Analisis Isi Media
Judul: MCA No.33 Revisi UU KPK Periode: 01/01/1970 Tanggal terbit: 18/02/2016
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media
.
Monitoring media pada hari Kamis, 18 Februari 2016 mengenai Revisi UU KPK paling banyak diangkat oleh media online Detik.com dan Viva.Co.id sebanyak 16 berita, lalu diikuti oleh Okezone.Com sebanyak enam berita dan AntaraNews.Com sebanyak lima berita. Sementara Koran Tempo dan Kompas masingmasing sebanyak dua berita. Inilah.com, Republika, Harian Terbit, Koran SINDO, Rakyat Merdeka, Bisnis Indonesia, Fajar.co.id, Indo Pos, Suara Pembaharuan dan The Jakarta Post mengangkat masing-masing satu berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu mengenai Revisi UU KPK pada hari ini memiliki tiga isu turunan yaitu Opini dan Reaksi sebanyak 31 berita, Sikap Fraksi di DPR sebanyak 20 berita, dan isu Penundaan Revisi UU KPK sebanyak enam berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Isu
.
Viva.Co.id, Detik.Com dan Okezone.Com mengangkat ketiga isu sekaligus. AntaraNews.com, Kompas dan Koran Tempo mengangkat dua isu, yakni isu Opini dan Reaksi dan isu Sikap Fraksi di DPR. Suara Pembaharuan, Fajar.co.id, Republika, Inilah.Com dan Harian Terbit hanya mengangkat Isu Opini dan Reaksi saja. Indo Pos, The Jakarta Post dan Rakyat Merdeka hanya mengangkat Isu Sikap Fraksi di DPR. Sementara Koran SINDO dan Bisnis Indonesia hanya mengangkat isu Penundaan Revisi UU KPK saja.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Pemberitaan media hari ini didominasi berita bertendensi Netral sebanyak 49 berita (86%), sementara berita yang bertendensi Positif dan Negatif masing-masing sebanyak empat berita (7%).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Media dan Tendensi
.
Dari semua media yang mengangkat isu Revisi UU KPK, hanya Rakyat Merdeka dan Koran Tempo yang memberikan tendensi negatif dalam semua beritanya. Sementara itu Koran Kompas memberikan dua tendensi pada beritanya yakni bertendensi Negatif dan netral. Viva.Co.id juga memberikan dua tendensi pada pemberitaannya yakni bertendensi positif dan netral. Media yang bertendensi positif ada pada Republika dan Harian Terbit. Sedangkan untuk tendensi netral ada pada Detik.Com, Okezone.Com, AntaraNews.Com, Inilah.Com, Bisnis Indonesia, fajar.co.id, Indo Pos, The Jakarta Post, Koran SINDO, dan Suara Pembaharuan. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Narasumber
.
Narasumber yang paling banyak dikutip oleh media adalah Anggota Komisi III DPR RI Supratman Andi Atgas dan Juru Bicara Kepresidenan RI Johan Budi SP masing-masing sebanyak delapan berita, diikuti oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin sebanyak empat berita.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Isu Opini dan Reaksi dan isu Sikap Fraksi di DPR memiliki tiga tendensi, sementara isu Penundaan Revisi UU KPK hanya memiliki satu tendensi yakni netral.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Rencana perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi polemik di tengah publik. Sasaran kritik publik menyasar ke fraksi-fraksi yang mengusulkan perubahan UU tersebut. Padahal, rencana perubahan ini merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah dan DPR melalui Prolegnas 2016. Dari pantauan terakhir, hanya tiga dari sepuluh fraksi DPR yang menyatakan menolak melanjutkan pembahasan revisi UU KPK, yaitu Fraksi Gerindera, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PKS. Secara umum, alasan penolakan perubahan UU KPK tersebut karena disinyalir akan berdampak pada upaya pelemahan wewenang institusi pemberantasan korupsi tersebut. Beragam opini lain juga muncul baik dari pengamat maupun pejabat pemerintahan. Ulasan berita di media cetak dan media online pada hari ini menyatakan bahwa Sidang Paripurna Revisi UU No. 30 Tahun 2002 yang sedianya digelar hari ini Kamis (18/2) akan mengalami penundaan lantaran adanya pimpinan DPR yang bertugas ke luar kota, sehingga tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan sidang.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Monitoring media pada hari Kamis, 18 Februari 2016 mengenai Revisi UU KPK paling banyak diangkat oleh media online Detik.com dan Viva.Co.id masing-masing sebanyak 16 berita. Isu yang paling banyak diangkat adalah Opini dan Reaksi sebanyak 31 berita. Pemberitaan hari ini didominasi bertendensi Netral sebanyak 49 berita (86%). Sedangkan Narasumber yang paling banyak dikutip oleh media adalah Supratman Andi Agtas anggota DPR RI dan Johan Budi SP Staf Kepresidenan .
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
