Headline Berita Hari Ini
Periode: 19/01/2016 Tanggal terbit: 19/01/2016
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Hasil Monitoring 22 media pada hari Selasa, 19 Januari 2016 adalah mayoritas berita utama mengangkat isu di bidang Polhukam sebanyak 17 berita (77,3%) diikuti bidang Perekonomian sebanyak tiga berita (13,6%) dan Kesra sebanyak dua berita (9,1%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu yang mendominasi pada media hari ini adalah Usulan Revisi Undang-undang Terorisme yaitu sebanyak 12 berita utama. Isu Presdir Freeport Mundur berada diurutan kedua dengan dua berita utama. Isu lain-lain masingmasing satu berita adalah: Gempa Bumi di Halmahera, Kebakaran Rumah, Kemelut Partai Golkar, Kerjasama Menangkal Terorisme, Konflik Partai Golkar, Pemotongan Pajak, Percepatan Infrastruktur, dan Turunnya Harga Minyak.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Tendensi Netral menjadi mayoritas kecenderungan pemberitaan hari ini, yaitu sebanyak 15 berita utama (68,2%). Diikuti pemberitaan bertendensi Positif sebanyak enam berita utama (27,3%) dan pemberitaan bertendensi Negatif sebanyak satu berita utama (4,5%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Isu Usulan Revisi Undang-undang Terorisme diberitakan media dengan tendensi beragam yaitu Netral, Positif dan Negatif. Sedangkan Isu Kerjasama Menangkal Terorisme dan Percepatan Infrastruktur diberitakan media dengan tendensi Positif. Isu lainnya diberitakan media dengan tendensi Netral.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Hasil Monitoring 22 media pada hari Selasa, 19 Januari 2016 adalah mayoritas berita utama mengangkat isu di bidang Polhukam sebanyak 17 berita (77,3%). Isu yang mendominasi pada media hari ini adalah Usulan Revisi Undangundang Terorisme yaitu sebanyak 12 berita utama. Tendensi Netral menjadi mayoritas kecenderungan pemberitaan hari ini, yaitu sebanyak 15 berita utama (68,2%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Maroef Mundur dari Freeport Maroef Syamsoeddin mengundurkan diri dari jabatan presiden direktur PT Freeport Indonesia (FI) per 18 Januari 2016, karena merasa visi perusahaan sudah tidak sejalan dengan nuraninya. Dengan tuntutan harapan besar Freeport-MCMoRan sebagai perusahaan induk, dia diperkirakan merasa tidak dapat memenuhi keinginan untuk mendapat divestasi terlalu tinggi, dan tidak efektif lagi sebagai pelobi di parlemen pasca terbongkarnya skandal "papa minta saham". 2
Pemerintah Kebut Revisi UU Terorisme Internal pemerintah belum seiya sekata menyikapi agenda penyempurnaan sejumlah ketentuan di Undang-Undang (UU) Terorisme. Menko Polhukam Luhut Panjaitan berketetapan hati mengajukan hal tersebut ke parlemen lewat jalur revisi UU. 3 Presdir Freeport Indonesia Mundur Kabar mengejutkan datang dari PT Freeport Indonesia. Ditengah polemik harga penawaran 10,6% saham divestasinya kepada Pemerintah Indonesia, Freeport Indonesia ditinggal pucuk pimpinannya. Kemarin Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyatakan mundur dari jabatannya. 4 Reputasi Pak JK Dipertaruhkan Wapres Jusuf Kalla dikenal sebagai juru damai ulung Konflik Aceh dan Poso berakhir mulus berkat tangan dingin pria yang akrab dipanggil Pak JK ini. Bagaimana dengan Golkar. Apakah Pak JK yang sudah didaulat menjadi Ketua Transisis akan sukses mendamaikan Aburizal Bakrie dan Agung Laksono? Kita tunggu saja. 5 Jangan Main-Main Soal Proyek Presiden Joko Widodo meminta para kontraktor dan pengelola anggaran mengerjakan kontrak dengan sebaik-baiknya tanpa main-main, baik dari sisi waktu maupun kualitas. Presiden juga mendorong penandatanganan kontrak proyek pemerintah dilakukan awal tahun guna mendorong pertumbuhan ekonomi sedini mungkin. 6 Konflik Perebutan Kantor DPC PPP Konfrontasi panas terjadi antara massa 2 kubu kepengurusan PPP yang berebut kantor DPC Medan Sumatera Utara, massa pendukung Jan Faris memaksa pengurus kubu muktaram Surabaya untuk angkat kaki dari kantor DPC PPP Medan namun massa dari kubu Rohmuzi tidak bergeming dalam kantor DPC Medan hingga keributan tidak terelakan. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
7 Momok Baru Rontoknya Harga Minyak Harga minyak mentah tergelincir lagi ke level terendahnya sejak tahun 2003. Kemarin, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) di bursa komoditas Amerika Serikat sempat turun ke level US$ 29,26 per barel. 8
Kebakaran Rumah Sebanyak 4 unit rumah ludes terbakar pada musibah kebakaran yang terjadi di pemukiman warga gang kelinci kota Tual Kuala Tungkal Kabupaten Jambi pada Senin sore. Dalam insiden ini setidaknya 11 Kepala Keuarga dengan total 41 jiwa harus diungsikan dan kehilangan tempat tinggal. 9 Perkuat Kewenangan Polri Ketua DPR Ade Komarudin akan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu tentang Terorisme. Rencana untuk merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian mengemuka. 10 UU Terorisme Akan Direvisi, Seskab: HAM Tetap Dihormati, Keamanan Penting Pemerintah mewacanakan untuk meminta DPR merevisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Terorisme. Pemerintah menilai UU tersebut belum terbarukan, sehingga ada kesulitan dalam penanggulangan dan penindakan terorisme di tanah air. 11 Halmahera Selatan Digoyang Gempa 5,1 SR Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala richter (SR) melanda Halmahera Selatan, Maluku Utara. Tak ada peringatan tsunami akibat guncangan gempa ini. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebut bahwa gempa tersebut terjadi pada Selasa (19/1/2016), sekitar pukul 02.21 WIB. Titik gempa berada pada posisi 174 kilometer timur laut dari Halmahera Selatan, dengan kedalaman gempa sekitar 10 kilometer. 12 Revisi UU Terorisme, Peran TNI Harus Diperjelas Pengamat Intelijen Susaningtyas Kertopati (Nuning) setuju dengan wacana revisi UndangUndang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
13 Pemerintah Cari Formula Tepat Pemerintah terus mencari formula yang tepat agar program deradikalisasi berjalan efektif. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung perbaikan sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan untuk mencegah narapidana perkara terorisme merekrut pengikut baru. Meski demikian, Wapres tidak setuju jika ada penjara khusus bagi teroris. 14 Istana ingin masukan untuk revisi UU Terorisme Pihak Istana Kepresidenan ingin meminta masukan dari para ketua lembaga negara dalam rangka revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. 15 Terkendala UU, Polri Kesulitan Usut Terorisme Pihak kepolisian mengakui belum memiliki instrument dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang mendeklarasikan diri sebagai teroris atau pendukung Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). 16 Bahas Revisi UU Terorisme Jokowi Undang Ketua DPR Pasca peledakan bom di kawasan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pekan lalu, Pemerintah mengusulkan revisi Undang-undang tentang Terorisme. Ketua DPR RI, Ade Komarudin mengatakan, telah mendapat undangan dari Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah itu. 17 Luhut Kebut Revisi UU Antiterorisme Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mempercepat pembahasan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme pasca insiden serangan di Jalan MH Thamrin. Luhut berharap beleid baru itu dapat selesai pada pertengahan tahun ini. 18 Jokowi Bahas UU Terorisme dengan Lembaga Tinggi Negara Hari Ini Badan Intelijen Negara (BIN) mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.‎ Dengan direvisinya undang-undang tersebut, diharapkan pengawasan kepada para terduga teroris dapat dilakukan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
19 Revisi UU Antiterorisme Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun, saat ini pemerintah masih ingin mendengar masukan, termasuk dari lembaga-lembaga negara terkait. Revisi bertujuan untuk mengefektifkan penanggulangan tindak pidana terorisme sambil tetap memperhatikan hak asasi manusia. 20 Perkuat Kewenangan Polri dalam Pemberantasan Terorisme Rencana untuk merevisi UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kian mengemuka. Penguatan wewenang aparat sehingga mereka bisa lebih cepat menindak pelaku teror menjadi poin utama dalam rencana revisi tersebut. 21 ISIS Menguat Di Asia Tenggara Pasca-serangan teroris di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan keamanan dan kewaspadaan terhadap serangan sel-sel Negara Islam Irak dan Suriah alias ISIS. Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand juga mengintensifkan kerja sama. 22
Big tax cut for fund repatriation The government plans to offer a large tax discount to lure back nearly US$194 billion kept overseas by wealthy Indonesians, Finance Minister Bambang Brodjonegoro has said.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
