29. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No. 1.
2.
3.
Komponen Dasar Hukum
Maksud dan tujuan
Klasifikasi/sasaran
Uraian (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
(3)
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah Tanah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);
(4)
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah.
(1)
Air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan maksud untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah dan pembangunan yang berkelanjutan.
(2)
Pengendalian air tanah bertujuan agar terjadi kesinambungan ketersediaan air tanah dan keberlanjutan pemanfaatan air serta kelestarian air tanah bagi sebesarbesarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
(3)
keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap terpelihara dan dapat mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
(1)
Subjek pengendalian air tanah adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemakaian dan pengusahaan air tanah.
(2)
Objek pengendalian air tanah adalah air tanah yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh perseorangan, badan sosial, instansi pemerintah dan Badan Usaha dilakukan dengan cara penggalian/ pemantekan/ pemasakan, pengeboran atau penurapan dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya.
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran I
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran II
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Tidak ada biaya retribusi
169
No.
Komponen
Uraian
9.
Produk Pelayanan
Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, Kop Warna, Gambar Latar Logo Cimahi warna, Font: Arial Narrow, ukuran 10 point, Cap Basah sebelah kiri, Cap Emboss sebelah kanan
10.
Masa berlaku
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran III
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : minimal D3, Semua Jurusan (Front Office), diutamakan Jurusan Teknik Geologi minimal D3, Semua Jurusan (Back Office) b. Pelatihan : Diklat PTSP, Diklat PTSP PM c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c d. Jabatan : Fungsional Umum
13.
Pengawasan Internal
- Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) - Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) - Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin
14.
Jumlah Pelaksana
- 2 orang (Front Office) - 1 orang (Back Office)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Security printing dalam dokumen izin, kunci pintu digital, CCTV
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
170
LAMPIRAN I 32. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR IZIN PENGGUNAAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
1
Kasi Pengolahan
Kelapa KPPT
Loket Penyerahan Izin
Petugas Arsip
3
4
5
6
7
8
9
10
Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan (3 rangkap)
Menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratannya, Jika lengkap dibuatkan 2 resi dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk ditandatangani, juka tidak lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon Melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratannya dan menandatangani resi yang 3 selanjutnya diserahkan kembali ke petugas loket 3 untuk dilakukan penomoran resi
UPT Wilayah III Bandung, Dinas ESDM Prov. Jabar
Entry Data
2
Kasi Pelayanan
1
Loket 3
Kegiatan
Pemohon
No
Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
Mutu Baku
BPPT Provinsi Jawa Barat
Pelaksana KPPT Kota Cimahi
Kelengkapan
11
12
13
14
Waktu (hari kerja)
15
Buku register, check list kelengkapn berkas (map)
16
1
Draft resi
Formulir Permohonan beserta kelengkapannya dan draft resi
Resi yang telah ditandatangani dan diberi nomor
Membuat dan mengirimkan surat pengantar disertai salinan berkas permohonan izin (2 rangkap) ke BPPT Provinsi Jawa Barat
Formulir Permohonan beserta kelengkapannya
5
Membuat tanda terima berkas dan mengirimkan salinan berkas permohonan izin (1 rangkap) ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
salinan berkas permohonan izin beserta kelengkapannya dan surat pengantar dari KPPT Kota Cimahi
Tanda terima berkas
Membuar Surat Perintah pemeriksaan lapangan dan 6 mengirimkan salinan berkas permohonan izin ke UPT Wilayah III Bandung
salinan berkas permohonan izin beserta kelengkapannya dan surat pengantar dari KPPT Kota Cimahi
Surat perintah pemeriksaan lapangan
Memberitahukan jadwal pemeriksaan lapangan kepada Tim Teknis Kantor LH Kota Cimahi dan Petugas KPPT untuk bersama7 sama melaksanakan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) . Selanjutnya BAPL dikirimkan ke BPPT Provinsi Jawa Barat
Surat perintah pemeriksaan lapangan dan salinan berkas permohonan izin beserta kelengkapannya
Jadwal pemeriksaan lapangan dan BAPL
BAPL dari UPT Wilayah III Bandung Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat
Rekomendasi Teknis Gubernur Jabar atau surat pemberitahuan berkas tidak memenuhi peryaratan teknis
Menerima hasil BAPL, jika memenuhi persyaratan teknis dikeluarkan rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Barat, jika tidak memenuhi persyaratan teknis dikeluarkan surat pemberitahuan ke KPPT Kota Cimahi
Menerima rekomendasi teknis dari Gubernur Jawa Barat untuk selanjutnya diserahkan ke petugas entry data, atau menerima 9 surat pemberitahuan berkas tidak memenuhi persyaratan teknis untuk selanjutnya membuat dan menyampaikan draft surat penolakan kepada Kepala KPPT
BAPL, rekomendasi teknis Gubernur Jabar atau surat pemebritahuan surat pemberitahuan berkas tidak memenuhi persyaratan teknis dari BPPT Prov. Jabar BAP, analisa beban pencemaran dan rekomendasi teknis
10 Menandatangani surat penolakan untuk diserahkan ke pemohon
11
Membuat draft surat izin dan menyerahkannya ke Kasi Pengolahan
12
Memeriksa draft surat izin, jika sudah benar sesuai dengan tata naskah memerintahkan untuk melakukan pencetakan surat izin, jika belum sesuai memerintahkan kepada petugas entry untuk melakukan koreksi terhadap draft surat izin
Draft surat izin
Tidak
8
Surat pengantar ke BPPT Provinsi Jawa Barat
1
draft surat penolakan
1
Surat penolakan yang telah ditandatangani
Draft surat izin yang sudah dikoreksi
Menandatangani dan menyerahkan surat izin kepada petugas 14 Loket Penyerahan Izin
Surat Izin
Menerima dan melakukan register surat izin yang telah 15 ditandatangani untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan menyerahkan berkas izin kepada petugas arsip
Surat Izin yang sudah ditandatangani
Draft surat izin
1
Draf surat izin yang sudah dikoreksi
Surat Izin 1
Surat Izin yang sudah ditandatangani Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
1 Menerima Surat Izin Pengambila Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah
17
Menerima arsip surat izin dan mendokumentasikan arsip surat izin
Jadwal rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan diinformasikan ke pemohon oleh Petugas Loket 3
Ya
13 Mencetak dan menyerahkan surat izin kepada Kepala KPPT
16
17
Ya
4
8
Keterangan
Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai beserta kelengkapannya
Formulir permohonan
Tidak
Output
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Arsip berkas surat izin Total Waktu Proses
Data base surat izin 14
Keterangan : Proses dilakukan di KPPT Kota Cimahi Proses dilakukan di luar KPPT Kota Cimahi
171
Petugas Loket Pengambilan memberikan informasi kepada pemohon untuk mengambil surat izin yang sudah jadi
LAMPIRAN II : PERSYARATAN IZIN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH PERSYARATAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH (BARU) A. Izin Pemakaian air tanah dari sumur bor : 1. proposal kegiatan pengeboran yang dilampiri dengan : a) informasi mengenai rencana pengeboran; b) buku rencana pengambilan air tanah ; c) Peta Siteplan lokasi titik sumur bor/penggalian, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi skala 1 : 50.000; d) fotokopi Sertifikat klasifikasi dan/atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK; e) HO Perusahaan Jasa Pengeboran; f) fotokopi Kartu Pengenal Instalasi Bor Perusahaan Pengeboran Air tanah; g) fotokopi Izin Juru Bor (IJB) dan Kartu Pengenal Juru Bor (KPJB); h) Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan; i) Surat Keterangan dari PDAM. 2. Dokumen UKL/UPL Air Tanah; 3. fotokopi KTP Penanggungjawab; 4. fotokopi NPWP Pemohon; 5. fotokopi Izin Lokasi/IMB; 6. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 7. gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor; 8. gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor; 9. berita acara uji pemompaan; 10. berita acara pengawasan pemasangan saringan; 11. berita acara pengawasan pemasangan pompa; 12. berita acara pengawasan pemasangan meter air; 13. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan 14. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. B. Izin pemakaian air tanah dari bangunan penurapan mata air : 1. fotokopi KTP Penanggungjawab; 2. fotokopi NPWP Pemohon; 3. fotokopi Izin Lokasi/IMB; 4. Peta Lokasi penurapan Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi slaka 1 : 50.000; 5. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 6. fotokopi berita acara Pemasangan Meter Air; 7. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan 8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
172
C. Izin pemakaian air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan bukan usaha/komersial: 1. fotokopi KTP Penanggungjawab; 2. fotokopi NPWP Pemohon; 3. fotokopi Izin Lokasi/IMB; 4. fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 5. Peta Lokasi titik sumur bor / penggalian skala 1 : 1.000; 6. neraca air; 7. Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan; 8. Surat Keterangan dari PDAM; 9. fotokopi Berita Acara Pemasangan Meter Air; 10. hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan 11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. PERSYARATAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH (PERPANJANGAN) A. Izin Pemakaian Air Tanah dari bangunan penurapan mata air: 1. fotokopi KTP Penanggungjawab; 2. fotokopi IMB; 3. fotokopi Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 4. laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 5. fotokopi Berita Acara Pemasangan Meter Air; 6. hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; 7. fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan 8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. B. Izin Pemakaian Air Tanah dari sumur bor : 1. FC. KTP Penanggungjawab; 2. FC. IMB; 3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir; 4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 6. Peta lokasi titik sumur; 7. FC. Berita acara pemasangan meter air; 8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. C. Perpanjangan izin pemakaian air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan bukan usaha/ komersial : 1. FC. KTP Penanggungjawab; 2. FC. IMB; 3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir ;
173
4.
FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 6. Peta lokasi titik sumur; 7. FC. Berita acara pemasangan meter air; 8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur; PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (BARU) A. Izin Pengusahaan air tanah dari sumur bor: 1. Proposal kegiatan pengeboran yang dilampiri dengan : a) Informasi mengenai pengeboran (Form D3); b) Buku rencana pengambilan air tanah ; c) Peta Lokasi titik sumur bor/penggalian skala 1 : 1000, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi slaka 1 : 50.000; d) FC. Sertifikat klasifikasi dan/atau Sertifikat Kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK; e) HO Perusahaan Jasa Pengeboran; f) FC. Kartu Pengenal Instalasi Bor Perusahaan Pengeboran Air tanah ; g) FC. Izin Juru Bor (IJB) dan Kartu Pengenal Juru Bor (KPJB); h) Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan; dan i) Surat Keterangan dari PDAM. 2. Dokumen UKL/UPL Air Tanah; 3. FC. KTP Penanggungjawab; 4. FC. NPWP; 5. FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP; 6. FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 7. Gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor; 8. Gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor; 9. Berita Acara uji pemompaan; 10. Berita Acara pengawasan pemasangan saringan; 11. Berita Acara pengawasan pemasangan pompa; 12. Berita Acara pengawasan pemasangan meter air; 13. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan 14. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. B. Izin air: 1. 2. 3. 4. 5.
pengusahaan air tanah dari bangunan penurapan mata FC. KTP Penanggungjawab; FC. NPWP; FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP; FC. Akte Pendirian Perusahaan; Peta Lokasi penurapan skala 1 : 1000, Peta Situasi skala 1 : 10.000 dan Peta Topografi slaka 1 : 50.000;
174
6. 7. 8.
FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air; dan Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi.
C. Izin pengusahaan air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan usaha/industri: 1. FC. KTP Penanggungjawab; 2. FC. NPWP; 3. FC. Izin Lokasi/IMB, HO, SIUP dan TDP; 4. FC. bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir; 5. Peta Lokasi titik sumur bor / penggalian skala 1 : 1.000; 6. Neraca Air; 7. Surat Persetujuan dari masyarakat sekitar diketahui RT/RW dan Kelurahan; 8. Surat Keterangan dari PDAM; 9. FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air; 10. Hasil analisa fisika dan kimia air tanah dari laboratorium yang terakreditasi; dan 11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (PERPANJANGAN) A. Perpanjangan izin pengusahaan air tanah dari bangunan penurapan mata air : 1. FC. KTP Penanggungjawab; 2. FC. Izin IMB dan HO; 3. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 4. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 5. FC. Berita Acara Pemasangan Meter Air; 6. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; dan 7. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir. B. Perpanjangan izin pengusahaan air tanah dari sumur bor : 1. FC. KTP Penanggungjawab; 2. FC. Izin IMB dan HO; 3. FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir; 4. FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 6. Peta lokasi titik sumur; 7. FC. Berita acara pemasangan meter air; 8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur. C. Perpanjangan izin pengusahaan air tanah dari sumur pantek dan sumur gali untuk menunjang keperluan usaha/gali :
175
1. 2. 3. 4.
FC. KTP Penanggungjawab; FC. Izin IMB dan HO; FC. SIPA lama dan atau daftar ulang terakhir ; FC. Surat ketetapan pajak daerah pemanfaatan air tanah dan bukti pembayaran pajak pemanfaatan air tanah 3 (tiga) bulan terakhir; 5. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir; 6. Peta lokasi titik sumur; 7. FC. Berita acara pemasangan meter air; 8. Hasil analisa fisika dan kimia air dari laboratorium yang terakreditasi; 9. FC. bukti pelunasan PBB tahun terakhir; dan 10. Rekomendasi Teknis dari Gubernur.
PERSYARATAN HER REGISTRASI IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH 1. Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah asli; 2. Laporan pengambilan air selama 6 (enam) bulan terakhir.
176
LAMPIRAN III: SARANA/PRASARANA/FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 3
Nama Barang / Jenis Barang
(1)
Merk / Model
(2)
Ukuran
(3)
Bahan
(5)
(6)
No. Kode Barang
Jumlah Barang
(8)
(9)
1
Meja kerja 1/2 biro
Venus/ VD 102
-
Kayu
02.06.02.01.48.
3
2
Wifi Usb
D. Link/ DWL G 132
-
Metal, Plastik dll
02.06.03.06.06
1
3
Jaringan Komputer
D-Link & Belden
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
Besi / Metal
02.06.01.04.04.
2
4
Filling Cabinet
Bostinco / YF-D004
130 x 46 x 62 cm
5
Kursi Kerja (tanpa sandaran tangan)
-
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30
4
6
Printer
HP / Laserjet P1505
A4
Plastik, plat besi / elektro
02.06.03.04.08.
1
7
Kamera Digital
Canon / 7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
8
Global Positioning system (GPS)
Colorado A 300
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
02.04.03.01.71.
1
9
Multimedia Card PPTSP
Sandisk
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
10
Pesawat Telepon Digital
Panasonic
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
11
Komputer PC
HP Pro 2000 MT
SGH030TM1L
Metal, Plastik dll
02.06.03.02.01.
1
12
Monitor
LG
-
Metal, Plastik dll
02.06.03.05.03
1
13
P.C Unit
ASUS / CM6630-2AA
-
Metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
1
14
Modem Dlink Wireless
D.Link/DWA-160
-
Metal, plastik
02.06.03.06.06
1
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 8 jenis izin di loket 3.
177
