2.3 Sosial Budaya Daerah Pembangunan Daerah Kabupaten Serang adalah merupakan hasil dari kontribusi seluruh sumber dana dan sumber daya yang ada di Kabupaten Serang, yang meliputi kegiatan pemerintah dengan sumber dana APBN, APBD Propinsi Banten, dan APBD Kabupaten Serang; peran sektor swasta, dan swadaya masyarakat. 2.3.1 Kependudukan Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat penting, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas rendah, disadari hanya menjadi beban pembangunan apalagi jika distribusinya secara geografis tidak merata serta tingkat pertumbuhannya pun relatif tinggi. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan yang bertujuan
meningkatkan
taraf
hidup
dan
kesejahteraan
masyarakat,
pembangunan dan perkembangan kependudukan harus diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta pengerahan mobilitas, sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan di Kabupaten Serang. Salah satu dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Serang, diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif dan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, dengan demikian angka beban tanggungan akan semakin randah. Tingginya proporsi penduduk usia produktif ini merupakan modal awal untuk peningkatan produksi. Penduduk Kabupaten Serang berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 1.652.763 jiwa, dengan komposisi 828.455 (50,13 %) laki-laki dan 824.308 (49,87 %) perempuan dan laju pertumbuhan penduduk dalam satu dekade terakhir (1990-2000) mencapai sebesar 2,63 persen.
RPJMD_2006-2011
II-59
Pada tahun 2003, jumlah penduduk Kabupaten Serang meningkat menjadi sebesar 1.776.995 jiwa, dengan penduduk laki-laki sebanyak 905.471 jiwa (50,96 %) dan perempuan sebesar 871.524 jiwa atau 49,04 % perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama periode (2000-2003) sebesar 2,45 persen. Tingginya pertumbuhan penduduk ini, selain karena faktor kelahiran
juga
disebabkan
oleh
migrasi
masuk,
yang
tertarik
oleh
perkembangan yang cepat dari Kabupaten Serang sejak menjadi ibukota propinsi Banten. Rata-rata anggota rumahtangga di Kabupaten Serang sekitar 4,94 orang per rumah tangga, serta tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.024,74 jiwa per kilometer persegi dimana sebagian besar penduduknya mendiami daerah perdesaan. Struktur penduduk menurut usia memperlihatkan pola gugusan piramida expansive, dimana kelompok usia muda lebih banyak dari penduduk usia tua. Sekitar 36,25 persen penduduk Kabupaten Serang adalah penduduk usia muda (0-14 tahun), sisanya 61,70 persen penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan 2,05 persen penduduk usia tua (65 tahun keatas). Pada tahun 2003 angka beban ketergantungan sebesar 62,08 persen, artinya bahwa setiap seratus penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan menanggung sekitar 62 penduduk usia non produktif (0-14 dan 65 tahun keatas) dan angka ini sedikit lebih rendah dibanding angka beban tanggungan tahun 2002 yang sebesar 62,24 persen.
2.3.2 Kondisi Kesehatan Untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator penilaian. Karena IPM mencakup tiga sektor pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas usmber daya manusia. Ketiga alat ukur tersebut adalah Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup 0 Tahun), Indeks Pencapaian Pendidikan (Angka Melek Hurup dan Rata-rata Lama Sekolah), dan Indeks Pendapatan (Tingkat Daya Beli). Angka Harapan Hidup 0 Tahun (AHH
0)
menggambarkan tingkat
kesehatan yang telah dicapai masyarakat. Semakin tinggi harapan hidup masyarakat, maka derajat kesehatannya semakin baik. RPJMD_2006-2011
II-60
Angka Harapan Hidup 0 Tahun (AHH 0) masyarakat Kabupaten Serang pada tahun 2000 adalah 57,25 tahun, dibawah tahun 1996 sebesar 61,6 tahun. Dengan Angka Harapan Hidup 0 Tahun terbaik 85 tahun, maka Indeks Angka Harapan Hidup tahun 2000 adalah 53,75. Dengan Visi “Kabupaten Serang Sehat Tahun 2008” ditetapkan lima misi pembangunan kesehatan, yaitu : a. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan b. Mewujudkan pelayanan masyarakat di bidang kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau c. Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat d. Memelihara dan meningkatkan kesehatan individu dan keluarga e. Membebaskan
masyarakat
dari
masalah
penyakit
dan
memberi
perlindungan kesehatan kepada kelompok atau golongan masyarakat yang beresiko. Dengan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun (2000-2004), ditambah bantuan-bantuan dari pemerintah pusat (APBN), Provinsi Banten, serta peran serta dari masyarakat dan swasta, Indeks Kesehatan Tahun 2004 mencapai 78,1. Ada peningkatan sebesar 3,9 point atau 7,25 %. 2.3.3 Pendidikan Pendidikan merupakan satu ukuran untuk menilai kemajuan suatu bangsa, karena masyarakat yang berpendidikan akan lebih mudah menyerap informasi-informasi yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kualitas penduduk suatu daerah. Pendidikan mempunyai korelasi yang kuat dengan berbagai aspek sosial ekonomi. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan mempunyai hubungan dengan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga maupun masyarakat. Tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Serang, pada umumnya, masih rendah. Meskipun kemampuan membaca dan menulis masyarakat sudah cukup tinggi (90,25 %), namun rata-rata lama sekolah penduduk 10 tahun keatas hanya 5,75 tahun dengan kata lain rata-rata masih berpendidikan / tamat sekolah dasar. RPJMD_2006-2011
II-61
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan melalui : 1. Peningkatan kemampuan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya
dalam rangka
menyelenggarakan
proses
pendidikan
yang
berkualitas baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. 2. Meningkatkan pengelolaan manajemen pendidikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pembangunan sumber daya mansuia Kabupaten Serang 3. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap kebutuhan pelayanan pendidikan masyarakat Kabupaten Serang. Dana APBD Kabupaten Serang yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan terus mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara riil. Pada tahun 2001, dialokasikan sebesar Rp.
100.569.628.844,-
Rp.
315.863.990.309,40.
Rp.
119.389.046.142,00
atau
31,84
Pada atau
%
tahun 32,91
%
dari
total
2002, dari
belanja
sebesar
dialokasikan
sebesar
total
belanja
sebesar
Rp. 362.793.619.360,50. Pada tahun 2003 anggaran bidang pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 195.733.716.317,00 atau 36,22 % dari total belanja sebesar Rp. 540.476.392.975,00. Pada tahun 2004, realisasi belanja bidang pendidikan mencapai sebesar Rp. 201.831.826.411,00 atau 38,07 % dari total realisasi belanja sebesar Rp. 530.188.848.319,74.
2.3.4 Kesejahteraan Sosial Dalam upaya
meningkatkan
kesejahteraan
kepada
Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah dilaksanakan pembinaan antara lain rehabilitasi sosial berupa bimbingan sosial dan pelatihan bagi penyandang cacat, bimbingan sosial dan pelatihan bagi eks narapidana bebas hukuman dan korban narkotika, bimbingan sosial dan pelatihan bagi para tuna sosial (pengemis, gelandangan, WTS, Waria) serta pembinaan panti sosial. Selanjutnya memberikan bantuan sosial berupa pemberian bantuan bagi korban bencana alam, bimbingan sosial bagi lanjut usia dan orang
RPJMD_2006-2011
II-62
terlantar, bantuan sosial bagi pengungsi dan korban kekerasan, pembinaan bagi para janda pahlawan dan keluarga perintis kemerdekaan. Selain kegiatan diatas dalam upaya meningkatnya pemberdayaan masyarakat, diadakan juga kegiatan yang meliputi : bimbingan sosial dan pelatihan bagi anak terlantar dan remaja putus sekolah, bimbingan bagi organisasi sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), membina dan mengembangkan pemberdayaan perempuan serta pembinaan kesejahteraan keluarga.
2.3.5 Agama Mayoritas penduduk Kabupaten Serang adalah pemeluk agama Islam, yaitu 1.467.061 orang atau 99,69 % pada tahun 2000. Pemeluk agama Kristen protestan menempati urutan kedua terbanyak yaitu 2.180 orang
(0,15 %).
Selanjutnya pada tempat ketiga, pemeluk agama Kristen Katolik dengan jumlah 1.896 orang (0,13 %). Di tempat keempat pemeluk agama Budha dengan jumlah 250 orang (0,02 %). Terakhir kelima pemeluk agama Hindu dengan jumlah 218 orang (0,01 %). Dalam upaya menggali dan mengembangkan nilai-nilai kultur Banten yang religius Islami dalam rangka meningkatkan fungsi dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, etika untuk kemudian mengaktualisasikan dan menerapkannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Selama periode 2000 s/d 2004 di Kabupaten Serang jumlah tempat peribadatan bagi pemeluk Agama Islam di Kabupaten Serang terus meningkat pada tahun 2000 jumlah mesjid sebanyak 1.710, langgar sebanyak 2.294 buah, Mushola sebanyak 54 dan tahun 2004 jumlah mesjid sebanyak 1.955, langgar sebanyak 3,433 buah, Mushola sebanyak 262. Untuk Non Islam, tahun 2000 gereja sebanyak 7 buah, pura sebanyak 1 buah, Vihara sebanyak 3 buah, tahun 2004 gereja sebanyak 7 buah, pura sebanyak 1 buah, Vihara sebanyak 2 buah. Pada tahun 2004 jumlah Madrasah Diniyah 959, Ibtidaiyah 95, dan Tsanawiyah 132, Aliyah 47 buah, Pondok Pesantren 362 buah.
RPJMD_2006-2011
II-63
2.3.6 Pemuda dan Olahraga Pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilaksanakan pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari proses pemeliharaan kesehatan, kesejahteraan, kepedulian akan lingkungan dalam arti kesehatan masyarakat secara umum. Pembinaan olahraga di Kabupaten Serang merupakan bagian penting untuk meningkatkan akselerasi dan terobosan dalam mengajar ketertinggalan pembinaan dan pembibitan olahraga yang pada akhirnya akan bermuara pada pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi. Secara umum pembinaan olahraga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian : -
Pembinaan Olahraga Pelajar
-
Pembinaan Olahraga Masyarakat
A. Pembinaan Olahraga Pelajar Pembinaan olahraga pelajar dilaksanakan dalam bentuk klub-klub Olahraga Pelajar di sekolah termasuk kepada cabang-cabang olahraga yang dikembangkan di sekolah termasuk kepada cabang-cabang olahraga prestasi yang terukur, kegiatan ini bentuk dari penggalian bibit-bibit unggul atlit Kabupaten Serang dan menjadi wadah bagi pelajar yang menggemari cabang olahraga tertentu. Bentuk-bentuk kegiatan olahraga pelajar yang didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang antara lain : 1. Tahun 2002, kegiatan “Pemanduan Bibit Olahraga” meliputi : a. Seleksi atlit untuk 10 cabang Olahraga yang dilanjutkan dengan pemusatan
latihan,
dilanjutkan
dengan pengiriman
kontingen
POPDA I Propinsi Banten di Kota Cilegon. Kontingen Kabupaten Serang secara umum menempatkan urutan ke IV, untuk cabang olahraga atletik mendapatkan posisi peringkat I (Juara Umum). b. Pengiriman Kontingen Kabupaten Serang pada PORSENI SD Tingkat Propinsi di Kabupaten Tanggerang. Hasil kegiatan tersebut Kabupaten Serang memperoleh peringkat ke I (Juara Umum)
RPJMD_2006-2011
II-64
2. Tahun 2003, kegiatan “Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi” dalam bentuk turnamen (pertandingan) 10 cabang olahraga, terdiri dari atletik, renang, sepak takraw, bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan, pencak silat, sepak bola, bola basket dan bola volley. Dari kegiatan ini terjaring atlit pelajar berbakat sebanyak 125 atlit, yang selanjutnya mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan pekan olahraga pelajar daerah II. 3. Tahun 2004 kegiatan “Peningkatan Pembibitan Calon Olahragawan Berprestasi”, meliputi : a. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Kabupaten (PORKAB) Serang yang mempertandingkan 8 cabang olahraga terdiri dari atletik, bola volley, sepak takraw, pencak silat, bulutangkis, tenis meja, bola basket dan sepak bola. Kegiatan ini diikuti oleh 1.297 atlet pelajar yang direkrut dari
klub-klub olahraga sekolah se
Kabupaten Serang, atlit yang bertanding terdiri dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMU serta SMK baik negeri maupun swasta. Dari kegiatan tersebut terseleksi 130 atlet pelajar selanjutnya mereka dipusatkan dalam pemusatan latihan di tingkat kabupaten untuk persiapan kompetisi tingkat propinsi yakni Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA). b. Pengiriman kontingen Kabupaten Serang pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA II) Propinsi Banten Tahun 2004 di Kota Tanggerang, dalam event ini atlet pelajar mengikuti pertandingan pada cabang olahraga atletik, bola volley, sepak takraw, pencak silat, bulutangkis, tenis meja, bola basket, sepak bola, renang, tenis lapangan dan panahan. Kekuatan kontingen Kabupaten Serang sebanyak 160 peserta, terdiri dari 130 atlit dan 30 official. Pada pelaksanaan tersebut, kontingen Kabupaten Serang secara umum menduduki posisi peringkat ke IV. Dalam beberapa cabang olahraga, seperti panahan, renang dan pencak silat berada pada peringkat I (Juara Umum). c.
Pengiriman Kontingen Kabupaten Serang pada Pekan Olahraga Sekolah Dasar (PORSD) Propinsi Banten Tahun 2004 di Kabupaten
RPJMD_2006-2011
II-65
Lebak. Mengirimkan 8 cabang olahraga (atletik, renang, bola volley mini, sepak takraw, pencak silat, bulutangkis, tenis meja, sepak bola mini). Dengan jumlah peserta 42 atlit dan 12 official. Prestasi yang diraih cukup baik.
B. Pembinaan Olahraga Masyarakat Pembinaan olahraga masyarakat yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah
dilaksanakan
dalam
bentuk
sistem
pembinaan
organisasi
kelolahragaan dan sistem pembinaan prestasi. 1. Sistem Pembinaan Organisasi Sistem
pembinaan
organisasi
yang
dilaksanakan
adalah
memberdayakan organisasi pembina cabang-cabang olahraga dalam bentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di tingkat Kecamatan. KONI Daerah Kabupaten Serang secara struktural dan fungsional membina induk organisasi yang membantu aktivitas olahraga prestasi maupun hobi yang berkembang di masyarakat. Terdapat 26 induk organisasi olahraga yang dilaksanakan dalam bentuk pengurus cabang (pengcab) olahraga. 2. Sistem Pembinaan Prestasi. Sistem pembinaan prestasi olahraga masyarakat dilaksanakan secara berjenjang, dimana penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Komite Olahraga (KONI) maupun induk olahraga (Pengcab) di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Komite Olahraga Nasional Indonesia menyelenggarakan kegiatan olahraga prestasi terdiri dari: a. Pekan Olahraga Kecamatan (PORCAM), kegiatan ini merupakan ajang olahraga prestasi tingkat kecamatan dan menjadi alat penyeleksi atlit untuk kegiatan tingkat kabupaten serta sebagai tolok ukur aktivitas olahraga di tingkat kecamatan. b. Pekan olahraga Kabupaten (PORKAB), kegiatan ini merupakan lahan penentuan prestasi cabang-cabang olahraga yang menjadi utusan tingkat kecamatan. RPJMD_2006-2011
II-66
c.
Pekan Olahraga Daerah (PORDA), kegiatan kompetisi cabangcabang
olahraga
yang
dipertandingkan
di
tingkat
propinsi.
Pengiriman atlit dikoordinasikan olehkomite olahraga dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Induk olahraga dalam pembinaan prestasi melaksanakan kejuaraankejuaraan antar klub dan kejuaraan cabang olahraga tingkat daerah 2.3.7 Kebudayaan Budaya daerah masih dapat kita pertahankan dengan tidak mengurangi nilai-nilai Islami yang ada pada sebagian besar masyarakat Kabupaten Serang, seperti peringatan hari-hari besar Islam, pembinaan kesenian tradisional daerah Kabupaten Serang dan sebagainya. Kondisi ini kita harapkan dapat menjadi dukungan moril untuk terus berusaha dan bekerja demi percepatan pembangunan masyarakat Kabupaten Serang. 2.3.8 Tingkat Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Sosial Budaya dan Kebijakan Pengembangannya Pada periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 merupakan peralihan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu dari pola
sentralisasi
bergeser
kepada
pola
desentralisasi
dalam rangka
pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat. Di Kabupaten dianut azas desentralisasi murni, sehingga azas dekonsentralisasi tidak dipergunakan lagi di daerah kabupaten, sedangkan azas tugas pembantuan dari pemerintah pusat, baik kepada kabupaten maupun desa, masih dimungkinkan dengan konsekuensi pembiayaan, sarana, prasarana dan SDM disediakan oleh pemerintah
yang
dekonsentrasi
menugaskannya.
beralih
menjadi
Status
perangkat
kecamatan daerah
sebagai
otonom
aparat
kabupaten,
sedangkan pembantu bupati sebagai aparat dekonsentrasi dihapus. Kemudian pemberian otonomi kepada daerah tidak lagi didasarkan kepada banyaknya penyerahan urusan, melainkan kepada pemberian kewenangan yang luas untuk
mengatur
dan
menyelenggarakan
urusan
di
semua
bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter / fiskal, dan agama serta RPJMD_2006-2011
II-67
kewenangan lainnya yakni kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM nasional, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standarisasi nasional. Untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki di semua bidang pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang berupaya menggunakan sumber-sumber yang tersedia seoptimal mungkin melalui : peningkatan kualitas dan moralitas aparatur dan SDM pemerintah daerah dengan sistem perencanaan SDM, disiplin kerja, dan pengenaan sanksi sejak hal ini dilakukan pada 2000-2004 terdapat 115 PNS yang dikenai sanksi hukum disiplin, 10 PNS mengembalikan tunjangan dan gaji, 28 PNS terkena sanksi tuntutan ganti rugi terhadap asset Pemda, upaya tersebut dilakukan demi menegakan disiplin dan etos kerja aparatur Pemda. Disamping itu juga telah dilakukan peningkatan kinerja, produktifitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan kepemerintahan baik ditingkat infrastruktur maupun suprastruktur sehingga Pemda
dapat
secara
lebih
efisien
mendayagunakan
sumber-sumber
pembiayaan dan SDM, efisiensi dibidang APBD juga telah dilakukan melalui perubahan sistem keuangan daerah dari sistem daftar isian proyek menjadi daftar anggaran satuan kerja yang berorientasi kepada akuntabilitas dan manfaat bagi masyarakat umum sehingga dapat memperkecil pemborosan keuangan. Disamping itu juga dilakukan perubahan sistem pembangunan daerah yang menitik beratkan pada perencanaan dari bawah “bottom up planning” yang mengutamakan partisipasi dan transparansi serta demokrasi. Perencanaan daerah disesuaikan dengan kondisi sosio-ekonomi dan kultural masyarakat Kabupaten Serang, sehingga program-program strategi yang tersusun dalam dokumen renstra Kabupaten Serang 2001-2005 dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh stakeholders. Pemanfaatan
SDM
di
Kabupaten
Serang
direncanakan
secara
prosedural. Adapun kegiatan yang telah diupayakan adalah tertib administrasi penerimaan pegawai, formasi pegawai sesuai dengan kebutuhan otonomi daerah yang menyangkut bidang-bidang teknis dan disesuaikan dengan rencana strategis daerah, yaitu dititikberatkan pada tenaga pendidikan dan RPJMD_2006-2011
II-68
kesehatan, pengelolaan pegawai eks departemen, pengembangan karier pegawai, status pegawai serta memperhatikan kesejahteraan pegawai dengan cara memberikan tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Berubahnya paradigma sistem pemerintahan mendorong kemandirian daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan dan pelaksanaan pemerintahan sehingga dipandang perlu mengadakan usaha perbaikan
dan
peningkatan
mutu
pelayanan
terhadap
masyarakat,
meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (LSM) dan mass media /pers dalam proses pembangunan melalui kemitraan yang sinergis antar stakeholders. Peningkatan pelayanan tidak akan berhasil tanpa didukung SDM aparatur pemerintah yang berkualitas, oleh sebab itu dilakukan upaya-upaya pengawasan terhadap kinerja, program kerja dan mutu pelayanan
melalui
pengamanan
terhadap
inventaris milik pemerintah,
perkembangan program kerja tahunan, kepatuhan jadwal kerja, peningkatan koordinasi, efisiensi anggaran, kemudahan perizinan, dan yang terpenting penataan personil SDM ada dinas / instansi kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Saat ini terdapat 11.679 PNS yang menduduki posisi di 92 dinas / instansi termasuk 34 kecamatan dan ditunjang oleh 1.655 tenaga kontrak kerja (TKK) serta 371 kepala desa / kelurahan
yang
secara
simultan
dan
konsisten
menangani
seluruh
kewenangan otonomi daerah. Perkembangan rentang pelayanan umum bagi masyarakat mendorong lahirnya 2 kecamatan baru pada tahun 2004, sehingga diharapkan tidak terdapat masyarakat terpencil yang sulit mendapat akses pelayanan dari pemerintah. Perubahan paradigma pemerintahan berimplikasi pada status kecamatan yang tidak lagi menjadi perangkiat dekonsentrasi, tetapi secara otomatis menjadi perangkat daerah otonom. Mensikapi hal tersebut, Pemda Kabupaten Serang memandang perlu memberi fungsi optimal kepada lembaga kecamatan untuk melaksanakan otonomi daerah, hal ini dapat dibuktikan dengan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada kecamatan melalui keputusan Bupati Serang nomor 23 tahun 2003. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan secara terencana dan terpadu melalui prosedur perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan setiap tahun. Seluruh unsur masyarakat melalui lembaga-lembaga RPJMD_2006-2011
II-69
yang sudah tumbuh diberikan peran yang lebih besar melalui pengalokasian perencanaan,
pelaksanaan
pembangunan
,
pengawasan
umum
dan
pembiayaan. Beberapa hasil yang menonjol adalah pelaksanaan program imbal swadaya, terlihat pertumbuhan partisipasi masyarakat yang lebih dari 30 % dari dana yang sialokasikan pemerintah per tahun yang telah dilaksanakan selama tiga tahun terakhir. Sehingga dapat dibuktikan bahwa sistem pemerintahan
desentralisasi
otonomi
daerah
dapat
menumbuhkan
kemandirian masyarakat dalam pembangunan. Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah memerlukan peraturan daerah yang dapat mendukung perkembangan peluang dan potensi daerah dengan memberi ruang bagi stakeholders dan masyarakat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlihat dari sejumlah Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati yang diterbitkan. Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 telah terbit sebanyak 102 Perda, 136 Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan 1.355 keputusan Bupati yang bersifat menetapkan, yang dalam pelaksanaannya memerlukan koordinasi dan penanganan hukum yang proporsional dan memenuhi standar akidah-akidah hukum.
Oleh sebab itu
dilakukan upaya penertiban, penegakan hukum, dan bantuan hukum. Bagi aparatur pelaksana di Kabupaten Serang dilakukan upaya pemberian bantuan hukum baik pidana maupun perdata sebanyak 64 kasus selama tahun 20002004. Penegakan hukum terhadap Perda yang menyangkut kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dilakukan melalui penataan batas wilayah antara kabupaten Serang dengan 4 kabupaten / kota lainnya di wilayah Propinsi Banten. Penegakan hukum juga dilakukan terhadap asset pemerintah daerah berupa intensifikasi pendapatan daerah,
perizinan,
penertiban bangunan liar dan penanggulangan bencana alam dan bencana buatan seperti kebakaran. Bentuk penertiban terhadap asset daerah dengan telah disusunnya neraca daerah serta inventarisasi barang daerah termasuk tanah kas desa. Peran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sangat besar terhadap jalannya pemerintahan umum sehingga memerlukan perhatian khusus, sepanjang tahun 2000-2004 telah terbangun rehabilitasi 351 bangunan kantor desa, pembangunan 6 kantor kecamatan, 31 rehabilitasi RPJMD_2006-2011
II-70
kecamatan dan 12 rumah dinas camat serta sertifikasi 152 bidang tanah kas desa seluas 1.370.756 m² . Pemerintah juga memahami keterbatasan dan dan keanekaragaman potensi desa sehingga mengeluarkan kebijakan pemberian tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa
(TPAPD) selama tahun
2000-2004 sebesar Rp. 9.898.520.000,- yang diperuntukan bagi kepala desa, sekretaris desa dan para kepala urusan yang diberikan setiap triwulan. Pelaksanaan otonomi daerah bermuara pada tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga semua komponen otonomi harus mampu mendorong laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Kabupaten Serang yang merupakan indikator tindak kesejahteraan masyarakat. Tentu saja untuk mengukur IPM harus berdasarkan data base dan pencatatan yang sungguhsungguh sehingga peran aparatur diarahkan pada optimalisasi sistem data base yang mampu menghimpun dan mengelola data dan informasi yang akurat, refresentatif dan aktual yang diperlukan untuk mendukung proses perencanaan
pembangunan
yang
komprehensif
dan
sistematis
serta
berkelanjutan. Hasil yang telah diperoleh sejak tahun 2000-2004 terdapat kemajuan yang simultan tetapi pasti yaitu dari 62,26 pada tahun 2000 menjadi 65,0 pada tahun 2004. Semua perencanaan yang baik diawali dari data yang valid dan terpercaya serta didukung oleh tata kearsipan yang memadai sehingga mendukung upaya pengambilan kebijakan publik secara transparan dan dapat didokumentasikan serta dipertanggungjawabkan. Kemandirian masyarakat, termasuk unsur swasta di era transparansi, memancing kebutuhan keterbukaan dan informasi oleh karena itu diperlukan adanya ketertiban tata administrasi, tata informasi, dan arus media komunikasi yang kondusif sehingga perlu terus dikembangkan sistem manajemen pemerintahan, agar hasil yang diperoleh dapat terus dikembangkan. Perkembangan media komunikasi mencapai puncaknya pada tahun 2001 yaitu dengan terbitnya 15 media lokal, dan 10 radio swasta dengan jangkauan regional. Kondisi tersebut diharapkan mampu membentuk opini publik menjadi lebih aktif dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat membuka informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat serta memobilisasi dinamika masyarakat. Begitu pula peran lembaga eksekutif dan legislatif diharapkan
RPJMD_2006-2011
II-71
mampu berkembang secara lebih optimal sesuai tuntutan perkembangan situasi daerah. Peran lembaga legislatif pada era otonomi diharapkan lebih optimal. Bentuk pemerintahan daerah otonom dengan tegas memisahkan antara posisi DPRD dan kepala daerah, supaya tidak terjadi duplikasi dan kerancuan tugas eksekutif dan tugas legislatif. DPRD diberdayakan sehingga benar-benar memerlukan tugas di bidang legislatif, pengawasan serta sungguh-sungguh berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Otonomi daerah dengan seluruh indikatornya seperti yang telah disebutkan diatas akan dapat terlaksana dengan baik lagi apabila semua unsur melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan rencana strategis Kabupaten Serang. 2.3.9 Indikator Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang merupakan indeks gabungan dari tiga komponen “penilai” kualitas sumber daya manusia, yaitu kelangsungan hidup, pencapaian pendidikan dan standar hidup layak. Jika ketiga komponen tersebut memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis sumberdaya manusianya memiliki kualitas yang baik pula. Angka indeks dari komponen IPM mem-perlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian yang telah dilakukan selama ini dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indeks angka harapan hidup tahun 2003 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2002, dari 58,7 persen menjadi 59,2 persen. Reduksi shortfall selama periode tahun 2002 – 2003 untuk indeks angka harapan hidup bernilai positif 1,2 persen, ini artinya angka harapan hidup pada tahun 2003 dibanding angka harapan hidup tahun 2002 relatif naik 1,2 persen ke sasaran angka harapan hidup ideal. Walaupun angka harapan hidup naik, masih ada yang perlu mendapat perhatian serius karena kualitas kesehatan anak khususnya dan masyarakat umumnya masih tergolong rendah yang apabila tidak dilakukan perbaikan, suatu saat dapat menimbulkan kematian tinggi, sehingga tingkat harapan hidup menjadi turun kembali. Oleh karena itu, penanganan bidang kesehatan secara menyeluruh dan terpadu harus makin ditingkatkan terutama untuk bayi dan anak-anak. RPJMD_2006-2011
II-72
Bidang pendidikan yang terdiri dari indeks AMH dan RLS mempunyai Indeks Pendidikan 77,3. Ini berarti pencapaian pembangunan bidang pendidikan tahun 2003 baru mencapai 77,3 persen dari pencapaian maksimal. Pencapaian indeks tersebut relatif mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 76,4. Sehubungan tersebut berasal dari Indeks AMH yang telah mencapai 92,9, sedangkan indeks RLS hanya 46,0. Selain itu, reduksi shortfall selama periode tahun 2002-2003 untuk indkes pencapaian pendidikan bernilai positif 3,8 persen, artinya indeks pencapaian pendidikan tahun 2002 relatif naik 3,8 persen ke sasaran indeks pencapaian pendidikan ideal (ideal = 100). Tingkat kesejahteraan masyarakat ditinjau dari sudut ekonomi dapat dinilai dengan besarnya indeks daya beli penduduk. Tahun 2003, tingkat daya beli penduduk sebesar Rp. 604.000 sebulan dengan nilai indeks 56,4. Besarnya nilai indeks itu sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun 2002 yang indeks daya belinya sebesar 56,0. Reduksi shortfall selama periode tahun 2002-2003 untuk indeks pendapatan bernilai positif 0,9 persen, ini artinya tingkat daya beli pada tahun 2003 dibanding tingkat daya beli tahun 2002 relatif naik 0,9 persen ke sasaran tingkat daya beli “maksimum” (maksimum = Rp. 732.720). Secara keseluruhan tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kabupaten Serang yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi dapat digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tahun 2003, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 64,3 dimana kondisi idealnya sebesar 100, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2002 dengan nilai indeks 63,7. Selama periode tahun 2002-2003 status pembangunan manusia Kabupaten Serang belum beranjak dari status pembangunan manusia berkategori “menengah bawah”. Reduksi shortfallnya selama periode tersebut adalah positif 1,7 dan ini artinya indeks pembangunan manusia Kabupaten Serang pada tahun 2003 dibanding indeks pembangunan manusia Kabupaten Serang tahun 2002 relatif naik 1,7 persen ke sasaran indeks pembangunan manusia ideal sebesar 100. Semaikn berkembang dan meluasnya kesenjangan Indonesia, sampai saat ini masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan wilayah dan RPJMD_2006-2011
II-73
daerah yang belum dapat diselesaikan secara baik. Salah satu indikatornya adalah adanya kesenjangan wilayah dan antar daerah. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan masalah dalam konteks makro. Kesenjangan antar daerah di propinsi Banten tidak hanya bisa dilihat dari kondisi atau pada sarana dan prasarana wilayah yang dimiliki, tapi juga bisa dilihat dalam konteks pembangunan manusia. Untuk
Kabupaten
Serang,
terlihat
bahwa
semua
komponen
pembangunan manusianya masih dibawah rata-rata Propinsi Banten. Bahkan untuk angka melek hurup, prestasi yang didapat masih dibawah Kabupaten Pandeglang dan hanya diatas Kabupaten Lebak. Secara umum prestasi pembangunan manusia Kabupaten Serang menduduki posisi keempat untuk semua Kabupaten / Kota di Propinsi Banten.
RPJMD_2006-2011
II-74
