2016

Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt.2 Ciomas Bogor Jawa Barat

LPPHPL-004-IDN LVLK-007-IDN

PENGUMUMAN HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Nomor : 648/SIC/Dirut/VIII/2016 LVLK PT. Sarbi International Certification, Telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap : a)

Nama Auditee

:

PT. Karya Batani

b)

Alamat Lokasi

:

Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

c)

Alamat Kantor Pusat

:

Jl. Sumatera Blok X No. 15 Wisma Indah I Ulak Karang, Padang (25133); Telp. (0751) 7050077; Fax. (0751) 41923

d)

Alamat Kantor Cabang :

Menara Kebun Sirih Lantai 7 Suite 701 Jln. Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat

e)

Nomor Izin

:

No. 522.1/2527/PH-2015 tanggal 30 Oktober 2015

f)

Luas

:

± 749,80 Ha

g)

Tanggal Pelaksanaan

:

Tanggal 18 s/d 22 Agustus 2016

h)

Hasil Penilikan

:

IPK PT. Karya Batani dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi norma penilaian setiap Verifier pada standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 sehingga dapat diberikan Sertifikat dengan Nomor : 101-SIC-04.02

Data, Informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan tertulis dan dilengkapi dengan dokumen pendukung ke : PT. Sarbi International Certification Jalan Raya Taman Pagelaran No. 02 Lt. 2 Ciomas-Bogor Telpon

: 0251-8634086, 8635464

Fax

: 0251-8634232

Email

: [email protected]

Bogor, 31 Agustus 2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 104/VLK/DIRSERTF/VIII/2016 Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) PT. KARYA BATANI, PROVINSI SUMATERA BARAT Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH-2015 tanggal 30 Oktober 2015. Luas ± 749,80 Ha Menimbang

:

1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Mengingat

:

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/Menhut-II/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/setjen/PHPL.3/3/2016 Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK No. SIC-PHPL.VLK-PM.01.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu No. SIC-PHPL.VLK-SOP.01.03b

Memperhatikan :

TMPL-SIC-022

Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor Persh/VLK/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016

28 Februari 2015

:

026/SIC/SPK-

Halaman 1 dari 2

Memutuskan Menetapkan :

1. Menyatakan Lulus dan Memberikan Sertifikat VLK kepada Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Karya Batani di Provinsi Sumatera Barat karena telah MEMENUHI norma penilaian untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 dan Lampiran 3.2, dan berhak diberikan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Nomor 101-SIC-04.02 dengan masa berlaku terhitung dari tanggal 27 Agustus 2016 s/d 29 Oktober 2016 (masa berlaku izin). 3. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Karya Batani di Provinsi Sumatera Barat seperti terlampir dalam keputusan ini. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal : 27 Agustus 2016 Mengetahui

Ir. Iin Indasah Direktur Utama

TMPL-SIC-022

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

28 Februari 2015

Halaman 2 dari 2

RESUME VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IPK PT. KARYA BATANI, PROVINSI SUMATERA BARAT 1)

Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga

: PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION

(b) Nomor Akreditasi

: LVLK-007-IDN

(c) Alamat

: Jl. Raya Taman Pagelaran No. 2 Lt 2 Ciomas-Bogor

(d) Nomor telepon/faks/E-mail : Telp. (0251) 8635464, 8634086 Fax. (0251) 8634232 Email : [email protected] (e) Direktur Utama

: Ir. Iin Indasah

(f) Standard

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/Setjen /PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET /4/2016 tanggal 29 April 2016

(g) Tim Audit

:



Ir. Amril Abuzar (Auditor VLK)

(h) Pengambil Keputusan  2)

:

Ir. Gusdaji

Identitas Auditee

:

(a) Nama Pemegang Izin

: PT. KARYA BATANI

(b) Nomor & Tanggal SK

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH-2015 tanggal 30 Oktober 2015.

(c) Jenis Izin Usaha

: IPK (Izin Pemanfaatan Kayu)

(d) Luas dan Lokasi

: ± 749,80 Ha, terletak di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat

(e) Alamat Kantor Pusat

: Jl. Sumatera Blok X No. 15 Wisma Indah I Ulak Karang, Padang (25133); Telp. (0751) 7050077; Fax. (0751) 41923

Halaman 1 dari 18

(f) Alamat Kantor Cabang

: Menara Kebun Sirih Lantai 7 Suite 701 Jln. Kebun Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat

(g) Susunan Komisaris dan Direksi :

3)

(1) Komisaris

:

H. Bakhrial

(2) Direktur Utama

:

H. Elfian Noferi, SE

(3) Direktur

:

Ir. H. Nafris

Ringkasan Tahapan Tahapan

Persiapan

: Waktu dan Tempat Bogor, tanggal 10 s/d 16 Agustus 2016

Ringkasan Catatan

o Melakukan

verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee

o Menetapkan metodologi penilaian o Membuat

perencanaan untuk pelaksanaan Audit Lapangan o Berdasarkan pemenuhan standar dokumen dalam kajian permohonan verifikasi, Auditee telah memenuhi minimal jenis dokumen yang harus dimiliki Auditee, maka Auditee telah siap untuk dilakukan penilaian VLK pada verifikasi Lapangan Verifikasi Lapangan Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Agustus 2016

o Menyampaikan

rencana audit VLK pada IPK

kegiatan

o Hubungan

Auditee dengan Dinas Kehutanan Provinsi berjalan dengan baik.

o Visum perjalanan Tim Auditor Pertemuan Pembukaan

Kantor Base Camp PT. Karya Batani di Sijunjung, 19 Agustus 2016

o Auditor manyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi penilain dan memperkenalkan Tim Auditor kepada Auditee.

o Auditee mengkoordinasikan karyawan dan kesiapan penilaian pelaksanaan IPK selama di lapangan.

o Auditee tentang Batani

memberikan kondisi terkini

pengantar PT. Karya

Halaman 2 dari 18

Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

o Auditee menunjuk pendamping untuk melaksanakan tugas sesuai Surat Tugas dari Direksi PT. Karya Batani Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Areal Kerja Auditee, 19 s/d 21 Agustus 2016

o Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier verifikasi legalitas kayu (VLK)

o Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konfirmasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Pertemuan Penutupan

Kantor Pusat PT.Karya Batani di Padang, 22 Agustus 2016

o Tim

Auditor menjelaskan verifikasi dan temuan lapangan.

hasil

o Penyampaian

terimakasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung

o Auditor

menampung saran dan masukan dari Auditee terkait teknikteknik yang diterapkan Auditor.

o Penandatanganan taly sheet hasil verifikasi lapangan

o Penandatanganan

Berita

Acara

Closing Meeting Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Padang tanggal 22 Agustus 2016

o Tim Auditor menyampaikan/melapor

Bogor, 23 Agustus – 24 Agustus 2016

o Tim Audit menyusun Laporan hasil

Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Bogor, 25 Agustus 2016

o Rapat Penyampaian Hasil Verifikasi

Penyempurnaan Laporan

26 Agustus 2016

Koordinasi dengan Instansi terkait

Penyusunan Laporan

bahwa kegiatan audit VLK pada IPK PT. Karya Batani telah selesai

o Visum perjalanan Tim Auditor verifikasi Kepada Pengambil Keputusan

o Penyempurnaan Laporan Hasil rapat Pengambil Keputusan

Halaman 3 dari 18

Tahapan

Waktu dan Tempat

Pengambilan Keputusan

4)

Ringkasan Catatan

Bogor, 27 Agustus 2016

o Berdasarkan

hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) diputuskan bahwa IPK PT. Karya Batani dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi verifier yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.4, dengan demikian dapat diberikan sertifikat dengan Nomor 101-SIC-04.02

Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Prinsip I (P1). Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K 1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan nonkehutanan yang tidak mengubah status hutan. 1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada pinjam pakai

areal

Not Verified

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Karya Batani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha, bukan pada areal pinjam pakai di kawasan hutan produksi.

b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

Not Verified

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Karya Batani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan

Halaman 4 dari 18




Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha, bukan pada areal pinjam pakai di kawasan hutan produksi. K1.2 1.2.1

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

a. Izin HTHR

Not Verified

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Karya Batani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

b. Peta Lampiran HTHR

Not Verified

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Karya Batani berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

K 1.3

Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan nonkehutanan yang mengubah status hutan

1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable

 Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok SP 1

Halaman 5 dari 18




Yang Terletak Di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Seluas 749,80 (Tuju Ratus Empat Puluh Sembilan dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar.  Surat Perjanjian Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daeah Tertinggal dan Transmigrasi dengan PT. Karya Batani Nomor : 01/M.DPDTT/SPK/IV/2015 dan Nomor : 06/Dir.KB/PDG/IV/2015 tanggal 20 April 2015.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha. b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

Memenuhi

 Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok SP 1 Yang Terletak Di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Seluas 749,80 (Tuju Ratus Empat Puluh Sembilan dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar.  Surat Perjanjian Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daeah Tertinggal dan Transmigrasi dengan PT. Karya Batani Nomor : 01/M.DPDTT/SPK/IV/2015 dan Nomor : 06/Dir.KB/PDG/IV/2015 tanggal 20 April 2015.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan

Halaman 6 dari 18




Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha.  Peta lampiran IPK PT. Karya Batani berdasarkan pemeriksaan telah tersedia secara sah dan lengkap serta sesuai dengan pengecekan lapangan didapat gambaran bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan peta lokasi yang telah disetujui oleh instansi terkait.  Peta lampiran SK Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015. c. IPK pada areal yang dilepaskan

Memenuhi

 Surat Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat No. 522.1/2143/PH.2015 tanggal 16 September 2015 perihal Persetujuan IPK.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha.  Peta lampiran SK Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.  Rencana Penebangan IPK PT. Karya Batani lengkap dengan peta lampirannya telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.  Berdasarkan hasil observasi lapangan (uji petik lokasi) IPK PT. Karya Batani terletak

Halaman 7 dari 18




pada areal yang telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. d. Peta lampiran IPK

e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) 1.3.2

Memenuhi

Peta lampiran IPK PT. Karya Batani berdasarkan pemeriksaan telah tersedia secara sah dan lengkap serta sesuai dengan pengecekan lapangan didapat gambaran bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan peta lokasi yang telah disetujui oleh instansi terkait.

Not Applicable

Departemen Transmigrasi selaku pemegang IPK sesuai dokumen sah yang lokasinya merupakan areal kawasan hutan produksi yang telah dilepas berdasarkan SK Pelepasan Kawasan dari Kementerian Kehutanan sesuai SK Menhut RI Nomor : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011.

IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada areal yang dilepaskan

Memenuhi

 Surat Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat No. 522.1/2143/PH.2015 tanggal 16 September 2015 perihal Persetujuan IPK.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha.  Peta lampiran SK Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.  Rencana Penebangan IPK PT. Karya Batani lengkap dengan peta lampirannya telah disetujui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sesuai Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.

Halaman 8 dari 18




 Berdaarkan hasil observasi lapangan (uji petik lokasi) IPK PT. Karya Batani terletak pada areal yang telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.  Departemen Transmigrasi selaku pemegang IPK sesuai dokumen sah yang lokasinya merupakan areal kawasan hutan produksi yang telah dilepas berdasarkan SK Pelepasan Kawasan dari Kementerian Kehutanan sesuai SK Menhut RI Nomor : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011. b. Peta lampiran IPK

Memenuhi

 Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelegkapan peta lampiran IPK PT. Karya Batani, tersedia peta lampiran IPK secara lengkap yang telah disetujui oleh istansi terkait yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).  Berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS terbukti letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi yang diizinkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk areal transmigrasi Padang Tarok SP-1 di Kabupaten Sijunjung.

K 1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

Memenuhi

 PT. Karya Batani telah menyusun rencana penebangan IPK dan telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.  Dokumen Rencana Penebangan IPK PT. Karya Batani yang telah disetujui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian

Halaman 9 dari 18




IPK Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha. b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

Not Applicable

 Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok SP 1 Yang Terletak Di Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Seluas 749,80 (Tuju Ratus Empat Puluh Sembilan dan Delapan Puluh Perseratus) Hektar.  Surat Perjanjian Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daeah Tertinggal dan Transmigrasi dengan PT. Karya Batani Nomor : 01/M.DPDTT/SPK/IV/2015 dan Nomor : 06/Dir.KB/PDG/IV/2015 tanggal 20 April 2015.  Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha.

c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

Memenuhi

 Areal IPK pada APL berdasarkan Keputusan Menhut RI Nomor : SK.698/Menhut-II/2011 tanggal 12 Desember 2011 beserta peta lampirannya tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Pemukiman Transmigrasi Padang Tarok SP-1 yang Terletak di Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat Seluas 749,80 Ha.

Halaman 10 dari 18




 IPK PT. Karya Batani terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman transmigrasi sesuai Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 lengkap denga peta lampirannya.  Tersedia persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) usaha non kehutanan dari instansi terkait yang berwenang. d. IPK pada APL

Memenuhi

PT. Karya Batani telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutahan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Naa PT. Karya Batani di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha; dan telah dilengkapi dengan Peta skala 1 : 50.000 yang menunjukan lokasi PT. Karya Batani terletak pada APL.

e. Peta lampiran IPK

Memenuhi

 Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelegkapan peta lampiran IPK PT. Karya Batani, ada tersedia peta lampiran IPK secara lengkap yang telah disetujui oleh istansi terkait yng berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).  Berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS terbukti letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi yang diizinkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk areal transmigrasi Padang Tarok SP-1 di Kabupaten Sijunjung.

1.4.2

IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

a. IPK pada APL

Memenuhi

IPK PT. Karya Batani terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah disetujui oleh instansi terkait yang berwenang dengan tujuan untuk pemukiman transmigrasi Padang Tarok SP-1 Kabupaten Sijunjung.

Halaman 11 dari 18

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER b. Peta lampiran IPK

Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable/ Not Verified Memenuhi


 Berdasarkan hasil pemeriksaan keabsahan dan kelegkapan peta lampiran IPK PT. Karya Batani, tersedia peta lampiran IPK secara lengkap yang telah disetujui oleh istansi terkait yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat).  Berdasarkan hasil pengecekan kesesuaian posisi geografis peta dengan menggunakan GPS terbukti letak lokasi IPK sesuai dengan peta lokasi yang diizinkan pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk areal transmigrasi Padang Tarok SP-1 di Kabupaten Sijunjung.

Prinsip II (P2). Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K 2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS. 2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

Memenuhi

 PT. Karya Batani telah menyusun rencana penebangan IPK dan telah disetujui oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015.  Dokumen Rencana Penebangan IPK PT. Karya Batani yang teah disetujui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberian IPK Pada Areal Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi Padang Tarok SP-1 Atas Nama PT. Karya Batani Di Kabupaten Sijunjung Seluas 749,80 Ha.

2.1.2

Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

Memenuhi

 Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 62 tahun 2014 pada pasal 8 ayat (1).a “ Melakukakan timber cruising pada areal

Halaman 12 dari 18




yang dimohon dengan intensitas sampling 5% untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari sejak diterimanya perintah dan membuat rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC)”.  Hasil Survey Potensi tegakan telah disampaikan kepada dishut provinsi sumatera barat dengan nomor 12/Dir-KB/PDG/IX/2015 tanggal 10 September 2015  PT. Karya Batani telah melaksanakan timber crusing (TC) pada areal IPK untuk areal transmigrasi SP-1 Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung seluas 749,80 Ha dengan intensitas 5% sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  Hasil TC dituangkan dalam Berita Acara Timber Cruising dan RLHC.  Pernyataan kebenaran TC telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dituangkan dalam Pacta Integritas No. : 11/DirKB/PDG/IX/2015 tanggal 8 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Karya Batani. b. Dokumen kayu (LHP)

produksi

Not Applicable

PT. Karya Batani sejak terbitnya IPK Pada Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Transmigrasi SP-1 Padang Tarok, Kabupaten Siunjung, Provinsi Sumatera Barat Seluas 749,80 Ha sesuai SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 522.1/2527/PH.2015 tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan saat penilaian VLK pada IPK dimaksud dari tanggal 18 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2016 belum ada realisasi tebangan. Laporan Produksi IPK sampai dengan saat ini Nihil.

Halaman 13 dari 18




K 2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu 2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

Not Applicable


b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

Not Applicable


c.

Not Applicable


Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

Halaman 14 dari 18




2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan

Not Applicable


b. SKSKB dan untuk KB

Not Applicable

 Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan wawancara dengan Bapak Indra Putra selaku Ganis PKB, bahwa semenjak SK IPK terbit tanggal 30 Oktober 2015, sampai saat verifikasi lapangan, PT. Karya Batani belum memproduksi kayu hasil IPK yang dikantongi PT. Karya Batani

DKB

K 2.3

Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

2.3.1

Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Not Applicable

 Tanda V-Legal adalah tanda yang dibubuhkan pada kayu, produk kayu atau kemasan, yang menyatakan bahwa kayu dan produk kayu telah memenuhi standar VLK yang dibuktikan dengan kepemilikan S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.  IPK PT. Karya Batani belum memiliki S-LK, maka verifier ini tidak diterapkan (Not Applicable).

Prinsip III (P3). Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 3.1.1 . Prosedur dan Implementasi K3 a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi

 IPK PT. Karya Batani telah menyusun prosedur K3 dengan nomor SOP-KB/K3-001 dan terdapat implementasi di lapangan

Halaman 15 dari 18




seperti penyediaan sarana kesehatan (obatobatan), penyediaan Kotak P3K, penyediaan sarana APD dan APAR sebagai sarana pengendalian kebakaran.  Sasaran dan tujuan K3 dilingkup IPK PT. PT. Karya Batani sebagaimana tertuang dalam prosedur K3 adalah : 1. Sasaran objek K3 adalah karyawan maupun mitra kerjanya yang ada di lingkup operasional IPK. PT PT. Karya Batani 2. Meningkatkan dan memelihara kesehatan kerja setiap tenaga kerja dalam unit manajemen baik secara jasmani maupun rohani 3. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja dan 4. Melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan kerja ataupun gangguan kesehatan yang ditimbulkan akibat kerja  Dalam implementasi pelaksanaan kegiatan K3 PT. PT. Karya Batani telah menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan K3 sesuai dengan surat keputusan nomor : 01/IPK/KB/K3/III/2015 tentang penunjukan dan penetapan petugas K3. b. Ketersediaan peralatan K3

Memenuhi

 Dari hasil verifikasi dokumen dan lapangan terhadap kelengkapan alat K3, IPK PT. Karya Batani telah memiliki peralatan K3 dan kelengkapannya yang dapat difungsikan dengan baik, selain peralatan K3 terdapat peralatan pemadam kebakaran walaupun jumlahnya masih sangat terbatas.  IPK PT. Karya Batani telah melaksanakan kegiatan penyediaan sarana K3 di Kantor dan Base camp antara lain : 1. Tersedianya kotak pertolongan pertama berupa kotak P3K yang dipasang di base camp. persediaan obat-obatan seperti obat merah dan kain kasa.

Halaman 16 dari 18




2. Penyediaan peralatan dan kelengkapan APD lapangan berupa Helm safety, sarung tangan, sepatu. 3. Pemasangan alat pemadam kebakaran berupa tabung APAR yang dipasang di Base camp, peralatan keselamatan tersebut masih dalam kondisinya baik dan berfungsi. c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas K3 (sdr H. Jainal Asikin) bahwa selama beroperasinya kegiatan IPK PT. Karya Batani belum pernah ada kecelakaan kerja yang menimpa karyawan. IPK PT. Karya Batani telah membuat catatan kecelakaan kerja perbulan dan telah dibuat dalam bentuk rekapitulasi kecelakaan kerja per 3 bulan.  Dalam menekan tingkat kecelakaan kerja, IPK PT. Karya Batani telah melakukan implementasi di lapangan berupa ramburambu jalan dan himbauan K3 serta menyusun prosedur K3 yang di dalamnya telah memuat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan yang isinya : 1.

2.

3.

4.

Di dalam setiap tahap pekerjaan, selalu sediakan perlengkapan P3K untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan ringan di tempat. Usahakan komunikasi tidak terputus dengan Base Camp untuk kemudahan penyampaian informasi dan permintaan bantuan apabila terjadi kecelakaan berat Apabila dimungkinkan, sediakan selalu kendaraan dalam jarak terdekat dengan areal kerja untuk membawa korban kecelakaan secepat mungkin ke balai kesehatan terdekat Peralatan dan obat-obatan yang disiapkan termasuk untuk pencegahan terhadap lintah/pacet, serangga dan ular serta obatobatan malaria, sakit perut dan penawar racun

Halaman 17 dari 18




 Selain prosedur K3, PT. Karya Batani telah membuat program Keselamatan dan Kesehatan Kerja diantaranya : 1.

Melengkapi APD untuk karyawan

2.

Membangun kesadaran menggunakan APD

3.

Melakukan pengarahan untuk K3

4.

Mengevaluasi kondisi APD

5.

Melengkapi jalur evakuasi

6.

Menjaga kebersihan lingkungan camp dan

7.

Memberikan perlindungan terhadap karyawan

dalam

pengobatan

K.3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja 3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 huruf 26 anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.  Hasil verifikasi dokumen daftar karyawan bulan Juli 2016, karyawan IPK PT. Karya Batani berstatus karyawan tetap dan karyawan tidak tetap (harian lepas dan borongan) tidak ada yang berusia di bawah umur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bogor, 27 Agustus 2016 Pengambil Keputusan

Ir. Gusdaji Direktur Sertifikasi

Halaman 18 dari 18

¥KAN

PT.SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION LVLK-007-1DN

S rbi

/

(AV \!

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Certification jrnational|_

J L . RAYA P A G E L A R A N NO. 2 CIOMAS BOGOR

101-SIC-04.02 Tanggal B e r a k h i r : 29-10-2016

Tanggal Terbit : 27-08-2016 PT. SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT. SIC) dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) kepada:

PT. K A R Y A BATAN I SELAKU PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) - K e p u t u s a n K e p a l a D i n a s K e h u t a n a n P r o v i n s i S u m a t e r a Barat S K I P K : S K . N o m o r 522.1/2527/PH-2015

T a n g g a l 30 Oktober 2015

Luas Areal + 749,80 Hektar di

Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

Predikat Lulus lr. IIN I N D A S A H

lr. G U S D A J I

Direktur Utama

Direktur S e r t i f i k a s i

Perusahaan

tersebut Sesuai

Peraturan

telah memenuhi

dengan Peraturan

Direktur Jenderal

Standar Penilaian Menteri Lingkungan

Pengelolaan

Kinerja Pengelolaan Hidup dan Kehutanan

Hutan Produksi No.

Lestari dan Verifikasi

Legalitas

Kayu

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016;

Hutan Produksi Lestari No. P. 14/PHPL/SET/4/2016;

Lampiran

2.4 & Lampiran 3.2

2016

Recommend Documents