5 ldi crA ,,.'J.i 1,, ,r,
,
I
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SAITNA}I PERATURANMENTERIKEUANGAN NOMOR
7L /PMR.A2/20A8 TENTANG
PENGEMBALIANNILAI TUNAI IURAN PENSIUNPEGAWAINEGERISIPIL YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa berdasarkanKeputusanPresidenNomor 56 Tahun1974 tentang Pembagian,Penggunaan,Cara Pemotongfln,dan Besarnyaluran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan PresidenNomor 8 Tahun 1977,PegawaiNegeri Sipil telah dipungut iuran pensiun dari penghasilanPegawaiNegeri Sipil setiap bulan; b. bahwa berdasarkanketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang berhenti tanpa hak pensiurr, baik yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan hormat, dikembalikan nilai tunai iuran asuransisosialnya; C.
Mengingat
lrahwa berdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud clalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan PeraturarrMenteri Keuangan tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang DiberhentikanDengahTidak lr{endapatkanHak Pensiun;
: 1,. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 7969 tentang Pensiun Pegawai Dzur Pensiun Janda/Duda Pegawai (LembaranNegara Republik Indonesia Talrun 1969 Nomor 42; Tamlrahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2906); B Tahun 1974 . tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 7974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 7999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 169,TambahanLembaranNegaraReputrlikInclonesiaNomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 7977 tentang Perafuran Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik IncfurnesiaTahun 1977 Nomof 1'1., Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir r-lenganPeratuian Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2AA7Nomor 25);
4 . Perafuran Pemerintah N.omor 32 Tahun 1.979tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7979Nomor 4T,TambahanLembaranNegaraNomor 31.49);
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7987Nomor S7,TambahanLembaranNegara Nomor 3200); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk PerusahaanUmum Tabungan Dan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981Nomor 38); 7. Perahrran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, dan PernberhentianPegawai Negeri Sipil (LembaranNegaraTahun 2003Nomor 15 TambahanLembaranNegara Nomor +263); 8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 terrtang Pembagian, Penggunaan,Cara Pemotongan,Penyetoran,dan Besarnyaluran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, PejabatNegara, dan Perrerima Pensiunsebagaimanatelah cliubahdenganKeputusanPresir{enNomor B Tahun 1977; 9. KeputusanPresidenNomor 20/P Tahun 2005; Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: B/400/M.PAN/2/20A8 tanggal 11 Pebruari 2008 hal PengembalianNilai Tunai luran PensiunPegawaiNegeri Sipil yang DiberherrtikanTanpa Hak Pensiun; MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN NILAI TUNAI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN TANPA HAK PENSIUN. Pasal1 Dalam PeraturanMenteri Keuanganini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, \gS"gli Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan ' , Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Isteri/suami adalah isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan. 3. Anak adalah anak kandung yang sah dari Pegawai Negeri Sipil atau anak kandung/anak yang disahkan menurut unclang-unc{angyang tercatatdalam daftar keluargapada instansiyarrgbersangkutan.
MENTERIKEUANGAN BEPUBLIKINDONESIA
-34. Ahli waris adalah orang tua atau saudarakandung clalamhal Pegawai Negeri Sipil tidak mempunyai isteri/suami atau anak, dibuktikan dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Lurah atau KepalaDesa. 5. Iuran pensiun adalah sejumlah uang yang dipotong dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil sebesar 4,75o/odari penghasilan yang akan digunakan untuk penyelenggaraanprograrn pensiun Pegawai Negeri Sipil. 6. Pr adalahpenghasilanterakhir sebulansesaatsebelumberhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 7997tentang PeraturanGaji Pokok PegawaiNegeri Sipil yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami dan Tunjangan Anak. 7. Pzadalah penghasilanterakhir sebulansesaatsebelumpesertabcrhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami dan TunjanganAnak. B. Fr adalah Faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak menjacli peserta sampai dengan diberhentikan sebagaipeserta,yang r"lihitung d.alamsatuan tahun. 9. Fz adalah Faktor yang dikaitkan dengan masa iuran sejak atau setelah tanggal L ]anuari 2001 sampai dengan diberhentikan sehagai peserta, yang dihirung dalarnsatuantahun. Pasal2 (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tanpa lrak pensiun baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat berhak atas pengembaliannilai tunai iuran pensiun. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pacla ayat (1) adalah PegawaiNegeri Sipil yang berhenti terhitung.mulai tanggal 1 Februari 1975atau sekurang- kurangnya telah membayariuran 1 (satu)bulan. Pasal3 (1) Bagi PNS yang diberhenrikan tanpa hak pensiun sebelum tanggal 1 Januari 2007, besarnya pengembalian nilai tunai iuran pensiun ditetapkanberdasarkanformula setragaiberikut :
FrxPz
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4(z) Blgi PNS yang menjadi perserta setelahtanggal 1 Januari 2001 yang diberhentikan tanparhak pensiun, besarnya per,gembalian nilai funai iuran pensiun ditetapkan berdasarkanformula sebagaiberikut :
FzxPz (3)
PNS yang menjadi peserta sebelum tanggal 1 Januari Z00l clan lugi diberhentikan tanpa hak pensiun setelah tinggal 1 -pensiunJanuari 2001, besarnya pengembalian nilai funai iuran rlitetapkal berdasarkanformula sebagaiberikut :
(FrxP1)+(Fzx(Pz-Pr))
Pasal4 Pegawai Negeri Sipil yang cliberhentikantanpa hak pensiun sebelum -Buqi berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, ctibetikun pengembalian nilai tulai sebagaimanadimaksud dalam Pasal3 ctitambahhisil fengembangan sebesar 9Yo per tahun yang dihirung 'sejak yang bei.sangk.rian diberhentikan sampai dengan ditetapkut*yu Peraturan Minteri Keriangan ini. PasalsJ|' (1) BesarnyaFaktor sebagaimanadimaksucl clalam Pasal 3 6an Pasal 4 sesuaidengan Lampiran PeraturanMenteri Keuanganini. (2) Besarnya pengembalian nilai tunai iuran pensiun sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 sekurang-kurangnyasebesar Rp 200.000,00 (dua rarus ribu rupiah). Pasal6 Pendanaan untuk keperluan pengembalian nilai tunai iuran pensiun PegawaiNegeri Sipil hersumber-clariakumulasiiuran pensiun Pasal7 (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhenri tanpa hak pensiun dapat mengajukan permintaan pengembalian nilai tunai iuran pensiunnya kepadaPT TASPEN (PERSERO). (2) Apabila Pegawai Negeli Sipil yang berhenti tanpa hak pensiun telah meninggal dunia, maka pengembalian nilai tunai iuran pensiunnya dapat diaiukan oleh isteri/suami, anak atau ahli warisnya yang sah.
MENTERIKEUANGAN INDONESIA REPUBLIK
-5Pasal8 (1) Surat permintaanpengembaliannilai tunai iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) dilampiri dengan: a. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil; b. Surat KeputusanPemberhentiansebagaiPegawaiNegeri Sipil; c. FotokopiKTP atau kartu identitaspemohonyang masih berlaku; d. Surat KeteranganPemberhentianPembayararl(SKPP)gaji. (2) Bagi PegawaiNegeri Sipil yang diberhenlikansebelumberlakukannya Peraturan Menteri Keuangarr ini dan telah menerima THT, surat permintaan pengembalian nilai tunai iuran pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) dilampiri dengan fotokopi KTP atau kartu identitaspemoholryang masih berlaku. (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah rneninggal clunia, maka istri/suami, anak atau ahli waris, yang mengurus pengembalian iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil harus menyampaikan persyaratansebagaimanapada ayat (1) atau ayat (2) dan Surat KeteranganAhli Waris. Pasal9 PeraburanMenteri Keuanganini berlaku pada tanggalr-litetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkandi |akarta pada tanggal I Mei 2008
uai denganaslinya,
MENTERIKEUANGAN rtd. SRIMULYANIINDRAWATI
LAMPIRAN PERATURANMENTERI KEUANGAN
NoMoR7L tput.oz/zooB TENIANG MENTERIKEUANGAN INOONESIA REPUBLIK
PENCEMBALIAN N I L A I T U N A TI U R A N P E N S IU N P E GA W A T N E GE R I SI PI L |ANPA Y A N G D I B E R H E N ' T I K A'N HAK PENSIUN
T4BEL FAKTORNILAI TUNAI IURAN PENSIUNPNS
MENTERIKEUANCAN ttd. idenganaslinya,
mum
6"r^nemen
SRI MULYANI INDRAWATI
