10/19/2016
Pengantar E-Procurement
Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN e-TENDERING e-PURCHASING versi_9.1
2
1
10/19/2016
TUJUAN PELATIHAN SETELAH MATERI INI DISAMPAIKAN, DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: • Memahami Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik • Memahami pelaksanaan dan para pihak terkait e-tendering • Memahami tata cara e-purchasing
3
PENDAHULUAN • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik • Pengadaan secara elektronik (e-procurement) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan • Pengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau epurchasing
4
2
10/19/2016
TUJUAN E-PROCUREMENT Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time
Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat
Mendukung proses monitoring dan audit
Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan versi_9.1
5
MANFAAT E-PROCUREMENT 1. Mendapatkan penawaran yang lebih banyak 2. Mempermudah proses administrasi ULP / PP
3. Mempermudah pertanggungjawaban proses pengadaan 1. Menciptakan persaingan usaha yang sehat 2. Memperluas peluang usaha
Penyedia
3. Membuka kesempatan pelaku usaha mengikuti lelang 4. Mengurangi biaya transportasi untuk mengikuti lelang
Memberikan kesempatan masyarakat luas untuk mengetahui proses pengadaan Masyarakat 6
3
10/19/2016
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) • Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah suatu unit layanan sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik;
• LPSE wajib di bentuk oleh Propinsi/Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
7
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) • K/L/I yang tidak membentuk LPSE dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan pengadaan secara elektronik.
• LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP Pasal 111
8
4
10/19/2016
FUNGSI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Menyediakan pelatihan kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa
Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/panitia dan penyedia barang/jasa
Fungsi LPSE
Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/panitia dan penyedia barang/jasa
Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/panitia dan penyedia barang/jasa
9
KEDUDUKAN LPSE INAPROC
ULP Instansi A
ULP Instansi B
PORTAL PENGADAAN NASIONAL - LKPP
LPSE
PENYEDIA
ULP Instansi C versi_9.1
10
5
10/19/2016
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan & pengumuman pengadaan di website K/L/D/I masing-masing & Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE
Website masing-masing K/L/D/I wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi 11
Pasal 112
E-TENDERING E-TENDERING Tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) melalui unit LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dimulai dari pengumuman lelang sampai pengumuman penetapan pemenang Pasal 109
12
6
10/19/2016
E-TENDERING Ketentuan Umum (1) 1. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang; 2. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia barang/jasa; 3. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE; 4. Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan; 5. Arsitektur aplikasi e-tendering dibuat dan dikembangkan oleh LKPP; 13
Pasal 109
E-TENDERING Ketentuan Umum (2) • Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: • Mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik • Mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik • Tidak terikat pada lisensi tertentu (free license) • ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.
14
7
10/19/2016
E-TENDERING Ketentuan Umum (3) •
Percepatan pelaksanaan E-Tendering dapat dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa
•
Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
•
Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas : •
undangan;
•
pemasukan penawaran harga;
•
pengumuman pemenang.
15
E-PURCHASING E-PURCHASING Tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue)
versi_9.1
16
8
10/19/2016
E-PURCHASING Tujuan E-Purchasing Terciptanya proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih barang/jasa pada
pilihan terbaik dengan proses yang singkat
dan harga yang telah distandarkan Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa 17
E-PURCHASING Ketentuan Umum E-Purchasing
1
2
Diselenggarakan oleh LKPP dengan memuat informasi spesifikasi dan harga barang/jasa
Barang/jasa pada sistem e-catalogue ditentukan LKPP
3
versi_9.1
E-Purchasing (tanpa batasan nilai) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
18
9
10/19/2016
E-PURCHASING ATPM/ Pabrikan
e-catalogue (LKPP)
Administrator
LPSE
PPK/PP/ Pejabat
Dealer versi_9.1
19
Terima Kasih
Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
10
