2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

ACARA MENDENGARKAN LAPORAN KPU, BAWASLU PROVINSI DAN/ATAU PANWAS KABUPATEN DAN KETERANGAN KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA (III)

JAKARTA RABU, 10 FEBRUARI 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PHP.BUP-XIV/2016 Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim TERMOHON KPU Kabupaten Halmahera Selatan ACARA Mendengarkan laporan KPU, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten dan keterangan Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara (III) Rabu, 10 Februari 2015, Pukul 09.14 – 10.18 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan M.P. Sitompul Saiful Anwar

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

AH. Wakil Kamal Ahmad Taufik Guntoro Hedi Hudaya Iqbal Tawakal Makhfud

B. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Syahrani Sumadayo Kasman Tan Buchari Mahmud Safri Awal Pudja Sutamat

(Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (Anggota KPU Provinsi Maluku Utara)

C. Kuasa Hukum Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Ali Nurdin Arie Achmad Abdul Haris Budi Rahman Indra Septiana

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.

Regginaldo Sultan Ace Kurnia Lajambra M. Ibnu Dini Fitriani

E. Bawaslu: 1. Sultan Alwan 2. Muksin Amrin 3. Abdul Azis Marsaoli

(Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara) (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara) (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara)

F. Panwaslu: 1. Kaharia Yasim

(Ketua Panwaslu Halmahera Selatan)

ii

G. Kepolisian: 1. Kamal Bahtiar

(Kapolres Ternate)

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.14 WIB

1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016. Dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Yang hadir pada sidang pagi hari ini. Saya cek dulu. Pihak Pemohon, hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAKHFUD Hadir, Yang Mulia. Kuasa Pemohon lengkap.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Termohon. Yang hadir?

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Hadir, Yang Mulia. Bersama dengan Prinsipal dari KPU Provinsi Maluku Utara.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT KPU Provinsi Maluku Utara. Bawaslu, hadir?

6.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Hadir, Yang Mulia. 3 anggota Bawaslu Provinsi bersama dengan panwas (…)

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Panwaslu Halmahera Selatan?

8.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Halmahera Selatan, benar.

1

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Terkait?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Hadir, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian dari Polda Provinsi Maluku Utara yang diwakili oleh Polres Kota Ternate, betul?

12.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Saya, Yang Mulia.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Kapolres, ini?

14.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Hadir Pak Kapolres Ternate.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ternate?

16.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Betul, Yang Mulia.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Selamat datang Pak Kapolres.

18.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Ya, terima kasih, Pak.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Agenda kita pada hari ini adalah mendengarkan laporan dari apa yang sudah diputuskan sela oleh Mahkamah, yaitu meminta kepada KPU 2

Provinsi Maluku Utara dalam hal ini mewakili KPU Kabupaten Halmahera Selatan untuk melakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bacan 28 TPS. Kemudian kita akan juga … kemudian mendengar dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara atau jajarannya. Kemudian kita juga meminta keterangan dari pihak polda dalam hal ini Polres Kota Ternate. Dan yang terakhir nanti kita akan meminta tanggapan dari Pemohon dan Pihak Terkait. Baik, saya persilakan untuk KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan sesuai dengan putusan Mahkamah pada sidang yang lalu. Saya persilakan. 20.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Atas nama KPU Provinsi Maluku Utara mewakili KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Kami selaku Kuasa Hukum akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Bahwa penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan mengadakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan selesai pada hari Selasa 26 Januari 2016, pukul 05.00 WIT. Bertempat di Ballroom Gamalama Hotel Bela Internasional, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Bapak Syahrani Somadayo, ST,. M.Si. Dan 4 Komisioner lainnya yaitu, Ir. H. Buchari Mahmud, Kasman Tan, S.E., Pudja Sutamat, S.Sos., M.Si. dan Safri Awal, S.Pd. Turut dihadiri oleh perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan serta dihadiri oleh saksi mandat dari 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Berita Acara rapat pleno terbuka dan daftar hadir terlampir. Saksi mandat dari masing-masing pasangan calon adalah. a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Syafri Talib, Zaib Hair, H. Amaddun M dan Farid Abay. b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Khalid Ahmad, M. Nasibu Abu Sama, Munawar Hamzah, Idam Iskandar Alam. c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ruslan Jafar, Syahda Talib, Irfan Kuilo, Mulas Jafar. d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Adnan Wahid, Adi H. Adam, Ihsan Barmawi, M. Ikram. Bahwa selain undangan dan saksi-saksi dari pasangan calon seperti yang tersebut di atas. Rapat pleno juga dihadiri oleh kru media cetak dan elektronik lokal maupun nasional serta pengamanan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Polres Ternate.

3

3. Bahwa kotak suara di Kecamatan Bacan yang didatangkan dalam rapat pleno seluruhnya berjumlah 6 kotak suara. Dalam kondisi tergembok. Setelah rapat memutuskan untuk membuka keenam kotak suara yang didalamnya masing-masing berisi. 1. Kotak yang berisi Form DA1-KWK dan DAA-KWK. 2. Kotak yang berisi Form C-1. 3. Kotak yang berisi anak kunci gembok yang diterima dari Kapolres Halsel. 4. Kotak nomor 1 kecamatan Bacan berisi Plano. 5. Kotak nomor 2 berisi surat suara. 6. Kotak nomor 3 berisi surat suara. Sedangkan rincian dokumen yang ada dalam kotak suara tersebut sebagaimana disebutkan dalam bukti identifikasi dokumen yang terdapat dalam kotak suara terlampir. Bahwa berdasarkan dengan pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara terdapat hasil yaitu, a. Penghitungan surat suara dilakukan dalam 1 panel atau forum. b. Pembukaan kotak untuk kotak nomor 1,2 dan 3 yang memiliki 4 gembok hanya 1 gembok yang dibuka dengan memakai anak kunci dan 3 gembok lainnya karena tidak memiliki anak kunci sehingga kotak tersebut baru dapat dibuka dengan menggunakan alat pembuka atau kunci tang. 5. Rapat Pleno memutuskan untuk dilakukan penghitungan terhadap surat suara yang ada dan dikeluarkan dari kotak suara. Yang terdiri dari: a. Untuk Desa Labuha ada 3 TPS. TPS 2, 3, dan 5. b. Desa Hidayat terdiri dari 1 TPS yaitu TPS 2. c. Desa Amasing Kali terdiri dari 2 TPS yaitu TPS 1 dan 2. d. Desa Amasing Kota Barat terdiri dari 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2. 6. Bahwa terkait keberatan saksi-saksi mengenai tidak dilakukannya penghitungan surat suara lainnya dari Kecamatan Bacan, yaitu dari 10 desa termasuk 20 TPS lainnya karena dokumen surat suara dimaksud tidak ditemukan dalam 6 kotak suara yang dihadirkan dalam Forum Pleno. Maka, Rapat Pleno sesuai dengan pendapat dan masukan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan bahwa terhadap surat suara yang tidak ada yaitu dari 10 desa dan 20 TPS dimaksud tetap menjadi bagian laporan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub dalam poin 7 di bawah ini. 7. Bahwa terhadap dokumen surat suara untuk 20 TPS pada 10 desa yang tidak ditemukan tersebut. KPU provinsi telah berupaya mengecek melalui Sekretaris KPU Halmahera Selatan, Bapak Rustam Salmon dan salah satu Mantan Anggota PPK, Bapak Yusuf Tapitapi. Namun, informasi yang diperoleh tidak ada lagi kotak suara di gudang

4

Sekretariat KPU Halmahera Selatan dan Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Bacan. 8. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan diperoleh hasil penghitungan sebagai berikut. Tabel 1. Hasil penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 25-26 Januari 2016 dalam tabel sebagaimana terlam ... sebagaimana tertulis (...) 21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dibacakan kesimpulan perolehan akhir.

22.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kami anggap dibacakan. Dengan jumlah untuk Pasangan Calon Nomor 1=1.230. Pasangan Calon Nomor 2=458. Pasangan Calon Nomor 3=318. Pasangan Calon Nomor Urut 4=924. Bukti Form C-1 dan Form DA terlampir. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Rapat Pleno. Maka, dilakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di dalam kotak suara. Hasil identifikasi menunjukkan adanya dokumen C-1 Plano dan Formulir C-1-KWK dan lampirannya sebanyak 28 TPS se-Kecamatan Bacan. Selengkapnya dokumen yang ada dalam kotak suara adalah sebagai berikut. Kami anggap dibacakan. Bahwa selama Rapat Pleno berlangsung terdapat kejadian khusus berupa. a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan. Bukti catatan kejadian khusus terlampir yaitu keberatan KPU provinsi hanya menghitung surat suara di 8 TPS. Keberatan KPU provinsi hanya menghitung surat suara sah dan tidak menghitung surat suara tidak sah. Surat suara rusak, surat suara tidak terpakai, serta jumlah pengguna hak pilih dan daftar pemilih, meragukan keabsahan karena adanya dalam surat suara terdapat tanda tangan Ketua KPPS yang berbedabeda. b. Saksi Pasangan Calon Nomor 4 menyatakan keberatan, yaitu meminta agar Formulir Plano DA Kecamatan Bacan dapat didokumentasikan. Dengan alasan yang menjadi rahasia dalam pemilu hanya pada saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015. Pada waktu Rapat Pleno, beberapa saksi menyampaikan hal-hal lainnya. a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan, meminta dihadirkan Komisioner KPU Halmahera Selatan nonaktif untuk 5

dapat mengikuti penghitungan surat suara ulang, menolak melakukan pemeriksaan verifikasi cross-check terhadap dokumen lain selain surat suara yang ada dalam kotak. b. Saksi Pasangan Calon 2 menyampaikan, menolak pembukaan kotak suara sebelum kotak suara yang lain dari Kecamatan Bacan didatangkan ke dalam Rapat Pleno PSSU. Keberatan terhadap tidak adanya surat suara dari 10 desa dan 20 TPS, meminta salinan Berita Acara serah terima kotak suara dari Sekretaris KPU Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara. c. Saksi Pasangan Calon 3 menyampaikan keberatan karena tidak adanya kotak suara dari 10 desa dan 20 TPS. d. Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengusulkan untuk menghitung surat suara yang ada. Mengusulkan supaya mencatat seluruh dokumen yang ada dalam 6 kotak suara yang ada. Tetapi, tidak dilakukan verifikasi terhadap isi dokumen. 11. Bahwa setelah berakhirnya Rapat Pleno penghitungan surat suara ulang Kecamatan Bacan. Seluruh saksi mandat dari seluruh pasangan calon telah menerima Berita Acara Model C-1, DAA, dan DA-1 serta hasil identifikasi kotak suara. Bukti tanda terima terlampir. Demikian laporan ini kami buat sebagaimana yang diperintahkan oleh Mahkamah. Yang kami lanjutkan dengan surat kami tertanggal 2 Februari 2016, hasil pembukaan kotak suara pada tanggal 1 Februari bersama dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan dihadiri oleh Pihak Aparat Kepolisian. Yang pada pokoknya, menyusul laporan kami kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 20 Ja ... 27 Januari 2016. Perihal laporan hasil penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan. Maka, bersama ini kami sampaikan dokumen pendukung berupa Model C1-KWK dan C-1 Plano dari 28 TPS. DAA Plano dari 14 desa. DA1-KWK, dan DA-1 Plano Kecamatan Bacan sebagaimana terlampir yang kami peroleh dari kotak suara. Berita Acara terlampir. Sebagai tindak lanjut dari hasil identifkasi dokumen dalam kotak suara untuk Kecamatan Bacan pada tanggal 26 Januari 2016 setelah proses penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan selesai. Perlu kami sampaikan bahwa pada waktu pembukaan kotak suara tanggal 25 Januari 2016. Surat-surat ... surat suara yang berada dalam kotak suara hanya 8 TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan. Sehingga penghitungan surat suara ulang hanya bisa dilakukan pada 8 TPS dimaksud. Sedangkan untuk penghitungan pada TPS lain tidak bisa dilakukan, walaupun sebetulnya terdapat sumber data yang valid berupa Formulir Model C1-KWK dan C-1 Plano dari 28 TPS, DA Plano dari 14 desa, DA1-KWK, dan DA-1 Plano Kecamatan Bacan karena amar putusan Mahkamah hanya memerintahkan penghitungan surat suara ulang.

6

Untuk selengkapnya dokumen yang kami sampaikan adalah sebagai berikut, kami anggap dibacakan. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sekarang dari Bawaslu saya persilakan.

24.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang saya hormati. Izinkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara bersama dengan Panwas Halmahera Selatan yang disatukan laporannya. Terkait dengan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Bacan, dapat kami laporkan hasil pengawasan kami sebagai berikut. Bahwa pelaksanaan pengawasan untuk penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta Panwas Halmahera Selatan. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebelum dilakukan rapat Pleno rekapitulasi telah melakukan koordinasi dengan KPU yang pelaksanaan … teknis pelaksanaan penghitungan suara ulang itu dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2016, di Hotel Bella Internasional, Ternate. Bahwa pada saat rapat Pleno terbuka penghitungan surat suara ulang diawali dengan pembacaan tata tertib dan penyampaian namanama saksi yang memperoleh mandat dari masing-masing pasangan calon oleh Ketua KPU Maluku Utara. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara pada saat rekapitulasi menawarkan secara teknis untuk mempercepat proses penghitungan un … menjadi empat panel, namun di dalam prosesnya kemudian itu ditolak oleh saksi-saksi dan kemudian Bawaslu meminta juga untuk mengikuti keinginan saksi, akhirnya disepakati menjadi satu panel saja. Bahwa terhadap keberatan saksi dan pendapat Bawaslu Maluku Utara tersebut, Maluku Utara memutuskan untuk menghitung dalam atau melakukan penghitungan suara ulang pada satu panel, tidak dibagi dalam beberapa panel. Tujuh. Bahwa dalam rapat Pleno terbuka penghitungan surat suara ulang, Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan kondisi enam kotak su … su … suara … kotak suara dalam kondisi ada yang tersegel dan tidak tersegel. Bahwa terhadap fakta pada angka 7 tersebut, saksi pasangan calon meminta penjelasan dari KPU Provinsi Maluku Utara. 7

Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara menjelaskan ketika kotak suara diambil dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Kota Ternate dituangkan dalam Berita Acara penyerahan oleh Sekretariat KPU Halmahera Selatan. Bahwa proses pemindahan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke Kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara, kapolda, Kepala BIN Daerah Provinsi Maluku Utara, Komandan Resort Militer 152 Babula Maluku Utara untuk menjaga keutuhan kotak suara beserta isinya. 11. Bahwa setelah kotak suara tiba di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, selanjutnya KPU provinsi disaksikan oleh Bawaslu provinsi menyerahkan pe … menyerahkan ke pihak kepolisian untuk menjaga keamanan ged … gedung tempat penyimpanan … maaf, gudang tempat penyimpanan kotak suara dan gedung tersebut di pasang ti … dan … ya, gudang tersebut di pasang tiga gembok, masing-masing kuncinya dipegang oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan pihak kepolisian. Bahwa berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwas Halmahera Selatan, dalam rapat Pleno ditemukan fakta dari 28 Kecamatan Bacan hanya ditemukan 8 TPS yang ada surat suara, yakni TPS 2 Desa Labuha, TPS 3 Desa Labuha, TPS 5 Desa Labuha, TPS 1 Desa Amasing Kota Barat, TPS 2 Desa Amasing Kota Barat, TPS 1 Desa Amasing Kali, TPS 2 Desa Amasing Kali, dan TPS 2 Desa Hidayat. 13. Bahwa dalam … bahwa berdasarkan pengawasan Provinsi Maluku … Provinsi Maluku Utara dalam rapat Pleno ditemukan fakta ada 20 TPS yang tidak ada surat suaranya, sebagaimana sudah tertulis, dianggap dibacakan. Bahwa terhadap keberatan dari Saksi Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 terkait dengan surat suara yang akan dilakukan penghitungan karena hanya 8 TPS, padahal menurut saksi perintah Mahkamah Konstitusi suara ulang dilakukan pada 28 TPS di Kecamatan Bacan. Bahwa 8 TPS ada surat suara yang selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara yang dituangkan dalam rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan atau desa ditingkat kecamatan dalam penghitungan surat suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah. Adapun perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagaimana tabel di bawah ini, saya membacakan hasil akhirnya saja. Pasangan Nomor Urut 1, H. Amin Ahmad dan Jaya Lamusu=12.000 … 1.000, maaf, saya ulang, 1.230. Pasangan Nomor Urut 2, Ponsen SarfaSagaf H. Taha=458. Rusihan Jafar, S.Pd. dan Paulus, Pasangan Nomor

8

Urut 3=318. Pasangan Nomor 4, Bahrain Kasuba-Iswan Hasjim=924. Ya, suara tidak sah=10. 16. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan masukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan identifikasi terhadap seluruh kotak suara … isi kotak suara. Bahwa terhadap proses identifikasi tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta kepada KPU untuk membuatkan Berita Acara khusus terkait hasil inventarisir tersebut. Bahwa hasil identifikasi tersebut bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan fakta sebagai berikut. 1. Terdapat satu kotak suara yang berisi 28 lembar C-1 Plano dari 28 TPS di Kecamatan Bacan dalam kondisi masih utuh. 2. Terdapat 1 kotak suara yang berisi 28 amplop yang berisi Formulir C-1 KWK. 3. Terdapat 1 kotak suara yang berisi Formulir DA-1 KWK Plano Kecamatan Bacan. 4. Terdapat 1 kotak suata yang berisi anak kunci gembok kotak suara di 30 kecamatan yang masih dalam amplop. 18. Bahwa terhadap 8 TPS Kecamatan Bacan yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, ditemukan fakta bahwa perhitungan surat suara ulang tersebut, perolehan suara pasangan calon serta jumlah suara sah dan jumlah surat tidak sah hasilnya tidak jauh berbeda dengan Formulir C1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Halmahera Selatan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2016. 19. Bahwa perbedaan tersebut terjadi ya karena adanya persepsi yang berbeda antara KPPS yang melaksanakan penghitungan surat suara di TPS pada tanggal 9 Desember dengan KPU Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan penghitungan suara pada tanggal 25 sampai 26 Januari 2016 dalam memutuskan suara sah dan suara tidak sah. Karena perbedaannya ada 1, 2, yang bergeser dari hasil yang di … yang ada di dalam … yang hasil penghitungan surat suara ulang dengan Form C-1 yang panwas miliki. Adapun kami coba membandingkan hasil yang di 8 TPS yang dilakukan penghitungan surat suara ulang itu dengan hasil Form C-1 yang telah kami sampaikan dengan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel yang juga terlampir. Demikian laporan kami terkait dengan proses penghitungan surat suara ulang, dan ada tambahan keterangan terkait dengan pembukaan kotak dalam rangka untuk mengambil dokumen yang akan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi oleh KPU provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari yang lalu, dan juga hasil klarifikasi kami juga kepada anggota PPK terkait dengan dokumen yang tidak lengkap itu. Kemungkinan saya berikan kesempatan kepada Teman saya untuk menyampaikannya, Majelis. 9

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

26.

BAWASLU: ABDUL AZIS MARSAOLI Ya. Baik, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Yang Terhormat, izinkan saya untuk menyampaikan terkait dengan proses pembukaan kotak dan pengambilan dokumen dalam rangka pembuktian di MK. Bahwa memang sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan (2) PKPU 11 untuk kepentingan pembuktian tentang rekap hasil penghitungan dan surat suara penetapan hasil pemilihan. Bahwa intinya, dalam pengambilan atau pembukaan kotak dan pengambilan dokumen itu, adapun dokumen-dokumen yang akan saya sampaikan. Dokumen yang di-scan dan diidentifikasi adalah sebagai berikut. 1. Sebagaimana disampaikan oleh KPU tadi. Yang pertama bahwa dalam kotak itu terdapat C-1 berhologram sebanyak 26 TPS. 1 TPS adalah salinan atau tidak berhologram yaitu TPS 2 di Desa Amasing Kota. 1 TPS tidak ditemukan yaitu TPS 1 Desa Kaputusan, itu C-1 nya. 2. Dokumen yang di dalam juga kami menemukan adalah Model C-1 Plano sebanyak 28 TPS lengkap dalam kotak. 3. Terdapat 7 TPS yang tidak diberi nomor TPS-nya yaitu TPS … terdapat 7 TPS yang tidak diberi nomor TPS yaitu TPS yang telah disesuaikan atau setelah dilakukan pencocokkan dengan Form C-1 yaitu berhologram yaitu Desa Hidayat TPS 1, Desa Labuha TPS 2, Desa Marabose TPS 1, Desa Labuha TPS 3, Desa Suma Tinggi TPS 1, Desa Amasing Kota Barat TPS 1, dan Desa Belang TPS 1. Jadi 7 TPS ini dalam Form C-1 Plano itu tidak apa … diberi nomor TPS, namun dicocokkan dengan … setelah di-cross-check atau pencocokan dengan Form C-1, sehingga diidentifikasi dan itu diidentifikasi dan didokumentasikan. Berikut bahwa dalam pembukaan kotak itu juga ditemukan foto atau model DA Plano sebanyak 14 desa lengkap dari di Kecamatan Bacan dari 28 TPS itu terdapat 14 desa dan itu model dokumen berupa model DA Plano itu lengkap yaitu sebanyak 14 desa. Dan yang ke berikut, ditemukan juga model DA-1 Plano sebanyak 1 buah Kecamatan Bacan itu lengkap. Demikian Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis yang terhormat untuk kami sampaikan tambahan. Terima kasih.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

10

28.

BAWASLU: MUKSIN AMRIN Ya, ini penjelasan terkait dengan … mohon izin Yang Mulia dan Hakim Konstitusi yang kami hormati. Setelah adanya penghitungan surat suara ulang pada tanggal 26 … per tanggal 26 Januari 2016 yang hanya menemukan 2 kotak yang berisi surat suara dan 4 kotak yang berisi dokumen lain, Bawaslu pada posisi itu punya kewenangan untuk meminta keterangan, klarifikasi terhadap Pihak Terkait dengan 20 TPS yang tidak ditemukan dalam 2 kotak yang disediakan oleh pihak KPU Provinsi Maluku Utara. Dan pada tanggal 7, kami minta keterangan kepada saudara anggota PPK yakni Saudara Yunus Tapitapi, 20 … tanggal 7 Februari kami minta keterangan yang bersangkutan terakit dengan pergeseran dokumen pemilu ke KPU. Setelah kami minta keterangan penjelasan yang bersangkutan bahwa dari 28 TPS di gedung PPK itu seluruhnya tergeser di tempat Pleno PPK di gedung SLB … SMP SLB, tepatnya di depan kantor KPU Kabupaten Halmahera Selatan. Itu 28 kotak seluruhnya tergeser dan kotak itu buatannya menggunakan dus … menggunakan kardus 28 kotak itu. Setelah dilakukan Pleno rekapitulasi di tingkat PPK, PPK hanya melakukan menggeser kotak suara di KPU kabupaten itu menggunakan kotak yang berisi alumunium, hanya 3 kotak yang digeser ke KPU kabupaten.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu, kapan itu?

30.

BAWASLU: MUKSIN AMRIN Setelah Pleno KP … Pleno PPK tanggal 13, 14 Desember.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

32.

BAWASLU: MUKSIN AMRIN Itu PPK hanya menggeser 3 kotak ke KPU Kabupaten. Keterangan yang bersangkutan dari 3 kotak yang digeser itu, 1 kotak berisi dokumen lain dan 2 kotak hanya berisi surat suara. Itupun yang bersangkutan tidak tahu-menahu 2 kotak surat suara itu apakah secara keseluruhan atau tidak. Selain dari itu, dari 28 kotak yang sisanya itu dia tidak … tidak tergeser di … di kantor KPU, baru … tapi dia tertetap berada di kantor … di gedung SLB dan tidak dibawa ke … ke PPK, tidak dibawa lagi ke ka … kantor PPK. Tetapi dia tetap mengendap di gedung SLB tempat rekapitulasi PPK itu tanpa ada pengamanan dari sisanya dop … jadi yang 11

tergeser ke KPU itu cuma hanya 3 kotak dan 3 kotak itu yang digeser ke Ternate dan dihadirkan pada saat Pleno rekapitulasi di Hotel Amara itu. Menurut keterangan tidak … dia tidak tahu juga, apakah seluruh surat suara tergeser ter … dimasukkan dalam 2 kotak itu atau tidak. Tetapi asumsinya bahwa dari 28 surat suara tidak mungkin hanya pada posisi 2 kotak, paling tidak 8 kotak, cuma yang bergeser cuma hanya 2 kotak. Nah, nanti pada tanggal 27 ada pemberitaan di media … di media cetak, polisi menemukan kotak suara yang nanti ada penjelasan dari Bapak Kapolres kalau memang ada itu. Itu pemberitaan di med … di media cetak saja. Ya, sementara ini diberi police line. Mungkin itu penjelasan terkait dengan hasil klarifikasi kami terhadap Saudara Anggota PPK Yunus Tapitapi. 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

34.

BAWASLU: MUKSIN AMRIN Terima kasih.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Bawaslu terima kasih. Sekarang Pak Kapolres, saya persilakan.

36.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Terima kasih, Yang Mulia. Akan kami laporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengamanan khususnya dalam rangka penghitungan suara ulang Pilkada Halmahera Selatan yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Ternate yaitu tepatnya di Hotel Bela. Pertama sebagai dasar adalah rencana Operasi Mantap Praja Graha 2015 Polda Maluku Utara Nomor R/Renop/14/X/2016 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pilkada Serentak Wilayah Maluku Utara 2015, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPBUP/XI … ulangi 1/PHP-BUP/XI/2015 tanggal 22 Januari 2016 tentang Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Yang ketiga. Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 02/KPUProvinsi/029/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 perihal Permohonan Pengamanan Penghitungan Suara Ulang Pilkada Halmahera Selatan. Yang keempat. Rencana pengamanan Nomor R/Renpam/02/I/2016 tanggal 23 Januari 2016 tentang Pelaksanaan 12

Pengamanan Penghitungan Surat Suara Ulang Pilkada Halmahera Selatan yang dilaksanakan di Hotel Bela, Kota Ternate. Yang kelima. Surat Perintah Kapolda Maluku Utara Nomor 61/I/2016 tentang Pelibatan Anggota Polda Maluku Utara baik pengamanan tertutup maupun terbuka yang akan melaksanakan kegiatan pengamanan penghitungan surat suara ulang Pilkada Halmahera Selatan. Yang keenam. Surat Perintah Kapolres Ternate Nomor Sprin 32, Januari 2016, Ternate tanggal 23 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Pengamanan Penghitungan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan yang dilaksanakan dengan melibatkan personel anggota Polres Ternate. Sebagai kekuatan yang dilibatkan disampaikan khusus dari Polres Ternate sebanyak 257 personel, baik itu PAM terbuka maupun PAM tertutup, ditambah BKO daripada personel Polda Maluku Utara sebanyak 296 personel, baik itu pengamanan BKO dari Brimob, BKO dari Dit. Sabhara, maupun pengamanan tertutup, dan anggota staf lainnya. Sebagai waktu pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan penghitungan suara ulang pemilihan bupati dilaksanakan di Hotel Bela, Kota Ternate, pada Hari Senin, tanggal 25 s.d. tanggal 26 Januari 2016. Sasaran pengamanan yang dilaksanakan oleh Polres Ternate sendiri yaitu mulai dari orang, tempat, situasi, sampai dengan selesainya pelaksanaan. Mulai dari pertama, dari awal adalah pelaksanaan pengamanan terhadap Komisioner KPU yang datang ke Kota Ternate. Mulai dari pengawalan tertutup sampai dengan kegiatan pengamanan. Kemudian yang kedua adalah rute yang dilaksanakan atau dilalui oleh pengangkutan surat suara sampai dengan tempat penghitungan suara di Hotel Bela. Kemudian yang ketiga, Hotel Bela sendiri sebagai tempat … sebagai pengamanan … tempat untuk penghitungan daripada kegiatan penghitungan ulang surat suara, khususnya Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang langsung dikawal oleh pengamanan terbuka maupun tertutup oleh … baik dari Polres Ternate maupun Polda Maluku Utara. Pada saat pelaksanaan pengamanan di Polda Maluku … di Hotel Bela, Kota Ternate, selama pengamanan tidak ada hal-hal yang mungkin mengganggu situasi dan pelaksanaan kondusif sampai dengan kegiatan penutupan yang dilakukan … ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, dan sampai dengan pengawalan kembali kotak suara ke gudang di kantor KPU, sampai dengan ditutup kembali. Selama kegiatan disampaikan, setelah itu melakukan konsolidasi. Kemudian setelah apel konsolidasi, kami kembali dan melaporkan kegiatan ini kepada pimpinan. Itu yang bisa sampaikan, mungkin ada pertanyaan kami serahkan kepada (...)

13

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, anu, ya … tidak ada kejadian khusus yang berhubungan dengan pengamanan?

38.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Untuk kejadian khusus, terutama mungkin masalah pengawalan kotak suara, pengrusakan, dan semuanya tidak ada.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada, ya?

40.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Siap, Yang Mulia.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dan di dalam ruang sidang rekapnya enggak ada juga? Penghitungannya nggak ada masalah-masalah, ya? Hanya protes-protes yang itu tidak ada kerusuhan sama sekali, ya?

42.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Tidak ada keseruha … kerusuhan, Yang Mulia. Walaupun ada protes-protes masih bisa kami atasi atas perintah dari ketua atau sidang … Ketua Sidang Paripurna dari Ketua KPU.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

44.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Terima kasih.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sekarang, berikutnya dari Pemohon. Ada yang akan disampaikan?

14

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: HEDI HUDAYA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sebagaimana tadi disampaikan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan beserta dengan Bawaslu, memang benar bahwa dari 28 TPS tersebut kotak suara yang ada surat suaranya hanya ada 8 TPS yaitu TPS 1, TPS 2 di Desa Amasing Kali, TPS 1, TPS 2 Desa Amasing Kota Barat, TPS 2 Desa Hidayat, TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Desa Labuha.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, betul hanya 8 itu, ya?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: HEDI HUDAYA Betul, betul, Yang Mulia.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terus?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: HEDI HUDAYA Nah, dari … dari 8 TPS tersebut memang perolehan suara terkonfirmasi sebenarnya, Yang Mulia, apa yang … dokumen C-1 yang pernah kita sampaikan ke … ke Majelis sujum … jumlah perolehan surat suara sama, Yang Mulia. Begitu juga dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya memang sama. Walaupun ada perbedaan sedikit itu memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bawaslu memang hanya penafsiran di KPPS mengenai surat suara sah dan tidak sah. Nah, pada saat rekapitulasi juga, Yang Mulia, Saksi Pemohon sebetulnya meminta karena ada dokumen-dokumen lain di kotak tersebut yaitu Model C-1, Model C-1 Plano, Model DA Plano, dan Model DA-1 Plano, saksi Pemohon waktu pelaksanaan tersebut meminta kepada KPU untuk dibuka dokumen tersebut dan dibacakan perolehan suaranya. Namun permintaan tersebut langsung ditolak oleh pasangan saksi, Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2. Karena menurut kami, perintah dari Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang … apa ... melakukan perhitungan surat suara ulang tidak hanya menghitung saja, tetapi ketika ada dokumen lain secara expressive verbis juga dilakukan rekapitulasinya sehingga waktu itu kami meminta supaya terhadap dokumen-dokumen lain itu dibacakan. Permintaan tersebut ditolak oleh Saksi Nomor 1 dan Nomor 2. Bahkan ketika kami meminta untuk mendokumentasikan saja, itu juga sama, juga langsung ditolak sehingga waktu itu KPU (suara tidak terdengar jelas) dengan 15

Bawaslu hanya melakukan identifikasi saja terhadap dokumen-dokumen lainnya. Begitu, Yang Mulia. Nah ... dan perolehan suara memang sesuai yang tadi disampikan oleh Bawaslu dan KPU. Perolehan suara untuk 8 TPS secara keseluruhan Pasangan Nomor Urut 1=1.230, Pasangan Nomor Urut 2=458, Pasangan Nomor Urut 3=318. Dalam … dalam apa ... laporan kami memang ada kesalahan, Yang Mulia, di apa … di poin di perolehan suara Nomor 3, harusnya 318, asalnya 293 sehingga jumlah kese … dan Pasangan Nomor Urut 4=924 sehingga jumlah seluruh suara sah 2.930 dan suara tidak sah 8. Nah, Yang Mulia, berdasarkan hasil perhitungan surat suara tersebut yang telah kami sampaikan tadi, sebenarnya terkonfirmasi jumlah perolehan suara antara dokumen yang kita miliki yang telah disampaikan ke Majelis dengan jumlah perolehan suara sah yang di … yang dihitung ulang. Nah sehingga jika memang delapan TPS ini ditambah dengan jumlah dengan C-1 kita yang telah disampaikan, maka Pemohon akan memperoleh suara terbanyak untuk di Kabupaten Bacan. Dengan jumlah suara 43.142, sedangkan pasangan … Pihak Terkait memperoleh suara 40.890. Andai pun jika delapan TPS yang dihitung … dihitung ulang ditambah dengan dokumen milik Terkait, pihak Pemohon juga masih memperoleh suara terbanyak dengan jumlah perolehan suara Pemohon 42.947 dan Pihak Terkait 42.347, selisihnya 600 suara. Sehingga menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi harus segera memberikan putusannya agar memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan dan supaya tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan karena sudah terbukti dan terkonfirmasi sebetulnya siapa yang melakukan kecurangan ini. Sebagaimana prinsip hukum dan keadilan, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan … dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Terima kasih, Yang Mulia. 51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sekarang Pihak Terkait, yang terakhir. Silakan.

52.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Baik, Yang Mulia, Assalamualaikum wr. wb.

53.

terima

kasih,

Bismillahirrahmaanirrahiim,

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. 16

54.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia, saya uraikan apa ... saya sampaikan secara singkat mungkin secara umum tentang pelaksanaan penghitungan suara ulang yang sudah dilaksanakan itu. Pada prinsipnya sama baik mengenai jalannya perhitungan itu maupun terhadap hasil. Jadi, kalau hasil yang terakhir yang kami … kami catat adalah secara umum adalah sama yaitu Pasangan Calon Urut … Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari delapan TPS yang dihitung itu adalah 1.230, Pasangan Calon Nomor Urut 2=458, Pasangan Calon Nomor Urut 3=318, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4=924 sehingga semuanya berjumlah suara sah itu 2.930. Nah, sehingga selisih suara antara Pemohon dengan kami sebagai Pihak Terkait adalah 306 suara itu adalah faktanya, Yang Mulia. Nah, yang selanjutnya yang ingin kami tadi tanggapan sebagaimana disampaikan oleh Yang Mulia Ketua. Yang pertama, tentunya penghitungan suara ulang ini … surat suara ulang ini adalah dasarnya adalah amar putusan yang di mana di sana secara tegas dan jelas menyatakan memerintahkan menghitung seluruh surat suara di Kecamatan Bacan, intinya itu. Tidak ada perintah yang lain-lain. Nah kemudian untuk mengkonfirmasi itu, saya masih ingat di risalah sidang terdahulu, Pak Ketua sempat menyampaikan mem … apa, mengkonfirmasi keberadaan Termohon maupun Kuasanya pada saat itu, “Barang itu ada di mana?” “Ada di kotak dan berada di kantor KPU.” Nah asumsinya pada saat itu, kami berpikir, “Oh kotak ... semua kotak itu ada,” sehingga kami ke sana dengan satu keyakinan penuh akan memperoleh satu penghitungan kembali yang menyeluruh secara utuh. Nah kemudian ternyata (suara tidak terdengar jelas) cuman hanya ada delapan kotak. Nah dari hal-hal itu, kami dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang itu melalui saksi mandat sudah menyampaikan keberatan. Kami meminta ditunda dulu untuk dilakukan pencarian sehingga kemudian menjadi jelas apakah barang ini tidak ditemukannya, atau memang tidak ada, atau hilang, atau musnah, pada saat itu. Jadi, sehingga kalau itu seandainya ditunda dengan pertimbangan kita masih punya waktu yang cukup karena Mahkamah memberikan waktu 14 hari. Nah … nah, kemudian tanpa mempertimbangkan banyak hal dan tanpa alasan argumentasi yang jelas dan bisa kami cerna, tetap pada saat itu KPU provinsi tetap melaksanakan penghitungan suara ulang dengan kotak yang ada, hanya itu saja. Nah, kemudian ketika dikonfirmasi, “Ini bagaimana?” “Ya sudah kita laporkan saja itu ke MK.” “Sisanya bagaimana?” “MK saja.” 17

Nah, ini kan menjadi … menjadi persoalan. Sehingga kami, kenapa kami tidak menandatangani itu dasarnya, Yang Mulia. Bukan kami tidak mengakui hasil penghitungannya, bukan. Ini penghitungan suara ulang ini tidak sempurna, tidak utuh. Jadi, tetap sebagaimana dalam amar putusan, Yang Mulia, ala … ada tetap masih tidak ada apa … tidak kepastian hukum di situ. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kami tanggapi juga tentang identifikasi dokumen. Identifikasi dokumen ini kan di luar agenda yang kami sepakati sebelumnya, ini agenda tambahan. Sehingga kami juga menyampaikan keberatan terhadap hal itu. Apalagi kemudian terhadap ada keinginan kawan-kawan saksi pihak lain untuk mendokumentasikan dengan cara memfoto C Plano yang ada di dalam itu. Nah, sehingga kami keberatan. Nah, kemudian tentang lampirn-lampiran dokumen itu, kami juga keberatan untuk supaya tidak dijadikan barang bukti karena ini sudah di luar area dalam pengajuan barang bukti, terkait tahapan penyelenggaraan dan hasil pilgub. Nah, kemudian hal yang lain, Yang Mulia, ada hal kemudian ternyata kami pada saat kami pulang, kami ada berita sebagaimana yang kami sudah sertakan dan kemudian kami juga sudah apa … ada barang bukti bahwa ternyata proses peralihan barang bukti itu sebelumnya dalam kondisi lengkap, sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 110/BA yang kami sertakan dalam Bukti Nomor Urut 5 … Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7. Di mana di situ adalah pihak kepolisian dari Polres Halmahera Selatan adalah sebagai saksi pada saat serah terima dari keskretariatan KPU Halmahera Selatan ke KPU provinsi. Bagaimana di situ ada jumlah kotaknya secara jelas disebutkan dan kondisi-kondisinya, Yang Mulia. Nah, kemudian terhadap penemuan kemudian di kemudian hari 26 itu kan 26 kotak itu terjadi satu hari setelah kami selesai. Nah, jadi ini kemudian menjadi logis bagaimana mungkin ini dipaksakan harus selesai dalam satu … dari pukul 14.00 WIT sampai pukul 05.00 WIT harus selesai. Sementara kami minta menunda satu atau dua hari, sehingga barang ini menjadi jelas. Dan sejauh ini tidak ada bukti yang menyatakan KPU sedang melaporkan ada kehilangan atau seperti apa, Yang Mulia, tidak ada. Nah, ini menjadi catatan buat kami, sehingga kalau bicara fakta jelas berdasarkan SK34, kami memperoleh suara terbanyak. Dan kemudian berdasarkan penghitungannya yang hanya delapan TPS pun demikian, tapi dari hal ini sebagaimana dengan amar putusan dari, Yang Mulia, kami minta di … untuk semua dipertimbangkan kembali dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Dan untuk selebihnya kami tetap pada keterangan yang sudah kami sampaikan terdahulu, Yang Mulia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

18

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Berikutnya dari Yang Mulia ada yang akan disampaikan, Pak … Yang Mulia Pak Palguna dahulu. Kemudian nanti Pak Manahan.

56.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini karena ada yang perlu hal yang perlu dikofirmasi dari … tadi yang dari panwas mengatakan istilahnya tadi apa? Pergerseran kotak suara, gitu ya? Dari KPU ke … anu maksudnya dipindahkan begitu atau pindah tempat maksudnya, ya?

57.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Ya, betul, Yang Mulia.

58.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu ke SLB. Tapi … dan kemudian itu tertinggal di situ dan sekarang sudah diberi garis … garis polisi katanya, begitu, betul?

59.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Itu pemberitaan di koran.

60.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, pemberitaan. Ada waktu itu pemberitaan? Baik.

61.

BAWASLU: SULTAN ALWAN Ya, kami belum mendapatkan laporan secara resmi … informasi.

62.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, baik, itu pemberitaan. Nah, dan kemudian dari Pihak Terkait lalu menerangkan bahwa pada waktu penyerahan, ini barusan yang disampaikan, penyerahan kotak suara itu atau waktu … waktu pengambilalihan dari KPU Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara ini, itu diserahkan menurut Berita Acara yang Saudara kutip tadi, ya, itu dalam keadaan lengkap semua? Kot … ininya, Anda mengatakan dalam keadaan lengkap, begitu? Dan itu disaksikan oleh dari pihak Polres Halmahera Selatan. Nah … nah, ya, sekarang yang menjadi pertanyaan 19

saya adalah begini pada Termohon, ya, sebagai penyelenggara ini. Apa usaha yang sudah dilakukan untuk menemukan 20 kotak su ... apa … 20 apa surat suara … 20 TPS itu, ya, yang belum ditemukan itu. Apakah ada itu mencoba melakukan usaha untuk menemukan itu sebelum penghitungan dilakukan itu gimana? Ini saya mohon dulu keterangannya. Dan nanti saya mau minta keterangan juga sekaligus mungkin dari Pak Polisi mengenai keadaan ini bagaimana apakah pemberitaan itu benar? Itu dikonfirmasi, dan itu sudah benar diberi garis polisi dan itu masih ada dan sekaligus ingin mengetahui kondisinya bagaimana, gitu? Terima kasih, itu … itu dulu daripada Termohon, dulu. Terima kasih. 63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Termohon.

64.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Pertama, terkait dengan Berita Acara Serah Terima dari Sekretaris KPU Kabupaten Halamhera Selatan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Itu untuk seluruh Kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk Kecamatan Bacan di dalam Berita Acara Serah Terima tersebut sudah dijelaskan hanya ada 3 kotak suara, untuk Kecamatan Bacan. Kemudian, kami sampaikan juga dalam dokumen kami yang lalu adanya serah terima penerimaan kotak suara dari PPK kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan tertanggal 14 Desember 2016, itu juga hanya menyampaikan 3 kotak suara. Jadi, dari PPK Kecamatan Bacan tanggal 14 Desember ke KPU Kabupaten Halmahaera Selatan hanya 3 kotak suara. Dari KPU Kabupaten Halmahare Selatan kepada KPU provinsi juga hanya 3 kotak suara. Pada waktu penyerahan itu, baik dari kecamatan ke kabupaten tidak ada informasi adanya kehilangan kotak suara. Dan sebagaimana kotak-kotak yang lainnya, surat suara biasanya ditumpuk dalam 3 atau 4 kotak suara. Sampai penyerahan pada sekitar 24 atau 25 Desember 2015, juga tidak ada informasi mengenai adanya kekurangan surat suara ataupun kekurangan kotak suara. Sampai pada waktu pelaksanaan Rapat Pleno untuk penghitungan surat suara ulang. Informasi terkait dengan adanya kehilangan kotak suara itu tidak ada, sampai kemudian dibuka. Baru setelah dibuka kotak suaranya, diketahui bahwa ternyata ada surat suara di 20 TPS yang tidak ada. Sehingga kemudian Ketua KPU Provinsi Maluku telah meminta kepada Sekretariat KPU Halmahera Selatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Baru belakangan setelah Rapat Pleno selesai, penghitungan surat suara ulang selesai dilaksanakan, dalam perjalanan menuju Jakarta 20

untuk menyampaikan laporan kepada Mahkamah ada informasi mengenai temuan terhadap kotak suara yang berada di dalam WC sekolah luar biasa di luar wilayah PPK, tanpa ada pengamanan apapun. Sehingga, pihak KPU berpendapat hal itu tidak bisa dijadikan landasan untuk dilakukan perhitungan suara-suara lanjutan. Demikian, Majelis, ada yang mau ditambahkan? 65.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebelum ditambahkan saya menyakan ini dulu. Pada waktu diserahkan menurut Berita Acara itu, 3 kotak suara dan seterusnya tetap 3 itu, ada tambahan penjelasan enggak bahwa seluruh TPS it … yang di Kecamatan Bacan itu ada di 3 kotak suara, itu? ada penejelasan demikian?

66.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Untuk selengkapnya (...)

67.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oke.

68.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Karena yang menerima itu Prinsipal, saya serahkan kepada Prinsipal.

69.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik.

70.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Memang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU kabupaten (...)

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini Pak siapa? Prinsipal ini namanya? Tolong di sebutkan dulu.

72.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Ya, mohon maaf. Nama saya Syahrani Somadayo Ketua KPU Provinsi Maluku Utara (...) 21

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ketua KPU provinsi. Ya, silakan.

74.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Ya, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kotak Suara dari PPK ke KPU Kabupaten Halmahera Selatan, memang sudah disebutkan bahwa 3 kotak itu berisi seluruh Formulir C-1, C-1 Plano, C1-KWK. Kemudian yang kedua, semua Formulir, formulir DAA-KWK, DA1-KWK, dan Plano DA-A dan KWK. Kemudian yang ketiga kotak suara berisi Formulir C-2, C-3, C5, dan C-7 dan surat suara sisa, surat suara rusak, dan surat suara sah. Sehingga kita ber … apa nama … kita berasumsi seluruhnya sudah asumsi seluruhnya sudah ada di dalam kotak itu.

75.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Begitu pennjelasannya, ya?

76.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Di dalam Berita Acara.

77.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, itulah maksudnya penjelasan di dalam Berita Acara seperti itu?

78.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Ya.

79.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi, faktanya setelah dibuka (...)

80.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Setelah dibuka (...)

81.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ternyata tidak (...)

22

82.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Tidak ditemukan (...)

83.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak demikian. Setelah Saudara mau melapor ke Mahkamah Konstitusi setelah e … selesai melakukan penghitungan surat suara ulang sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa baru kemudian ada berita itu?

84.

KETUA KPU PROV. MALUKU UTARA: SYAHRANI SOMADAYO Betul, Yang Mulia.

85.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, baik. Sekarang saya mau minta ini, tanggapan atau penjelasan dari pihak kepolisian barangkali, Pak, mengenai berita itu. Ya, yang soal penemuan itu siapa yang menemukan katanya menurut berita itu kan pihak kepolisian yang anu … ya. Silakan, Pak.

86.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin melaporkan, untuk hal ini mungkin kami tidak bisa menerangkan karena kami pihak keamanan Polres Ternate melaksanakan pengamanan di wilayah kami dalam rangka penghitungan suara ulang yang dilakukan di Hotel Bela. Untuk kegiatan masalah temuan itu ada di Halmahera Selatan, Yang Mulia. Jadi, kemungkinan nanti Kapolres Halmahera Selatan yang tahu hal ini.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik (...)

88.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Terima kasih (...)

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik (...)

23

90.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kami tentunya tidak bisa memaksa Pak Kapolres untuk memberikan keterangan karena itu bukan ini, ya … karena itu menyangkut data yang siapa yang sesungguhnya. Terima kasih.

91.

KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Tapi intinya tadi karena ditemukan, kemudian sudah dicek oleh Termohon. Tadi berpendapat bahwa sudah ditemukan, tidak ada yang jaga, maka itu tidak bisa dipakai karena sudah enggak valid lagi kan itu. Itu yang betul sudah ditemukan juga? Tapi memang tidak bisa anu … yang dari tahun?

93.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dari Pihak KPU Provinsi Maluku Utara sudah menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian, Majelis, karena itu sudah di policeline.

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu, ya.

95.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Demikian, Majelis. Walaupun dari pihak sekertariat ada juga yang melakukan pemotretan.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu.

97.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Memang kondisinya berdasarkan hasil pemotretan itu acakacakan, Majelis, demikian.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Yang Mulia. 24

99.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Sekali lagi sebagai konfirmasi saja ini kepada Pihak KPU Provinsi. Dengan adanya laporan yang atau hasil pembukaan kotak suara yang cuma 3 kotak itu. Ternyata di sana tidak ditemukan seluruhnya, khususnya yang di 20 TPS. Kira-kira menurut pendapat KPU Provinsi, apakah perhitungan suara khususnya di Kabupaten … khususnya di Kecamatan Bacan itu sudah bisa terlaksana seluruhnya apa tidak?

100. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kalau merujuk kepada penghitungan surat ulang jelas tidak karena hanya 8 TPS dari 28. Akan tetapi dalam dokumen kotak … dalam kotak suara tersebut ternyata masih ada dokumen-dokumen laiN yang masih utuh dalam bentuk C-1 Plano, C1-KWK, DAA-Plano, dan DA1-KWK. Sehingga itu bisa jadi rujukan kepada Mahkamah dalam melakukan penghitungan suara. Dan dari beberapa formulir C-1 tadi bisa dilakukan konfirmasi terhadap data hasil penghitungan surat suara ulang. Demikian, Majelis. 101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi karena adanya dokumen-dokumen lain di 20 TPS, berupa formulir-formulir yang diharapkan bisa jadi rujukan. Jadi menurut KPU provinsi berdasarkan itu bisa juga dilakukan penghitungan suara ulang. Seperti itu? 102. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kami serahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai, Majelis. 103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, seperti itu pendapatnya KPU. Ya, nanti Mahkamah tentu ada pendapatnya juga. Sekarang kan kita merujuk kepada apa yang dialami oleh KPU Provinsi dan data-data apa yang diperoleh KPU provinsi, itu yang saya maksudkan. Terima kasih, Yang Mulia. 104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, yang terakhir dari saya. Saya hanya minta konfirmasi ke KPU dan Bawaslu, ya. KPU Provinsi Maluku Utara masih lengkap ya, 5 orang? Masih berfungsi, ya?

25

105. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Masih lengkap dan hadir semua di sini, Majelis. 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kemudian untuk KPU Halmahera dalam skorsing/dibekukan? 107. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Masih nonaktif. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nonaktif, ya? 109. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Nonaktif. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian berarti sehari-hari dilaksanakan oleh KPU Provinsi, ya? 111. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis. 112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian untuk PPK-nya masih berfungsi atau sudah … sudah enggak ada, ya, karena sudah habis masa tugasnya? 113. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dari PPK itu ada 5 orang yang 4 orang (...) 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi sudah juga berakhir masa tugasnya? 115. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Habis masa tugasnya.

26

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena SK apa … tugasnya kan sudah berakhir juga kan. Untuk gitu dari PPK sampai ke bawah juga sudah selesai semua berarti, ya. Baik. Untuk Bawaslu, Bawaslu provinsi masih berfungsi, ya? 117. BAWASLU: SULTAN ALWAN Masih, Yang Mulia. 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian Panwaslu Halmahera Selatan masih? 119. BAWASLU: SULTAN ALWAN Masih, 2 anggota masih aktif. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih. Kemudian yang di tingkat bawah juga sudah berakhir masa tugasnya? 121. BAWASLU: SULTAN ALWAN Panwas kecamatan (...) 122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kecamatan? 123. BAWASLU: SULTAN ALWAN Masih (...) 124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih? 125. BAWASLU: SULTAN ALWAN Sampai bulan Maret karena ada PHP.

27

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu. Tingkat kecamatan? 127. BAWASLU: SULTAN ALWAN Ya. 128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk yg lapangan? 129. BAWASLU: SULTAN ALWAN Ya. Sudah ... sudah (...) 130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah tidak berfungsi, ya? 131. BAWASLU: SULTAN ALWAN Sudah tidak berfungsi. 132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena (...) 133. BAWASLU: SULTAN ALWAN Betul, Yang Mulia. 134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, saya hanya minta konfirmasi itu saja. Masih ada yang akan disampaikan dari Termohon, kemudian dari Bawaslu, dari Pak Kapolres, atau dari Pemohon, dan Pihak Terkait sebelum saya akhiri sidang ini? Saya persilakan dari Termohon, cukup? 135. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Cukup, Majelis.

28

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Terkait, cukup? 137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Ada, Yang Mulia. 138. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa yang mau disampaikan? 139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Sebentar saja. Yang pertama, terkait tadi proses penemuan barang yang 26, itu mungkin kami mohon untuk dipertimbangkan, untuk dimintai keterangannya juga ke Polres Halmahera Selatan. 140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kalau itu kita perlukan, ya. 141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Ya, itu … itu kami mohon melalui Majelis. 142. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak, enggak anu … nanti kita yang menilai, ya? 143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Ya, baik. 144. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Yang kedua, terkait tadi terungkapnya fakta bahwa dalam Berita Acara itu kan ada 3 kotak. Nah, saya menjadi bingung ketika kemudian dalam pelaksanaan menjadi 6 kotak, gitu lho, untuk Bacan ini.

29

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Nanti kita akan nilai. 147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Itu … itu saja, Yang Mulia. Terima kasih. 148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Dari Bawaslu, cukup? Cukup, ya? 149. BAWASLU: SULTAN ALWAN Cukup, Yang Mulia. 150. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari, Pak Kapolres, cukup? 151. KEPOLISIAN: KAMAL BAHTIAR Cukup, Yang Mulia. 152. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemohon? 153. KUASA HUKUM PEMOHON: AH. WAKIL KAMAL Terima kasih, Yang Mulia. Sesungguhnya kami berharap ini bagi Pemohon terutama yang menjadi korban dari kecurangan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halhamera dan segera mendapatkan kepastian hukum yang adil, sesuai dengan konstitusi Pasal 28 ayat (1) … Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia. Dan kemudian juga untuk mencegah keresahan yang berkepanjangan di Halmahera Selatan karena bagi kami Pemohon ini sudah amat sangat terang benderang karena sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa dari 8 saja, dari 8 TPS saja sudah terkonfirmasi data kami yang disampaikan dan kebetulan sama juga dengan Bawaslu terkonfirmasi bahwa hanya perbedaan persepsi 1, 2 yang kemudian sah kemudian tidak dianggap sah, itu saja saya kira. Kemudian yang dokumen yang lain, ada dokumen yang sudah valid yang dimiliki oleh KPU provinsi, yaitu C-1 Plano dan KWK. Kalau kita lihat dari pengalaman masa lalu, walaupun ini masih sekarang rezim pilkada bukan rezim pemilu, dalam beberapa putusan Mahkamah seperti 30

putusan Tanah Toraja, Perkara 124, itu dibakar seluruh kecamatan karena saya juga sebagai Kuasa Hukum KPU. Pada waktu itu hanya dikumpulkan oleh … C-1 ini dikumpulkan oleh … dari PPL, panwas lapangan, kemudian dikumpulkan dari saksi pasangan calon, itu pun direkap, hanya berdasarkan C-1. Kalau kita baca lagi dalam pertimbangannya karena dianggap kejadian luar biasa. Kalau sudah terang benderang seperti ini saya kira kita tidak boleh kemudian membuka peluang bagi penjahat demokrasi untuk melakukan kejahatan ulang. Kira-kira itu, Yang Mulia. Di samping itu kalau kita juga baca terakhir adalah Musi Rawas, Musi Rawas kenapa saya tolak? Karena saya tahu bahwa disitu hanya berdasarkan ... Pleno KPU hanya berdasarkan data panwas dan data saksi pasangan calon, tidak berdasarkan data … itu dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi juga saya kira harus menjadi pedoman dalam memutus perkara ini supaya tidak berlarut-larut. Karena ini sudah terang berderang, sehingga Mahkamah sebagai pengawal konstitusi untuk menegakkan keadilan substantif itu, Yang Mulia. Kira-kira itu, Yang Mulia, terima kasih. 154. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Sebelum saya akhiri (...) 155. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Majelis, dari Termohon. 156. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, dari Termohon? 157. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ada yang mau diklarifikasi terkait yang disampaikan Pihak Terkait. 158. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 159. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Bahwa untuk Kecamatan Bacan kan 3 kota suara, kenapa kemudian menjadi 6 kotak suara? Itu memang dari Kecamatan Bacan 3 kotak suara, yaitu terkait dengan Plano dan 2 surat suara. Nah, yang 3 lainnya, 1 kotak suara yang berisi anak kunci untuk seluruh kotak suara. 31

Yang kedua yang berisi form C-1 untuk seluruh Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian yang ketiga form DA1-KWK dan DA-KWK untuk seKabupaten Halmahera Selatan. Jadi yang Kecamatan Bacan tetap 3, yang 3 ini hanya dokumen pendukung saja. Demikian, Majelis. 160. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik, kalau begitu sudah selesai. Ini ada bukti yang harus saya sahkan, untuk Pemohon mengajukan bukti P-79 sampai PP-88, ya? 161. KUASA HUKUM PEMOHON: HEDI HUDAYA Betul, Yang Mulia. 162. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian untuk Termohon mengajukan bukti TE-001 sampai dengan TE … TN-016, ada kemudian TN-008 dan TN-0015, betul? Kemudian Pihak Terkait mengajukan PT-PSSU.1 sampai dengan PTPSSU.12, betul? 163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ACE KURNIA Ya. 164. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudah betul dan ini disahkan seluruhnya, ya? KETUK PALU 1X Baik, persidangan berikutnya para pihak tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah Konstitusi, ya. Jadi sudah selesai laporan pelaksanaan Putusan MK, ya, dan sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan pada persidangan yang terbuka ini. Laporan tertulis juga sudah diterima di kepaniteraan.

32

Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 10.18 WIB Jakarta, 10 Februari 2016 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

33