal
2
Ayat T Undang-Undang
No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud Penyelenggara Negara yaitu Direksi, Komisaris dan peiabat struktural lainnya pada Baclan Usaha Milik Negara dan Badan Lrsaha Milik Daerah.
Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dalam menjalankan kegiatan bisnis sehari-hari, Insan Perum LPPNPI berpotensi terkena tuduhan
tindak pidana suap. Perum LPPNPI memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pengendalian gratifikasi, sehingga mendorong untuk membuat suafu pedoman yang mengatur gratifikasi sebagai suatu bentuk upaya preventif dan proteksi bagi seluruh Insan Perum LPPNPI. Atas
dasar hal tersebut disusunlah pedoman
ini yang disebut
dengan Pedoman Pengelolaan dan
Pengendalian Gratifikasi, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pedoman".
1.2. Landasan Penyusunan Perusahaan dalam menlusun Pedoman ini dilandasi oleh sikap sebagai berikut:
l.Z.l. Selalu melaksanakan
penerapan prinsip-prinsip
GCG secara konsisten
dan
berkesinambungan dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan;
1.2.2. Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
I.2.3.
Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norrna-norrna yang berlaku di Perusahaan dan masyarakat;
1.2.4. Selalu rnenjalankan kegiatan Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance Policy) dan Pedoman Perilaku (Code oJ Condttct).
1.3. Maksud dan Tujuan 1"3.1. Sebagai pedoman bagi Insan Perum LPPNPI untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perusahaan.
1.3.2. Sebagai pedoman bagi Insan Perum LPPNPI dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
1.3.3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN).
1.4.
Pengertian Pengertian istilah-istilah dalam Pedoman adalah sebagaimana dibawah ini, kecuali
jika diatur
lain:
1.4.I. Gratifikasi,
adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cinderamata dan
Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa safima elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perum LPPNPI terkait dengan wervenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga
dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi
independensi,
objektivitas maupun profesionalisme Insan Perum LPPNPI.
1"4.2. Hadiah/Cinderamata, adalah objek dari Gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discaunt), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
1.4.3. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata. tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak
terbatas pada undangan makan, musik,
film, opera, drama, pesta, atau
permainan,
olahraga, wisata dan lainnya.
1.4.4. Insan Perum LPPNPI yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Pengawas, Direksi, pekerja yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta personil yang bekerja di lingkungan Perum LPPNPI;
1.4.5. Keluarga Inti dalam pedoman ini adalah suami atau istri dan anak-anak dari Insan Perum LPPNPI
1.4.6. Atasan Langsung adalah pimpinan langsung dari Insan Perum LPPNPI, minimal setingkat Manager di Kantor Pusat, Junior Manager di Kantor Cabang atau Distrik sampai dengan Ketua Dewan Pengawas dan/atau Direktur Utama sesuai jabatan dari Pelapor;
1.4.7. Pihak Ketiga/ Mitra Usaha, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang
menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan.
1.4.8. Perusahaan dengan huruf kapital "P" adalah Perum LPPNPI beserta anak perusahaan, sedangkan untuk perusahaan dengan umumnya;
"p" huruf kecil
adalah perusahaan lain pada
1.4.9. Unit Pengendalian Gratifrkasi (UPG) adalah unit yang berada dibawah pengelolaan fungsi Compliance yaitu Unit Corporate Performance, Asset and GCG Management. yang bertugas dan mempunyai tanggung jawab atas pengendalian Gratifikasi di Perusahaan.
BAB
II
GRATIFIKASI
2.I.
PBNGBRTIAN DAN RUANG LINGKUP Pedoman ini dibuat untuk mengafur penanganan Gratifikasi antara Insan Perum LPPNPI dengan
pihak-pihak yang terkait dengan Kegiatan usaha Perusahaan. Gratifrkasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiahl Cinderamata dan Hiburan,
baik yang diterima di dalam negeri maupun
di luar negeri, dan yang
dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronilq yang dilakukan oleh Insan Perum
LPPNPI terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Perum LPPNPI.
Penanganan Gratifikasi menjadi sangat penting bagi Perusahaan karena Gratifikasi tersebut
dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Perusahaan.
Suatu Gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
2.1.1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Insan Perum LPPNPI di Perusahaan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2.1.2. Gratifikasi yang berupa penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan tidak diiaporkan kepada KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
2.2. PRINSIP DASAR 2.2. I
.
Pemberian Hadiah/ Cinderumata dan Hiburan Semua Insan Perum LPPNPI
DILARANG baik secara langsung atau tidak
langsung
memberi Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perum LPPNPI yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatawrya.
2.2.2.
Penerimaan IHLadiat'ilctnderamata dan Hiburan
Semua Insan Perum LPPNPI yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti),
DILARANG untuk menerima atau meminta baik
secara langsung atau
tidak langsung Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan bisnis atau pesaing Perum LPPNPI, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatanrrya.
Insan Perum LPPNPI apabila ditawarkan/diberikan Hadiah/Cinderamata dan atau Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini, wajib
MELAKUKAI\ PENOLAKAII dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.
BAB
III
BATASAII GRATIF'IKASI
3.1. BATASAN PEMBERIAN HADIAII/CNIDERAMATA DAI\ HIBURAN. Batasan Pemberian HadialU Cinderamata dan/atzu Hiburan oleh Insan Perum LPPNPI adalah sebagai berikut:
3.1.1. Pemberian Hadi#Crnderamata dan/atau jamuan makan danlatau Hibura[ DIPERBOLEHKAN sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak
yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada Perusahaan yang tidak menjadi hak Perusahaan secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, tiket pertunjukan kesenian, bukq rekaman musik dan sebagainya.
3.1.2. Pemberian Hadiah/Cinderurnata
danlatau Hiburan
TIDAK DIPERBOLEHKAII dalam
bentuk uang tunai (Cash PaYment).
3.1.3. Pemberian Hadiah/Cinderamata
danlatau Hiburan
TIDAK DIPERBOLEHKAN dalam
bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
3.I.4. Pemberian Hadiah/Cinderwnta berupa barang yang dimaksudkan untuk
promosi
Perusahaan, wajib mencantumkan logo Perusahaan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo Perusahaan pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).
3.1.5. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, DIPERBOLEHKAN sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Perusahaan atas undangan resmi
dari Perusahaan, sepanjang kriteria dan
besaran
honorarium tersebut telah diatur dalam Peraturan Perusahaan.
3.1.6. Pemberian Hadiah/Cinderamata
berupa barang/uang/setara uang,
DIPERBOLEHKAN,
dalam hal Insan Perum LPPNPI menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau
Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap acara. sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud
untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/j abatanrrya.
3.1.7. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajaran dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Perusahaan.
3.2. BATASAN PENERIMAAN HADIAIVCINDERAMATA DAN HIBT]RAN Batasan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan yang boleh diterima Insan Perum LPPNPI adalah sebagai berikut:
3.2.1. Menerima Hadiah/Cinderamata yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
3.2.1.1. Logo,nama perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan
pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk promosi perusahaan,
3.2.1.2. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, compact disc dan sebagainYa.
3.2.1.3. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
3.2.2. Menerima honorarium sebagai pembicara,
narasumber yang diundang secara resmi oleh
Pihak Ketiga DIPERBOLEHKAN, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi lnsan Perum LPPNPI untuk melakukan dan/atat tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya dan masih dalam batas-batas kewajaran.
3.2.3. Menerima Hadiah/Cinderamata berupa barang/uang/setara uang, DIPERBOLEHKAN, dalam hal Insan Perum LPPNPI menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan rnusibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Insan Perum LPPNPI, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
3.2.4. Menerima Hiburan yang masih dalam batas kewajaran, dengan memenuhi batasan secara keseluruhan, sebagai berikut
:
batasan-
3.2.4.I.
Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Insan Perum LPPNPI.
3.2.4.2.
Bila
penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan
dapat
mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara Perusahaan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan.
3.2.4.3. Tidak mengganggu waktu kerja Insan Perum LPPNPI yang bersangkutan. 3.2.4.4. Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal Perusahaan yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.
3.2.5. Dalam kondisi tertentu, dimana Insan Perum LPPNPI tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.2.1 sampai 3.2.3 di atas dari Pihak Ketiga danlatau pada posisi dimana barang/uang/setara uang atau
dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Insan Perum LPPNPI tersebut,
maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal
ini tidak
rnungkin
dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini. 3.3.
BATASAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN ATAS PERMINTAAN DARI PIHAK I(ETIGA Insan Perum LPPNPI apabila diminta untuk memberikan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 3.1 di atas, hendaknya melakukan penolakan dengan cara santuil terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.
BAB IV PENANGANAN GRATItr'IKASI
4.I.
MEKAII'ISME PELAPORAN
4.1.1. Apabila terdapat penerimaan Hadiah/Cinderumata dan atau Hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan, maka Insan Perum LPPNPI wajib melaporkan hal tersebut melalui:
4.1.1.1. Atasan Langsung Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Insan Perum LPPNPI yang
menerima HadiaV Cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan HadiaV Cinderamata dengan contoh Format sebagaimana dalam Lampiran. Selanjutnya
laporan tersebut diteruskan dan diterima oleh UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.
4.1.1.2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
dilakukan apabila pelapor adalah Insan Perum LPPNPI atau pihak-pihak
lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui Gratifikasi
di
Perusahaan
yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenangljabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) di Perusahaan.
4.1.2. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan
bukti tanda penyerahan kepada UPG selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksu{ dengan contoh Format sebagaimana dalam Lampiran.
4.1.3. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak emas, dan lainnya) wajib disimpan
cepat kadaluwarsa (misal: uang,
di Bagian Keuangan di lingkungan kerja Insan
Perum LPPNPI yang bersangkutan, sarnpai dengan ditentukannya stafus kepemilikan
Korupsi (KPK), dengan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan 14 (empat menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada UPG selambat-lambatnya belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud.
4.1.4. UpG membuat rekapitulasi penerimaan Hadiah/Cinderamata serta melaporkannya 30 (tiga puluh kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat - lambatnya hari) sejak tanggalpenerimaan tersebut oleh Insan Perum LPPNPI.
4,2. SANKSI ATAS PELANGGARAN pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman Gratifikasi dengan ketentuan dan peratur anyangberlaku di Perusahaan.
ini
akan dikenakan sanksi sesuai
Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI
Nomor : ER.ms / wwa Tanggal : l? febrUqri 2Ot9
/tt /2o$
FORMULIR LAPORAN PENERTMAAN GRT{TIFIKT{SI
Unit Keria/ Jabatan Telp. @xt)
Nomor Kontak
Dengan ini menyampaikan bahwa saya teleh
MENERIMA pemberian Gratifftasi dari:
Hubungan dengan Penerima
Telp. (Ext)
Nomor Kontak
Tempat/ Waktu Penerimaan
Lokasi/Kota/Kab Hari/Tgl/Bln/Thn Kegiatan (iika ada)
Uraian Jenis/ Bentuk Penerimaan
Nilai Penerimaan Kelengkapan Dokumen Pendukung
Ada/ Tidak ada (coret yang tidak perlu) 1.
2.
aar,yang dilaporkan dllam Lembar ini kepidu Unit pengendali Gratifftasi (UPG) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan status obyek penerimaan tersebut.
--Tempat---,
--tgl-bln-thn
Pelapor, (Tanda tangan & Nama Jelas)
