2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN PERPU NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PRESIDEN, DAN PIHAK TERKAIT (X)

JAKARTA SELASA, 6 JUNI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 96/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya [Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) butir a, butir b, butir c, dan butir d, Serta Pasal 6 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Rojiyanto 2. Mansur Daud P. 3. Rando Tanadi ACARA Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Presiden, dan Pihak Terkait (X) Selasa, 6 Juni 2017 Pukul 10.11 – 11.37 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Manahan MP Sitompul I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Suhartoyo Saldi Isra Maria Farida Indrati

Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Mansur Daud B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Alldo Fellix Januardy 2. Matthew Michele Lenggu 3. Charlie Albajili C. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Iing R. Sadikin Arifin Erwin Fauzi Ninik Hariwanti Karsono Sudarsono Bahrunsyah Aslan Noor

D. Ahli dari Pemerintah: 1. Djoko Marihandono 2. Roos Akbar E. Pihak Terkait I: 1. Ari S. Wibowo F. Kuasa Hukum Pihak Terkait I: 1. 2. 3. 4. 5.

Nina Zainab Daniel Silvister Hamonangan Luther Budi Raja Purba Rano Ari Prabowo Rintisman Harta Wijaya Gea

ii

G. Pihak Terkait II: 1. Daniel Setiadi 2. Ratnawati H. Kuasa Hukum Pihak Terkait II: 1. 2. 3. 4.

Andi Komara Arie Muhammad Haikal Talitha Rahma Shahnaz Sandisopi

I. Kuasa Hukum Pihak Terkait III: 1. Vera W. S. Soemarwi 2. Rizki Fatahillah

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 96/PUUXIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya. Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemohon yang hadir dengan Kuasa Hukumnya dari LBH Jakarta dengan Matthew Michele Lenggu, lalu dengan Alldo Fellix Januardi, lalu dengan Charlie Albajili, lalu dengan Prinsipal, Pak Mansur Pangaribuan. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir karena ada acara yang tidak dapat ditinggalkan. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, saya persilakan.

4.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Hukum dan HAM dan dari Kementerian ATR. Masingmasing dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi, kemudian Direktur Litigasi, Ibu Ninik Hariwanti. Kemudian dari Kementerian ATR, masing-masing Pak Karsono, Kepala Bagian Aplikasi Hukum. Kemudian, Pak Aslan Noor sebagai Kepala Biro Hukum. Kemudian, Pak Bahrunsyah dari Staf Ahli Bidang Masyarakat Adat. Kemudian, Pak Sudarsono Staf Ahli Bidang Ekonomi Pertanahan, dan yang terakhir, Bapak Iing R. Sadikin Arifin sebagai Tenaga Ahli Menteri Agraria dan Tata Ruang. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

1

6.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Kemudian, maaf sedikit. Ahli tertinggal, ini Prof. Dr. Marihandono Djoko. Kemudian yang kedua, Prof. Ir. Roos Akbar, M.Sc, Ph.D. Terima kasih, Yang Mulia.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait Forum Warga Jakarta yang hadir siapa? Silakan.

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: NINA ZAINAB (FAKTA) Terima kasih, Yang Mulia. Untuk hari ini, yang hadir adalah Prinsipal, yaitu Bapak Ari Subagio didampingi oleh Kuasa Hukumnya, saya sendiri Nina Zainab, lalu Daniel Silvester Hamonangan Sinaga, Luther Budi Raja, Rano Ari Prabowo, Rintisman Harta Wijaya Gea. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari perorangan Ibu Ratnawati, siapa saja yang mewakili? Silakan.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: ARIE MUHAMMAD HAIKAL Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir adalah Prinsipal Pak Daniel, kemudian Ibu Ratnawati, kemudian saya sendiri Kuasa Hukum Arie Muhammad Haikal, kemudian ada Andi Komara, Talitha Rahma, dan Shahnaz Sandisopi. Terima kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang ketiga, Pihak Terkait Pak Sandiawan Sumardi, diwakili siapa?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Baik. Terima kasih, Yang Mulia, selamat pagi. Hari ini yang hadir dari kami Pihak Terkait III hanya dua orang Kuasa Hukum. Yang pertama, saya sendiri Rizky Fatahillah. Yang kedua, Ibu Vera Soemarwi, Yang Mulia, terima kasih.

2

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, agenda kita pada pagi hari ini adalah mendengarkan keterangan Ahli dari Pemerintah, yang diajukan oleh Presiden ada dua orang. Tapi sebelum saya minta untuk kedua Beliau diambil sumpahnya terlebih dahulu, saya mau menanyakan. Dari Pihak Terkait, tadi berdasarkan Panitera ada yang akan mengajukan Ahli lagi? Enggak ada. Kalau masih ada, silakan tertulis sebelum persidangan berakhir, ya, tadi Panitera mengatakan kalau dari Pihak Terkait masih ada, tapi keterangannya, kita bisa tambahkan secara tertulis saja, ya, apakah Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, atau Pihak Terkait III, silakan. Baik, silakan Prof. Djoko dan Prof. Roos Akbar untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau berdua beragama Islam? Saya persilakan Rohaniwan Islam. Yang Mulia, Pak Wahiduddin, mohon berkenan untuk memandu sumpah.

14.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

15.

AHLI DARI PEMERINTAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

16.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Rohaniwan. Dari Pemerintah, siapa dulu yang akan memberikan keterangan? Prof. Djoko dulu atau Pak Prof. Roos?

17.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Prof. Roos, Yang Mulia. Terima kasih.

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu Prof. Roos dan Pak Djoko nanti ada waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran keterangannya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Saya persilakan. 3

19.

AHLI DARI PEMERINTAH: ROOS AKBAR Assalamualaikum wr. wb. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah untuk saya mencoba menjadi sebagai seorang Saksi/Ahli, saya juga sudah mencoba menuliskan, dan saya akan coba menjelaskan dalam waktu yang singkat. Ini persoalan mengenai pemakaian tanah tentang … dari sisi teori dan permasalahan yang ada. Jadi, kita melihat bahwa sebetulnya kota itu selalu berkembang. Dulu kota itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, kemudian perkembangan teknologi, kereta api, mobil, dan sekarang dengan ICT. Karakteristiknya tentunya juga berubah. Nah, tapi satu yang pasti, itu adalah kota itu tentunya harus direncanakan. Karena bagaimanapun juga lahan itu terbatas, penduduk itu bertambah, aktifitas berubah. Jadi, tanah yang hanya segitu-gitunya saja harus mengakomodasikan pertumbuhan penduduk. Nah, perencanaan kota, disiplin yang kami pelajari, di situ intinya adalah untuk mewujudkan peningkat … perencanaan kota adalah untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat kota untuk mencapai kesejahteraan. Paradigma perencanaan juga berubah. Kalau dulu perencanaan itu memang sekadar disusun hanya pada aspek fisik, kita kenal dengan istilah city beautiful, garden city, dan sebagainya. Kemudian, bergeser menjadi manajemen. Harus realistis bisa diterapkan dan terutama itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sehingga kemudian perencanaan bukan hanya pembangunan infrastruktur, tapi harus dilihat bagaimana konteks sumber daya manusia, keuangan, dan sebagainya. Nah, di dalam merencanakan kota, ada beberapa prinsip yang selalu harus diikuti, yaitu adalah pengambilan keputusan untuk menentukan pemilihan karena banyak sekali, tidak mungkin kota itu bisa disepakati ataupun disetujui oleh semua pihak 100%, pasti ada pro dan kontra. Ada pemilihan sumber daya yang akan dimanfaatkan. Ada usaha yang harus ditetapkan untuk pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan. Tapi intinya juga adalah untuk mencapai keadaan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Nah, perencanaan … paradigma perencanaan kota dalam konteks ICT sekarang ini, itu sudah bergeser. Kalau dulu tahun 1960-an, kita hanya sekadar aplikasi sains saja. Tapi kalau pada tahun 1990-an, sejak tahun 1990-an sampai sekarang, perencanaan itu adalah harus merupakan sebuah kesepakatan bersama. Sehingga dengan adanya teknologi informasi, ini dilihat sebagai penyedia infrastruktur informasi. Memfasilitasi interaksi sosial, komunikasi antarmanusia, dan perdebatan tentunya, untuk mencapai tujuan bersama. Nah, artinya ketika proses … perencanaan kota itu disusun, masyarakat itu dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan dan penataan ruang. Karena tanpa adanya kesamaan, maka proses yang 4

terjadi bisa anarkis, masing-masing akan mementingkan kepentingannya sendiri. Nah, yang kota itu sebetulnya tercerminnya tadi adalah di dalam … kalau dalam bahasa akademik, kami menyebutnya adalah land use, penggunaan lahannya, ini yang harus diatur. Tadi saya katakan jumlahnya terbatas. Jadi akan terjadi kompetisi atau kerja sama. Karena luas lahan tadi tetap, penduduk bertambah, dan kegiatan juga selalu bertambah. Semua aspek atau apa pun yang direncanakan, pada akhirnya akan tercermin di dalam penggunaan lahan tersebut. Nah, kalau kita mencoba memahami land use, land use itu tidak bisa dilihat sekadar hanya permukaan tanahnya saja. Tetapi juga lautan, bawah tanah, dan udara. Semua itu adalah bagian dari sebuah sistem yang saling terkait. Jadi, kita memahami pengertian di sini adalah land use atau tanah, itu adalah sistem. Sama kita mengenal mobil, itu adalah sistem. Kalau tidak ada BBM-nya, itu bukan mobil, tapi rongsokan. Ya, jadi sebagai sistem, dia akan saling terkait. Nah, di dalam perencanaan, ketika kita membuat perencanaan guna lahan, itu banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harusnya dilakukan. Karena di situlah bermain berbagai macam actor, ada pemerintah, ada interest, ada perencana, ada pasar. Ada pemilik, ada builders, ada developer. Skalanya juga demikian, ada pada skala nasional, provinsi, maupun lokal. Ya, ada pressure di dalam penyusunan tadi, dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita kembali pada kota. Kota itu jelas, dia bukan sekadar sebuah lahan kosong. Ada penghuni dan ada pemilik lahan tadi. Negara mengatur itu semua karena harus mengakomodasikan kepentingan semua pihak melalui perencanaan tadi. Nah, ada beberapa prinsip yang dapat saya sampaikan. Tanah itu adalah aset bangsa, merupakan modal dasar dalam pembangunan masyarakat adil dan makmur. Artinya, harus didasarkan pada prinsip yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Harus dihindari menjadikan tanah sebagai barang dagangan, objek spekulasi yang bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Kebijakan pertanahan juga didasarkan pada upaya konsisten untuk menjalankan amanat ayat (3) tadi, ya. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan sebesarbesar kemakmuran rakyat. Jadi, artinya ini merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria termasuk tanah. Nah, dengan demikian, kebijakan pertanahan itu diletakkan sebagai dasar bagi pelaksanaan program pembangunan dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan pertanahan juga merupakan dasar dan pedoman bagi seluruh pembangunan sektor yang memiliki kaitan, baik secara langsung maupun tidak, dengan pertanahan. 5

Kebijakan pertanahan, itu juga dibagun atas dasar partisipasi seluruh kelompok masyarakat sebagai upaya mewujudkan prinsip good governance dalam pengelolaan pertanahan. Jadi, kebijakan pertanahan ini merupakan pedoman bagi pemerintah untuk menjalankan pengelolaan pertahanan secara berkeadilan. Kalau kita melihat secara teori, ada enam hak status yang terkait dengan tanah. Yang pertama, dikenal dengan istilah surface right. Itu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permukaan lahan. Hak diberikan sebagai izin untuk menikmati penggunaan lahan, tapi ini dibatasi. Kemudian, ada yang disebut dengan productive right. Izin untuk mencari keuntungan produksi merupakan subjek pajak. Development right, ini dimiliki oleh pemerintah. Izin untuk mengembangkan tanah yang harus diatur dengan perencanaan. 20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ketutup kertas mungkin itu ininya, Pak. Enggak? Oke. Tolong diganti segera, Petugas!

21.

AHLI DARI PEMERINTAH: ROOS AKBAR Saya lanjut dengan hak yang enam tadi. Pecuniary right, itu hak untuk melakukan komersialisasi dari nilai pengembangan lahan, tapi juga ada restrictive right. Jadi, larangan untuk membangun. Yang terakhir, ada yang disebut dengan disposal right, hak untuk mengalihkan atau pun mentransfer penggunaan lahan. Biasanya ini akan dikenai pajak. Nah, kalau kita lihat dalam konteks acara persidangan ini, kami melihat bahwa di sini ada yang disebut dengan property right, yang ... yang dihadapi dengan development right. Property right itu adalah hak individu dari si pemilik lahan. Sedangkan development right, itu adalah pemerintah ketika ingin ... apa ... mengatur perencanaan kota tadi. Jadi, di sini hak atas kepemilikan lahan atau ... atau pun individu harus diimbangi dengan hak pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghindari penelantaran tanah, termasuk spekulasi. Hak atas pemilikan lahan juga harus diimbangi oleh kewenangan pemerintah menerapkan aturan atau land development agar rencana yang dibuat sesuai dengan yang disepakati oleh semua pemangku kepentingan. Misalnya, melalui sistem insentif, disinsentif, peningkatan pajak, penertiban, transfer development right, konsolidasi lahan, dan sebagainya. Nah, ke semuanya ini tentunya harus bisa dilakukan secara bersama-sama. Kalau saya mencoba menyimpulkan pandangan dari sisi akademik terkait tentang persoalan ini, maka saya ingin menyampaikan bahwa ... 6

yang ini juga menutup yang ... apa yang ingin saya sampaikan. Pelanggaran terhadap pemakaian lahan tanpa hak, itu akan berpengaruh terhadap hak orang lain, aktifitas ekonomi, sosial, politik, atau pun lingkungan. Jadi, sebagai sebuah sistem, tadi lahan itu tidak berdiri sendiri. Penggunaan lahan, baik yang betul atau pun yang tidak betul akan mempunyai dampak pada hak orang lain, pada lingkungan, aktifitas ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Nah, ini semua diatur melalui perencanaan tata ruang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjawab apa yang menjadi persoalan. Terima kasih. 22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Profesor. Berikutnya, Prof. Djoko, silakan, waktunya sama.

23.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Terima kasih, Majelis Hakim, kepada kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum wr. wb.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

25.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Nama saya Djoko Marihandono. Pekerjaan saya sebagai Guru Besar Tetap di Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Merupakan suatu penghormatan yang sangat besar bagi saya untuk memberikan keterangan dari sudut pandang sejarah tentang undang-undang ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Dengan ini, saya sampaikan bahwa berdasarkan sejarahnya, prinsip demokrasi di dunia ini tercetus ... yang tercetus dalam Revolusi Perancis Tahun 1789 adalah pengakuan bahwa hak milik itu adalah suci. Oleh karena itu, hak tersebut harus dilindungi dan diamankan oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah atau negara. Untuk melaksanakan prinsip itu, harus dibuat aturannya. Sehingga apabila terjadi pengambilalihan hak itu demi kepentingan umum, katakanlah kepentingan masyarakat banyak, dapat diberikan ganti rugi. Oleh karena itu, prinsip negara yang menganut paham demokrasi harus menjalankan prinsip ini. Dengan demikian, semua tindakan melawan hukum yang melanggar hak milik, termasuk hak milik nyawa seseorang harus 7

diproses oleh penguasa, dalam hal ini negara, tanpa harus menunggu laporan dari pihak yang dirugikan. Karena pada masa kolonial, khususnya pada Abad XVIII dalam sistem hukum di ... di wilayah HindiaBelanda, apabila tidak ada yang menuntut, maka tidak akan dibawa ke ranah pengadilan. Yang ketiga, hak-hak yang dimiliki masing-masing pihak, pribadi, kelompok, organisasi, atau bahkan negara sekalipun dilindungi oleh negara berdasarkan status kepemilikan dari benda atau harta yang dimilikan … dimilikinya itu. Selajutnya, dalam kaitannya dengan permohonan pengajian … pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 dari sudut pandang sejarah dapat saya sampaikan sebagai berikut. Sejak Pemerintah Kolonial Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949, maka seluruh wilayah Hindia-Belanda diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang berdaulat termasuk di dalamnya semua perusahaan negara milih Pemerintah Kolonial Belanda, semuanya diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan konferensi … hasil Konferensi Meja Bundar. Yang menjadi masalah adalah untuk perusahaan-perusahaan swasta. Untuk perusahaan swasta, ini akan diatur kemudian dengan undang-undang dan peraturan … peraturan … keputusan pemerintah yang akan mengatur tentang nasionalisasi yang baru dinyatakan atau dikeluarkan pada tahun 1958. Undang … Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda akan mengambil alih semua aset perusahaan swasta Belanda, termasuk di dalamnya aset tanah. Undang-undang ini kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 yang mengambil alih semua aset kereta api swasta di Jawa. Kemudian, diikuti juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Kereta Api dan Telepon milik Belanda yang ada di Medan, yaitu milik PT Deli Spoorweg Maatschappij. Mengapa hal ini terjadi? Karena Pemerintah Belanda belum menyerahkan masalah Irian Barat pada waktu itu sehingga ada kekhawatiran dari pemerintah bahwa ada beberapa wilayah lain yang milik … bekas perusahaan Belanda yang akan dikuasai oleh perusahaanperusahaan Belanda, dalam hal ini notabene Pemerintah Kolonial Belanda. Dengan demikian, akan melanggar Konferensi Meja Bundar. Kemudian, dengan dikeluarkannya pokok … Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang itu menyatakan bahwa hak eks barat harus dikonversi menjadi hak baru dan apabila batas waktu tertentu tidak dikonversi, maka akan menjadi tanah negara bebas. 8

Ketuan … ketentuan ini tidak berlaku bagi tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah, BUMN, dan tetap dikuasai oleh negara. Undang-undang menetapkan bahwa walaupun ada tanah negara bebas, bukan berarti bahwa tanah negara bebas itu boleh diambil oleh siapa pun tanpa izin. Status tanah, itu tetap menjadi tanah negara bahkan tanah swapraja atau eks swapraja dalam bahasa Belandanya adalah zelfbestuur, seperti kerajaan … tanah-tanah kerajaan berdasarkan diktum 4 huruf A dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960 beralih menjadi milik negara. Kemudian, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 51 pengganti Undang-Undang Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya. Undang-undang ini mencabut undang-undang darurat yang sebenarnya sudah dikeluarkan dan mulai 23 Desember itu sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peng … Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 ini. Masalahnya, yaitu pada tahun 1958 … 1957-1958 mengapa undang-undang darurat itu dikeluarkan? Karena pemerintah Indonesia itu mengalami tiga kasus yang besar. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI Permesta, yang kedua pemberontakan DITII, dan yang ketiga masalah Republik Maluku Selatan sehingga keadaan di … keadaan negara dinyatakan darurat. Oleh karena itu, undang-undang darurat ini dicabut dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Kemudian, Kepres Nomor 32 Tahun 1979, “Dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konfersi HA barat (Hasil Asionalisasi), apabila tidak dikonversikan, akan dikuasai langsung oleh negara.” Nah, hal ini diperkuat dengan surat dari Menteri Keuangan Sumarlin pada waktu itu, pada 4 September 1990, selaku pengelola kekayaan negara, mengirimkan surat kepada Kepala BPN sehubungan dengan adanya Keppres 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Ta … atas Tanah Konversi Hak Barat, meminta BPN agar ... ini penting sekali, yaitu tanahtanah hak barat yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah, badan-badan negara, dan BUMN, baik yang ada di pusat maupun di daerah, yang telah berakhir haknya berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979, agar tetap dimantapkan statusnya menjadi milik negara, itu yang pertama. Kemudian, apabila tanah-tanah asal konversi hak barat tersebut akan diberikan hak baru kepada pihak lain, terlebih dahulu harus memeroleh izin dari Menteri Keuangan. Sekarang mengenai pengertian tanah negara. Tanah negara atau tanah yang dikuasai oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 bahwa Penjelasan Umum Angka II nomor 2, “Negara sebagai organisasi 9

kekuasaan seluruh rakyat atau bangsa bertindak selaku badan penguasa dari sudut inilah harus dilihat arti ketentuan Pasal 2 ayat (1) itu yang menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara.” Kemudian, UUPA Tahun ... Nomor 5 Tahun 1960 juga mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. Kedua, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan bumi, luar angkasa. Tiga, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antarorang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Kemudian, pengertian tanah milik negara. Tanah milik negara atau aset negara, dahulu diatur dalam Indhische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) dan sekarang diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 10, “Barang milik negara atau daerah adalah semua barang yang dibeli oleh ... dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan.” Juncto Pasal PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah, yaitu tanah yang diperoleh dari hibah, sumbangan, atau sejenis, tanah yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak, tanah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, tanah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Pasal 1 ayat (9) menyebutkan, “Tanah aset adalah tanah barang milik negara atau daerah dan/atau aset badan usaha milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya disebut tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik negara atau daerah dan badan usaha milik negara atau daerah. Dengan demikian, kesimpulan yang saya bisa peroleh. Yang pertama, ada 3 kesimpulan yang saya peroleh. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 56 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Tahun 1960 hingga saat ini masih relevan, baik sekarang maupun yang akan datang untuk melindungi pemegang hak kepunyaan perorangan, badan hukum, atau pemerintah pusat atau daerah dari penyerobotan orang-orang yang tidak berhak. Kedua bahwa larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, mencegah adanya perbuatan untuk mengambil tanah

10

kepunyaan seseorang, badan hukum, pemerintah pusat atau daerah dengan sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hukum dan aturan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 6 ... 56 pengganti ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1960 merupakan tindakan pemerintah dalam melakukan pencegahan dan negara mempunyai peran untuk tidak ada pembiaran atas penyerobotan hak atas tanah yang mengakibatkan ketidaktertiban dalam masyarakat karena sesuai dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Demikian, Majelis Hakim keterangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb 26.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Djoko, silakan duduk. Sekarang kita sampai pada sesi untuk berdiskusi. Apakah ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut, pendalaman dari Pemerintah? Ada dari Pemerintah? Atau sudah cukup?

27.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Cukup, Yang Mulia.

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemohon?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Ada, ya. Mohon maaf, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebelum Pemohon memberikan pendalaman lebih lanjut terhadap keterangan dari dua orang Ahli, kami mohon izin kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalam sesi ini Prinsipal juga diperkenankan, Yang Mulia, untuk memberikan pertanyaan selain dari Kuasa Hukum Pemohon.

30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau pertanyaan boleh, ya.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Baik.

11

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bisa langsung dari Prinsipal, ya. Silakan.

33.

PEMOHON: MANSUR DAUD Sebelumnya terima kasih kepada Yang Mulia yang terhormat (...)

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli untuk di-collect dulu sebelum dijawab.

35.

PEMOHON: MANSUR DAUD Sudah?

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

37.

PEMOHON: MANSUR DAUD Terima kasih, Yang Mulia, telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai Pemohon. Yang saya tanyakan di sini adalah nomor 4, bagian 3, Yang Mulia.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari mana itu? Dari makalah atau dari anunya siapa?

39.

PEMOHON: MANSUR DAUD Pemakaian tanah. Teknologi Bandung.

40.

Guru

Besar

Perencanaan

Kota

Institut

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Dari Prof. Roos, ya?

41.

PEMOHON: MANSUR DAUD Ya.

12

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

43.

PEMOHON: MANSUR DAUD Yang ingin saya tanyakan, Yang Mulia, “Kebijakan pertanahan didasarkan pada upaya konstistusi … konsisten untuk menjalankan amanat ayat (3) Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ‘Bumi, air, ruangan angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’ Merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria termasuk tanah.” Jadi, kepada Ahli yang ingin kami tanyakan di sini, bagaimana kami sebagai rakyat mendapat keadilan kalau tidak pemerintah itu sendiri tidak pernah terjun langsung kepada kami untuk membebaskan hak yang kami punya?

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup?

45.

PEMOHON: MANSUR DAUD Cukup, Yang Mulia.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

47.

PEMOHON: MANSUR DAUD Terima kasih.

48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari pihak Terkait I, ada?

49.

PIHAK TERKAIT I: ARI S. WIBOWO Terima kasih.

13

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Mohon maaf, Majelis Hakim Yang Mulia.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Kami dari Kuasa Hukum Pemohon masih ada list pertanyaan lagi.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi enggak ... anu.

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Enggak, Yang Mulia, tadi ada dua masalahnya, dari Prinsipal dan dari Kuasa Hukum Pemohon sendiri.

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sebentar. Minta maaf, Pihak Terkait I ini, kita selesaikan ke Pemohon dulu.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Baik.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: MATTHEW MICHELE Dari Kuasa Hukum Pemohon ada empat pertanyaan, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama, ditujukan kepada Prof. Roos Akbar, terkait dengan kebijakan pemerintah dalam perencanaan tata ruang. Pertama, apakah ... mohon maaf. Bagaimanakah kebijakan pemerintah yang ideal terkait dengan partisipasi masyarakat dalam tata ruang? Mengingat banyak sekali warga kampung yang sudah tinggal lama di sana. Apakah mereka juga turut dilibatkan? Dan bagaimana level partisipasinya? Mengingat dalam makalah Prof sebelumnya di halaman 2 bahwa perlu

14

ada pelibatan atau partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota. Lalu, kemudian ada tiga pertanyaan yang kami tujukan kepada Prof. Djoko Marihandono. Pertama, terkait dengan masalah sejarah Perancis, lalu dengan … perkembangannya dengan hukum pertanahan, kami agak sulit melihat relevansinya. Namun, yang mau hendak kami tanyakan dari ... dari beliau adalah bagaimana perkembangan konsep domein verklaring di Indonesia? Lalu, kemudian menurut Ahli apakah domein verklaring itu masih termaktub dalam undang-undang? Jika ya, ada di undang-undang yang mana? Atau di peraturan yang mana? Lalu, kemudian menarik juga untuk melihat terkait dengan masalah sistem hak milik yang ada di Perancis yang tadi Prof sampaikan bahwa berdasarkan riset kami, kami mendapatkan bahwa pada abad ke ... pada abad ke XVIII, Perancis menerapkan sistem yang namanya sistem seigneuralisme, yang mana pada saat itu tuan tanah yang memiliki tanah tersebut, itu menerapkan pajak kepada para petani yang mengelola tanah si tuan tanah tersebut dengan harga yang sangat tinggi, ya kan? Sehingga membuat perkembangan ekonomi di Perancis pada saat itu juga menjadi menurun. Lalu, pertanyaan kami adalah apakah sistem seigneuralisme yang ada di Perancis pada abad ke XVIII, itu sama dengan sistem domein verklaring yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang PLP Nomor 51 Tahun 1960? Demikian, itu saja, Majelis Hakim Yang Mulia. 59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkat I, silakan.

60.

PIHAK TERKAIT I: ARI S. WIBOWO Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Cuma tadi sih, memperkuat Pemohon sebenarnya, lebih pada soal partisipasi publik. Saya kira kalau bicara partisipasi publik gampang, mudah diucapkan, tapi problem di kita adalah bagaimana mengajak masyarakat itu, ini jadi kendala besar. Bahkan penataan kota selalu ditentukan oleh pemilik modal dan kekuasaan yang ada. Ini bagaimana pendapat dari Ahli sendiri? Terima kasih.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait II, ada? Kalau tidak ada, jangan dipaksakan.

15

62.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT II: ARIE MUHAMMAD HAIKAL Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin menyoroti soal partisipasi, Yang Mulia. Saya ingin bertanya kepada Prof. Prof menyatakan bahwa masyarakat dilibatkan dalam keseluruhan proses perencanaan dan penata ruangan kota, begitu. Jadi, kayak bagaimana itu modelnya, Prof, masyarakat dilibatkan gitu? Apakah yang dilibatkan itu hanya sebagian kecil atau hanya kelompok tertentu saja atau golongan tertentu saja, pihak tertentu saja yang dilibatkan, atau bagaimana? Begitu. Coba terangkan kepada kami sebagai Pihak Terkait maupun kepada Pemerintah. Bagaimana sih Pemerintah harus bersikap soal masyarakat dilibatkan ini, Prof? Terima kasih.

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Itu sama itu, tiga itu. Ada … kalau sudah lain, silakan. Tapi kalau sama yang ini tadi, enggak usah. Intinya, Prof. Roos sudah bisa menanggapi itu, ya. Lain?

64.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: VERA W.S. SOEMARWI Lain, Prof.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan kalau lain. Kalau sama, saya potong nanti.

66.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: VERA W.S. SOEMARWI Ya. Terima kasih, Prof ... Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada Pihak Terkait III. Pihak Terkait III akan mengajukan pertanyaan tiga terhadap Prof. Roos dan dua terhadap Prof. Agus … eh, Prof. Djoko. Pertanyaan Prof. Roos adalah tadi Prof. Roos mengatakan bahwa penggunaan tanah harus dihindari untuk spekulasi dan investasi karena itu bertentangan dengan tujuan negara bahwa tanah itu digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian, Prof juga menyampaikan bahwa larangan pemilik tanah untuk menelantarkan tanahnya. Kemudian, melihat dari 2 tujuan ini, bagaimana negara mencegah terjadinya hal tersebut? Karena di sisi lain, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, itu memberikan kesempatan kepada para spekulan tanah untuk menggunakan tanah sebagai investasi dan menelantarkan tanah-tanahnya. Kemudian pertanyaan kami yang kedua adalah bagaimana kedudukan hukum perencanaan ruang yang kemudian dituangkan dalam 16

peraturan daerah rencana tata ruang wilayah yang berdampak pada penggunaan tanah? Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah apakah perencanaan ruang dapat berdampak dan mencabut hak milik subjek hukum? Akan dilanjutkan oleh mitra saya. 67.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Ya, baik. Yang Mulia, mohon izin. Saya akan melanjutkan untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Prof. Djoko Marihandono. Sebelumnya, saya mungkin memberi catatan bahwa memang Prof. Djoko Marihandono adalah Guru Besar di luar studi Ilmu Hukum, dari Ilmu Budaya dan Sejarah mungkin ya, tadi konsentrasinya. Saya mungkin memberi catatan. Yang pertama, Prof. Djoko memang menegaskan bahwa bercerita soal masalah hak milik revolusi Perancis, itu yang pertama. Ada perlindungan terkait properti terkait hak milik. Nah, saya di dua pertanyaan. Yang pertama, Prof. juga tadi menyinggung dasar kelahiran dari Undang-Undang PRP Nomor 51 Tahun 1960 bahwa memang ada situasi terkait pemberontakan, pemberontakan di daerah. Apakah memang kemudian PRRI dan Permesta yang kemudian melatarbelakangi untuk lahirnya Undang-Undang PRP ini? Nah, apakah kemudian situasi itu masih relevan dengan hari ini? Karena memang dari lahirnya saja didasari dengan adanya situasi gejolak sosial, yaitu pemberontakan di daerah, sedangkan situasi hari ini tidak ada pemberontakan, tidak ada gejolak di daerah-daerah. Bahkan di ibu kota sendiri tidak ada situasi yang kemudian bahasanya adalah penyerobotan tanah secara luas yang dilakukan oleh pemberontakan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait hak milik. Jadi, Prof. sendiri menegaskan bahwa memang awalnya ada perlindungan terkait hak milik. Yang kita tahu hari ini, Pemerintah sendiri belum bekerja secara maksimal untuk bagaimana memastikan proses pengakuan terhadap hak milik. Karena kalau bicara yang namanya hak milik, hari ini yang paling terkuat mungkin masyarakat sendiri adalah adanya lewat proses sertifikasi. Nah, banyak persoalan masyarakat, baik di pedesaan atau pun di perkotaan, sekalipun mereka sudah menguasai tanah secara beriktikad baik, selama 20 tahun berturut-turut, mereka punya hak prioritas, mereka masih belum mendapatkan yang namanya sertifikat hak milik. Nah, di kesimpulan Prof. Djoko hari ini, saya ingin menanyakan, apakah Prof. punya kesimpulan bahwa Undang-Undang PRP hari ini masih relevan untuk melindungi aset-aset pemerintah? Tetapi, di satu sisi juga berhadapan dengan situasi masyarakat. Mereka sebetulnya juga mempunyai prasyarat untuk mendapatkan hak milik, sedangkan di satu sisi tadi juga Prof. menyatakan bahwa memang menegaskan berpihak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar yang hari ini juga negara 17

seharusnya berpihak kepada kemakmuran sebesar-besarnya kepada rakyat, dalam konteks penguasaan sumber daya alam. Itu saja mungkin, Yang Mulia. Terima kasih. 68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sementara dari Hakim nanti. Kita beri kesempatan kepada Ahli untuk menjawab terlebih dahulu. Silakan, Prof. Roos dulu, kemudian dilanjutkan Prof. Djoko. Ya, sambil duduk. Silakan.

69.

AHLI DARI PEMERINTAH: ROOS AKBAR Baik. Terima kasih, Bapak Majelis Hakim dan Saudara-Saudara sekalian. Saya akan coba jawab secara keseluruhan yang pertanyaan yang ditujukan kepada saya, tapi mohon izin tidak urut. Jadi, saya ingin menjelaskan. Pertama, dalam kapasitas saya sebagai Guru Besar Perencanaan Kota dan dosen, tapi dalam hal tertentu, saya juga berpraktik sebagai seorang perencana kota. Jadi mengerjakan penyusunan perencanaan RTRW, RBTR, dan sebagainya. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada Bapak, Ibu sekalian terkait dengan pertanyaan tadi. Jadi yang pertama, tentang kaitan apakah Pemerintah itu terjun langsung atau tidak di dalam penyusunan rencana kota? Ya. Ini jelas, ya. Karena ya kalau kami tidak terjun langsung, kami tidak akan punya data. Karena kami dari … kalau saya domisili di Bandung, terakhir saya mengerjakan perencanaan untuk daerah di Kolonodale, Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu apa pun tentang daerah itu, dan artinya saya harus ke sana ... harus ke sana, melihat dinamika masyarakat yang ada, aktivitas ekonomi, sosial, budaya ya, termasuk tadi kepemilikan lahan dan sebagainya. Jadi, memang itu harusnya sudah dilakukan. Jadi, tidak mungkin kami bisa membuat rencana kalau terus kemudian tidak melakukan … apa namanya ... melibatkan ke semua atau pun tidak datang ke lapangan atau pun tidak mengumpulkan data dan sebagainya. Nah, pengaturan-pengaturan ini, ini panjang sekali, kalau di dalam Undang-Undang Penataan Ruang, itu ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat. Itu sudah diatur, bagaimana itu seharusnya dilakukan dan sebagainya. Memang tadi saya katakan, saya tadi menjelaskan mengenai paradigma. Kalau paradigma yang dulu yang namanya ... aduh, mohon maaf, saya bukan ahli politik ya, tapi saya takut juga, tapi ndak apa-apa, saya percaya pada integritas kita semua, kalau dulu yang namanya partisipasi masyarakat itu cukup presentasi di depan anggota DPRD, selesai. Asumsinya adalah ya, anggota DPRD kan, mewakili masyarakat. Tapi 18

paradigma yang sekarang tidak lagi begitu. Kami harus datang ya, bicara ya, kadang-kadang proses perencanaannya dilakukan misalnya di masjid ya, setelah salat isya, kita kumpul bersama, diskusi, dialog, dan sebagainya. Ya, pada para pengusaha yang ada di situ, ya. Terus kemudian, banyaklah ya kaum muda, karang taruna dan sebagainya, dan itu dilakukan. Masalahnya kadang-kadang yang dihadapi itu adalah ketidakpahaman atau pun ketidakinginan ya untuk me ... untuk terlibat. Contoh yang banyak terjadi, itu kebetulan saya juga di kompleks perumahan saya mengurusi tentang partisipasi masyarakat, ada ... apa … pemilik rumah yang ingin buka kantor di kompleks perumahan tadi, minta izin pada tetangga untuk mendapatkan izin, ya tetangganya senang-senang saja, tapi alasannya sederhana, “Ah lumayan, ada satpam nanti di kantor situ, jadi paling tidak rumah saya aman.” Tapi begitu rumah tadi menjadi kantor dan kemudian terus kemudian parkir kendaraan sampai tengah malam dan sebagainya, mulai dia ribut. Seperti itu. Ya, jadi partisipasi atau pun pemahaman itu yang kadang-kadang tidak dipahami dengan baik. Jadi, tidak betul bahwa terus kemudian pemilik modal itu saja yang lebih berperan. Nah, kalau mau dilihat dari satu sisi tadi, kemampuan atau pun pemahaman tentang tata ruang, mungkin yang mereka lebih tahu, keinginan-keinginan dan sebagainya apa yang harusnya dilakukan. Tapi di dalam proses, itu tidak dilakukan. Ya, jadi kami mencoba melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau terkait juga dengan bagaimana negara itu mencegah terjadinya spekulasi, pembiaran, dan sebagainya? Tanpa bermaksud untuk menyombongkan diri, saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan sekarang mengenai penelantaran tanah yang akan dikenakan pajak yang sangat tinggi, itu sebetulnya hasil dari diskusi-diskusi yang pernah kami lakukan sejak tahun 1990-an, ya. Jadi, kami melihat bagaimana tanah-tanah itu tidak akan diselesaikan oleh si pemilik, kalau ada sengketa misalnya atau contoh Hotel Swarha di Bandung, tidak ada keinginan untuk menyelesaikan. Toh harga tanah itu akan naik. Ya, biarkan saja, padahal pada suatu saat, pada satu sisi, kita melihat kebutuhan lahan untuk pembangunan itu sudah sedemikian besarnya. Nah, kalau terus kemudian mereka tidak mau menyelesaikan ya, ini tanah ini ya dibiarkan begitu saja. Ya, jadi sekarang sudah mulai dan contoh yang kedua, saya pernah bertanya pada seorang guru besar hukum pertanahan, “Apakah tidak ada peraturan mengenai penelantaran tanah?” Ini tahun 1990-an, Pak. Penelantaran tanah, jadi saya berandaiandai. Saya punya tanah 1 hektare. Kemudian, saya pergi merantau. Ketika saya pulang-pulang, saya melihat, “Lho kok, tanah saya sudah dimanfaatkan oleh orang?” Beliau hanya bertanya, “Status tanah Bapak apa?” 19

“Hak milik.” “Ya, usir saja.” “Lho?” Saya bilang gitu. “Ya, kalau Bapak kasihan, kasihlah sekadarnya.” Saya bertanya, ini nih karena contoh. “Apakah saya tidak terkena pasal mengenai penelantaran tanah?” “Tidak.” Dia jawab, ya. “Enggak ada aturan itu.” Nah, kemudian saya bertanya lagi pada guru besar pertanahan ya, saya ndak ... ndak tahu persis latar belakangnya, tapi pertanahan juga dari Universitas Parahyangan pada waktu itu. Jawabannya juga sama, tapi ketika saya menyatakan bahwa ada penelantaran tanah di sini. Nah, beliau berpikir, “Saya tidak tahu ada kaitannya apa tidak, tapi kalau saya tidak salah, tahun 2008 muncul peraturan bahwa penelantaran tanah tidak boleh lagi.” Seperti itu, saya ndak tahu ... ndak tahu persis … apa namanya ... peraturan-peraturannya, tapi itu muncul peraturan. Jadi, kalau saya melihat di sini, bagaimana negara itu mencegah? Ya, memang nampak ada dari perubahan-perubahan atau pun perbaikan-perbaikan dari peraturan tadi. Nah, kemudian mengenai perda. Nah ini yang mungkin kalau dari tata ruang, kita perlu memahami bahwa rencana tata ruang, itu ada hierarkinya, ada tingkatan-tingakatannya. Yang pertama, kalau kita bicara, ada rencana yang sifatnya strategis, Jakarta misalnya perkembanganya ke Timur, Barat. Timur, Baratnya sebelah mana? Kenapa dan sebagainya? Itu coba digambarkan. Tapi belum bisa menjadi sebuah langkah untuk operasional di lapangan. Nah, itulah yang kemudian ditindaklanjuti dengan yang disebut dengan rencana detail tata ruang atau pun dengan peraturan zonasinya. Nah, jadi ini yang kemudian mencoba membuat rencana yang tadi sifatnya strategis, dia menjadi … bisa menjadi lebih operasional dan ini tentunya kita sudah bicara lebih detail. Mohon maaf, tadi ada satu yang terlewat. Kontrol dari Pemerintah terhadap tadi partisipasi dan sebagainya, itu tentunya dilakukan dengan baik, tidak mudah. Contoh saja membuat peta, kami harus mendapat clearance, klarifikasi dari Badan Geo ... apa ... BIG (Badan Informasi Geospasial). Tidak bisa peta itu dibuat suka-suka sendiri walaupun kita bisa order citra satelit dari luar negeri atau pun menggunakan drone, ya, gampang sekali, mudah, dan tidak terlalu mahal sebetulnya, ya. Tapi tidak bisa itu di-publish begitu saja atau pun menjadikan dasar dalam menetapkan tata ruang, ini menjadi daerah hijau, atau daerah perumahan, atau pun perdagangan, sebelum petanya mendapatkan klarifikasi dari Badan Informasi Geospasial. Jadi, peran Pemerintah di situ banyak, ya, di situ. Saya ... sekali lagi saya bicara dalam kapasitas saya sebagai Guru Besar Perencanaan

20

Kota dan juga sekaligus sebagai praktisi ketika menyusun RTRW, RDTR, dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjawab keseluruhan pertanyaan. Saya lanjutkan ke Pak Djoko. 70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Prof. Djoko.

71.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Izinkanlah saya untuk menjelaskan ... menjawab ketiga pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Sebenarnya pertanyaan ini tidak berhubungan langsung dengan peraturan yang kita bahas, tetapi saya akan memberikan sedikit penjelasan bahwa alangkah salahnya apabila pada abad XVIII, itu Perancis masih menggunakan domein señorial. Karena begini, masalah domein señorial yang ada di Perancis itu, dimulai pada abad pertengahan atau moyen d’âge, yaitu sistem feodal. Dalam sistem feodal di Perancis, ada tiga kelompok masyarakat. Yang pertama adalah noblesse, yaitu kelompok bangsawan. Yang kedua adalah clergé, kelompok rohaniwan. Dan yang ketiga adalah tiers état. Nah sebelumnya, itu ada sistem feodal, yaitu sistem vassal, yaitu orang-orang yang menguasai ... tidak menguasai tanah, tapi menggarap tanahnya, kemudian ini dilindungi, dan kemudian ada upacaraupacaranya yang namanya investiture, yaitu bahwa para vassal ini harus menyatakan tunduk kepada seigneur-seigneur-nya, dan seterusnya. Dan ini pada saat revolusi Perancis, itu sudah dinyatakan tidak berlaku karena pada masa atau pada zaman feodal, ini yang berkuasa adalah kelompok noblesse dan gereja, khususnya gereja Katolik. Nah, kemudian pada saat revolusi Perancis, yang terjadi adalah kekuasaan tidak ada lagi di tangan gereja atau pun di tangan raja, tetapi ada di tangan rakyat. Justru inilah ada perubahan yang sangat besar bahwa dengan revolusi Perancis itu, kekuasaan itu ada di tangan rakyat yang kemudian dimanifestasikan dalam parlemen dan seterusnya. Dengan demikian, pada masa Revolusi Perancis ini kemudian diperbarui lagi pada masa Napoleon Bonaparte, yang pada waktu itu melakukan ekspansionisme Eropa, yaitu dengan menerapkan tiga undang-undang, yaitu code civil atau perdata, code penal atau pidana, kitab undang-undang hukum pidana, dan satu lagi code commercial, yaitu Kitab Undang-Undang Perdagangan. Nah, ini kemudian, itu kan diberlakukan oleh Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte pada tahun 1810, itu menguasai Belanda langsung. 21

Karena sebelumnya sejak tahun 1795 sampai 1815, Belanda itu dikuasai oleh Perancis. Pada saat pertama 1795 sampai 1806, Belanda itu dikuasai oleh yang disebut sebagai Republic Bataav, negara boneka di bawah Perancis. Kemudian dari 1806 sampai 1810, Belanda dikuasai oleh Louis Napoleon atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai Ludwig Napoleon. Kemudian baru tahun 1810 sampai 1815, tatkala Napoleon Bonaparte ditangkap di Leipzig yang pertama kali, kemudian dibuang ke Pulau Elba, itu Belanda masih dikuasai oleh Perancis. Nah, undang-undang yang berlaku di sana, itu adalah tiga itu. Nah, namun Napoleon Bonaparte bisa lari dari Pulau Elba menjalankan pemerintahan selama 100 hari, kemudian di ... peperangan Waterloo, dia ditangkap, kemudian dia dibuang ke Saint Helena sampai meninggalnya. Undang-undang ini kemudian diimplementasikan di wilayah kolonial Belanda, ya, di wilayah kolonial Belanda. Pada tahun 1870 diberlakukan apa yang disebut sebagai agrarische wet, yaitu UndangUndang Pokok Agraria, dimana yang dimaksudkan sebagai domein verklaring itu sebenarnya diberikan kepada penguasa-penguasa lokal yang kemudian pada tahun pergantian abad 1900 ... 1899 ke 1900, itu mulai ada perubahan, banyak sekali perubahan yang dilakukan untuk itu. Oleh karena itu, saya usulkan untuk segera saja Saudara ... apa ... dari pihak penanya untuk mempelajari sejarah Perancis secara keseluruhan. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai dasar kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Dalam … menimbang A, ini sudah jelas sekali disampaikan bahwa kita melihat kenyataan bahwa pada tahun 1957-1958 Indonesia sangat digoncangkan dengan situasi politik dan kemudian disusul dengan situasi ekonomi yang tidak menguntungkan karena adanya tiga pemberontakan yang tadi sudah saya sampaikan. Kalau saya boleh membacakan mengenai huruf A dari menimbang dari Undang-Undang Nomor 51 itu bahwa oleh kepala staf angkatan darat selaku penguasa perang pusat untuk daerah angkatan darat berdasarkan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya, dimuat dalam lembaran negara. Kemudian, larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang kemudian ditambah dan diubah dengan peraturan penguasa perang, lembaran negara tahun 1959 Nomor 139 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 yang mengatakan bahwa waktu berlakunya peraturan-peraturan penguasa perang pusat tersebut akan berakhir pada tanggal 16 Desember 1960. Jadi, keadaan darurat itu sudah berakhir pada tahun 1960, tanggal 16 Desember. Nah, untuk itu karena berakhir tanggal 16 Desember, Pemerintah mengeluarkan undang-undang ini, yaitu tanggal 14 Desember 1960, dua hari sebelum undang-undang darurat itu berakhir tanggal 16 Desember 1960. Ini penjelasan saya. 22

Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana mungkin kalau seandainya walaupun orang sudah ... sudah ... apa namanya ... menguasai atau menempati tanah itu 20 tahun? Seandainya itu tanah Anda atau tanah anak Anda, Anda sebagai pemiliknya, apakah Anda tinggal diam apabila walaupun sudah 20 tahun atau 15 tahun kalau itu memang menjadi milik Anda? Saya rasa Anda pun akan tetap berjuang untuk mempermasalahkan hal ini. Jadi, status tanah itu menjadi sangat penting, menjadi sangat penting, dan Pemerintah di sini memang mengakui bahwa Pemerintah itu agak ... apa ... bukannya membiarkan, tetapi karena pertama, luasnya ... luasnya tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemerintah, yang pertama. Yang kedua, belum adanya budget atau biaya dari ABPN untuk mensertifikatkan, entah itu nanti hak pakai, HPL, ataupun hak-hak yang lain sehingga secara bertahap saat ini Pemerintah sedang melakukan sertifikasi seperti halnya yang dilakukan oleh PT Kereta Api, kemudian oleh PT Pertamina, juga oleh PLN, dan seterusnya. Demikian, Majelis Hakim Yang Mulia, penjelasan dari saya. Terima kasih. 72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari meja Hakim? Prof. Maria, saya persilakan. Sama Pak Hartoyo, silakan nanti. Prof. Maria terlebih dahulu.

73.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya sebenarnya hampir terjawab oleh Prof. Roos Akbar. Mengenai pertentangan pemakaian tanah yang tanpa izin yang berhak, itu selalu hubungannya antara Pemerintah dan negara ya, Pak. Tapi di dalam keterangan Bapak di sini, ada surat dari Menteri Keuangan pada zamannya Pak Marlin itu yang menyatakan bahwa BPN harus melakukan dua hal, tanah-tanah barak yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi Pemerintah atau badan-badan negara dan BUMN, baik yang ada di pusat maupun di daerah yang telah berakhir berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1979. Yang ingin saya tanyakan, berarti ini belum semuanya selesai ya, Pak? Yang terakhir tadi. Tapi kemudian, di sini bagaimana kalau ada tanah, orang tinggal di atas tanah itu, tapi di tanah itu sebenarnya ada sisa rel kereta api masih karena pada waktu itu ada yang memohonkan ke sini, tetapi karena legal standingnya enggak ada, maka kita … jadi dia tinggal di situ, tapi di atas rel kereta api, tapi sudah dibangun rumah itu. Kemudian, saya mau menanyakan ini, Pak. Ini Nomor 7, ya, pada tanggal 4 September 1990, tapi SK-nya itu tahun 1993 ya, Pak? Betul? Di halaman 2. Pada 4 September 1990 Nomor S1069HK031993, betul? Jadi, ini tahunnya memang berbeda ya, Pak? Karena saya berpikir di sini kalau

23

4 September 1990 mestinya SK-nya juga tahun 1990, tapi di sini 1993? Ini yang saya pertanyakan lagi. Kemudian, mungkin ada kekeliruan ketik kali, Bapak. Dalam kesimpulan, itu Bapak menuliskan Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960. A dan C itu saya tadi cari-cari Undang-Undang Nomor 56, enggak ada. Apakah ini 51 ya, Pak? Ini saja, Bapak. Terima kasih. 74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Silakan Yang Mulia Pak Suhartoyo.

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke dua Ahli, ya, Pak Prof. Roos dan Prof. Djoko. Begini dari Prof. Roos dulu. Ada paparan Bapak yang berkaitan dengan yang property right dan development, Prof. Djoko, ya? Ya? Ini apakah dalam konteks penguasaan oleh negara atau penguasaan juga oleh rakyat maupun individu ataukah dalam konteks kepemilikan? Kalau dalam konteks kepemilikan, saya kira enggak ada persoalan dan bukan hari ini yang kemudian kita persoalkan di sini. Tapi dalam konteks penguasaan, apakah property rights individu dan development rights oleh pemerintah, itu bisa disejajarkan secara equal, gitu? Bahwa kalau hak individu kan itu adalah sifatnya kan hak keperdataan yang melekat sebagai subjek hukum, meskipun ini bukan bagian Prof., ya, karena ... tapi kalau sudah Guru Besar harus menguasai itu, nanti bisa. Kemudian, dihadapkan dengan development rights juga, hak pemerintah. Nah, konteks pemerintah di sini apakah juga sebagai badan hukum atau bukan? Kalau badan hukum apakah badan hukum privat atau publik? Karena kejadian yang selanjutnya adalah begini, Prof. Djoko. Bahwa ketika pemerintah menjalankan fungsi-fungsi sebagai badan hukum, mestinya harus sejajar dong dengan hak individu rakyat sebagai subjek hukum juga secara keperdataan. Namun dalam perkembangan-perkembangan atau dalam tataran pengejawantahan kan, kadang-kadang ... kenapa ketika pemerintah menjalankan fungsi sebagai badan hukum, kan pemerintah sebagai badan hukum bisa, kan? Karena sebagai subjek hukum juga bisa. Coba direnungkan sambil saya lanjutkan. Ketika kemudian menjalankan fungsi-fungsi sebagai badan hukum yang notabene sebagai subjek hukum itu, kemudian dia akan menggunakan optimalisasi tentang fungsi pengawasannya dengan melalui ... apa ... pengaturan, penertiban, tapi tidak bisa dipisahkan atau kadang-kadang melekat alat-alat negara di situ yang kemudian menjadi susah dibedakan bahwa ini pemerintah ini menjalankan fungsi-fungsi badan hukum itu ataukah fungsi kekuasaan negara? Karena dia selalu di-

24

backup dengan power-powernya, ada alat-alat negara yang bisa membantu di situ. Saya mohon pandangan Prof. Djoko berkaitan dengan itu. Dan Prof. Roos juga ada karena tadi kan mengkaitkan juga dengan tentang penguasaan tanah yang dikuasai negara tadi, apakah juga mempunyai pandangan yang sama dengan Prof. Djoko atau mungkin ada pandangan lain yang saya mintakan dilihat dari perspektif tentang subjek hukum yang berkaitan dengan badan hukum tadi? Kalau tidak bisa atau belum bisa, bisa secara tertulis nanti ditambahkan. Terima kasih, Pak Ketua. 76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, silakan. Oh, Prof. Saldi, silakan Prof. Saldi.

77.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Pertanyaan saya kepada Prof. Djoko, ini karena Beliau latar belakangnya sejarah, saya minta ... apa ... Beliau memberikan pengayaan pendalaman soal kehadiran UndangUndang Nomor 51 PRP 1960 itu. Kalau dibaca, kebetulan saya baca detail undang-undang itu, itu kan mulai dari konsiderans sampai kepada pasal-pasalnya, itu kan pada umumnya menyebutkan soal penguasa militer di situ, mulai dari konsiderans menimbang sampai terakhir. Nah, pertanyaan saya, apakah kondisi seperti yang dikehendaki di dalam Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 itu, itu masih relevan untuk kondisi kekinian? Mengapa itu saya tanyakan Prof. Djoko? Karena salah satu ancaman di dalam undang-undang tersebut adalah orang yang menduduki tanah, itu bisa dipidana maksimal 3 bulan, begitu ya, Para Pemohon, ya? Kalau enggak salah di dalam undang-undang itu, tapi di sisi lain, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sih sebetulnya kan sudah ada ancaman kalau orang menduduki tanah tanpa izin, jauh lebih besar ancaman hukumannya ketimbang yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 51 ini. Nah, makanya pertanyaan saya itu tadi menjadi penting. Kira-kira kondisi darurat yang digambarkan dengan adanya undang-undang ini, dari aspek kesejarahan, itu masih relevan, tidak, dengan kondisi kekinian? Satu. Yang kedua, kalau ... apa ... dibaca tadi penjelasan Prof. Djoko, itu tidak boleh melakukan penyerobotan. Jadi, tanah-tanah negara itu didefinisikan adalah tanah-tanah yang di atasnya tidak bisa … kan berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria itu, tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati sesuatu hak atas tanah di atas. Kalau di atas tanah itu, terutama sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 51 ini, orang sudah menunggui dalam waktu menghuni tanah itu dalam apa … dalam waktu yang lama. Apakah itu orang yang tinggal di situ setelah 25

beberapa tahun kemudian, puluhan tahun kemudian, bisa dianggap bahwa dia menyerobot di atas tanah itu? Secara faktual, dia sebetulnya sudah ada turun-temurun di atas tanah itu. Relevan, enggak, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 ini digunakan untuk kemudian memindahkan lokasi orang ini dengan alasan pembangunan dan segala macam? Kemudian kalau ditanya, mereka tidak punya hak milik misalnya. Tapi kan ada tugas negara melekat di situ. Karena orang sudah lama, nah itu apa yang harus dilakukan? Misalnya kalau dilihat tanah-tanah pusaka di Sumatera Barat itu, enggak ada bukti kepemilikan. Lalu apakah tiba-tiba kita bisa menggunakan ini untuk mengambilalih? Nah, saya minta dari perspektif kesejarahan atau sejarah yang menjadi latar belakang bidang ilmunya Prof. Djoko, terima kasih. 78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Prof. Roos dan Prof. Djoko untuk merespons.

79.

AHLI DARI PEMERINTAH: ROOS AKBAR Baik, saya akan mencoba menjawab terutama yang terkait dengan property right dan development right. Jadi sebenarnya begini, saya tidak ingin mempertentangkan dalam konteks secara frontal antara property right dan development right. Tapi di sini berangkat dari definisi yang saya sampaikan tadi atau pun pengertian yang saya sampaikan tadi tentang sebidang lahan. Jadi, anggaplah saya mempunyai lahan di sebuah … apa … plot lahan. Itu artinya saya mempunyai property right, saya mempunyai hak atas properti tadi untuk melakukan apa pun juga sebenarnya. Nah, tapi yang pengertian apa pun juga itu dibatasi dengan yang namanya development right dimana hak itu dimiliki oleh pemerintah, dimana yang pada saat itu pemerintah tentunya tidak hanya mempertimbangkan saya sebagai pemilik lahan misalnya dengan status tanah hak milik, tapi juga mencoba memahami lahan tadi di dalam konteks yang lebih luas. Jadi, bukan tadi … lahan sebagai sebuah sistem tadi yang saya sampaikan. Jadi, kita bisa membayangkan, misalnya saya punya tanah, ada pada satu kawasan yang rawan longsor. Apakah boleh saya membangun hotel di situ? Saya punya uang, ini hak milik. Nah, tentunya tidak karena pemerintah melihat bahwa potensi longsor di daerah tadi menjadi sangat-sangat besar sehingga akan menjadi berbahaya kalau kemudian itu dilakukan. Nah, ini yang disebut dengan tadi development right. Nah, memang di dalam konteks secara perencanaan, pengertianpengertian ini, ini kita bisa melihat banyak sekali contoh-contoh. Kalau di dalam perencanaan, dulu-dulu itu memang agak susah, ya. Ketika rezim kita pada waktu itu masih bicara tentang RTRW, belum kita bicara RDTR 26

pada waktu itu. Contohnya saja misalnya, kalau RTRW perkotaan, kawasan permukiman, boleh, enggak, saya membangun mini market di situ? Boleh, enggak, saya membangun SPBU? Tidak ada perencanaan kota yang sampai detail menjelaskan di sini SPBU, di sini mini market. Nah, ini yang kemudian dicoba di … apa … diselesaikan dengan yang namanya RDTR dengan peraturan zonasi yang mengatur. Oh, kalau tipikal rumahnya seperti ini, maka boleh. Ya, contoh kalau itu tidak dilakukan, jadi izin dan sebagainya untuk pembangunan tadi, itu yang diatur oleh pemerintah melalui development right. Sebagai salah satu contoh misalnya di kampus kami, di ITB. Itu ada 6 Circle K, bukannya mereka malah beruntung, mereka saling bunuh akhirnya untuk di situ karena harus saling saing. Nah, pengaturanpengaturan izin dan sebagainya tadi itulah yang bisa disebut sebagai tadi … yang disebut dengan development right. Saya rasa itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. 80.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Yang Mulia Majelis Hakim, izinkanlah saya menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Prof. Maria, mengenai tadi koreksi, itu betul, mohon maaf karena dalam kesimpulan, saya itu harusnya nomor 51. Yang kedua, juga ada koreksi sedikit tentang penulisan nama … apa namanya … Menteri Mar’ie Muhammad ya, itu ada apostrofnya di atasnya harusnya. Jadi, mohon maaf atas kesalahan ketik ini. Sehubungan dengan tanah-tanah yang tadi dipertanyakan, apalagi diberikan contoh tanah kereta api. Tanah kereta api itu tidak tiba-tiba ada. Pertama kali pada saat Nederland Indische Spoorweg Maatshchappij (NISM), kemudian disusul dengan Staatsspoor yang menggarap jalur kereta api, tanah-tanah yang digunakan adalah governement grond (tanah pemerintah). Nah, kelemahan dari undang-undang kita sekarang ini, tidak membedakan antara tanah negara dan tanah pemerintah. UndangUndang Belanda membedakan itu. Pada waktu pemerintah kolonial Belanda menduduki suatu wilayah, maka semua tanah itu menjadi tanah milik pemerintah kolonial Belanda. Itu adalah staatsdomein. Kemudian, begitu pemerintah itu akan memanfaatkan tanah itu, diukur, kemudian tanahnya ada di mana, dan seterusnya, itu nantinya akan menjadi governement grond. Nah, sekarang kaitannya dengan contoh tadi, kereta api. Kereta api itu ada empat macam tanah yang dimiliki oleh kereta api. Pertama, yaitu lijn atau jalur kereta api itu sendiri. Rel ... di mana rel itu dipasang, semuanya itu sudah dilindungi dengan alas hukum, yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah halte. Halte itu adalah stasiun kecil, dimana dalam halte itu tidak ada tempat untuk langsir. Halte itu hanya 27

untuk menurunkan dan menaikkan penumpang saja atau menurunkan dan menaikkan barang bawaan. Kemudian, yang ketiga adalah emplasemen dan stasiun, yaitu stasiun yang besar, yang ada depo tempat untuk mereparasi kereta api. Ada tempat langsirnya, ada tempat parkir, dan seterusnya. Itu adalah urutan yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu perumahan dan tempat peristirahatan. Jadi, ada empat tanah kereta api, selain itu tidak ada. Hanya ada empat macam tanah itu. Nah kemudian, bagaimana tanah itu diperoleh? Pertama kali pemerintah daerah, entah itu residen, atau entah itu adalah governor, atau pun yang lain, itu melakukan apa yang disebut sebagai proses verbal. Itu yang pertama. Proses verbal ini berbeda sekali dengan nama proses verbal pada saat sekarang ini. Proses verbal pada saat itu adalah berita acara, yaitu tanah itu milik siapa, luasnya berapa, di dalamnya ditanami apa saja, batas kiri, batas kanan milik siapa, dan akan dibeli dengan harga berapa. Proses verbal ini, kemudian dibawa ke pemerintah daerah, kemudian dibawa ke gubernur jenderal untuk dirundingkan mengenai harga yang akan dibeli ... akan dibayarkan kepada pemilik tanah. Kemudian yang kedua, yaitu yang disebut sebagai koop en verkoop (akta jual-beli). Ada akta jual-beli di situ, koop en verkoop. Nah, di dalam akta jual-beli di situ sudah ada luasnya tanahnya dan itu dilengkapi dengan namanya belendingen. Belendingen itu adalah batasbatas tanah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan sakit perut. Kalau orang Jawa, blendingen itu sakit perut. Jadi, belendingen itu adalah batas-batas, patok-patok yang ada. Nah, kemudian setelah itu, diberikan haknya itu kepada siapa melalui apa yang disebut ... surat yang disebut sebagai meetbrief. Meet itu adalah ukur, brief itu adalah surat atau surat ukur. Itu nanti siapa yang akan menggunakan, itu hak-haknya itu akan diberikan oleh kadaster, yaitu BPN pada saat itu. Kadaster akan memberikan haknya apa? Entah itu RvO (Recht van Opstal), atau recht van erfpacht, atau mungkin saja eigendom (hak milik), bisa jadi. Karena kalau dibeli itu hak milik, maka di ... pemilik lama itu memiliki recht van eigendom. Maka setelah dibeli, itu menjadi eigendom juga. Nah, setelah itu, baru ada yang namanya akte, akta tanah. Jadi, itu proses yang ada dalam pemerolehan tanah pada zaman kolonial. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini, semuanya itu sebenarnya surat-surat itu, ya, untuk kereta api atau pun perkebunan, itu ditambah satu lagi apa yang disebut sebagai grondkaart. Grondkaart itu yang sekarang hanya dimiliki oleh kereta api, itu adalah grondkaart. Karena kereta api hanya menggunakan grondkaart-nya saja. Sementara, untuk ... apa namanya ... kelengkapan surat yang lain, itu disimpan di Arsip Nasional. Entah di NAN Netherland ... apa namanya ... Archie ... di Den 28

Haag, ya, Pusat Arsip Belanda ataupun di Arsip Nasional Republik Indonesia di ... di ... di Jakarta. Nah, dari apa yang ada itu, dibuat yang namanya grondkaart. Grondkaart, itu adalah penampang tanah. Di situ batas-batas tanahnya ada dan ada dua persyaratan yang harus dituliskan di dalam ... dalam grondkaart itu. Pertama, yaitu dari kadaster. Kadaster adalah pencatat tanah, ya. Kemudian, yang kedua adalah pemerintah daerah setempat karena pemerintah ... untuk menghindari salah ... apa namanya ... lokasi. Jadi, grondkaart itu persyaratannya ada dua itu. Kalau tidak ada dua itu, pasti diragukan keasliannya. Karena itu undang-undangnya mengatakan demikian. Nah, kemudian tadi menjawab apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim, yang mengatakan bahwa ada surat dari Menteri Keuangan Sumarlin. Betul ini surat tanggal 4 September tahun 1990, Nomor 1069 HK.03 tahun 1990, kebetulan saya ada suratnya, nanti kalau perlu saya bisa serahkan kepada Majelis Hakim, yaitu ada dua keputusannya, yaitu terhadap tanah-tanah hak barat yang dikuasai atau dimiliki oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara dan BUMN, baik yang ada di pusat maupun daerah yang telah berakhir masa berdasarkan keputus … Keppres Nomor 32 Tahun 1979 agar tetap dimantapkan statusnya menjadi milik negara. Kemudian yang kedua, apabila tanah-tanah asal konversi hak barat tersebut akan diberikan hak baru kepada pihak lain terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Keuangan, ada suratnya. Lalu ini di … disusul lagi oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad bahwa … yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Pembangunan VI, panglima angkatan bersenjata, jaksa agung, Gubernur Bank Indonesia, para pemimpin lembaga pemerintahan nondepartemen, para pimpinan kesekretariatan negara tertinggi, dan seterusnya ada beberapa keputusan, nanti juga saya bisa serahkan kepada Majelis Hakim, itu yang pertama. 81.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, jadi itu tahunnya tahun 1993 ya, Pak, ya?

82.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Yang mana, Bu?

83.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Suratnya?

29

84.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Suratnya, 1990.

85.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Suratnya (...)

86.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Kemudian yang … yang kedua, menteri dari Menteri Muhammad itu adalah 1994, 6 Juni 1994 (...)

87.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Enggak, di sini tertulis Nomor 7, pada tanggal 4 September 1990 Nomor S10 (...)

88.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Oh, ini, 1990, mohon maaf.

89.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI 1990, ya?

90.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO 1990 ya, mohon maaf.

91.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

92.

AHLI DARI PEMERINTAH: DJOKO MARIHANDONO Ya. Mungkin sudah ngantuk ngetiknya, mohon maaf, Majelis Hakim. Jadi, ini ada buktinya saya bisa serahkan nanti kepada Majelis Hakim, yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, yaitu soal hadirnya Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 kondisi darurat, ya. Bahwa pada tahun … ini saat dikeluarkan ya, di sini ada konsiderans C dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 ini bahwa dewasa ini … saya bacakan bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap pemakaian tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, masih perlu 30

dilangsungkan sehubungan dengan berakhirnya masa darurat perang tanggal 16 Desember tahun 1990. Lagi pula kepada penguasa-penguasa yang bersangkutan masih perlu diberikan dasar hukum bagi tindakantindakannya untuk menyelesaikan pemakaian tanah demikian itu. Lalu yang E bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat sifat masalahnya, sebaiknya soal termaksud sekarang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan biasa. Jadi, ini bukan darurat perang, undang-undang biasa ini, ada di sini. Jadi, mohon dibaca untuk konsiderans menimbang E. Saya rasa itu … kemudian, untuk tanah yang sudah penyerobotan … dikatakan penyerobotan yang untuk tanah-tanah yang sudah tinggal lebih … sudah lama sebelum undang-undang ini di … dikeluarkan. Pemerintah mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, di situ harus ada konversi yang kemudian dicegat pada tahun 1979. Apabila tidak dilakukan konversi, mohon maaf ini, Majelis Hakim, saya tidak menggurui, tapi hanya berdasarkan apa yang ada, maka apabila tidak dikonversi ini termasuk tanah-tanah orang Belanda yang ditinggal pergi, rumah-rumah orang Belanda yang ditinggal pergi oleh orang Belanda atau juga yang ditinggali oleh saudara atau pun yang menerima … apa namanya … kuasa untuk itu, itu harus dikonversikan lagi. Apabila sampai dengan tahun 1979, Majelis Hakim, tidak dikonversi, undang-undangnya mengatakan bahwa tanah itu apabila tidak dikonversi maka menjadi milik negara. Jadi, dengan demikian harus dikonversi kalau tidak, ya akan menjadi undang-undangnya mengatakan demikian, bukan saya yang mengatakan demikian. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu mengenai masih relevankah undang-undang ini? Sampai dengan saat ini undang-undang ini belum dicabut dan ini merupakan … kalau belum … undang-undang belum dicabut maka ya, masih berlaku sampai dengan saat ini. Kemudian, Majelis Hakim Yang Terhormat bisa membayangkan apabila seandainya ini dicabut, apa yang akan terjadi? Tanah-tanah negara yang selama ini yang akan digunakan oleh … untuk kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, itu akan menjadi … menghadapi banyak masalah. Saya rasa itu, Majelis Hakim Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. 93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Pak Prof. Djoko dan Prof. Roos yang sudah memberikan keterangan di persidangan di Mahkamah ini. Pemerintah masih mengajukan Ahli atau sudah cukup?

31

94.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Cukup, Yang Mulia.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik kalau begitu seluruh rangkaian persidangan ini sudah selesai. Para pihak, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait, masih diberi kesempatan untuk ... kalau ada keterangan tambahan, bisa diserahkan langsung bersamaan dengan penyerahan kesimpulan. Ya, jadi terakhir kesimpulan dari proses rangkaian persidangan ini apa, ya, Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait. Tapi, bisa menambahkan keterangan tertulis, ya, bisa di situ.

96.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: NINA ZAINAB (FAKTA) Mohon maaf, Yang Mulia, mohon izin. Kami untuk persidangan selanjutnya bisa menghadirkan saksi/ahli?

97.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah diberikan kesempatan kemarin, sudah habis waktunya. Ini sudah 10, Sidang Pleno. Kalau mau, makanya itu tadi, saya keterangan tertulis. Ya?

98.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: NINA ZAINAB (FAKTA) Baik, Yang Mulia.

99.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sama saja.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: NINA ZAINAB (FAKTA) Saya akan sampaikan keterangan tertulis dari saksi/ahli. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti keterangan tertulis dari ahli, supaya disertakan pada waktu menyerahkan kesimpulan, ya? 102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT I: NINA ZAINAB (FAKTA) Ya, terima kasih, Yang Mulia. 32

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kesimpulan dan tambahan (...) 104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Mohon maaf, Yang Mulia. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya? 106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau saya memotong, Yang Mulia. 107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, apa? 108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Ingin klarifikasi, Yang Mulia. Karena di persidangan sebelumnya memang Pihak Terkait juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan ahli. Nah, sekadar catatan maksudnya, apakah yang dimaksud oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, ini menutup persidangan keseluruhan atau hanya untuk persidangan ini dan persidangan yang selanjutnya Pihak Terkait? 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Seluruh rangkaian persidangan sudah selesai. Ya, keterangan (...) 110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Jadi (…) 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Keterangan tambahan ahli bisa secara tertulis. 112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT III: RIZKY FATAHILLAH Jadi, Pihak Terkait III pun tidak ada kesempatan untuk (...)

33

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sama. Ya, nanti keterangan tertulis. Ya, sudah 10 kali persidangan Pleno dilakukan. Ya, jadi keterangan lisan dan keterangan tertulis dari ahli mempunyai bobot yang sama, tidak ada perbedaannya, ya. Baik. Penyerahan kesimpulan paling lambat Rabu, 14 Juni 2017, pada pukul 10.00 WIB langsung di Kepaniteraan, ya. Ya, saya ulangi, keterangan ahli bisa ditambahkan bersamaan dengan penyerahan kesimpulan. Bobot dari keterangan tertulis sama dengan bobot keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan, akan menjadi bahan pertimbangan Majelis dalam rangka memutus perkara ini, ya. Kesimpulan dan tambahan keterangan ahli bisa disampaikan Rabu, 14 Juni tahun 2017, pada pukul 10.00 WIB, sudah tidak ada persidangan lagi. Baik, ada yang akan disampaikan? Tidak ada? Cukup, ya? Terima kasih, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.37 WIB Jakarta, 6 Juni 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

34