PERJANJIAN KERJASAMA
AI{TARA PERUSAHAA}I UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAIY NAVIGASI PEI\ERBAIIGAN INDONESIA DAN
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBAIYGAI{ DIREKTORAT JEIYDERAL PERHUBUNGA}I T'DARA KEMENTERIAII PERI{UBT]NGATI TENTANG
PELAKSANAAI\ KALIBRASI FASILITAS PELAYANAN NAYIGASI PENERBAI\IGAII YAIIG DIKELOLA OLEH PERUM LPPNPI
Nomor: PJJ.13.01/00/LPPNPU0ln0l4l00l Nomor: HK201NS|BBKFP.2014 perjanjian Kerjasama (selanjuhya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dur Ribu hnpat Bdffi Q4-01-2014), oleh dan antara:
I.
PERUM LEMBAGA PEIYYELENGGARA PELAYANAI\ NAYIGASI PEI\ERBANGAI{ IND
OIYE
SIA (LPPNPI),
di Gedung 611 Tower, Jalan C3 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang-Banten, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Ir, Fadli Soesilo, MSi. selaku Direktur Teknik Navigasi
berkedudukan di Tangerang, beralamat
Penerbangan PERUM LPPI{PI, yang bertindak dalam jabatannya tersebut
mewakili Direksi PERUM LPPNPI, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas ftrma PERUM LPPNPI, dan untuk selanjutnya dalarn Perjanjian ini disebut "PERUM LPPNPI"
II.
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS
PETIERBANGAI\'
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBT]NGAN UDARA, I(EMENTERIAN PERHUBI]NGAF[, berkedudukan
di Tangerang, beralarnat di
Jalan Raya STPI Curug-Legok
ini diwakili oleh Ir. BAGUS SUNJOYO, MM. selaku Kepala BALAI BESAR KALIBRASI Fasilitas Penerbangan
Tangerang 15820, dalam hal
Halaman 1
""' ,"ru', ,rr*r, .ff..BArAr
BEsAR KA
,rr*r.,.74...-...
/
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas ruIma Balai Besar Kalibrasi
Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara
Kementerian Perhubungan, dan untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut
''BALAI BESAR KALIBRASI''
PERUM LPPNPI dan BALAI BESAR KALIBRASI secara bersarna-sama selanjutnya disebut "PARA
a- Bahwa
PIHAK' terlebih datrulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut: berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 Tentang
Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, pelayanan navigasi penerbangan saat ini dilakukan
oleh Perum LPPNPI, sehingga aspek pelayanan yang terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan yang sebelumnya dilayani oleh PT. Angkasa Pura
I
(Persero) dan PT. Angkasa Pura
II
(Persero), beralih ke
Perum LPPNPI;
b.
Bahwa dalam rangka pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud
pada hwuf
a diperlukan kalibrasi secara
berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, terhadap fasilitas navigasi penerbangan" yang didalarnnya terrnasuk alat bantu pendaratan dan komunikasi penerbangan;
c.
Bahwa BALAI BESAR KALIBRASI adalah instansi Pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang melaksanakan kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan;
d. Bahwa BALAI BESAR KALIBRASI sepakat melaksanakan Pekerjaan Kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan yang di kelola oleh PERUM LPPNPI selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 (satu) lanuart 2014 sampai dengan Tanggal
Berdasarkan hal-hal tersebut
3l
di
Desember 2015.
atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian,
dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:
Halaman 2
""'
,"rr,
,rr*rrff...BALArBEsAR
KALTBRAsT
/
,f
Pasal
l
DASAR/REFERENSI PERJANJIAI{
Perjanjian ini berdasarkan atas dasar-dasar atau referensi sebagai berikut:
a.
Undang-Undang Nomor
I
Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaxan Negara
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan LembaranNegaraNomor a955);
b.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan
penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
9, Tambahan
Lembaran
Negara 4A7il;
c.
peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19);
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terhutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19);
e.
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahw 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum)
Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 176);
f.
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 16 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja
BALAI BESAR KALIBRASI
Fasilitas
Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
g.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
: KP. 572 Tahrn 20ll
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan Dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
Pasal2
POKOK . POKOK PERJANJIAN
(l)
pARA PIHAK dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerjasama kalibrasi terhadap fasilitas yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang dikelola oleh PERUM LPPNPI.
HalarPan 3
""' r"rrr rrr*r, .ffi-.BALAr
BEsAR
KA
rrr-*, ....
/4.
-.-
(2)
Dalam melaksanakan kalibrasi, BALAI BESAR KALIBRASI menggunakan pesawat udara kalibrasi yang dilengkapi dengan peralatan laboratorium/konsul salah satu dantatau pesawat udara yang secara khusus ditugaskan melaksanakan atau beberapa j enis penerbangan kalibrasi'
(3)
BALAI BESAR KALIBRASI melakukan penerbangan kalibrasi terhadap fasilitas navigasi penerbangan sesuai dengan periodesasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4)
ayat Dalam hal diperlukan kegiatan kalibrasi diluar periodesasi seperti dimaksud (3), BALAI BESAR KALIBRASI dapat melalcukan kalibrasi berdasarkan permintaan Perum LPPNPI.
Pasal3 JAFIGKA WAKTU PER.IANJIAN
I (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Januari 2014 sarrpai dengan tanggal 31 Desember 2015'
(2) perjanjian ini akan dievaluasi setiap tatrun oleh Para Pihak dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan Para Pihak' Pasal4
HAK DAI\[ KEWAJIBAIY PARA PIHAK
(l)
Hak dan Kewajiban PERUM LPPNPI:
a.
Mendapatkan pelayanan jasa penerbangao kalibrasi dari
BALAI
BESAR
KALIBRASI;
b.
Menyampaikan daftar fasilitas navigasi pener,bangan
di
bandar udara yang
secara bertahap masuk dalam pengelolaan PERUM LPPNPI;
c.
Menyampaikan pemrohonan pelaksanaan kalibrasi
fasilitas
navigasi
BALAI BESAR KALIBRASI; Menyiapkan fasilitas navigasi penerbangan, surveillance dan komunikasi
penerbangan kepada
d.
jadwal waktu penerbangan dalam kondisi siap untuk dikalibrasi sesuai dengan yang ditetapkan dengan rincian peralatan dan lokasi yang akan dikalibrasikan;
Paraf
Menugaskan petugas yang bertanggung jawab membidangi teknik dan operasi
yang terkait dalam setiap bandar udara untuk membantu
kelancaran
pelaksanaan penerbangan kalibrasi;
Membayar seluruh biaya pelaksanaan penerbangan kalibrasi setelah laporan
hasil kalibrasi diserahkan sesuai dengan fasilitas yang dikalibrasi, dan ferry
flisht; o
Menyediakan akomodasi crew flight kalibrasi di lokasi;
h.
Membantu BALAI BESAR KALIBRASI dalam menentukan posisi ground check point.
(2)
Hak dan Kewajiban BALAI BESAR KALIBRASI:
a.
Menerima pembayaran dari PERUM LPPNPI atas jasa kalibrasi peralatan
navigasi penerbangan sesuai
tarif
sebagaimana tersebut dalam Pasal 5
Perjanjian ini;
b.
Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan sesuai dengan periodesasi dan permintaan dari PERUM LPPNPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat(3) danayat(4);
c.
BALAI BESAR KALIBRASI wajib mencari rute penerbangan yang paling efisien yang disepakati oleh PERUM LPPNPI apabila lokasi peralatan yang akan dikalibrasi lebih dari satu tempa!
d.
Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan penerbangan kalibrasi yang berlaku;
e.
Dalam hal BALAI BESAR KALIBRASI tidak dapat melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan dan surveillance akibat alasan teknis, maka
BALAI BESAR KALIBRASI wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis Kepada Direklorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan dengan tembusan kepada PERUM LPPNPI;
f.
Menanggung seluruh biaya yang timbul dalam hal terjadi kegagalan akibat alasan teknis
BALAI BESAR KALIBRASI yang sifatnya mendadak pada
saat
pelaksanaan penerbangan kalibrasi;
g.
Menyampaikan pemberitahuan kepada PERUM LPPNPI terhadap pelaksanaan dan penundaan penerbangan kalibrasi selambat lambatrya 3 (tiga) hari;
Halaman 5
'""' r"rrr rrr*r,ff...BArAr
BESARKA
*
*,
-/,
---
yang tertunda Melaksanakan kalibrasi peralatan navigasi penerbangan PIHAK; akibat alasan teknis berdasarkan kesepakatan PARA
hasil pelaksanaan kalibrasi peralatan navigasi waklu penerbangan yang mencantumkan antwa lain stafus peralatan dan
Menyarrrpaikan laporan
pelaksanaan kalibrasi berkala berikutrya kepada PERUM LPPNPI;
j. Memberikan saran kepada PERUM LPPNPI dalam usaha meningkatkan keselamatan penerbangan termasuk penyampaian data untuk penerbitan/perubahan NOTAM;
Melakukan pengecekan fasilitas navigasi penerbangan maupun fasilitas dan komunikasi penerbangan pada saat penerbangan kedatangan fferyy Jlight) melaporkan hasil pengecekan kepada teknisi lokasi sebelum dilaksanakan
kalibrasi sebagai bahan masukan.
Pasal5
BIAYA KALIBRASI TASILITAS NAYIGASI PENERBANGAII
(l)
yang diatur Biayakalibrasi fasilitas navigasi penerbangan berdasarkan besaran tarif Jenis dalam peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Perhubungan' Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen
(2)
pada ayat (1) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan tarif sebagaimana tersebut pasal ini, maka terhitung sejak ketentuan tarif yang baru diberlalnrkan, besaran tarif disesuaikan dengan ketentuan.
(3)
kalibrasi Dalam hal pelaksafturn katibrasi fasilitas navigasi terdapat pelaksanaan Flight dan bersamaan dengan pelaksanaan kalibrasi fasilitas PAPI, biaya Ferry dengan akomodasi crew kalibrasi dilokasi ditanggung secara bersama-sama Pura I persentase masing-masing 50o/o arltaruPerum LPPNPI dengan PT. Angkasa
(persero) atau pT. Angkasa Pura
II
(Persero) sampai dengan ditentukan lain oleh
perum LppNpI dengan PT. Angkasa Pura
I
(Persero) atau PT. Angkasa Pura
II
(Persero).
(4)
Biaya Ferry Flight sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagihkan oleh Balai Besar Kalibrasi kepada Perum LPPNPI dan PT. Angkasa Pura Ang]
II
I
(Persero) atau PT'
(Persero).
Halaman 6
"*
,"rr, ,rr*rr.ffi..BAlAl
BEsAR KALIBRASI
/
Pasal 6
KOORDINATOR YERIFIKASI Dalam hal pelaksaftmn kalibrasi fasilitas navigasi sebagaimana dimaksud dalam
5 ayat (3) akan diverifikasi oleh masing-masing pejabat terkait Perum LPPNPI dan PT. Angkasa Pura I @ersero) atau PT. Angkasa Pwa II (Persero)
Pasal
dilokasi.
Pasal 7
SA}IKSI DAI\ DENDA (1) Dalam hal PERUM LPPNPI terlambat melaksanakan pembayaran biaya kalibrasi kepada
BALAI BESAR KALIBRASI melewati waktu
I (satu) bulan kalender,
maka PERUM LPPNPI dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2Yo (dua persen) per bulan dari jumlah tagihan yang terhutang dan bagian dari bulan
dihitung satu bulan penuh
(2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk paling larrn24 (dua puluh empat) bulan.
(3) Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tersebut perhitungan denda terhitung mulai diterimanya berkas permohonan pembayaran lengkap dan sesuai.
Pasal 8
LAIN _ LAIN (1)
Ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini dapat diubah atas dasar kesepakatan PARA
PIHAK, akan diatur dalam Addendum/Amandemen yang
dibuat, setelah disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh yang mewakili PARA PIHAK. {2)
Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini termasuk penerbangan
commissioning akandiatur tersendiri atas kesepakatan PARA PIHAK. Halaman 7
t"'"t
,".r, n
*rt.ffi...BALArBEsAR
KALTBRAST
/
f
(3)
Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka pARA pIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat.
Pasal
9
FORCE MAJEURE
(
1)
ini tidak Kegagalan pARA PIHAK melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjaniian tersebut dianggap sebagai kelataian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan disebabkan oleh for c e mai e ur
(2)
e-
yang dimaksud dengan force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga yang terja.di di luar kekuasaan PAIL{ PIHAK termasuk pada kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huru-hara akibat politik, dan bencana alam' tetapi hanya dalam batas dimana keadaan tersebut secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini.
3)
Bila terjadi force maieure, maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari instansi yang berwenang dimana telah terjadi force majeure.
4\
Dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setetrah menerima pengajuan force
majeure sebagaimana tersebut pada ayat (3), maka pihak yang menerima pengajuanfor ce maj eur e akanmenentukan sikapnya mengenai hal tersebut.
5)
Dalam lfilterladiforce maieure, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kembali jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut'
Pasal 10
PERUBAHAN-PERUBAHAN
(1)
jangka Setiap perubahan yang merupakan perubahan lingkup pekerjaan, perubahan waktu pelaksanaan, perubahan cara pembayala*, pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang, hanya dapat dilaksanakatr atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secaxa tertulis.
Halaman 8
""'
,"rr,
,rr*rrff...BAr-ArBEs,AR
**^*,
.
jA
(2)
Untuk perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam Berita Acara danlataaPerjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani PARA PIHAK.
Pasal 11
PENUTUP
Demikian Perjanjian
ini dibuat dalam 2
(dua) rangkap, bermeterai cukuP serta
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku terhitung sejak dikndatangani oleh PARA PIHAK-
LEMBAGA PEN-YELENGGARA
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITASPEI\Tf, RBANGAII
PELAYANAN NAVIGASI
DITJEN PERIIUBUNGAI\ UDARA
PERUM
PENERBAIIGAI\ INDONESIA
DIREKTUR TEKNIK NAVIGASI PENERBANGAN
Halaman 9
Paraf
Ay Peru m IPPNPI
-
ff-......BALAl
BESAR KAUBRAS
t -.
I/-
/
-
"
-
