2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 118 & 99/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI GORONTALO

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SENIN, 11 JANUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 118 & 99/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gorontalo PEMOHON 1. 2.

Tonny S. Junus dan Sofyan Puhi Rustam Hs. Akili G. dan Anas Jusuf

(Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016) (Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016)

TERMOHON KPU Kabupaten Gorontalo

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 11 Januari 2016 Pukul 16.05 – 16.55 WIB Ruang Sidang Panel II Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

Anwar Usman Aswanto Maria Farida Indrati

Rahadian prima Nugraha

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Tonny S. Junus B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Ace Kurnia C. Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Rustam Hs. Akili D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Duke Arie Widagdo 2. Ramdhan Kasim 3. Heru Widodo E. Termohon Perkara Nomor 118 & 99/PHP.BUP-XIV/2016: 1. Hendrik Imran 2. Iwan K. Usman 3. M. Tuli 4. Maspa Mantulangi 5. Selvi Katili F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 118 & 99/PHP.BUPXIV/2016: 1. Patta Agung 2. Syafrudin A. Datu G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 118 & 99/PHP.BUPXIV/2016: 1. Saiful Ibrahim 2. Bahtin Tomayahu

ii

1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sesi ini adalah sidang pendahuluan untuk hari terakhir yang kebetulan hanya untuk 2 perkara, yaitu Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016 dan Nomor 99/PHP.BUPXIV/2016. Yang sebenarnya permohonan dari kedua perkara ini telah dibaca dan diteliti oleh Majelis Panel. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di MK, para Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan nanti pokok-pokok dari permohonannya. Jadi, hanya disampaikan pokok-pokoknya saja. Dipersilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri masing-masing dari Pemohon. Untuk Nomor 118/PHP.BUPXIV/2016, dipersilakan? 2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin, sebelumnya saya memperkenalkan diri saya … nama saya Ace Kurnia. Di samping saya ini, Beliau berdua adalah Prinsipal dari Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016, yaitu calon bupati dengan … atas nama Bapak H. Tonny Yunus, dan kemudian yang kedua, Bapak Sofyan Puhi. Kemudian mendampingi kami juga dari bidang hukum DPD Gorontalo. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Lanjut ke Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016?

1

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 99/PHP.BUP-XIV/2016: DUKE ARIE WIDAGDO

NOMOR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami memperkenalkan diri sebagai Prinsipal yang datang, yaitu Bapak Dr. H. Rustam Hs. Akili sebagai calon bupati. Kemudian saya sendiri, di sini sebagai Kuasa Pemohon, Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H. Kemudian di sebelah saya, Ramdan Kasim, S.H, M.H dan izinkan saya di sini untuk menyampaikan kuasa tambahan, Yang Mulia. Di sebelah kanan saya, Bapak Heru Widodo, S.H., M.Hum., dan Arif, S.H., M.H. Cukup, ya? Demikian, Yang Mulia. 5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, surat kuasanya ada, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 99/PHP.BUP-XIV/2016: DUKE ARIE WIDAGDO

NOMOR

Ada, Yang Mulia. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Beralih ke 118/PHP.BUP-XIV/2016.

8.

Termohon,

silakan

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA 99/PHP.BUP-XIV/2016: PATTA AGUNG

Perkara NOMOR

Nomor 118

&

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan untuk Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016, kami perkenalkan kami sebagai Kuasa, Patta Agung. Kedua, Patrice Nokamba dan ada rekan kami, Syafrudin A. Datu yang tidak … belum tampil pada sore hari ini. Sedangkan dihadiri pula oleh prinsipal rekan-rekan dari KPU, yaitu Bapak Henrik Imran, Bapak Iwan Usman, Pak MN Tuly, Maspa Mantulangi, dan Selvi Katili. Demikian, Yang Mulia, terima kasih. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016? 2

10.

11.


NOMOR

Ya, mohon maaf, 99/PHP.BUP-XIV/2016.

sekaligus

Yang

Mulia,

118

&

Nomor

KETUA: ANWAR USMAN Oh, sekaligus, ya. Ya, satu (...)

12.


NOMOR

118

&

Ya, sekaligus. Terima kasih, Yang Mulia. 13.

KETUA: ANWAR USMAN Kabupaten. Baik, untuk Pihak Terkait Nomor 118/PHP.BUPXIV/2016, silakan.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 118 & 99 /PHP.BUPXIV/2016: BAHTIN TOMAYAHU Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait untuk Perkara 118/PHP.BUP-XIV/2016. Jadi, yang hadir, saya Bahtin R. Tomayahu, S.H., Saiful Ibrahim S.H., dan satu rekan kami tidak hadir, Pak Ismail Pellu, S.H. Kemudian untuk prinsipal pada hari ini tidak hadir, Yang Mulia.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016. Sama, ya?

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NOMOR 118 & 99 /PHP.BUPXIV/2016: BAHTIN TOMAYAHU Untuk Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016 sama.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Kita langsung ke Pemohon Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya, silakan?

3

18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia, terima kasih. Sebagaimana arahan Yang Mulia, kami langsung pada pokok-pokok permohonan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum atau legal standing, kemudian tentang tenggang waktu pengajuan permohonan mohon dianggap untuk di ... sudah dibacakan. Kemudian pokok permohonan. Permohonan ini kami dasarkan pada keberatan kami terhadap keputusan Termohon Nomor 78/Kpts/KPU dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilih … dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA atau pukul 16.44.30 WIB. Keberatan kami didasarkan atas bahwa telah terjadi berbagai macam pelanggaran baik yang sifatnya terstruktur, sistemik, dan masif atau TSM, baik yang dilakukan oleh penyelenggara dalam hal ini Termohon beserta jajarannya, dan juga oleh Pihak Terkait dalam hal ini pasangan calon atas nama Nafas, ya, atau disingkat Nafas. Nah, pelanggaran mana ini sangat mempengaruhi hasil akhir perolehan suara seluruh pasangan calon dan sangat merugikan, khususnya bagi Pemohon. Kemudian kami uraikan bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran tersebut, dalam angka 1, kami nyatakan telah terjadi pelanggaran yang mengakibatkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT sejumlah TPS, yang telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas lain atau KTP untuk masuk ke TPS di mana yang bersangkutan bukan pemilih yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah TPS tersebut. Nah, pelanggaran mana kami uraikan pada angka 1.1 dengan bukti P-6, 1.2 dengan bukti P-7, 1.3 dengan bukti P-8, 1.4 mulai dari huruf a sampai huruf i dengan bukti P-9 sampai P-20. Dan kemudian terhadap itu, para pemilih (suara tidak terdengar jelas) yang tersebut di atas tidak diberitahukan secara patut keberadaannya oleh penyelenggara di tingkat TPPS … di tingkat TPS atau KPPS kepada saksi mandat dari pasangan calon yang hadir maupun petugas pengawas lapangan. Sehingga atas dasar itu saksi mandat Pemohon pada saat Pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo Tahun 6 … tanggal 16 sampai 17 Desember 2015, mengajukan keberatan dan meminta KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengecekan dengan cara membuka kotak suara yang berisi dokumen DPT B-2, khususnya di TPS-TPS yang tersebar di 4

kecamatan Tabongo, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto, dan Kecamatan Pulubala. Tetapi atas hal itu, KPU Kabupaten Gorontalo menolak dengan alasan tidak ada bukti dan meminta fat … fatwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo. Dengan alasan yang sama Panwaslu Kabupaten Gorontalo menolak rekomendasi, padahal sesuai amanat undang-undang, Pleno di tingkatan KPU kabupaten adalah merupakan salah satu media atau tahapan pemeriksaan dan koreksi atas pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, serta administrasiannya di tahapan sebelumnya. Untuk itu saksi mandat Pemohon mengajukan keberatan tertulis dan tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi dan perolehan penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupeten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 dan sudah melaporkan hal itu ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo. Kemudian dalam poin 2. Bahwa terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang menyebabkan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Di mana ini terjadi di TPS 9, di TPS 2, di TPS … ini yang kami uraikan sebagaimana dalam bukti P-22, P-23, P-24, dan seterusnya. Adapun kemudian yang menjadikan dasar hukum dari permohonan kami ini adalah berdasarkan ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan seterusnya. Kemudian Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang mengatur tentang Pemilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT bahwa apabila kemudian terjadi dalam satu … salah satu keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas dapat terbukti atau terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut. Kami langsung kepada poin d, yaitu lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan atau huruf e lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Termohon nyatanyata telah melakukan pelang … pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan. Sebagaimana sudah kami sebutkan di atas, maka dengan demikian dengan tidak dilakukannya perbaikan DPT (suara tidak terdengar jelas) telah melakukan pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terjadi pelanggaran berupa adanya satu pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih 5

yang telah menggunakan hak pilihnya (suara tidak terdengar jelas) di TPS-TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 permohonan ini dan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS lain yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2 permohonan ini, sehingga cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo atau Termohon melakasanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS-TPS sebagaimana kami sebutkan di atas. Kemudian pelanggaran yang selanjutnya, yaitu pada poin 3, yaitu adanya atau peristiwa politik uang atau money politics atau dalam bahasa hukum yang menggunakan barang dan/atau uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih atau persepsi pemilih. Bahwa telah ditemukan tim pemenangan Paslon Cagub/Cawagub Nomor Urut 2 (Nafas) melakukan money politics dengan cara membagikan kartu kepada masyarakat wajib pilih di seluruh wilayah. Yang pertama, yaitu bertuliskan tim pemantau damai Kabupaten Gorontalo 2015/2020 dengan nama dan nomor urut di bagian depan dan di bagian belakang dengan stempel warna merah sebagaimana dalam bukti P-26, bahkan diterangkan ada di situ tertera nomor telpon yang bisa dihubungi. Dan/atau kartu dengan foto Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tulisan Nafas 2015/2020 dan di bagian belakang kartu bertuliskan insya Allah Bernafas selama 5 tahun atau bukti P-7. Kemudian, berdasarkan penumuan kami di lapangan, penerima kartu mengakui diberikan uang muka bervariasi, mulai dari Rp25.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 dengan janji setelah menang akan ditambah Rp50. … Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi masyarakat untuk mengalihkan tujuan hak pilihnya dan hal itu terbukti setelah pengumuman hasil hitung cepat atau quick count, masyarakat berbondong-bondong mendatangi posko tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Nafas) maupun tempat kediaman calon bupati dan calon wakil bupatinya untuk memenuhi janjinya mereka, akan tetapi masyarakat kecewa karena janji tersebut tidak ada realisasinya dan kemudian melaporkan hal tersebut terhadap kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo. Kami sertakan bukti video yang sebagaimana kejadian/peristiwa itu dan print dari berit … berita Gorontalo Post atau dan yang kami beri tanda P-29. Yang kemudian kami uraikan bentuk-bentuk lainnya, yaitu yang pertama, money politic ini dilakukan oleh seseorang yang bernama Sam T. Ase, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dan Saudari Irna Karim. Keduanya adalah tim 6

pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (Nafas) di Kecamatan Dungalio yang mana perkara tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo dan perkaranya sudah dillimpahkan ke Polres Limboto, bukti keterangan Panwaslu Kabupaten Gorontalo yang beri … kami beri tanda P-30. Kemudian ada Saudara Ceni Mohammad, tim sukses Nelson-Fadli yang dituntut oleh sejumlah masyarakat yang mem … untuk memenuhi janjinya kepada milih … pemilih pada tanggal 9 Desember dengan memilih Pasangan Nomor Urut 2 akan diberikan sejumlah uang pada tanggal 10 Desember. Karena tidak memenuhi janjinya, sejumlah masyrakat tetap memaksa dan menuntut haknya sampai pada akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tabongo karena dikhawatirkan akan dihakimi oleh masyarakat. Bukti dan identitas KTP kami lampirkan dalam Bukti P (suara tidak terdengar jelas). Pada H-1 menjelang pemungutan suara di Kelurahan Polohungo, lingkungan 2 Tapada, Saudara Zemi Harun dan Saudara Yantie Dude, keduanya adalah koordinator desa dari tim pemenangan Paslon Nomor 2 telah memberikan uang Rp25.000,00 dengan tujuan agar setiap orang yang menerima uang tersebut memilih paslon Nomor Urut 2, adapun penerima uang tersebut adalah … di antaranya adalah Ratna Amlanya, Nurdin Yamtuna, Zufri Amlanya dan seterusnya sebagaimana dalam bukti P-32. Bahwa pada malam hari sebelum pemungutan suara, Saudara Poppy Lakoro anggota tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 memberikan kartu bertuliskan pemantau damai dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila Paslon Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai pemenang. Di antaranya adalah kepada saksi atas nama Maryam Yunus, Hamsa Ali, Rahman Ali, Aisa Noi, Rukmin Ali sebagaimana dalam Bukti P-33. Pada hari pemungutan suara atau tanggal 9 Desember 2015, di TPS 1 Desa Tilote, Kecamatan Tilango, telah terjadi pembagian sejumlah kartu bertuliskan tim pemantau damai berlogo dua jari dan amplop yang berisikan uang kepada sejumlah orang dan kami mempunyai saksi sebagimana dalam Bukti P-34. Pada hari pemungutan suara tanggal 9, sebelum pemilih menuju TPS Saudara Santi Non membagikan kartu yang berlogo dua jari kepada sekitar 15 orang dengan menjanjikan sejumlah uang dan saat memilih Paslon Nomor 2. Orang tersebut adalah sebagaimana dalam Bukti P-35. Pada H-1 Saudara Zubair Hasan, kordes tim pemenangan Paslun Calon Nomor Urut 2 anggota BPD Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai memberikan kartu berlogo dua jari dan uang sejumlah lima peru … Rp50.000,00 kepada Rinto Muladu. Kemudian Saudara Ayis Alinti menyerahkan kartu berlogo dua jari 7

kepada Badrun Bantali dengan tujuan agar memilih Paslon Nomor Urut 2. Kemudian Yusna Akuba menyerahkan uang dan kartu berlogo dua jari kepada Weli Suman dan seterusnya sebagaimana dalam Bukti P-36. Bahwa terkait dengan ditemukannya money politics yang mempengaruhi persepsi pemilih atau pilihan pemilih sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka dap … dapatlah dikualifikasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 yang pada pokoknya berbunyi dianggap dibacakan untuk mempersingkat waktu. Bahwa berdasarkan uraian sebenarnya tersebut di atas, maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo M.Pd., dan H. Fadli Hasan, ST, M.Si., telah melakukan politik uang dan atau barang untuk mempengaruhi persepsi pemilih baik secara langsung maupun tidak langsung dan oleh karena itu haruslah didiskualifikasi dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015. Bahwa di samping itu karena money politics yang dilakukan oleh tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 telah terbukti mempengaruhi persepsi pemilih untuk menentukan pilihannya dan hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya di wilayah tempat kejadian money politics ini. Hal ini sangatlah mempengaruhi dan merugikan perolehan suara pasangan calon serta pemilih bupa … serta peserta pemilihan. Saya ulangi, dan merugikan perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, khsususnya Pemohon. Dan oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon agar Mahkamah Konstitusi RI memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Dongalio dan Kecamatan Tabongo. Bahwa atas uraian sebagaimana tersebut di atas dan dalildalil serta bukti-bukti yang akan kemudian kami sampaikan lebih lanjut. Dalam petitum yang pertama kami mohon. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 17 Desemeber 2000 … 2015 juncto sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil 8

Walikota tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (form model DB-1). 3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara uang … suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara sebagaimana yang tersebut petitum angka 31 sampai dengan angka 316 mohon dianggap untuk telah dibacakan, selambat-lambatnya 60 hari setelah keputusan Mahkamah ini diucapkan. 4. Memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Gorontalo untuk melaksanakan keputusan ini. Atau. 1. Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo M.Pd., dan H. Fadli Hasan, S.T, M.Si., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015 2. Memerintahkan kepada Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini. Atau. 1) Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di Kecamatan Dungalio dan Kecamatan Tabongo. 2) Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan keputusan ini. Atau. 1. Memerintahkan KPU Gorontalo untuk melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dengan pasangan calon. 1. Angka 1.1, Nomor urut 1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, S.E., S.H., M.H., dan Ir. Hi. Anas Jusuf, 2. Angka 1-2 Pasangan Urut Nomor Urut 3 Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukri, S.H., M.H., dan dr. Sri Dasrianti Tuna. 3. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Tonny S. Junus dan H. Sofyan Puhi. 4. Kemudian Pasangan Nomor Urut 5 Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Zukri Harmain, S.E., M.E., dan Dudy Suganda Daud S.ked., selambat-lambatnya 60 hari setelah putusan Mahkamah ini diucapkan. 2. Memerintahkan KPU, memerintahkan kepada KPU Goron … Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konsitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang adil dan layak. Demikian kiranya Permohonan Pemohon dalam perkara 118 ini kami sampaikan, ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia. Billahitaufik wal hidayah, wassalammualaikum wr. wb

9

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Untuk alat bukti (…)

20.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Perkara 118/PHP.BUP-XIV/2016, P-1 sampai dengan P-36?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Ya, Yang Mulia. Baik.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Tetapi untuk P-19, P-22, P-25, 23 … eh P-31, P-33, P-34, dan P-35 itu bukti fisiknya belum ada itu?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami juga mohon izin sebelumnya tadi saya terlambat menyampaikan bahwa bukti sebagaimana dimaksud sudah kami siapkan dan akan … mohon izin untuk diserahkan dalam persidangan ini berikut daftar buktinya, Yang Mulia.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, ya. Tu … tuh, ada 7 itu, ya, yang belum ada fisiknya, ya. Dilengkapi. P-19, P-22, P-25, P-31, P-33, P-34, dan P-35.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Yang Mulia, gini. Ini alat bukti terakhir yang kami sampaikan, maka yang tidak tertera yang di dalam alat bukti ini kami sampaikan juga daftar alat bukti ininya, sebagai yang huta …

10

kurang atau terhutang dari kami itu. Sisanya mungkin dianggap tidak ada. 27.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, gitu. Baik.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia.

29.

KETUA: ANWAR USMAN Jadi, disesuaikan dengan daftar bukti yang ada?

30.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Disesuaikan dengan daftar yang terakhir.

31.

KETUA: ANWAR USMAN Baik.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

33.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada klarifikasi mengenai Surat Kuasa.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Oh, baik.

35.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk Surat Kuasa, ya.

11

36.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia.

37.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ada 2 Surat Kuasa. Yang pertama itu yang Sirra Prayuna, 28 Kuasa Hukum. Kemudian yang kedua, Taufik Basari, ini beberapa. Tetapi, kemudian di dalam perbaikan permohonan itu antara apa yang dituliskan di sini dan di belakang berbeda. Ada beberapa yang tidak tanda tangan, ya. Seperti Yanuar Prawira Wasesa, Tisye Erlina, Hartono Tanuwidjaja, Sandi Ebenezer, Megawaty, Robin P. Hutagalung, Ridho Hidayat, Sonny Rey Panjaitan, Rian Mian Bondar, dan Peri Andri Marulo Gultom. Mohon nanti di … apa …. diselesaikan, ya, di apa yang … mana yang mesti direnvoi.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 118/PHP.BUPXIV/2016: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

39.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sambil menunggu (suara tidak terdengar jelas) alat bukti, dipersilakan untuk Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016. Silakan, pokok-pokoknya saja?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 99/PHP.BUP-XIV/2016: HERU WIDODO

NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, sebelum pokok-pokok permohonan disampaikan, kami melakukan renvoi berkaitan dengan adanya penambahan Kuasa Hukum, yang semula hanya 3 orang bertambah menjad … bertambah 6 orang, Yang Mulia. Kemudian juga, di dalam petitum ada kesalahan penyebutan nama kecamatan. Yang tadinya petitum angka 7, tertulis Tabungo, padahal yang dimaksudkan adalah Boliyohuto, Yang Mulia, berdasarkan dalil-dalil dalam posita. Oleh karena itu, untuk … demi rapinya permohonan ini, kami sudah cetak ulang renvoi itu karena nama-nama Kuasa Hukum agak cukup panjang. Terima kasih, Yang Mulia, atas berkenannya.

12

Sebagai pendahuluan, kami sampaikan bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016 adalah atas nama Dr. Hi. Rustam Hs. Akili, S.E., M.H., dan Ir. Hi Anas Jusuf. Keduanya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari kelima pasangan calon yang mengikuti Pemilihan di Kabupaten Gorontalo. Pemohon ini perolehan suaranya adalah terbanyak ketiga, di mana terbanyak pertama selisih suaranya adalah 1.449, dan selisih dengan terbanyak kedua sebanyak 303 suara. Oleh karena itu, Yang Mulia, menurut hemat Pemohon dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo yang mencapai 365.781 jiwa. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 158, selisihnya adalah 1.5% ambang batasnya. Dan selisih suara antara Pemohon dengan peroleh suara … suara terbanyak adalah sebesar 0.66%. Oleh karena itu, menurut hemat Pemohon permohonan ini masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015. Kemudian, Yang Mulia, mengenai tenggang waktu kami dapat pastikan bahwa permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3x24 jam sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena rekapitulasi perhitungan di Kabupaten Gorontalo berlangsung tanggal 17 Desember pukul 17.44 WIT, sedangkan permohonan ini diajukan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember pukul 16.44 WIB. Selanjutnya, Yang Mulia, mempersingkat penyampaian ini, dalam pokok permohonan ada beberapa hal yang sangat penting untuk kami sampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran ini terjadi di antaranya sebagaimana kami uraikan di dalam permohonan halaman 7 dan seterusnya, selisih antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara peringkat pertama atau pasangan Nomor Urut 2. Untuk Pasangan Nomor Urut 2 sebesar 1.449 suara dan Pemohon dengan peringkat ke-2 sebesar 303 suara disebabkan adanya atau terjadinya berbagai kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 4 di mana terjadi pengurangan suara Pemohon di 7 kecamatan juga penambahan suara bagi pasangan calon lain di 7 kecamatan dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Sebagaimana fakta hukum berikut ini, Yang Mulia, di Kecamatan Dungaliyo, di halaman 8, kami uraikan perolehan suara di kecamatan tersebut terjadi karena didahului oleh tindakan curang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana pada tanggal 6 Desember 2015 dilakukan oleh pejabat daerah, dalam hal ini oleh Saudara Syam T. Ase sebagai anggota DPRD 13

Kabupaten Gorontalo yang merupakan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang di sana disebut ... dikenal dengan singkatan Nafas. Membagi-bagikan uang atau money politics kepada masyarakat dan hal ini telah Pemohon laporkan kepada panwas dengan Nomor ... laporan Nomor 3 dan seterusnya tanggal 7 Desember 2015. Di samping juga, membagikan kartu dengan ... kartu Nafas dengan menjanjikan akan ditukar uang Rp100.000,00. Sebagaimana bukti P-7 kami sampaikan ke ... P-6, P-7, dan P-9. Akibat dari perbuatan tersebut, Yang Mulia, Pemohon kehilangan suara di Desa Momala, TPS 1, sebesar 98 suara. TPS 2 sebesar 34 suara. Desa Ambara, TPS 2 sebanyak 96 suara. TPS 3 sebanyak 62 suara. Sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Dungaliyo akibat perbuatan tersebut sebanyak 290 suara. Kemudian, Yang Mulia, dalam hal penghilangan suara Pemohon tersebut dikembalikan, maka hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Dungaliyo yang benar menurut Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ini adalah Pemohon. Perolehan suara semula 2.677 ditambah 290 suara menjadi 2.701 suara. Kemudian Pasangan Nomor Urut 2=3.475 ditambah 290 suara menjadi 3.185 suara. Pasangan Nomor Urut 3 semula 128 suara, tetap menjadi 128 suara. Pasangan Nomor Urut 4=2.028 suara, tetap 2.028 suara. Pasangan Nomor 5, tetap 1.527 suara. Kemudian, Yang Mulia, berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimuat dalam formulir DA-1, Kecamatan Hulio Hute ... Boliyohuto, maksud kami adalah perolehan suara pasangan calon dengan konfigurasi sebagai berikut. Nomor Urut 1=2.280, dalam hal ini adalah Pemohon. Nomor Urut 2=2.567 Nomor Urut 3=296 Nomor Urut 4=3.316 Nomor Urut 5=1.087 suara. Perolehan suara, agregat perolehan suara di Kecamatan Boliyohuto tersebut diperoleh karena didahului tindakan curang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4 sebagaimana fakta hukum sebagai berikut. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 4 melalui kepala Desa Dulohupa atas nama Haryanto Karim dengan cara membuat surat perintah tugas Nomor 100 dan sebagainya ... dan seterusnya pada saksi Yanuar Husein sebelum pelaksanaan pemilihan untuk dilarang menjadi saksi Pemohon. Kejadian ini tersebut ... terjadi di Desa Dulohupa TPS 1 dan 2, Kecamatan Boliyohuto. Hal ini sudah kami laporkan kepada 14

panwas dan dalam rekomendasi panwas tanggal 6 Desember keluar rekomendasi panwas tertanggal 6 Desember 2015. Akibat dari perbuatan tersebut menurut hemat Pemohon, Pemohon telah kehilangan suara di Desa Dulohupa, TPS 1, sebanyak 63 suara dan TPS 2 sebanyak 47 suara sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebanyak 110 suara. Kemudian fakta lain, Yang Mulia. Sebagaimana terjadi di Kecamatan Boliyohuto, Desa Dilo Nio ... Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto. Kepala desa atas nama Heri Tedi dengan melakukan pembelian suara mem ... membagikan uang sebanyak Rp1.000.000,00 kepada Ibu Eli Tuna untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan hal ini sudah kami laporkan kepada panwas sebagaimana bukti laporan dalam bukti 15. Selain itu juga, Kepala Desa Heri Tedi dan Kaur Pemerintahan Desa atas nama Kisman Lahode membagi-bagikan uang dan jilbab kepada masyarakat di Desa Dinoli ... Diloniyohu, TPS 2, 3, dan 4 yang salah satunya diterima oleh Arifin Nasir sebesar Rp20.000,00. Akibat perbuatan tersebut, Pemohon kehilangan suara di Desa Potanga, TPS 5=46 suara, Desa Diloniyohu TPS 2=42 suara, TPS 3=60 suara, TPS 4=146 suara sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebanyak 294 suara. Kemudian juga, Yang Mulia, terjadi pembelian suara secara massal dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mustafa Mahruju di Desa Potanga dan Desa Diloniyohu, Kecamatan Boliyohuto dengan cara memberikan uang Rp20.000,00 per orang, sebagaimana keterangan saksi Nara Adarani, Sance S. Asama, dan Santi Hasan. Akibat perbuatan tersebut, Pemohon kehilangan suara di Desa Potanga TPS 2=30 suara, TPS 5=36 suara, dan Desa Diloniyohu TPS 1=56 suara, TPS 4=5 suara, sehingga total suara Pemohon yang hilang di Kecamatan Boliyohuto akibat perbuatan tersebut sebanyak 127 suara. Hal tersebut juga sudah kami laporkan kepada panwas dengan laporan Nomor 007 dan seterusnya sebagaimana bukti P8. Yang Mulia, dalam hal penghilangan suara Pemohon tersebut dikembalikan, maka hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di Kecamatan Boliyohuto yang benar adalah Pasangan Nomor Urut 1 dalam hal ini Pemohon sebanyak 2.280 suara ditambah 421 suara, menjadi 2.701 suara. Pasangan Nomor Urut 2=2.567 dikurangi 127 suara, menjadi 2.440 suara. Pasangan Nomor Urut 3=296 suara, tetap. Pasangan Nomor Urut 4=3.316 dikurangi 294 suara, menjadi 3.022 suara. Dan Pasangan Nomor Urut 5=1.087 suara, tetap tidak berkurang. 15

Tidak berhenti di situ saja, Yang Mulia, tindakan curang juga dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 di Kecamatan Tabongo juga dalam bentuk pemilihan suara, tepatnya di Desa Motinelo yang dilakukan oleh Saudara Jeny Muhammad dan Vista sebagai tim sukses Pasangan Nomor Urut 2, dengan modus pemberian kartu tim pemanatau dan kemudian kartu tersebut dapat ditukar dengan uang Rp100.000,00. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut sudah Pemohon laporkan kepada panwas dengan laporan Nomor 8 dan seterusnya, dengan pelapor atas nama Santo Lahati dan terlapor bernama Vista. Kemudian, Yang Mulia, tindakan curang juga terjadi berupa pembelian suara di Kecamatan Batudaa yang juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 4. Sebagian fakta hukum dilakukan oleh Santi Nonu, Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 Desa Payunga, dengan memberikan uang Rp.100.000,00 per orang dan seterusnya. Kemudian juga pembelian suara di … yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dilakukan oleh Sofyan Badaru dan Franky Malik, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga dengan memberikan uang sebanyak Rp120.000,00 dan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 7 lembar di setiap rumah yang didatangi di Desa Barakati dan Desa Bua. Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah Pemohon laporkan kepada panwas dengan laporan Nomor 004 dan seterusnya sebagaimana bukti P-8. Kemudian juga, Yang Mulia, masih pembelian suara terjadi di Kecamatan Batudaa Pantai yang dilakukan oleh terlapor atas nama Sutrisno Kadir ternyata yang bersangkutan adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan modus yang sama, membagikan kartu Nafas sebagaimana bukti P-11 dengan uang sejumlah Rp50.000,00. Kemudian, Yang Mulia, pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 diantaranya adalah menggunakan kekuasaan sebagaimana (suara tidak terdengar jelas) pemenangan dilakukan atau terjadi di Kecamatan Tibawa dengan cara yang pertama adalah dilakukan oleh Saudara Ir. Fadel Mohamad dan Hana Hasana, dimana keduanya adalah masingmasing pejabat negara dengan jabatan sebagai anggota DPR RI dan anggota DPD RI yang telah melakukan money politics dengan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Desa Donggala TPS 3 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap perbuatan tersebut juga Pemohon sudah laporkan sebagaimana laporan Pemohon kepada panwas Nomor 001 sebagaimana bukti P-4. Kemudian juga, Yang Mulia, tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang merupakan wakil bupati incumbent 16

menggunakan jajaran pejabat sebagai mesin pemenangan terjadi dan dilakukan di Kecamatan Bongomeme diantaranya adalah dengan melibatkan asistin … asisten 3 atas nama Ayu P … Ayu Bahida untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan memobilasasi kepala-kepala desa sebelum pelaksanaan pemilihan hari Minggu, 15 November dimana sebagaimana keterangan saksi atas nama Anton Abdul, Asisten 3 mengarahkan kepala desa untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 dan pengarahan tersebut berlangsung di rumah calon bupati atas nama Tonny Junus. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran lain, Yang Mulia, sebagaimana kami uraikan di dalam … di dalam permohonan secara rinci dari halaman 14 sampai dengan halaman 19 dan Pemohon dalam kesimpulannya menya … menyampaikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dapat dikategorikan pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gorontalo yang telah memenuhi unsur struk … terstruktur, dimana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo petahana yang mencalonkan diri kembali dan telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menggunakan kekuasaannya melibatkan pejabat di pemerintahan daerah Kabupaten Gorontalo, sebagaimana fakta yang sudah Pemohon uraikan di muka. Kemudian juga menurut hemat Pemohon, sudah memenuhi unsur sistematis di mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan perencanan sedemikian rupa dengan membuat kartu tim pemantau pilkada damai yang terdapat simbol dua jari warna hitam putih dengan mencantumkan nomor HP 082293722342 pada saat tahapan kampanye yang dijanjikan untuk ditukarkan dengan sejumlah uang nominal Rp100.000,00 sampai dengan Rp150.000,00, setelah mereka memilih Pasangan Nomor Urut 2 pada saat pelaksanaan pilkada dan kemudian dapat ditukarkan dengan sejumlah uang. Kemudian juga, Yang Mulia, yang terakhir telah memenuhi unsur masif oleh karena itu dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan sengaja menggunakan kekuasaannya yang tersebar secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Gorontalo. Atas dasar uraian fakta dan argumentasi Pemohon, terakhir, Yang Mulia, dalam petitumnya, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutus dengan amar: 17

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 78 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut. Nomor Urut 1 dalam hal ini adalah Pemohon memperoleh suara 65.805 suara, Nomor Urut 2 memperoleh 64.735 suara, Nomor Urut 3 memperoleh 6.127 suara, Nomor Urut 4 memperoleh 63.815 suara, dan Nomor Urut 5 memperoleh 17.228 suara dengan jumlah suara sah sebanyak 217.710 suara atau dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain setidak-tidaknya 4. menyatakan batal sebagai calon dan tidak sah keikutsertaan pasangan calon nomor urut … Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd., dan H. Fadli Hasan, S.T., M.Si., dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015. 5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemilihan bupati dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, setidak-tidaknya Pemohon memohon dalam petitum yang angka 6, 6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tabonga … Tabongo, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Tibawa, dan Kecamatan Batudaa Pantai. 7. Yang terakhir, dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain setidak-tidaknya memerintahkan temo … Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan Boliyohuto. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksaan … melaksakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Yang Mulia, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia, pokok-pokok permohonan yang kami sampaikan dari Pemohon Perkara Nomor 99/PHPU.BUPXIV/2016. Terima kasih.

18

41.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada hal yang perlu diklarifikasi.

42.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Untuk petitum Nomor 7, Anda mengatakan memerintahkan Termohon untuk melaksanakn pemungutan suara ulang di seluruh tempat pungutan suara di Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan Boliyohuto atau Tabongo? Di sini tertulisnya Tobongo (...)

43.


NOMOR

Mohon (...) 44.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Anda mengucapkan Boliyohuto.

45.


NOMOR

Ya, mohon maaf, Yang Mulia, tadi di awal sebelum kami sampaikan, ada renvoi yang … yang sebenarnya itu Boliyohuto, Yang Mulia. 46.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Boliyohuto di petitumnya?

47.


NOMOR

Ya. 48.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Jadi Tobongonya tidak, ya?

49.


NOMOR

Ya, Yang Mulia. 19

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti diperbaiki, ya, melalui renvoi. Baik. Untuk alat Bukti P-1 sampai dengan P-15 betul, ya?

51.


NOMOR

Benar, Yang Mulia. Kami mohon izin ada tambahan satu alat bukti P-16 sudah kami siapkan untuk disampaikan di persidangan. 52.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan, Petugas. Ya, ini softcopy daftar bukti, ya?

53.


NOMOR

Softcopy daftar bukti, benar, Yang Mulia. Siap. 54.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, termasuk yang Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016, softcopy daftar bukti, ya. Ya, Baik, sambil mengklarifikasi bukti Perkara Nomor 99/PHP.BUP-XIV/2016, sekarang untuk Perkara Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016, setelah diklarifikasi sesuai dengan daftar bukti yang ada, maka alat bukti yang bisa disahkan adalah P-1 sampai dengan P-22 kemudian P-23 sampai dengan P-24. P-26 sampai dengan P-30Q dan P-32 sampai dengan P-34 benar, ya? Ya, baik, dinyatakan sah.

55.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Kuasa Hukum tambahan, Pak Heru?

20

56.


NOMOR

Ya, mohon maaf, Yang Mulia. Ini tertinggal masih belum disampaikan. 57.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Pak Heru mau memberikan yang baru, ya? Yang tanda tangannya sudah ada … berapa ini? Sepuluh? Sembilan?

58.


NOMOR

Benar, Yang Mulia. Renvoi kami cetak ulang karena ada tam … memasukkan tambahan Kuasa. 59.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tetapi semuanya sama, ya?

60.


NOMOR

Semuanya sama. 61.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Semua sama, hanya tanda tangan ini (...)

62.


NOMOR

Hanya tadi ada kesalahan yang penyebutan 63.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tambahan Kuasa (…)

64.


NOMOR

Kecamatan itu tadi.

21

65.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

66.


NOMOR

Kami renvoi yang petitum angka 7. 67.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya.

68.


NOMOR

Ya, terima kasih, Yang Mulia. 69.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Tapi Termohon juga untuk Pihak Terkait nanti juga diberikan ini, ya?

70.


NOMOR

Terima kasih, Yang Mulia. 71.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, alat bukti untuk Perkara Nomor 99/PHP.BUPXIV/2016 itu P-1 sampai dengan P-16 sudah diklarifikasi dan dinyatakan sah.

Ya. Dengan demikian, sidang untuk termin ketiga pada hari ketiga ini sidang pendahuluan telah selesai dan untuk kedua perkara ini sidangnya ditunda hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, pukul 16.00 WIB dengan acara mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan alat bukti. Sudah jelas, ya? Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan?

22

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

Senin, 11 Januari 2016 Koordinator Panel I dan II, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

23

2016

Recommend Documents