PTPLN(PERSERO)
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) NOMOR : 288.K/DIR/2009
TENTANG
PERJALANAN DINAS PEGAWAI
DIREKSI PT PLN (PERSERO)
a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 387.K/DIR/2008 tentang Sistem Pembinaan Kompetensi dan Karir Pegawai, maka perlu dilakukan pemyesuaianatas ketentuan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas Pegawai;
Menimbang
b. bahwa berdasarkan azas kepatutan/kelayakan, dipandang perlu menyesuaikan biaya Perjalananan Dinas Pegawai sesuai dengan kondisi yang ada; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Perjalanan Dinas Pegawai. Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; 2. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2006; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi perusahaan Perseroan (Persero); 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; 7. Anggaran Dasar PT PLN (persero); 8. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP58/MBU/2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Perusahaan Listrik Negara; 9. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakukan Peraturan Sehubungan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan; 10. Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor 007.K/DIR/2008 tentang Sistem Remunerasi Pegawai; 11. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 096.K/DIR/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero); 12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 032.K/DIR/2009 Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (MSDM-BK). MEMUTUSKAN :
Menetapkan
.
KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PERJALANAN DINAS PEGAWAI.
2 Pasal1 Ketentuan Umum
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Perseroan, adalah PT PLN (persero) yang didirikan dengan Akte Notaris Sutjipto, S.H. No. 169 Tahun 1994, beserta perubahannya; b. Direksi, adalah Direksi Perseroan; c. Pegawai, adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberi penghargaan/imbaljasa menurut ketentuan yang berlaku di Perseroan; d. PLN Pusat, adalah PT PLN (Persero) Kantor Pusat; e. PLN Unit Induk, adalah satuan usaha atau Unit bisnis satu tingkat di bawah PLN Pusat, yaitu Unit Pembangkitan, Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban, Unit Distribusi, Unit Wilayah, Unit Jasa-jasa, Unit Penelitian dan Pengembangan, Unit proyek Induk dan Unit lain yang setingkat; f. PLN Unit Pelaksana, adalah Unit Organisasi Pelaksana satu tingkat di bawah Unit Induk; g. PLN Sub Unit Pelaksana, adalah Unit Organisasi Pelaksana satu tingkat di bawah Unit Pelaksana; h. Tempat Kedudukan Pegawai, adalah kantor/tempat/lokasibekerja Pegawai; i. Perjalanan Dinas, adalah perjalanan pegawai yang dilakukan atas perintah Pejabat yang Berwenang, untuk melaksanakan kegiatan atau tugas dinas dalam rangka kepentingan Perseroan ke luar Tempat Kedudukan Pegawai yang berjarak sekurang-kurangnya 30 km dari kantor tempat lokasi bekerja Pegawai; j. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disebut SPPD, adalah Surat Perintah kepada Pegawai untuk melaksanakan Perjalanan Dinas; k. Lumpsum, adalah pembayaran tunai dan sekaligus serta tidak mengandung unsur natura. I. Detasering, adalah penugasan sementara waktu. Pasal 2 Maksud dan Tujuan
(1)
Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Perjalanan Dinas Pegawai.
(2)
Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk memberikan kemudahan/fasilitas bagi pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas. Pasal3 Jenis Perjalanan Dinas
(1)
Jenis Perjalanan Dinas berdasarkan lokasi terdiri dari: a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)
Perjalanan Dinas berdasarkan kegiatan terdiri dari: a. Perjalanan Dinas Biasa; b. Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan; c. Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan; d. Perjalanan Dinas Pindah karena Mutasi Jabatan; e. Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja; f.
Detasering. Pasal4 Fasilitas Perjalanan Dinas
3
(1)
Fasilitas Perjalanan Dinas Pegawai diberikan berdasarkan Jenjang Jabatan dengan nilai setinggitingginya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang terdiri atas: a. Biaya Harian, yang meliputi biaya konsumsi, biaya cucian, dan uang saku; b. Fasilitas/Biaya Penginapan, yang jumlah harinya merupakan jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari; c. Fasilitas/BiayaTransportasi.
(2)
Dalam hal terdapat komponen fasilitas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang ditanggung pihak lain, maka Perseroan memberikan komponen biaya yang tidak ditanggung.
(3)
Fasilitas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Pegawai Manajemen Atas, Manajemen Menengah, Manajemen Dasar, Fungsional I, Fungsional II, dan Fungsional III diatur sebagai berikut: a. Biaya Harian diberikan secara lumpsum; b. Fasilitas Penginapan menjadi beban Unit Pengirim, tetapi disediakan oleh Unit Penerima yang menyelenggarakan kegiatan atau Unit terdekat yang berada di kota tujuan Perjalanan Dinas tersebut dalam hal kegiatan diadakan bukan oleh Perseroan; c.
Biaya Transportasi dari kantor lokasi tempat bekerja Pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan di kota asal dan sebaliknya, serta Biaya Transportasi dari bandara/stasiun/pelabuhan di kota tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan secara lumpsum sesuai tarif berlaku;
d. Apabila menggunakan pesawat udara, tiket dari bandara di kota asal ke bandara di kota tujuan dan sebaliknya disediakan oleh Unit Pengirim, dan Pegawai diberikan airport tax sesuai tarif berlaku. Dalam hal Unit Pengirim tidak dapat menyediakan tiket tersebut sesuai waktunya, Perseroan memberikan penggantian biaya tiket sejumlah yang telah dikeluarkan Pegawai dengan melampirkan bukti tiket dan Surat Keterangan Pejabat yang Berwenang;
(4)
e. Apabila menggunakan selain pesawat udara, Biaya Transportasi dari stasiun/pelabuhan di kota asal ke stasiun/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya diberikan lumpsum sesuai tarif berlaku. Fasilitas Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk Pegawai Supervisori Atas, Supervisori Dasar, FungsionallV, Fungsional V, dan Fungsional VI diatur sebagai berikut: a. Biaya Harian dan Biaya Penginapan diberikan secara lumpsum; b. Biaya Transportasi dari kantor lokasi tempat bekerja Pegawai ke bandara/stasiun/pelabuhan di kota asal dan sebaliknya, Biaya Transportasi dari bandara/stasiun/pelabuhan di kota asal ke bandara/stasiun/pelabuhan di kota tujuan dan sebaliknya, serta Biaya Transportasi dari bandara/stasiun/pelabuhan di kota tujuan ke tempat tujuan dan sebaliknya, diberikan secara lumpsum sesuai tarif berlaku; c. Apabila Pegawai menggunakan pesawat udara, diberikan airporl tax sesuai tarif berlaku.
(5)
Ketentuan khusus Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah sebagai berikut: a. Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan ke luar ibukota Propinsi, kecuali ke kota yang menjadi lokasi Kantor PLN Unit Induk atau Kantor Pusat dari Anak Perusahaan PLN, maka Biaya Harian Perjalanan Dinas ditetapkan sebesar 80% dari tarif yang ditetapkan; b. Jenis transportasi yang ditentukan oleh Unit Pengirim disesuaikan dengan kondisi unit setempat dan atas pertimbangan kemudahan dan optimalisasi, Pegawai dapat diberikan fasilitas angkutan daratllautlsungai, selain pesawat udara; c. Apabila Pegawai menggunakan Kendaraan Dinas Perseroan, tidak diberikan biaya transportasi.
(6)
Ketentuan khusus Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah sebagai berikut: a. Biaya Harian dan Biaya Penginapan diberikan secara lumpsum sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2; b. Dalam hal negara tujuan Perjalanan Dinas sedang dalam keadaan musim dingin, pegawai diberikan biaya baju hangat maksimal sebesar USD 150; c. Biaya baju hangat tidak diberikan apabila masa pemberian baju hangat yang terakhir dengan permulaan Perjalanan Dinas luar negeri berikutnya belum mencapai 2 (dua) tahun atau apabila biaya Perjalanan Dinas tersebut ditanggung oleh Pihak lain; d. Dalam hal belum memiliki paspor dan atau visa, Pegawai diberikan biaya pembuatan/pengurusan paspor dan atau visa; e. BiC\yapembuatan/pengurusan paspor dan atau visa sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak diberikan kepada Pegawai bila pembuatan/pengurusan paspor dan atau visa dilakukan oleh Perseroan.
(7)
Tarif pesawat udara disesuaikan dengan Tarif lATA {International Air Travel Association} berlaku.
4
Pasal5
Jumlah Hari Perjalanan Dinas
(1)
Jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan lamanya masa kegiatan atau tugas dinas.
(2)
Dalam hal jumlah Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) tujuan dan dilaksanakan dalam waktu yang berurutan, hanya diberikan 1 (satu) SPPD.
(3)
Tambahan 1 (satu) hari berupa H -1 atau H+1 dari jumlah hari kegiatan dinas diberikan kepada Pegawai dalam hal: a. lama perjalanan dari kantor lokasi tempat bekerja pegawai ke tempat tujuan Perjalanan Dinas memerlukan waktu 4 (empat) jam s.d. 6 (enam) jam baik menggunakan pesawat udara saja ke kota yang terdapat bandara maupun menggunakan pesawat udara dan fasilitas angkutan daratllautlsungai sekaligus jika tempat tujuan berada di kota yang tidak terdapat bandara. b. jarak ke tempat tujuan dan sebaliknya 160 km dan tersedia jalan negara atau jarak ke tempat tujuan dan sebaliknya 120 km dan belum tersedia jalan antar propinsi, dalam hal Pegawai menggunakan fasilitas angkutan daratllautlsungai ke tempat tujuan Perjalanan Dinas.
(4)
Tambahan paling banyak 2 (dua) hari untuk H-1 dan H+1 dari jumlah hari kegiatan dinas diberikan kepada Pegawai dalam hal jarak tempuh dan lama perjalanan ke tempat tujuan Perjalanan Dinas melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)
Dalam hal Perjalanan Dinas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4), maka Pegawai tidak diberikan tambahan jumlah hari Perjalanan Dinas. Pasal6 Perjalanan Dinas Biasa
Perjalanan Dinas Biasa yang dilakukan oleh Pegawai di dalam negeri atau luar negeri mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan 5.
Pasal7
Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan
Perjalanan Dinas Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pegawai di dalam negeri atau luar negeri diatur oleh PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan, dengan nilai setinggi-tingginya mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan 5. Pasal8
Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan
(1)
Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan dilakukan oleh Pegawai dan atau keluarga Pegawai yang diharuskan berobat pada Sarana Pelayanan Kesehatan yang berada di luar tempat kedudukan Pegawai, baik di dalam negeri ataupun luar negeri.
(2)
Pegawai dan atau keluarga pegawai yang diharuskan Rawat Inap di dalam negeri diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai tarif untuk paling lama 3 (tiga) hari, untuk waktu tunggu memperoleh perawatan kesehatan di rumah sakit, dan waktu tunggu kesempatan kembali ke tempat kedudukan Pegawai.
(3)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diperpanjang setelah memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang dengan ketentuan Biaya Harian dan Biaya Penginapan untuk perpanjangan waktu diberikan 50% dari biaya yang ditetapkan.
5 (4)
PegawaidanataukeluargaPegawaiyangdiharuskan RawatJalandi dalamnegeridiberikanbiaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(5)
Dalam hal Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (4) diperlukan pengantar, maka biaya Perjalanan Dinas diberikan hanya untuk 1 (satu) orang pengantar paling lama 3 (tiga) hari, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengantar dari Pegawai, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebesar 100%. b. Pengantar dari keluarga Pegawai, diberikan Biaya Transportasi sebesar 100%, Biaya Harian sebesar 50%.
(6)
Pegawai dan atau keluarga Pegawai yang diharuskan Rawat Jalan atau Rawat Inap di luar negeri diberikan biaya Perjalanan Dinas sesuai tarif untuk paling lama 7 (tujuh) hari.
(7)
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat diperpanjang setelah memperoleh izin dari Pejabat Yang Berwenang dengan ketentuan Biaya Harian dan Biaya Penginapan untuk perpanjangan waktu diberikan 50% dari biaya yang ditetapkan.
(8)
Dalam hal Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diperlukan pengantar, maka biaya Perjalanan Dinas diberikan hanya untuk 1 (satu) orang pengantar paling lama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pengantar dari Pegawai, diberikan biaya Perjalanan Dinas sebesar 100%; b. Pengantar dari keluarga Pegawai, diberikan Biaya Transportasi sebesar 100%, Biaya Harian sebesar 50% dan Biaya Penginapan sebesar 50%.
(9)
Dalam hal Pegawai dan atau keluarga yang menjadi pasien meninggal dunia saat melaksanakan Perjalanan Dinas Perawatan Kesehatan, diberikan biaya pemetian jenazah dan biaya angkut jenazah.
Pasal9
Perjalanan Dinas Pindah Karena Mutasi Jabatan
(1)
Perjalanan Dinas Pindah karena Mutasi Jabatan adalah hak bagi Pegawai yang dipindahkan untuk kepentingan dinas bersama keluarga dari tempat kedudukan lama Pegawai ke tempat kedudukan baru, berdasarkan keputusan mutasi sesuai kewenangan yang berlaku.
(2)
Biaya Perjalanan Dinas Pindah karena Mutasi Jabatan bagi Pegawai terdiri atas: a. Sumbangan Pindah selama 14 hari dari tarif biaya harian; b. Biaya Harian dan Biaya Penginapan paling lama 7 hari; c.
Biaya Transportasi Sekali Jalan (BTSJ);
d.
Biaya Pindah Barang Rumah Tangga (BPBRT);
e. Bantuan Pengganti Fasilitas Perumahan (BPFP). (3)
Biaya Perjalanan Dinas Pindah karena Mutasi Jabatan bagi keluarga Pegawai terdiri atas: a. Sumbangan Pindah selama 14 hari sebesar 50% dari tarif biaya harian yang diberlakukan bagi Pegawai; b. Biaya Harian paling lama 7 hari sebesar 75% dari tarif biaya harian yang diberlakukan bagi Pegawai; c.
Biaya Penginapan paling lama 7 hari sesuai biaya yang ditetapkan bagi Pegawai;
d. Biaya Transportasi Sekali Jalan (BTSJ) sesuai biaya yang ditetapkan bagi Pegawai; (4)
Perjalanan Dinas Pindah bagi Anak Pegawai yang sudah dewasa dan masih menjadi tanggungan, dan atau seorang pembantu rumah tangga diberikan Biaya Transportasi Sekali Jalan (BTSJ) sesuai tarif yang ditentukan bagi Pegawai yang bersangkutan.
(5)
BPBRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d terdiri atas biaya pengepakan, penggudangan, dan angkut barang sesuai dengan jumlah volume barang.
(6)
Pengangkutan BPBRT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d sesuai dengan jumlah volume barang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 dengan biaya yang dibayarkan sebesar 100% dari tarif resmi yang berlaku atau berdasarkan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh unit pengirim. Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, c dan d ditanggung oleh unit pengirim.
(7)
6 (8)
BPFPditanggungoleh unit penerimadan diberikansebesar5 x Gaji Dasar sebagai Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) setelah diterbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Pegawai yang dimutasikan dari unit pengirim, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ibukota propinsi diberikan 100%; b. Kota-kota di luar ibukota Propinsi, kecuali kota yang menjadi lokasi Kantor PLN Unit Induk atau Kantor Pusat dari Anak Perusahaan PLN, diberikan sebesar 80%
(9)
BPFP diberikan kepada Pegawai yang dimutasikan untuk kepentingan dinas, dalam hal Mutasi tersebut mengakibatkan Pegawai tersebut pindah tempat tinggal/rumah sehingga diperlukan rumah atau tempat tinggal di tempat kedudukan yang baru, dengan persyaratan: a. Di tempat kedudukan baru tidak mendapatkan fasilitas Rumah Dinas, Rumah Jabatan, Rumah Instalasi, ataupun fasilitas penyewaan rumah dari Perseroan; b. Mutasi tersebut dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lain; c. Disertai Surat Keterangan Domisili/TempatTinggal yang baru; d. Jarak kepindahan: 1) Jarak ke tempat tujuan dan sebaliknya 160 km dan tersedia jalan negara. 2) Jarak ke tempat tujuan dan sebaliknya 120 km dan belum tersedia jalan antar propinsi.
(10) Dalam hal suami/isteri yang keduanya Pegawai dimutasikan, BPFP diberikan kepada keduanya. (11) BPFP tidak diberikan kepada Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) dan kepada: a. Pegawai yang mutasi atas permohonan sendiri; b. Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja. Pasal 10
Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja
(1)
Perjalanan Dinas Pindah karena Pegawai akan pensiun atau akan mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP), diberikan untuk Pegawai yang memilih tempat tinggal untuk menetap di luar tempat kedudukan semula di dalam negeri bagi yang bersangkutan beserta keluarganya.
(2)
Perjalanan Dinas Pindah karena Pegawai meninggal dunia diberikan untuk keluarga Pegawai yang memilih tempat tinggal untuk menetap di dalam negeri, dengan ketentuan hak Pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum digunakan.
(3)
Biaya Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja terdiri atas : a. Sumbangan Pindah selama 14 hari dari tarif biaya harian; b. Biaya Harian paling lama 7 hari; c.
(4)
Biaya Transportasi Sekali Jalan (BTSJ);
d. Biaya Pindah Barang Rumah Tangga (BPBRT). Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja didasarkan pada permohonan dari Pegawai yang bersangkutan, dilengkapi dengan surat keterangan pindah keluarga dari kecamatan dan surat keterangan pindah sekolah bagi anak yang masih sekolah, serta surat permintaan pindah perawatan kesehatan di tempat kedudukanyang baru.
(5)
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal berhenti bekerja.
(6)
Biaya Perjalanan Dinas Pindah karena Berhenti Bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh unit asal. Pasal11 Detasering
(1)
Detasering dilakukan oleh Pegawai yang ditugaskan bekerja di luar Tempat Kedudukan Pegawai untuk sementara dengan jangka waktu yang diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)
Pelaksanaan Detasering mengikuti ketentuan Perjalanan Dinas Biasa Dalam Negeri.
7 Pasal12 Pejabat Yang Berwenang (1)
Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang disetujui atau ditandatangani oleh Pejabat
YangBerwenang,denganketentuansebagaiberikut:
.
a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri oleh: 1) Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum untuk pegawai di PLN Pusat; 2) General Manager untuk Pegawai di PLN Unit Induk, PLN Unit Pelaksana, dan PLN Sub Unit Pelaksana. b. Perjalanan Dinas Luar Negeri oleh Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum untuk seluruh Pegawai. (2)
Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat menunjuk Pejabat di bawahnya secara tertulis untuk menyetujui atau menandatangani SPPD. Pasal 13 Pelaksanaan
(1)
Pelaksanaan SPPD mengikuti prosedur sebagaimanatercantum dalam Lampiran 4.
(2)
Dalam memberikan penugasan Perjalanan Dinas, Pejabat Yang Berwenang wajib memeriksa pagu SPPD yang tersedia di Unit Kerja masing-masing atau di Sub Direktoratlsetingkat untuk PLN Pusat.
(3)
Dalam hal Pegawai sudah melaksanakan SPPD paling banyak 2 (dua) kali dan belum memberikan laporan SPPD, Pegawai yang bersangkutan tidak diperkenankan mendapatkan SPPD sampai dengan salah satu atau seluruh SPPD sebelumnya dilaporkan.
(4)
Pengajuan usulan SPPD yang telah mendapatkan Persetujuan Pejabat Yang Berwenang dilakukan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.
(5)
Pegawai harus mencantumkan keterangan jumlah hari sebenarnya sebelum adanya penyesuaian jumlah hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk divalidasi pengelola SPPD, dengan melampirkan bukti undangan/perintah melakukan Perjalanan Dinas sebelum keberangkatan.
(6)
Unit pengirim melalui Pengelola SPPD dapat menentukan jenis transportasi yang lebih sesuai dengan kondisi Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (5) huruf c.
(7)
Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, menjunjung nama baik Negara dan Perseroan serta mematuhi code of conduct perusahaan.
(8)
Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sesuai dengan jumlah hari yang diperlukan dan ditetapkan dalam SPPD dengan dibuatkan rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6.
(9)
Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri wajib melaporkan kedatangannya pada unit penerima atau perusahaan atau institusi yang dituju untuk melakukan konfirmasi/legalisir SPPD serta mempertanggungjawabkan SPPD tersebut setelah kembali ke Tempat Kedudukan Pegawai dengan mendapatkan persetujuan dan atau tanda tangan dari Pejabat Yang Berwenang pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 dengan disertai laporan pelaksanaan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 kepada Atasan Langsung, untuk kemudian menyerahkan formulir SPPD dan bukti tanda pembayaran transportasi kepada Pengelola SPPD.
(10) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri wajib memberikan laporan mengenai tugas-tugasnya secara tertulis kepada Direksi, dengan tembusan kepada atasan langsung secara hirarki dan memberikan presentasi terlebih dahulu di unit atau fungsi kerjanya paling lama 2 (hari) setelah tiba kembali di tempat kedudukan. (11) Dalam hal terjadi kekurangan akibat realisasi harga tiket lebih tinggi daripada tarif yang telah ditentukan atau peak season, maka Perseroan akan memberikan penggantian kekurangan tersebut dengan cara restitusi, dengan ketentuan tanggal keberangkatan dan pulang sesuai dengan rentang waktu yang tercantum dalam SPPD dan pegawai wajib melengkapi laporannya dengan melampirkan bukti tanda pembayaran transportasi. (12) Pembatalan SPPD atas perintah Pejabat Yang Berwenang akan diberikan penggantian biaya tiket transportasi yang telah dikeluarkan Pegawai dengan melampirkan bukti tanda pembayaran transportasi yang asli.
8 (13) Dalam hal penugasan melampaui waktu yang ditetapkan dalam SPPD, maka perpanjangan waktu harus berdasarkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang dan diberikan tambahan Biaya Perjalanan Dinas untuk jumlah tambahan hari tersebut. (14) Dalam hal penugasan dapat diselesaikan lebih singkat dari waktu yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pegawai harus segera kembali ke tempat kedudukan di unit kerjanya dan kelebihan biaya Perjalanan Dinas dikembalikan ke unit pengirim. Pasal 14 Pengawasan
(1)
Pengawasan pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan oleh Pejabat yang mengajukan permohonan Perjalanan Dinas.
(2)
Pejabat pemberi perintah Perjalanan Dinas wajib mengendalikan Perjalanan Dinas dalam lingkungan unit masing-masing sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
(3)
Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD dapat menolak permintaan Perjalanan Dinas untuk Pegawai, dalam hal anggaran untuk unit kerja yang bersangkutan sudah habis atau keperluan lain yang lebih prioritas. Pasal 15 Lain-lain
(1) (2)
Pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas tetap memperoleh hak-hak sebagai Pegawai dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, kecuali biaya lembur dan biaya makan lembur. Dalam hal Pegawai dalam melakukan Perjalanan Dinas mengalami kecelakaan dinas, diberikan biaya ganti rugi untuk barang-barang milik pribadi yang hilang dan atau rusak yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)
Pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan ini akan mengakibatkan Pegawai yang bersangkutan dikenakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin sesuai ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Disiplin Pegawai.
(4)
Ketentuan dalam Keputusan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberian SPPD terhadap Non Pegawai. Pasal 16 Ketentuan Peralihan
(1)
Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas berdasarkan SPPD yang diterbitkan sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap diberlakukan mengikuti ketentuan sebelumnya meskipun pelaksanaannya dilakukan setelah berlakunya Keputusan ini.
(2)
Dengan telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai fasilitas Perjalanan Dinas, maka: a. Pegawai yang menduduki Grade Advanced 1 pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelumnya, mendapatkan fasilitas Perjalanan Dinas sesuai Jenjang Jabatan Fungsionalll; b. Pegawai yang menduduki Grade Optimization 1 pada tanggal 1 Januari 2009 dan sebelumnya, mendapatkan fasilitas Perjalanan Dinas sesuai Jenjang Jabatan Fungsionallll; c.
Pegawai mendapatkan fasilitas Perjalanan Dinas sesuai dengan Jenis Jabatannya.
9 Pasal 17 Ketentuan Penutup Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 042.K/010/DIR/2001tentang Perjalanan Dinas pegawai dan ketentuan perubahannya serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan inidinyatakan tidak berlaku lagi. Keputusan inimulaiberlaku terhitung sejak tanggal1 bulan berikutnya setelah ditetapkan. Ditetapkan di pada tanggal
: Jakarta . 09 Desember 2009
..
Ii,
Lampiran 1 Keputusan Oireksi PT PLN (Persero)
Nomor
: 288 .K/DIR/2009
Tanggal: 09 Desember
2009
FASILITAS PERJALANAN DINAS (DALAM RUPIAH)
Tarif I Kelas Perjalanan Dlnas No.
Fasilitas Perjalanan Dinas
Manajemen Atas I Fungsionall
Manajemen Menengah I Fungsionalll
Manajemen Dasarl Fungsionallil
Supervisori Alas I FungslonallV
Supervisori Dasarl Fungsional V
Fungsional VI
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
300,000
250,000
200,000
1
BiayaHarian
2
Biaya Penginapan
-
-
-
3
Kelas Penginapan
max bintang 5
max bintang 4
max bintang 3
4
Kelas Kamar Penginapan
standarlsetara*) standarlsetara*) standarlsetara*)
5
Jenis Transportasi :
-
-
-
-
-
-
Udara **)
Udara U)
Udara U)
Udara U)
Udara **)
Udara U)
Kelas Transportasi:
a
Udara
Ekonomi ***)
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
b
Darat
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
Eksekutif
c
Laut I Sungai
Utama
Kelas I
Kelas I
Kelas II
Kelas II
Kelas II
6
7
Airport Tax
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
8
Biaya Transportasi ke dan dari Bandara I Pelabuhan I Terminal I Stasiun
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Tarif Berlaku
Keterangan : ')
-
Dalam hal tidak tersedianya fasilitas kelas penginapansesuai denganjenjang jabatan, diberikan fasilitas kamar penginapan satu kelas di atas yang seharusnya (deluxe I setara).
")
Sesuai dengan kondisi unit setempat dan atas pertimbangan kemudahan dan optimalisasi, diberikan fasilitas angkutan darat I laut ! sungai. Dalam hal tidak tersedianya fasilitas angkutan udara, seluruh Pegawai diberikan fasilitas angkutan darat !Iaut ! sungai. Tarif biaya transportasi disesuaikan dengan kondisi harga pasar yang berlaku.
.**)
Untuk Pe~alanan Dinas Luar Negeri dengan jarak tempuh lebih dari 6 (enam) jam setiap penerbangan hari (overnight flight) diberikan hak untuk menggunakan tiket kelas bisnis.
dan atau pe~alanan malam
Oitetapkan di : Jakarta Pada tanggal :.09 Desember
2009
Lampiran 2 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
: 288.K/DIR/2009
Tanggal : .09 Desember 2009 BIAYA HARlAN DAN BIAYA PENGINAPANPERJALANAN DINAS LUAR NEGERI (DALAM US $ )
Blaya Harian dan Biaya Penginapan No.
1
2
Negara Tujuan
Amerika
Eropa Barat dan Skandinavia
Amerika Serikat
Argentina
Kanada
Brazillia
Kuba
Chili
Meksiko
Kolumbia
Venezuela
Suriname
Belanda
Australia
Belgia
Denmark
Inggris
Finlandia
Norwegia
italia
Perancis
Jerman
Spanyol
Swedia
Perjalanan
Dinas Luar Negeri
Manajemen Atas I Fungsionall
Manajemen Menengah I Fungslonalll
370
278
223
190
190
190
370
278
223
190
190
190
293
220
176
150
150
150
275
207
166
142
142
142
294
221
177
151
151
151
264
198
159
136
136
136
351
264
212
181
181
181
276
207
166
142
142
142
276
207
166
142
142
142
Manajemen Dasarl Fungsionalill
Supervisori Atas I FungslonallV
Supervisori Dasarl Fungsional VI Fungslonal V
Swiss
3
Eropa Timur dan
Rusia
Bulgaria
Holandia
Cekoslovakia
Rumania
Hongaria
Yugoslavia
Rusia
4
5
Afrika
Timur Tengah
Algeria
Etiopia
Maroko
Kenya
Mesir
Madagaskar
Nigeria
Namibia
Senegal
Tanzania
Tunisia
Zimbabwe
Emirat Arab
Afganistan
lrak
Iran
Jordania
Syria
Kuwait
Turki
Saudi Arabia 6
7
8
9
Asia Selalan
Asia Ulara
Asia Tenggara
Asia Pasifik dan Australia
Banglades
Pakistan
India
Sri Lanka
Hongkong
Korea Selatan
Jepang
Korea Utara
Taiwan
RRC
Burma
Brunei Darussalam
Malaysia
Laos
Singapura
Philipina
Thailand
Vietnam
Australia
New Celedonia
NewZealand
Papu;! Nugini
Ditetapkan di : Jakarta ada tanggal: 091 Desember
20C
Lampiran 3 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor
:288.K/DIR/2009
Tanggal : 09
VOLUME BARANG FASILITAS PERJALANAN
Desember 2009
DlNAS PINDAH
Volume Barang No.
Kriteria
Manajemen Atas f Fungsionall
Manajemen Menengah f Fungsionalll
Manajemen Dasarf Fungsionallll
Supervisori Atas f FungsionallV
Supervisori Dasarf Fungsional V
Fungsional
1
Pegawai Nikah dengan Anak 3
30 M3
30 M3
30 M3
25 M3
25 M3
25 M3
2
Pegawai Nikah dengan Anak 2
25M3
25 M3
25 M3
20M3
20 M3
20 M3
3
Pegawai Nikah dengan Anak 1
20M3
20M3
20 M3
15 M3
15 M3
15 M3
4
Pegawai Duda I Janda dengan Anak 3
25M3
25 M3
25 M3
20 M3
20 M3
20 M3
5
Pegawai Duda f Janda dengan Anak 2
20 M3
20 M3
20 M3
15 M3
15 M3
15 M3
6
Pegawai Duda f Janda dengan Anak 1
15 M3
15 M3
15 M3
10 M3
10 M3
10 M3
7
Pegawai Nikah tanpa Anak
15 M3
15M3
15 M3
10 M3
10 M3
10 M3
8
Pegawai Lajang I Duda I Janda tanp Anak
5 M3
5 M3
5 M3
5 M3
5 M3
5 M3
VI
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal: 1>9 Desember 2009
Lampiran 4 Keputusan Direksi PT PLN (Persero)
Nomor : 288.K/DIR/2009 Tanggal : 9 Desember 2009
PROSEDUR SPPD
PEGAWAI
ATASAN
PENGELOLA SPPD
KEUANGAN
UNIT PENERIMA
Pencetakan Form SPPD
Ya
Kalkulasi Biaya SPPD
Pembatalan SPPD
Pembayaran Biaya SPPD
Tidak Pengajuan Usulan SPPD Penentuan jenis transportasi dan validasi jumlah hari Penerimaan form
Y
SPPD dan biaya SPPD
Tidak.
Konfirmasi Pembatalan SPPD
Pengembalian Biaya SPPD
Konfirmasi/Legalisir Pelaksanaan SPPD
Ya
Pembuatan Laporan SPPD
Form Laporan SPPD
Revisi Laporan SPPD
Ya
Tidak
Reset SPPD
Pembayaran Reimbursment
PT PLN (PERSERO)
Lampiran 5 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nemer: 288.KIDIR/2009 Tanggal : 9 Desember 2009
..
...
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS DALAM I LUAR NEGERI Nomor: ..............................
1. Pejabat Yang Berwenang memberi Perintah
Nama Grade I NIP Jabatan
2.
pegawai yang diperintah
Nama Grade I NIP Jabatan
3.
Maksud Perjalanan Dinas
4.
Transportasi yang dipergunakan
5.
a. Tempat berangkat (tempat kedudukan) b. Tempat tujuan
a. b.
6.
a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali
a. b. c.
7.
Biaya
(dengan perincian sebagaimana terlampir)
8. -
9.
Pengikut: (Pegawai/Keluarga Pegawai yang ikut Perjalanan Dinas/Perawatan Kesehatan/Pensiun)
Umur -
Hubungan Keluarga/Keterangan -
Keterangan lain-lain
Dikeluarkan di Pad a tanggal
(...
)
PT PLN (PERSERO) ............... ...............
Lampiran 6 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 288.KIDIR/2009 Tanggal : 9 Desember 2009
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM/LUAR NEGERI SPPD Nomorrranggal Tempat Tujuan Lama Perjalanan Dinas Nama Jabatan NO.
RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS (PD)
1
DALAM NEGERI 1. Biaya Transportasi - TiketPesawatlbus/dsb pp = - BiayaTransportlokal*) pp = - Airporttax =
JUMLAH
KETERANGAN
org x Rp org x Rp org x Rp
*) = Kantor ke bandara/stasiun/pelabuhan kota asal & tujuan ke tempat tujuan
2. Biaya Harian PD BiasalDiklat =
hari x
% xRp 3. Biaya Penginapan PD Biasa/Diklat = hari x % x Rp 4. Biaya Harian &I Penginapan PD Perawatan Kesehatan/Perpanjangan - Pegawai (pasien) = hari x % x Rp - Keluarga (pasien) = hari x % x Rp - Pegawai (pengantar) = hari x % x Rp - Keluarga (pengantar) = hari x % x Rp 5. Biaya Harian &I Penginapan PD Mutasi xRp - Pegawai = hari x 100% - Istri/suami Pegawai = hari x 75% x Rp org x Rp - Anak pegawai (max 3) = hari x 75% x 6. Sumbangan Pindah = 14 hari x 100% x Rp - Pegawai = 14 harj x 50% xRp - Istrj/suami pegawaj = 14 hari x 50% x - Anak Pegawai (max 3) org xRp 7. Pengepakan - Lumpsum 100%
=
M3
x Rp
JUMLAH (I) II
LUAR NEGERI 1. Biaya Transportasi - Pesawat, pp = org x - Oari kantor ke bandara, pp = org x - Airport tax = org x 2. Biaya Harian &I Penginapan PD Biasa/Diklat - Lumpsum 100% = hari x (kurs 1 US$ = Rp ) 3. Biaya Harian &I Penginapan PO Perawatan Kesehatan/Perpanjangan - Pegawai (pasien) = hari x % x Rp - Keluarga (pasien) = hari x % x Rp - Pegawai (pengantar) = hari x % x Rp - Keluarga (pengantar) = hari x % x Rp 4. B;aya Baju Hangat JUMLAH (II)
III
TOTAL ( 1+ II ) Telah dibayar oleh Unit Pengirim, sejumlah: 1. Rp ( ) 2. US $ ( )
Bagian Keuangan
US$ US$ US$ US$
US$
Rp US$ .
.
Telah menerima dari Unit Pengirim, sejumlah: 1. Rp ( ) 2. US $ ( )
Yang Melaksanakan SPPD
PT PLN (PERSERO)
Lampiran 7 Keputusan Direksi PT PLN (persero) Nomor : 288.KIDIR/2009 Tanggal : 9 Desember 2009
..... ...............
Berangkat Dari
.. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. ..
(tempat kedudukan) Pad a Tanggal
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
...
Ke Cap & tanda tangan
. .. . . .. .. . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. .. . . . . ..
.......
II Tiba di Pada tanggal
.. .. . . .. . . . . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. ..
....
Cap & tanda tangan
Berangkat Dari
.. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . .. .. . ..
Ke
.. . .. . .. . . . . .. . .. .. . . .. . .. . . . . .. . . .......
Pada tanggal
.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Cap & tanda tangan
....
III Tiba di Pada tanggal
..
........
Berangkat Dari
........
Ke
Pada tanggal
Cap & tanda tangan
.. . .. . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. .. ....
........ .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .
....
Cap & tanda tangan . .. . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . ....
IV Tiba di
.. . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . .. .. .
Pada tanggal
.. ..
........
Cap & tanda tangan
. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. ..
Berangkat Dari
........
Ke
.. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. . . .. .. ....
Pada tanggal
.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . ..
Cap & tanda tangan . . .. .. . .. . . . . . .. . .. .. . . .. . . .. . . . .. .. .. ..
. . . . .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
Tiba kembali di tanggal ...................... (tempat kedudukan) Telah diperiksa dengan keterangan bahwa Perjalanan Dinas telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.
Keterangan lain-lain
Pejabat Yang Berwenang memberi perintah
.............
Catatan : 1. Perjalanan Dinas yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan perintah Pejabat Yang Berwenang menjadi tanggungan pegawai yang bersangkutan 2. Unit penerima tidC3kdiperbolehkan memberi persekot untuk Pegawai yang sedang melakukan Perjalanan Dinas kecuali seizin Unit Pengirim. 3. SPPD ini harus diserahkan kembali selambat-Iambatnya 14 (empat belas) hari, setelah tiba kembali di tempat kedudukan.
Lampiran 8 Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 288.K/DIR/2009 Tanggal : 9 Desember 2009
PT PLN (Persero) ,............. Perihal:
Laporan
pelaksanaan
Kepada Yth.
perjalanan
......................................................
Dengan
,................
hormat,
Bersamaini, kami yang bertandatangan di bawahini: 1 Nama 2 Nomor Induk 3 Jabatan 4 Unit Organisasi Melaporkanpelaksanaanperjalanan tanggal , bahwa kami :
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
denganNomorSPPD ...................................................................
5 6 7 8
Berangkat tanggal Ke
9
HASIL DAN TINDAK LANJUT PERJALANAN DINAS :
Lamanya Kembali
........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................
perjalanan tanggal
,.................................................. ........................................................................................................................................
(Apabila tidak cukup dapat dilampirkan)
Sebagai kelengkapan laporan kami terlampir kami sampaikan : a. Pertanggung jawaban keuangan (bila ada); b. Surat tanda bukti pembayaran fiskalluar negeri (bila ada); c. Photo copy lembar-Iembar paspor (bila ada). Demikian laporan kami, atas perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.
Pejabat / Pegawai yang ditugaskan Asli kepada Tembusan Yth.
: (PejabatYang Berwenang) :1 2 3