Pajak Penghasilan Pasal 21/26
PPh PASAL 21/26 PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
- PEKERJAAN ATAU HUBUNGAN KERJA , KEGIATAN ORANG PRIBADI
PENGHASILAN BERUPA : - GAJI , BONUS, THR, GRATIFIKASI, UPAH, DLL YANG SEJENIS - HONORARIUM - PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA APAPUN
WP DN
WP LN
PPh PASAL 21
PPh PASAL 26
(1) PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA / KEGIATAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI WAJIB DILAKUKAN OLEH: a. PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI, UPAH, HONORORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN SEBAGAI SEHUBUNGAN SUBJEK PAJAKLAIN DAN NON IMBALAN SUBJEK PAJAK. DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI; b. BENDAHARA PEMERINTAH YANG MEMBAYAR GAJI, UPAH, HONORORARIUM TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. JASA, ATAU KEGIATAN ; c. DANA PENSIUN ATAU BADAN LAIN YANG MEMBAYARKAN UANG PENSIUN DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM RANGKA PENSIUN. d. BADAN YANG MEMBAYAR HONORORARIUM ATAU PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TERMASUK JASA TENAGA AHLI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS ; e. PENYELENGGARA KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SUATU KEGIATAN.
OBJEK PPh Pasal 21 A.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur. 1.
gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium
2.
premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi,
3.
tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;
OBJEK PPh Pasal 21 B.
C.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap; Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;
OBJEK PPh Pasal 21 D.
Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;
OBJEK PPh Pasal 21 E.
Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari : 1. 2.
3. 4. 5.
Tenaga Ahli, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang Iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator pengarang, peneliti, dan penerjemah
OBJEK PPh Pasal 21 6.
7. 8.
9. 10. 11.
pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial; agen iklan; pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat; pembawa pesanan atau yang menemukan langganan; peserta perlombaan; petugas penjaja barang dagangan;
OBJEK PPh Pasal 21 12. 13.
14.
petugas dinas luar asuransi; peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai; distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
BUKAN OBJEK PPh 21
pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun, yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan iuran JHT kepada JAMSOSTEK yang dibayar oleh Pemberi Kerja penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh Pemerintah kenikmatan berupa pajak yang ditanggung Pemberi Kerja zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 1.
Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto dengan catatan: 1.
jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 6.000.000 setahun atau
2.
Rp500.000,00 sebulan;
3.
Untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.250 / PMK.03 / 2008 BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUN
BIAYA JABATAN
BIAYA PENSIUN
- Sebesar 5 % dari penghasilan bruto , setinggi – tingginya - Rp.6.000.000,- setahun atau - Rp. 500.000,- sebulan
- Sebesar 5 % dari penghasilan bruto , setinggi – tingginya - Rp.2.400.000,- setahun atau - Rp. 200.000,- sebulan
MULAI BERLAKU TANGGAL 1 JANUARI 2009 11 0
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 2.
luran yang terkait dengan gaji. Dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
PENGURANG YANG DIPERBOLEHKAN DALAM MENGHITUNG PPh Pasal 21 UNTUK LAKI-LAKI 3.
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
Rp. 15.840.000 untuk diri wajib pajak
Rp. 1.320.000 tambahan untuk status kawin
Rp. 1.320.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga (max 3), dengan syarat: 1.
Sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,
2.
Anak angkat, dengan syarat ……………………
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN
Apabila jumlahnya tidak lebih dari Rp.150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari, tidak dipotong PPh Pasal 21 sepanjang jumlah penghasilan bruto tersebut dalam satu bulan tidak melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan tidak dibayarkan secara bulanan.
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN
Apabila jumlahnya lebih dari Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari tetapi dalam satu bulan jumlahnya tidak melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah),
PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah menerapkan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp150.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tersebut.
PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PENERIMA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN DAN UANG SAKU HARIAN
Apabila penghasilan dalam satu bulan jumlahnya melebihi Rp1.320.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP yang sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi dengan 360.
Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN
Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar
DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,-
LEBIH DARI Rp 150.000,DIKURANGI Rp 150.000,-
TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21
DIPOTONG PPh TARIF 5%
PMK NO.254/PMK.03/2008 MULAI TANGGAL 1 JANUARI 2009
11 6
PERHITUNGAN PPh 21 UNTUK 8 PROFESI
Atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan perkiraan penghasilan neto.
Perkiraan penghasilan neto sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan bruto.
CARA PERHITUNGAN PPh Pasal 21 UNTUK PEGAWAI TETAP
PENGHASILAN BRUTO: 1. GAJI 2. ………………. 3. ………………. PENGURANGAN: 1. ………………. 2. ………………. PENGHASILAN NETTO 1 BULAN PENGHASILAN NETTO 1 TAHUN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PPH PASAL 17 PPh PASAL 21 1 TAHUN PPh Pasal 21 bulanan
X 12
X
: 12
PERHITUNGAN PPh 21 BUKAN PEGAWAI TETAP 1.
2.
Obyek yang dikenakan: { Honorarium { Uang Saku { Hadiah atau Penghargaan { Komisi (termasuk yang diterima Agen WP OP, Penjaja Barang Dagangan, dan Petugas Dinas Luar Asuransi) { Bea Siswa { Jasa Produksi yang Diterima Mantan Pegawai { Honorarium Komisaris PPh 21 Terutang = Tarif PPh x Penghasilan Bruto
Tarif Pajak Pcnghasilan Pasal 21 atas penghasiian berupa Uang Pesangon ditentukan sebagai berikut
{
{
{
{
sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); sebesar 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp50,000-000,00 (lima puluh juta rupiah} sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah]; sebesar 15% [lima belas persen) atas pcnghasilan bruto di atas Rp 100.000,000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); sebesar 25% (dua puluh lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah),
Contoh perhitungan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan berupa uang Pesangon dengan jumlah Rp 175,000,000,00.
Pajak Penghasilan Pasal 21 terhutang 0% x Rp50.000.000,00 = Rp
0.00
5% x Rp50.000.000,00
= Rp 2.500.000,00
15% x Rp75.000.000,00
= Rp 11.250.000.00 (+) Rp 13,750.000,00
Dalam hal pembayaran Uang Pesangon dalam contoh tersebut di atas dilakukan dalam beberapa kali pembayaran, misalnya: { {
Bulan Desember 2009
Rp 50.000.000,00
Bulan April 2010 Jumlah
Rp
125.000.000,00 (+) Rp175,000.000,00
Perhitungan pemotongan Pajak Pcnghasilan Pasal 21 didasarkan pada jumlah pembayaran sebagai satu kesatuan, yaitu sebesar Rp 175.000.000,00
KEWAJIBAN PEMOTONG PPh Pasal 21
Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut dalam ayat (2) sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK PUNYA NPWP 1.
BESARNYA TARIF UNTUK WPOP YANG TIDAK BERNPWP ADALAH LEBIH TINGGI 20% DARIPADA TARIF NORMAL BERDASARKAN PASAL 17.
2.
Misalnya bapak A mempunyai Penghasilan Kena Pajak Rp. 75.000.000. Pajak Penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah: 5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000 15% x Rp. 25.000.000 = Rp. 3.750.000 Jumlah
= Rp. 6.250.000
3.
4.
Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang harus dipotong adalah: 5% x 120% x Rp. 50.000.000 = Rp. 3.000.000 15% x 120% x Rp. 25.000.000 = Rp. 4.500.000 Rp. 7.500.000 Artinya ada selisih sebesar Rp. 1.250.000 antara punya NPWP dan tidak punya NPWP.
Pemotongan PPh 21 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri
Dasar pengenaan PPh pasal 26 dari jumlah penghasilan bruto
Dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20% dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia
Michael Learns (WNA – Malaysia) datang ke Indonesia atas kontrak kerja sebagai konsultan keuangan pada PT ABC selama 60 hari. Atas jasa tersebut, Michael Learns mendapatkan honorarium sebesar $ 25,000. Kurs Menteri Keuangan pada saat pemotongan adalah1 US$ = Rp. 10.500. PPh Pasal 26 terhutang atas penghasilan ini adalah:
Honorarium Kurs DPP PPh pasal 26 Rp. 262.500.000 x 20%
$ 25,000 Rp 10,500 Rp 262,500,000 Rp 52,500,000
Penghasilan pegawai tetap yang diterima bulanan Joko Sutrisno adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2009. Setiap bulan menerima gaji Rp. 4.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Joko membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Joko, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Joko Sutrisno menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Joko adalah:
Penghasilan bruto Gaji Tunjangan transp ort Asuransi kematian Asuransi kecelakaan kerja
Rp Rp Rp Rp
4,000,000 500,000 100,000 50,000
Jumlah p enghasilan bruto
Rp
4,650,000
Jumlah p engurang p enghasilan
Rp
332,500
Penghasilan neto satu bulan Penghasilan neto satu tahun
Rp 4,317,500 Rp 51,810,000
Pengurang p enghasilan Biay a jabatan Iuran p ensiun
PTKP Wajib Pajak Kawin Tanggungan 1 orang
Rp Rp
232,500 100,000
Rp 15,840,000 Rp 1,320,000 Rp 1,320,000
Jumlah PTKP
Rp 18,480,000
PKP PPh p asal 21 terhutang PPh p asal 21 terhutang 1 bulan
Rp 33,330,000 Rp 1,666,500 Rp 138,875
Dengan menggunakan kasus Joko di atas, jika PT IKI memberikan bonus prestasi kepada Joko untuk tahun 2009 sebesar Rp. 20.000.000. PPh Pasal 21 atas bonus tersebut adalah: Penghas ilan Bruto Gaji Tunjangan trans port As urans i kematian As urans i kecelakaan kerja
Rp Rp Rp Rp
48,000,000 6,000,000 1,200,000 600,000
Bonus pres tas i
Rp
20,000,000
Jumlah Penghas ilan Bruto
Rp
75,800,000
Jumlah pengurang penghas ilan
Rp
4,990,000
Penghas ilan netto
Rp
70,810,000
Jumlah Penghas ilan Tidak Kena Pajak
Rp
18,480,000
Penghas ilan Kena Pajak
Rp
52,330,000
Rp Rp
50,000,000 2,330,000
Pengurang penghas ilan Biaya jabatan Iuran pens iun
Penghas ilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Kawin Tanggungan 1
PPh Pas al 21 terutang
Rp Rp
Rp Rp Rp
3,790,000 1,200,000
15,840,000 1,320,000 1,320,000
5% 15%
Rp 2,500,000 Rp 349,500
PPh Pas al 21 terutang dengan bonus PPh Pas al 21 terutang tanpa bonus
Rp 2,849,500 Rp 924,000
PPh pas al 21 untuk bonus pres tas i
Rp 1,925,500
Jika upah yang diterima per hari kurang dari Rp. 150.000 Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 140.000. Joko bekerja selam 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:
Upah 1 hari Rp Batas Upah Tidak Kena Pajak Rp
140,000 150,000
Pengasilan Kena Pajak Take home pay per hari
140,000
Nihil Rp
Jika upah yang diterima per hari lebih dari Rp. 150.000, tetapi jumlah yang diterima dalam satu bulan kurang dari Rp. 1.320.000.
Joko Budiono (belum menikah) bekerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 200.000. Joko berkerja selama 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah:
Upah 1 hari Batas Upah Tidak Kena Pajak
Rp Rp
200,000 150,000
Pengasilan Kena Pajak PPh terhutang Take home pay per hari
Rp Rp Rp
50,000 2,500 197,500
Jika upah yang diterima per hari lebih dari Rp. 150.000, dan jumlah yang diterima dalam satu bulan lebih dari Rp. 1.320.000. Joko Budiono (belum menikah) berkerja sebagai buruh harian dengan upah per hari Rp. 300.000. Joko bekerja selam 5 hari. PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas penghasilan Joko adalah: Upah 1 hari Batas Upah Tidak Kena Pajak
Rp Rp
300,000 150,000
Pengasilan Kena Pajak PPh terutang hari ke-1 Take home pay hari ke-1
Rp Rp Rp
150,000 7,500 292,500
PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-4 sama dengan perhitungan PPh pasal 21 hari ke-1 demikian juga untuk take home pay . Upah s ampai hari ke-5 PTKP 5 hari
Rp Rp
1,500,000 220,000
PKP
Rp
1,280,000
PPh terutang PPh s udah dipotong hari ke-1 s /d hari ke-4
Rp Rp
64,000 30,000
PPh Pas al 21 hari ke-5 Take home pay hari ke-5
34,000 266,000
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan perempuan sama dengan laki-laki. Yang berbeda untuk PTKP
Adinda adalah pegawai tetap PT Indah Kiat Industri (PT IKI) sejak tanggal 1 Januari 2009. Setiap bulan menerima gaji Rp. 5.000.000, tunjangan transport Rp 500.000. Adinda membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000 sedangkan iuran pensiun dibayarkan oleh PT IKI Rp. 150.000. PT IKI mengikutsertakan setiap karyawannya sebagai peserta JAMSOSTEK dan membayarkan setiap bulan untuk setiap karyawannya termasuk Adinda, asuransi kematian Rp. 100.000 dan asuransi kecelakaan kerja Rp. 50.000. Adinda menikah dan mempunyai satu orang anak. PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan atas penghasilan Adinda adalah:
Penghasilan Bruto Gaji Tunjangan transport Asuransi kematian Asuransi kecelakaan kerja
Rp Rp Rp Rp
5,000,000 500,000 100,000 50,000
Jumlah Penghasilan Bruto
Rp
5,650,000
Jumlah pengurang penghasilan
Rp
382,500
Penghasilan netto Penghasilan netto setahun
Rp Rp
5,267,500 63,210,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak
Rp
15,840,000
Penghasilan Kena Pajak
Rp
47,370,000
5% Rp
47,370,000
Pengurang penghasilan Biaya jabatan Iuran pensiun
PPh Pasal 21 terutang PPh Pasal 21 terutang sebulan
Rp Rp
282,500 100,000
Rp 2,368,500 Rp 197,375
Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. dr. Joko merupakan dokter spesialis penyakit dalam yang melakukan praktek di rumah sakit Husada Jaya. Sesuai dengan perjanjian, atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien, akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit dan sisanya menjadi milik dr. yang akan dibayarkan setiap bulan. Jasa setiap bulan yang dibayarkan kepada dr. Joko adalah: Januari Rp. 30.000.000 Februari Rp. 30.000.000 Maret Rp. 25.000.000 April Rp. 40.000.000 Mei Rp. 30.000.000 Juni Rp. 25.000.000 Penghitungan PPh Pasal 21 untuk bulan Januari s/d Juni adalah:
Jasa dokter yang Bulan (1)
dibayar pasien (2)
Januari Februari Maret
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
April Mei Juni Jumlah
30,000,000 30,000,000 25,000,000 15,000,000 25,000,000 30,000,000 25,000,000 180,000,000
Dasar Pemotongan PPh Pasal 21 (3) 50%x2 Rp 15,000,000 Rp 15,000,000 Rp 12,500,000 Rp 7,500,000 Rp 12,500,000 Rp 15,000,000 Rp 12,500,000 Rp 90,000,000
Dasar Tarif Pasal PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal 21 17 terutang (4) (5) (6) Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
15,000,000 30,000,000 42,500,000 50,000,000 62,500,000 77,500,000 90,000,000 367,500,000
5% 5% 5% 5% 15% 15% 15%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
750,000 750,000 625,000 375,000 1,875,000 2,250,000 1,875,000 8,500,000
PPh Pasal 21 untuk Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris yang tidak merangka sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, Tantiem, Gratifikasi, Bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta Program Pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik Dana Pensiun.
5% x Rp 50,000,000 Rp 2,500,000 15% x Rp 5,000,000 Rp 750,000 PPh Pasal 21 yang harus dipotong Rp 3,250,000
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk non pegawai atau bukan pegawai, yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa dan atau kegiatan selain pegawai seperti tertulis dalam angka 3 di atas, dikenakan tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan. Jika penerima penghasilan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja saja, PPh pasal 21 dihitung dengan cara tarif pasal 17 untuk wajib pajak orang pribadi dikalikan 50% dan dikurangi dengan PTKP sebulan. Dario, mempunyai NPWP memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 1.500.000. Dario mempunyai penghasilan dari sumber lain. PPh Pasal 21 terhutang adalah: Honorarium DPP 50% x Rp. 1.500.000 PPh Pasal 21 terhutang 5% x Rp. 750.000.
1,500,000 750,000 37,500
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk peserta kegiatan adalah tarif pasal 17 dikalikan dengan penghasilan bruto. Doni adalah pemain bulutangkis profesional yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia menjuarai turnamen Indonesia Terbuka dan memperoleh hadiah sebesar Rp. 200.000.000. PPh pasal 21 terhutang adalah:
Hadiah DPP Tarif Pasal 17
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
5% x Rp. 50.000.000 = Rp 2,500,000 15% x Rp. 150.000.000 = Rp 22,500,000 Rp 25,000,000 PPh Pasal 21 terhutang
