2016

ASLI KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor: 81/II/KIP-BKL.PSI-A/2016

1. IDENTITAS [1.1] Komisi Informasi Provinsi (selanjutnya disebut KIP) Bengkulu yang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi : 81/II/KIPBKL.PSI/2016 yang diajukan oleh: Nama

: Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi dan Advokasi Negara (LIPUTAN)

Alamat

: Jalan Hibrida Ujung No. 1 RT. 11 RW.02 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Yang dikuasakan kepada : 1. Zetriansyah, SH 2. Ari Ridwan Fauzi 3. M.Jamal Selanjutnya disebut sebagai Pemohon TERHADAP Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh: R.

Sumantri,

berdasarkan

Surat

Kuasa

Nomor:

HK.02.02/BWS-SVII/126

Tanggal 7 Maret 2016 dan Nomor : HK.02.02/BWS-SVII/240 Tanggal 21 Maret 2016 dari Hastina Zulkarnain, ME selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII. Selanjutnya disebut Termohon [1.2]Telah membaca surat-surat Pemohon; Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;

Telah membaca surat-surat Termohon; Telah mendengar keterangan Termohon; Telah memeriksa surat-surat Termohon; 2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1]Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 22 Pebruari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu pada tanggal 23 Pebruari 2016. B. Kronologis [2.2] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dan/atau Klarifkasi I kepada Termohon melalui surat Nomor : 002/LIPUTAN/BKL/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015 dengan tanda bukti penerimaan surat pada Tanggal 23 Desember 2015. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu : 1. Dokumen Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Air Nipis Seginim Kiri Kota Agung Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan nilai kontrak Rp 7.676.170.000,- sumber dana APBN Tahun Anggaran 2015 dengan pelaksana PT. Reka Konstruksi. 2. Dokumen Kontrak Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, nilai Rp 6.922.506.000,- sumber dana APBNP Tahun 2015 dengan pelaksana PT. Rico Putra Selatan 3. Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasarana Danau Hulu di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp 5.224.931.000,- dengan pelaksana PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma, sumber dana APBN Tahun 2015 4. Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Prasarana Danau Hilir di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp 2.895.000.000,- dengan pelaksana PT. Syakura, sumber dana APBN Tahun 2015 5. Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pengendali Banjir Air Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp 3.583.600.000,- dengan pelaksana PT. Parahiangan Thaliany Abadi, sumber dana APBN Tahun 2015 [2.3]Bahwa hingga batas waktu yang ditentukan dalam memberikan jawaban Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah memberikan jawaban, kemudian Pemohon mengajukan Pernyataan Keberatan dan Klarifikasi II melalui surat Nomor :

003/LIPUTAN/BKL/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016 dengan tanda bukti penerimaan surat Tanggal 26 Januari 2016. [2.4] Bahwa Termohon memberikan jawaban dan tanggapan Perihal Penyampaian data pekerjaan/kegiatan sebagai sebagai bahan informasi publik melalui surat Nomor : UM.01.11/BWS-SVII/66 Tertanggal 1 Februari 2016. [2.5] Bahwa terhadap sengketa a quo telah dilakukan persidangan pertama pada Tanggal 08 Maret 2016 melalui surat panggilan sidang Nomor : 233/KIP.BKL/PN-PS/III/2016 Tanggal 01Maret 2016. Persidangan kedua Tanggal 21 Maret 2016 melalui surat panggilan sidang Nomor : 238/KIP.BKL/PN-PS/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Seluruh jadwal persidangan tersebut hanya dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Pemohon. C. Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.6] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KIP Bengkulu, karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan serta tidak diberikan sebagaimana mestinya. D. Tujuan Permohonan Informasi Publik [2.7] Pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk memenuhi hak untuk mengakses Informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP). 2. Sebagai bahan publikasi tidak langsung (melalui media cetak Pijar News dan media online Bengkulutoday.com serta media lain) dan publikasi langsung (pelatihan advokasi kebijakan publik dan advokasi anggaran bagi kelompok pemuda dan mahasiswa). 3. Untuk melakukan kajian analisis anggaran dan kebijakan publik(Tracking Budgeting). 4. Dan tujuan lembaga LIPUTAN secara peran dan fungsinya. E. Petitum [2.8] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke KIP Bengkulu agar : 1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;

2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala; 3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon; 4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan; 5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan. Keterangan Pemohon [2.9] Bahwa Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan sengketa a quo sehingga tidak bisa didengar keterangannya. Surat-surat Pemohon [2.10] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat P-1

Fotocopy

Surat

Permohonan

Informasi

dan/atau

Klarifikasi

I

Nomor:

002/LIPIUTAN/BKL/XII/2015 Tertanggal 22 Desember 2015yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Satker PJSA dan PPID BWS Sumatera VII. Surat P-2

Fotocopy tanda terima surat Permohonan Informasi Publik dan Klarifikasi I tertanggal 23 Desember 2015.

Surat P-3

Fotocopy

Surat

Pernyataan

Keberatan

dan/atau

Klarifikasi

II

Nomor:

003/LIPUTAN/BKL/I/2016tertanggal 21 Januari 2016, yang ditujukan kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Satker PJSA dan Atasan PPID BWS Sumatera VII. Surat P-4

Fotocopy tanda terima surat Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifikasi II tertanggal 26 Januari 2016.

Surat P-5

Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006695.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal 30 September 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi dan Advokasi Negara.

Surat P-6

Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Informasi Publik Untuk Transparansi dan Advokasi Negara disingkat LIPUTAN, Tanggal 5 September 2015.

Surat P-7

Surat/formulir Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi ke KIPBengkulu, tertanggal 22 Pebruari 2016 dan diterima oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu Tanggal 23 Pebruari 2016.

Keterangan Termohon [2.11]Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut : 1. Termohon mengakui bahwa telah menerima surat Permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi I serta surat Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifiasi II yang disampaikan Pemohon dan membenarkan sebagaimana kronologi yang dibacakan Majelis Komisioner. 2. Termohon mengakui bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon berada dalam penguasaan Termohon. Surat-surat Termohon [2.12] Bahwa Termohon mengajukan surat sebagai berikut : Surat T-1

Surat Kuasa Nomor HK.02.02/BWS-SVII/126 Tanggal 7 Maret 2016

Surat T-2

Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/BWS-SVII/240 Tanggal 21 Maret 2016

Surat T-3

Foto copy Surat Nomor : UM.01.11/BWS-SVII/66 Tanggal 1 Februari 2016 Perihal Penyampaian data pekerjaan/kegiatan sebagai bahan informasi publik.

Surat T-4

Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 4 September 2015

Surat T-5

Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 4 Desember 2015

Surat T-5

Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 4 November 2015

Surat T-6

Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 10 Desember 2015

Surat T-7

Foto copy ringkasan kontrak Tanggal 21 Desember 2015

Fakta Hukum [2.13] Menimbang bahwa dari surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut : 1. Benar bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke KIP Bengkulu yang diajukan Pemohon dalam kapasitas Badan Hukum yang dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Benar bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik dan/atau Klarifkasi I kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq.

Satker PJSA dan PPID BWS Sumatera VII selaku Termohon melalui surat Nomor : 002/LIPUTAN/BKL/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015. 3. Benar bahwa Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifikasi II kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Satker PJSA dan Atasan PPID BWS Sumatera VII selaku Termohon melalui surat Nomor: 003/LIPUTAN/BKL/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016. 4. Benar bahwa Termohon memberikan jawaban atas Permohonan Informasi dan Klarifikasi I serta tanggapan atas Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifikasi II melalui surat Nomor :

UM.01.11/BWS-SVII/66

Tanggal

1

Februari

2016

Perihal

Penyampaian

data

pekerjaan/kegiatan sebagai bahan informasi publik. 5. Benar bahwa Pemohon tidak pernah hadir di persidangan pertama Tanggal 08 Maret 2016 dan persidangan kedua Tanggal 21 Maret 2016. 3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebenarnya adalah tindak lanjut dari permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) hurup d, Pasal 36 dan Pasal 37 UU KIP juncto Pasal 5 dan Pasal 13 peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (yang selanjutnya disebut PERKI tentang PPSIP). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki tentang PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan KIPBengkulu untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (Legal Standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian sengketa Informasi. 3. Kedudukan hukum (Legal Standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. Terhadap keempat hal tersebut diatas Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut: a. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP juncto Perki tentang PPSIP, KIPBengkulu mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 1 angka 3 Perki tentang PPSIP, Pasal 26 ayat 1huruf a, Pasal 36, Pasal 37 ayat 2, Pasal 38 ayat 1 UU KIP serta Pasal 5 hurup a dan Pasal 30 Perki tentang PPSIP. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan/atau klarifikasi I, pernyataan keberatan dan/atau klarifikasi II serta mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut : 1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan/atau Klarifkasi I kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Satker PJSA dan

PPID

BWS

Sumatera

VII

selaku

Termohon

melalui

surat

Nomor

:

002/LIPUTAN/BKL/XII/2015 Tanggal 22 Desember 2015. 3. Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifikasi II kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Kementerian Pekerjaan Umum Cq. Satker PJSA dan Atasan PPID BWS Sumatera VII selaku Termohon melalui surat Nomor: 003/LIPUTAN/BKL/I/2016 tertanggal 21 Januari 2016. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tanggal 22 Februari 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan KIP Bengkulu pada Tanggal 23 Februari 2016 melalui register Nomor : 81/II/KIP-BKL.PSI/2016 [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5],

Majelis

berpendapat

bahwa

KIP

Bengkulu

memiliki

kewenangan

absolut

menyelesaikan sengketa a quo. Kewenangan Relatif [3.7] Menimbang bahwa berdasarkanPasal 2, Pasal 4 ayat 1, 2 hurup c dan ayat 3 dan Pasal 21 UU KIP serta Pasal 2, Pasal 6 ayat 2 Perki tentang PPSIP. [3.8]Menimbang bahwa Termohon adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera VII dan berdasarkan Pasal 1 ayat 2, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 115 ayat 2Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, Pasal 53 Hurup b, Pasal 97 ayat 1 dan 2 serta Pasal 105 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum. [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph [3.7] sampai dengan paragraph [3.9] majelis berpendapat bahwa Balai Wilayah Sungai Sumatera VII adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum yang bersifat mandiri, berlokasi dan memiliki cakupan wilayah kerja di Provinsi Bengkulu. [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.10] majelis berpendapat KIP Bengkulu mempunyai kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo. b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.12]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut perubahannya menyatakan bahwa : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untukmengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi denganmenggunakan segala jenis saluran yang tersedia. [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12UU KIP dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat 1 huruf a Perki tentang PPSIP. [3.14]Menimbang bahwa Pemohon merupakan badan hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 2Perki tentang PPSIP, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa informasi di KIP Bengkulu. [3.15]Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga majelis tidak dapat melihat keabsahan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, sehingga Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal

standing) dalam sengketa a quo.

c. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan surat-surat Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme Permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi I, Pernyataan Keberatan dan/atau Klarifikasi II serta pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.1) sampai paragraf [2.3]. [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuanPasal 22 ayat 1, Pasal 36 ayat 1 UU KIP serta Pasal 5 hurup a, Pasal 13 hurup b Perki tentang PPSIP. [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi I (SuratP-1) dan Pernyataan keberatan (SuratP2), serta permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SuratP-3) sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.10]. (3.19) Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.16] sampai dengan paragraf [3.18] majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di ajukan pemohon memenuhi jangka waktu yang di tentukan pasal 36 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 13 hurup b Perki tentang PPSIP dalam sengketa a quo. 4. KESIMPULAN Berdasarkan uraian paragraf dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan : 1.

KIP Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa a quo.

2.

Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo.

3.

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon dalam sengketa a quo.

4.

Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi memenuhi jangka waktu yang ditentukan berdasarkan UU KIP dan Perki tentang PPSIP.

5. Permohonan sengketa a quo dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir dua kali dalam persidangan.

AMAR PUTUSAN Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Firmansyah, SEselaku Ketua Merangkap Anggota, Ifsyanusi, S.Sos, M.Si dan Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos masing-masing sebagai anggota, pada Hari Senin Tanggal 23 Mei 2016 2016dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 26 Mei 2016oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Shaumul Kamsi, SP sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon. Ketua Majelis

Firmansyah, SE Anggota Majelis

Ifsyanusi, S.Sos, M.Si

Anggota Majelis

Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos

Panitera Pengganti

Shaumul Khamsi, SP