2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIAKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 17 OKTOBER 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 81/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 2 huruf e] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Nico Indra Sakti ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 17 Oktober 2016 Pukul 14.16 – 14.38 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) Patrialis Akbar 3) Maria Farida Indrati Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Nico Indra Sakti

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB 1.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 81/PUU-XIV/2016 dalam acara perbaikan permohonan dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Selamat siang Saudara Pemohon, langsung ini, ya. Kemarin itu kita sudah berikan saran-saran demi untuk kesempurnaan dari permohonan ini. Saat ini kami akan beri waktu kepada Saudara untuk menyampaikan hal-hal apa yang sudah diperbaiki dari permohonan yang dibuat tanggal 24 Agustus yang lalu. Kami persilakan khusus poin-poin yang diperbaiki saja, ya. Terima kasih.

2.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat para hadirin. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana saran-saran yang telah disampaikan oleh Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, seluruhnya telah kami lakukan perbaikan, sebagaimana ... sebagai berikut. Satu. Saran Anggota Majelis Hakim Prof. Ibu Maria Farida Indrati tentang sistematika permohonan yang sebaiknya diperingkas. Pemohon telah meringkas dan menyempurnakan sistematika agar tidak terjadi pengulangan atau redundant atas hal yang sama. Bersama dengan hal tersebut atas saran Ketua Persidangan, Pemohon juga telah memperbaiki ayat (suara tidak terdengar jelas) perihal permohonan sebagai permohonan uji materiil Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi juga tidak lagi diuraikan secara panjang-lebar, lalu disambungkan dengan maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan penafsiran bersyarat konstitusi terhadap Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya makna ganda, ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir frasa atas dasar pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN, Pemohon membuktikan berdasarkan perbandingan makna yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa keputusan ilegal oknum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat tata usaha negara Organ Yusidal [Sic!], memaknai frasa atas dasar hanya sebatas adanya hasil pemeriksaan badan peradilan. 1

Sebagaimana penetapan pada sidang pemeriksaan atau dismissal, untuk tidak menerima permohonan pemeriksaan perkara Pemohon yang dikuatkan oleh majelis hakim pelawanan dan majelis hakim peninjauan kembali, dibandingkan dengan makna dari majelis hakim dalam memeriksa keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ eksekutif frasa atas dasar diartikan sebagai sesuai dengan hasil pemeriksaan badan peradilan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan pemeriksaan gugatan Pemohon terhadap keputusan ilegal pejabat tata usaha negara organ yudikatif yang mengintervensi kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak diterima dan terlanggarnya asas hukum similia similibus, dalamnya perkara yang sama harusnya diputus sama pula. Sehingga nyata-nyata telah terjadi ketidaksamaan di hadapan hukum dan pemerintahan atau pelanggaran asas equal before the law oleh PTUN yang membedakan kedudukan hukum dan pemerintahan antara pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif dan pada organ yudikatif. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, Anggota Majelis Hakim Konstitusi Prof. Ibu Maria, mengenai pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional dan Komisi Yudisial serta peradilan tata usaha negara atau yang banyak seperti menafsirkan satu, tidak ... ternyata dalam kenyataan di lapangan tidak selalu benar karena pada akhirnya Pemohon dapat membuktikan berdasarkan putusan majelis hakim PTUN, penetapan aanmaning ketua pengadilan negeri yang baru dan putusan majelis hakim bantahan bahwa terhadap putusan perdata Nomor 303 itu tetap memiliki kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Berbeda dengan keputusan ketua pengadilan sebelumnya. Sehingga Pemohon melihat adanya conflict of interest, khususnya pembelaan terhadap esprit de corps yang keliru, dalam hal ini ketua pengadilan secara sistematis dan terstruktur dibela oleh pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional. Terhadap masukan berikutnya, Anggota Majelis Hakim Prof. Ibu Maria, agar Pemohon melengkapi dengan teori, apakah keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah termasuk keputusan tata usaha negara. Pemohon telah memasukkan beberapa teori seperti teori Hans Kelsen mengenai Stufenbau bahwa negara adalah tata hukum nasional itu sendiri. Selanjutnya Pemohon juga sudah masukkan teori dari A.V Dicey, ilmuan dari Inggris. Ia mengatakan intinya bahwa beberapa teori itu prinsipnya sudah di-absorb oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berdasarkan perubahan pertama Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) tentang Prinsip Kedaulatan Rakyat, Pemohon ... berdasarkan referensi yang Pemohon dapat dan sebagaimana penjelasan dari Prof. ... Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H. bahwasanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendirlah yang menjadi negara

2

Indonesia. Bapak Presiden Jokowi adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menganut pemisahan kekuasaan atau separation of power yang bersifat formil. Masing-masing organ lembaga negara, selain memiliki fungsi utamanya, juga memiliki fungsi lainnya. Organ eksekutif yang memiliki fungsi utama pemerintahan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, juga dilengkapi dengan fungsi yang berkaitan dengan fungsi legislatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kekuasaan pemerintah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), “Presiden berwenang membuat rancangan undang-undang kepada DPR dan Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undangundang.” Organ eksekutif yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan fungsi yudikatif, juga oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diberikan melalui Pasal 14. Untuk menegakkan undang-undang sebagaimana kewenangan pemberian grasi, amnesti, dan abolisi. Bahwa UndangUndang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, hanya mengalihkan fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi peradilan, dan administrasi umum dari organ eksekutif departemen kehakiman, departemen pertahanan, dan departemen agama pada saat itu. Sepenuhnya kepada organ yudikatif atau Mahkamah Agung. Selanjutnya dengan ditempatkan fungsi yang berkaitan dengan pemerintahan, administrasi peradilan dan administrasi umum pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak dapat diartikan bahwa fungsi pemerintahan pada organ yudikatif yaitu melaksanakan undang-undang mengalami perubahan bentuk atau metamorfosis menjadi fungsi yudikatif atau bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, eksekusi adalah pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh pejabat tata usaha negara. Untuk melaksanakan undang-undang yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum atau yudikatif. Yaitu, melaksanakan hasil pemeriksaan badan peradilan. Sehingga dilindungi oleh Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN. Apakah organ yudikatif juga memiliki fungsi yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan fungsi regeling? Pada kenyataannya di lapangan bahwa di Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung juga dapat menerbitkan yang namanya peraturan Mahkamah Agung. Sehingga Undang-Undang PTUN menurut Pemohon sesungguhnya juga berlaku bagi pejabat tata usaha negara pada organ yudikatif dan pada organ legislatif. Di samping pada organ eksekutif yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Pemohon menerjemahkan saran Majelis Hakim ... Hakim Anggota Majelis Konstitusi Prof. Ibu Maria untuk menjelaskan 3

melalui teori. Untuk itu telah Pemohon sebutkan di atas. Terakhir mengenai permintaan Yang Mulia untuk dimasukkan teori juga sudah Pemohon masukkan di atas. Selanjutnya saran Anggota Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar. Untuk menghindari perkara dinyatakan nebis in idem dengan Perkara Nomor 113/PUU-XII/2014. Pemohon telah menjelaskan perbedaannya dengan adanya penambahan batu uji Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Apabila permohonan ... lalu selanjutnya, apabila permohonan uji materi sebelumnya bertujuan untuk menghilangkan norma pasal yang diuji, permohonan kali ini justru sebaliknya. Untuk memperkuat konstitusional pasal a quo dengan mengajukan permohonan konstitusional bersyarat, guna memperbaiki dan mengkoreksi kekurangan Pemohon pada upaya hukum sebelumnya. Mengenai sedikit ... mengenai pokok perkara, sedikit highlight bahwa keputusan pelaksanaan eksekusi telah Pemohon jelaskan. Bahwasanya terhitung sejak peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, akta van dading atau perjanjian itu diwajibkan untuk masuk ke dalam acara peradilan sehingga dikenal dengan istilah prosedur mediasi di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 ini adalah untuk mengukuhkan atau menetapkan bahwa apakah perjanjian perdamaian yang dibuat itu sudah selesai atau belum, selama dasar yang dipergunakan adalah akta van dading dan dapat dibuktikan bahwa perjanjian perdamaian itu sendiri belum selesai, maka perjanjian perdamaian yang bersangkutan tidak dapat dikatakan perdamaian, atau disebut akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dan terhadap kesepakatan perdamaian tertanggal 29 Maret 2005, akta di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan notaris atau dilegalisir yang belum dikukuhkan atau ditetapkan sebagai akta perdamaian sesungguhnya telah terlebih dahulu dianulir oleh majelis hakim kasasi, sebagaimana terbitnya Putusan Kasasi Nomor 2876K/Perdata/2003 tanggal 15 Februari 2006. Bahwa Putusan Kasasi Nomor 2876K/Perdata/2003 tertanggal 15 Februari 2006 merupakan akta autentik hasil pemeriksaan badan peradilan yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan kekuatan eksekutorial ... maaf, putusan a quo bukan melaksanakan kesepakatan perdamaian di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Pemohon berkeyakinan bahwa akibat frasa atas dasar yang bersifat ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir khusus sebagai dasar hukum pada perkara yang sama terhadap keputusan ilegal pejabat tata usaha negara pada organ eksekutif dan pada organ yudikatif, ternyata dimaknai berbeda. Maka terhadap kekeliruannya, Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk

4

memberikan penafsiran bersyarat atau frasa dimaksud terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya atas masukan Yang Mulia Bapak Patrialis Akbar mengenai jangka waktu fiktif negative, Pemohon akui adanya kekeliruan karena berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang PTUN ditetapkan adalah 4 bulan atau 120 hari berbeda dengan penjelasan Pemohon sebelumnya yang menyatakan 3 bulan. Yang terakhir, saran Ketua Majelis Hakim Yang Mulia Bapak Manahan Sitompul, Pemohon telah memperbaiki satu item perihal menjadi permohonan uji materi item pada halaman pertama mengikuti format permohonan uji materiil. Pada halaman 3 yang semula disebut pasal dari undang-undang peradilan (suara tidak terdengar jelas) telah Pemohon perbaiki menjadi pasal dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya agar tidak dinyatakan nebis in idem, Pemohon telah menjelaskan adanya penambahan batu uji Pasal 28I ayat (2) dan tujuan permohonan konstitusional bersyarat. Ketiga, Pemohon juga telah menguraikan bahwa keputusan pejabat pengawas peradilan internal dan eksternal bahkan penetapan ketua pengadilan tata usaha negara pada sidang dismissal yang tidak menerima permohonan pemeriksaan perkara keputusan ilegal oknum ketua pengadilan (suara tidak terdengar jelas) Jakarta Selatan karena benar-benar nyata menjadi bertentangan berdasarkan hasil rapat kerja nasional Mahkamah Agung di Manado Tahun 2012. Lalu contoh Kasus Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Penetapan Nomor 37 yang juga menganulir hasil pemeriksaan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang pada akhirnya dapat diselesaikan secara ketatausahanegaraan dengan terbitnya penetapan yang diterbitkan oleh Hakim Agung Ketua Muda Tata Usaha Negara yang membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon. Pemohon pada akhirnya mendapatkan keadilan bahwasanya berdasarkan save respect atau save obedience [Sic!] Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang baru Bapak Haswandi, S.H., M.H., permohonan eksekusi Pemohon dan berdasarkan putusan peradilan pada akhirnya dipenuhi dengan diterbitkannya penetapan aanmaning, namun dalam perjalanan berikutnya karena adanya perkara bantahan pelaksanaan upaya (...) 3.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Kami kira Pemohon untuk yang sudah dijelaskan pada sidang yang lalu, saya kira tidak usah diulang lagi, jadi seluruh inti perubahan tadi sudah kita tangkap dilakukan perubahan. Sekarang di bagian ini petitumnya saja dibacakan.

5

4.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka izinkanlah Pemohon untuk mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran norma Pasal ... norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf e UndangUndang Republikan ... Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara selengkapnya berbunyi, ”Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. e. Keputusan tata usah anegara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing). 3. Menyatakan frasa atas dasar Pasal 2 huruf e Undang-Undang PTUN sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan adalah inkonstitusional terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atau apabila Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.” Demikian, Yang Mulia.

5.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Terima kasih, kepada Pemohon sudah membacakan perbaikan permohonannya. Namun, sebelum nanti ini kita ajukan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), kami mau melihat dulu bukti yang diajukan dalam permohonan ini ada bukti P-1 sampai dengan bukti P-38?

6.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Betul, Yang Mulia.

7.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Betul, ya?

8.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Betul.

9.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tidak ada perubahan lagi di sana, ya? 6

10.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Tidak ada lagi, Yang Mulia.

11.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Karena kita anggap pemeriksaan dalam perkara ini selesai, lebih dahulu akan kita sahkan dulu bukti dari Pemohon ini adalah P-1 sampai dengan P-38, ya? KETUK PALU 1X Baik. Karena pemeriksaan permohonan ini kita anggap selesai, nanti bagaimana hasil dari permusyawaratan, apakah ini, perkara ini dilanjutkan ke tahap pemeriksaan ke Pleno nanti akan diberitahukan kepada Pemohon, ya, kita anggap cukup. Ada lagi yang mau (...)

12.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Ada lagi, Yang Mulia. Pemohon mengajukan hak ingkar, Yang Mulia. Dalam perkara ini, dalam Perkara Nomor 81, Pemohon mengajukan hak ingkar agar Yang Terhormat Bapak anggota Majelis Hakim konstitusi, Bapak Suhartoyo tidak dilibatkan dalam pemeriksaan perkara ini dengan alasan adanya conflict of interest karena terkait dengan perkara pada saat Beliau menjabat (...)

13.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, nanti itu akan di musyawarahkan dalam Majelis, ya?

14.

PEMOHON: NICO INDRA SAKTI Baik, Yang Mulia.

7

15.

KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Oleh karena itu, sidang dalam perkara ini dianggap selesai dan sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB Jakarta, 17 Oktober 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8