06/10/2016
SOEPOMO “Hukum adat waris, membuat peraturanperaturan yang mengatur proses menerusan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”.
SISTEM WARIS ADAT
PARENTAL Sekar Ayuningtiyas 135010100111085 (03) Denna Ayu P W 135010100111097 (04) Elizhabert Corolia 135010118113006 (15)
Contoh daerah adat: Bali, Padang, Batak, dan lain-lain 1
2
Perhitungan sistem Parental
PARENTAL
maka anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian yang sama haknya atas harta waris. Maksud dari “sama haknya”, bukan berarti jenis atau jumlah harta waris dibagi rata diantara semua waris, karena harta itu tidak merupakan kesatuan yang dengan begitu saja dapat dinilai dengan uang.
Sistem waris adat parental yaitu sama berhaknya antara anak laki-laki dan anak perempuan untuk menerima harta warisan dari pewaris (orang tuanya). Contoh daerah yang menganut system Parental: • Jawa-Madura, Kalimantan, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Timur, Tnganan Pagringsingan (Bali), Ternate, Lombok 3
Cara pembagian bergantung pada keadaan dan harta warisnya; segala sesuatu diusahakan pelaksanaanya dalam suasana rukun damai, dengan musyawarah berlandas asas sama rata sama rasa.
4
06/10/2016
Bagian mutlak ahli waris (LP) Tidak ada. Jika pembagian di Jawa, umumnya berdasar asas “sigar semangka” (bagian sama besar).
Sistem kewarisan adat
Subjek pewarisan Baik ayah atau ibu dapat menjadi pewaris bagi anak kandungnya, baik yang laki-laki maupun perempuan Objek pewarisan harta asal/bawaan, harta bersama
KOLEKTIF MAYORAT INDIVIDUAL
Sistem Individual, banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental , yaitu sistem pewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sebagaimana di masyarakat Jawa, Sulawesi, Aceh, Lombok, Batak.
5
6
Kedudukan ahli waris
Pewaris
Anak kandung; ahli waris utama dan pemilik harta kekayaan. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.
Apabila menganut sistem parental, maka kedudukan ayah maupun ibu tidak dibedakan dalam sistem pewarisan. Jadi, keturunan pewaris dapat mewaris dari ayah maupun ibu.
anak sah yang berarti berhak mewaris, baik laki-laki atau perempuan; 7
anak tak sah berarti ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu kandungnya dan warga kerabat ibunya, dapat mewaris dari ibunya atau kerabat ibunya
8
06/10/2016
Anak tiri; dapat menjadi ahli waris dari bapak tiri dan ibu tiri dengan jalan pengangkatan atau pengakuan oleh orang tua tiri tersebut Janda dan atau duda; menurut hukum adat di Jawa, janda atau duda mula-mula bukanlah ahli waris dari suami atau istrinya yang meninggal.
Anak angkat; hak anak angkat di wilayah Jawa selebihnya, terutama di Jawa Tengah: mereka “ngangsu sumur loro” = menimba dari dua sumur, disamping mendapat warisan dari orang tua angkat, juga masih tetap mewaris dari orang tua kandung 9
10
HARTA WARISAN
Para waris lainnya Menurut hukum adat Jawa, para waris dikelompokkan dalam tata urutan: a. b. c. d.
•
Dalam pengelompokkan tersebut belum termasuk janda, duda dan anak angkat sebagai waris, meskipun sebenarnya mereka menjadi ahli waris juga.
Harta Bersama
harta
semua penghasilan suami-isteri
kekayaan yang dikuasai dan dimiliki
selama masa perkawinan selain -
pewaris sejak mula pertama, baik
harta
berupa harta peninggalan ataupun
pemberian yang mengikuti harta
harta bawaan (Jawa, gawan) yang
asal adalah harta pencarian
dibawa masuk ke dalam perkawinan
bersama mereka.
harta
Keturunan pewaris Orang tua pewaris Saudara-saudara pewaris atau keturunannya Orang tua dari orang tua pewaris atau keturunannya
•
Harta Asal asal
adalah
semua
asal
dan/atau
harta
dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.
11
12
06/10/2016
PEMBAGIAN HARTA WARIS DAN HILANGNYA HAK MEWARIS
PROSES PEWARISAN
Besarnya bagian anak sah
Proses pemberian harta kepada ahli waris khususnya
berhak mewaris harta asal dan harta bersama, tidak
kepada anak, telah dimulai sebelum orang tua atau
dibedakan besar bagian yang diterima antara anak laki-
pewaris masih hidup.
laki maupun perempuan Jadi, pembagian waris dapat dilakukan sebelum
Besarnya bagian saudara atau kerabat lainnya tidak ada yang mengatur bagian waris secara pasti, karena dalam sistem parental , harta waris diatur dan dikelola oleh keluarga yang bersangkutan.
pewaris wafat. Hal ini berbeda dengan proses pewarisan menurut BW yang peristiwa kematian pewaris merupakan unsur utama. 13
14
HIBAH WASIAT
Besarnya bagian janda atau duda
Harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan (contoh pada daerah Aceh).
Apabila dikaruniai keturunan, maka mereka berhak mengurus dan mengatur, menikmati serta membagikan harta warisan kepada para waris yang bersangkutan
Biasanya hibah wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 dari semua harta yang ada yang merupakan harta warisan.
berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan suami atau istrinya bersama-sama dengan ahli waris lainnya, atau mempertahankan keutuhan harta tersebut untuk keperluan hidupnya. 15
16
06/10/2016
PERADILAN WARISAN Bagi keluarga yang mengikuti ajaran islam maka hibah wasiat
Musyawarah Keluarga
itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada
Semua anggota keluarga pewaris berkumpul di tempat pewaris untuk menyelesaikan sengketa harta warisan.
kesediaan (kabul) dari si penerima hibah. Baik hukum adat
Tidak ada penggugat dan tergugat yang langsung mengemukakan persoalan, tetapi majelis yang
maupun hukum islam ucapan hibah wasiat masih dapat
bermusyawarah terlebih dahulu mendengarkan pendapat anggota keluarga lainnya.
ditarik kembali oleh si pengucap selama ia masih hidup.
Musyawarah Adat Terdapat peran soko-guru yang berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan.
Di Aceh orang tua biasa menghibahkan rumah
Contoh di Aceh
dan pekarangan untuk anak perempuan
Pengadilan/litigasi Banyak hakim kekurangan pengetahuan mengenai hukum waris adat yang berbeda-beda di
sebelum pewaris itu wafat atau dengan
berbagai tempat, setempat dalam saat mendesak, maka dari itu biasanya para hakim
berwasiat.
mendengarkan keterangan saksi ahli yang dapat diambil dari para cendekiwawan adat setempat atau sarja hukum adat 17
KASUS SISTEM PARENTAL
Tanah Keprabon
A menggugat B,C,D,E,F Harta pewaris (alm. ayah) Rp. 11. 800.000. 000 : 6 = 1. 966.666. 666 / dibulatkan menjadi 1. 950. 000. 000 (Bagian yang seharusnya didapatkan masing-masing) Namun A, hanya mendapat harta 1.300. 000. 000, sehingga kurang Rp 650. 000. 000 B, C, D, F pada waktu pewaris hidup pernah diberikan ruko/rumah, sedangkan A dan E belum pernah. Maka, A menggugat agar Rumah di Jalan X (senilai 400 juta) diberikan kepada A untuk dibagi bersama Tergugat V dengan alasan tidak akan dijual dan merupakan Tanah Keprabon. Namun, pada saat ini Tergugat V tidak diketahui keberadaannya (hilang). Sehingga dalam permohonannya, A meminta agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari Tergugat V agar harta waris dapat segera dibagi.
Gugatan ini ditolak, karena tanah tersebut merupakan Tanah Keprabon
18
19
Dalam masyarakat Jawa, Tanah Keprabon merupakan tanah/rumah peninggalan/warisan orang tua, yang dianggap sakral oleh masyarakat adat setempat. Dalam kepercayaan masyarakatnya, tanah tersebut tidak boleh dijual karena apabila dijual dapat menimbulkan kemiskinan bagi keluarganya, anakanaknya akan terpecah belah, dan atau anak-anaknya akan ada yang terlantar
Maka Tanah Keprabon biasanya dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk menampung anak-anak yang kehidupan ekonominya susah dan belum mempunyai tempat tinggal, dengan timbal balik mereka harus menjaga rumah tersebut
20
06/10/2016
Hibah dalam Waris Adat dan BW Kesimpulan, tanah yang digugat untuk dimiliki merupakan Tanah Keprabon, yang seharusnya dapat dimanfaatkan bersama dan tidak dimiliki untuk kepentingan pribadi. Dan lagi, Tergugat V hilang dan tidak dapat digantikan
Jika dalam waris adat, hibah dapat diberikan pada saat pewaris masih hidup. Jadi dimungkinkan hibah tersebut merupakan harta warisan, sehingga dapat mempengaruhi jumlah harta waris yang ada. Hibah dapat ditarik kembali pada saat pewaris masih hidup, namun hal ini jarang dilakukan.
posisinya oleh saudara ( dalam kasus ini A) karena Apabila dalam BW, pemberian hibah dibuat dalam bentuk akta notaris. Dan tidak dapat dicabut kembali secara sepihak. Batas bagian pemberian hibah maksimal 1/3 dari harta kekayaan.
yang berhak menggantikan yaitu ahli waris dari Tergugat V (keturunan dan atau pendamping hidup) 21
PERTANYAAN
22
Nyoman Kurniadi (07) / (135010107111063) Apakah dalam sistem pewarisan adat terdapat sanksi apabila aturan adatnya tidak diterapkan?
Dewangga Kurniawan (10) / (135010100111154) Bagaimana apabila pewaris tersebut tidak memiliki keluarga atau keturunan? • Sepanjang aturan adat dalam hal pewarisan yang tidak diterapkan tersebut tidak menimbulkan sengketa atau kerugian terhadap pihak lain yang bersangkutan, maka sanksi tidak diperlukan. Namun apabila ada pihak yang merasa dirugikan, maka sengketa tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan/mediasi terlebih dahulu.
Para waris lainnya : a. Keturunan pewaris b. Orang tua pewaris c. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya d. Orang tua dari orang tua pewaris atau keturunannya (Raad van Justitie Batavia 20 Januari 1939 (T. 150-232))
• Apabila tidak menemukan jalan keluar, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PA (apabila Islam) dan ke PN (apabila non-islam), mengenai sanksi yang diberikan tergantung pada putusan pengadilan
Apabila tidak ada keluarga sama sekali, berdasarkan beberapa putusan pengadilan, harta tersebut dapat di wakafkan kepada desa, yayasan, atau orang tidak mampu. 23
24
06/10/2016
Edwin Setyadi Kusuma (08) / (135010107111071)
Dimas Candra Eka (2) / (135010100111036) Dalam BW terdapat ahli waris yang tidak berhak mewaris. Bagaimana jika di sistem adat parental, apakah ada yang tidak berhak mewaris?
Manakah hukum adat yang digunakan apabila perkawinannya berbeda adat, untuk pembagian warisnya, apakah berdasarkan adat perkawinannya atau secara kekeluargaan?
Apabila keluarganya beragama Islam, maka diutamakan menggunakan hukum Islam. Apabila kedua adat dilangsungkan secara bersamaan pada saat perkawinan maka dilihat siapa pewaris yang meninggal terlebih dahulu. •Apabila suami/ayah yang meninggal, maka pembagian harta waris sesuai hukum adat ayah. •Apabila istri/ibu yang meninggal, maka pembagian harta waris sesuai hukum adat ibu dan atau perkawinannya. •Dan apabila keduanya meninggal, maka ahli waris menyelesaikan secara kekeluargaan dengan memilih dan menyepakati salah satu hukum adat dari masing-masing pewaris.
Faktor tidak dapat hak mewaris dikarenakan perbuatannya bertentangan dengan hukum adat (perbuatan salah). Antara lain, 1. Membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris 2. Melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan pewaris 3. Melakukan perbuatan tidak baik, menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris karena perbuatan tercela 4. Murtad dari agama atau berpindah agama dan kepercayaan - Perbuatan salah yang dimaksud dapat dibatalkan jika si pewaris atau anggota waris lainnya dapat memaafkan dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika pembagian waris.
25
26
Hariz Muhammad (06) / (135010101111182) Apabila dalam keluarga tersebut memeluk agama Islam, akan tetapi keluarga tersebut menganut sistem parental. Anak perempuan dalam hukum Islam seharusnya mendapatkan bagian yang lebih kecil dari bagian anak lelaki, bagaimana apabila anak perempuan tersebut meminta bagiannya menurut sistem parental agar mendapat bagian yang sama?
Fransiska Louisa Mbula (05) / (135010100111050) Apabila ada anggota keluarga yang pindah agama lain, apakah dalam pewarisan di Jawa, anggota keluarga tersebut tetap mendapat warisan?
Jika dia pindah agama (murtad) maka ia tergolong dalam perbuatan salah yang memungkinkan hilangnya hak mewaris. Tetapi jika perbuatan salah tersebut dapat dibatalkan apabila si pewaris dan anggota waris lainnya mengampuni dengan nyata dalam perkataan atau perbuatan, sebelum atau ketika dilakukan pembagian warisan.
27
Apabila keluarga tersebut beragama Islam, maka sepatutnya yang menjadi dasar hukum utama adalah Hukum Islam sesuai dengan UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, “para pihak sebelum berperkara sudah tidak dapat memilih hukum yang digunakan untuk pembagian waris”, maka dapat disimpulkan berlaku Hukum Islam.
28
06/10/2016
Ibu afifah
DAFTAR PUSTAKA
Apakah ada sistem tertentu yang melindungi hak-hak orang tua yang mewariskan seluruh hartanya kepada anak-anak mereka ketika masih hidup? Apakah hibah tersebut telah berpindah pada waktu diberikan pewaris saat hidup, ataukah sampai dibalik nama?
- Menurut sepengetahuan kelompok kami, belum ada. Akan tetapi, mengenai perlindungan mengenai hak orang tua yang telah menghibahkan seluruh harta kepada keturunanya, kembali lagi kepada masing-masing keturunannya untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dalam konsep waris adat, apabila tanah tersebut belum dibalik nama, maka orang tua yang merasa dirugikan dapat menarik kembali harta yang dihibahkan. Apabila harta tersebut terlanjur dibalik nama, saran kami pada saat akan dilakukan balik nama ketika pewaris masih hidup, sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis antara pewaris yang masih hidup dengan penerima hibah mengenai hal-hal yang dapat menjamin hak-hak pewaris selagi masih hidup.
UU No. 3/2006 tentang Perubahan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama Putusan Nomor 3085 K/Pdt/2014 Hadikusuma, Hilman. Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti,1990, Bandung Sudiyat, Iman. Hukum Waris Adat, …, 1983, Jakarta Gouwgioksiong : Hukum Antar Golongan.
- Dan hibah tersebut telah berpindah, apabila telah dibalik nama menjadi atas nama penerima hibah. 29
30
