KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL NOMOR : W24-A3/ 52.a / OT.01.1 / I / 2016
TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN REFORMASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016 KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL
Menimbang : a.
Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program kerja k serta kegiatan pada Pengadilan Agama Tual Tahun 2016, dipandang perlu mengesahkan penetapan hasil Rapat Tim Penyusunan Program Kerja Tahun 2016 Pengadilan Agama Tual Tentang Program Kerja dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun ahun 2016, 201 untuk dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas tahun 2016; 201
b.
Bahwa Pengadilan Pengadila Agama Tual sebagai salah satu kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab
untuk
melakukan penyusunan program-program kerja erja untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas tugas yang diembannya.
Mengingat
: 1.
Undang Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman; 2.
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia; Indonesia
3.
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Per Kedua dengan Undang-Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 1
60 Tahun 2008 Tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; 5.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2015;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 Tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Pengawasan;
10. Keputusan
Ketua
Mahkamah
144/KMA/SK/VIII/2011,
Tanggal
Agung 5
RI
Nomor:
1-
Januari
2011,
Tentang
Agung
RI
Nomor:
Keterbukaan Informasi di Pengadilan; 11. Keputusan
Ketua
Mahkamah
151A/KMA/SK/IX/2011, Tanggal 27 September 2011 Tentang Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
di
Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia; 12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 008A/SEK/SK/I/2012 Tanggal 6 Januari 2012 Tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia; 13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 0156/DJA/HK.05/2K/III/2012 Tentang Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama. MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TUAL TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA TIM PENYUSUN PROGRAM KERJA TAHUN 2016 PADA TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM KERJA DAN PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2016. 2
Pertama
: Mengesahkan Hasil Rapat Kerja Tim Penyusunan Program Kerja Tahun 2016 Tentang Program Kerja dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 sebagaimana dalam keputusan ini;
Kedua
: Rapat Kerja sebagaimana terlampir adalah Program Kerja dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Tual Tahun 2016;
Ketiga
: Menginstruksikan kepada seluruh Hakim, Pejabat Fungsional dan Struktural serta semua Pegawai Pengadilan Agama Tual untuk melaksanakan Program Kerja dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2016.
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 januari 2016 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
Ditetapkan di : Langgur Pada Tanggal :
Ketua Pengadilan Agama Tual
ttd
Drs. Muh. Mukrim, MH. NIP. 19661231 199403 1 054
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 2. Ketua Pengadilan Agama Tual sebagai laporan; 3. Arsip.
3
PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA TUAL TAHUN 2016
A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan dengan mengikutkan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti dalam pelatihanpelatihan teknis yustisial yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 2. Merangkum hasil BIMTEK dan mensosialisasikan kepada pegawai, baik yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI, Badilag MA RI maupun Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 3. Menyediakan salinan putusan kepada para pihak dalam waktu 1 (satu) jam setelah putusan diucapkan (sesuai SEMA 01 Tahun 2011); 4. Menyampaikan salinan putusan yang telah BHT kepada PPN/KUA yang wilayahnya
meliputi
tempat
kediaman
Penggugat/Pemohon
dan
Tergugat/Termohon serta kepada PPN/KUA tempat perkawinan dilangsungkan; 5. Mengefektifkan forum diskusi yang berkenaan dengan hukum formil dan hukum materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama minimal 1 (satu) bulan sekali; 6. Mengoptimalkan kembali pemeriksaan BAS (Berita Acara Sidang) melalui Sub Direktori Panitera Pengganti yang telah tersedia dalam SIADPA dan SIPP 7. Mengadakan DIKLAT ditempat kerja (DDTK) khusus Jurusita Pengganti, Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan; 8. Mempublikasikan putusan sidang, baik yang belum BHT maupun yg telah BHT dan yang telah dianonimasi pada website Pengadilan Agama Tual serta di upload ke website BADILAG RI dan Mahkamah Agung RI; 9. Mengumpulkan dan menyusun arsip peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan SEMA, yang berkaitan dengan keperkaraan dalam bentuk arsip manual maupun file elektronik / soft copy.
4
B. BIDANG TEKNIS NON YUSTISIAL 1.
Administrasi Perkara 1) Meningkatkan pelayanan perkara berdasarkan sistem meja yaitu meja 1, meja 2 dan meja 3, berdasarkan Pola BINDALMIN dan buku II edisi revisi; 2)
Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai SOP Peradilan Agama secara one stop service;
3)
Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang PNBP dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang biaya proses, dan panjar biaya perkara yang berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tual;
4)
Mengefektifkan pengisian buku register, jurnal, dan buku induk perkara dengan menggunakan instrument dengan baik dan benar;
5)
Implementasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP)
6)
Pemantapan Pengetahuan SIPP melalui DDTK
7) Mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIADPA-PLUS secara integral; 8) Meningkatkan tertib pengelolaan dan penataan arsip perkara berdasarkan Pola BINDALMIN dan SIADPA Plus; 9) Mengadakan sidang keliling 4 (empat) kali dalam setahun; 10) Mengadakan Sidang Pelayanan Terpadu dua (2) kali dalam setahun 11) Mengoptimalkan pemanfaatan website untuk transparansi peradilan dan akses publik; 12) Mengoptimalkan pelayanan publik melalui meja informasi/pengaduan; 13) Mengoptimalkan pelaporan perkara Prodeo, sidang keliling dan biaya perkara secara berkala melalui SMS GATEWAY; 14) Mengarsipkan putusan sidang dalam bentuk file elektronik, softcopy (DMP) serta diberi kode nomor perkara; 15) Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi; 16) Menerima perkara prodeo sesuai target penerimaan perkara prodeo; 17) Menyelesaikan sisa perkara yang diterima tahun 2015; 18) Menerima dan memutus perkara yang baru diterima tahun 2016 19) Menyampaikan atau memberitahukan isi putusan/penetapan hasil persidangan kepada para pihak yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan; 20) Menerbitkan akta cerai kepada para pihak setelah putusan BHT; 5
21) Melakukan tahapan persiapan persidangan perkara secara baik; 22) Mengoptimalkan fungsi Media Centre.
C. BIDANG MANAJEMEN PERADILAN 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan oleh HAWASBID yang meliputi: a) BINWAS pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pengadilan Agama; b) BINWAS tingkah laku aparat pengadilan; c) BINWAS pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung TUPOKSI. 2. Mengoptimalkan peran dan fungsi HAWASBID dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara internal setiap triwulan dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Tual dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon; 3.
Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi guna pengembangan: a) Optimalisasi website; b) Implementasi Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) c) Aplikasi SIADPA dan SIADPA PLUS; d) Pelayanan pendaftaran perkara online; e) Upload data ke website info perkara BADILAG; f) Upload putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI; g) Pelayanan informasi perkara via pesan singkat (SMS Gateway); h) Pelaporan perkara via on line; i) Pelaksanaan arsip digital; j) Pelaksanaan pengarsipan putusan sidang, kegiatan dan surat-surat dinas setiap unit pada server; k) Aplikasi SIMKEP Online; l) Upload berita kegiatan, artikel, dan lain-lain. Melaksanakan eksaminasi putusan hakim dengan mengevaluasi hasil eksaminasi Ketua
Pengadilan
Agama
Tual,
sesuai
SK
1207/DJA/HK.007/ SK/VII/2012, tanggal 26 Juli 2012.
6
Dirjen
Badilag
Nomor:
D. BIDANG KESEKRETARIATAN 1.
Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan I. Perencanaan 1. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 2. Menghimpun memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari bagian-bagian; 3. Menghimpun meneliti dan mengoreksi bahan usulan program kerja kegiatan dari masing-masing bidangdan sub bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Menghimpun meneliti dan mengoreksi bahan usulan perogram kegiatan dari masing-masing bidang meliputi Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA); 5. Memberikan saran pertimbangan teknis kepada atasan; 6. Menjabarkan perintah, disposisi atasan dan petunjuk pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; 7. Melaksanakan koordinasi dan sub bagian dan sub bidang lain dilingkungan Pengadilan Agama Tual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan data dan informasi guna memperoleh hasil kerja yang optimal; 8. Menghimpun data rencana kegiatan tiap bagian untuk dijadikan bahan penyusunan program kerja dan program kegiatan reformasi birokrasi tahunan; II. Teknologi Informasi 1. Reorganisasi IT data Center; 2. Manajemen System Networking Monitoring Tools; 3. Optimalisasi Network manajemen; 4. Pemeliharaan dan continuous improvement infrastruktur; 5. Peningkatan System Security; 6. Pembuatan Aplikasi pendukung tiap bagian; III. 1. 2. 3.
Pelaporan Menyusun LKjIP; Menyusun laporan tahunan; Melakukan koordinasi dengan tiap bagian guna pembuatan laporan dalam bentuk aplikasi (BMN, SAIBA, SAS, GPP, KOMDANAS), berupa laporan bulanan, laporan triwulan dan semester. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Operasional pengadilan Agama Tual agar diketahui tingkat realisasinya; 5. Meyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; 6. Menghimpun data kegiatan tiap bagian untuk dijadikan penyusunan laporan tahunan; 7
2.
Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana 1) Meningkatkan disiplin pegawai berdasarkan peraturan yang berlaku; 2) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai periode April dan Oktober 2016; 3) Mengusulkan Karis/Karsu, Taspen bagi pegawai yang belum memiliki; 4) Peningkatan penataan arsip dan dokumentasi kepegawaian (File Manual); 5) Mengarsipkan setiap data Pegawai dalam bentuk Arsip Digital, sehingga dapat diakses oleh semua pegawai; 6) Melaksanakan dan meningkatkan pemutakhiran data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan melaksanakan Verifikasi dan Validasi data kepegawaian pada Aplikasi SIKEP Terpadu Mahkamah Agung RI; 7) Menghimpun dan menata peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dalam bentuk soft copy; 8) Mengefektifkan absensi dan notulensi pada setiap kegiatan rapat dinas, rapat
pimpinan
dan
pertemuan
bidang
kesekretariatan,
untuk
didokumentasikan; 9) Membuat buku Catatan Harian untuk semua pegawai,
sehingga setiap
pegawai dapat Menilai Pekerjaan Sendiri (MPS), sekaligus sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menetapkan
pegawai yang akan
menjadi Role Model yang memenuhi standar profesionalisme, integritas dan kejujuran, dilakukan setiap akhir tahun; 10) Membuat Identity Card (ID CARD) bagi pegawai yang belum memiliki; 11) Mengadakan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) kepada semua pegawai Tentang pengisian SKP maupun penilian SKP dalam aplikasi secara tepat dan komprehensip; 12) Mengefektifkan kembali penggunaan absensi finger scan yang dilengkapi dengan UPS, guna menjamin keakuratan data kehadiran semua pegawai; 13) Menindaklanjuti usulan Karpeg elektronik bagi pegawai yang belum memiliki. 14) Mengusulkan kepada pimpinan agar diadakan roling staf bidang kepaniteraan
maupun
kesekretariatan
secara
menyeluruh
guna
penambahhan pengalamn maupun ilmu secara merata dan mengantisipasi tidak terjadinya kejenuhan staf dalam bekerja.
8
15) Mengusulan promosi jabatan bagi pegawai dalam rapat baperjakat guna mengisi adanya kekosongan jabatan jika terjadi mutasi pegawai/pejabat; 16) Menerbitkan surat cuti bagi pegawai yang mengusulkan cuti; 17) Menerbitkan SK KGB bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan KGB; 18) Mengusulkan pegawai yang belum mengikuti diklat prajabatan untuk mengikuti diklat prajabatan 19) Mengusulkan pejabat struktural yang belum mengikuti diklat PIM untuk mengikuti diklat PIM; 20) Mengusulkan para pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan untuk mengikuti diklat kepemimpinan; 21) Mengusulkan agar pejabat-pejabat terkait dapat mengikuti diklat KPA, diklat SAKTI, diklat LAKIP, diklat KIP dan diklat Bendahara; 22) Mengusulkan para pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan piagam satya lencana; 23) Membuat papan pejabat, papan struktur organisasi, papan data pegawai dan papan statistic pegawai sesuai dengan kondisi riil saat ini;
3.
Sub Bagian Umum & Keuangan I. Bagian Umum a.
Sarana dan Prasarana 1) Pengadaan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang TUPOKSI, yang berdasarkan musyawarah pimpinan dan pejabat terkait; 2) Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dalam rincian kertas kerja satuan kerja Pengadilan Agama Tual, yang terdiri dari : a). Pengelola Data dan Komunikasi berupa : -
Pengadaan PC;
-
Pengadaan Laptop;
-
Pengadaan Printer;
-
Pengadaan Router;
-
Pengadaan Scanner.
b). Perangkat Pengelola Data dan Komunikasi berupa : -
Pengadaan Fingerscan. 9
c). Peralatan dan Fasiltas Perkantoran berupa : -
Pengadaan AC;
-
Pengadaan Meubelair.
3) Memprogramkan penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana pendukung, berupa: - Pengadaan jaringan komputer/internet; - Pengadaan alat pengolah data, scanner dan mesin pencetak; - Pengadaan AC Casette dan Ac Spilit; - Pengadaan Android Tv Box; - Pengadaan i-phone/intercom; - Pengadaan kain gorden untuk jendela kantor; - Pengadaan meubelair; - Pengadaan sound system; - Pengadaan fasilitas kebutuhan rumah tangga kantor berupa tangga dll. 4) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemeliharaan inventaris BMN dengan sistem yang terencana dan terkendali; 5) Melakukan penghapusan inventaris BMN; 6) Mengoptimalkan kegiatan senam, jalan santai, Tenis lapangan, dan kegiatan olah raga lainya untuk menguatkan rasa kebersamaan serta kekeluargaan.
b. Tata Persuratan dan Kearsipan 1) Meningkatkan tertib pengelolaan surat dan fungsi arsip sesuai dengan pola arsip dinamis; 2) Digitalisasi semua arsip yang dimiliki; 3) Melaksanakan penyimpanan arsip surat-surat dinas dalam bentuk arsip digital pada server setiap sub unit kerja, baik di bagian Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan; 4) Meningkatkan pengelolaan arsip laporan inventaris BMN, baik bulanan, triwulan, semesteran maupun tahunan dengan sistem aplikasi SIMAK BMN; 5) Meningkatkan tertib administrasi pengelolaan perpustakaan sesuai pedoman penyelenggaraan perpustakaan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. 10
c.
Keamanan, Kebersihan dan Humas 1) Mengoptimalkan kinerja petugas pelaksana keamanan, kebersihan dan HUMAS; 2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana keamanan, kebersihan dan HUMAS; 3) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait mengenai keamanan kantor; 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Pemerintah Kota Tual dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat; 5) Meningkatkan kegiatan Jum’at bersih dan Senam Kesegaran Jasmani minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
II. Bagian Keuangan 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana yang tertuang dalam DIPA; 2. Melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pajak terkait penggunaan anggaran; 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 4. Membuat Rencana Penarikan Anggaran baik dalam bentuk UP, TUP, LS (Belanja Modal) sesuai dengan Dipa 2016; 5. Membuat Rencana Transparansi Realisasi Anggaran berdasarkan DIPA; 6. Merealisasikan Anggaran 100% terutama untuk belanja barang dan belanja modal; 7. Mentargetkan realiasi anggaran untuk belanja modal 100% sampai pada Oktober 2016 8. SPM Gaji diajukan ke KPPN paling lama tanggal 10 bulan berjalan; 9. SPM GU paling lambat tanggal 05 bulan berjalan; 10. SPM LS berupa pembayaran Langganan Telephon, Astinet (internet online) dan Langganan Listrik paling lambat diajukan tanggal 07 bulan berjalan; 11. SPM uang makan paling lambat diajukan tanggal 03 bulan berjalan; 11
12. SPM LS berupa Honor Pegawai Kontrak dan Honor Pengelola DIPA paling lama tanggal 05 bulan berjalan; 13. SPM tentang biaya perkara Prodeo diajukan setelah perkara tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap; 14. SPM tentang sidang keliling diajukan setelah mendapatkan SK penetapan Lokasi sidang keliling dan Relaas Panggilan sidang kepada pemohon/termohon oleh Jurusita Pengganti; 15. Rekonsiliasi Laporan SAI dan Laporan PNBP ke KPPN paling lambat tanggal 02 bulan berjalan; 16. Laporan SAI dan laporan PNBP ke Korwil Ambon (PTA Ambon diajukan setelah selesai Rekonsiliasi ke KPPN); 17. Buku pembantu Bendahara Pengeluaran berupa buku Bank, buku Kas Umum, buku Kas Tunai serta buku MAK untuk DIPA 01 dan 04 ,Pembukuanya di penutupan akhir bulan Pada bulan berjalan; 18. Membuat laporan e-monev Bappenas setiap triwulan; 19. Membuat Laporan monev Anggaran Depkeu setiap bulan setelah dilakukan pencocokan data dengan KPPN. 20. Mengupdate Aplikasi komdanas setiap bulan berjalan; 21. Membuat daftar rincian permintaan pembayaran untuk SPM, UP, dan GUP 22. Meningkatkan laporan remunirasi pada aplikasi komdanas demi tercapainya kesejahteran pegawai. 23. Membuat daftar rampung perjalanan dinas yang meliputi : -
Rincian biaya perjalanan (PMK 113 Tahun 2012)
-
Daftar Pengeluaran Riil
-
Kwitansi
-
Daftar Penerima
24. Mengoptimalkan pembayaran PNBP melalui simponi PNBP (registrasi dan pembayaran Online). 25. Papan Data Realisasi Per Triwulan selesai paling lambat tanggal 03 bulan berjalan; 26. Rekap SPM Per bulan paling lambat akhir tanggal bulan berjalan; 27. Rekap Pajak dan PNBP Perbulan setiap akhir bulan berjalan; Lampiran SPP per SPM setelah penerbitan SPD2 12
E. BIDANG KESEJAHTERAAN DAN ORGANISASI PENUNJANG 1.
Peningkatan Kesejahteraan a. Meningkatkan kegiatan koperasi Pegawai Negeri dengan melaksanakan RAT dan pengelolaan secara tepat; b. Melaksanakan kegiatan refreshing/rekreasi keluarga besar Pengadilan Agama Tual, minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
2.
Memberdayakan Organisasi Penunjang a. Meningkatkan kegiatan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) demi terbinanya atlet yang profesional di Pengadilan Agama Tual; b. Meningkatkan kegiatan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) cabang Tual, Ikatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) dengan melengkapi struktur organisasi serta program kerja yang konkrit; c. Membudayakan Zakat dan Pengumpulan penyaluran infaq sadaqah (P2IS); d. Mendukung kegiatan/program Dharmayukti Karini, baik di tingkat unit, cabang maupun daerah; e. Meningkatkan Sholat berjamaah setiap hari kerja dan kultum pada hari Jumat.
F. LAIN-LAIN 1.
Mengadakan peringatan hari besar Nasional dan hari besar Islam serta hari Ulang Tahun Organisasi terkait lainnya.
2.
Mengupayakan pengadaan kartu anggota Yayasan Dana Sosial Hakim (YDSH) dan kartu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) bagi Hakim dan Kartu Ikatan Panitera/Sekretaris
Pengadilan
Indonesia
Mahkamah Agung bagi yang belum memiliki.
13
(IPASPI)
dan
Kartu
Pengenal
PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN AGAMA TUAL 2016 – 2017
No
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA KELUARAN ( HASIL (OUTCOMES) OUTPUTS) 3
4
I. PERUBAHAN MINDSET (POLA PIKIR) DAN CULTURE SET (BUDAYA KERJA) 1.
Memperbaharui Tim
Diterbitkan SK KPA
1. Meningkatnya komitmen
Reformasi Birokrasi
Tentang:
pimpinan
dan Tim manajemen
1. Tim Reformasi Birokrasi;
pegawai
perubahan.
2. Meningkatkan
melaksanakan Reformasi
dan
seluruh untuk
Birokrasi;
pelaksanaan MoU dengan BPKP; 3. Tim Satgas RB dan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). 2.
3.
Memantapkan desain Melanjutkan
standar
teknis manajemen
penilaian role model pada
perubahan.
pegawai yang berprestasi
Melanjutkan
1. Melanjutkan
sosialisasi
pelaksanaan
aturan
yang berkaitan
sosialisasi perubahan
dengan
manajemen kepada
Birokrasi, seperti: Cetak
seluruh pegawai.
Biru, Surat Edaran, Surat
2. Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja;
Reformasi
Keputusan, Sistem atau Prosedur yang terbaru dari Mahkamah Agung 3. Semakin
resiko kegagalan yang
RI; 2. Tim strategi
menurunnya
mempersiapkan dan
jadwal
disebabkan resistensi perubahan;
kegiatan komunikasi/sosialisasi manajemen. 14
adanya terhadap
4.
Melanjutkan
1. Melanjutkan
pemetaan
monitoring dan
terhadap area kritis yang
evaluasi pelaksanaan
resistensi
Reformasi Birokrasi.
perubahan;
terhadap
4. Terbangunnya persamaan persepsi dan
2. Memperbaharui strategi/cara
komitmen
mengatasi
dalam
melaksanakan kegiatan.
resistensi tersebut. 5.
Melaporkan hasil
1. Laporan mengenai area
Reformasi Birokrasi
kritis yang resistensi atas
kepada atasan.
perubahan; 2. Laporan mengenai hasil survei kepuasan pegawai terhadap organisasi.
6.
Internalisasi nilai-
Melakukan pemahaman
Terwujudnya perubahan
nilai dalam rangka
nilai melalui nasihat dan
pola pikir dan budaya kerja.
perubahan mindset
arahan pada kegiatan
dan culture set.
kultum, diskusi dan amanat apel pagi.
II. PENGUATAN PENGAWASAN 1.
Melanjutkan
Melanjutkan
mekanisme
pengawasan
pengawasan
rutin/reguler.
pelaksanaan Meningkatnya melekat
dan dan
kepatuhan
efektifitas terhadap
aturan-aturan
melekat dan
pengelolaan
pengawasan
Negara.
serta keuangan
rutin/reguler. III. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1.
Melanjutkan
1. Tertibnya
kehadiran
1. Terciptanya disiplin
penguatan
pegawai
yang
akuntabilitas
terdokumentasikan,
baik
2. Meningkatnya
kinerja pegawai.
secara
maupun
kapabilitas dan
manual
pegawai;
akuntabilitas kinerja.
elektrik; 2. Memaksimalkan pengawasan dari atasan langsung
terhadap 15
bawahannya,
dengan
menggunakan instrument Buku Catatan Penilaian (SE
BAKN
No.02/SE/1980); 3. Memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi dan
punishment/sanksi
bagi
pegawai
yang
melakukan pelanggaran. IV. PENATAAN TATA LAKSANA 1.
Mendesain tata ruang agar pencari
1. Menyediakan
ruangan
1. Terlaksananya
suatu
yang nyaman dan aman;
sistem, proses yang jelas,
2. Memisahkan ruang kerja,
efektif, efisien terukur
mengakses
jalur keluar masuk dan
dan yang sesuai dengan
pelayanan yang
termpat parkir, mushalla,
prinsip good goverment;
bebas KKN dan
kamar kecil, dan kantin
2. Terciptanya kondisi yang
tidak memihak.
pegawai dari tamu pencari
bebas dari KKN dan
.
keadilan.
tidak memihak.
keadilan mudah
V. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.
Melanjutkan
Terwujudnya
penataan tugas dan
organisasi
fungsi Pengadilan
mendukung
Agama Tual.
tujuan
fungsi Meningkatnya yang
efektifitas
mampu dan efisiensi pelaksanaan
tercapainya tugas dan fungsi organisasi.
pokok
organisasi
(TUPOKSI). 2.
Melanjutkan
Tersedianya uraian tugas (job
Terciptanya organisasi yang
pemberdayaan
description).
tepat fungsi dan terukur.
setiap
unit
kerja
yang ada.
VI. PENATAAN SISTEM MANAJEMAN SDM APARATUR
16
1.
2.
3.
Menganalisa beban
Terwujudnya
keseimbangan Terhindarnya dari kondisi
kerja pegawai.
beban kerja pegawai sesuai overload
underload
dengan tugas.
beban kerja pegawai.
Penyusunan
Tersedianya dokumen standar
Terwujudnya
Standar
kompetensi jabatan.
kompetensi untuk masing-
profil
Kompetensi
masing jabatan di dalam
Jabatan.
organisasi dan tersedianya
Assesment individu Tersedianya peta profil
informasi
berdasarkan
komprehensif
kompetensi individu.
secara dan
akurat
profil kompetensi individu.
kompetensi. 4.
dan
Penerapan Sistem
Tersedianya indikator kinerja
Terwujudnya
Penilaian Kinerja
individu yang terukur.
pengukuran kinerja individu
Individu.
sistem
yang obyektif, transparan dan akuntabel.
5.
Pengembangan
Tersedianya data pegawai
Berjalannya
Database Pegawai.
yang mutakhir dan akurat.
informasi akurat,
sistem pegawai
yang
transparan
dan
akuntabel dengan berbasis IT. 6.
Pengembangan pendidikan
Terlaksananya dan pendidikan
proses Berjalannya
dan
sistem
pelatihan pendidikan dan pelatihan
pelatihan pegawai pegawai berbasis kompetensi pegawai yang mengurangi berbasis
dalam pengelolaan kebijakan kesenjangan
kompetensi.
dan pelayanan publik.
antara
kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan kompetensi
yang
dipersyaratkan oleh jabatan. VII. PENATAAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.
a. Teridentifikasi
Melanjutkan
segala Regulasi yang tertib sesuai
penataan peraturan
peraturan
perundang-
undangan yang merupakan undangan yang berlaku.
undangan terkait
yang
perundang- peraturan
landasan kinerja, sesuai
dengan
tupoksi
pelaksanaan tugas
Agama;
Pengadilan
17
perundang-
pada
Pengadilan
Agama Tual.
b. Tertatanya
peraturan
perundang-undangan pada unit kerja masing-masing, yang mudah dan cepat saat diperlukan; c. Tersedianya
peraturan
perundang-undangan melalui
Informasi
Teknologi bisa
dan
( IT), yang
di
akses
secara
online. VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1.
Meningkatkan
Memantapkan
kualitas pelayanan pelayanan publik
pada dengan
standar Terlayaninya
publik
sesuai pencari
tanggal
keadilan
KMA Nomor : Yurisdiksi
Pengadilan Agama 026/KMA/SK/II/2012, Tual.
masyarakat
9
Februari
dalam
Pengadilan
Agama Tual bidang hukum 2012, dan keadilan dengan cepat,
Tentang Standar Pelayanan aman, mudah, biaya murah, Peradilan,
yang
meliputi adil
dan
tidak
antara lain:
diskriminasi,
sehingga
a. Pengaduan;
kepuasan
b. Persidangan;
pencari keadilan semakin
c. Biaya perkara;
meningkat.
masyarakat
d. Pos Bakum; e. Informasi; f. Penyelesaian perkara; g. Mediasi; h. Sidang keliling; i. Prodeo; j. Upaya hukum, dan lain sebagainya.
DISIPLIN DAN PEMBERDAYAAN HAKIM 1
2
ada
3
18
4
A. DISIPLIN HAKIM 1.
Meningkatkan
Melanjutkan sosialisasi:
disiplin dan kinerja
1. PP 53 tahun 2010 Tentang berintegritas dan
hakim.
Terwujudnya Hakim yang
disiplin PNS;
bermartabat.
2. SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial
RI
No.
02/PB/MA/IX/2012 tanggal 2012
27 Tentang
September Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. B. PEMBERDAYAAN HAKIM DAN PEJABAT KEPANITERAAN 1.
Meningkatkan
Mengadakan
kualitas
kajian hukum formil maupun Pejabat Kepaniteraan yang
sumber
daya Hakim dan
diskusi
dan Terwujudnya Hakim
materil dan isu-isu terkini.
Pejabat kepaniteraan
19
berkualitas.
dan
