2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 30 MEI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 39/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Dolly Hutari P. Sutejo ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 30 Mei 2016, Pukul 13.44 – 13.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Aswanto 3) I Dewa Gede Palguna Sunardi

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Edu Hardi Ginting 2. Shilviana 3. Putu Bravo Timothi 4. Farengga Aceng 5. Hendrawan Agusta

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.44 WIB 1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang dalam perkara pengujian … Perkara Nomor 39/PUUXIV/2016 dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat siang. Siang hari ini, kita akan melakukan sidang perbaikan permohonan untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang, dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ya khususnya Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b. Saya mohon kepada Pemohon untuk menjelaskan siapa yang hadir di sini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Baik. Terima kasih sebelumnya, Yang Mulia. Kami dari Tim Pembela Hak Pangan Rakyat, perkenalkan saya sendiri Putu Bravo Timothi, lalu di sebelah kiri saya, Ibu Shilviana. Di sebelah kanan saya, Saudara Farengga. Lalu berikutnya, ada Bapak Edu Hardi Ginting dan yang paling pojok ada Saudara Erlang Agustian. Demikian.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Karena ini sidang perbaikan permohonan, maka mohon dijelaskan apa yang telah diperbaiki secara ringkas.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Baik, atas waktunya, kami di dalam perbaikan permohonan ini memperbaiki beberapa hal termasuk apa-apa yang telah disarankan oleh Majelis Yang Mulia sebelumnya, khususnya di awal kami sudah memperbaiki terkait dengan batu uji. Kami memasukkan dua batu uji, Yang Mulia, yaitu Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terkait dengan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Lalu yang berikutnya, batu uji yang kedua adalah hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu selanjutnya dan selebihnya, itu kami memperingkas dari bagian alasan-alasan permohonan kami. Demikian.

1

5.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Petitumnya, coba dibacakan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI 1. 2.

3.

4. 7.

Baik. Adapun petitumnya kami bacakan sebagai berikut. Primer: Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Barang, dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Menyatakan penafsiran frasa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak pada Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menjadi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu barang pangan yang berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan air yang diambil langsung dari sumbernya atau diolah sebatas kegiatan pascapanen dan bukan merupakan hasil dari proses pengolahan atau industri sebagaimana dimaksud dalam pengertian menghasilkan dalam Pasal 1 angka 16 undang-undang ini menjadi tidak dikenai PPN. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara. Demikian, Majelis.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, terima kasih. Anda telah mengajukan alat bukti, P-1 sampai dengan P-33?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Ya.

9.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Saya sahkan. KETUK PALU 1X

2

Ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi? 10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SHILVIANA Yang Mulia, pada dasarnya meskipun kami mewakili dua orang Pemohon, tetapi sebenarnya pada prinsipnya kami juga merasa mewakili seluruh bangsa Indonesia karena menurut kami dengan tingkat kemiskinan penduduk Indonesia, data PBB, data Bank Dunia 2014, 60,4% di bawah garis kemiskinan adalah tidak layak bahan pangan itu dikenakan PPN. Dan di sini pun, kami juga … kami tidak meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguraikan satu per satu apa yang kena atau apa yang tidak kena, tetapi kami mengacu kepada definisi dari PPN itu sendiri, dimana yang disebutkan PPN itu harus ada nilai tambah dulu baru barang itu kena PPN. Kemudian yang kedua adalah definisi dari industri itu sendiri, yaitu harus melalui suatu proses pengolahan. Jadi, di sini kami memohonkan bahwa bahan pangan dasar yang belum diolah atau diolah sebatas pascapanen, misalnya dicuci, dicuci atau hanya dikupas saja, itu kami mohonkan menjadi bahan pangan dasar itu tidak dikenai PPN.

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Jadi, nanti kita akan melihat permohonan ini akan disampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dan kita akan membahas semuanya bagaimana kelanjutan permohonan ini, ya. Nanti dengan alat bukti yang sudah Anda sampaikan, nanti akan dibahas. Kemudian kalau nanti ini ditindaklanjuti, maka akan dibawa ke dalam Sidang Pleno, sehingga Anda bisa mengajukan ahli-ahli dan saksi di sini, ya. Ya, saya rasa sidang dianggap cukup dan ada (…)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Mohon maaf sebelumnya, Yang Mulia. Terkait dengan daftar bukti kami, kami memasukkan daftar bukti P-1 sampai dengan P-29 sesuai dengan tanda terima. Hanya sedikit mengoreksi. Terima kasih.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Nanti ada perbedaan ini. Nanti tolong dihubungi Panitera ya, Kepaniteraan. Ada yang mau ditambahkan oleh Yang Mulia Pak Palguna?

14.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua … Ibu Ketua. Begini Saudara, ini walaupun tidak ada waktu lagi untuk melakukan perbaikan 3

karena ini perbaikan terakhir, tapi saya perlu meminta konfirmasi supaya terekam di dalam persidangan. Petitum Saudara nomor 2 dan nomor 3 di primer ini. Nomor 2 kan, Saudara meminta menyatakan penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b itu, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kan begitu. Itu maknanya berarti seluruhnya, kan? Tetapi di empat … di angka 3, Saudara meminta penafsiran terhadap frasa kebutuhan pokok yang ada di penjelasan itu. Nah, ini perlu kami mintakan klarifikasi ini. Yang mana yang akan berlaku? Sebab ini bisa saling bertentangan dua ini. Yang … yang kedua kan, Saudara minta spesifik itu. Yang pertama Saudara minta. Berarti kami menafsirkan seluruhnya, ya kan? Coba bagaimana penjelasannya ini? 15.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Maksud kami adalah kami ingin memohonkan kepada Mahkamah untuk menafsirkan ulang kemudian frasa barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan rakyat banyak. Jadi, yang penjelasan yang sebelumnya itu ditafsirkan ulang atau dianggap tidak berlaku lagi. Kemudian, kami memohonkan agar Mahkamah kemudian memberikan penafsiran sesuai dengan yang kami maksud di nomor 3. Begitu, Yang Mulia.

16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kalau itu mestinya Saudara … tapi, ya itulah. Tapi okelah, mungkin kita renvoi di sini saja karena sudah ndak ada perbaikan … waktu perbaikan lagi. Jadi, yang Saudara maksudkan di sini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai seperti yang kedua itu, kan begitu? Betul?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Ya, begitu.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya sudah kalau itu memang yang dimaksud. Supaya ini kan, jadi ada pertentangan ini. Kalau yang nomor 2, kan berarti Saudara mau menghapuskan seluruhnya, kan?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Ya. 4

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Membatalkan. Kalau ini padahal Anda tidak menyatakan begitu. Justru jadi bertentangan dengan niat Saudara melakukan pengujian jadinya kalau itu anu, kan. Sebab kalau dicoret, jadi ndak ada penjelasan dong, kan begitu. Kalau itu … kalau yang nomor 2 itu dipegang oleh Mahkamah. Supaya tidak ada pertentangan dalam suatu permohonan itu. Jadi, kalau begitu ini ya, renvoinya jadi sesuai dengan yang angka 3, ya? Maksudnya sesuai dengan yang angka 3, begitu ya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTI Ya, benar.

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih.

23.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, sudah tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, maka sidang ini saya anggap selesai dan sidang ini saya tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.54 WIB Jakarta, 30 Mei 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5