SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR :4274/ SK/ RSU. SS/ V/ 2016 TENTANG PENETAPAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) Menimbang
: Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu palayanan RSU Sultan Sulaiman perlu ditetapkan kebijakan tentang Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP)
Mengingat
: 1. Undang- Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. UU No 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 3. Undang- Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
: Setiap Pasien di RSUD Sultan Sulaiman berhak mendapat pelayanan dari seorang DPJP
KEDUA
:
Daftar nama DPJP di RSUD Sultan Sulaiman sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
KETIGA
:
Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) berasal dari masing-masing jenis pelayanan medis
KEEMPAT
:
Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) bertanggung jawab langsung kepada Direktur
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bila kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Sei Rampah Pada tanggal : Mei 2016 Direktur RSU Sultan Sulaiman
dr. H. Helminur Iskandar Sinaga, M.Kes NIP. 19700825 200312 1 004 Tembusan: 1. Pelayanan medis 2. Komite medis 3. Seluruh SMF 4. Arsip
Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD Sultan Sulaiman Nomor : Tanggal : Tentang : Penetapan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) di RSUD Sultan Sulaiman DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN (DPJP) N o
Kelompok SMF
1
SMF Anak
2 3
SMF Bedah Anak SMF Obgyn
4 5 6 7 8 9
SMF Paru SMF Anestesi SMF Penyakit Dalam SMF Syaraf SMF Gigi SMF Umum
NAMA
Spesialis
DAN SETERUSNYA**
Ditetapkan di : Sei Rampah Pada tanggal : Mei 2016 Direktur RSU Sultan Sulaiman
dr. H. Helminur Iskandar Sinaga, M.Kes NIP. 19700825 200312 1 004
PANDUAN PENETAPAN DPJP (DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN) DEFINISI
DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP (Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf). DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) Utama Bila pasien dikelola oleh lebih dari satu DPJP, maka asuhan medis tersebut dilakukan secara terintegrasi dan secara tim diketuai oleh seorang DPJP Utama. Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien tersebut yaitu Ketua Tim, dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif - terpadu - efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi efektif dengan membangun sinergisme dan mencegah duplikasi. Dokter memberikan pelayanan interpretatif Misalnya memberikan uraian / data tentang hasil laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap. Asuhan pasien (patient care) Diberikan dengan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien (Patient Centered Care), dan DPJP merupakan Ketua (Team Leader) dari tim yang terdiri dari para professional pemberi asuhan pasien / staf klinis dengan kompetensi dan kewenangan yang memadai, yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, apoteker, fisioterapis dll. Kepala Bidang Pelayanan Medis Adalah professional di rumah sakit yang melaksanakan manajemen pelayanan pasien, yaitu proses kolaboratif mengenai asesmen, perencanaan, fasilitasi, koordinasi asuhan, evaluasi dan advokasi untuk opsi dan pelayanan bagi pemenuhan kebutuhan pasien dan keluarganya yang komprehensif, melalui komunikasi dan sumber daya yang tersedia sehingga memberi hasil (outcome) yang bermutu dengan biaya-efektif. RUANG LINGKUP Hak dan Kewajiban DPJP : Hak DPJP : Mengelola asuhan medis seorang pasien secara mandiri dan otonom, yang mengacu pada standar pelayanan medis rumah sakit, secara komprehensif mulai dari diagnosa, terapi, tindak lanjut sampai rehabilitasi. Melakukan konsultasi dengan disiplin lain yang dianggap perlu untuk meminta pendapat atau perawatan bersama ,demi kesembuhan pasien. Kewajiban DPJP : Membuat rencana pelayanan pasien dalam berkas rekam medis yang memuat segala aspek asuhan medis yang akan dilakukan, termasuk konsultasi, rehabilitasi dll. Memberikan penjelasan secara rinci kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan baik tentang pengobatan, prosedur maupun kemungkinan hasil yang tidak diharapkan.
Memberikan pendidikan/edukasi kepada pasien tentang kewajibannya terhadap dokter dan rumah sakit, yang dicatat dalam berkas rekam medis. DPJP berkewajiban memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atas hal-hal yang tidak/belum dimengerti. Hak dan Kewajiban DPJP Utama : Hak DPJP Utama : Melakukan koordinasi proses asuhan medis pasien oleh DPJP yang terlibat Menyeleksi dan mengefisienkan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap pasien Menyeleksi dan mengefisienkan pengobatan yang akan diberikan kepada pasien Menghentikan keterlibatan DPJP lain dalam perawatan bersama apabila dianggap perannya tidak dibutuhkan lagi. Kewajiban DPJP Utama : Memberikan penjelasan medis kepada keluarga atas kemajuan atau kondisi pasien Mengisi resume rekam medis pasien Menjawab pertanyaan pihak ketiga atas kondisi pasien. Pola Operasional DPJP Kebijakan : Setiap pasien yang berobat di rumah sakit Sultan Sulaiman harus memiliki DPJP. Apabila pasien berobat di unit rawat jalan maka DPJP nya adalah dokter klinik terkait. Apabila pasien berobat di IGD dan tidak dirawat inap, maka DPJP nya adalah dokter jaga IGD Apabila pasien dirawat inap maka DPJP nya adalah dokter spesialis disiplin yang sesuai. Apabila pasien dirawat bersama oleh lebih dari 1 orang dokter spesialis , maka harus ditunjuk seorang sebagai DPJP utama dan yang lain sebagai DPJP tambahan. Penunjukan DPJP dan Pengelompokan Staf Medis Regulasi tentang penunjukan seorang DPJP untuk mengelola seorang pasien, pergantian DPJP, selesainya DPJP karena asuhan medisnya telah tuntas, ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit. Penunjukan seorang DPJP dapat antara lain berdasarkan permintaan pasien, jadwal praktek, jadwal jaga, konsul/rujukan langsung. Pergantian DPJP perlu pengaturan rinci tentang alih tanggung jawabnya. Tidak dibenarkan pergantian DPJP yang rutin, contoh : pasien X ditangani setiap minggu dengan pola hari Senin oleh DrSp PD A, hari Rabu DrSp PD B, hari Sabtu DrSp PD C ; karena hal tersebut akan mengakibatkan tidak adanya kontinuitas pelayanan. Regulasi tentang pelaksanaan asuhan medis oleh lebih dari satu DPJP dan penunjukan DPJP Utama, tugas dan kewenangannya ditetapkan Direktur / Kepala Rumah Sakit. Kriteria penunjukan DPJP Utama untuk seorang pasien dapat digunakan butir-butir sbb : DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang pertama kali mengelola pasien pada awal perawatan. DPJP Utama dapat merupakan DPJP yang mengelola pasien dengan penyakit dalam kondisi (relatif) terparah. DPJP Utama dapat ditentukan melalui kesepakatan antar para DPJP terkait. DPJP Utama dapat merupakan pilihan dari pasien. Pengaturan tentang pengelompokan Staf Medis ditetapkan / diorganisir oleh Direktur sesuai kebutuhan. Pengelompokan dapat dilakukan antara lain dengan kategori per disiplin (Kelompok Staf Medis Bedah, Penyakit Dalam, Radiologi, Mata dsb), kategori penyakit (Kelompok Kerja /Tim Kanker Payudara, Kanker Cerviks, dsb), kategori organ (Kelompok Kerja / Tim Serebrovaskuler, Kardiovaskuler, Digestif, dsb). Klarifikasi DPJP di Ruang Rawat Apabila dari IGD maupun rawat jalan DPJP belum ditentukan, maka petugas ruangan wajib segera melakukan klarifikasi tentang siapa DPJP pasien tersebut. Apabila pasien dirawat bersama petugas ruangan juga wajib melakukan klarifikasi siapa DPJP Utama dan siapa DPJP Tambahannya.
Penentuan DPJP bagi pasien baru Pengaturan penetapan DPJP dapat berdasarkan : Jadwal konsulen jaga di IGD atau Ruangan ; konsulen jaga hari itu menjadi DPJP dari semua pasien masuk pada hari tersebut, kecuali kasus dengan surat rujukan. Surat rujukan langsung kepada konsulen ; dokter spesialis yang dituju otomatis menjad DPJP pasien tsb, kecuali dokter yang dituju berhalangan, maka beralih ke konsulen jaga hari itu. Atas permintaan keluarga ; pasien dan keluarga berhak meminta salah seorang dokter spesialis untuk menjadi DPJP nya sepanjang sesuai dengan disiplinnya. Apabila penyakit yang diderita pasien tidak sesuai dengan disiplin dokter dimaksud, maka diberi penjelasan kepada pasien atau keluarga, dan bila pasien atau keluarga tetap pada pendirinnya maka dokter spesialis yang dituju yang akan mengkonsulkan kepada disiplin yang sesuai. Hasil rapat Komite medis pada kasus tertentu ; pada kasus yang sangat kompleks atau sangat spesifik maka penentuan DPJP berdasarkan erapat komite medis . Rawat Bersama : Seorang DPJP hanya memberikan pelayanan sesuai bidang /disiplin dan kompetensinya saja. Bila ditemukan penyakit yang memerlukan penanganan multi disiplin, maka perlu dilakukan rawat bersama. DPJP awal akan melakukan konsultasi kepada dokter pada disiplin lain sesuai kebutuhan. Segera ditentukan siapa yang menjadi DPJP Utama dengan beberapa cara antara lain; Penyakit yang terberat, atau penyakit yang memelukan tindakan segera atau dokter yang pertama mengelola pasien. Dalam hal rawat bersama harus ada pertemuan bersama antara DPJP yang mengelola pasien dan keputusan rapat dicatat dalam berkas rekam medis. Perubahan DPJP Utama : Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan, DPJP utama dapat saja beralih dengan pertimbangan seperti diatas, atau atas keinginan pasien/keluarga atau keputusan Komite medis. Perubahan DPJP Utama ini harus dicatat dalam berkas rekam medis dan ditentukan sejak kapan berlakunya. DPJP pasien rawat ICU Apabila pasien dirawat di ICU, maka otomatis DPJP ICU yang menjadi DPJP Utama yang berwenang mengendalikan pengelolaan pasien dengan tetap berkoordinasi dengan DPJP awal pasien atau DPJP Utama (bila pasien dirawat bersama sebelum masuk ICU). DPJP Utama di OK Adalah dokter operator yang melakukan operasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pembedahan, sedangkan dokter anestesi sebagai DPJP tambahan. Dalam melaksanakan tugas mengikuti SOP masing-masing, akan tetapi semua harus mengikuti prosedur Save Surgery check list (sign in, time out dan sign out) serta dicatat dalam berkas rekam medis. Pengalihan DPJP di IGD Pada pelayanan di IGD, dalam memenuhi respons time yang adekwat dan demi keselamatan pasien , maka apabila konsulen jaga tidak dapat dihubungi dapat dilakukan pengalihan DPJP kepada konsulen lain yang dapat segera dihubungi. Koordinasi dan Transfer Informasi antar DPJP Koordinasi antar DPJP tentang rencana dan pengelolaan pasien harus dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan efektif serta selalu berpedoman pada SPM dan Standar Keselamatan pasien Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP harus dilaksanakan secara tertulis Apabila secara tertulis dirasa belum optimal maka harus dilakukan koordinasi langsung, dengan komunikasi pribadi atau pertemuan/rapat formal Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dalam Departemen/ kelompok SMF yang sama dapat ditulis dalam berkas rekam medis, tetapi antar departemen/kelompok SMF harus menggunakan formulir khusus /lembar Konsultasi Konsultasi bisa biasa, atau segera/cito
Dalam keadaan tertentu seperti konsul diatas meja operasi, lembar konsul bisa menyusul , sebelumnya melalui telepon Konsultasi dari dokter jaga IGD kepada konsulen jaga bisa lisan pertelepon yang kemudian ditulis dalam berkas rekam medis oleh dokter jaga. Pelayanan Berfokus Pada Pasien (Patient Center) Asuhan pasien harus dilaksanakan berdasarkan pola Pelayanan Berfokus pada Pasien (Patient Centered Care), asuhan diberikan berbasis kebutuhan pelayanan pasien. Pasien adalah pusat pelayanan, dan Profesional Pemberi Asuhan (PPA) diposisikan mengelilingi pasien. PPA adalah tenaga kesehatan yang secara langsung memberikan asuhan kepada pasien, a.l. dokter, perawat, bidan, ahli gizi, apoteker, fisioterapis, analis, radiographer dsb., dengan kompetensi yang memadai, sama pentingnya pada kontribusi profesinya, masingmasing menjalankan tugas mandiri, kolaboratif dan delegatif. PPA memberikan asuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan sebagai tim interdisiplin dengan kolaborasi interprofesional. DPJP dalam tim adalah sebagai ketua tim atau pemimpin klinis (Clinical leader), melakukan koordinasi, sintesis, review dan mengintegrasikan asuhan pasien. PPA melaksanakan asuhan pasien dalam 2 proses, Asesmen pasien dan Implementasi rencana termasuk monitoring. Asesmen pasien terdiri dari 3 langkah : Pengumpulan Informasi, a.l. anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan lain / penunjang, dsb Analisis informasi, menghasilkan kesimpulan a.l. masalah, kondisi, diagnosis, untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan pasien Menyusun rencana pelayanan / Care Plan, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien Implementasi rencana serta monitoring adalah pemberian pelayanannya. Pencatatannya dilakukan dengan metode SOAP pada Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi. Kewenangan Klinis dan Evaluasi Kerja Setiap dokter yang bekerja di rumah sakit yang melakukan asuhan medis, termasuk pelayanan interpretatif (a.l. DrSp PK, DrSp PA, DrSp Rad dsb), harus memiliki SK dari Direktur / Kepala Rumah Sakit berupa Surat Penugasan Klinis / SPK (Clinical appointment), dengan lampiran Rincian Kewenangan Klinis / RKK (Clinical Privilege). Penerbitan SPK dan RKK tsb harus melalui proses kredensial dan rekredensial yang mengacu kepada Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Regulasi tentang evaluasi kinerja profesional DPJP ditetapkan Direktur dengan mengacu ke Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit dan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, khususnya Bab KPS (Kualifikasi dan Pendidikan Staf). Supervisi Pada proses asuhan medis dimana dilaksanakan oleh DPJP yang dibantu oleh Staf Medis non DPJP, misalnya Residen (PPDS), Dokter Ruangan (DR) dsb, maka diperlukan supervisi klinis medis untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap asuhan pelayanan klinis yang dilaksanakan. Supervisi sangat diperlukan untuk memastikan asuhan pasien aman dan memastikan bahwa koordinasi dan kerjasama tim yang baik adalah pengalaman belajar bagi para profesional pemberi asuhan, bahwa pelayanan telah diberikan dengan cara yang efektif, dan juga untuk kepastian hukum bagi pemegang kewenangan klinisanya. Diperlukan tingkat pengawasan yang konsisten dengan tingkat pelatihan dan tingkat kompetensi para staf medis yang membantu asuhan medis . Seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis memahami proses supervisi klinis: siapa supervisor dan frekuensi supervisinya termasuk penandatanganan harian dari semua catatan dan perintah, penandatanganan rencana asuhan dan kemajuan catatan harian, atau
membuat entri terpisah dalam catatan pasien. Demikian juga, jelas tentang bagaimana bukti pengawasan yang didokumentasikan, termasuk frekuensi dan lokasi dokumentasi RS memiliki prosedur mengidentifikasi dan memonitor keseragaman proses supervisi klinis, monitoring dan evaluasi pelayanan asuhan klinis . Apabila supervisi klinis tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menimbulkan potensi untuk terjadinya kejadian yang tidak diharapkan pada rumah sakit. Supervisi dan umpan balik yang dihasilkan penting untuk mengakuisisi dan mengembangkan keterampilan klinis dan profesionalisme seluruh staf medis yang terlibat dalam asuhan medis. Supervisi dilakukan secara bertahap meningkatkan otoritas dan kemandirian, pengawasan dan umpan balik . Supervisi yang berlebihan dapat menghambat perkembangan para staf untuk menjadi praktisi yang kompeten dalam disiplin mereka. RS harus menetapkan kebijakan tentang tingkatan supervisi masing-masing staf medis non DPJP. Tingkatan Supervisi bagi PPDS dan DR : Supervisi Tinggi Supervisi Moderat Supervisi Moderat Supervisi Rendah Tinggi Untuk PPDS: Untuk PPDS: Untuk PPDS: Untuk PPDS: Proses keputusan Proses keputusan Proses keputusan Proses keputusan Rencana Asuhan / Rencana Tindakan Rencana Asuhan Rencana oleh PPDS PPDS melakukan Tindakan oleh DPJP disupervisi oleh dilaporkan untuk DPJP melakukan tindakan, supervisi DPJP persetujuan DPJP, tindakan sendiri, PPDS melakukan DPJP melalui sebelum tindakan, PPDS tindakan, DPJP kecuali kasus gawat komunikasi per memperhatikan, mensupervisi telpon, melalui darurat membantu langsung (onsite) PPDS melakukan laporan per telpon, Pencatatannya di pelaksanaan tindakan, DPJP laporan tertulis di rekam medis ttd tindakan mensupervisi tidak rekam medis Pencatatannya di PPDS dan DPJP Pencatatannya di langsung, sesudah rekam medis ttd rekam medis harus tindakan, evaluasi DPJP dan PPDS divalidasi dgn ttd laporan tindakan Pencatatannya di DPJP Pada keadaan khusus, rekam medis ttd PPDS berada PPDS dan DPJP ditempat terpencil tanpa DPJP terkait, ttg proses validasi dibuat kebijakan khusus oleh RS. -
-
Untuk DR: Untuk DR: Proses Asesmen Proses Asesmen Pasien (IAP : Pasien (IAP : Pengumpulan Pengumpulan Informasi, Analisis Informasi, Analisis informasi, informasi, Penyusunan Penyusunan Rencana) dan Rencana) dan Implementasinya Implementasinya dilakukan dengan dilakukan dengan komunikasi segera komunikasi dengan dengan DPJP DPJP Pencatatannya di Pencatatannya di rekam medis ttd DR, rekam medis ttd DR, validasi oleh DPJP validasi oleh DPJP
TATALAKSANA Setiap pasien yang mendapat asuhan medis di rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap harus memiliki DPJP (Dokter Penanggung Jawab Peayanan). Pada instalasi gawat darurat, dokter jaga menjadi DPJP pada pemberian asuhan medis awal /penanganan kegawat-daruratan. Kemudian selanjutnya saat dilakukan konsultasi / rujuk ditempat (on side) atau konsultasi lisan kepada dokter spesialis, dan dokter spesialis tersebut memberikan asuhan medis (termasuk instruksi secara lisan) maka dokter spesialis tersebut telah menjadi DPJP pasien yang bersangkutan, sehingga saat itulah DPJP telah berganti dari dokter jaga IGD kepada dokter spesialis tersebut. Apabila pasien mendapat asuhan medis lebih dari satu DPJP, maka harus ditunjuk DPJP Utama yang berasal dari para DPJP pasien terkait. Kesemua DPJP tersebut bekerja secara tim dalam tugas mandiri maupun kolaboratif, berinteraksi dan berkoordinasi (dibedakan dengan bekerja sendiri-sendiri). Peran DPJP Utama adalah sebagai koordinator proses pengelolaan asuhan medis bagi pasien (sebagai Ketua Tim), dengan tugas menjaga terlaksananya asuhan medis komprehensif terpadu - efektif, demi keselamatan pasien melalui komunikasi yang efektif dan membangun sinergisme dengan mendorong penyesuaian pendapat (adjustment) antar anggota, mengarahkan agar tindakan masing-masing DPJP bersifat kontributif (bukan intervensi), dan juga mencegah duplikasi. Tim membuat keputusan melalui DPJP Utama, termasuk keinginan DPJP mengkonsultasikan ke dokter spesialis lain agar dikoordinasikan melalui DPJP Utama. Kepatuhan DPJP terhadap jadwal kegiatan dan ketepatan waktu misalnya kehadiran atau menjanjikan waktu kehadiran, adalah sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan pasien serta untuk kepentingan koordinasi sehari-hari. Dibawah koordinasi DPJP Utama , sekurang-kurangnya ada rapat Tim yang melibatkan semua DPJP yang bersangkutan sesuai kebutuhan pasien. Rumah sakit menyediakan ruangan untuk rapat Tim di tempat-tempat pelayanan, misalnya di Rawat Inap, ICU, UGD, dll. DPJP Utama juga bertugas untuk menghimpun komunikasi / data tentang pasien . Setiap penunjukan DPJP harus diberitahu kepada pasien dan / keluarga, dan pasien dan / keluarga dapat menyetujuinya ataupun sebaliknya. Rumah sakit berwenang mengubah DPJP bila terjadi pelanggaran prosedur. Koordinasi dan transfer informasi antar DPJP dilakukan secara lisan dan tertulis sesuai kebutuhan. Bila ada pergantian DPJP pencatatan di rekam medis harus jelas tentang alih tanggung jawabnya. Harap digunakan Formulir Daftar DPJP. Pada unit pelayanan intensif DPJP Utama adalah dokter intensifis. Koordinasi dan tingkatan keikut-sertaan para DPJP terkait, tergantung kepada sistem yang ditetapkan dalam kebijakan rumah sakit misalnya sistem terbuka / tertutup / semi terbuka. Pada kamar operasi DPJP Bedah adalah ketua dalam seluruh kegiatan pada saat di kamar operasi. Pada keadaan khusus misalnya seperti konsul saat diatas meja operasi / sedang dioperasi, dokter yang dirujuk melakukan tindakan / memberikan instruksi, maka otomatis menjadi DPJP juga bagi pasien. Dalam pelaksanaan pelayanan dan asuhan pasien, bila DPJP dibantu oleh dokter lain (dokter ruangan, residen) boleh menulis/ mencatat di rekam medis, maka tanggung jawab adalah tetap ada pada DPJP, sehingga DPJP yang bersangkutan harus memberikan supervisi, dan melakukan validasi berupa pemberian paraf / tandatangan pada setiap catatan kegiatan tsb di rekam medis. Asuhan pasien dilaksanakan oleh para professional pemberi asuhan yang bekerja secara tim (Tim Interdisiplin) sesuai konsep Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), DPJP sebagai ketua tim (Team Leader) harus proaktif melakukan koordinasi dan mengintegrasikan asuhan pasien, serta berkomunikasi intensif dan efektif dalam tim. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pulang (discharge plan) yang dapat dilakukan pada awal masuk rawat inap atau pada akhir rawat inap.
DPJP harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi / informasi kepada pasien dan keluarganya. Gunakan dan kembangkan tehnik komunikasi yang berempati. Komunikasi merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006) Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan. Pendokumentasian tersebut dilakukan di form asesmen awal medis, catatan perkembangan pasien terintegrasi / CPPT (Integrated note), form asesmen pra anestesi/sedasi, instruksi pasca bedah, form edukasi/informasi ke pasien dll. Termasuk juga pendokumentasian keputusan hasil pembahasan tim medis, hasil ronde bersama multi kelompok staf medis / departemen, dsb. Pada kasus tertentu DPJP sebagai ketua tim dari para professional pemberi asuhan bekerjasama erat dengan Manajer Pelayanan Pasien (Hospital Case Manager), agar terjaga kontinuitas pelayanan baik waktu rawat inap, rencana pemulangan, tindak lanjut asuhan mandiri dirumah, kontrol dll. Pada setiap rekam medis harus ada pencatatan (kumulatif, bila lebih dari satu) tentang DPJP, dalam bentuk satu formulir yang diisi secara periodik sesuai kebutuhan / penambahan / pengurangan / penggantian, yaitu nama dan gelar setiap DPJP, tanggal mulai dan akhir penanganan pasien, DPJP Utama nama dan gelar, tanggal mulai dan akhir sebagai DPJP Utama. Daftar ini bukan berfungsi sebagai daftar hadir. Keterkaitan DPJP dengan Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway, setiap DPJP bertanggung jawab mengupayakan proses asuhan pasien (baik asuhan medis maupun asuhan keperawatan atau asuhan lainnya) yang diberikan kepada pasien patuh pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway yang telah ditetapkan oleh RS. Tingkat kepatuhan pada Panduan Praktek Klinis / Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway ini akan menjadi objek Audit Klinis dan Audit Medis. Apabila dokter tidak mematuhi Alur Perjalanan Klinis / Clinical Pathway/ Panduan Praktek Klinik maka harus memberi penjelasan tertulis dan dicatat di rekam medis. DOKUMENTASI 1. Formulir penetapan DPJP Rujukan 1. Permenkes no 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. UU No 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran 4. Perkonsil no 11/2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia 5. Perkonsil no 48/2010 tentang Kewenangan Tambahan Dokter Dokter Gigi 6. Permenkes no 1438/2010 Standar Pelayanan Kedokteran 7. Manual Komunikasi Efektif, KKI, 2006 8. KepKonsil no 18/2006 Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia 9. KepKonsil no 19/2006 Kemitraan Dalam Hubungan Dokter – Pasien 10. Kode Etik Kedokteran Indonesia, 2012 11. SK PB IDI no 111/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia
Menetapkan DPJP RSU Sultan Sulaiman Standar Prosedur Operasional
No. Dokumen
Tanggal Terbit
No. Revisi
Halaman 1/1
Ditetapkan, Direktur RSU Sultan Sulaiman
Pengertian
Penetapan DPJP adalah proses penentuan dokter penanggung jawab pelayanan pasien selama masa perawatan sesuai ketentuan direksi, kewenangan klinis dan jam prakteknya.
Tujuan
Agar pasien mendapatkan DPJP yang sesuai kondisi medis saat itu.
Kebijakan
Kebijakan No..... Tentang Penetapan DPJP
Prosedur
Unit Terkait
Penetapan DPJP untuk pasien rawat jalan ditentukan sendiri oleh pasien/ keluarga setelah mendapat informasi dari petugas registrasi. Penetapan DPJP untuk pasien rawat inap berdasarkan surat pengantar rawat inap dari IGD atau poli rawat jalan. Penetapan DPJP untuk pasien IGD ditentukan berdasarkan permintaan pasien atau sesuai jadwal on call dokter spesialis Bila dokter on call tidak bisa dihubungi, maka bisa dialihkan ke dokter spesialis yang sedang praktek di poli saat itu. DPJP untuk seorang pasien yang karena penyakitnya bisa memiliki lebih dari satu dokter. Proses penentuan DPJP tersebut ditulis dalam form penentuan DPJP Pasien/ keluarga berhak mengetahui identitas dan informasi lainnya tentang DPJP dan staf rumah sakit yang menangani pelayanan kesehatannya. IGD, Rawat Inap, Rawat Jalan, Rawat Khusus, Rekam Medis
FORMULIR PERMINTAAN DPJP Yang bertandatangan dibawah ini : Nama : Umur : Tempat tanggal lahir : Telpon / HP : Sebagai penanggung jawab atas pasien : Nama : Umur : Dengan ini saya meminta untuk dirawat oleh dokter Spesialis yaitu : Nama : Spesialis :
Demikian surat ini dibuat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Penanggung jawab pasien/ keluarga
(.....................................................)
Saksi
(..................................................)
