PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26
DEFINISI Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
PEMOTONG DAN PENERIMA 1.
PEMOTONG DAN Pemotong PPh Pasal 23:
badan pemerintah;
Wajib Pajak badan dalam negeri;
penyelenggaraan kegiatan;
bentuk usaha tetap (BUT);
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.
2.
PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23
WP dalam negeri; BUT
OBJEK DAN TARIF 1.
15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti; hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21
2.
2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa danpenghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
PMK 244/PMK.03/2008 Tentang Jenis Jasa Lain yang dimaksud dalam PPh Pasal 23
Jasa penilai (appraisal); Jasa aktuaris; Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; Jasa perancang (design); Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); Jasa penunjang di bidang penambangan migas; Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas; Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; Jasa penebangan hutan; Jasa pengolahan limbah; Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services) Jasa perantara dan/atau keagenan;
PPh 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan WPDN dan BUT berupa
EMPLOYMENT
CAPITAL INCOME
SERVICE INCOME
& ACTIVITY INCOME (OTHER THAN OBJECTS OF PPh 21)
CAPITAL INCOME
INTEREST REVENUE DIVIDEND REVENUE ROYALTI REVENUE RENT REVENUE
SERVICE INCOME
TECHNICAL MANAGEMENT CONSTRUCTION CONSULTING OTHER SERVICES Æ 27 CATEGORIES
EMPLOYMENT
& ACTIVITY INCOME (OTHER THAN OBJECTS OF PPH 21)
PRIZE BONUS AWARD
BUKAN OBJEK PPh PASAL 23 Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas: 1. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; 2. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; 3. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 huruf i 5. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; 6. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
TARIF PPh UNTUK WAJIB PAJAK TANPA NPWP Dalam hal penerima imbalan tidak memliliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif normal.
Pasal 23 Ayat 3
Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 50/PJ./1994 tentang PENUNJUKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERTENTU SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.
SAAT TERUTANG, PENYETORAN, DAN SPT MASA 1.
PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.
2.
PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3.
SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
PPh PASAL 26 Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:
OBJEK PPh PASAL 26 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
dividen; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya; premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau keuntungan karena pembebasan utang.
OBJEK PPh PASAL 26 9.
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dan premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri dipotong pajak 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
10.
Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3c) dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan penghasilan neto.
PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BUT Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% (dua puluh persen), kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
PENGHASILAN KENA PAJAK UNTUK BENTUK USAHA TETAP PKP
Rp. 17.500.000.000.
PPh tarif 28%
Rp. 4.900.000.000
Penghasilan setelah pajak
Rp. 12.600.000.000
PPh Pasal 26 = 20% x Rp. 12.600.000 = Rp. 2.520.000.000 Apabila penghasilan setelah pajak sebesar Rp. 12.600.000.000 tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.
PT ABC adalah perusahaan jasa desain interior. Pada bulan Mei 2011 mendapatkan order mendisain ruang PT Selaras dengan imbalan atas jasa tersebut sebesar Rp. 110 juta termasuk PPN. PPh Pasal 23 yang terutang adalah:
Nilai order termasuk PPN Rp 110,000,000 Nilai order tanpa PPN 100,000,000 Tarif PPh Pasal 23 atas jasa 2% PPh Pasal 23 terhutang 2,000,000 Jumlah uang diterima PT ABC 98,000,000 PPh pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yaitu PT Selaras. PPh Pasal 23 terhutang menjadi kredit pajak dan dapat menjadi pengurang PPh terhutang PT ABC pada akhir tahun.
PT Ceria mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Anda. Pada tahun 2011, PT Anda membagi dividen kepada PT Ceria sebesar Rp. 50 juta. PPh terhutang atas penghasilan dividen tersebut adalah:
Penghasilan dividen Rp 50,000,000 Tarif PPh Pasal 23 15% PPh Pasal 23 terhutang 7,500,000 Jumlah uang diterima PT Ceria 42,500,000 PPh Pasal 23 dipotong oleh pemberi penghasilan yaitu PT Anda. PPh Pasal 23 terhutang menjadi kredit pajak dan dapat menjadi pengurang PPh terhutang PT ABC pada akhir tahun.
PT Maharani selam bulan Agustus 2011 memberikan pembayaran yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 sebagai berikut. Membayar kepada KAP Purnama dan Rekan sebesar Rp. 35 juta untuk jasa audit
Jasa audit Rp Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terhutang Jumlah diterima KAP Purnama
35,000,000 2% 700,000 34,300,000
Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maharani adalah Rp. 700.000. Pemotongan PPh Pasal 23 ini bersifat tidak final dan menjadi kredit pajak atau pengurang PPh terhutang bagi KAP Purnama pada akhir tahun. PT Maharani akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan melaporkan pemotongan ini pada SPT Masa bulan Agustus.
Membayar sewa mesin kepada PT Machine Jaya sebesar Rp. 210 juta termasuk PPN Pembayaran sewa termasuk PPN Sewa tanpa PPN Tarif PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terhutang Jumlah diterima PT Machine Jaya
210,000,000 190,909,091 2% 3,818,182 187,090,909
Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Maharani adalah Rp. 3.818.182. Pemotongan PPh Pasal 23 ini bersifat tidak final dan menjadi kredit pajak atau pengurang PPh terhutang bagi PT Machine Jaya pada akhir tahun. PT Maharani akan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan melaporkan pemotongan ini pada SPT Masa bulan Agustus.
