2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 82/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 17 OKTOBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 82/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga [Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Nuih Herpiandi ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 17 Oktober 2016 Pukul 10.41 – 10.58 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) I Dewa Gede Palguna Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Nuih Herpiandi 2. Herly Juliane Herawan

(Pendamping)

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.41 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 82/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri lagi, walaupun sudah.

2.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Yang Mulia, saya Nuih Herpiandi. Di sebelah saya, istri saya Herly Juliane Herawan.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, jadi suami-istri ya?

4.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Suami-istri.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sidang hari ini adalah untuk perbaikan. Ya, perbaikannya sudah diterima dan sudah dibaca, ya. Dipersilakan untuk menyampaikan apa saja yang diperbaiki itu, tidak perlu dibaca ya. Silakan.

6.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Yang inti dari ... dari Pemohon adalah titik beratnya di anak itu yang (suara tidak terdengar jelas) sumir, jadi alangkah bisa baiknya dengan dua standar, bahwa anak setelah dewasa 18 tahun. Jadi sejajar dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, pakai 18 atau 12. Ikut dengan diversi peraturan pemerintah, standarnya 12. Jadi maksudnya itu supaya, ya kalau anak kecil yang memang masih perlu dididik, itu orang tuanya itu lebih leluasa. Kalau memang kalau sudah dewasa, memang sebaiknya juga enggak ... ya dinasihati. Kalau mau dengar syukur, kalau

1

enggak dengar juga orang tua sudah ya jangkauannya sudah tambah jauh. Jadi kalau yang maksudnya itu masih anak perlu dididik, jangan kena dengan undang-undang ini, orang tua jadi korban. Jadi dipisah, sehingga dua undang-undang ini jadi bisa sejajar. Itu yang harapan dari Pemohon. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Gitu aja ya yang diperbaiki ya?

8.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Sudah diperbaiki, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Nah, coba kalau begitu baca lagi petitum permohonannya, petitum ya.

10.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya, ya. Ini yang ... yang pertama yang sudah direvisi (...)

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, yang diperbaiki. Silakan.

12.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI 1. 2.

3.

4. 5. Ini

Jadi ada satu lagi yang barusan gitu. Jadi Mengabulkan permohonan Pemohon. Mengabulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi hak suami, istri, dan anak yang telah akil balig (12 tahun ke atas). Khusus anak di bawah 12 tahun yang belum akil balig, ke bawah sampai dalam kandungan Ibu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konflik di lingkungan rumah tangga antara anggota keluarga, apabila tidak melewati batas wajar, tidak menjadi perkara. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. ada tambahan yang barusan. 2

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

14.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Dari alasan Pemohon posita analisis yuridis, L. Untuk tidak mengusik Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tidak bertentangan, tetapi sejajar dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pemohon mohon, Yang Mulia, berkenan menggunakan batas usianya 18 tahun. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tetap, tidak diusik apa-apa. Yang ditafsir hanya UndangUndang 2003 ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT saja. Petitum ... 4 petitum. 6. Mengabulkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 2 ayat (1) huruf a menjadi hak suami, istri, dan anak yang telah dewasa (18 tahun ke atas). 7. Khusus anak di bawah 18 tahun yang belum dewasa, ke bawah sampai ke dalam kandungan Ibu, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jadi dua pilihan itu juga berkenaan di hatinya Pemohon, mau 18 bisa, mau 12 bisa. Kalau 12 ... jadi berapa namanya ... berpatokanlah pada peraturan pemerintah itu yang bukti P-7 itu. Jadi 12 tahun yang untuk tahap diversi, kalau 18 adalah undang-undang yang paling dasarnya itu, jadi dua-duanya juga berkenaan karena dianggap sudah dewasa. Jadi kalau dewasa ini, ya, orang tua jangan ... ya, nasihati kalau mau jalan. Kalau enggak, juga nasib, gitu.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ya, ada sesuatu dari Yang Mulia Pak Palguna.

16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Pak Nuih, kami sudah menasihatkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ini kan permohonan pengujian undang-undang, Pak ya, jadi agak berbeda petitumnya itu tidak seperti permohonan dalam perkara perdata minta ini-itu. Bapak harus menyatakan permohonan ini kan dalam waktu persidangan sebelumnya sudah dinasihatkan yang Bapak minta itu ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau bertentangan secara bersyarat sepanjang diartikan begini.

3

Jadi kalau tadi saya ini malah membingungkan petitum Bapak itu, tapi inilah yang akan kami laporkan nanti kepada Rapat Permusyawaratan Hakim karena sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan perbaikan, kan dua minggu sudah habis bahkan pada permohonan sebelumnya, pada pemeriksaan sebelumnya kami sudah menasihatkan Bapak minta saja ininya, contoh permohonan di Mahkamah Konstitusi bagaimana membuat petitum permohonannya karena kalau ini kan jadi kami Bapak minta seperti mengadili kasus konkret untuk (suara tidak terdengar jelas) tidak berlaku, begini tidak berlakukan. Dengan tambahan petitumnya yang ini sebenarnya jadi makin tidak jelas apa yang Bapak minta, itu satu hal. Kemudian yang kedua saya minta ketegasan sama Pak Nuih ini, ini Bapak tanda tangannya berbeda ini dengan yang tambahan permohonan ini dengan yang di permohonan aslinya itu. Yang mana yang berlaku sebenarnya tanda tangan ini? 17.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Asli itu yang tambahan itu kan ada asli dan duplikat 12 sih, Pak.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, Pak, tanda tangannya berbeda.

19.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Betul. Satu, tanda tangan. Satu, paraf, Pak.

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang paraf yang mana, yang tanda tangannya yang mana?

21.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Bisa (...)

22.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini yang singkat ini yang di perbaikan permohonan (...)

23.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Yang kalau ada di cap asli itu tanda tangan asli, Pak.

4

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti yang permohonan ini yang paraf justru?

25.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ada aslinya juga, Pak, tadi barusan, Pak.

26.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, ini permohonan Bapak ini lho yang perbaikan, ini kan asli juga ini?

27.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Betul, ada 12 betul asli satu, duplikatnya 11, kalau enggak ada cap berarti bukan asli.

28.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, mestinya kalau Bapak membuat itu asli dan duplikatnya jangan dibedakan tanda tangannya, Pak. Bagaimana nanti Bapak kan sudah biasa beracara kalau beda kan jadi persoalan, dipersoalkan enggak kalau di pengadilan biasa, Pak, kalau tanda tangan beda?

29.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Selama ini sih belum ada (...)

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ah, yang benar? Kalau begitu saya mau tanya hakimnya, di mana Bapak beracara yang tidak dipersoalkan?

31.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Di Bandung, Pak.

32.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul, tidak dipersoalkan tanda tangannya kalau berlainan?

33.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Yang aslinya saja yang diperhatikan, Pak. 5

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, ya, walaupun aslinya kemudian kalau memperbandingkan bagaimana caranya kalau berbeda?

35.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Enggak boleh paraf lain kali saya (...)

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itulah makanya kami nasihatkan sama Bapak nanti kali lain kalau beracara di sini khususnya jangan karena (...)

37.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Terima kasih, Pak, ini (...)

38.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itu, jadi dia tidak boleh (...)

39.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ini saya baru tahu, Pak.

40.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ah, Bapak kan advokat masa baru tahu?

41.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya, di sana sih lain, Pak ya (...)

42.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bapak jangan bohong lho nanti saya cek benaran lho? Sebab enggak mungkin ada hakim begitu pasti diteliti itu, Bapak jangan ini persidangan resmi, Pak, kalau Bapak bilang di sana lain itu. Ini Bapak pernyataan Bapak direkam, Pak.

43.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya.

6

44.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi jangan sembarang Bapak membuat pernyataan di sini karena nanti itu bisa ada risiko, saya bukan mengancam tapi apa yang Bapak nyatakan di sini itu ada ininya karena ini persidangan terbuka, Pak.

45.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Saya akan terima dengan baik, Pak.

46.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi itu, ya, ini kami mengecek karena supaya nanti tidak ada persoalan ini mana yang sesungguhnya mana yang ini, itu harus kami cek, ya. Jadi kalau misalnya 12 rangkap maksudnya mengapa dibuat 12 rangkap itu harus sama semua bahwa yang asli dengan yang ini sama termasuk tanda tangannya karena nanti Bapak ... saya sampaikan, Pak ya, kenapa 12? 9 itu untuk Hakim, 1 untuk Panitera, 1 untuk DPR, 1 untuk presiden. Jadi kalau lain-lain bagaimana? Yang sama untuk siapa lalu, Pak? Karena ini kan permohonan yang sama karena nanti kita ini kan kalau ada permohonan pengujian itu nanti akan ditembuskan kepada pembuat undang-undang. Belum lagi kalau nanti juga ada berkaitan dengan pengujian undang-undang di bawahnya yang biasanya juga akan ditembuskan ke Mahkamah Agung. Itu prinsipnya mengapa 12, Pak, jadi harus sama 12 itu tanda tangannya permohonannya. Nah, kalau nanti bisa berbeda kan berarti orang akan membaca dokumen yang berbeda walaupun yang berbeda itu kemudian tanda tangannya misalnya, tapi kan orang buat keraguan lalu, “Ini benar enggak sih?” gitu kan, supaya dokumennya sama. Saya hanya mengingatkan, ya, Pak ya karena itu adalah kewajiban kami menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kami diwajibkan untuk memberi nasihat itu. Tapi karena ini permohonan sudah diperbaiki, saya hanya ... itu hanya komentar saya. Jadi, inilah yang nanti kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim bahwa perbaikan Bapak adalah seperti ini adanya. Karena sudah enggak ada lagi waktu untuk melakukan perbaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

47.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Yang Mulia, boleh saya tanya, soal tanda tangan boleh saya koreksi lagi di tanda tangan sekarang, gitu, ditambahkan di pinggirnya?

7

48.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk lain kali, apa yang disarankan oleh Yang Mulia. Tadi ... ya, sudah ini kan sudah, sudah klir, ya, tapi untuk lain kali, gitu, ya (...)

49.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Terima kasih, terima kasih.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Siapa tahu nanti punya rencana perkara lain di sini atau (...)

51.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI ya, Terima kasih.

52.

KETUA: ANWAR USMAN Atau di pengadilan negeri juga, Pengadilan TUN juga.

53.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya, terima kasih.

54.

KETUA: ANWAR USMAN Ya?

55.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Terima kasih.

56.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Pemohon mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-7, benar, ya?

57.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Benar.

58.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. 8

KETUK PALU 1X Sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia tadi bahwa hasil persidangan ini akan dilaporkan, akan disampaikan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), ya, bagaimana kelanjutan dari perkara Pemohon ini, Bapak dan Ibu, apakah akan diteruskan ke sidang Pleno atau langsung diputus cukup dengan Sidang Panel ini saja, ya? Nanti tergantung RPH, ya, bukan tergantung dari Majelis bertiga ini. Jadi, nanti 9 orang yang menentukan bagaimana nasibnya. Sudah jelas, ya? 59.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya.

60.

KETUA: ANWAR USMAN Untuk itu nanti tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan mengenai hari sidang berikutnya, apakah untuk Pleno atau untuk mendengar putusan, ya? Sudah jelas, ya?

61.

PEMOHON: NUIH HERPIANDI Ya.

62.

KETUA: ANWAR USMAN Sudah cukup, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.58 WIB Jakarta, 17 Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

9