2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 24 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Burhan Manurung ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 24 Februari 2016, Pukul 11.35 – 12.20 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Suhartoyo 3) Patrialis Akbar Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Burhan Manurung

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.35 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Perkara Nomor 15/PUU-XIV/2016 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, kepada ini, langsung Pemohon, ya, untuk mengenalkan diri.

2.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya sesuai dengan permohonan drs. Burhan Manurung M.A. pensiunan Kementrian Perindustrian dan Perdagangan. Alamat saya di Jalan Pinus 1, Blok A, Nomor 214, Bekasi Utara, kode pos 17124. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah pernah beracara di MK?

4.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Belum, Yang Mulia.

5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik, ya. Jadi pada sidang hari ini, ini adalah pemeriksaan pendahuluan, nanti kami persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Di pokok-pokoknya saja, ya. Jadi karena tertulisnya yang tanggal 28 Desember sudah kami terima, sudah kami baca, dan pada hari ini Saudara secara langsung menyampaikan pokok-pokok permohonannya, dan nanti Hakim akan memberikan nasihat untuk perbaikan dari permohonan ini, dan Saudara diberi kesempatan juga nanti untuk memperbaiki dalam hal saran atau nasihat Majelis ini dipertimbangkan atau akan digunakan, tapi jika tidak maka nanti permohonan yang sudah Saudara ajukan tertulis tanggal 28 ini akan kami anggap itulah permohonan Saudara. Oleh sebab itu, dipersilakan Saudara sampaikan pokok-pokok dari permohonan yang diajukan terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Silakan.

1

6.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia. Pada intinya sesuai dengan permohonan kami bahwa kami mengajukan pengujian materi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena kami merasakan sesuatu yang ketidakadilan dalam penerapan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Dasar maaf … Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa ... maaf, Yang Mulia. Hak tagih kedaluwarsa setelah lima tahun, setelah jatuh tempo. Hal ini menurut kami kurang berkenan dan tidak menyangkut substansi kepada APBN khususnya untuk pembayaran tunjangan pensiun dan hari tua pegawai negeri sipil. Ini yang menjadi masalah, Yang Mulia. Di situ disebutkan bahwa apabila seseorang melakukan penagihan kepada TASPEN, yang mestinya merupakan haknya tapi bila lebih dari lima tahun, PT TASPEN tidak pernah mau membayarkan. PT TASPEN hanya mau membayarkan lima tahun rapel saja. Permasalahan yang dihadapi, Yang Mulia. Bahwa dalam birokrasi ini PNS adalah dalam kedudukan yang tidak mempunyai kekuatan apaapa, Yang Mulia. Sehingga mengenai prosedur birokrasi, pengajuan pensiun, maupun pengajuan untuk SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) kepada Kementerian Keuangan maupun pengajuan kepada TASPEN, PNS hanya bisa menunggu dan menunggu saja. Tetapi sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) bahwa PNS disebutkan di sana mempunyai hak tagih. Hal inilah yang kami anggap kurang sesuai dengan martabat dan hakikat PNS. Begitu kira-kira singkatnya, Yang Mulia.

7.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Petitum Saudara yang mau dimintakan, perlu disampaikan.

8.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Permohonan saya intinya alangkah baiknya apabila UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 itu memang ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, bukan kepada PNS. Karena di dalam undangundang itu adalah menyangkut hutang yang dibuat oleh pemerintah kabupaten dan kota kepada dunia usaha, tetapi oleh PT TASPEN diberlakukan kepada PNS. Sehingga harapan kami, Yang Mulia, dikecualikanlah PNS dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, terutama untuk Pasal 40 ayat (1). Begitu, Yang Mulia.

2

9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, cukup, ya? Sudah begitu, memang inti pokok daripada permohonan dan petitumnya. Dan petitum memang sudah ada di permohonan, sudah dicantumkan di IV, pengujian materi. Kemudian … atau konstitusional bersyarat atau tidak konstitusional bersyarat. Baiklah, nanti Majelis akan memberikan nasihat untuk perbaikan dari permohonan pengujian yang Saudara Burhan Manurung ajukan ke MK. Saya persilakan Pak Patrialis.

10.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, Pak Burhan, ya?

11.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Pak Burhan, Burhan Manurung?

13.


14.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, setelah saya dengar apa yang dijelaskan tadi, dari penjelasan Bapak itu semula memang Bapak mengatakan penerapan. Ya, penerapan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, ya. Kalau menurut saya bukan penerapan, ya. Tapi Pasal 40 ayat (1) ini tidak bisa diberlakukan, ya. Kalau penerapan itu kan implementasi, ya Pak, ya, tapi ini substansinya. Substansinya Pasal 40 ayat (1) ini ternyata betul-betul telah merugikan, ya.

15.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik.

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Merugikan Pemohon sebab Pasal 40 ayat (1) ini juga diberlakukan terhadap hak untuk mendapatkan pensiun dan hari tua, betul gitu, Pak, ya? 3

17.


18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, jadi Bapak menginginkan silakan Pasal 40 ini ada tapi itu bukan untuk pensiun dan hari tua?

19.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia, itu intinya, Yang Mulia.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Betul, ya?

21.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia, itu harapannya, Yang Mulia.

22.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ini kan memang luar biasa ini. Saya ingin tahu dulu, coba Bapak jelaskan apa kerugian yang Bapak alami selama ini dengan kehadiran Pasal 40 ayat (1) ini? Coba jelaskan.

23.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia. Dalam daftar bukti memang belum saya sampaikan tetapi di sini saya sudah persiapkan bukti P-9, rekapitulasi pembayaran dari PT TASPEN. Nah PT TASPEN itu hanya membayarkan lima tahun rapel saja, sementara seharusnya harus tujuh tahun dan lima bulan. Jadi PT TASPEN tidak bersedia membayarkan sebanyak 29 bulan.

24.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa itu, uang apa?

25.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dari dana pensiun dan tabungan hari tua itu.

4

26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oh, dana pensiun dan tabungan hari tua?

27.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Dari mana Bapak mengatakan harusnya tujuh tahun lima bulan?

29.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Memang saya 56 tahun pada 1 Maret 2008. Mulai dari 1 Maret 2008 sampai dengan 2015 belum dibayarkan.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa norma … ada enggak norma dalam undang-undang lain yang mengatakan bahwa tunjangan pensiun dan hari tua itu seperti tadi itu harus dibayarkan selama tujuh setengah tahun itu, ada enggak?

31.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan tentang Aparatur Sipil Negara (...)

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

33.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Di sana disebutkan, Pasal 21 bahwa PNS berhak memperoleh janiman hari tua.

34.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Jaminan hari tua (...)

35.


5

36.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terus?

37.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Setelah dia dinyatakan pensiun (...)

38.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya.

39.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Jadi adalah merupakan haknya apabila dia sudah dipensiunkan.

40.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Baik, terus?

41.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Yang menjadi persoalan, Yang Mulia, SK Pensiun sebagai Keppres turunnya juga pada 2010, mestinya SK Pensiun Keppres itu harus turunnya 2008, tapi turunnya 2010, kata mereka. Karena turunnya 2010, berarti selama dua tahun lima bulan, itu mereka tidak mau membayarkan. Mereka hanya mau membayarkan lima tahun saja, begitu, Yang Mulia. Jadi, dari segi undang-undang tidak ada yang membuat bahwa PNS itu tidak harus tidak menerima, tetapi undang-undang menyatakan Pasal 21 berhak memperoleh tunjangan hari tua, berhak memperoleh perlindungan. Nah, dari Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, dikebiri oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (...)

42.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sejak kapan tunjangan hari tua itu dan sampai kapan?

43.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Uang pensiun diterima setelah yang bersangkutan dinyatakan pensiun.

6

44.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Berdasarkan surat keputusan pensiun?

45.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Yang Mulia, Yang Mulia. Izinkan kami memberikan informasi sebentar. Semestinya seorang PNS pensiun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pensiun setelah berusia 56 tahun. Apa pun alasannya, dia harus dipensiunkan pada umur 56 tahun (...)

46.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR 56 tahun.

47.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 memang pensiun bisa sampai 58 tahun. Nah, dari undang-undang ini, dibuatkanlah surat pengusulan pensiun terutama untuk golongan empat ke atas. Diberhentikanlah dia dengan hormat, dengan hak pensiun sebagai PNS. Diberhentikan oleh pimpinan lembaga, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Mestinya diberhentikanlah yang bersangkutan dalam hal ini kami sendiri selaku Pemohon. Tetapi sangat disayangkan, Yang Mulia, sampai saat ini surat pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, belum pernah saya terima dari Menteri Perdagangan. Padahal dalam usulan P-6 kepada Sekretariat Jenderal, sudah semestinya dimintakan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun. Tetapi dalam P-7, kami bukannya dipensiunkan, tapi dibebastugaskan. Dengan kondisi demikian, Yang Mulia, sampai saat ini sebenarnya kami masih berstatus dari Kementerian Perdagangan status bebas tugas karena belum pernah dicabut. Tetapi pada tahun 2010 bulan Juli, Keppres keluar dan Presiden menyatakan memberhentikan begitu. Hal ini pun menurut kami agak janggal juga, pemberhentian PNS itu bukan wewenang Presiden, tetapi adalah wewenang pimpinan lembaga, dalam hal ini Menteri Perdagangan. Nah, hal inilah yang menjadi persoalan, Yang Mulia, sehingga terlarut-larutlah pengusulan SKPP-nya.

7

48.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Alasan dibebastugaskan apa?

49.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Justru itulah, Yang Mulia, kami menyampaikan beberapa surat (suara tidak terdengar jelas) kepada Bapak Presiden saat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga dengan Bapak Jokowi, kami mempertanyakan apa alasan membebastugaskan (...)

50.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak. Di dalam SK-nya apa tertulis?

51.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kalau di dalam SK-nya, Yang Mulia, normatif saja, Yang Mulia, tidak ada yang menyebutkan secara spesifik. Jadi, waktu kami pertanyakan, mereka mempertanya ... mereka menjawab ... kami ulangi lagi, surat bebas tugas ini dikeluarkan pada tanggal 22 Januari tahun 2008, kira-kira sebulan lagi menjelang pensiun. Hal ini kami pertanyakan, mengapa kami dibebastugaskan? Kami salah apa? Prosedur apa yang kami ini? Mohon maaf, Yang Mulia, hari itu sebenarnya sebagai eselon III, tidak pernah diikutkan oleh pimpinan untuk fit and proper test. Tetapi karena keinginan untuk mengabdi dengan negara ini, kami menghubungi pimpinan supaya kami diikutkan untuk fit and proper test. Dari pimpinan yang kami terima, jawabannya disebutkan “Ya, nanti akan diusulkan dari unitnya,” demikian jawabannya. Tetapi, Yang Mulia, yang datang adalah surat bebas tugas. Katanya surat bebas tugas terbatas, tetapi setelah surat bebas tugas ini, belum ada surat lanjutan yang menyatakan bahwa kami diberhentikan dari Kementerian Perdagangan. Begitu, Yang Mulia.

52.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Oke, Pak. Cukup dari saya, Pak.

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Manurung, ya?

8

54.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Saya selalu, Yang Mulia, mohon maaf, saya selalu mengatakan Burhan Manurung jadi biar ... apa namanya … biar jangan separuhseparuh. Terima kasih, Yang Mulia.

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi, sebenarnya secara adat itu kalau sudah berkeluarga, kan, memanggilnya Pak Manurung, ya, kan?

56.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia.

57.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu lebih sopan katanya, saya orang Jawa, jadi saya mengikuti cerita teman yang katanya lebih sopan panggil marga daripada nama katanya. Yang benar seperti apa?

58.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Boleh saya tanggapi, Yang Mulia?

59.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, silakan.

60.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Karena kita ini berbicara hukum formal dan kedinasan, itu alasannya. Kalau misalnya urusan adat, di gedung pertemuan sanalah, Yang Mulia, terima kasih.

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO begitu.

62.

Oke, ya, saya minta maaf. Pak Drs. Burhan Manurung, M.A. kalau


9

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Formal kan, ini. Pertama, permohonan Bapak ini nanti, supaya lebih kelihatan rapi, jadi langsung saja secara sendiri-sendiri ini tidak usah dipasang di sini, langsung saja. Bapak catat dong, nanti lupa.

64.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Sudah.

65.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, yang bertanda tangan di bawah ini, nama bapak lengkap, secara sendiri-sendiri bertindak untuk atas nama Pemohon, ini enggak usah nih. Langsung saja selanjutnya disebut sebagai Pemohon, ya, kan. Ini hanya untuk format kalau Bapak menggunakan Kuasa Hukum. Kemudian yang kedua, saya Pemohon, saya Pemohon ini di halaman anu … itu lebih baik sayanya enggak usah pakai Pemohon, jadi langsung Pemohon, Pemohon, Pemohon gitu. Supaya nanti kelihatan lebih rapi, lebih … Bapak meskipun belum pernah beracara di MK, tapi dari tata naskahnya saya perhatikan dibantu oleh teman yang tahu tentang bagaimana tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Atau paling tidak, kalau Bapak tidak ada yang membantu, Bapak rajin bukabuka, browsing-browsing di google, di website-nya MK, sehingga Bapak punya pengetahuan tentang ini yang cukup memadai. Kemudian yang kedua, Pak, secara substansi menurut saya memang Bapak meminta adanya putusan dari Mahkamah yang sifatnya alternatif, ya, kalau tidak Pasal 40 ayat (1) itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, paling tidak dinyatakan berlaku bersyarat dikaitkan dengan Pasal 21, ya, kan?

66.


67.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, menurut saya apakah Pasal 40 ayat (1) ini kalau kemudian serta-merta dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat, apakah kemudian tidak juga merugikan hak-hak negara ketika kemudian ada penagihan-penagihan kepadanya, kepada negara itu, tapi dalam konteks yang berbeda. Khusus untuk Pak Burhan Manurung mungkin memang pasal ini menjadi merugikan Bapak, ya, kan?

10

68.


69.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebentar, tapi kalau untuk kepentingan-kepentingan negara lainnya, kalau tidak kemudian dibatasi dengan masa kedaluwarsa, apakah kemudian hak-hak negara yang kemudian secara ini konteks ini keuangan negara ini adalah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat seluruh bangsa menjadi nanti tidak ... tidak terkendali, artinya kalau kemudian setiap hak tagih kepada negara ini tidak dibatasi dengan tenggang waktu. Nah, saya tidak menyalahkan apa yang disampaikan Bapak, cuma persoalaannya apakah tidak kemudian, karena Bapak ada kepentingan di situ mer … Pasal dari 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ini merugikan Bapak, kemudian serta-merta harus dihilangkan, kalau tidak memiliki kekuatan mengikat seperti yang Bapak minta di ... di permohonan yang pertama. Kemudian, kalau dikaitkan dengan permohonan yang kedua bahwa Pasal 21 ayat, ayat (c), ya, Pak, ya, enggak ada angkanya, ya, langsung ayat (c) ini, 21 huruf (c)?

70.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, Yang Mulia.

71.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, Pasal 21 ayat (c) huruf c, ya mestinya, ya?

72.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Huruf c, ya.

73.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini memang kemudian bisa meng-cover, Pak, kepentingan Bapak itu sebenarnya, tapi kenapa dari pihak kantor KPKN, KPKN, ya namanya sekarang apa, Pak?

74.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG KPPN, Yang Mulia.

11

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO KPPN, dulu kan KPKN. Dulu, sekarang KPPN, ya.

76.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Yang Mulia.

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau dulu KPKN itu Kantor Pelayanan Kas Negara (...)

78.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kalau dulu namanya Kantor Pembayaran Kas Negara.

79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO KPKN dulu, saya masih ingat, saya juga pernah menjadi apa … kepala kantor dulu. Ah, dalam konteks ini sebenarnya kalau, Bapak, menggunakan tagihan berdasarkan Pasal 21 apa Bapak tertutup juga? Hak Bapak yang 2 tahun 5 bulan apa 9 bulan (...)

80.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya. 2 tahun 5 bulan, Yang Mulia.

81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 5 bulan. Itu ditagih dengan dasar Pasal 21 juga enggak bisa keluar?

82.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia.

83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

84.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Jadi waktu saya mengajukan permohonan kepada PT TASPEN, ya, jawaban mereka sangat menyakitkan, gitu. Saya bilang bahwa SKPP sebenarnya sudah diterbitkan oleh Kementrian Keuangan dalam hal ini 12

KPPN. Nah, KPPN menyatakan urusan selanjutnya di PT TASPEN, jadi KPPN menyatakan bahwa mereka hanya berhak membayar untuk pegawai negeri sipil yang aktif, yang pensiunan urusannya TASPEN. Waktu hal ini saya sampaikan kepada PT TASPEN, mereka seperti tidak senang mendengarnya. Terus jawabannya, “Bapak ini sebagai pejabat mesti tahu dong ada undang-undang,” katanya. Saya tanya, undang-undang yang mana yang membatasi? “Ya, tanya aja kepada ini, KPPN, mereka yang buat kebijakan,” katanya. Untuk memberitahu undang-undang ini saja PT TASPEN mereka tidak mau, sehingga saya pergi lagi ke KPPN, saya pertanyakan. “PT TASPEN tidak mau membayarkan, Pak,” begitulah permohonan saya kepada KPPN. 85.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, baik, ya. Pak, ya, sebentar (...)

86.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Mereka bilang apa, akhirnya dikasihlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

87.


88.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Akhirnya saya pelajari Pasal 40 ayat (1) ini, itulah yang dibuat oleh PT TASPEN dasar pembayaran. Bahwa apabila ada orang pensiun yang lebih dari lima tahun, mereka hanya tetap membayarkan lima tahun saja.

89.


90.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dan hari itu PT TASPEN juga menyatakan bahwa bukan hanya Bapak sendiri yang pernah mengalami seperti ini, sudah banyak yang lain. Nah, saya juga pergi kepada KPPN, saya pertanyakan, “Bu, apa

13

cuma saya kali yang ... apa namanya … pensiunnya terbengkalai sampai mau delapan tahun?” “oh, tidak, Pak, masih banyak PNS yang belum bisa kita terbitkan SKPP-nya, bahkan mereka sudah pensiun lebih dari 10 tahun,” katanya. Begitulah birokrasi yang dihadapi, Yang Mulia. 91.


92.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, yang tadi harapan saya sebenarnya yang paling terakhir itu mengecualikan untuk UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014, saya kira kalau itu dikabulkan, harapan, Yang Mulia, tentang pembayaran-pembayaran negara dengan utangutang dengan yang lain akan bisa terlaksana dengan baik. Dan PNS juga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak mereka (...)

93.


94.


95.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, Pak. Itu, lho, Pak … Pak Burhan Manurung, yang ingin saya sampaikan itu. Ini sebenarnya hanya persoalan ada kemauan atau niat yang luhur dari PT TASPEN kalau dia mau mendasarkan kepada Pasal 21 sebenarnya. Sebenar … nanti dulu, jangan ditanggapi dulu. Kemudian dia harus mengesampingkan Pasal 40 itu. Karena Pasal 40 itu, itu ter … sebenarnya untuk kepentingan-kepentingan negara secara universal, bukan hanya terhadap pegawai negeri yang mendapat … akan mendapatkan TASPEN. TASPEN itu kan sebenarnya kan uang Bapak, toh itu. Itu kan, tabungan uang Bapak, sebagai PNS kan?

96.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Benar, Yang Mulia.

14

97.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, mengambil uangnya sendiri, tabungannya sendiri kok kemudian kena pembatasan kedaluwarsa itu kan, aduh, luar biasa ini. Ini mesti … makanya saya bilang tadi, mestinya ini ada semangat yang niatan yang luhur dari para pelaku di TASPEN-TASPEN sana, wong ini mau mengambil uangnya sendiri kok. Uang pensiun itu TASPEN, itu kan tabungan (...)

98.

PEMOHON: BURHAN MANURUNG Asuransi pegawai negeri.

99.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, pegawai negeri yang … yang merupakan uang yang, kita gaji kita tiap bulan dipotong itu, kan?

100. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, benar, Yang Mulia. 101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu kan hak kita, itu uang kita yang kemudian memang dipotong kita setorkan untuk TASPEN yang nanti diambil ketika ... nah, sekarang saya tanya sedikit, Pak. Antara Keppres Bapak, itu turun tahun berapa, Pak? 102. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Turunnya Juli Tahun 2010. 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 2010. SKPP turun kapan? 104. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kalau SKPP-nya Tahun 2015. 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kenapa tenggang waktunya lama sekali? SKPP itu kan tindak lanjut daripada Keppres itu semestinya kan? Ya, dong, Pak. 15

106. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Boleh saya menjelaskan, Yang Mulia? 107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Singkat saja, Pak. 108. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, sebenarnya, ya, begitulah. Sebenarnya kalau sudah keluar (...) 109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Keppres? 110. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Keppres, ya mereka (…) 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO KPP. 112. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Langsung kirim ke sana sehingga kita tinggal diberitahu, “Kamu ambil di sana atau di sana,” begitu, Yang Mulia. Tetapi tidak seperti itu terjadi, Yang Mulia. Itu, Yang Mulia. Mestinya demikian, Yang Mulia. Terus (…) 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, Pak Burhan Manurung. Bahwa SKPP itu bukan Bapak tinggal ngambil, mesti diusulkan dari bagian keuangan dari kantor perdagangan di tempat Bapak, berdasarkan Keppres itu, kirim ke Kementerian Keuangan, KPPN itu untuk menerbitkan SKPP. 114. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, Yang Mulia.

16

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan? 116. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, Yang Mulia. 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu, jadi kok saya juga pertanyaan saya menjadi pertanyaan yang besar kenapa surat pemberhentian Bapak sebagai PNS terbit 2010 kok SKPP baru muncul 2015? Itu, ya. Tapi oke, saya terus terang jadi sangat perihatin dengan ... karena selama ini orang selalu utuh mendapat TASPEN itu karena memang prosesnya sangat cepat karena TASPEN sebenarnya sudah meningkatkan pelayanan, lho. Bagus sekarang, saya punya paman juga kepala sekolah SD itu, begitu pensiun juga diurus, sebentar juga. Nah artinya bahwa memang itu harus sinergitas, sinergi ... tidak bisa TASPEN itu menerbitkan kalau memang belum ada SKPP. SKPP tidak terbit kalau tidak ada usulan dari bagian keuangan di Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan tidak bisa menerbitkan kalau tidak ada Keppres pemberhentian. Bolehlah Keppres atau surat pemberhentian dari kementerian Bapak, kalau Bapak itu eselon III mestinya siapa yang harus memberhentikan. Kalau staf kan cukup eselon II, ya kan? 118. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi kalau Bapak eselon III, apakah bisa eselon I ataukah menteri langsung? Nah itu secara berjenjang itu saya enggak hafal itu. Tapi mestinya tidak seperti Bapak yang tanda tanya juga tidak harus presiden yang memberhentikan tadi, tapi mungkin juga ada aturannya juga seperti itu, kita enggak tahu, Pak. 120. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Yang Mulia, pertama tadi saya menanggapi mengenai PT TASPEN seharusnya mereka memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 21 itu, tetapi seperti yang Bapak sebutkan mengapa mereka memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, itulah yang menjadi persoalan. Terus mengenai surat pemberhentian itulah yang 17

menjadi persoalan, Yang Mulia. Kalau mereka sudah terbitkan itu bulan Maret, atau April, atau Mei, atau Juli tahun 2008 mungkin tidak ada persoalan. Jadi surat pemberhentian itu tidak ada sampai sekarang dan hal itu sebenarnya saya pertanyakan kepada yang bersangkutan atasan saya dan yang lain-lain yang berkaitan, tetapi mereka tidak pernah bisa mau memberikan, “Surat saya banyak sekali, Pak,” begitu. Tapi mereka tidak pernah bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Itulah persoalannya, Yang Mulia. 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, Pak, terakhir dari saya sedikit lagi. Ini permohonan Bapak di petitum kan ada tiga ini, jadi kalau tidak dinyatakan mempunyai kekuatan mengikat, kemudian dimaknai diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan pasal. Kemudian yang terakhir juga ada lagi yang tidak (suara tidak terdengar jelas) dilakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai dengan Pasal 21, ini yang saya maksud sebenarnya PT TASPEN bisa memberikan pembayaran kepada Bapak berdasarkan yang ketiga ini sebenarnya, tanpa harus Bapak ke Mahkamah Konstitusi sebenarnya, ini persoalannya dikhawatirkan hanya masalah komitmen dari itu, bukan normanya yang ... kalau Pasal 40 itu kan untuk kepentingan negara yang besar bolehlah. 122. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya. 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan, Pak, ya? Tapi kalau (…) 124. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya, Yang Mulia. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini hanya, maaf ya, kalau boleh tahu dari 25 bulan itu mestinya Bapak masih terhutang berapa, negara ini? Kali (…) 126. PEMOHON: BURHAN MANURUNG 29 bulan.

18

127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO He eh. 128. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kali 3,9 (…) 129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Juta? Jadi 4 … hampir 100 lebih ya berarti, ya? 130. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya. 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 111-an, begitu, ya? Yalah nanti … tapi kalau bisa, Pak, ini kalau Bapak punya kawan untuk diskusi, apakah tidak sebaiknya ini dipadatkan saja di petitum ini antara satu dan dua ini karena yang ketiga ini sebenarnya bisa dimasukkan dengan kedua, atau bagian dari yang kedua. Jadi jangan terlalu ... subsidernya terlalu banyak begini, primer subsider lebih subsider. Atau ini atau, atau, atau lagi kan, atau, atau lagi. Coba nanti Bapak diskusikan kembali dengan Bapak yang … teman Bapak yang lebih tahu. Atau kalau memang Bapak sendiri tidak firm dengan Pasal 40 ini dihilangkan, ya memang kalau dihilangkan nanti kepentingan negara yang lebih besar bisa … bisa di … terganggu lho, Pak. 132. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Saya juga tidak egois, Yang Mulia. 133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya itu, kalau seperti itu tentunya Bapak pertimbangkan saja permohonan yang ataunya sini, ataunya ini. Itu lebih relevan, realistis barangkali. Ya, kan, Pak? 134. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia.

19

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi ya ini sekadar masukan, Bapak boleh pertimbangkan untuk dipakai atau tidak itu sepenuhnya menjadi keputusan, Bapak. Terima kasih, Pak Ketua, 136. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih. Sebagian baik dari nasihat Hakim Pak Patrialis dan Pak Suhartoyo, tadi juga ingin saya kemukakan, tapi sudah cukup. Dan bahkan tadi saya akan mengawali pertanyaan, tapi sudah dijawab oleh Pak Burhan Manurung, dan saya ... apakah ini baru terjadi pada Saudara sendiri? Ternyata banyak yang mendapat apa ... pengalaman kasus seperti, Pak Burhan Manurung ini, dan dijwab ini terkait dengan keberlakuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, gitu, Pak, ya (...) 137. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia (...) 138. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Jadi, artinya sudah banyak. Nah, padahal kalau kita lihat Pasal 40 ini, itu adalah mengenai pengelolaan piutang babnya itu, dan (...) 139. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia. 140. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terkait dengan pengelolaan utang, ya sebetulnya, ya, ya. Kemudian, mohon nanti juga, kan ini nampak kasus, Pak ya, kasus yang, Bapak hadapi lalu Bapak menghadapi kendala untuk mendapat hak-hak yang Bapak seharusnya terima. Karena ketentuan Pasal 40 ayat (1), Pak, ya (...) 141. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia.

20

142. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Nah, oleh sebab itu, ya mengenai Keppres Saudara tentang pemberhentian itu kita lihat belum dilampirkan, Pak, ya? 143. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kalau Keppres pemberhentian, belum saya lampirkan. 144. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, walaupun itu ada yang mempertanyakan kenapa harus Presiden. Waktu Bapak diberhentikan, IV-B atau IV-C? 145. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Waktu masih aktif IV-B, SK Presidennya IV-C. 146. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Nah, ya, itu memang tidak salah ingat sih, memang kewenangan Presiden, ya kalau memberhentikan atau pensiun bagi yang IV-C ke atas, ya kalau tidak salah, ya. Nah, kemudian bahwa ketika bebas tugas itu, waktu itu peraturan pensiun sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kan 56 untuk, ya, Bapak, kan Kasubbid Eselon III, ya? 56, ya, berlaku (...) 147. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Ya. 148. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Kemudian, Saudara banyak membuat surat ke Pak SBY, Pak Jokowi, belum ada jawaban, Pak? 149. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Yang Mulia. Kalau dari Pak SBY hari itu pernah jawabannya dari Sekkab tetapi enggak ngerti saya, apa jawabannya, Yang Mulia. Itu apa saran atau apa, enggak bisa jadi pegangan gitu. “Surat Saudara sudah diterima oleh Bapak Presiden,” hanya begitu saja jawabannya, gitu.

21

150. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik. Jadi, saya menambahkan saja, apa hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Di Undang-Undang ASN itu tidak hanya Pasal 21 huruf c, Pak. itu di Pasal 91 paragraf 13 itu, diatur khusus jaminan pensiunan dan jaminan hari tua. Jadi, elaborasi dari Pasal 21 huruf c itu. PNS yang berhenti bekerja berhak atas pensiunan atas nama jaminan hari tua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS diberikan jaminan pensiun apabila meninggal dunia, atau pensiun ini mencapai batas usia pensiun, termasuk. Dan misalkan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan ini diatur dan peraturan pemerintah. Mungkin Pak Burhan juga coba ditelusuri, boleh jadi peraturan pemerintah yang mengatur apa ... perintah Pasal 91 ayat (6). Pasal 91-nya, Pak di Undang-Undang ASN-nya? Kalau tadi, Bapak kan Pasal 21 (...) 151. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Baik, Pak (...) 152. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Pasal itu hanya menyangkut haknya. Nah, Pasal 91 itu jaminanjaminanya itu ada garis besarnya di sana, cakupannya, kemudian berikan untuk apa, sumber penerimaannya, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaannya, boleh jadi sudah ada aturan-aturan yang bapak bisa terpenuhi haknya dengan peraturan pemerintah yang kalaupun memang sudah ada, ya. Ini kan menurut undang-undangnya dua tahun, kan 2014 (suara tidak terdengar jelas) 2016 plus Januari. Kan Januari itu (suara tidak terdengar jelas) 2014-nya. 153. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 pun, saya tanya PP-nya tidak ada sama sekali, yang untuk yang nomor 5 Tahun 2014 juga belum ada, Yang Mulia. 154. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, sudah ditanya, ya? 155. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Jadi, ya, ya begitulah.

22

156. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik, ya, saya hanya melihat dari normanya bahwa dua tahun, nah ini kan dulu (suara tidak terdengar jelas) 2014 harusnya bulan Januari. Kemudian sekarang mestinya sudah terbit atau mungkin juga sedang dalam ini yang tidak lama lagi, boleh jadi dengan ketentuan di sana, apa hak-hak Bapak tidak terhalangi meskipun tadi dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 karena itu tadi, kalau ini, lalu dimaknai seperti yang di dalam petitum, mungkin ini juga apa ... tidak saja terkait dengan hak-hak Bapak lalu terpenuhi, tapi juga nanti sangat longgar sehingga hal-hal yang diatur dengan Pasal 40 ini terkait dengan pengelolaan hutang, lalu tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu, ya, tolong dicermati lagi nasihat-nasihat tadi dan pertegas bahwa kasus Bapak itu pintu masuknya, tapi bukan kasusnya yang ditonjolkan karena kita tidak menguji constitutional complaint-nya, complain constitutional-nya, tapi kita menguji norma terhadap undangundang dasar, ya. Saya kira demikian, Pak, ya, ini nasihat dari Majelis, nanti dapat Pak Burhan Manurung renungkan, pertimbangkan, dan untuk memperbaiki, melengkapi, mempertajam, atau mungkin juga mencari informasi dan bahan-bahan lain terkait dengan permohonan ini, ya, dan waktunya 14 hari sejak hari ini sehingga penyerahan perbaikan permohonan itu adalah Selasa, 8 Maret 2016, Pukul 10.00 WIB di Kepaniteraan, Pak. Cukup, Pak? 157. PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia. 158. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, baik.

23

Dengan demikian, maka persidangan Perkara Nomor 15/PUUXIV/2016 hari ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.20 WIB Jakarta, 24 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

24

2016

Recommend Documents