2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 13 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah [Lampiran Angka I huruf A Nomor 1] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah [Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) beserta Lampiran huruf A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 30/PUU-XIV/2016 1. Muh. Samanhudi Anwar PEMOHON PERKARA NOMOR 31/PUU-XIV/2016 1. Bambang Soenarko 2. Enny Ambarsari 3. Radian Jadid, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 13 April 2016, Pukul 13.35 – 13.57 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Aswanto 3) Manahan MP Sitompul Sunardi Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Muh. Samanhudi Anwar B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 30/PUU-XIV/2016: 1. Juari 2. Aan Eko Widiarto 3. Haru Permadi 4. Bakti Riza Hidayat C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XIV/2016: 1. Edward Dewaruci

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, Sidang Perkara Nomor 30 dan 31/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kami persilakan untuk Perkara Nomor 30 memperkenalkan lagi. Silakan, Pak.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Bismilahirrahmaanirrahiim. Pada siang ... pada hari ini, kami dari Perkara Nomor 30 hadir sebagai Kuasa, saya Aan Eko Widiarto. Sebelah kanan saya ada Haru Permadi. Sebelah kanan Pak Haru adalah Prinsipal kami Bapak Walikota Blitar, Bapak Muhammad Samanhudi Anwar. Kemudian sebelah kanan Beliau adalah Bapak Juari dan sebelah paling kanan adalah Pak Riza ... Bakti Riza Hidayat. Terima kasih, Yang Mulia. 3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, untuk selanjutnya dari Perkara Nomor 31. Silakan untuk memperkenalkan diri.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: EDWARD DEWARUCI

NOMOR

31/PUU-

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Edward Dewaruci, Advokat sebagai Kuasa Hukum dari Para Pemohon, sendiri. Terima kasih. 5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan, untuk itu Perkara Nomor 30 silakan untuk Pemohon atau Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya karena permohonan hasil perbaikan tertulisnya sudah kita terima, ya. Silakan, Pak Eko.

1

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Jadi berdasarkan nasihat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya, kami sudah memperbaiki sesuai dengan saran, nasihat, dan beberapa hal sebagai pokoknya akan kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, saran dari Yang Mulia Hakim Aswanto terkait dengan hal yang sangat prinsip, yaitu membuktikan atau menguraikan bahwa kewenangan pemerintah kota dan kabupaten terhadap pendidikan menengah itu merupakan kewenangan konstitusional. Ini coba kami uraikan kemudian lebih lanjut di halaman 12 sampai dengan halaman 13. Yang pada prinsipnya kesimpulan kami adalah dengan adanya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa pemerintah kabupaten/kota itu mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam konteks itulah kemudian pemerintah daerah juga harus menjalankannya dengan seluas-luasnya kecuali urusan yang diatur oleh undang-undang itu adalah urusan pusat. Nah, dalam konteks itu kami juga dalam halaman 12 sampai 13 menjelaskan bagaimana duduknya kabupaten/kota untuk menangani urusan pendidikan menengah. Kemudian yang berikutnya juga tidak kalah pentingnya untuk memperkuat legal standing. Nasihat yang kami terima adalah DPRD itu juga ikut untuk menghindari nanti tidak dapat diterima, walaupun jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa walikota atau bupati itu mewakili daerah. Nah, dalam hal ini kami sudah menghadirkan satu bukti yang baru, yaitu bukti P-3A berupa Keputusan DPRD Kota Blitar, yang di sana menyetujui untuk diajukan ... diadakannya pengujian materi ini. Kemudian yang berikutnya dari nasihat Yang Mulia Hakim Prof. Aswanto terkait dengan kata tidak yang ada dua kali dalam petitum. Memang ada suatu persoalan redaksional kalau kita mengatakan nanti konstitusional, jadi conditionally constitutionaly, jadi konstitusional bersyarat persoalannya adalah nanti tidak ada yang dibatalkan atau tidak ada konsekuensi hukum menyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Nah, maka dari itu pilihannya memang unconditionally unconstitutional. Jadi memang dalam konteks ini harus ada tidaknya. Nah, maka dari itu yang kami lakukan adalah mengurangi kata tidak dan menggantikan dengan kata yang lain, yaitu menggunakan kata bukan. Jadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah bukan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Itu yang kami gunakan. 2

Lebih lanjut untuk nasihat dari Yang Mulia Hakim Manahan MP Sitompul, untuk mengelaborasi kembali petitum, apakah cukup hanya melihat pada lampiran? Dan ini juga terkait dengan nasihat Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Memang setelah kami lihat Pasal 15 itu memerintahkan ada lampiran di dalam ketentuannya. Lampirannya itulah yang sedang kami ajukan untuk pengujian. Nah, hanya saja kalau kemudian Pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 23 dimasukkan di sini, persoalannya adalah yang diharapkan untuk dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bukan Pasal 15-nya karena Pasal 15 itu mencakup seluruh lampiran, seluruh hal urusan. Nah, sedangkan yang spesifik mengatur tentang wewenang daerah dalam atau terkait dengan kepentingan menengah itu adalah ada di dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Maka dari itulah dengan merujuk pada UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari batang tubuh dan lampiran itu juga boleh memuat norma sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 12 itu sendiri ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memuat norma-norma pembentukan peraturan perundang-undangan di dalam lampirannya, sehingga lampiran merupakan sebuah norma hukum juga dan menjadi satu bagian dengan undang-undang sehingga menjadi wewenang Mahkamah untuk bisa menguji lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kemudian, yang berikutnya terkait dengan kewenangan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Sikdisnas itu juga diperjelas. Yang Mulia Bapak Manahan, kami sudah mengelaborasi itu di halaman 24 berdasarkan nasihat yang sudah diberikan. Jadi, memang terjadi pertentangan menurut Undang-Undang Sikdisnas wewenang itu ada di pemerintah kabupaten/kota wewenang atas pendidikan menengah. Nah, hanya saja di Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu ada di undang-undang ... ada di provinsi tanpa mencabut ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Sikdisnas sehingga kami mengargumentasikan ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Kemudian, lebih lanjut adalah terkait dengan batu uji, batu uji yang kami gunakan memang tidak hanya di Pasal 18, tetapi juga kami gunakan Pasal 1 ayat (3) negara hukum pada kepastian hukum yang adil, kemudian yang berikutnya adalah Pasal 28C, Pasal 31 UndangUndang Dasar Tahun 1945. Jadi, itu beberapa hal yang kami tindak lanjuti dari nasihat Yang Mulia Manahan Sitompul. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat dari Yang Mulia Bapak Wahiduddin Adams. Terkait masalah penjelasan lebih lanjut untuk hal yang menghalangi akses anak terhadap pendidikan, kami juga sudah 3

mengelaborasi itu di halaman 38 dengan menyuguhkan data tentang masyarakat miskin di Kota Blitar yang akan terancam apabila dengan adanya kebijakan yang tidak konsisten dengan sekarang, yaitu pendidikan gratis plus beberapa sarana dan prasarana, misalnya seragam, sepatu, itu semuanya disediakan oleh Pemerintah Kota Blitar, ketika nanti beralih menjadi wewenang provinsi dan itu seandainya tidak gratis, maka mereka akan terancam tidak akan mendapatkan hak atas pendidikan menengah, nah ini yang kami suguhkan di halaman 38. Itu, Yang Mulia, pokok-pokok dari perbaikan yang sudah kami usahakan dan yang paling berat memang meringkasnya, jadi dari 43 hanya berhasil mengurangi jadi 41. Terima kasih. 7.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, selanjutnya ke Perkara Nomor 31. Silakan, sama seperti Perkara 30 tadi, sampaikan pokok-pokok dari perbaikan permohonan yang sudah diberikan waktu selama 14 hari yang lalu. Silakan.

8.


NOMOR

31/PUU-

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Atas saran dari Yang Mulia, beberapa hal yang perlu kami lakukan perubahan di antaranya format yang sempat dikatakan tidak lazim, yaitu ada kesimpulan itu kami keluarkan dari permohonan. Kemudian mengelaborasi kerugian yang dialami jika Pasal 15 ayat (1) dan (2), serta lampiran huruf a itu diterapkan. Karena mernurut kami, Para Pemohon, penerapan pasal itu dapat diartikan sebagai larangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus, SMA dan SMK. Terhadap larangan itu sebetulnya secara faktual, jaminan pendidikan tingkat menengah yang sudah dilakukan oleh kabupaten/kota yang sudah memiliki kemandirian dan kemampuan, dalam hal ini mungkin dialami oleh Para Pemohon, yaitu warga Surabaya itu sudah tercermin dari besaran anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD Surabaya dan itu jumlahnya lebih besar dari anggaran untuk pendidikan di Provinsi Jawa Timur sendiri. Nah, terhadap besaran jumlah anggaran yang sudah lebih dari 20% itu pun, kemudian fasilitas atau keunggulan yang sudah dinikmati oleh Para Pemohon berupa layanan pendidikan berkualitas itu, di antaranya saat ini dengan pengelolaan manajemen yang holistik, integratis, dan komprehensif, sebagaimana yang sudah kami paparkan di halaman 23 itu. Siswa berprestasi, anak berkebutuhan khusus, siswa miskin yang dalam istilahnya itu mitra warga, siswa yang berprilaku menyimpang atau melanggar hukum, itu masuk dalam sistem data yang sudah dikelola oleh pemerintah kota. Sehingga orang tua dari 4

siswa-siswa itu sudah sangat terbantu dengan mekanisme penanganan jika persoalan pendaftaran, persoalan yang muncul dalam pelayanan itu sudah enggak … orang tua enggak perlu sibuk untuk mondar-mandir dan mengurus sendiri, gitu. Karena instansi yang berkaitan itu sudah melakukan pelayanan secara langsung kepada siswa-siswa tersebut. Yang kedua juga melalui strategi pembiayaan pokda kepada sekolah-sekolah itu sangat meringankan beban orang tua. Karena tadi, biaya seragam, buku, dan sebagainya, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan itu sudah ditanggung semua. Jadi ibaratnya siswa itu tugasnya tinggal belajar saja, sudah enggak mikir apa-apa. Jadi dia tugasnya cuma sekolah, gitu, terus semua orang tua juga tinggal apa … mendukung. Sehingga tergambar dalam angka partisipasi murni masuk dari SMP ke SMA dan SMK di Surabaya itu sampai 93,47% dan itu sang … menunjukkan adanya efektifitas pola mencegah angka putus sekolah dari SMP. Kemudian pelayanan pendidikan lainnya adalah peningkatan kualitas dari guru melalui program apa … sertifikasi yang enggak ada biaya lagi untuk guru-gurunya. Kemudian juga promosi jabatan dan mutasi yang dilakukan antarsekolah di wilayah Kota Surabaya itu pun, itu sangat memudahkan, gitu. Karena semuanya bersifat berkesinambungan dan merata di antarsekolah, baik di wilayah pusat maupun pinggiranpinggiran di kabupaten/kota itu. Ada juga alasan Para Pemohon kenapa tetap berkeinginan agar bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota itu. Para Pemohon bisa terlibat aktif dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta penyampaian, pengaduan terhadap sarana, prasana, kemudian juga usulan-usulan kebutuhan yang lain itu melalui komite sekolah ataupun dewan pendidikan, yang relatif usulan-usulan itu bisa langsung direspon cepat. Jadi kalau ini dialihkan ke pemerintah provinsi maka jenjang untuk melakukan pengaduan, laporan, atau keluhan-keluhan itu menjadi lebih rumit dan mungkin lebih jauh jaraknya. Itu kalau sesama Surabaya enggak apa-apa, tapi kalau dari Sumenep atau dari itu harus ngurus ke … ke Surabaya, gitu, kan juga jauh, gitu, wilayahnya. Sehingga itu kenapa kalau pengelolanya di kabupaten/kota lebih efektif. Kemudian Para Pemohon juga merasakan adanya peningkatan prestasi siswa itu yang sudah sangat didukung. Jadi kompetisi untuk seni, olahraga, sains, dan teknologi, kemudian kompetisi-kompetisi nasional maupun internasional, itu semuanya sudah terbangun sistem yang itu ikut melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaanperusahaan. Dan juga di SMK itu kurikulum yang disusun, itu sudah me … ber apa … berkesinambungan dengan dunia usaha maupun industri. Jadi kurikulumnya itu betul-betul seperti yang diharapkan oleh dunia industry, sehingga anak-anak SMK dan yang sudah lulus itu bisa terbantu untuk kemudian … kalau enggak melanjutkan ke kuliah dia bisa langsung bekerja, terutama ini untuk yang kelompok keluarga miskin itu 5

sangat membantu sekali karena langsung setelah ikut magang, kerja praktek, kurikulumnya sudah sesuai dia bisa langsung bekerja di situ. Dan itu sudah membuktikan bahwa … kepada masyarakat bahwa pendidikan itu memang bisa merubah nasib, dari itu (...) 9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, itu, kalau tidak salah pada permohonan sebelumnya sudah, ya? Sudah dicantumkan.

10.


NOMOR

31/PUU-

Ya. Jadi (...) 11.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah. Sekarang yang ditekankan yang sifatnya tambahan atau perbaikan dari … saran dari Majelis.

12.


NOMOR

31/PUU-

Ya, terus, perbaikan yang lain selain mengelaborasi tadi, contohcontoh yang sudah dinampak … didapatkan itu diper … di halaman 24 nomor 12 itu berdasarkan semua uraian di atas maka bertentangan dengan prinsip orang mendapatkan pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya dan prinsip pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Jadi kita sudah sesuai saran Yang Mulia waktu itu, tidak perlu lagi untuk menguji atau membandingkan dengan undangundang yang sebelumnya, Undang-Undang 23 itu kita hilangkan. 13.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.

14.


NOMOR

31/PUU-

Kemudian (...) 15.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Di petitum ada?

6

16.


NOMOR

31/PUU-

Di petitum juga ada perubahan, yaitu menghilangkan tidak … kata tidak, sehingga yang pertama menerima dan mengabulkan seluruhnya. Menyatakan Pasal 15 ayat (1) dan ke (2) beserta lampiran huruf a nya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah khusus tidak dapat dilakukan oleh kabupaten/kota. Yang secara mandiri sudah melaksanakan jaminan pendidikan sampai pendidikan tingkat menengah khusus di daerah tersebut, itu. Jadi menghilangkan kata tidak seperti sarannya itu, sehingga mempunyai arti itu. Yang kemudian petitum ketiga, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya sepanjang dimaknai bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan khusus tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara mandiri sudah mampu melaksanakan itu. Kemudian yang petitum keeempat, enggak ada perubahan, sehingga mohon agar dapat diartikan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan menengah tetap dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terbukti sudah secara mandiri melaksanakan jaminan pendidikan sampai tingkat menengah khusus selama ini di wilayahnya. Itu yang kami minta. Terima kasih, Yang Mulia. 17.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, kita sudah terima. Baik, kalau sudah cukup, tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan, ya. Cukup, ya. Untuk selanjutnya, untuk Perkara Nomor 30 kita akan sahkan alat buktinya, P-1 sampai dengan P-10 betul, Pak Eko?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA XIV/2016-XIV/2016: AAN EKO WIDIARTO

NOMOR

30/PUU-

Betul, Yang Mulia, hanya khusus untuk P-3 itu ada P-3A dan P-9 ada P-9A. 19.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, ya, ya. Baik, kita sahkan ya. KETUK PALU 1X

7

8? 20.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 31, bukti P-1 sampai dengan P-


NOMOR

31/PUU-

Betul. 21.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Betul. Ya, baik. KETUK PALU 1X Baik, kalau tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan, ini akan kita laoprkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Rapat Pleno, untuk kelanjutan dari permohonan ini dan nanti akan disampaikan lebih lanjut putusan dari Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi, menunggu, nanti akan dikabarkan oleh Panitera. Saya kira cukup dan sidang hari ini kita nyatakan selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.57 WIB Jakarta, 13 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8

2016

Recommend Documents